PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG › media › resources › law › hari... · yang bekerja di lingkungan BIG. 5. Tunjangan Kinerja selanjutnya disebut TK adalah

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA DI

LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang :

a. bahwa di lingkungan Badan Informasi Geospasial perlu ditetapkan hari dan jam kerja untuk ditaati oleh seluruh pegawai serta perhitungan tunjangan kinerja untuk pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Perhitungan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang

Badan Informasi Geospasial;

4. Keputusan ...

-2-

4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;

7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;

8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor

2 Tahun 2013 tentang Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN: ...

-3-

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut

BIG, adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Non-PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan BIG selain PNS dan Calon PNS.

4. Pegawai adalah PNS, Calon PNS, dan Pegawai Non-PNS yang bekerja di lingkungan BIG.

5. Tunjangan Kinerja selanjutnya disebut TK adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.

6. Kepala adalah Kepala Badan Informasi Geospasial. 7. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan

Informasi Geospasial.

8. Pimpinan ...

-4-

8. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan sumber daya manusia yang selanjutnya disebut dengan Pimpinan Tinggi Pratama SDM adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana.

9. Unit kerja pratama yang membidangi urusan sumber daya manusia, yang selanjutnya disingkat Unit Kerja Pratama SDM adalah unit kerja pratama yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan rencana pengembangan pegawai, organisasi dan tata laksana, dan jabatan fungsional.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Hari Kerja

Pasal 2

Hari kerja terdiri dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at yang tidak ditetapkan sebagai hari libur.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 3

Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari kerja paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam.

Pasal 4 ...

-5-

Pasal 4

(1) Pengaturan jam kerja di lingkungan BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Hari Senin - Kamis : jam 07.30 WIB – 16.00 WIB

Waktu istirahat : jam 12.00 WIB – 13.00 WIB b. Hari Jum’at : jam 07.30 WIB – 16.30 WIB

Waktu istirahat : jam 11.30 WIB – 13.00 WIB (2) Toleransi keterlambatan diberikan paling lama 60 (enam

puluh) menit.

Pasal 5

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 wajib dipatuhi oleh seluruh Pegawai BIG.

Pasal 6

(1) Pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tidak berlaku untuk pegawai BIG yang melaksanakan tugas jaga/shift.

(2) Unit kerja yang melaksanakan tugas jaga/shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan pengaturan jam kerja kepada Pimpinan Tinggi Pratama SDM untuk ditetapkan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Presensi

Pasal 7

(1) Sebagai upaya pelaksanaan hari dan jam kerja diterapkan sistem presensi.

(2) Pegawai ...

-6-

(2) Pegawai BIG melakukan presensi pada waktu datang dan pada waktu pulang kerja.

(3) Pegawai BIG dilarang pulang sebelum jam kerja berakhir kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan dari atasan langsung.

(4) Pegawai BIG apabila berhalangan hadir wajib memiliki alasan sah dan diberitahukan kepada atasan langsung.

(5) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan, serta disetujui oleh atasan langsung.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Kedua

Tugas Kedinasan di Luar Kantor

Pasal 9

(1) Setiap Pegawai yang mendapatkan Tugas Kedinasan di Luar Kantor wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.

(2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan keterangan wajib atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan untuk melakukan presensi.

(4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus disampaikan kepada Unit Kerja Pratama SDM paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari keberangkatan.

Bagian Ketiga ...

-7-

Bagian Ketiga Laporan Presensi

Pasal 10

(1) Pimpinan Tinggi Pratama SDM menugaskan

pejabat/personil di lingkungan kerjanya untuk melakukan rekapitulasi presensi setiap bulan.

(2) Rekapitulasi presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Pratama SDM paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

(3) Dalam hal tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur nasional, mala penyampaian rekapitulasi presensi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

Para pejabat stuktural di lingkungan BIG wajib melaksanakan pengawasan terhadap Pegawai BIG di lingkungan unit kerjanya untuk memenuhi hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin pegawai negeri sipil.

BAB VII ...

-8-

BAB VII PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 13

(1) TK diberikan kepada Pegawai yang berstatus PNS dan

Calon PNS yang bekerja, dipekerjakan, atau diperbantukan pada BIG.

(2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

(3) Perhitungan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini .

BAB VIII MONITORING

Pasal 14

(1) Pimpinan Tinggi Pratama SDM melakukan monitoring

terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala ini. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun sekali.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Informasi Geospasial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 ...

-9-

Pasal 16

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 26 September 2014 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk menyamakan persepsi seluruh pegawai di lingkungan Badan Informasi Geospasial dalam melaksanakan ketentuan Hari dan Jam Kerja, dan Perhitungan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Informasi Geospasial.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Republik Indonesia yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Non-PNS adalah pegawai yang bekerja di lingkungan BIG selain PNS dan Calon PNS.

3. Pegawai adalah PNS, Calon PNS, dan Pegawai Non-PNS yang bekerja di lingkungan BIG.

4. Hari dan Jam kerja adalah a. Hari Senin s.d. hari Kamis : Jam 07.30 WIB – 16.00 WIB

Waktu istirahat : Jam 12.00 WIB – 13.00 WIB b. Hari Jum’at : Jam 07.30 WIB – 16.30 WIB

Waktu istirahat : Jam 11.30 WIB – 13.00 WIB 5. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam

jangka waktu tertentu. 6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada

Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Tunjangan …

-2-

7. Tunjangan Kinerja yang selanjutnya disebut TK adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan ini meliputi: 1. Petunjuk Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja; 2. Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tunjangan Kinerja;

D. PETUNJUK PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA 1. PRESENSI

- Jenis Presensi: a. Presensi secara elektronik; dan b. Presensi secara manual.

- Pegawai wajib mengisi presensi secara elektronik sebanyak 2 (dua) kali setiap Hari Kerja yaitu saat akan masuk dan pulang bekerja.

- Presensi secara manual dilakukan dalam hal: a. Pegawai belum terdaftar dalam sistem presensi secara

elektronik; b. Seluruh mesin presensi secara elektronik mengalami

kerusakan/tidak berfungsi; c. Mesin presensi secara elektronik tidak dapat merekam

proses presensi yang dilakukan oleh Pegawai; d. Terjadi keadaan force majeur, yaitu suatu kejadian yang

terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

- Pengisian presensi secara manual ditulis sesuai waktu saat masuk dan/atau saat pulang bekerja. Contoh : • pada saat masuk pukul 07.10 WIB dan mesin rusak, maka

pada presensi manual harus ditulis sesuai waktu sebenarnya yaitu pukul 07.10 WIB.

- Presensi secara manual dilakukan di Unit Kerja Pratama SDM.

2. TOLERANSI …

-3-

2. TOLERANSI KETERLAMBATAN Toleransi Keterlambatan yang diperkenankan pada ketentuan jam kerja adalah sebagai berikut : a. Waktu toleransi keterlambatan adalah 60 (enam puluh) menit

yaitu dari pukul 07.30 – 08.30 WIB. b. Pegawai BIG yang melakukan presensi pada masa toleransi

keterlambatan wajib mengganti sebanyak jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.

c. Batas maksimal penggantian waktu keterlambatan adalah pukul 17.00 WIB untuk hari Senin-Kamis dan pukul 17.30 WIB untuk hari Jumat.

d. Dalam hal waktu keterlambatan yang harus diganti melebihi pukul 17.00 WIB untuk hari Senin-Kamis dan pukul 17.30 WIB untuk hari Jumat, maka sisa waktu keterlambatan akan diakumulusikan dalam kekurangan jam kerja yang nantinya digunakan sebagai salah satu unsur pemotongan TK dan perhitungan hukuman disiplin.

e. Contoh: o Pada hari Senin, Bunga melakukan presensi pada pukul

08:00 WIB. Maka dia harus mengganti waktu keterlambatannya sebanyak 30 menit. Sesuai peraturan, Bunga baru boleh pulang pada pukul 16:30 WIB.

o Pada hari Kamis, Fernando melakukan presensi pada pukul 08:30:01 WIB. Fernando wajib mengganti waktu keterlambatan sebanyak 1 jam 1 detik. Batas waktu penggantian adalah pukul 17:00 WIB. Maka sesuai peraturan, Fernando baru boleh pulang pada pukul 17:00 WIB. Sedangkan sisa waktu terlambatnya sebanyak 1 detik akan dihitungkan dalam kekurangan jam kerja.

o Pada hari Jum’at, Markonah melakukan presensi pada pukul 08:29:45 WIB. Maka dia harus mengganti waktu keterlambatannya sebanyak 59 menit 45 detik. Sesuai peraturan, Markonah baru boleh pulang pada pukul 17:29:45 WIB.

Pada ...

-4-

o Pada hari Senin, Deni lupa melakukan presensi kedatangan, maka: ! Jika Deni ingat dan melakukan presensi kedatangan

pada pukul 11:30:00 WIB, Maka sesuai peraturan, Deni harus mengganti waktu keterlambatannya sebanyak 4 jam. Deni baru boleh pulang pada pukul 17:00 WIB. Sedangkan sisa waktu terlambatnya sebanyak 3 jam akan dihitungkan dalam kekurangan jam kerja.

! Jika Deni tidak ingat dan tidak melakukan presensi kedatangan dan hanya/tidak melakukan presensi pulang, maka sesuai peraturan, Deni dianggap tidak masuk kerja pada hari tersebut.

3. PELANGGARAN HARI DAN JAM KERJA

a. Pegawai dinyatakan melanggar hari dan jam kerja apabila tanpa alasan yang sah: 1) tidak masuk bekerja; 2) terlambat masuk bekerja; 3) pulang sebelum waktunya; 4) tidak berada di tempat tugas; 5) tidak mengganti waktu keterlambatan; dan/atau 6) tidak melakukan presensi.

b. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam Surat Permohonan Izin atau Surat Pemberitahuan yang harus disetujui oleh Atasan Langsung Pegawai.

c. Dalam hal atasan langsung Pegawai tersebut berhalangan, persetujuan Surat Permohonan Izin atau Surat Pemberitahuan dapat digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) maupun Pelaksana Harian (Plh.).

d. Pembuatan Surat Permohonan Izin atau Surat Pemberitahuan wajib dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Surat Permohonan Izin dibuat dalam hal Pegawai

merencanakan untuk tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak mengganti waktu keterlambatan, dengan ketentuan: a) tidak masuk bekerja atau terlambat masuk bekerja,

dibuat pada hari sebelumnya; atau

b) pulang …

-5-

b) pulang sebelum waktu, tidak berada di tempat tugas, atau tidak mengganti waktu keterlambatan, dibuat pada hari yang sama.

2) Surat Pemberitahuan dibuat dalam hal Pegawai tidak masuk bekerja, tidak berada di tempat tugas, pulang sebelum waktunya, dan/atau tidak mengganti waktu keterlambatan dan terjadi diluar kehendak Pegawai, dengan ketentuan: a) tidak masuk bekerja, dibuat setelah kembali masuk

kerja dengan kewajiban memberitahukan sementara alasan ketidakhadirannya sesegera mungkin kepada Atasan Langsung Pegawai melalui telepon atau pesan singkat atau media lainnya; dan

b) pulang sebelum waktunya atau tidak mengganti waktu keterlambatan, dibuat pada hari kerja berikutnya;

3) Surat Permohonan Izin atau Surat Pemberitahuan yang telah disetujui oleh Atasan Langsung Pegawai wajib disampaikan ke Unit Kerja Pratama SDM paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, dan/atau tidak mengganti waktu keterlambatan.

4) Surat Pemberitahuan yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar hari dan jam kerja.

e. Pegawai yang melanggar hari dan jam kerja dihitung secara kumulatif pada tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak masuk bekerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu)

hari tidak masuk bekerja. 2) Terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum

waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja.

3) Tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.

4) Bagi yang tidak mengganti keterlambatan, perhitungan kumulatif didasarkan pada waktu keterlambatan.

f. perhitungan …

-6-

f. Perhitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan dengan konversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

g. Unit Kerja Pratama SDM menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan presensi Pegawai dan pelanggaran hari dan jam kerja kepada Atasan Langsung Pegawai setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil pada akhir tahun berjalan.

h. Unit Kerja Pratama SDM bertanggung jawab untuk menyimpan berkas-berkas terkait presensi antara lain seperti surat izin, surat tugas, surat izin cuti, hasil rekapitulasi presensi, dan/atau rekapitulasi pelanggaran

4. HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN HARI DAN JAM

KERJA a. Dalam hal pelanggaran terhadap hari dan jam telah

memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih sebelum akhir tahun, maka Unit Kerja Pratama SDM wajib menyampaikan informasi pelanggaran tersebut kepada atasan langsung pegawai dan atasan langsung di atas atasan langsungnya.

b. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap hari dan jam kerja akan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan, yaitu:

No Tingkat

Hukuman Disiplin

Jenis Hukuman Disiplin Jumlah Ketidakhadiran

1. Ringan a. Teguran Lisan 5 hari b. Teguran Tertulis 6-10 hari c. Pernyataan Tidak

Puas Secara Tertulis 11-15 hari

2. Sedang a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama I (satu) Tahun

16-20 hari

b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

21-25 hari

c. Penurunan …

-7-

c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

26-30 hari

3. Berat a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

31-35 hari

b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

36-40 hari

c. Pembebasan Dari Jabatan

41-45 hari

d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS

46 hari atau lebih

c. Terhadap pegawai yang berstatus selain PNS dan CPNS, atas

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pegawai tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin yaitu:

No Tingkat

Hukuman Disiplin

Jenis Hukuman Disiplin Jumlah Ketidakhadiran

1. Ringan Teguran Lisan 5 hari 2. Sedang Teguran Tertulis 6-30 hari 3. Berat Perjanjian Kerja diputus 31 hari atau

lebih

E. PETUNJUK …

-8-

E. PETUNJUK PELAKSANAAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

1) Perhitungan TK dilaksanakan sebagai berikut: 1. Penambahan TK dilaksanakan apabila Pegawai yang berstatus

PNS dan CPNS mendapatkan nilai kenerja pada tahun berjalan adalah nilai Sangat (Amat) Baik, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut dapat diberikan penambahan TK paling tinggi 50% dari selisih TK antara kelas jabatan satu tingkat diatas kelasnya dengan TK yang diterimanya.

2. Pemotongan TK diberlakukan kepada Pegawai yang berstatus PNS dan CPNS yang: a) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan; b) Pegawai yang tidak berada di kantor atau tempat tugas

selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari; c) Pegawai yang terlambat masuk bekerja; d) Pegawai yang pulang sebelum waktunya; e) Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatannya; f) Pegawai yang tidak mengikuti upacara yang dilaksanakan

di luar hari kerja; g) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau h) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari

Jabatan Negeri. 3. Pemotongan TK dimaksud pada angka 1 huruf a, c, d, e, dan f

diberlakukan bagi pegawai baik dengan alasan yang sah maupun alasan yang tidak sah.

4. Khusus untuk pemotongan TK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berlaku bagi pegawai dengan alasan tidak sah.

5. Besaran pemotongan TK bagi pegawai diatur sebagai berikut: a) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan akan

dikenakan pemotongan TK sebesar 3% untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

b) Pegawai ...

-9-

b) Pegawai yang berada di tempat tugas kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) jam akan dikenakan pemotongan TK dengan perhitungan sebagai berikut:

NO. KEKURANGAN JAM KERJA (REF = 7,5 JAM)

POTONGAN

1 0 menit < x ≤ 30 menit 0,5%

2 30 menit < x ≤ 60 menit 1,0%

3 60 menit < x ≤ 90 menit 1,5%

4 90 menit < x ≤ 120 menit 2,0%

5 > 120 menit atau tidak masuk kerja 3%

Contoh: ! Pada hari Senin, Dono melakukan presensi pada

pukul 08:00:01 WIB. Maka dia harus mengganti waktu keterlambatannya sebanyak 30 menit 1 detik. Dono melakukan presensi pulang pada pukul 16:00:00 WIB. Maka Dono kekurangan jam kerja sebanyak 30 menit 1 detik dan TK Dono dipotong sejumlah 1,0 %.

! Pada hari Selasa, Doni melakukan presensi pada pukul 07:30:01 WIB. Maka dia harus mengganti waktu keterlambatannya sebanyak 1 detik. Doni melakukan presensi pulang pada pukul 16:00:00 WIB. Maka Doni kekurangan jam kerja sebanyak 1 detik dan TK Dono dipotong sejumlah 0,5 %.

! Pada hari Kamis, Fernando melakukan presensi pada pukul 08:30:01 WIB. Fernando wajib mengganti waktu keterlambatan sebanyak 1 jam 1 detik. Fernando melakukan presensi pulang pada pukul 17:30 WIB. Jadi Fernando kekurangan jam kerja sebanyak 1 detik dan TK Fernando dipotong sejumlah 0,5 %.

Pada ...

-10-

! Pada hari Jumat, Budi melakukan presensi pada pukul 10:30:00 WIB. Budi wajib mengganti waktu keterlambatan sebanyak 3 jam. Budi melakukan presensi pulang pada pukul 17:30:00 WIB. Jadi Budi kekurangan jam kerja sebanyak 2 jam dan TK Budi dipotong sejumlah 2 %.

! Pada hari Rabu, Michelle melakukan presensi pada pukul 08:05:40 WIB. Michelle wajib mengganti waktu keterlambatan sebanyak 35 menit 40 detik. Michelle melakukan presensi pulang pada pukul 16:35:40 WIB. Jadi Michelle telah memenuhi 7,5 jam kerja dan TK Michelle tidak dipotong.

c) Terdapat beberapa jenis ketidakhadiran yang mendapat pengecualian, yaitu melalui mekanisme cuti PNS. Untuk mekanisme cuti PNS akan dikenakan pemotongan TK sebesar 0% sampai dengan 3% setiap harinya. Adapun jenis cuti yang dimaksud adalah : 1) Cuti tahunan, dikenakan pemotongan TK sebesar 0%

per hari. 2) Cuti karena alasan penting, dikenakan pemotongan TK

sebesar 0,5% - 3% tergantung kepada jenis alasannya, yang terdiri dari: ! Cuti dengan alasan orang tua, mertua, istri/suami,

anak, saudara kandung, atau menantu meninggal dunia, akan dikenakan pemotongan TK sebesar 0,5 % per hari.

! Cuti karena melangsungkan perkawinan yang pertama akan dikenakan pemotongan TK sebesar 1,5 % per hari.

! Cuti karena alasan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden dikenakan pemotongan TK sebesar 2 % per hari.

3) Cuti sakit dan cuti bersalin dikenakan pemotongan TK sebesar 1,5 % dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dokter baik dari puskesmas, rumah sakit, klinik maupun dokter praktek;

4) Cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, tidak mendapatkan TK.

d) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tidak mendapatkan TK.

e) Pegawai ...

-11-

e) Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di luar hari kerja akan dikenakan pemotongan TK sebesar 3 %.

f) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin akan dikenakan pemotongan TK sebesar:

No Tingkat

Hukuman Disiplin

Jenis Hukuman Disiplin Pemotongan

1. Ringan a. Teguran Lisan 15 % selama 1 bulan

b. Teguran Tertulis 15 % selama 2 bulan

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

15 % selama 3 bulan

2. Sedang a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama I (satu) Tahun

50% selama 1 bulan

b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

50% selama 2 bulan

c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

50% selama 3 bulan

3. Berat a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

90% selama 1 bulan

b. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

90% selama 2 bulan

c. Pembebasan Dari Jabatan

90% selama 3 bulan

d.Pemberhentian ...

-12-

d. Pemberhentian

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS

-

g) Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar atau

Karyasiswa akan dikenakan pemotongan TK sesuai dengan ketentuan: 1) Pemberian TK bagi Karyasiswa disesuaikan dengan

kelas jabatan pada jabatan fungsional sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

2) Besaran pemotongan TK disesuaikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Karyasiswa dengan perhitungan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

< 2,50 2,51 – 3,00

3,01 – 4,00

% Pemotongan TK

50 % 25% 0%

Sedangkan untuk Tugas Belajar berbasis research based, maka perhitungannya sebagai berikut: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

C (Fair)

B (Good)

A (Excellent)

% Pemotongan TK

50 % 25% 0%

3) Penghitungan pemotongan TK akan dilaksanakan

setiap semester. 4) Karyasiswa yang sedang menempuh Semester I

dikenakan pemotongan TK sebesar 0%. h) Pegawai yang sedang melaksanakan izin belajar

diperlakukan sebagai Pegawai aktif (regular).

F. LAIN-LAIN ...

-13-

F. LAIN-LAIN Dalam hal diperlukan ketentuan lebih teknis dan operasional dari Peraturan Kepala ini, maka Sekretaris Utama BIG menetapkan Petunjuk Teknis.

G. PENUTUP Demikian Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita