PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN …ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/26/2018/02/... · 2018. 2. 26. · peraturan kepala badan pemelihara keamanan kepolisian negara

PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG PELETON PENGURAI MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peletonpengurai massa merupakan salah satu

pelaksana tugas fungsi Samapta Bhayangkara dalam rangka

melakukan kegiatan mengurai massa terhadap segala bentuk

rusuh massa yang bersifat anarki;

b. bahwa dalam pelaksanaannyakegiatan peleton pengurai

massa menggunakan sarana pendukung operasional berupa

kendaraan pengurai massadan kelengkapannya sehingga

personel yang mengawaki dapat bertindak secara

cepatdengan hasil yang maksimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala

Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik

Indonesiatentang PeletonPengurai Massa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4168);

2. PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam

Tindakan Kepolisian;

3. Peraturan …..

2

3. PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATENTANGPELETONPENGURAI MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah

alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sabhara adalah salah satu

fungsi yang merupakan bagian dari fungsi-fungsi yang ada di Polri.

3. Kepala Kesatuan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat Kasatwil adalah

pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota

dan Provinsi.

4. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang

dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk

mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan

lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta

benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

5. Keamanan. . .

3 5. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas

adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya

tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan

tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat

meresahkan masyarakat.

6. Peleton Pengurai Massa yang selanjutnya disingkat Tonraimas adalah

Peleton Sabhara yang bertugas mengurai/membubarkan/menceraiberaikan

dan melokalisirmassa yang melakukan tindakan anarki sehingga

mengganggu Kamtibmas berfungsi sebagai kekuatan penindak tahap awal

dan berperan sebagai stabilisator anarki.

7. Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan

oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma

hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum,

mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum

atau hak milik orang lain.

8. Kendaraan Pengurai Massa yang selanjutnya disingkat Ranraimas adalah

kendaraan roda dua (sepeda motor) yang digunakan sebagai sarana

pendukung operasional untuk melaksanakan tugas

mengurai/membubarkan/menceraiberaikan dan melokalisir kekuatan massa

yang mengganggu Kamtibmas.

9. Mengurai massa adalah tindakan kepolisian untuk memecah dan

melemahkan konsentrasi sertakekuatan massamenjadi kelompok-kelompok

yang lebih kecil.

10. Kewajiban umum adalah kewajiban yang diberikan kepada anggota Polri

sesuai kewenangannya untuk bertindak atau tidak bertindak menurut

penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin

keselamatan umum.

11. Diskresi kepolisian adalah tindakan anggota kepolisian berwenang mengambil

keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri

demi kepentingan umum.

12. Kendali. . .

4 12. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kepala Kesatuan Kewilayahan yang

berwenang mengatur segala tindakan Tonraimas di lokasi.

13. Kendali teknis adalah pengendalian oleh pejabat Pembina fungsi atau

pimpinan Tonraimas yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas

di lokasi.

14. Acara Arahan Pimpinan yang selanjutnya disingkat AAP adalah kegiatan yang

dilakukan oleh kendalitaktis dan teknis berupa pemberian arahan kepada

seluruh anggota Polri sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melaksanakan

tugas.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada personel Polri dalam

melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa dan/atau anarki guna

mengantisipasi dan mengurangi dan/atau menghilangkan dampak yang dapat

mengganggu stabilitas Kamtibmas.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

a. Legalitas; semua tindakan Kepolisian harus sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

b. Nessesitas; penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan

dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;

c. Proporsionalitas; penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang

antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota

Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang

berlebihan;

d. Preventif; tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;

e. Reasonable; tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara

logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan

terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

BAB II. . .

5 BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Bentuk, sifat, pelaku dan akibat anarki

Pasal 4

(1) Bentuk Ancaman Gangguan (AG) yang dapat menjadi perbuatan anarki

berupa:

a. membawa senjata (api, tajam);

b. membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas);

c. membawa senjata/bahan berbahaya lainnya (ketapel, kejut); dan/atau

d. melakukan tindakan provokatif (menghasut).

(2) Bentuk Gangguan Nyata (GN) yang dapat menjadi perbuatan anarki berupa:

a. perkelahian massal;

b. pembakaran;

c. perusakan;

d. pengancaman;

e. penganiayaan;

f. pemerkosaan;

g. penghilangan nyawa orang;

h. penyanderaan; i. penculikan;

j. pengeroyokan;

k. sabotase;

l. penjarahan;

m. perampasan;

n. pencurian; dan/atau

o. melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa

menggunakan alat dan/atau senjata.

Pasal . . .

6 Pasal 5

Sifat anarki antara lain:

a. agresif;

b. spontan;

c. sporadis;

d. sadis;

e. menimbulkan ketakutan;

f. brutal;

g. berdampak luas; dan

h. pada umumnya dilakukan secara massal.

Pasal 6

Pelaku anarki berupa:

a. perorangan, dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas

terhadap stabilitas Kamtibmas; dan/atau

b. kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/digerakkan oleh seseorang

maupun tidak dikendalikan oleh seseorang namun dilakukan secara bersama-

sama, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas.

Pasal 7

Akibat dari anarki dapat menyebabkan terjadinya:

a. kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap stabilitas

Kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas atau keselamatan masyarakat;

b. gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas yang menyebabkan fungsi

pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat

berlangsung dengan lancar; dan

c. gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu institusi tertentu, baik

swasta maupun pemerintah.

Bagian. . .

7 Bagian Kedua

Pelaksana, konfigurasi, persyaratan Tonraimas dan bentuk-bentuk sasaran

Pasal 8

(1) Pelaksana kegiatan Tonraimasbeserta konfigurasinya adalah personel

Sabhara yang ada di satuan Dalmas Polda dan Polres.

(2) Tonraimas merupakan peleton khusus yang dapat bertugas secara mandiri

dengan atas perintah atau menjadi bagian dari satuan Dalmas.

Pasal 9

(1) Konfigurasi Tonraimas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. konfigurasi Personel; dan

b. konfigurasi peralatan.

(2) Konfigurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

Persyaratan Personel Tonraimas meliputi:

a. memiliki kualifikasi kemampuan sesuai persyaratan personel Dalmas;

b. mahir mengemudikan kendaraan bermotor roda dua;

c. memiliki Surat Izin Mengemudi Golongan C;

d. mampu menggunakan peralatan perorangan;

e. mampu mengoperasionalkan peralatan Flash Ball; dan

f. mampu menembak dengan sasaran statis maupun sasaran berjalan.

Pasal 11

Bentuk-bentuk sasaranyang menjadi objek penugasan Tonraimasmeliputi:

a. kelompok massa yang melakukan tindakan mengarah anarki dan dapat

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. bendadan/atau peralatan yang digunakan oleh massa untuk melakukan

anarki; dan

c. lokasi dan/atau tempat terjadinya anarki.

Bagian. . .

8 Bagian Ketiga Cara Bertindak

Paragraf Satu

Pasal 12

Tindakan yang dilakukan oleh Ton Raimas berdasarkan:

a. pertimbangan manfaat dan resiko dari tindakannya;

b. kepentingan organisasi Polri;

c. kepentingan umum.

Paragraf Kedua Tahap Persiapan

Pasal 13

(1) setelah menerima pemberitahuan adanya rusuh massa, maka kendali taktis

maupun teknis segera melakukan kegiatan persiapan dan memberikanAAP.

(2) kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. menyiapkan surat perintah;

b. menyiapkan kekuatan personel yang mengawaki Ranraimas;

c. melakukan pengecekan jumlah personel, kendaraan, perlengkapan

dan peralatan perorangan;

d. menyiapkan/menentukan rute menuju objek/TKP;

e. menentukan sistem komunikasi Tonraimas secara berjenjang; dan

f. menentukan formasi peleton pada saat akan berangkat menuju ke

sasaran yaitu membentuk formasi berbanjar dua atau membentuk

formasi situasional dengan satu unit menjadi ujung tombak (cucuk).

(3) AAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memberikan gambaran situasi tentang kondisi akhir yang terjadi di

objek/TKP kerusuhan;

b. menentukan pola tindak/urutan tindakan yang akan dilakukan dalam

mengurai massa;

c. menentukan formasi yang akan dilakukan dalam menghadapi dan

melakukan tindakan mengurai/memecah belah konsentrasi massa;

d. mematuhi. . .

9 d. mematuhi larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh anggota

Raimas; dan

e. setelah AAP Tonraimas menuju sasaran.

Pasal 14

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d adalah:

a. bersikap arogan dan mudah terpancing emosi oleh perilaku massa;

b. melakukan tindakan kekerasan;

c. membawa peralatan selain peralatan dan kelengkapan Raimas;

d. melakukan pengejaran secara perorangan tanpa ada perintah dari

pimpinannya;

e. mengeluarkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila dan

mencaci maki massa;

f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-

undangan; dan

g. menggunakanRanraimas untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d adalah :

a. senantiasa menggunakan perlengkapan perorangan yang ditentukan;

b. bergerak dalam ikatan peleton;

c. melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Raimas yang digunakan;

d. menjunjung tinggi hak asasi manusia;

e. melaksanakan penguraian/pencerai beraian massa sesuai dengan ketentuan;

f. setiap pergerakan dan tindakan Tonraimasharus atas dasar perintah

pimpinan lapangan (Dantonraimas);

g. melindungi jiwa raga dan harta benda;

h. tetap menjaga dan mengembalikan situasi menjadi kondusif;

i. patuh dan taat kepada perintah pimpinan lapangan yang bertanggung jawab

sesuai tingkatannya; dan

j. menaati peraturan lalulintas dan perundang-undangan lainnya.

Paragraf. . .

10 Paragraf Ketiga

Tahap Pelaksanaan

Pasal 16

Tindakan yang dilakukan Tonraimas di lokasi/sasaranadalah sebagai berikut:

a. memakai masker gas sebelum masuk ke dalam lokasianarki;

b. membentuk formasi bersaf menghadap kearah massa yang sedang

melakukan aksi anarki;

c. membagi Tonraimasmenjadi dua kelompok dan masing-masing membentuk

formasi bersaf menghadap kearah massa;

d. memberikan himbauan kepada massa untuk menghentikan tindakannya dan

membubarkan diri, sebagaimana tercantumdalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini;

e. melakukan tembakan gas air mata, apabila massa tidak mengindahkan

himbauan;

f. mendorong massa kearah yang menurut penilaian petugas merupakan

daerah aman sambil menunggu datangnya pasukan bantuan;

g. melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila memungkinkan;

h. meninggalkan sasaran untuk melakukan konsolidasi apabila situasi telah

terkendali; dan

i. melaporkan semua rangkaian kegiatan kepada Kasatwil.

Paragraf Keempat Tahap Pengakhiran

Pasal 17

Tahap pengakhiran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. kendali taktis dan teknis melakukan konsolidasi dengan kegiatan pengecekan

terhadap kekuatan personel dan kondisi akhir peralatan yang digunakan;

b. setelah selesai melaksanakan tugas maka Tonraimas segera kembali keinduk

satuan dengan tertib.

Bagian. . .

11 Bagian Kelima

Koordinasi dan pengendalian

Pasal 18

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan penguraian massa, Dantonraimas dapat

melakukan koordinasi dengan Satuan FungsiKepolisian lainnya guna

mendukung pelaksanaan tugasnya; dan

(2) Kasatwil dapat melakukan koordinasi dengan Satuan kewilayahan terdekat

dan instansi terkait lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pasal 19

(1) Pejabat yangberwenang dalam pengendalian adalah:

a. Tingkat Provinsi berada pada Kapolda;

b. Tingkat Kabupaten/Kota berada pada Kapolres; dan

c. Tingkat Kecamatan berada pada Kapolsek.

(2) Dirsabhara Polda/Kasatsabhara Polres bertanggung jawab secara teknis

penggunaan Tonraimas yang berada di wilayahnya; dan

(3) Dantonraimasbertanggung jawab secara teknispada saat dan setelah

kekuatan digunakan.

Bagian Keenam Ketentuan Lain

Pasal 20

(1) Susunan kekuatan personel yang mengawaki kendaraan pengurai massa

terdiri dari tingkat peleton;

(2) Susunan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III. . .

12 BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 12 Januari 2012

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI,

Ttd Drs. IMAM SUDJARWO, M.Si.

KOMISARISJENDERAL POLISI

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2012

12 Januari 2012

13

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PELETON PENGURAI MASSA

14

DAFTAR ISI A. KONFIGURASI PERSONEL DAN PERALATANPELETON PENGURAI

MASSA.

B. HIMBAUAN PELETON PENGURAI MASSA SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DALAM PASAL 15 HURUF d.

15

A. KONFIGURASI PERSONELDAN PERALATAN

PELETON PENGURAI MASSA

1. konfigurasi personel Tonraimas berjumlah tigapuluh orang terdiri dari:

a. Danton berpangkat Inspektur;

b. pengemudi kendaraan Raimas: lima belas orang;

c. operator/penembak: empat belas orang.

2. konfigurasi peralatanTonraimasterdiri dari:

a. peralatan satuan:

1. Ranmor roda dualima belasunit;

2. helm tiga puluh buah;

3. rompi pelindung badan tiga puluh set;

4. sarung tangan kulit tiga puluh pasang;

5. pengeras suara (Megaphone) satu unit;

6. flash ballempat belas pucuk danmunisinya;

7. pesawat Handy Talky (HT) satu unit; dan

8. masker gas tiga puluh buah;

b. perlengkapan perorangan:

1. pakaian PDL 1A;

2. tongkat “T”; dan

3. borgol.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI,

Ttd

Drs. IMAM SUDJARWO, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI

2

16

B. HIMBAUAN PELETON PENGURAI MASSA

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15 HURUF d

PERHATIAN-PERHATIAN

ATAS NAMA UNDANG-UNDANG KAMI SELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGHIMBAU KEPADA SAUDARA-SAUDARA

SEKALIAN:

1. HENTIKAN KEGIATAN SAUDARA-SAUDARA;

2. SAYA ULANGI HENTIKAN KEGIATAN SAUDARA-SAUDARA;

3. APABILA SAUDARA-SAUDARA TIDAK MAU MENGHENTIKAN KEGIATAN

YANG SAUDARA-SAUDARA LAKUKAN MAKA KAMI AKAN MELAKUKAN

TINDAKAN TEGAS;

4. KAMI AKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SETELAH HITUNGAN

MUNDUR MULAI DARI: LIMA, EMPAT, TIGA, DUA, SATU.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2012

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI,

Ttd

Drs. IMAM SUDJARWO, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI

3