Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017

I SALINAN I

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINANTAHUN 2015-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan dan strategi daerahdalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta mengacu kepada Rencana Aksi Nasional ProgramPenanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2014, perlu disusunRencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKIJakarta Tahun 2015-2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana AksiDaerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ter,tang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah NOiilor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang PenguatanPeran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;

Menetapkan

2

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 15, Tahun 2010 tentang PercepatanPenanggulangan Kemiskinan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuanga~ Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang SistemPerencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20::3 tantang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-3017;

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nemor 77 Tahun 2011 tentang Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan;

18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem danProsedur Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Gubernur Nomer 161 Tahun 2014;

19. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang PedomanPenatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAHPENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015-2017.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Pemngkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.

34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah satuan kerja perangkat daerah, yang terdiri dari SekretariatDaerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas, Lembaga TeknisDaerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan,Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnyad!sebut RAD Nangkis adalah rencana kerja Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun2015 hingga tahun 2017.

BAB II

RAD NANGKIS

.Pasal2

RAD Nangkis merupakan dokumen perencanaan yang barisi acuan dalamperumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di daerahsebagai pedomall dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalammendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015-2017.

Pasal3

Dokumen RAD Nangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimanatercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini, dengan sisternatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II

BAB III

BABIV

BABV

PERKEMBANGAN KEMISKINAN CAN PROGRAMPENANGGULANGAN KEMISKINAN

TARGET DAN PRIORITAS WILAYAH SASARANPENANGGULANGAN KEMISKINAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANKEMISKINAN

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal4

,,

RAD Nangkis menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rencana Kerja,dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upayapenanggu!angan kemiskinan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasipelaksanaan RAD Nangkis.

4(2) Tata cara pernantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Nangkis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPOR/\NPasal6

Kepala SKPD dengan dikoordinasikan oleh Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinankepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, paling sedikit 1 (satu) tahunsekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasal?

Biaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dibebankan pada :a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); danb. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP8D).

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Februari 2015GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMADiundangkan di Jakartapada tanggal 25 Februari 2015SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAHBERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2015 NOMOR 35004

uai dengan aslinyaEKRETARIAT DAERAHI\I';l~US IBUKOTA JAKARTA,

iii

RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TAHUN 20152017

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

iv

RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TAHUN 20152017

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 i

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR SINGKATAN v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan 2

1.4 Sistematika RAD Penanggulangan Kemiskinan 3

BAB II PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN 4

2.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 4

2.2 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta 12

2.3 Sasaran Penanggulangan Kemiskinan 18

2.4 Perkembangan Program Penanggulangan Kemiskinan 24

2.4.1 Program Bantuan dan Jaminan Sosial (Klaster 1) 25

2.4.2 Program Pemberdayaan Masyarakat (Klaster 2) 39

2.4.3 Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(Klaster 3) 50

2.4.4 Program Pendukung (Klaster 4) 61

BAB III TARGET DAN PRIORITAS WILAYAH SASARAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN 69

3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan 69

3.2 Target Indikator Capaian Penanggulangan Kemiskinan 70

3.3 Prioritas Wilayah Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Berbasis Data PPLS 70

DAFTAR ISI

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 ii

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 75

4.1 Strategi dan Kebijakan Makro 75

4.2 Strategi dan Kebijakan Klaster 77

4.2.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1 77




4.3 Strategi Khusus 88

4.4 Keterkaitan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

dengan Prioritas Lainnya 89

BAB V RENCANA AKSI 91

5.1 Penjelasan Matriks Rencana Aksi 91

5.2 Matriks Rencana Aksi 92

5.3.1 Rencana Aksi Klaster 1 92




Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 iii

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Periode 20022012 6

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret

2011-Maret 2012

8

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Tahun 2011-2012

8

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret

2012

10

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Per Provinsi, Tahun 2012

12

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Periode 2002

2012

15

Tabel 7. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

DKI Jakarta Tahun 2011-2012

16

Tabel 8. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Per Kabupaten/Kota, Tahun 2011

17

Tabel 9. Jumlah Rumah Tangga Secara Nasional Berdasarkan Kriteria Sangat

Miskin, Miskin dan Hampir Miskin

20

Tabel 10. Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Kriteria

Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin

20

Tabel 11. Jumlah Rumah Tangga dari Basis Data Terpadu, 2011 24

Tabel 12. Distribusi Pendapatan, 2010 25

Tabel 13. Jumlah sasaran Biaya Personal Pendidikan, 2013 28

Tabel 14. Jumlah Siswa Putus Sekolah (jiwa) 28

Tabel 15. Perhitungan Kebutuhan dan Unit Cost Siswa Penerima Bantuan 29

Tabel 16. Proyeksi Sasaran Baduta Gakin, 2011 33

Tabel 17. Data Panti Sosial Provinsi DKI Jakarta 35

Tabel 18. Jenis Pelayanan KB Beserta Satuan Biaya Yang Ditanggung 40

Tabel 19. Perhitungan Unit Cost Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan bagi PKBM

42

Tabel 20. Penyelenggaraan PAUD Tahun 2012 44

Tabel 21. Jumlah RW Kumuh Provinsi DKI Jakarta 61

Tabel 22. Perkembangan Pelaksanaan BOP 65

Tabel 23. Perkembangan Pelaksanaan BOB 67

Tabel 24. Target RPJMD 2013-2017 69

Tabel 25. Instansi Pelaksana Strategi Makro Penanggulangan Kemiskinan 75

DAFTAR TABEL

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 iv

Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Nasional,

2002-2012

5

Gambar 2. Skenario Penurunan Tingkat Kemiskinan Nasional 7

Gambar 3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2), 2002-2012

9

Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2012 11

Gambar 5. Perbandingan Penduduk Miskin per Provinsi, Maret 2012 13

Gambar 6. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI

Jakarta, 20022012

14

Gambar 7. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) DKI Jakarta, 2002-2012

17

Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 18

Gambar 9. Kesalahan penetapan sasaran program (exclusion dan inclusion

error)

21

Gambar 10. Distribusi Pendapatan, 2010 23

Gambar 11. Mekanisme Pemberian Kartu Jakarta Pintar 30

Gambar 12. Perkembangan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Daerah 2007-2012

32

Gambar 13. Persentase kelangsungan pemakaian alat dan obat kontrasepsi

oleh Pasangan Usia Subur 2007-2011

39

Gambar 14. Mekanisme pelaksanaan PPMK 46

Gambar 15. Ilustrasi Gambar Rencana Penataan Kampung 62

Gambar 16. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk

Miskin Provinsi DKI Jakarta 2009-2013

68

Gambar 17. Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Sasaran Desil 1-4 72

Gambar 18. Prioritas Wilayah Berdasarkan Persentase Jumlah Sasaran Desil 1-

4 (PPLS 2011) terhadap Jumlah Penduduk (Sensus Penduduk,

2010)

73

DAFTAR GAMBAR

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 v

A

Adm Administrasi

AMHP Alat Medis Habis Pakai

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APK Angka Partisipasi Kasar

APM Angka Partisipasi Murni

ARAM Angka Ramalan

Askeskin Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin

ASEAN Association of Southeast Asia Nations

ATAP Angka Tetap

B

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAU Bussiness As Usual

BBM Bahan Bakar Minyak

BDT Basis Data Terpadu

BLM Bantuan Langsung Mandiri

BLUD Badan Layanan Umum Daerah

BOK Bantuan Operasional Kesehatan

BOP Biaya Operasional Pendidikan

BOS Bantuan Operasional Sekolah

BPLHD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

BPMPKB Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

BPN Badan Pertanahan Nasional

BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

DAFTAR SINGKATAN

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 vi

BPS Badan Pusat Statistik

BPSM Biaya Personal Siswa Miskin

BSM Bantuan Siswa Miskin

BULOG Badan Urusan Logisitik

C

CCT Conditional Cash Transfer

CPR Contraceptive Prevalence Rate

CSR Corporate Social Responsibility

D

DO Delivery Order

Dinsos Dinas Sosial

Dinkes Dinas Kesehatan

Disdik Dinas Pendidikan

Disnakertrans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Disparbud Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Disorda Dinas Olahraga dan Pemuda

DKI Daerah Khusus Ibukota

DKP Dinas Kelautan dan Pertanian

DPGP Dinas Perumahan Permukiman dan Gedung PEMDA

DPP Dinas Pertamanan dan Permakaman

DPU Dinas Pekerjaan Umum

F

FCC Food Crisis Center

G

Gemasko Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi

GK Garis Kemiskinan

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 vii

H

HGU Hak Guna Usaha

HPB Harga Pembelian Beras

HPP Harga Pembelian Pemerintah

I

IKK Ibukota Kecamatan

INA-DRGs Indonesia-Diagnosis Related Groups

INA-CBGs Indonesia-Case Based Groups

Indeks P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks P2 Indeks Keparahan Kemiskinan

Ingub Instruksi Gubernur

Inpres Instruksi Presiden

J

Jamkesda Jaminan Kesehatan Daerah

Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat

JDA Jakarta Dalam Angka

JPKM Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

JPKMM Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

JPS Jaring Pengamanan Sosial

K

Ka. Kepala

Kadivre Kepala Divisi Regional

Kadis Kepala Dinas

KaKansilog Kepala Kantor Seksi Logistik

Kanppekab Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi

Kanppeko Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi

KAPET Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Kasubdivre Kepala Sub-Divisi Regional

KBI Kawasan Barat Indonesia

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 viii

Kepgub Keputusan Gubernur

Kesmas Kesejahteraan Masyarakat

Kesos Kesejahteraan Sosial

KIA-KB Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana

KJP Kartu Jakarta Pintar

KJS Kartu Jakarta Sehat

KJK Koperasi Jasa Keuangan

KK Kepala Keluarga

KKMB Konsultan Keuangan Mitra Bank

Korwil Koordinator wilayah

KPA Komisi Penanggulangan Aids

KPAP Komisi Penanggulangan Aids Provinsi

KPS Keluarga Pra Sejahtera

KS1 Keluarga Sejahtera I

KSP-KJKS Koperasi Simpan Pinjam-Koperasi Jasa Keuangan Syariah

KTI Kawasan Timur Indonesia

KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KUBE Kelompok Usaha Bersama

KUR Kredit Usaha Rakyat

L

Lapas Lembaga Pemasyarakatan

LCGC Low Cost and Green Car

LDP Lembaga Diklat Profesi

LKM Lembaga Keuangan Mikro

LMK Lembaga Masyarakat Kelurahan

M

MA Madrasah Aliyah

MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MDGs Millennium Development Goals

MI Madrasah Ibtidaiyah

MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 ix

MoU Memorandum of Understanding

MP3EI Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

MP3KI Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia

MTs Madrasah Tsanawiyah

N

NPL Non Performing Loan

NTB Nusa Tenggara Barat

NTP Nilai Tukar Petani

NTT Nusa Tenggara Timur

O

Opsus Operasi Pasar Khusus

P

PBB Perserikatan Bangsa Bangsa

PDB Produk Domestik Bruto

Pemda Pemerintah Daerah

PEMK Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Pemprov Pemerintah Provinsi

Perda Peraturan Daerah

Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri

Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Permendiknas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan

Perpres Peraturan Presiden

Perum Perusahaan Umum

PKH Program Keluarga Harapan

PKS Perjanjian Kerja Sama

PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNPM-KP PNPM Kelautan dan Perikanan

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 x

PNPM-MP PNPM Mandiri Perdesaan

PNS Pegawai Negeri Sipil

Pokja Kelompok Kerja

Pokmas Kelompok Masyarakat

POLRI Polisi Republik Indonesia

Posyandu Pos Pelayanan Terpadu

P4T Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

PP Peraturan Pemerintah

PPI Pangkalan Pendaratan Ikan

PPK Program Penanggulangan Kemiskinan

PPKD Pusat Pengembangan Kebijakan Daerah

PPLS Pendataan Program Perlindungan Sosial

PPMK Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

PPN Perencanaan Pembangunan Nasional

PPP Public Private Partnership

PPP Purchasing Power Parity

PSE Pendataan Sosial Ekonomi

PSKLH Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

PT Pendidikan Tinggi

PTA Pendidikan Tinggi Agama

PTPN PT Perkebunan Nusantara

PUAP PNPM Usaha Agribisnis Perdesaan

PUGAR Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

PUMP Pengembangan Usaha Mina Perdesaan

PUS Pasangan Usia Subur

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat

R

RAD Rencana Aksi Daerah

RAN Rencana Aksi Nasional

Raskin Program Beras untuk Masyarakat Miskin

RI Republik Indonesia

RKM Rencana Kerja Masyarakat

RKP Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 xi

RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RS Rumah Sakit

RSUD Rumah Sakit Umum Daerah

RTM Rumah Tangga Miskin

RTHM Rumah Tangga Hampir Miskin

RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah

RTS Rumah Tangga Sasaran

RTSM Rumah Tangga Sangat Miskin

RTS-PM Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat

Ruta Rumah Tangga

S

Satker Satuan Kerja

SD Sekolah Dasar

SDA Sumber Daya Alam

SDKI Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia

SDM Sumber Daya Manusia

SHAT Sertifikasi Hak Atas Tanah

SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional

SKB Surat Keputusan Bersama

SKP Surat Keabsahan Peserta

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMA Sekolah Menengah Atas

SMK Sekolah Menengah Kejuruan

SMP Sekolah Menengah Pertama

SPA Surat Perintah Alokasi

SPBU Stasiun Pengisian Bahan Bakar

SPDKP Survey Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan

SPBN Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan

SPPB Surat Perintah Pengeluaran Barang

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 xii

SSM Subsidi Siswa Miskin

Susenas Survey Sosial Ekonomi Nasional

T

Tapem Tata Pemerintahan

TD Titik Distribusi

TKPK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TNI Tentara Nasional Indonesia

TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TUK Tempat Uji Kompetensi

U

UKM Usaha Kecil dan Menengah

UKPD Unit Kerja Perangkat Daerah

UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKMP Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan

UP4B Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

UPDB Unit Pengelola Dana Bergulir

UPPKH Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan

UPPKS Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

UPT Unit Pelaksana Teknis

UU Undang Undang

UUD Undang Undang Dasar

W

Waka Wakil Kepala

Wardes Warung Desa

WBS Warga Binaan Sosial

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2015-2017 1

1.1 Latar Belakang

Penyusunan

RAD

Penanggulangan

Kemiskinan

2015-2017

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama

yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam proses

pembangunan secara nasional. Indonesia, sebagaimana

seluruh wilayah lainnya di dunia, memiliki permasalahan

kemiskinan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing

yang bersifat multi-dimensi, multi-sektor dan multi-periode,

sehingga membutuhkan upaya penanganan secara serius

dan berkelanjutan. Dalam rangka memantapkan upaya

penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemerintah

melakukan intergrasi Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan rancangan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

Kemiskinan Indonesia (MP3KI) ke dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2013, yang bertujuan untuk

memperkuat perkonomian domestik bagi peningkatan dan

perluasan kesejahteraan rakyat.

Adanya kecenderungan perlambatan penurunan tingkat

kemiskinan nasional secara makro, dikhawatirkan akan

berpengaruh negatif terhadap pencapaian target

penanggulangan kemiskinan pada akhir 2014, dan apabila

penanganannya masih bersifat business as usual. Untuk itu, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) selanjutnya menyiapkan Rencana Aksi Nasional

Program Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PPK) 2012-

2014. RAN-PPK ini dimaksudkan untuk mempertajam

strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

sehingga mampu mengantisipasi berbagai perubahan

eksternal yang memiliki dampak signifikan dalam upaya

pencapaian target penurunan kemiskinan sesuai RPJMN

2010-2014.

Dalam konteks regional, kecenderungan pelambatan

penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi di Provinsi DKI

Jakarta yang juga merupakan Ibukota Negara, di mana

dikhawatirkan akan mempengaruhi target capaian

penanggulangan kemiskinan, sebagaimana yang tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dan

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Peraturan Gubernur

Nomor 114 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD)

Percepatan Pencapaian MDGs. Untuk itu diperlukan sebuah

kajian jangka menengah (mid-term review) dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang

BAB I PENDAHULUAN


terkait dengan upaya penurunan angka kemiskinan dalam

bentuk rencana aksi daerah (RAD) penanggulangan

kemiskinan Provinsi DKI Jakarta. Sehingga diharapkan dapat

menjadi tinjauan secara menyeluruh yang mencakup

proyeksi penurunan angka kemiskinan secara realistis serta

penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang

ada, baik melalui perhitungan kembali alokasi anggaran,

penajaman sasaran dan target program afirmatif

(keberpihakan) serta perbaikan dalam pengelolaan program

secara keseluruhan agar upaya penanggulangan kemiskinan

berjalan efektif, efisien dan terarah dalam 5 (lima) tahun ke

depan

1.2 Maksud dan

Tujuan

Penyusunan

RAD

Penanggulangan

Kemiskinan

2015-2017

Maksud penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan

2015-2017 adalah tersedianya dokumen rencana

tindakan/aksi dalam upaya penanggulangan kemiskinan

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan RAD Penanggulangan

Kemiskinan 2015-2017 adalah untuk :

1. Mempertajam arah kebijakan, strategi dan program

penanggulangan kemiskinan sehingga mampu

mengantisipasi adanya dinamika perubahan eksternal

yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian

target penurunan kemiskinan sesuai dokumen RPJMD

2013-2017 dan RAD Pencapaian MDGs;

2. Menciptakan pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi DKI

Jakarta dan semua pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan

RAD

Penanggulangan

Kemiskinan

2015-2017

Dasar hukum yang melandasi penyusunan RAD

Penanggulangan Kemiskinan 2015-2017 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Pembangunan yang Berkeadilan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan

5. Instruksi Gubernur Nomor 106 Tahun 2012 tentang

Penggunaan Data Rumah Tangga Hasil Pendataan

Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.


1.4 Sistematika RAD

Penanggulangan

Kemiskinan

2015-2017

Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas 6

(enam) bab sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang penyusunan

RAD Penanggulangan Kemiskinan, maksud dan tujuan

penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan, dasar

hukum dan sistematika penulisan RAD Penanggulangan

Kemiskinan.

2. Perkembangan Kemiskinan dan Program Penanggulangan

Kemiskinan

Bab ini membahas mengenai perkembangan kemiskinan

(2002-2012), baik secara nasional maupun regional, serta

perkembangan pelaksanaan dari program-program

afirmatif (keberpihakan) dalam kerangka 4 (klaster)

penanggulangan kemiskinan.

3. Target dan Prioritas Wilayah Sasaran Penanggulangan

Kemiskinan

Bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kemiskinan, target indikator capaian

penanggulangan kemiskinan, serta prioritas wilayah

sasaran penanggulangan kemiskinan berbasis data PPLS.

4. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Bab ini membahas mengenai strategi dan kebijakan baru

yang akan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

DKI Jakarta terkait penanggulangan kemiskinan,

sebagaimana juga tercantum dalam RPJMD 2013-2017,

sebagai respon terhadap dinamika eksternal yang ada.

5. Rencana Aksi

Bab ini membahas mengenai rencana tindak/aksi berupa

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terkait

penanggulangan kemiskinan berdasarkan 4 (empat)

klaster yang ada (termasuk matriks target dan indikasi

anggaran).

6. Penutup

Bab ini membahas mengenai kaidah pelaksanaan

dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan ini, baik

dalam kerangka perencanaan maupun penganggaran,

sehingga diharapkan implementasinya dapat berjalan

dengan baik.


2.1 Perkembangan

Kemiskinan

di Indonesia

Secara nasional, perkembangan jumlah dan persentase

penduduk miskin secara makro selama satu dekade terakhir

sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 terus

menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Hal ini sejalan

dengan salah satu target pencapaian MDGs dalam rangka

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, yaitu

menurunkan hingga setengahnya porsi penduduk dengan

tingkat pendapatan kurang dari USD PPP 1 per hari dalam

kurun waktu 1990-2015. Ini menunjukkan bahwa telah

terjadi peningkatan kesejahteraan, yang ditunjukkan melalui

penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, walaupun

pada tahun 2006 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk

miskin di Indonesia hingga mencapai 39,3 juta jiwa (lihat

gambar 1).

Gambar 1.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Nasional, 20022012

Sumber:BPS, diolah dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) beberapa tahun.

BAB II PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Secara nasional, jumlah penduduk yang masih hidup di

bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2012 tercatat

sebesar 29,1 juta jiwa (11,96 persen). Jika dilakukan

komparasi dengan jumlah penduduk miskin pada bulan yang

sama di tahun 2011 yaitu sebesar 30,0 juta jiwa (12,49

persen), maka telah terjadi penurunan jumlah penduduk

miskin sebesar 0,89 juta jiwa atau setara dengan penurunan

angka kemiskinan sekitar 0,53 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan

pada paruh dekade terakhir telah berhasil diturunkan

dengan laju penurunan berkisar antara 0,53 sampai 1,27

persen per tahunnya dan mampu mengentaskan hampir 5

juta penduduk miskin dari garis kemiskinan pada periode

tersebut, jika dibandingkan dengan paruh paruh dekade

sebelumnya yang memiliki laju penurunan tingkat

kemiskinan antara 0,78 sampai 1,17 persen per tahunnya

(lihat tabel 1).

Tabel 1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Periode 20022012

Tahun Jumlah Penduduk

Miskin (juta)

Persentase terhadap

total penduduk

(Poverty Incidence)

Persentase Perubahan

Tingkat Kemiskinan

2002 38,4 18,20

2003 37,3 17,42 2002-2003 -0,78

2004 36,1 16,66 2003-2004 -0,76

2005 35,1 15,97 2004-2005 -0,69

2006 39,3 17,75 2005-2006 1,78

2007 37,2 16,58 2006-2007 -1,17

2008 35,0 15,42 2007-2008 -1,16

2009 32,5 14,15 2008-2009 -1,27

2010 31,0 13,33 2009-2010 -0,82

2011 30,0 12,49 2010-2011 -0,84

2012 29,1 11,96 2011-2012 -0,53 Sumber:BPS, diolah dari Susenas beberapa tahun.

Selanjutnya, jika dilihat dari skenario target tingkat

kemiskinan secara nasional dapat kita lihat bahwa telah

terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini

dapat kita amati dengan membandingkan perkembangan

tingkat kemiskinan secara dan target capaian sesuai RPJMN

2010-2014, di mana capaian pada bulan Maret 2012 sebesar

11,96 persen bahkan berada di atas target skenario moderat

yang telah ditentukan sebesar 11,50 persen (lihat gambar 2).

Maka dapat digambarkan bahwa secara makro capaian


tingkat kemiskinan secara nasional tersebut sudah off-track dari targetnya.

Gambar 2.

Skenario Penurunan Tingkat Kemiskinan Nasional

Sumber:TNP2K

Dari capaian pada tahun 2012 tersebut, secara makro,

porporsi penduduk miskin terbanyak berada pada rural area atau perdesaan sebesar 15,12 persen atau sebanyak 18,48

juta jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin pada

urban area hanya 8,78 persen atau sebanyak 10,65 juta jiwa (lihat tabel 2). Sehingga, selama periode Maret 2011-Maret

2012 penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan

masing-masing mengalami penurunan sebanyak 399,5 ribu

jiwa (0,45 persen) dan 487 ribu jiwa (0,60 persen). Hal ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan upah harian (nominal) buruh tani dan buruh

bangunan;

2. Peningkatan jumlah penerima raskin;

3. Peningkatan penerima pelayanan kesehatan gratis;

4. Rendahnya inflasi periode Maret 2011-Maret 2012

sebesar 3,97 persen;

5. Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan dengan

kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP);

6. Pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Tabel 2.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah

Maret 2011-Maret 2012

Daerah/Tahun Jumlah Penduduk

Miskin (Juta)

Persentase

Penduduk Miskin

(1) (2) (3)

Perkotaan

Maret 2011 11,05 9,23

Maret 2012 10,65 8,78

Perdesaan

Maret 2011 18,97 15,72

Maret 2012 18,48 15,12

Kota+Desa

Maret 2011 30,02 12,49

Maret 2012 29,13 11,96

Sumber:BPS, diolah dari Susenas Maret 2011 dan Maret 2012.

Jika melihat Indeks P1 dan Indeks P2 pada periode Maret

2011-Maret 2012, dapat kita lihat terjadi penurunan Indeks

P1 sebesar 0,2 dan Indeks P2 sebesar 0,08. Penurunan nilai

kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin

mendekati Garis Kemiskinan (GK) dan ketimpangan

pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin

menyempit atau berkurang (lihat tabel 3).

Tabel 3.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Tahun 2011-2012

Tahun Kota Desa Kota+Desa

(1) (2) (3) (4)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Maret 2011 1,52 2,63 2,08

Maret 2012 1,40 2,36 1,88

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Maret 2011 0,39 0,70 0,55

Maret 2012 0,36 0,59 0,47

Sumber:BPS, diolah dari Susenas Maret 2011 dan Maret 2012


Dalam perkembangannya, Indeks P1 dan Indeks P2 selama

satu dekade terakhir menunjukkan tren penurunan yang

cukup signifikan. Indeks P1 tercatat turun sebesar 1,13 poin,

di mana pada saat yang bersamaan Indeks P2 pun

mengalami penurunan hingga sebesar 0,32 poin. Dengan

demikian terdapat kecenderungan perbaikan pendapatan

penduduk miskin dan ketimpangan di antara penduduk

miskin semakin berkurang. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa keadaan penduduk miskin semakin

membaik dalam satu dekade terakhir.(lihat gambar 3).

Dapat kita lihat pula penurunan Indeks P1 dalam paruh

dekade terakhir cukup pesat, dari 2,99 pada tahun 2007

menjadi 1,88 pada tahun 2012. Sedangkan penurunan

Indeks P2 cenderung melandai dengan penurunan berkisar

0,03 sampai 0,08.

Gambar 3.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2), 2002-2012

Sumber:BPS, diolah dari Susenas beberapa tahun.


Di sisi lain, perkembangan kemiskinan di Indonesia dapat

juga dilihat secara regional berdasarkan kawasan atau

wilayah kepulauan besar. Pada tahun 2012, Kawasan Timur

Indonesia (KTI) memiliki persentase penduduk miskin yang

lebih besar daripada Kawasan Barat Indonesia (KBI) (lihat

tabel 4).

Dari data yang ada, gabungan wilayah Maluku dan Papua

memiliki persentase penduduk miskin hingga mencapai

24,77 persen. Sedangkan wilayah dengan persentase

penduduk miskin terendah adalah Kalimantan, dengan

capaian 6,69 persen. Wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa

Tenggara serta Sulawesi mencatatkan capaian persentase

penduduk miskin pada masing-masing wilayah di atas 10

persen.

Tabel 4.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret 2012

Pulau Jumlah Penduduk Miskin (000)

Persentase Penduduk

Miskin (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sumatera 2075,54 4225,33 6300,87 10,15 13,30 12,07

Jawa 7209,94 8897,26 16107,20 8,84 15,46 11,57

Bali dan Nusa

Tenggara 640,23 1393,71 2033,94 12,13 17,03 15,11

Kalimantan 266,15 688,42 954,57 4,41 8,37 6,69

Sulawesi 341,04 1756,20 2097,24 5,70 14,86 11,78

Maluku dan Papua 114,33 1524,27 1638,60 5,88 32,64 24,77

Indonesia 10.647,23 18.485,19 29.132,42 8,78 15,12 11,96

Sumber:BPS, diolah dari Susenas Maret 2012

Pada tahun 2012 tercatat pula bahwa provinsi Papua

memiliki persentase penduduk miskin sebesar 31,11 persen

dan provinsi Papua Barat sebesar 28,2 persen (lihat gambar

4). Capaian tersebut merupakan capaian terendah dari 33

provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan pada provinsi DKI

Jakarta tercatat memiliki persentase penduduk miskin

sebesar 3,69 persen, yang diikuti oleh provinsi Bali dengan

persentase penduduk miskin sebesar 4,18 persen. Capaian

kedua provinsi tersebut merupakan capaian terbaik secara

nasional dan lebih baik daripada rata-rata persentase

penduduk miskin nasional yang hanya sebesar 11,96 persen

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.


Gambar 4.

Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2012


Namun demikian, secara kuantitas, konsentrasi penduduk

miskin pada tahun 2012 masih berada di wilayah pulau

Jawa, terutama di provinsi Jawa Timur (5,1 juta jiwa), Jawa

Tengah (4,9 juta jiwa) dan Jawa Barat (4,5 juta jiwa).

Provinsi lainnya yang memiliki konsentrasi penduduk

miskin di atas 1 juta jiwa antara lain Sumatera Utara (1,4

juta jiwa), Lampung (1,2 juta jiwa), Sumatera Selatan (1,1

juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,0 juta jiwa). Dengan

demikian provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar

adalah Jawa Timur sebanyak 5,07 juta jiwa, diikuti oleh Jawa

Tengah sebanyak 4,97 juta jiwasedangkan provinsi dengan

jumlah penduduk miskin terendah adalah Kepulauan Bangka

Belitung sebanyak 71,36 ribu jiwa, diikuti oleh Maluku Utara

sebanyak 91,79 ribu jiwa (lihat tabel 5 dan gambar 5).


Tabel 5.

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Per Provinsi, Tahun 2012

No Provinsi Jumlah Penduduk Miskin

(ribu jiwa)

Persentase Penduduk

Miskin (%)

1 DKI Jakarta 363,20 3,69

2 Bali 168,78 4,18

3 Kalimantan Selatan 189,88 5,06

4 Kepulauan Bangka Belitung 71,36 5,53

5 Banten 652,80 5,85

6 Kalimantan Tengah 148,05 6,51

7 Kalimantan Timur 253,34 6,68

8 Kepulauan Riau 131,22 7,11

9 Kalimantan Barat 363,31 8,17

10 Sulawesi Utara 189,12 8,18

11 Sumatera Barat 404,74 8,19

12 Riau 483,07 8,22

13 Jambi 271,67 8,42

14 Maluku Utara 91,79 8,74

15 Jawa Barat 4.477,53 10,09

16 Sulawesi Selatan 825,79 10,11

17 Sumatera Utara 1.407,25 10,67

18 Sulawesi Barat 160,46 13,24

19 Jawa Timur 5.070,98 13,40

20 Sulawesi Tenggara 316,33 13,71

21 Sumatera Selatan 1.057,03 13,78

22 Jawa Tengah 4.977,36 15,34

23 Sulawesi Tengah 418,64 15,40

24 DI Yogyakarta 565,32 16,05

25 Lampung 1.253,83 16,18

26 Gorontalo 186,91 17,33

27 Bengkulu 311,66 17,70

28 Nusa Tenggara Barat 852,64 18,63

29 Aceh 909,04 19,46

30 Nusa Tenggara Timur 1.012,52 20,88

31 Maluku 350,23 21,78

32 Papua Barat 229,99 28,20

33 Papua 966,59 31,11

Indonesia 29.132,42 11,96



Gambar 5.

Perbandingan Penduduk Miskin per Provinsi, Maret 2012


2.2 Perkembangan

Kemiskinan

di Provinsi DKI

Jakarta

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di

DKI Jakarta secara makro pada kurun waktu yang sama

tahun 2002-2012, menunjukkan fluktuasi dari tahun ke

tahunnya. Pada tahun 2002, tercatat 286,88 ribu jiwa

penduduk provinsi DKI Jakarta (sekitar 3,42 persen) berada

di bawah Garis Kemiskinan. Dalam kurun waktu satu dekade,

jumlah penduduk miskin di provinsi DKI Jakarta tercatat

oleh BPS menjadi 363,20 ribu jiwa (atau sekitar 3,69

persen). Sehingga dapat kita lihat bahwa ternyata jumlah

penduduk miskin di Jakarta telah mengalami peningkatan

sebanyak 76,32 ribu jiwa atau meningkat 0,27 persen (lihat

gambar 6).


Gambar 6.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta, 20022012


Melihat kenyataan tersebut, BPS Provinsi DKI Jakarta

menyatakan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin

di Jakarta telah memasuki tahap Hardcore Poverty, yang sulit untuk diturunkan lagi atau menurun secara signifikan.

Namun demikian, dalam paruh dekade terakhir terdapat

penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di

provinsi DKI Jakarta. BPS mencatat persentase penduduk

miskin di DKI Jakarta berkurang 0,92 persen pada paruh

dekade terakhir.

Sebagai Ibukota Negara, capaian jumlah dan persentase

penduduk miskin di provinsi DKI Jakarta ini memiliki

pengaruh terhadap capaian secara nasional. Paruh dekade

terakhir menunjukkan kesamaan tren pelambatan, baik di

provinsi DKI Jakarta maupun secara nasional.


Tabel 6.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Periode 20022012

Tahun Jumlah Penduduk

Miskin (ratus ribu)

Persentase terhadap

total penduduk

(Poverty Incidence)

Persentase Perubahan

Tingkat Kemiskinan

2002 2,87 3,42

2003 2,94 3,42 2002-2003 0,00

2004 2,77 3,18 2003-2004 -0,24

2005 3,16 3,61 2004-2005 0,43

2006 4,07 4,57 2005-2006 0,96

2007 4,06 4,61 2006-2007 0,04

2008 3,80 4,29 2007-2008 -0,32

2009 3,23 3,62 2008-2009 -0,67

2010 3,12 3,48 2009-2010 -0,14

2011 3,63 3,75 2010-2011 0,27

2012 3,63 3,69 2011-2012 -0,06

Sumber:BPS, diolah dari Susenas beberapa tahun

Secara umum, jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI

Jakarta yang masih hidup di bawah garis kemiskinan per

bulan Maret 2012 adalah sebesar 363, 20 ribu jiwa (3,69

persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin

pada bulan Maret 2011 yaitu sebesar 363,42 ribu jiwa (3,75

persen), maka telah terjadi penurunan jumlah penduduk

miskin sebesar 0,22 ribu jiwa atau telah terjadi penurunan

angka kemiskinan sebesar 0,06 persen. Posisi Provinsi DKI

Jakarta yang telah mencapai hardcore poverty, menjadikan deviasi naik-turunnya angka kemiskinan sangat tipis.

Kisaran capaian penurunan per tahun hanya sebesar 0,06

sampai dengan 0,64 persen selama satu dekade terakhir

(lihat tabel 6).


Tabel 7.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan DKI Jakarta

Tahun 2011-2012

Bulan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

(1) (2) (3) Maret 2011 0,6 0,15

Maret 2012 0,5 0,13

Sumber:BPS, diolah dari Susenas Maret 2011 dan Maret 2012

Jika melihat Indeks P1 dan Indeks P2 di provinsi DKI Jakarta

pada periode Maret 2011-Maret 2012, dapat kita lihat terjadi

penurunan Indeks P1 sebesar 0,1 dan Indeks P2 sebesar

0,02. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan

bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung

semakin meningkat dan mendekati garis kemiskinan dan

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga

semakin menyempit atau berkurang (lihat tabel 7).

Dalam perkembangannya, Indeks P1 dan Indeks P2 provinsi

DKI Jakarta selama satu dekade terakhir menunjukkan tren

peningkatan. Indeks P1 tercatat naik sebesar 0,11 poin, di

mana pada saat yang bersamaan Indeks P2 pun mengalami

peningkatan hingga sebesar 0,06 poin. Dengan demikian

terdapat kecenderungan penurunan pendapatan penduduk

miskin dan ketimpangan di antara penduduk miskin

semakin melebar. Maka dapat dikatakan bahwa keadaan

penduduk miskin sedikit memburuk dalam satu dekade

terakhir (lihat gambar 7).

Meskipun berfluktuasi, dalam paruh dekade terakhir Indeks

P1 mengalami penurunan dari 0,59 pada tahun 2007

menjadi 0,5 pada tahun 2012. Namun, pada Indeks P2 terjadi

peningkatan dari 0,12 pada tahun 2007 menjadi 0,13 pada

tahun 2012.

Untuk data per wilayah dalam provinsi DKI Jakarta, kita

harus menggunakan data tahun 2011. Hal ini dikarenakan

data pada tingkat kabupate/kota dihitung pada tahun

berikutnya. Sampai dengan saat ini, data tahun 2012 sampai

dengan tingkat kabupaten/kota belum dapat diperoleh dari

BPS RI


Gambar 7.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) DKI Jakarta, 2002-2012


Tabel 8.

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Per Kabupaten/Kota, Tahun 2011

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin

(ribu jiwa)

Persentase Penduduk

Miskin (%)

1 Kepulauan Seribu 2,47 11,53

2 Jakarta Selatan 71,84 3,43

3 Jakarta Timur 83,82 3,06

4 Jakarta Pusat 32,63 3,56

5 Jakart Barat 79,71 3,44

6 Jakarta Utara 84,73 5,07

Jakarta 355,20 3,64

Sumber:BPS, diolah dari Susenas September 2011


Secara kawasan atau wilayah, sebaran tingkat kemiskinan

pada wilayah kabupaten/kota administrasi di tahun 2011

memiliki disparitas yang cukup tinggi. Kabupaten Kepulauan

Seribu memiliki persentase penduduk miskin tertinggi

sebesar 11,53 persen, sedangkan Kota Administrasi Jakarta

Timur memiliki persentase penduduk miskin paling rendah

sebesar 3,06 persen (lihat gambar 8).

Namun demikian, konsentrasi penduduk miskin pada

wilayah kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta

banyak ditemukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta

Utara sebanyak 84,73 ribu jiwa, diikuti oleh Kota

Administrasi Jakarta Timur sebanyak 83,82 ribu jiwa.

Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki jumlah

penduduk miskin paling sedikit, yaitu sebanyak 2,47 ribu

jiwa. (lihat tabel 8 dan gambar 8)

Gambar 8.

Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Tahun 2011

Sumber:BPS, diolah dari Susenas September 2011


2.3 Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Konsep Pendataan

Kemiskinan

Sebelum mendalami masing-masing kelompok program

penanggulangan kemiskinan atau klaster, perlu diketahui

bahwa sasaran program menggunakan data kemiskinan

mikro (berbeda dengan data makro kemiskinan yang

sebelumnya dibahas pada sub bab 2.1 dan 2.2). Keduanya

digunakan oleh pemerintah, baik pusat maupun dan daerah,

namun memiliki metodologi yang berbeda.

Secara umum dapat dijabarkan bahwa data makro

kemiskinan merupakan data yang hanya menunjukkan

jumlah agregat. Data ini dihasilkan dengan menggunakan

Garis Kemiskinan atau berdasarkan rata-rata pengeluaran

per kapita per bulan, yang diperoleh melalui Susenas yang

diadakan setiap tahunnya oleh BPS. Data ini digunakan

sebagai dasar bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi

pembangunan secara makro. Data makro kemiskinan ini

memiliki keunggulan karena dapat digunakan untuk melihat

perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai

karakteristiknya dari waktu ke waktu berikutnya (time series). Namun demikian data tersebut tidak dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat

mereka, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk

melaksanakan program-program pembangunan yang

bersifat langsung ditujukan kepada masyarakat miskin

(targeting), terutama untuk program-program yang ditujukan untuk memenuhi akses terhadap pelayanan dasar

(kemiskinan non pendapatan). Untuk tujuan tersebut dan

dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan

kemiskinan, pemerintah melalui BPS melengkapi data

kemiskinan dengan data mikro kemiskinan.

Data mikro kemiskinan adalah data kemiskinan yang

menunjukkan identitas individu/rumah tangga (ruta) dan

keberadaan/alamat. Data mikro kemiskinan diperoleh

melalui survey PSE-05 dan diperbaharui melalui PPLS 2008

dan PPLS 2011. Pada awalnya, RTS dikelompokkan menjadi

ruta sangat miskin (RTSM), ruta miskin (RTM) dan ruta

hampir miskin/near poor (RTHM). RTHM dapat diklasifikasikan sebagai penduduk yang berada sedikit di

atas garis kemiskinan, namun sangat rentan terhadap

guncangan ekonomi. Dasar pengelompokan tersebut adalah

nilai skor RTS (IRM), yang dihitung dari bobot variabel dan

nilai skor variabel terpilih. (lihat tabel 9). Data mikro

kemiskinan ini digunakan sebagai data target program

terkait penanggulangan kemiskinan.


Tabel 9.

Jumlah Rumah Tangga Secara Nasional

Berdasarkan Kriteria Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin

Kategori

PSE-05 PPLS-2008

Rumah

Tangga %

Rumah

Tangga %

Anggota Rumah

Tangga (jiwa)

RT Sangat Miskin (RTSM) 3.894.314 20,4 2.988.865 17,1 15.944.536

RT Miskin (RTM) 8.236.990 43,1 6.828.824 39,1 25.190.010

RT Hampir Miskin (RTHM) 6.969.601 36,5 7.665.288 43,8 19.261.505

TOTAL 19.100.905 100,0 17.482.977 100,0 60.396.051 Sumber:BPS, PSE 2005 dan PPLS 2008

Berdasarkan data PSE-05 dan PPLS 2008, dapat kita lihat

bahwa terjadi penurunan jumlah ruta yang masuk kategori

RTSM dan RTM dari 12,13 juta pada tahun 2005 menjadi

9,81 juta pada tahun 2008. Namun demikian, jumlah ruta

yang masuk kategori RTHM justru mengalami peningkatan

dari 6,97 juta pada tahun 2005 menjadi 7,66 juta pada tahun

2008. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan

masyarakat miskin , tetapi di sisi lain juga menunjukkan

kerentanan masyarakat terhadap gejolak ekonomi dan sosial

masih cukup tinggi, di mana penduduk yang berada pada

kategori hampir miskin tersebut masih sangat rentan untuk

terjatuh ke dalam kemiskinan bila terjadi krisis ekonomi

berkepanjangan yang mempengaruhi daya beli, terutama

kebutuhan pokok.

Tabel 10.

Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Kriteria Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin

Kategori

PSE-05 PPLS-2008

Rumah Tangga % Rumah Tangga %

RT Sangat Miskin (RTSM) 23.651 14,7 28.909 16,0

RT Miskin (RTM) 70.316 43,8 51.063 28,3

RT Hampir Miskin (RTHM) 66.513 41,4 100.688 55,7

TOTAL 160.480 100,0 180.660 100,0 Sumber:BPS, PSE 2005 dan PPLS 2008

Hal serupa juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta, di mana

terjadi penurunan jumlah ruta yang masuk ke dalam

kategori RTSM dan RTM dari 93,97 ribu pada tahun 2005

menjadi 79,97 ribu pada tahun 2008. Namun, terjadi

peningkatan jumlah ruta dengan kategori RTHM dari 66,51

ribu pada tahun 2007 menjadi 100,68 ribu pada tahun 2008


(lihat tabel 10). Hal lain yang perlu dicermati pula adalah

terjadinya peningkatan jumlah ruta dengan kategori RTSM

dari 23,65 ribu pada tahun 2005 menjadi 28,90 ribu pada

tahun 2008.

Basis Data Terpadu Efektifitas penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah

Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sistem penetapan

target sasaran yang digunakan. Sistem tersebut dapat

dikatakan efektif bila mampu dengan tepat mengidentifikasi

kelompok ruta/keluarga miskin dan menjadikan kelompok

miskin sebagai peserta program atau penerima bantuan,

sekaligus di saat yang bersamaan mampu mengidentifikasi

kelompok ruta/keluarga tidak miskin dan menjadikan

kelompok tidak miskin tersebut sebagai bukan penerima

bantuan.

Jika kelompok miskin tidak menjadi penerima bantuan, maka

sistem penetapan sasaran tersebut membuat kesalahan yang

disebut dengan exclusion error. Sementara itu, apabila kelompok tidak miskin menjadi penerima bantuan maka

sistem penetapan sasaran tersebut membuat kesalahan

yang disebut inclusion error (lihat gambar 9)

Gambar 9.

Kesalahan penetapan sasaran program (exclusion dan inclusion error)

Sumber:TNP2K

Berbagai studi dan pengalaman selama ini memperlihatkan

bahwa program penanggulangan kemiskinan umumnya

memiliki ke dua jenis kesalahan tersebut dan menggunakan

sistem penetapan sasaran serta basis data yang berbeda

(World Bank, 2012). Selain itu, data ruta miskin hasil PSE

2005 dan PPLS 2008 yang digunakan dalam penentuan


sasaran beberapa program juga sudah seharusnya

diperbaharui karena kondisi sosial ekonomi masyarakat

selama beberapa tahun mungkin berubah dan terdapat

penilaian bahwa sumber data tersebut kurang tepat.

Dalam rangka mendukung penetapan sasaran program

perlindungan sosial dan mengacu pada Perpres Nomor

15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

Inpres Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dan Inpres

Nomor 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang

Berkeadilan serta mempercepat pencapaian target

penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi 8%-10%

pada tahun 2014, TNP2K bekerja sama dengan BPS dan Bank

Dunia kemudian mengembangkan sistem penetapan sasaran

yang baru, yang merupakan kelanjutan dari PSE 2005 dan

PPLS 2008, melalui PPLS 2011.

PPLS 2011 ini bertujuan untuk memperbaiki hasil ke dua

pendataan sebelumnya (PSE 2005 dan PPLS 2008) guna

mengurangi kesalahan dalam penargetan. PPLS 2011 ini

diselenggarakan untuk membangun sistem basis data

terpadu (BDT) yang mencakup 40% rerata nasional ruta

dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia atau

sekitar 24 juta ruta (sekitar 96 juta individu) dan dapat

digunakan untuk penargetan seluruh program perlindungan

sosial. Untuk itu, sekitar 45%-50% ruta menengah ke bawah

(+ 25 juta ruta) dicacah melalui PPLS 2011, yang dilakukan

pada Juli-Agustus 2011. Sebagai perbandingan, PPLS 2008

hanya mencakup kurang dari 30% ruta.

Saat BDT dikembangkan, cakupan 40% dirasa cukup untuk

memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan

sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jika kita melihat

distribusi pendapatan, dapat kita lihat bahwa distribusi

condong/miring di sebelah kiri distribusi atau berada di

sekitar garis kemiskinan (lihat gambar 10). Banyak

penduduk yang memiliki pendapatan per kapita per bulan

tidak jauh dari GK (garis biru) atau sebanyak 13% populasi.

Untuk menjangkau penduduk yang rentan terhadap

kemiskinan, GK perlu disesuaikan. Peningkatan GK sebanyak

1,5 kali akan meningkatkan populasi penduduk yang berada

di bawah GK menjadi 40% populasi. Cakupan 40% inilah

yang dianggap dapat mewakili penduduk miskin, termasuk

mereka yang rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan

karena guncangan ekonomi berkepanjangan yang akan

mempengaruhi daya beli.


Gambar 10.

Distribusi Pendapatan, 2010

Sumber:World Bank

Data ruta yang tersimpan dalam BDT dari TNP2K

diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok/desil, yang

didasarkan pada distribusi konsumsi seluruh ruta secara

nasional. Ke empat desil tersebut adalah:

o Desil 1, merupakan ruta yang termasuk dalam 10% ruta

dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia,

atau yang biasanya disebut ruta miskin

o Desil 2, merupakan ruta yang termasuk dalam 11%-

20% ruta dengan tingkat kesejahteraan terendah di

Indonesia, atau yang biasa disebut dengan ruta hampir

miskin



Indonesia, atau yang biasa disebut dengan ruta rentan

miskin



Indonesia, atau biasa disebut dengan ruta rentan miskin

lainnya.


Tabel 11.

Jumlah Rumah Tangga dari Basis Data Terpadu, 2011

No Provinsi

Jumlah Rumah Tangga

Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Total

1 Nanggroe Aceh Darussalam 156,60 115,91 115,90 98,63 487,04

2 Sumatera Utara 277,91 281,79 281,77 78,26 919,721

3 Sumatera Barat 83,78 105,88 105,86 28,26 323,788

4 Riau 76,78 90,42 90,41 24,68 282,282

5 Jambi 52,21 66,86 66,85 7,36 193,276

6 Sumatera Selatan 178,15 154,07 154,06 63,86 550,142

7 Bengkulu 54,65 38,80 38,79 18,27 150,497

8 Lampung 268,48 191,03 191,01 95,75 746,267

9 Kepulauan Bangka Belitung 12,92 16,70 16,70 4,39 50,715

10 Kepulauan Riau 15,79 28,36 28,35 5,46 77,955

11 DKI Jakarta 92,68 89,73 89,72 13,95 286,075

12 Jawa Barat 990,01 1.164,61 1.164,59 417,08 3736,279

13 JawaTengah 1.115,06 997,91 997,89 513,88 3624,746

14 DI Yogyakarta 132,24 114,45 114,45 79,20 440,343

15 Jawa Timur 1.230,04 1.189,67 1.189,65 421,72 4031,085

16 Banten 136,95 246,54 246,54 91,18 721,211

17 Bali 41,23 76,68 76,68 10,48 205,066

18 Nusa Tenggara Barat 192,98 158,82 158,82 77,76 588,377

19 Nusa Tenggara Timur 167,10 141,30 141,28 100,46 550,136

20 Kalimantan Barat 71,71 93,22 93,21 27,63 285,78

21 Kalimantan Tengah 25,77 33,30 33,29 8,91 101,271

22 Kalimantan Selatan 40,93 70,72 70,72 9,54 191,915

23 Kalimantan Timur 55,32 56,82 56,82 11,52 180,477

24 Sulawesi Utara 43,94 65,13 65,12 9,31 183,504

25 Sulawesi Tengah 82,78 69,92 69,91 31,87 254,474

26 Sulawesi Selatan 160,63 189,88 189,87 103,56 643,942

27 Sulawesi Tenggara 59,20 58,53 58,52 23,57 199,818

28 Gorontalo 34,10 32,84 32,84 11,41 111,193

29 Sulawesi Barat 27,30 28,29 28,29 17,46 101,344

30 Maluku 55,75 36,70 36,69 15,37 144,516

31 Maluku Utara 15,08 22,98 22,98 2,38 63,427

32 Papua Barat 44,69 24,10 24,08 0,00 92,869

33 Papua 220,04 113,04 113,08 0,00 446,157

Indonesia 6.212,78 6.164,99 6.164,76 2.423,17 20.965,69

Sumber:TNP2K, BDT

Jumlah ruta berdasarkan BDT 2011 yang diperoleh dari

TNP2K menunjukkan bahwa secara nasional total jumlah

ruta adalah sebanyak 20,96 juta ruta. Sedangkan jumlah ruta

yang masuk kategori desil 1 s.d 3 memiliki jumlah yang

berimbang, sekitar + 6 juta ruta. Sedangkan ruta yang masuk

kategori desil 4 hanya sekitar 2,4 juta ruta (lihat tabel 11).

Untuk wilayah DKI Jakarta, populasi ruta dengan kategori


desil 1 adalah sebanyak 92,68 ribu ruta atau setara dengan

478,14 ribu jiwa, sedangkan jumlah ruta dengan kategori

desil 2 dan 3 hampir berimbang, sekitar + 89 ribu ruta atau

total sebanyak 733,49 ribu jiwa. Jumlah ruta yang masuk

kategori desil 4 sebanyak 13,95 ribu ruta atau 46,50 ribu

jiwa. Sehingga secara total populasi ruta yang masuk ke

dalam BDT di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 286,075

ribu ruta atau sebanyak 1,25 juta jiwa (lihat tabel 12).

Tabel 12.

Distribusi Pendapatan, 2010

Desil 1 92,68

Desil 2 89,73

Desil 3 89,72

Desil 4 13,95

Desil 1 478,14

Desil 2 391,17

Desil 3 342,32

Desil 4 46,50

Jumlah Rumah

Tangga

Jumlah

Individu

Sumber:TNP2K, BDT

2.3 Perkembangan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Untuk mencapai sasaran penurunan tingkat kemiskinan

provinsi DKI Jakarta pada akhir tahun 2017 sebesar 3,40 -

3,50 persen, sebagaimana diamanatkan sebagai target

RPJMD 2013-2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah

merumuskan program-program yang pro-poor atau memiliki sifat keberpihakan (affirmative) kepada masyarakat miskin. Senada dengan pemerintah, dalam rangka meningkatkan

efektifitas pelaksanaan program, usaha perbaikan terus

dilakukan sehingga program dapat tepat sasaran dan tepat

alokasi pendanaan, sesuai dengan jumlah dan sebaran

penduduk miskin, sebagaimana yang telah disampaikan

sebelumnya.

Lebih lanjut, dalam rangka mempertajam fokus pelaksanaan,

setiap program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan

ke dalam 4 (empat) kelompok program atau klaster, sebagai

berikut:

1. Klaster 1

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis

keluarga, dengan tujuan untuk melakukan pemenuhan

hak dasar, mengurangi beban pengeluaran dan

perbaikan kualitas hidup keluarga miskin;


2. Klaster 2

Kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan

untuk mengembangkan potensi dan memperkuat

kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat

dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan

taraf hidup masyarakat melalui usaha dan kerja sama

untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian;

3. Klaster 3

Kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

(UMK), dengan tujuan untuk membuka dan memberikan

akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku

usaha berskala mikro dan kecil;

4. Klaster 4

Kelompok program pendukung penanggulangan

kemiskinan, dengan tujuan untuk mensinergikan

kebijakan dan program yang mendukung

penanggulangan kemiskinan (pro rakyat).

2.3.2 Program Bantuan dan Jaminan Sosial (Klaster 1)

Cakupan Klaster 1 Cakupan program pada kelompok bantuan sosial dilakukan

dengan konsentrasi penanggulangan kemiskinan berbasis

keluarga dan individu. Program-program pada klaster ini

meliputi:

1. Bantuan pendidikan yaitu penyediaan biaya personal

pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak

mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) mulai jenjang

pendidikan dasar hingga menengah.

2. Bantuan kesehatan antara lain penyediaan jaminan

kesehatan masyarakat melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS)

dan penanganan permasalahan kurang gizi dan gizi

buruk melalui pemberian Makanan Pendamping Air

Susu Ibu (MP-ASI).

3. Bantuan langsung kepada keluarga/individu sasaran

lainnya antara lain berupa pelayanan dan rehabilitasi

bagi Warga Binaan Sosial, pelayanan pemakaman gratis,

pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk

rentan adminduk, pelayanan Keluarga Berencana (KB)

gratis, Pemberian jaminan hidup di lokasi transmigrasi


Biaya Personal

Pendidikan melalui

Kartu Jakarta Pintar

(KJP)

Biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP)

merupakan biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk

pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan yang

meliputi seragam sekolah, sepatu dan kaos kaki, tas, buku

dan alat tulis, biaya transportasi ke sekolah, tambahan gizi,

biaya bimbingan belajar dan/atau biaya ekstrakurikuler.

Biaya personal ini diperuntukkan bagi peserta didik dari

keluarga tidak mampu, sesuai dengan kriteria PPLS dari BPS.

Secara umum, program ini bertujuan untuk:

1. Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua

belas) tahun;

2. Meningkatkan akses layanan pendidikan;

3. Menjamin kepastian layanan pendidikan;

4. Menurunkan angka putus sekolah; dan

5. Meningkatkan kualitas hasil pendidikan

Secara khusus program tersebut untuk membantu siswa dari

keluarga kurang mampu (miskin) agar tidak putus sekolah.

Hal ini dikarenakan alokasi dana BOP yang diberikan belum

mencakup biaya untuk keperluan pribadi peserta didik

(biaya transportasi, seragam, buku dan alat tulis, dll). Ini

yang menjadi masalah, khususnya bagi peserta didik yang

berasal dari keluarga kurang mampu, di mana mereka tidak

memiliki kemampuan untuk menyediakan keperluan

pribadinya. Berdasarkan data yang ada dari JDA tahun 2012,

jumlah peserta didik yang putus sekolah pada semua jenjang

pendidikan masih cukup banyak.

Biaya Personal Pendidikan melalui KJP ini merupakan

pengembangan dari program sebelumnya yaitu Beasiswa

Rawan Putus Sekolah. Hanya saja sasaran programnya

diperluas, tidak hanya pada jenjang SMA/MA/SMK saja

melainkan pada seluruh jenjang pendidikan. Jumlah target

sasaran program ini dihitung dengan mengacu pada jumlah

penduduk miskin dengan usia sekolah yang masuk ke dalam

BDT. Total jumlah penerima sebanyak 332.465 jiwa, dengan

rincian kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 170.386 jiwa,

kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 83.852 jiwa, dan

kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 78.227 jiwa (lihat tabel

13).


Tabel 13.

Jumlah sasaran Biaya Personal Pendidikan, 2013

Kelompok

Usia Jenjang Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Total

7-12 Setara SD/MI 84.830 49.913 32.176 3.467 170.386

13-15 Setara SMP/MTs 36.996 26.029 18.607 2.220 83.852

16-18 Setara SMA/MA/SMK 28.710 24.980 21.721 2.816 78.227

TOTAL 150.536 100.922 72.504 8.503 332.465

Sumber:TNP2K, BDT

Tabel 14.

Jumlah Siswa Putus Sekolah (jiwa)

Jenjang Tahun

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

SD/MI 914 914 612 507 347 533

SMP/MTs 2.172 2.103 1.086 1.592 1.076 1.070

SMA/MA 1.229 1.253 943 618 686 342

SMK 2.857 3.186 2.488 2.355 2.399 2.761

Sumber:BPS DKI Jakarta, JDA 2012

Selain itu, program ini juga untuk mengurangi jumlah siswa

putus sekolah akibat kekurangan biaya. Jumlah siswa putus

sekolah berdasarkan data BPS, pada tahun 2011/2012

khususnya untuk jenjang SD/MI dan SMK meningkat

dibanding tahun sebelumnya, dimana dapat dilihat pada

tabel 14.

Besarnya bantuan sebagai berikut :

Jenjang SD/SDLB/MI sebesar Rp. 180.000,- per siswa

per bulan

Jenjang SMP/SMPLB/MTs sebesar Rp. 210.000,- per

siswa per bulan

Jenjang SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA sebesar Rp.

240.000,- per siswa per bulan

Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

personal siswa kurang mampu seperti transportasi, buku,

alat tulis dan tas sekolah, baju dan sepatu sekolah, serta

tambahan makan dan minum. Detil kebutuhan dapat dilihat

pada tabel 15 di bawah ini.


Tabel 15.

Perhitungan Kebutuhan dan Unit Cost Siswa Penerima Bantuan

Sumber: Dinas Pendidikan

No Unit Kebutuhan

Unit Cost/Tahun/Satuan Pendidikan

SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTs

SMA/SMALB/ SMK/SMKLB/MA

1 Transport ke dan dari Sekolah

Rp. 900.000,- Rp. 1. 200.000,- Rp. 1.320.000,-

2 Buku, Alat Tulis, dan Tas Sekolah

Rp. 400.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-

3 Baju dan Sepatu Sekolah Rp. 560.000,- Rp. 560.000 Rp. 710.000,-

4 Tambahan Makan dan Minum

Rp. 300.000,- Rp. 335.000,- Rp. 400.000,-

Jumlah Total Per Tahun Rp. 2.160.000,- Rp. 2.520.000,- Rp. 2.880.000,-

Mekanisme Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Mekanisme pemberian KJP dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Calon penerima Kartu Jakarta Pintar berasal dari

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang

dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditambahkan

dengan usulan peserta diluar PPLS yang dihimpun oleh

satuan pendidikan, Seksi Pendidikan Kecamatan, dan

Kanwil Agama.

b. Calon Penerima kemudian diverifikasi oleh Satuan

Pendidikan dan direkapitulasi oleh Dinas Pendidikan

dan diusulkan kepada TAPD.

c. TAPD menetapkan penerima KJP melalui Surat

Keputusan yang menjadi dasar untuk pembuatan

rekening dan pencetakan Kartu Jakarta Pintar oleh Bank

DKI.

d. Kartu Jakarta Pintar diserahkan kepada penerima yang

termuat dalam SK Penerima KJP dan dana KJP dapat

dimanfaatkan.

Secara lengkap dapat dilihat melalui diagram alur pada

Gambar 11 dibawah ini.


Gambar 11.

Mekanisme Pemberian Kartu Jakarta Pintar


Penyediaan Dana

Premi Warga Miskin

Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional

(JKN) dari APBD

Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat

Sebelum diberlakukannya program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) oleh Pemerintah Pusat yang merupakan

bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Provinsi

DKI Jakarta melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Daerah melalui Kartu Jakarta Sehat.

Dengan adanya Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini,

diharapkan akan meningkatkan akses penduduk miskin ke

fasilitas kesehatan. Guna mendukung Program KJS, Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah bekerjasama dengan

Fakultas Kedokteran UI-RSCM guna meningkatkan

kemampuan dokter Puskesmas sehingga terjadi penguatan

di pelayanan primer. Selain itu telah dibentuk Sistem

Pelayanan Gawat Darurat Terpadu 119 (SPGDT 119) yang

akan membantu petugas kesehatan dan masyarakat untuk

mengetahui ketersediaan tempat tidur di kelas III, ICU, ICCU,

NICU dan PICU di rumah sakit provider Program KJS.

Pelayanan yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta antara lain Unit Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat

Inap, ICU, ICCU, NICU, PICU, HCU, HCU, Isolasi, Ambulans,

Tindakan Operasi dan Tindakan Penunjang.

Sasaran Program KJS adalah penduduk Provinsi DKI Jakarta

yang miskin dan rentan dengan lama domisili minimal 3

(tiga) tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2013 pasal 6 ayat 2

dengan maksimum kuota 4.700.000 jiwa termasuk peserta

Jamkesmas DKI Jakarta, penduduk yang telah mendapatkan

Kartu Jakarta Sehat yang diterbitkan sebelum 1 April 2013,

Kartu JPK Gakin dan Kartu Jamkesda Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta, serta penduduk DKI Jakarta yang

berobat ke Puskesmas, dan yang dirawat inap di kelas 3

(tiga) rumah sakit, tidak termasuk Peserta Askes Sosial,

Pejabat Negara, Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)

Jamsostek, karyawan Badan Usaha Milik Negara, Karyawan

Lembaga/Institusi/Perusahaan, dan penduduk yang telah

mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya,

kecuali yang termasuk dalam definisi masyarakat rentan

sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 14

tahun 2013.


Gambar 12.

Perkembangan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

2007-2012

Sumber: UPT Jamkesda, Dinas Kesehatan, 2013

Penduduk DKI Jakarta yang miskin dan rentan (dengan lama

domisili minimal 3 (tiga) tahun) sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 14 tahun

2013 antara lain:

a. penduduk yang termasuk dalam data kemiskinan pada

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.

b. penduduk miskin atau rentan yang tidak termasuk

dalam data kemiskinan BPS Provinsi DKI Jakarta namun

mudah terkena dampak dari suatu keadaan dan/atau

kebijakan pemerintah dan belum mempunyai jaminan

kesehatan.

c. penduduk miskin atau rentan berdasarkan hasil

verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan oleh

petugas UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta.

d. penduduk miskin atau rentan dalam pelayanan

kesehatan Ambulans Gawat Darurat milik Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

e. penghuni panti sosial/rumah singgah yang telah

memiliki sertifikat kepesertaan yang bersifat kolektif

dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi

DKI Jakarta.

f. korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

g. korban perdagangan orang (trafficking).

h. korban bencana alam dan penyakit


Penyediaan Dana Premi Warga Miskin Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dari APBD

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan

dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial

yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau

iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Peserta BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat terbagi ke dalam 2 kelompok yaitu:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan

orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN

yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah sebagai

peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah

fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur

melalui Peraturan Pemerintah.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari:

a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.

b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota

keluarganya.

c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Penduduk DKI Jakarta yang masuk dalam kategori miskin

dan rentan miskin dan tidak termasuk dalam daftar

Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN), akan dibayarkan preminya oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD. Hal ini diatur

dalam Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang

Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan.

Pendaftaran sebagai peserta PBI dilakukan oleh Kepala

Puskesmas setempat kepada BPJS Kesehatan cabang

setempat dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan melalui

Kepala UP Jamkesda. Khusus pendaftaran Warga Binaan

Sosial (WBS), orang terlantar di daerah dan korban tindak

kekerasan di daerah sebagai peserta PBI dilakukan oleh

Kepala Puskesmas setempat kepada BPJS Kesehatan cabang

setempat dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan melalui

UP Jamkesda dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi

Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Panti Sosial setempat.


Tabel 16.

Proyeksi Sasaran Baduta Gakin, 2011

SASARAN BADUTA GAKIN JUMLAH

Jakarta Pusat 1,099

Jakarta Utara 2,011

Jakarta Barat 2,788

Jakarta Selatan 2,519

Jakarta Timur 3,291

Kepulauan Seribu 26

DKI Jakarta 11,734

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pemberian Makanan

Pendamping Air Susu

Ibu (MP-ASI)

Usia di bawah dua tahun (baduta) merupakan masa kritis

yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang bayi dan

anak baik fisik maupun kecerdasan. Oleh sebab itu masalah

gangguan tumbuh kembang pada bayi dan anak usia

dibawah dua tahun harus ditanggulangi secara serius. Hasil

survei kesehatan menunjukkan bahwa beberapa faktor

penyebab terjadinya gangguan tumbuh kembang usia 6-11

bulan dan anak usia 12-24 bulan (baduta) di Indonesia

adalah rendahnya mutu Makanan Pendamping Air Susu Ibu

(MP-ASI) dan pola asuh pemberian makan yang tidak tepat

sehingga kebutuhan zat gizi tidak tercukupi khususnya

energi dan zat gizi seperti Zat Besi (Fe) dan Seng (Zn).

Kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat

Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan

menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan di

tingkat keluarga sehingga memperburuk asupan zat gizi

Baduta. Sebagian kasus kekurangan gizi dari tingkat ringan

sampai tingkat berat terjadi pada keluarga miskin (gakin).

Keadaan bencana seperti banjir juga makin memperburuk

kondisi tersebut.

Upaya penanggulangan perlu dilakukan khususnya bagi bayi

usia 6-11 bulan dan anak usia 12-24 bulan dari keluarga

miskin agar gangguan tumbuh kembang dapat dicegah dan

ditanggulangi dengan baik. Bantuan berupa Makanan

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi bayi usia 6-11 bulan

dan anak usia 12-24 bulan gakin diberikan dengan harapan

dapat mencegah terjadinya gizi buruk, gizi kurang serta

mempertahankan status gizi baik, pada baduta keluarga

miskin.


Perkembangan pelaksanaan program ini, jika dibandingkan

terhadap sasaran bayi dua tahun dari keluarga miskin

(baduta gakin) Provinsi DKI Jakarta sebesar 11.734 jiwa

(diolah dari data sasaran BPS), maka realisasi capaian

cakupan pemberian MP-ASI untuk baduta gakin pada tahun

2011 adalah 33,71%, dan mengalami sedikit kenaikan pada

capaian tahun 2012 menjadi 34,62%. Capaian ini diharapkan

terus mengalami kenaikan sehingga mencakup ke seluruh

sasaran baduta gakin.

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan MP-ASI, yaitu:

Puskemas Kecamatan menganggarkan MP-ASI untuk baduta

gakin sesuai dengan kemampuan dan mendistribusikan MP-

ASI tersebut ke Puskesmas Kelurahan untuk diberikan

kepada sasaran. Bentuk bantuan MP-ASI yang diterima yakni

berupa bubur dan biskuit dengan besaran total nominal

Rp.720.000,00 per baduta.

Pelayanan dan

Rehabilitasi bagi Warga

Binaan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan

yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta senantiasa

dilakukan proses penjangkauan / penertiban untuk

mendapatkan perlindungan dan kemandirian pelayanan

kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan secara terintegrasi

seiring dengan usaha pembangunan kesejahteraan sosial di

Provinsi DKI Jakarta dan perwujudannya dilakukan melalui

Panti-Panti Sosial.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 27 panti

sosial yang terbagi menjadi 13 rumpun menurut jenis warga

binaan, yaitu :

1. Balita,

2. Anak,

3. Remaja

4. Usia lanjut terlantar,

5. Anak jalanan,

6. Penyandang cacat tubuh,

7. Tuna grahita,

8. Tuna netra

9. Penyandang psikotik,

10. Gelandangan dan pengemis,

11. Wanita tuna susila,

12. Wanita korban kekerasan dan

13. Mantan pengguna narkoba

Layanan yang diberikan di panti-panti sosial ini meliputi

perawatan dan asrama, kesehatan dan gizi, pembinaan dan

mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimbingan dan

latihan keterampilan, penampungan sementara, identifikasi

dan motivasi hingga pembinaan awal rujukan.


Tabel 17.

Data Panti Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

NO NAMA PANTI WARGA BINAAN SOSIAL DAYA

TAMPUNG

1. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas

Bangsa

Balita Terlantar 100 Orang

2. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1

Klender

Anak Terlantar ( Usia SD, Laki-

laki dan Perempuan)

100 Orang

3. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 Anak Jalanan (Khusus laki-laki,

Usia SD sd SMA)

150 Orang

4. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Anak Terlantar (Khusus

Perempuan, Usia SD sd SMA)

100 Orang

5. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Anak Terlantar (Khusus Laki-

laki, Usia SD sd SMA)

100 Orang

6. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 5 Anak Jalanan (Khusus

Perempuan, Usia SD sd SMA)

190 Orang

7. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 6 Anak Jalanan (Khusus Laki-laki,

Usia SD sd SMA)

200 Orang

8. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Remaja Terlantar 120 Orang

9. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Lanjut Usia Terlantar 110 Orang




13. Panti Sosial Tresna Werdha Usada Mulia 5 Lanjut Usia Terlantar (sakit) 200 Orang

14. Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Penyandang Cacat Tubuh 120 Orang

15. Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih Penyandang Cacat Grahita

(Keterbelakangan mental)

100 Orang

16. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Penyandang Psikotik Berat 550 Orang

17. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Penyandang Psikotik Sedang 250 Orang

18. Panti Sosial Bina laras Harapan Sentosa 3 Penyandang Psikotik Ringan 200 Orang

19. Panti Sosial Bina laras Harapan Sentosa 4 Penyandang Psikotik Terampil 276 Orang

20. Panti Sosial Pamardi Putra Khusnul

Khotimah

Mantan Penyandang Narkoba 100 Orang

21. Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Gelandangan Pengemis 200 Orang

22. Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan

Mulia

Mantan Wanita Tuna Susila 180 Orang

23. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1

Gelandangan Pengemis (Panti

Penampungan sementara hasil

razia)

300 Orang

24. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2

Gelandangan Pengemis (Panti


razia)

200 Orang

25. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 3 Gelandangan Pengemis (Panti


razia)

120 Orang

26. Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin Penyandang Cacat Netra 100 Orang

27. Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih Korban Tindak Kekerasan 75 Orang


Pelayanan

Pemakaman Gratis

Permasalahan tingginya harga lahan khususnya pemakaman

di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan tekanan psikologis

tersendiri bagi warga miskin yang sedang kehilangan

anggota keluarganya. Ketidakmampuan secara ekonomi

menyebabkan tidak terjangkaunya kebutuhan untuk

memakamkan jenazah, dari mulai perlengkapan

pemulasaraan jenazah, hingga penyediaan lahan

pemakaman.

Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan

salah satu program yaitu pemberian santunan sebesar

Rp.885.000,00 atau pelayanan pemakaman gratis bagi warga

miskin/tidak mampu, mencakup seluruh proses pemakaman

jenazah dari mulai memandikan sampai dengan

memakamkan jenazah.

Anggaran program pemberian santunan berada di Suku

Dinas Pemakaman di 5 (lima) wilayah kota Provinsi DKI

Jakarta, sedangkan program pelayanan pemakaman gratis

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017

Documents