PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/law... · Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, ... beberapa

•'

• 'I.. ,

.. ':' II

MINISTRY Of TAAD£

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITIGedung Bappebti Lantai 3 - 5JI. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430Telephone: (021) 31924744 Faxsimile: (021) 31923204Website: http://www.bappebti.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITINOMOR 122/BAPPEBTI/PER/07/2015

TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERDAGANGAN TIMAH MURNI BATANGANMELALUI BURSA TIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODlTI,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 PeraturanMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PerdaganganNomor 33/M-DAG/PER/5/2015, perlu adanya suatu pedomanteknis Perdagangan Ekspor Timah Mumi Batangan Melalui Bursa

Timah;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka Komoditi ten tang Petunjuk TeknisPelaksanaan Perdagangan Timah Mumi Batangan Melalui Bursa

Timah;1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 ten tang Perdagangan

Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor135 Tahun 2014;

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P TahunPembentukan Kementerian dan PengangkatanKerja Periode Tahun 2014-2019;

2014 tentangMenteri Kabinet

5. Keputusan Presiden NomorPengangkatan Pejabat EselonPerdagangan;

69/MI di

Tahun 2013 tentanglingkungan Kementerian

http://www.bappebti.go.id

Menetapkan

Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor 122{BAPPEBTI{PER{07{201S

6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang PenataanTugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang KementerianPerdagangan;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangansebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Perdagangan Nomor57/M-DAG/PER/8/2012;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7 /2014tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGANBERJANGKA KOMODlTI TENTANG PETUNJUK TEKNlSPELAKSANAANPERDAGANGANTIMAHMURNIBATANGANMELALUIBURSATIMAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yangselanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintahyang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan,pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

2. Bursa Timah adalah pasar timah internasional dan dalamnegeri di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir danbagian dari Bursa Berjangka.

3. Bursa Berjangka adaIah bad an usaha yangmenyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atausaran a untuk kegiatan jual beIi komoditi berdasarkanKontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, danl atauKontrak Derivatif lainnya.

4. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengankandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% yangmerupakan hasil dari kegiatan pengoIahan dan pemurnianBijih Timah oleh Smelter.

5. Kontrak Timah Murni Batangan adalah suatu bentukkontrak standar untuk menjual atau membeIi Timah MurniBatangan di Bursa Timah.

2

Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015

6. Penjual adalah badan usaha Anggota Bursa Berjangka danAnggota Lembaga Kliring Berjangka yang melakukantransaksi penjualan Timah Murni Batangan untuk tujuanekspor maupun dijual di dalam negeri melalui BursaTimah.

7. Pembeli Anggota Bursa Berjangka adalah badan usahaAnggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga KliringBerjangka yang melakukan transaksi pembelian TimahMurni Batangan untuk tujuan ekspor melalui Bursa Timahuntuk diri sendiri dan kelompok usahanya.

8. Pembeli Peserta Bursa Berjangka adalah badan usaha atauperorangan Peserta Bursa Berjangka yang melakukantransaksi pembe1ian Timah Murni Batangan dalam negerimelalui Bursa Timah untuk diri sendiri dan kelompokusahanya.

9. Lembaga Kliring Timah adalah bagian dari Lembaga KliringBerjangka yang menyelenggarakan sistem dan/atau saranauntuk pelaksanaan kliring dan/ atau penjaminanpenyelesaian transaksi Perdagangan Timah MurniBatangan untuk tujuan ekspor di Bursa Timah.

10. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah Pihak yang ditunjukoleh Bursa Berjangka dan/ atau Lembaga Kliring Berjangkauntuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan,pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangankepada Pembeli sesuai dengan Kontrak Timah MurniBatangan.

11. Bukti Simpan Timah atau BST adalah dokumen yangditerbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaitanda bukti kepemilikan atas Timah Murni Batangan yangdisimpan oleh Penjual.

12. Jaminan Transaksi Timah adalah sejumlah uang atausurat berharga yang harus ditempatkan oleh PembeliAnggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga KliringBerjangka pada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminanpelaksanaan transaksi Timah Murni Batangan di BursaTimah.

13. Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB adalahdokumen yang diterbitkan oleh Bursa Timah sebagai tandabukti pembelian Timah Murni Batangan.

14. Delivery Order (DO)adalah Bukti Pemesanan Timah MurniBatangan yang dikeluarkan oleh Penjual Anggota BursaBerjangka kepada Pembeli Peserta Anggota BursaBerjangka untuk perdagangan Timah Murni Batangandalam negeri.

15. Clearing Statement adalah laporan posisi keuangan AnggotaLembaga Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Timah.

3

Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNamar 122/BAPPEBTI/PER/07/2015

16. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapatotorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuranteknis atas ekspor timah.

Pasal2

(1) Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijualdi dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.

(2) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

a. memiliki Pos Tarif/HS 8001.10.00.00;

b. memiliki kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9%yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan danpermurnian Bijih Timah oleh Smelter;

c. memiliki jumlah unsur pengotor lainnya paling tinggi0,1% dengan kadar masing-masing sebagai berikut:1) Besi (Fe) :s;0,005% (50 ppm);

2) Aluminium (AI):s;0,001% (10 ppm);

3) Arsenik (As):s;0,03% (300 ppm);

4) Bismuth (Bi):s;0,015% (150 ppm);

5) Kadmium (Cd):s;0,001% (10 ppm);

6) Tembaga (Cu):s;0,015% (150 ppm);

7) Timbal (Pb) :s;0,030% (300 ppm);

8) Antimoni (Sb):s;0,015% (150 ppm);dan/atau9) Seng (Zn) :s;0,001% (10 ppm).

d. memiliki dimensi ukuran:

1) panjang atas 410 - 540 mm;

2) panjang bawah 270 - 390 mm;

3) lebar atas 100 - 160 mm;

4) Iebar bawah 88 - 125 mm; dan5) tinggi 64 - 125 mm.

e. memiliki berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangansebesar 25 Kgdengan toleransi :t 2 Kg; dan

f. pengemasan paling banyak sejumlah 40 batang dengantotal berat 1.000 Kg:t 20 Kgper kemasan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf fdikecualikan untuk Timah Murni Batangan yangdiperdagangkan di dalam negeri.

(4) Dimensi ukuran sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) hurufd memiliki bentuk sebagaimana tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanKepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditiini.

4


(5) Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan diBursa Timah untuk tujuan ekspor maupun dalam negerimeliputi:

a. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, S 0,005% Fe,dan 0,030% Pb;

b. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, S 0,005% Fe,dan 0,020 % Pb;

c. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, S 0,005% Fe,dan 0,010 % Pb;

d. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, S 0,005% Fe,dan 0,005 % Pb; dan

e. Kontrak Timah Murni Batangan 99,99% Sn.

Pasal3(1) Perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah

hanya dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka yang telahditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti.

(2) Bursa Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemperhatikan:a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan

mengedepankan kepentingan Anggota dan Peserta BursaBerjangka untuk memperoleh harga yang wajar danjaminan kualitas barang sesuai ketentuan; dan

b. Tujuan pembentukan Bursa Timah untuk menjadiacuan harga timah internasional dan dalam negeri sertauntuk mengoptimalkan kontribusi pendapatan negaraRepublik Indonesia dan pengembangan industri hilirdalam negeri.

BABIIKELEMBAGAAN

Bagian KesatuBursa Timah

Pasal4

(1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah MurniBatangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangkasebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berhak:a. menerima Anggota dan Peserta Bursa Berjangka yang

melakukan perdagangan Timah Murni Batangan melaluiBursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata carapenerimaan keanggotaan dan kepesertaan;

5

Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor 122/BAPPEBTl/PER/07/2015

b. menunjuk Pengelola Tempat Penyimpanan yang akanmelakukan penyimpanan barang milik Penjual danmenerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST;

c. mengusulkan Kontrak Timah Murni Batangan yangdiperdagangkan melalui Bursa Timah untuk mendapatPersetujuan dari Bappebti;

d. membentuk Komite Produk Timah; dan

e. menetapkan tempat penyimpanan dan pelabuhan muatTimah.

(2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah MurniBatangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangkasebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (I) wajib:a. menyediakan sistem dan/ atau sarana perdagangan on-

line yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi denganLembaga Kliring Timah dan telah diperiksa olehBappebti;

b. menerbitkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atauBPTB; dan

c. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan.(3) Persyaratan dan Tata cara penerimaan Anggota dan Peserta

Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) hurufa diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Timah.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring Timah

Pasal 5

(I) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah MurniBatangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangkaberhak:

a. menerima Anggota Lembaga Kliring Berjangka yangmelakukan perdagangan Timah Murni Batangan melaluiBursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata carapenerimaan keanggotaan; dan

b. meminta Pengelola Tempat Penyimpanan untukmengeluarkan Timah Murni Batangan dari TempatPenyimpanan untuk tujuan Ekspor setelah memenuhipersyaratan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah MurniBatangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangkawajib:

a. menyediakan sistem elektronik yang terpercaya, terbukaserta terkoneksi dengan Bursa Timah dan PengelolaTempat Penyimpanan yang telah diperiksa olehBappebti;

6

Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor 122(BAPPEBTI(PER(07(201S

b. melakukan kerjasama dengan Pengelola TempatPenyimpanan; dan

c. melakukan kerjasama dengan Surveyor yang ditetapkanoleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atasnama Menteri Perdagangan.

(3) Persyaratan dan tata cara penerimaan Anggota Kliringsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalamperaturan dan tata tertib Lembaga Kliring Timah.

Bagian Ketiga

Anggota Bursa Timah

Pasal6

(1) Penjual dan Pembeli Anggota Bursa Berjangka wajib menjadiAnggota Bursa Berjangka dan Anggota Lembaga KliringBerjangka, dan mendapat sertifikat pendaftaran sebagaiPedagang Berjangka dari Bappebti.

(2) Penjual sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) wajibmemenuhi persyaratan khusus sebagai Eksportir Terdaftar(ET) Timah Murni Batangan dan memiliki PersetujuanEkspor (PE) yang berlaku aktif yang diterbitkan olehKernenterian Perdagangan.

(3) Pembeli Anggota Bursa Berjangka sebagaimana dimaksudpad a ayat (1) merupakan perusahaan pengguna TimahMurni Batangan atau perusahaan dagang pengguna TimahMurni Batangan.

Bagian Keempat

Peserta Bursa Timah

Pasal7

(1) Pembeli Peserta Bursa Berjangka wajib menjadi PesertaBursa Berjangka.

(2) Pembeli Peserta Bursa Berjangka sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan badan usaha atau peroranganpengguna Timah Murni Batangan.

(3) Pembeli Peserta Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya memiliki hak untuk melakukan transaksi fisikpembelian Timah Murni Batangan dalam negeri.

7

Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor 122/BAPPEBTI/PER/07/201S

Bagian Kelima

Pengelola Tempat Penyimpanan

Pasal8

(1) Pengelola Tempat Penyimpanan berhak:a. menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST atas Timah

Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual TimahMurni Batangan; dan

b. mengatur penyerahan Timah Murni Batangan kepadaPembeli Anggota Bursa Berjangka dan Pembeli PesertaBursa Berjangka.

(2) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksudpad a ayat (1)wajib:

a. melakukan kerjasama dengan Bursa Berjangkadan/atau Lembaga Kliring Berjangka;

b. menyediakan tempat penyimpanan dan sistempengelolaan penyimpanan yang terpercaya danterkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka; dan

c. memastikan kelengkapan dokumen sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dipersyaratkanbagi Penjual.

Bagian Keenam

Surveyor

Pasal9

(1) Surveyor wajib melakukan verifikasi atau penelusuranteknis terhadap Timah Murni Batangan yang diserahkankepada Pengelola Tempat Penyimpanan mengenai data atauketerangan keabsahan administrasi, wilayah asal, jenis,jumlah, dan kualitas Timah Murni Batangan.

(2) Surveyor wajib melakukan verifikasi sertifikat Clear andClean (CnC) dan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atauBPTB.

(3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksudpad a ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan yangberlaku.

8


BABIII

TATACARAPERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Perdagangan Timah Murni Batangan

untuk Tujuan Ekspor

Pasal 10

(1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 yang diperdagangkan di Bursa Timah wajib diverifikasioleh Surveyor yang mencakup paling sedikit:a. kejelasan asal bahan baku Timah Murni Batangan; danb. kualitas Timah Murni Batangan.

(2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkandokumen hasil verifikasi berupa Surat Keterangan Asal(SKA)Bijih Timah dari Izin Usaha Pertambangan (IUP)yangtelah memiliki sertifikat Clear and Clean (CnC) danCertificate of Analysis (CoA)sesuai dengan ketentuan.

(3) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pad a ayat(1) wajib disimpan oleh Penjual pad a Pengelola TempatPenyimpanan yang ditunjuk oleh Bursa Timah.

(4) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksudpad a ayat (3) wajib menerbitkan Bukti Simpan Timah atauBST atas nama Penjual.

(5) Dokumen hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pad a ayat(2) dan Bukti Simpan Timah atau BST sebagaimanadimaksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada LembagaKliring Timah untuk keperluan transaksi di Bursa Timah.

(6) Pembeli Anggota Bursa Berjangka wajib menempatkanJaminan Transaksi kepada Lembaga Kliring Timah sebagaijaminan pelaksanaan transaksi di Bursa Timah.

Pasal 11

(1) Transaksi jual beli Timah Murni Batangan di Bursa Timahdilakukan dengan sistem Ielang terbuka secara elektronikon-line.

(2) Penjual memasukan harga penawaran lelang jual selamajam perdagangan Timah Murni Batangan sesuai denganspesifikasi Kontrak Timah Murni Batangan.

(3) Pembeli Anggota Bursa Berjangka memasukan hargapermintaan lelang beli selama jam perdagangan TimahMurni Batangan sesuai dengan spesifikasi Kontrak TimahMurni Batangan.

9

Peraturan Kepala Badan PengawasPerdagangan Berjangka KomoditiNomor 122(BAPPEBTI(PER(07(2015

(4) Lembaga Kliring Timah wajib memberitahukan kepadaPenjual dan Pembeli Anggota Bursa Berjangka atasterjadinya transaksi dengan menerbitkan alokasiperdagangan dan Clearing Statement.

(5) Alokasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi paling sedikit:a. nama Penjual;b. nama Pembeli;c. jumlah lot;d. harga; dane. pelabuhan muat.

Pasal 12

(1) Pembeli Anggota Bursa Berjangka wajib melakukanpenyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada LembagaKliring Timah.

(2) Lembaga Kliring Timah menyerahkan Bukti PembelianTimah dari Bursa atau BPTB asli kepada Pengelola TempatPenyimpanan setelah menerima pembayaran dari PembeliAnggota Bursa Berjangka.

(3) Pembeli Anggota Bursa Berjangka wajib memberitahukaninstruksi pengapalan (shipping instruction) kepada Penjualdan Lembaga Kliring Timah.

(4) Instruksi pengapalan (shipping instruction) sebagaimanadimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. tanggal penerbitan instruksi pengapalan (shippinginstruction) ;

b. nomor instruksi pengapalan (shipping instruction);

c. identitas eksportir terdaftar (ET)Timah Murni Batangan;

d. identitas penerima (consignee details);

e. perincian barang;

f. nama moda transportasi laut;g. pelabuhan pemuatan;

h. pelabuhan tujuan;

I. jumlah muatan (per BST);

J. jumlah kontainer; dank. jenis pengiriman.

(5) Lembaga Kliring Timah wajib menyerahkan permintaanpengeluaran Timah Murni Batangan kepada PengelolaTempat Penyimpanan setelah menerima pembayaran daninstruksi pengapalan (shipping instruction) dari PembeliAnggota Bursa Berjangka.

10


(6) Penjual wajib menyerahkan dokumen ekspor kepadaPengelola Tempat Penyimpanan setelah menerima instruksipengapalan (shipping instruction) dari Pembeli Anggota BursaBerjangka.

(7) Dokumen ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6)paling sedikit meliputi:

a. surat kuasa pengapalan;

b. InVOIce;

c. packing list;

d. daftar timbang (weight list);

e. bukti pembayaran iuran produksij royalti yang te1ahdiverifikasi oleh menteri yang menye1enggarakan urusanpemerintahan di bidang energi dan sumber dayamineral;

f. daftar verifikasi asal-usul bijih timah dan SuratKeterangan Asal (SKA);

g. Certificate of Analysis (CoA);dan

h. Laporan Surveyor (LS).

(8) Penge10laTempat Penyimpanan bertanggung jawab atas fisikTimah Murni Batangan sampai dengan ditempatkan padamoda transportasi laut di pelabuhan pemuatan.

(9) Tanggung jawab Penge10la Tempat Penyimpanansebagaimana dimaksud pada ayat (8)meliputi:

a. tempat penyimpanan;

b. pengangkutan ke pelabuhan pemuatan;

c. pengawalan;

d. pemuatan sampai ke atas moda transportasi laut; dan

e. pengurusan dokumen ekspor.

(10) Lembaga Kliring Timah wajib melakukan penyelesaian hakkeuangan Penjual atas transaksi yang terjadi sesuai denganLaporan Kliring (Clearing Statement).

Pasal13

Tata Cara Perdagangan Timah Murni Batangan untuk TujuanEkspor melalui Bursa Timah diatur lebih lanjut dalam peraturandan tata tertib Bursa Berjangka.

11


Bagian Kedua

Perdagangan Timah Murni Batangan

di Oalam Negeri

Pasal 14

(1) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 yang diperdagangkan di Bursa Timah wajib diverifikasioleh Surveyor yang mencakup paling sedikit:a. kejelasan asal bahan baku Timah Murni Batangan; danb. kualitas Timah Murni Batangan.

(2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkandokumen hasil verifikasi berupa Surat Keterangan Asal(SKA)Bijih Timah dari Izin Usaha Pertambangan (IUP)yangte1ah memiliki sertifikat Clear and Clean (CnC) danCertificate of Analysis (CoA)sesuai dengan ketentuan.

(3) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib disimpan oleh Penjual pad a Pengelola TempatPenyimpanan yang ditunjuk oleh Bursa Timah.

(4) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksudpad a ayat (3) wajib menerbitkan Bukti Simpan Timah atauBST atas nama Penjual.

(5) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melakukanpenatausahaan Timah Murni Batangan yang dimiliki olehPenjual.

(6) Pembeli Peserta Bursa Berjangka wajib melakukanpendaftaran sebagai Peserta Bursa Berjangka.

PasalI5

Transaksi jual beli Timah Murni Batangan dalam negeri wajibdilakukan antara Penjual dan Pembeli Peserta Bursa Berjangkamelalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Timah.

Pasal 16

(1) Penjual wajib menyerahkan Bukti Faktur Pajak, Bukti BayarRoyalti dan Delivery Order (DO) kepada Bursa Berjangkasete1ah terjadi transaksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 15.

(2) Bursa Berjangka menerbitkan Bukti Pembelian Timah dariBursa atau BPTB asH serta Instruksi Pengeluaran TimahMurni Batangan kepada Pengeloia Tempat Penyimpanansete1ah menerima dokumen sebagaimana dimaksud padaayat (I) dari Penjual.

12


(3) Pengelola Tempat Penyimpanan menyerahkan Timah MurniBatangan kepada Pembeli Peserta Bursa Berjangka setelahmenerima Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTBasliserta lnstruksi Pengeluaran Timah Murni Batangan dariBursa Berjangka.

(4) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggungjawab atas fisikTimah Murni Batangan sampai dengan diserahkan kepadaPembeli Peserta Bursa Berjangka.

Pasal 17

Tata Cara Perdagangan Timah Murni Batangan di dalam negerimelalui Bursa Timah diatur lebih lanjut dalam peraturan dantata tertib Bursa Berjangka.

BABIV

PENYELESAIANPERSELISIHAN

Pasal 18

(1) Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaanperdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah,Penjual dan Pembeli mengupayakan penyelesaiannyamelalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Penjual dan Pembeliwajib menggunakan saran a penyelesaian perselisihan yangdisediakan oleh Bursa Timah.

BABVPENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Bappebti ini, makaPeraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan BerjangkaKomoditi Nomor 121/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Untuk TujuanEkspor Melalui Bursa Timah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

13


Pasal20

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan BerjangkaKomoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal27 Juli 2015

14

LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGANBERJANGKA KOMODITINOMOR 122/BAPPEBTI/PER/07/2015TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPERDAGANGAN TIMAH MURNI BATANGANMELALUI BURSA TIMAH

GAMBAR DAN KETERANGAN TIMAH MURNI BATANGAN

I A I r- c -t----.1~ ~

\ 7 E\-----/I I ~ 0 l--fB

r 1"~---'- -- .. --,.----,.- r- 1 ----r-i 'j iii i ! ! c!: iii .i-t. .lJ ______ ----- .. ---- __ L j t

A

A. Panjang atas: 410-540 =B. P~ang bawah : 270-390 =C. Lebar atas : 100 - 160 mmD. Lebar bawah : 88 • 125=E. Tinggi / teba! : 64 - 125 =

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/law... · Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, ... beberapa

Documents