PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan yang paripurna dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar; b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1677/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1008/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
28
Embed
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAhukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__67_Th...(1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang selanjutnya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
pelayanan kesehatan yang paripurna dan untuk
melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di
Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1677/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin
Sudirohusodo Makassar sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan rumah sakit sehingga
perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja rumah sakit di
lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor
B/1008/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
- 2 -
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin
Sudirohusodo Makassar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5268);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 3 -
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 945);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau
tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 4 -
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo
Makassar yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo Makassar merupakan UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar secara
administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris
Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina
oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 3
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan anggaran;
b. pengelolaan pelayanan medis;
c. pengelolaan pelayanan penunjang medis;
d. pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis;
e. pengelolaan pelayanan keperawatan;
f. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan
kesehatan;
g. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan
teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
h. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
i. pengelolaan sumber daya manusia;
j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan
masyarakat;
- 5 -
k. pelaksanaan kerja sama;
l. pengelolaan sistem informasi;
m. pelaksanaan urusan umum; dan
n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dipimpin oleh
direktur utama.
Pasal 6
Susunan organisasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Makassar terdiri atas:
a. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang;
b. Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan
Penelitian;
c. Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
d. Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum.
Bagian Kedua
Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
Pasal 7
(1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis,
keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.
(2) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
dipimpin oleh seorang direktur.
- 6 -
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan
Penunjang menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang
medis, dan penunjang nonmedis; dan
b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan
keselamatan pasien di bidang pelayanan medis,
keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.
Pasal 9
Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
terdiri atas:
a. Bidang Pelayanan Medik;
b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
c. Bidang Pelayanan Penunjang.
Pasal 10
Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan
gawat darurat; dan
b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan
keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat
jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
Pasal 12
Bidang Pelayanan Medik terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- 7 -
Pasal 13
(1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas
melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan
kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di
bidang pelayanan medis rawat jalan dan gawat darurat.
(2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas
melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan
kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di
bidang pelayanan medis rawat inap.
Pasal 14
Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat
darurat.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan
fungsi:
a. pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat
inap, dan gawat darurat; dan
b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan
keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan
rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
Pasal 16
Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.
- 8 -
Pasal 17
(1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas
melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan
kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di
bidang pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat