DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Disampaikan pada Acara : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataa Ruang Bengkulu, 4 Mei 2012 Oleh: Dr. H. SJOFJAN BAKAR, M.Sc Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
23
Embed
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
disiapkan oleh Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian Dalam Negeri
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan pada Acara : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Bengkulu, 4 Mei 2012
Oleh:Dr. H. SJOFJAN BAKAR, M.ScDirektur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
merupakan kegiatan yang strategisstrategis dan
bersifat multidimensimultidimensi multifungsi,multifungsi, dan
multisektormultisektor
harus ditangani secara terpadu oleh Lembaga/ Lembaga/
Instansi yang memiliki tupoksi Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif koordinatif melalui pendekatan
“pengembangan wilayah” “pengembangan wilayah” bukan pendekatan “sektor”.
sehingga
PENATAAAN RUANG
“KOORDINASI DIPERLUKAN”
Tatanan Kewenangan di bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara koordinatif baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal 10)
Sinkronisasi Kelembagaan Penyelenggaraan penataan ruang harus didukung oleh kelembagaan pada masing-masing tingkat pemerintahan secara serasi, selaras, terpadu dan berkelanjutan.(Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)
Belum terwujudnya kesamaan pola pikir dan cara pola pikir dan cara pandangpandang para aparatur pemerintah aparatur pemerintah (unsur eksekutif) (unsur eksekutif) dan anggota dewan (unsur legislatif) anggota dewan (unsur legislatif) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Kurangnya komitmen politik Kurangnya komitmen politik dan koordinasi antar koordinasi antar sektor sektor guna mendukung terselenggaranya penataan ruang yang baik.
BKPRD belum efektif dalam melakukan koordinasi dan koordinasi dan pembinaan pembinaan penataan ruang di daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah, terdapat banyak variasi susunan organisasi tata kerjaterdapat banyak variasi susunan organisasi tata kerja.
Mengapa Kelembagaan Penataan Ruang diperlukan … ???
Isu Permasalahan Penataan RuangIsu Permasalahan Penataan Ruang Kompleksitas Sifat Penataan Ruang (multifungsi, multidimensi,
dan multisektor)
Tuntutan FungsiTuntutan Fungsi Koordinatif Eksistensi Lembaga Daerah tidak parsial/non-
sektoral
Peran Strategis Kepala Daerah Peran Strategis Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) sebagai penanggungjawab penyelenggaraan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penataan ruang daerahpenataan ruang daerah Persiapan penyusunan Raperda RTR Konsultasi dan Evaluasi Raperda RTR
Penyelenggaraan urusan kewenangan wajib di bidang tata ruang.
Perumusan berbagai kebijakan penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Penyusunan RTRWP, RTR Kawasan strategis Provinsi, RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota.
Penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah dipandang perlu optimalisasi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di Daerah.
Koordinasi di PUSAT ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
Di DAERAH ditetapkan Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Implikasi dari Permendagri tersebut adalah penetapan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah.
Inmendagri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan TKPRD
Tingkat I dan Tingkat II
Kepmendagri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
PERMENDAGRI NOMOR 50/2009 Tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
Perubahan – perubahan antara lain:
• Struktur Organisasi dilakukan reorganisasi terkait dengan PP No.41/2007.
• Tugas BKPRD dirinci berdasarkan aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, proses pengawalan substansi RTR, dan penetapan Raperda RTR.
• Keanggotaan Pokja disesuaikan dengan urusan yang membidangi perencanaan ruang.
• Mekanisme kerja BKPRD dan Pokja.
• Frekuensi pelaporan.
REVISI
KEPKEPMENDAGRI 147/2004
PERMENDAGRI 50/2009
PROVINSI PROVINSIa. Penanggung Jawab
b. Ketua
c. Ketua Harian
d. Sekretaris
e. Wakil Sekretaris
a. Anggota
:
:
:
:
:
:
Gubernur
Wakil Gubernur Sekda
Provinsi Kepala Bappeda
Provinsi
Kepala dinas yang mengurusi
tata ruang
Disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan dan potensi
daerah
a. Penanggung Jawab
b. Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota:
:
:
:
:
Gubernur dan Wakil
Gubernur
Sekda Provinsi
Kepala Bappeda Provinsi
SKPD disesuaikan dengan
kebutuhan dan
kemampuan daerah
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTAa. Penanggung Jawab
b. Ketua
c. Ketua Harian
d. Sekretaris
e. Wakil Sekretaris
f. Anggota:
:
:
:
:
:
:
Bupati/Walikota
Wakil Bupati/ Wakil Walikota
Sekda Kabupaten/Kota
Kepala Bappeda Kab/Kota
Kepala dinas yang mengurusi
tata ruang
Disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan dan potensi
daerah
a. Penanggung Jawab
b. Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota:
:
:
:
:
- Bupati dan Wakil
Bupati
- Walikota dan Wakil
Walikota
Sekda Kab/Kota
Kepala Bappeda Kab/Kota
SKPD disesuaikan dengan
kebutuhan dan
kemampuan daerah
Pembentukan BKPRD sebagai pembantu Gubernur/ Bupati/Walikota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah (bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum mempunyai BKPRD).
Perlu segera melakukan penyesuaian BKPRD berdasarkan Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 (bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah mempunyai BKPRD).
Komitmen semua pihak baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam mendukung eksistensi fungsi dan peran BKPRD.
Adanya fungsi dan peran BKPRD sebagai sarana koordinatif yang efektif sehingga hasilnya dapat operasional.
Sekretariat
Kelompok Kerja
Kelompok KerjaPerencanaan Tata Ruang
Kelompok KerjaPerencanaan Tata Ruang
Kelompok KerjaPemanfaatan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kelompok KerjaPemanfaatan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sekretariat BKPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi
(Pasal 8 ayat 1)
Sekretariat BKPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi
Revitalisasi BKPRD sesuai Permendagri 50 tahun 2009, misalnya dengan optimalisasi tugas Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.Peningkatan peran BKPRD Provinsi dalam memfasilitasi konflik pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota sebelum BKPRD Kabupaten Kota berkonsultasi ke instansi pusat terkait BKPRNKomitmen semua pihak untuk meningkatkan fungsi dan peran BKPRD.Membangun mekanisme kerja yang efektif.
BKPRD Provinsi menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang (Pasal 4 ayat 2).
BKPRD Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan rekomendasi secara berkala kepada Gubernur (Pasal 4 ayat 3).
Gubernur memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Provinsi (Pasal 6).
Gubernur melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan September.
Gubernur melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan September.
o BKPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang (Pasal 14 ayat 2).
o BKPRD Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten/Kota dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati/Walikota (Pasal 4 ayat 3).
o Bupati/Walikota memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kabupaten/Kota (Pasal 16).
Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.
Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.
… Lanjutan
RekomendasiRekomendasi
Agenda BKPRD
Kab/Kota
Agenda BKPRD
Kab/Kota
Agenda BKPRD Provinsi
Agenda BKPRD Provinsi
Rakernas
BKPRD
Rakernas
BKPRD
Raker Region
al BKPRN
Raker Region
al BKPRN
Raker Regional BKPRN
Raker Regional BKPRN
Rakernas BKPRN
Rakernas BKPRN
Isu Strategis
Isu Strategis
Program Kerja
Program Kerja
Tindak Lanjut
Kementerian/Lembaga
Tindak Lanjut
Kementerian/Lembaga
GubernurGubernur
Bupati / Walikota
Bupati / Walikota
RekomendasiRekomendasi
Input/masukanInput/masukan
Input/masukanInput/masukan
1 2 3
4a`
4b`
5
6
A. Dalam Perencanaan Tata Ruang
Skala Perencanaan Tata
RuangSubstansi Instansi Mekanisme
RTRWP dan RTRW Kab/Kota
Struktur dan pola
ruangBappeda
Koordinasi (BKPRD)
Rencana Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
Rencana Blok (zoning)
BappedaKoordinasi (BKPRD)
Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota
Rencana Blok (zoning)
Dinas Tata Ruang/ Tata Kota dengan
persetujuan Bappeda
Koordinasi (BKPRD)
Catatan:Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.
B. Dalam Pemanfaatan Ruang
Skala Perencanaan Tata Ruang
Program Instansi Mekanisme
RTRWP dan RTRW Kab/Kota
Pemanfaatan Ruang Pembiayaan
berdasarkan indikasi program (20 th)
Seluruh Instansi
Koordinasi (BKPRD)
Rencana Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten/ Kota)
Pemanfaatan Ruang Pembiayaan
berdasarkan indikasi program (20 th)
Seluruh Instansi
Koordinasi (BKPRD)
Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota
Pemanfaatan Ruang Pembiayaan
berdasarkan indikasi program (20 th)
Seluruh Instansi
Koordinasi (BKPRD)
Catatan:Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.
… Lanjutan
C. Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Skala Perencanaan
Izin yang dikeluarkan
Instansi Mekanisme
Pola & Struktur Ruang (RTRW)
Ijin Prinsip/fatwa tata ruang
Bappeda Pertimbangan (BKPRD)
Rencana Blok Ijin Site Plan/Rencana Tapak
Dinas Tata Ruang dengan persetujuan Bappeda
Pertimbangan (BKPRD)
Rencana Perpetakan
Ijin Mendirikan Bangunan
Dinas Tata Bangunan (jika dinas ini belum ada, diserahkan pada Dinas Tata Ruang)
Pertimbangan (BKPRD)
Catatan:Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.
… Lanjutan
INTERNALINTERNAL EKSTERNALEKSTERNAL
Penyusunan RTRWP
Penyusunan RTRWP
RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
(Sesuai amanat dalam Perda)
RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
(Sesuai amanat dalam Perda)
ARAHAN PERATURAN ZONASI PROVINSI
ARAHAN PERATURAN ZONASI PROVINSI
RTRW KAB/KOTA
RTRW KAB/KOTA
PEMBERIAN REKOMENDASI
PEMBERIAN REKOMENDASI
EVALUASIEVALUASI
RTR KAWASAN STRATEGIS KAB/KOTA
RTR KAWASAN STRATEGIS KAB/KOTA
PEMANFAATAN RUANG (kroscek terhadap
pelaksanaan indikasi program dalam Perda)
PEMANFAATAN RUANG (kroscek terhadap
pelaksanaan indikasi program dalam Perda)
PENYUSUNAN PERDA
PENYUSUNAN PERDA
RDTR KAB/KOTA
RDTR KAB/KOTA
PERATURAN ZONASIKAB/KOTA
PERATURAN ZONASIKAB/KOTA
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
(Pokja pengendalian dalam upaya penegakan Perda)
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
(Pokja pengendalian dalam upaya penegakan Perda)
DilakukanDilakukan
DilakukanDilakukan
Melakukan pembahasanMelakukan pembahasan
BKPRD PROV BENGKULU
BKPRD PROV BENGKULU
Terhadap RaperdaTerhadap Raperda
PrioritasPrioritas
SimultanSimultan
PERDA No. ... Th
2012
Legalitas
No Provinsi SK Penetapan
1 Aceh SK No. 050/07/2010
2 Sumatera Utara
SK No. 050/2032/K/2010
3 Sumatera Barat
SK No. 50-219-2012
4 Sumatera Selatan
SK No. 599/KPTS/Bappeda/2010
5 Riau SK No. 759/III/2010
6 Kepulauan Riau
SK No. 245/2010
7 Jambi 117/Kep. Gub/Bappeda/2011
8 Bengkulu SK. No. B.2425.XXVII Tahun 2010
9 Bangka SK No. 24/2009
10 Lampung SK No. G/293/11.01/HK/2010
11 Banten Revisi masih di Biro Hukum
12 DKI Draf
13 Jawa Barat SK No. 120/Kep. 697.Bapp/2010
14 Jawa Tengah SK No. 650/27/2010
15 DIY SK No. 129/Kep/2010
16 Jawa Timur
17 Kalimantan Barat
SK No. 299/Bappeda/2010
No Provinsi SK Penetapan
18 Kalimantan Selatan
SK No. 188.44/0272/KUM/2010
19 Kalimantan Tengah
SK No. 05/2010
20 Kalimantan Timur
SK No. 650/K.397/2010
21 Sulawesi Selatan
Draf
22 Sulawesi Tengah
SK No. 050/565/Bappeda-GTS/2010
23 Sulawesi Tenggara
Draf
24 Sulawesi Utara
SK No. 73 Tahun 2011
25 Sulawesi Barat
Draf
26 Gorontalo SK No. 183/01/VII/2007
27 Bali SK No. 19/02-C/HK/2010
28 NTB SK No. 13 Tahun 2009
29 NTT Draf
30 Maluku Draf
31 Maluku Utara Draf
32 Papua Revisi masih di Biro Hukum
33 Papua Barat Draf
1. BKPRD sebagai wadah koordinasi yang membantu sebagian tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah.
2. BKPRD perlu didayagunakan untuk terselenggaranya penataan ruang di Daerah yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan konsultasi Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota dalam forum BKPRD Provinsi, guna memberikan rekomendasi kepada Kabupaten/Kota sebelum dilakukan pembahasan di BKPRN.
4. Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri terkait BKPRN berkewajiban melakukan pembinaan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.