PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANjdih.kalselprov.go.id/uploads/Pergub Kalsel/PERGUB NOMOR 080 Tahun... · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN ... Penyusunan

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 080 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan

publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian tugas dan fungsi

penyelenggaraan pelayanan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Standar Operasional ProsedurPada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- 2-

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

10. PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 215, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan

Pangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Luar Negeri Nomor 199);

- 3-

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya

Lokal;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar

Pelayanan;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 15);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan

Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi


28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor081 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi


- 4-

30. PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor072 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor

72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Ketahanan Pangan adalah instansi yang bertugas untuk membantu Gubernur Kalimantan Selatan melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

5. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan.

6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kadis Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas

adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang selanjutnya disingkatKasubbag Umpeg adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang selanjutnya disebut

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

12. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kasubbag

Keuangan dan Aset adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

13. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang selanjutnya disebut Kabid Ketersediaan Pangan adalah Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

- 5-

14. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan yang selanjutnya disebut Kasi Ketersediaan Pangan adalah Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

15. Kepala Seksi Kerawanan Pangan yang selanjutnya disebut Kasi Kerawanan Pangan adalah Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan

PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

16. Kepala Bidang Distribusidan Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Kabid Distribusi Pangan adalah Kepala Bidang Distribusi Pangan pada Dinas

Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

17. Kepala Seksi Distribusi Pangan yang selanjutnya disebut Kasi Distribusi Pangan

adalah Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

18. Kepala Seksi Harga dan Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Kasi Harga

dan Cadangan Pangan adalah Kepala Seksi Harga dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

19. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan yang selanjutnya

disebut Kabid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan adalah Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan


20. Kepala Seksi Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal yang selanjutnya disebut Kasi Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal

adalah Kepala Seksi Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

21. Kepala Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan yang selanjutnya disebut Kasi Promosi dan Penganekaragaman Pangan adalah Kepala Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan

Selatan.

22. Kepala Bidang Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut Kabid Keamanan Pangan adalah Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan


23. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut Kasi

Pengawasan Keamanan Pangan adalah Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

24. Kepala Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan yang selanjutnya

disebut Kasi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan adalah Kepala Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan PanganProvinsi Kalimantan Selatan.

25. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

26. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 1 (satu)-5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

27. Satuan KerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahandaerah.

- 6-

28. Tim Penyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Renstra adalah Tim Penyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Tim Penyusun Renstra terdiri atasKadis, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

serta pejabat atau pelaksana yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

29. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen acuan

perencanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja juga merupakan penjabaran Renstra untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pendanaannya.

30. Tim Penyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Renja adalah Tim Penyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan. Tim Penyusun Renja terdiri atas Kadis, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan serta

pejabat atau pelaksana yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

31. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

32. Tim Penyusun Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Penyusun LKj adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Tim Penyusun

LKj terdiri atasKadis, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan serta pejabat atau pelaksana yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

33. Review adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai untuk memberikan keyakinan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan.

34. Ekspose adalah pernyataan atau pengungkapan kegiatan secara formal.

35. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang selanjutnya disingkat APN

adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan

dan ketahanan pangan.

36. Tim Penilai APN adalah adalah tim penilai calon penerima penghargaan APN

pada Dinas Ketahanan Pangan yang bertugas memberikan penilaian kepada calon penerima penghargaan APN, yang terdiri atas masyarakat perseorangan, kelompok/gabungan kelompok masyarakat, kelompok/gabungan kelompok

yang membentuk usaha skala kecil dan menengah, serta aparatur pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

37. Neraca Bahan Makanan yang selanjutnya disingkat NBM merupakan tabel yang

memuat informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (food supply), dan penggunaan pangan (food utilization), sehingga diketahui ketersediaan

pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten/kota) dalam suatu kurun waktu tertentu.

38. Tim Penyusun NBM adalah adalah tim penyusun neraca bahan makanan pada Dinas Ketahanan Pangan. Tim Penyusun NBM terdiri dari Kadis, Kabid Ketersediaan Pangan, Kasi Ketersediaan Pangan, pelaksana pada Dinas

Ketahanan Pangan serta anggota dari instansi terkait lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

- 7-

39. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas)/FSVA adalah peta yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan

kerentanannya dengan menggunakan 13 (tiga belas) indikator yaitu dimensi ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan yang terinci sampai tingkat provinsi dan kabupaten.

40. Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas)/FSVA yang selanjutnya disebut Tim Penyusun FSVA adalah

tim penyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. Tim Penyusun FSVA terdiri dari Kadis, KabidKetersediaan Pangan, Kasi

Kerawanan Pangan, pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan serta anggota dari instansi terkait lainnya yang ditetapkan oleh Kepala DinasKetahanan Pangan.

41. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

42. Tim Verifikator Lapang adalah tim yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh perseorangan, kelompok

masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan menerima bantuan pemerintah. Tim verifikator lapang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

43. Verifikasi Lapangan adalah pemeriksaaan tentang kebenaran kondisi lapangan yang meliputi administrasi dan teknis lapangan terhadap pelaku usaha.

44. Check List adalah daftar periksa yang berisi rangkaian pertanyaan yang disusun secara cermat mengenai kegiatan, prosedur dan administrasi.

45. Verifikator adalah orang/petugas yang memenuhi kriteria tertentu dan ditunjuk

oleh lembaga penilai untuk melakukan penilaian kesesuaian.

46. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkatTAPD adalah tim

yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas

pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

47. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan

dikelola oleh pemerintah. Cadangan beras pemerintah merupakan sejumlah beras tertentu milik pemerintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana, dan kerawanan pangan.

48. Panitia Pengadaan adalah unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit kerja yang

sudah ada.

49. Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU adalah sebuah

dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak.

50. Analisis Harga Pangan adalah serangkaian kegiatan pemantauan,

pengumpulan, kompilasi, pengolahan, dan analisis data harga pangan baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen agar tersedia data dan informasi harga pangan yang akurat, tepat waktu, objektif, dan konsisten.

- 8-

51. Tim Penyusun Analisis Harga Pangan adalah Tim Penyusun Analisis Harga Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. Tim Penyusun Analisis Harga Panganterdiri atas Kadis, Kabid Distribusi Pangan, Kasi Harga Pangan,

pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan serta enumerator dari Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

52. Enumerator adalah orang yang melakukan pengumpulan data sensus dengan mengunjungi rumah responden atau petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pencacahan atau pengumpulan data.

53. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang

situasi konsumsi penduduk, baik konsumsi energi maupun protein serta perkembangannya serta melihat perkembangan atau perubahan pola konsumsi pangan penduduk.

54. Tim Penyusun Pola Konsumsi adalah tim analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. Tim penyusun pola konsumsi terdiri atas Kadis, Kabid Konsumsi Pangan, Kasi Konsumsi

Pangan, Badan Pusat Statistik, pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan serta anggota lain yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

55. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden yang ingin diteliti.

56. Technical Meeting adalah rapat yang diadakan sebelum dilakukannya kegiatan

yang berisi pengarahan terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan.

57. Petunjuk pelaksanaan yang selanjutnya disingkat Juklak adalah buku yang

berisikan keterangan dan petunjuk praktis untuk melaksanakan atau menjalankan suatu kegiatan.

58. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya

disebut LombaCipta Menu B2SA merupakan salah satu ajang tahunan yang digelar untuk mendukung upaya percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan (P2KP). Lomba Cipta Menu B2SA dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, kemudian dilanjutkan pada tingkat Provinsi, dan berlanjut hingga tingkat Nasional pada puncak perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS).

59. Tim Juri Lomba B2SA adalah tim juri lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman pada Dinas Ketahanan Pangan. Tim juri lomba B2SA terdiri atas Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, TP.PKK, juru masak, dan

dinas terkait yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

60. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disngkat KRPL adalah sebuah

konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi

wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

61. Tim Juri Lomba KRPL adalah tim juri lomba kawasan rumah pangan lestari pada Dinas Ketahanan Pangan. Tim juri lomba KRPL terdiri atas Dinas

Ketahanan Pangan dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanianserta anggota lain yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

62. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC adalah petugas yang memiliki kompetensi dalam pengambilan contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan telah tersertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi atau telah diakui

kompetensinya oleh lembaga yang berwenang.

- 9-

63. Tim Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disebut Tim PPC adalah tim Petugas Pengambil Contoh Pangan Segar pada Dinas Ketahanan Pangan. Tim petugas pengambil contoh pangan segar terdiri atas Kadis, Kabid Keamanan

Pangan, Kasi Pengawasan Pangan, pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan serta anggota lain yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

64. Sampling Plan adalah suatu prosedur yang telah ditentukan untuk memilih, mengambil, menyimpan dan mengemas contoh.

65. Laboratorium Uji adalah Laboratorium uji keamanan pangan segar yang telah

diakreditasi oleh Komite Akreditas Nasional (KAN) atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

66. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah

kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

67. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan dengan 2 (dua) jenis, yaitu pengawasan pre market/pengawasan sebelum beredarnya pangan dan pengawasan post market/pengawasan terhadap pangan yang

beredar di pasaran.

68. Tim pengawas keamanan pangan segar yang selanjutnya disebut tim pengawas

KPS adalah tim pengawas keamanan pangan segar pada Dinas Ketahanan Pangan. Tim pengawas KPS terdiri atas Kadis, Kabid Keamanan Pangan, Kasi Pengawasan Pangan, pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan serta anggota

lain yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan Pangan.

69. Penanganan pengaduan keamanan pangan adalah proses kegiatan yang

meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, pemeriksaan, tindak lanjut, pelaporan dan pengarsipan. Pengaduan keamanan pangan merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat

yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan berupa sumbangan pikiran, permintaan informasi, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

70. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu

pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

71. Audit adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian standar yang dilakukan secara

berkala.

72. Audit Lapangan adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian administrasi dan

kondisi lapangan.

73. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian sebagai bukti pengakuan bahwa pelaku usaha pangan hasil pertanian

tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.

74. Prima tiga (P-3) atau Prima dua (P-2) adalah Peringkat penilaian yang diberikan

terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

75. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkatPSAT adalah Pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.

- 10-

76. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkatOKKPD adalah institusi atau unit kerja di lingkup pemerintah daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk

melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.

77. Tim OKKPD adalah timpada Dinas Ketahanan Pangan yang bertugas untuk melakukan seleksi pada pemberian sertifikasi prima dan registrasi pangan segar asal tumbuhan. Tim OKKPD terdiri atas Kadis, Kabid Keamanan Pangan, Kasi

Kelembagaan Pangan, dan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan serta anggota dari instansi terkait lainnya yang ditetapkan oleh Kadis Ketahanan

Pangan.

78. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II

SOP Bagian Kesatu

Jenis SOP

Pasal 2

Jenis-jenis SOP meliputi:

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

2. SOPPenyusunan Rencana Kerja (Renja).

3. SOPPenyusunan Laporan Kinerja (LKj).

4. SOPPemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN).

5. SOPPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6. SOPPenyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).

7. SOPPenyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).

8. SOPPemberian Hibah dan Bantuan Pemerintah.

9. SOPPengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

10. SOPAnalisis Harga Pangan.

11. SOPAnalisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan.

12. SOPLomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

13. SOPLomba Pekarangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

14. SOPPengambilan Contoh Pangan Segar.

15. SOPPengawasan Keamanan Pangan Segar.

16. SOPPenanganan Pengaduan Keamanan Pangan Segar.

17. SOPPemberian Sertifikat Prima dan Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

- 11-

Bagian Kedua

SOPPenyusunan Renstra

Pasal 3

(1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyusun jadwal kegiatan penyusunan

rencana strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep nota dinas permintaan usulan nama anggota tim penyusun Renstra dan meneruskan ke Sekretaris.

Pasal 4

Sekretaris menelaah konsep nota dinaspermintaaan usulan nama anggota tim penyusun Renstra, dan memberi paraf serta meneruskan ke Kadis Ketahanan

Pangan.

Pasal 5

Kadis memeriksa dan menandatangani nota dinas permintaaan usulan nama

anggota tim penyusun Renstra.

Pasal 6

(1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mengirimkan nota dinas permintaan

usulan nama anggota tim penyusun Renstra ke seluruh Kabid.

(2) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menerima balasan dari seluruh Kabid terkait nama anggota tim penyusun Renstra.

(3) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep Keputusan tim penyusun Renstra dan meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 7

Sekretaris menelaah konsep Keputusantim penyusun Renstra, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 8

Kadis menerima dan menandatangani Keputusan tim penyusun Renstra.

Pasal 9

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan membuat konsep undangan pertemuan

Rakernis kepada unit kerja yang menangani ketahanan pangan dan menyerahkan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 10

Sekretaris menelaah konsep undangan pertemuan rakernis, memberi paraf, dan

meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Kadis memeriksa dan menandatangani undangan pertemuan Rakernis.

- 12-

Pasal 12

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat undangan

pertemuan rakernis serta mengirim surat undangan pertemuan Rakernis ke dinas/instansi terkait.

Pasal 13

(1) Tim Penyusun Renstra melaksanakan pertemuan Rakernis dengan unit kerja yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.

(2) Tim Penyusun Renstra melaksanakan rapat persiapan penyusunan Renstra.

(3) Tim Penyusun Renstra mengumpulkan dan mengolah data-data penyusun Renstra menjadi draft Renstra.

Pasal 14

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyempurnakan dan mencetak draft Renstra serta meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 15

Sekretaris mengoreksi draft Renstra, memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Kadis memeriksa dan menandatangani Renstra.

Pasal 17

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mencetak, menggandakan,dan

membubuhkan stempel basah pada naskah Renstra.

Pasal 18

Format SOP Penyusunan Renstrasebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga SOP Penyusunan Renja

Pasal 19

(1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyusun jadwal kegiatan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep nota dinas

permintaan usulan nama anggota tim penyusun Renjadan meneruskan ke Sekretaris.

Pasal 20

Sekretaris menelaah konsep nota dinas permintaan usulan nama anggota tim penyusun Renja, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

- 13-

Pasal 21

Kadis memeriksa dan menandatangani nota dinas permintaaan usulan nama

anggota tim penyusun Renja.

Pasal 22

(1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mengirimkan nota dinas permintaan

usulan nama anggota tim penyusun Renja ke seluruh Kabid. (2) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menerima balasan dari seluruh Kabid

terkait nama anggota tim penyusun Renja.

(3) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep Keputusan tim penyusun Renja dan meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 23

Sekretaris menelaah konsep Keputusantim penyusun Renja, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 24

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan tim penyusun Renja.

Pasal 25

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan dan melaksanakan rapat

persiapan penyusunan Renja.

Pasal 26

Tim Penyusun Renja mengumpulkan dan mengolah data-data penyusun Renja.

Pasal 27

Tim Penyusun Renja menyusun data-data penyusun Renja menjadi draft Renja.

Pasal 28

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyempurnakan dan mencetak draft Renja

serta meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 29

Sekretaris mengoreksi draft Renja, memberi paraf, dan meneruskan ke Kadis

Ketahanan Pangan.

Pasal 30

Kadis memeriksa dan menandatangani draftRenja.

Pasal 31

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mencetak, menggandakan, dan membubuhkan stempel basah pada naskah Renja.

- 14-

Pasal 32

Format SOP PenyusunanRenja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat SOP Penyusunan LKj

Pasal 33

(1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyusun jadwal kegiatan penyusunan LKj Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep nota dinas permintaan usulan nama anggota tim penyusun LKj dan meneruskan ke

Sekretaris Dinas.

Pasal 34

Sekretaris menelaah konsep nota dinas permintaan usulan nama anggota tim penyusun LKj, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 35

Kadis memeriksa dan menandatangani nota dinas permintaaan usulan nama anggota tim penyusun LKj.

Pasal 36

(1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mengirimkan nota dinas permintaan usulan nama anggota tim penyusun LKj ke seluruh Kabid.

(2) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menerima balasan dari seluruh Kabid

terkait nama anggota tim penyusun LKj.

(3) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep Keputusan tim penyusun LKj dan meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 37

Sekretaris menelaah konsep Keputusan tim penyusun LKj, memberi paraf,dan


Pasal 38

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan tim penyusun LKj.

Pasal 39

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan rapat persiapan penyusunan LKj.

Pasal 40

(1) Tim Penyusun LKj menerima data capaian kinerja dari seluruh bidang,

menelaah, dan mengoreksi serta meminta data apabila terdapat kekurangan

dalam penyusunan LKj.

- 15-

(2) Tim Penyusun LKj merumuskan hasil kompilasi data capaian kinerjamenjadi draft LKjdan melaksanakan review awal.

(3) Tim Penyusun LKj melaksanakan ekspos draft LKj dengan seluruh Kabid dan

Kasubbag/Kasi.

(4) Tim Penyusun LKj menyempurnakan draft LKj berdasarkan hasil reviewdan ekspos.

Pasal 41

(1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mencetak draft LKj yang disempurnakan.

(2) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan membuat konsep surat penyampaian LKj dan meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 42

Sekretaris mengoreksidraft LKj dan konsep surat penyampaian LKj, memberi paraf, dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 43

Kadis memeriksa dan menandatangani surat penyampaian LKj dandraft LKj.

Pasal 44

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mencetak, menggandakan dan

membubuhkan stempel basah pada naskah LKj.

Pasal 45

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mengirim surat penyampaian LKj dan naskah LKj ke Biro Organisasi.

Pasal 46

Format SOP Penyusunan LKj sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima SOP Penerima Penghargaan APN

Pasal 47

(1) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyusun jadwal kegiatan pemberian

penghargaan APN Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep surat permintaan usulan nama anggota tim penilai APN yang beranggotakan lintas instansi dan meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 48

Sekretaris menelaah konsep surat permintaan usulan nama anggota tim penilai APN, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

- 16-

Pasal 49

Kadis memeriksa dan menandatangani surat permintaan usulan nama anggota tim

penilai APN.

Pasal 50

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat permintaan

usulan nama anggota tim penilai APN dan mengirim ke dinas/instansi terkait.

(2) Subbag Umpeg menerima balasan dari dinas/instansi terkait nama-nama

anggota tim penilai APN.

Pasal 51

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep KeputusanGubernur tentang Pembentukan Tim Penilai APN dan konsep surat pengantar

KeputusanGubernur tentang Pembentukan Tim Penilai APN ke Biro Hukum serta meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 52

Sekretaris menelaah konsep Keputusan Tim Penilai APN, menelaah, dan memberi paraf pada konsep surat pengantar KeputusanGubernur tentang Pembentukan Tim

Penilai APN dan meneruskanke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 53

Kadis memeriksa dan memberi paraf pada konsep KeputusanGubernur tentang Pembentukan Tim Penilai APN serta memberi tanda tangan pada surat pengantar

KeputusanGubernur tentang Pembentukan Tim Penilai APN.

Pasal 54

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat pengantar

Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai APN dan mengirim konsep KeputusanGubernur tentang Pembentukan Tim Penilai APN dan surat pengantar KeputusanGubernur tentang Pembentukan Tim Penilai APN ke Biro

Hukum.

(2) Subbag Umpeg menerima Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim

Penilai APN yang ditandatangani Gubernur dari Biro Hukum.

Pasal 55

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan menyiapkan konsep undangan rapat tim

penilai APN dan meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 56

Sekretaris menelaah konsep surat undangan rapat tim penilai APN, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 57

Kadis memeriksa dan menandatangani surat undangan rapat tim penilai APN.

- 17-

Pasal 58

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal dan stempel pada surat undangan rapat tim

penilai APN dan mengirim ke dinas/instansi terkait.

Pasal 59

(1) Tim penilai APN melaksanakan rapat dan melakukan pembagian tugas.

(2) Tim penilai APN memverifikasi data/berkas usulan calon penerima penghargaan APN.

(3) Tim penilai APN melakukan perjalanan dinas dalam rangka verifikasi lapangan terhadap calon penerima penghargaan APN.

(4) Tim penilai APN melaksanakan rapat penentuan calon penerima penghargaan

APN.

Pasal 60

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan membuat konsep KeputusanGubernur tentang Penerima Penghargaan APN, konsep surat pengantar KeputusanGubernur

tentang Penerima Penghargaan APN ke Biro Hukum dan meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 61

Sekretaris menelaah konsep KeputusanGubernur tentang Penerima Penghargaan APN, menelaah, dan memberi paraf pada konsep surat pengantar penerima penghargaan APN serta meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 62

Kadis memeriksa dan memberi paraf pada konsep KeputusanGubernur tentang Penerima Penghargaan APN serta memeriksa dan memberi tanda tangan pada surat

pengantar KeputusanGubernur tentang Penerima Penghargaan APN.

Pasal 63

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat pengantar

KeputusanGubernur tentang Penerima Penghargaan APN dan mengirim ke Biro

Hukum.

(2) Subbag Umpeg menerima Keputusan Gubernur tentangPenerima Penghargaan

APN yang ditandatangani Gubernur dari Biro Hukum.

Pasal 64

Kadis Ketahanan Panganmengumumkan penerima penghargaan APN tingkat

Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan sertifikat atau piagam penghargaan kepada para penerima penghargaan APN.

Pasal 65

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan mengirim salinan Keputusan Gubernur dan

berkas/profil penerima penghargaan APN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke panitia pusat di Jakarta.

- 18-

Pasal 66

Format SOP Pemberian Penghargaan APNsebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pasal 67

(1) Kasubbag Keuangan menyusun jadwal kegiatan capaian kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Kasubbag Keuangan menerima Keputusan tim pengelola keuangan dari

Kasubbag Umpeg.

(3) Kasubbag Keuangan menyiapkan dokumen permintaan Uang Persediaan (UP) ke Bakeudadan meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 68

Sekretaris menelaah dan memberi check listpada dokumen permintaan Uang Persediaan (UP) dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 69

Kadis memeriksa dan menandatangani dokumen permintaan Uang Persediaan (UP).

Pasal 70

Kasubbag Keuangan mengirim kelengkapan dokumen Uang Persediaan (UP) ke Bakeuda.

Pasal 71

(1) Bakeuda menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permintaan Uang

Persediaan (UP).

(2) Bakuda menerbitkan dokumen pencairan dana uang persediaan (UP) dan

mentransfer uang persediaan (UP).

Pasal 72

(1) Tim pengelola keuangan menerima dana Uang Persediaan (UP) dari Bakeuda

melalui rekening bendahara pengeluaran.

(2) Tim pengelola keuangan menginformasikan ke seluruh bidang lingkup Dinas bahwa Uang Persediaan (UP) telah tersedia dan siap digunakan.

Pasal 73

Bidang dan/atau Seksi lingkup Dinas menyiapkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan menyerahkan ke verifikator.

- 19-

Pasal 74

Verifikator menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban

kegiatan, memberi paraf pada check list, dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 75

Kadis memeriksa dan menandatangani dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Pasal 76

(1) Tim pengelola keuangan menerima dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan

menyerahkan uang ke Bidang dan/atau Sub Bidang yang telah menyelesaikan

kegiatan.

(2) Tim pengelola keuangan mengumpulkan dan mendokumentasikan Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) serta menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU).

(3) Tim pengelola keuangan mengajukan dokumen Ganti Uang (GU) ke Bakeuda dan

meminta Bakuda menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 77

Bakuda menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen serta mentransfer

permintaan ganti uang (GU).

Pasal 78

(1) Tim pengelola keuangan menerima dana Ganti Uang (GU) dari Bakeuda melalui

rekening bendahara pengeluaran.

(2) Tim pengelola keuangan mengumpulkan, mengolah dan menyusun data-data keuangan menjadi draft Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pasal 79

Kasubbag Keuangan menyempurnakan dan mencetak draft Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, membuat konsep surat pengantar Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan ke Bakeuda serta meneruskan ke Sekretaris Dinas.

Pasal 80

Sekretaris mengoreksi draft dan konsep surat pengantar Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memberi paraf, dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 81

Kadis memeriksa dan mendatangani Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan surat pengantar penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pasal 82

Kasubbag Keuangan mencetak dan menggandakan serta membubuhkan stempel basah pada naskah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- 20-

Pasal 83

Kasubbag Keuangan menyampaikan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan

surat pengantar laporan ke Kepala Bakeuda.

Pasal 84

Format SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

SOP Penyusunan NBM

Pasal 85

(1) Kasi Ketersediaan Pangan menyusun jadwal kegiatan penyusunan NBM.

(2) Kasi Ketersediaan Pangan menyiapkan konsep surat permintaan usulan nama

anggota tim penyusun NBM yang beranggotakan lintas instansi dan meneruskan ke Kabid Ketersediaan Pangan.

Pasal 86

Kabid Ketersediaan Pangan menerima dan menelaah konsep surat permintaan usulan nama anggota tim penyusun NBM, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 87

Kadis memeriksa dan menandatangani konsep surat permintaan usulan nama anggota tim penyusun NBM.

Pasal 88

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat permintaan usulan nama anggota tim penyusun NBM dan mengirim ke dinas/instansi terkait.

(2) Subbag Umpeg menerima balasan dari dinas/instansi terkait tentang nama-nama anggota tim penyusun NBM.

Pasal 89

Kasi Ketersediaan Pangan membuat konsep KeputusanGubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun NBM dan konsep surat pengantar Keputusan Gubernur

ke Biro Hukum serta menyerahkan ke Kabid Ketersediaan Pangan.

Pasal 90

Kabid Ketersediaan Pangan menerima dan menelaah konsep Keputusan

Gubernurtentang Pembentukan Tim Penyusun NBM dan surat pengantar Keputusan Gubernur tentang PembentukanTim Penyusun NBM, memberi paraf,dan meneruskan keKadis Ketahanan Pangan.

- 21-

Pasal 91

Kadis memeriksa dan menandatangani surat pengantar Keputusan Gubernur

ke Biro Hukum serta memberi paraf pada konsep Keputusan Gubernurtentang Pembentukan Tim Penyusun NBM.

Pasal 92

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat pengantar SK tim penyusun NBM dan mengirim surat pengantar Keputusan Gubernur tentang

PembentukanTim Penyusun NBM dan konsep Keputusan Gubernur tentang PembentukanTim Penyusun NBM ke Biro Hukum.

(2) Subbag Umpeg menerima Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim

Penyusun NBM yang telah ditandatangani Gubernur dari Biro Hukum.

Pasal 93

Kasi Ketersediaan Pangan membuat konsep surat undangan rapat tim penyusun

NBM dan menyerahkan keKabid Ketersediaan Pangan.

Pasal 94

Kabid Ketersediaan Pangan menelaah konsep surat undangan rapat tim penyusun

NBM, memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 95

Kadis memeriksa dan menandatangani surat undangan rapat tim penyusun NBM.

Pasal 96

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat undangan rapat tim penyusun NBM dan mengirim surat undangan tersebut.

Pasal 97

(1) Tim penyusun NBM menerima surat undangan rapat dan melaksanakan rapat

tim.

(2) Tim penyusun NBM mengumpulkan data-data, mengolah dan menganalisis data

sebagai bahan untuk menyusun neraca NBM.

(3) Tim penyusun NBM menyusun draft Laporan NBM.

Pasal 98

Kabid Ketersediaan Pangan mengoreksi dan menyempurnakan draft Laporan NBM dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 99

Kadis memeriksa dan menandatangani Laporan Penyusunan NBM.

- 22-

Pasal 100

(1) Kasi Ketersediaan Pangan mencetak, menggandakan dan membubuhkan stempel

basah pada naskah Laporan NBM.

(2) Kasi Ketersediaan Pangan menyampaikan Laporan NBM keinstansi terkait

dengan disertai tanda terima laporan.

Pasal 101

Format SOP Penyusunan NBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang


Bagian Kedelapan

SOP Penyusunan FSVA

Pasal 102

(1) Kasi Kerawanan Pangan menyusun jadwal kegiatan penyusunan FSVA Dinas.

(2) Kasi Kerawanan Pangan membuat konsep surat permintaan usulan nama

anggota tim penyusun FSVA yang beranggotakan lintas instansi dan menyerahkan ke Kabid Ketersediaan Pangan.

Pasal 103

Kabid Ketersediaan Pangan menerima dan menelaah konsep surat permintaan usulan nama anggota Tim Penyusun FSVA, memberi paraf dan meneruskanke Kadis

Ketahanan Pangan.

Pasal 104

Kadis memeriksa dan menandatangani konsep surat permintaan usulan nama anggota Tim PenyusunFSVA.

Pasal 105

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat permintaan usulan nama anggota Tim Penyusun FSVA dan mengirim surat usulan tersebut ke dinas/instansi terkait.

(2) Subbag Umpeg menerima balasan dari dinas/instansi terkait tentang nama-nama anggota Tim Penyusun FSVA.

Pasal 106

Kasi Kerawanan Pangan menyusun konsep Keputusan tentang PembentukanTim Penyusun FSVA dan menyerahkan ke Kabid Ketersediaan Pangan.

Pasal 107

Kabid Ketersediaan Pangan menerima dan mengoreksi konsep Keputusan tentang PembentukanTim Penyusun FSVA, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

- 23-

Pasal 108

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan Tim Penyusun FSVA.

Pasal 109

Kasi Kerawanan Pangan menyusun konsep form isian data-data penyusunan FSVA dan konsep surat permintaan datake kabupaten se Kalimantan Selatan serta

menyerahkan ke Kabid Ketersediaan Pangan.

Pasal 110

Kabid Ketersediaan Pangan menerima dan menelaah konsep surat permintaan data

ke kabupaten dan form isian data penyusun FSVA, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 111

Kadis memeriksa dan menandatangani surat permintaan data penyusun FSVA ke Kabupaten.

Pasal 112

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat permintaan data penyusun FSVA serta mengirim surat permintaan data penyusun FSVA ke dinas/intansi terkait di kabupaten.

(2) Subbag Umpeg menerima surat balasan dari dinas/instansi terkait data penyusun FSVA.

Pasal 113

(1) Kasi Kerawanan Pangan menerima, menelaah, dan mengkoreksi serta menghimpun data penyusun FSVA yang dikirim oleh Kabupaten.

(2) Kasi Kerawanan Pangan meminta kembali data penyusun FSVA apabila terdapat

kekurangan pada data yang dikirim.

Pasal 114

(1) Tim Penyusun FSVA merumuskan hasil kompilasi data-data penyusun FSVA,

mengolah dan menganalisis data menjadi draft laporan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan(Food Security and Vulnerability Atlas)/FSVA.

(2) Tim Penyusun FSVA melaksanakan validasi dan ekspose draft laporan

penyusunan FSVAdengan mengundang dinas/instansi yang menangani ketahanan pangan di seluruh Kabupaten.

Pasal 115

(1) Kasi Kerawanan Pangan menyusun draft laporan penyusunan FSVA berdasarkan hasil validasi dan ekspos.

(2) Kasi Kerawanan Pangan membuat konsep surat penyampaian laporan penyusunan FSVA ke Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan menyerahkan ke Kabid Ketersediaan Pangan.

- 24-

Pasal 116

Kabid Ketersediaan Pangan menerima dan menyempurnakan draft laporan

penyusunan FSVA dan konsep surat penyampaian laporan penyusunan FSVA memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 117

Kadis memeriksa dan menandatangani draft laporan penyusunan FSVA dan surat penyampaian laporan penyusunan FSVA.

Pasal 118

(1) Kasi Kerawanan Pangan mencetak dan menggandakan serta membubuhkan

stempel basah pada naskah laporan penyusunan FSVA dan surat penyampaian laporan penyusunan FSVA.

(2) Kasi Kerawanan Pangan menyampaikan surat penyampaian laporan penyusunan

peta FSVA dan naskah laporan penyusunFSVA ke Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta.

Pasal 119

Format SOP Penyusun FSVA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang


Bagian Kesembilan

SOPPenerima Hibah/Bantuan Pemerintah

Pasal 120

Subbag Umpeg menerima dan mencatat permohonan tertulis hibah dan/atau

bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 121

Kadis menerima permohonan hibah dan/atau bantuan pemerintah serta memberi disposisi ke Kabid lingkup Dinas sesuai dengan usulan permohonan hibah dan/atau bantuan pemerintah.

Pasal 122

Kabid lingkup Dinas menerima disposisi usulan permohonan hibah dan/atau bantuan pemerintah sesuai dengan bidangnya serta memberi disposisi ke Kasi

sesuai dengan usulan permohonan hibah dan/atau bantuan pemerintah.

Pasal 123

Kasi yang bersangkutan menerima disposisi dan membuat konsep Keputusan tim verifikator lapang penerima dana hibah dan/atau bantuan pemerintah dan menyerahkan ke Kabid.

- 25-

Pasal 124

Kabid yang bersangkutan menerima dan mengoreksi konsep Keputusan tim

verifikator lapang penerima dana hibah dan/atau bantuan pemerintah, memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 125

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan tim verifikator lapang penerima dana hibah dan/atau bantuan pemerintah.

Pasal 126

(1) Tim Verifikator Lapang menerima Keputusan dan melakukan verifikasi lapangan terhadap pemohon bantuan dana hibah dan/atau bantuan pemerintah.

(2) Tim Verifikator Lapang menyusun rekapitulasi hasil verifikasi lapangan.

(3) Tim Verifikator memberi rekomendasi apakah permohonan bantuan hibah dan/atau bantuan pemerintah diterima atau ditolak.

Pasal 127

(1) Kasi yang bersangkutan membuat konsep surat pemberitahuan penolakan usulan permohonan hibah dan/atau bantuan pemerintah terhadap pemohon

yang tidak memenuhi syarat dan meneruskan ke Kabid dan Kadis Ketahanan Pangan.

(2) Kasi yang bersangkutan mengirim surat pemberitahuan penolakan usulan

permohonan hibah dan/atau bantuan pemerintah terhadap pemohon yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 128

Kasi yang bersangkutan menyusun draft Keputusan rekomendasi calon penerima bantuan dana hibah dan/atau bantuan pemerintah sesuai dengan bidang masing-masing dan konsep surat pengantar Keputusan rekomendasi calon penerima

bantuan dana hibah dan/atau bantuan pemerintah ke Koordinator Tim TAPD serta meneruskan ke Kabid.

Pasal 129

Kepala Bidang yang bersangkutan mengoreksi dan menyempurnakan draft Keputusan rekomendasi calon penerima bantuan dana hibah dan/atau bantuan pemerintah dan surat pengantar Keputusan, memberi paraf serta meneruskan ke

Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 130

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan rekomendasi calon penerima

bantuan dana hibah dan/atau bantuan pemerintah dan surat pengantar Keputusan.

Pasal 131

Kasi yang bersangkutan menerima dan menyampaikan Keputusan rekomendasi atas

permohonan bantuan hibah dan/atau bantuan pemerintah kepada Gubernur melalui TAPD.

- 26-

Pasal 132

Kasi yang bersangkutan menerima Keputusan penetapan besaran alokasi anggaran

penerima dana bantuan hibah dan/atau bantuan pemerintah dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 133

Kasi yang bersangkutan menyusun konsep Naskah Perjanjian Hibah untuk setiap pemohon berdasarkan permohonan pencairan belanja hibah dan/atau bantuan

pemerintah dan menyerahkan ke Kabid.

Pasal 134

Kepala Bidang yang bersangkutan meneliti dan mengoreksi materi dan format Naskah Perjanjian Hibah dana bantuan hibah dan/atau bantuan pemerintah,

memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 135

Kadis bersama-sama dengan pemohon menandatangani Naskah Perjanjian Hibah

dana bantuan hibah dan/atau bantuan pemerintah.

Pasal 136

Kasi yang bersangkutan menginformasikan ke pemohon bahwa bendahara umum

daerah telah melaksanakan pencairan dana belanja hibah berupa uang dan mengirimkan (transfer) ke rekening pemohon belanja hibah dan/atau bantuan pemerintah.

Pasal 137

Format SOP Penerima Hibah dan Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh

SOPPengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Pasal 138

(1) Kasi Harga Pangan menyusun jadwal kegiatan pengadaan Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP).

(2) Kasi Harga Pangan membuat konsep surat permintaan pengadaan Cadangan

Pangan Pemerintah (CPP)ke panitia pengadaan dan menyerahkan ke Kabid Distribusi Pangan.

Pasal 139

Kabid Distribusi Pangan menerima, menelaah dan mengoreksi konsep surat

permintaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

- 27-

Pasal 140

Kadis memeriksa dan menandatangani surat permintaan pengadaan Cadangan

Pangan Pemerintah (CPP) ke panitia pengadaan.

Pasal 141

Kasi Harga Pangan mengirim surat permintaan pengadaan Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP) ke panitia pengadaan.

Pasal 142

(1) Panitia pengadaan menerima surat permintaan pengadaan Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP) dari Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Panitia pengadaan menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah (jadwal pelaksanaan, spesifikasi barang, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan lain-

lain) serta memproses dokumen tersebut.

(3) Panitia pengadaan mengembalikan dokumen pengadaan yang telah diproses

untuk penetapan pelaksana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 143

Kadis menetapkan Keputusan pelaksana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Pasal 144

Kasi Harga Pangan membuat konsep Nota Kesepahaman MoUatau perjanjian kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan dan pelaksana pengadaan Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP) untuk menyimpan cadangan beras pemerintah di gudang pelaksana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta meneruskan ke

Kabid Distribusi Pangan.

Pasal 145

Kabid Distribusi Pangan menerima konsep MoU, meneliti, dan mengoreksi materi serta format naskah MoU, memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 146

(1) Kadis menerima dan memeriksa konsep MoU antara Dinas Ketahanan Pangan dan pelaksana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

(2) Kadisbersama dengan pelaksana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

menandatangani MoU antara Dinas Ketahanan Pangan dan pelaksana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)di gudang pelaksana pengadaan Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP).

(3) Kadis melakukan serah terima cadangan beras pemerintah dan berita acara

penitipan cadangan beras pemerintah di gudang pelaksana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Pasal 147

Kasi Harga Pangan mengadministrasikan seluruh kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 28-

Pasal 148

Format SOP Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas

SOPAnalisis Harga Pangan

Pasal 149

(1) Kasi Harga Pangan menyusun jadwal kegiatan Analisis Harga Pangan.

(2) Kasi Harga Pangan membuat konsep surat permintaan usulan nama petugas

enumerator di setiap kabupaten/kota dan menyerahkan ke Kabid Distribusi Pangan.

Pasal 150

Kabid Distribusi Pangan menerima dan menelaah konsep surat permintaan usulan nama petugas enumerator, memberi paraf, dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 151

Kadis memeriksa dan menandatangani surat permintaan usulan nama petugas enumerator di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 152

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat permintaan usulan nama petugas enumerator di setiap kabupaten/kota dan mengirim ke

dinas/instansi terkait di Kabupaten/Kota.

(2) Subbag Umpeg menerima balasan dari dinas/instansi terkait tentang nama-nama petugas enumerator.

Pasal 153

Kasi Harga Pangan menyusun konsep Keputusan tim penyusun analisis harga

pangan dan menyerahkan ke Kabid Distribusi Pangan.

Pasal 154

Kabid Distribusi Pangan menerima dan menelaah konsep Keputusan tim penyusun analisis harga pangan, memberi paraf, dan meneruskan ke Kadis Ketahanan

Pangan. Pasal 155

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan tim penyusun analisis harga pangan Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 156

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal dan stempel pada Keputusan timpenyusun analisis harga pangan dan mengirim ke Kabupaten/Kota.

- 29-

Pasal 157

(1) Tim penyusun analisis harga pangan menerima Keputusan tim penyusun

analisis harga pangan, melaksanakan survei dan melakukan pengambilan sampel data harga pangan serta melaporkan pada petugas di seksi harga dan

cadangan pangan.

(2) Tim penyusun analisis harga pangan menginput data yang dilaporkan oleh enumerator, menganalisis, dan menyusundraft laporan analisis harga pangan.

Pasal 158

Kasi Harga Pangan menerima dan mengoreksi draft laporan analisis harga pangan dan menyerahkan ke Kabid Distribusi Pangan.

Pasal 159

Kabid Distribusi Pangan menerima dan menyempurnakan draft laporan analisis harga pangan, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 160

Kadis memeriksa dan menandatangani laporan analisis harga pangan.

Pasal 161

Kasi Harga Pangan mencetak dan menggandakan laporan analisis harga pangan serta membubuhkan stempel basah pada naskah laporan analisis harga pangan.

Pasal 162

Format SOP Analisis Harga Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas

SOP Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Pasal 163

(1) Kasi Konsumsi Pangan menyusun jadwal kegiatan analisis penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan.

(2) Kasi Konsumsi Pangan membuat konsep Keputusan tim analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 164

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menelaah konsep Keputusan tim analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, memberi paraf dan meneruskan ke


Pasal 165

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan tim analisis penyusunan pola


- 30-

Pasal 166

(1) Tim penyusun pola konsumsi menerima Keputusantim analisis penyusunan pola


(2) Tim penyusun pola konsumsi menyusun dan mengoreksi bahan kuesioner serta

melakukan survei dan mengumpulkan data untuk analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.

(3) Tim penyusun pola konsumsi mengolah dan menganalisis serta menyusun draft

laporan analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.

Pasal 167

Kasi Konsumsi Pangan mengoreksi draft laporan analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 168

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menyempurnakandraft laporan analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, memberi paraf serta meneruskan ke


Pasal 169

Kadis memeriksa dan menandatangani laporan analisis penyusunan pola konsumsi

dan suplai pangan.

Pasal 170

Kasi Konsumsi Pangan mencetak dan menggandakan sertamembubuhkan stempel basah pada naskah laporan analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.

Pasal 171

Format SOP Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigabelas SOP Lomba Cipta Menu B2SA

Pasal 172

(1) Kasi Konsumsi Pangan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA.

(2) Kasi Konsumsi Pangan membuat konsep surat permintaan usulan nama anggota

tim juri Lomba Cipta Menu B2SAyang beranggotakan lintas instansi dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 173

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menelaah konsep surat permintaan usulan nama anggota tim juri Lomba Cipta Menu B2SA, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

- 31-

Pasal 174


juri Lomba Cipta Menu B2SA.

Pasal 175


usulan nama anggota tim juri Lomba Cipta Menu B2SAdan mengirim ke dinas/instansi terkait.

(2) Subbag Umpeg menerima balasan dari dinas/instansi terkait tentang nama-nama anggota tim juri Lomba Cipta Menu B2SA.

Pasal 176

Kasi Konsumsi Pangan membuat konsep Keputusan tim juri pelaksanaan Lomba

Cipta Menu B2SAdan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 177

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menelaah konsep Keputusan tim juri

pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA, memberi paraf,danmeneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 178

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan tim juri pelaksanaan Lomba Cipta

Menu B2SA.

Pasal 179

Kasi Konsumsi Pangan membuat konsep surat undangan rapat tim juri Lomba Cipta

Menu B2SAdan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 180

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menelaah konsep surat undangan rapat tim

juri Lomba Cipta Menu B2SA, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 181

Kadis memeriksa dan menandatangani surat undangan rapat tim juri Lomba Cipta

Menu B2SA.

Pasal 182

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal dan stempel pada surat undangan rapat tim juri Lomba Cipta Menu B2SAserta mengirim ke dinas/instansi terkait.

Pasal 183

Tim juri Lomba Cipta Menu B2SAmelaksanakan rapat tim dan menyusun Juklak Lomba Cipta Menu B2SA.

- 32-

Pasal 184

Kasi Konsumsi Pangan menyusun konsep undangan tehnical meeting peserta Lomba

Cipta Menu B2SA, mengoreksi naskah Juklak Lomba Cipta Menu B2SAdan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 185

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menelaah konsep undangan tehnical meeting peserta Lomba Cipta Menu B2SAserta menyempurnakan naskah Juklak Lomba

Cipta Menu B2SA, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 186

Kadis memeriksa dan menandatangani undangan tehnical meeting peserta Lomba

Cipta Menu B2SAdan Juklak Lomba Cipta Menu B2SA.

Pasal 187

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat undangan tehnical meeting peserta Lomba Cipta Menu B2SAdan mengirim ke peserta di13 (tiga belas)Kabupaten/Kota.

Pasal 188

(1) Tim juri lomba cipta menu B2SA melaksanakan tehnical meeting dengan peserta Lomba Cipta Menu B2SA.

(2) Tim juri Lomba Cipta Menu B2SA melaksanakan Lomba Cipta Menu B2SA.

(3) Tim juri Lomba Cipta Menu B2SA melakukan penilaian terhadap peserta Lomba Cipta Menu B2SA.

(4) Tim juri Lomba Cipta Menu B2SA melaksanakan rapat untuk menetukan pemenang Lomba Cipta Menu B2SA.

(1) Tim juri Lomba Cipta Menu B2SA menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba

Cipta Menu B2SA.

Pasal 189

Kasi Konsumsi Pangan menyusun draft laporan Lomba Cipta Menu B2SA dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 190

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menyempurnakan draft laporan Lomba Cipta Menu B2SA, memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 191

Kadis memeriksa dan menandatangani laporan Lomba Cipta Menu B2SA.

Pasal 192

Kasi Konsumsi Pangan mencetak dan menggandakan membubuhkan stempel basah

pada naskah laporan Lomba Cipta Menu B2SA.

- 33-

Pasal 193

Format SOP Lomba Cipta Menu B2SA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempatbelas SOP Lomba Pekarangan KRPL

Pasal 194

(1) Kasi Konsumsi Pangan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan lomba pekarangan KRPL.

(2) Kasi Konsumsi Pangan membuat konsep surat permintaan usulan nama anggota tim juri lomba pekarangan KRPL yang beranggotakan lintas instansi dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 195

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menelaah konsep surat permintaan usulan nama anggota tim juri lomba pekarangan KRPL, memberi paraf,dan meneruskan ke

Kadis Ketahanan Pangan. Pasal 196

Kadis memeriksa dan menandatangani surat permintaan usulan nama anggota tim juri lomba pekarangan KRPL.

Pasal 197

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal dan stempel pada surat permintaan usulan nama anggota tim juri lomba pekarangan KRPL serta mengirim ke

dinas/instansi terkait.

(2) Subbag Umpeg menerima balasan dari dinas/instansi terkait tentang nama-nama anggota tim juri lomba pekarangan KRPL.

Pasal 198

Kasi Konsumsi Pangan membuat konsep Keputusan tim juri lomba pekarangan KRPL dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 199

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menelaah konsep Keputusan tim juri lomba

pekarangan KRPL, memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 200

Kadis memeriksa dan menandatangani SK tim juri lomba pekarangan KRPL.

Pasal 201

Kasi Konsumsi Pangan membuat konsep surat undangan rapat tim juri lomba pekarangan KRPL dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

- 34-

Pasal 202

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menelaah konsep surat undangan rapat tim

juri lomba pekarangan KRPL, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 203

Kadis memeriksa dan menandatangani surat undangan rapat tim juri lomba pekarangan KRPL.

Pasal 204

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal dan stempel pada surat undangan rapat tim juri lomba pekarangan KRPL serta mengirim ke dinas/instansi terkait.

Pasal 205

(1) Tim juri lomba pekarangan KRPL melaksanakan rapat tim juri lomba pekarangan

KRPL serta menyusun kuesioner lomba pekarangan KRPL.

(2) Tim juri lomba pekarangan KRPL melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka penilaian lomba pekarangan KRPL di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

(3) Tim juri lomba pekarangan KRPL melaksanakan rapat penentuan pemenang lomba pekarangan KRPL

Pasal 206

Kasi Konsumsi Pangan menyusun konsep Keputusan pemenang lomba pekarangan KRPL dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 207

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan mengoreksi konsep Keputusanpemenang lomba pekarangan KRPL, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan

Pangan.

Pasal 208

(1) Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan pemenang lomba pekarangan

KRPL.

(2) Kadis mengumumkan dan menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba pekarangan KRPL.

Pasal 209

Kasi Konsumsi Pangan menyusun draft laporan kegiatan lomba pekarangan KRPL dan menyerahkan ke Kabid Konsumsi Pangan.

Pasal 210

Kabid Konsumsi Pangan menerima dan menyempurnakan draft laporan kegiatan lomba pekarangan KRPL, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan

Pangan.

- 35-

Pasal 211

Kadis memeriksa dan menandatangani laporan kegiatan lomba pekarangan KRPL.

Pasal 212

Kasi Konsumsi Pangan mencetak dan menggandakan serta membubuhkan stempel

basah pada naskah laporan kegiatan lomba pekarangan KRPL.

Pasal 213

Format SOP Lomba Pekarangan KRPLsebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelimabelas SOPPengambilan Contoh Pangan Segar

Pasal 214

(1) Kasi Pengawasan Pangan menyusun jadwal kegiatan pengambilan contoh pangan

segar Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Kasi Pengawasan Pangan membuat konsep surat tugas tim pengambil contoh

pangan segar dan menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 215

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menelaah konsep surat tugas Tim PPCmemberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 216

Kadis memeriksa dan menandatangani surat tugas Tim PPC.

Pasal 217

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat tugas Tim PPC dan

menyerahkan ke anggota tim.

Pasal 218

(1) Tim PPC melaksanakan rapat tim pengambil contoh pangan segar.

(2) Tim PPC membuat detail rencana pengambilan contoh pangan segar

(menetapkan produk, membuat sampling plan, menetapkan metode pengambilan contoh, menyiapkan sarana pengambilan contoh, dan lain-lain).

(3) Tim PPC melakukan pengambilan contoh pangan segar di lapangan.

(4) Tim PPC membuat berita acara pengambilan contoh pangan segar.

(5) Tim PPC mengkonfirmasi data pendukung terkait kegiatan pengambilan contoh

pangan segar.

(6) Tim PPC melakukan penanganan dan pengemasan contoh pangan segar.

(7) Tim PPC mendistribusikan unit contoh pangan segar yang diambil sebagai sampel ke laboratorium uji.

- 36-

Pasal 219

Subbag Umpeg menerima dokumen hasil pengujian sampel pengambilan contoh

pangan segar.

Pasal 220

Kasi Pengawasan Pangan mengolah dan menganalisis data menjadi draft laporan

pengambilan contoh pangan segar dan menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 221

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menyempurnakan draft laporan

pengambilan contoh pangan segar, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 222

Kadis memeriksa dan menandatangani laporan kegiatan pengambilan contoh

pangan segar.

Pasal 223

Kasi Pengawasan Pangan mencetak dan menggandakan laporan serta

membubuhkan stempel basah pada naskah laporan kegiatan pengambilan contoh pangan segar pada kegiatan pengambilan contoh pangan segar.

Pasal 224

Format SOP Pengambilan Contoh Pangan Segar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

Bagian Keenambelas

SOPPengawasan Keamanan Pangan Segar

Pasal 225

(1) Kasi Pengawasan Pangan menyusun jadwal kegiatan pengawasan pangan segar

Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Kasi Pengawasan Pangan membuat konsep pedoman umum pengawasan pangan

segar dan konsep Keputusantim pengawas keamanan pangan segar serta menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 226

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menelaah konsep pedoman umum dan konsep Keputusan tim pengawas keamanan pangan segar, memberi paraf,dan


Pasal 227

Kadis memeriksa dan menandatangani konsep pedoman umum dan konsep

Keputusan tim pengawas keamanan pangan segar.

- 37-

Pasal 228

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada Keputusan tim pengawas

keamanan pangan segar serta menyerahkan ke anggota tim.

Pasal 229

(1) Kasi Pengawasan Pangan mencetak dan menggandakan pedoman umum

pengawasan keamanan pangan segar.

(2) Kasi Pengawasan Pangan membuat draft surat tugas tim pengawasan keamanan

pangan segar dan menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 230

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menelaah draft surat tugas tim pengawas keamanan pangan segar, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis.

Pasal 231

Kadis memeriksa dan menandatangani surat tugas tim pengawas keamanan pangan segar.

Pasal 232

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat tugas tim pengawas keamanan pangan segar dan menyerahkan ke anggota tim.

Pasal 233

Tim Pengawas Keamanan Pangan Segar melakukan pengawasan keamanan pangan segar.

Pasal 234

Kasi Pengawasan Pangan membuat draft laporan pengawasan keamanan pangan

segar dan menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 235

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menyempurnakan draft laporan

pengawasan keamanan pangan segar, memberi paraf serta meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 236

Kadis memeriksa dan menandatangani laporan kegiatan pengawasan keamanan

pangan segar.

Pasal 237

Kasi Pengawasan Pangan mencetak dan menggandakanmembubuhkan stempel

basah pada naskah laporan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

- 38-

Pasal 238

Format SOP Pengawasan Keamanan Pangan Segar sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuhbelas

SOPPenanganan Pengaduan Keamanan Pangan Segar

Pasal 239

Masyarakat umum atau pemohon mengirim surat pengaduan keamanan pangan segar ke Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 240

Subbag Umpeg menerima dan membukukan surat pengaduankeamanan pangan

segar dari pemohon ke surat masuk serta menyerahkan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 241

Kadis menerima surat pengaduan keamanan pangan segar dan mendisposisi ke

Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 242

Kabid Keamanan Pangan menerima disposisi surat pengaduan keamanan pangan segar dari Kadis dan mendisposisikan ke Kasi Kelembagaan Pangan.

Pasal 243

(1) Kasi Kelembagaan Pangan menerima disposisi surat pengaduan keamanan

pangan segar dari Kabid Keamanan Pangan.

(2) Kasi Kelembagaan Pangan membuat konsep surat tugas tim pengawas keamanan pangan segar dan meneruskan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 244

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menyempurnakan draft surat tugas tim

pengawas keamanan pangan segar, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis.

Pasal 245

Kadis memeriksa dan menandatangani surat tugas tim pengawas keamanan pangan segar.

Pasal 246

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel pada surat tugas tim pengawas keamanan pangan segar dan menyerahkan ke anggota tim.

Pasal 247

(1) Tim pengawas keamanan pangan menerima surat tugas tim pengawas keamanan pangan segar.

- 39-

(2) Tim pengawas keamanan pangan melakukan perjalanan dinas ke lokasi yang diadukan dan melakukan pengecekkan perihal syarat teknis yang berlaku serta memberi saran/masukan dan mediasi.

(3) Tim pengawas keamanan pangan membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 248

Kasi Kelembagaan Pangan membuat konsep surat balasan pengaduan yang

ditujukan kepada terlapor dengan tembusan ke instansi terkait denganmelampirkan hasil pemeriksaan lapangan dan menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 249

Kabid Keamanan Pangan menerima dan mengoreksi draft surat balasan pengaduan keamanan pangan segar, memberi paraf dan meneruskan ke Kadis Ketahanan

Pangan.

Pasal 250

Kadis memeriksa dan menandatangani surat balasan pengaduan keamanan pangan segar.

Pasal 251

Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal, dan stempel dan selanjutnya membukukan surat balasan pengaduan keamanan pangan segar serta mengirim surat balasan pengaduan keamanan pangan segar ke pemohon.

Pasal 252

Pemohon menerima surat balasan pengaduan keamanan pangan segar.

Pasal 253

Format SOP Penanganan Pengaduan Keamanan Pangan Segar sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapanbelas

SOP Pemberian Sertifikat Prima dan Nomor Registrasi PSAT

Pasal 254

(1) Kasi Kelembagaan Pangan menyusun jadwal kegiatan pemberian sertifikat prima

dan nomor registrasi PSAT.

(2) Kasi Kelembagaan Pangan membuat konsep surat permintaan usulan nama anggota tim OKKPD yang beranggotakan lintas instansi dan menyerahkan ke

Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 255

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menelaah konsep surat permintaan usulan

nama anggota tim OKKPD, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

- 40-

Pasal 256


OKKPD.

Pasal 257


usulan nama anggota tim OKKPD dan mengirim ke dinas/instansi terkait.

(2) Subbag Umpeg menerima balasan dari dinas/instansi terkait tentang nama-

nama anggota tim OKKPD.

Pasal 258

Kasi Kelembagaan Pangan membuat konsep Keputusan tim OKKPD dan menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 259

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menelaah konsep Keputusan tim OKKPD, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 260

Kadis memeriksa dan menandatangani Keputusan tim OKKPD.

Pasal 261

(1) Subbag Umpeg memberi nomor, tanggal dan stempel pada Keputusan tim

OKKPD serta mengirim ke anggota tim OKKPD.

(2) Subbag Umpeg menerima dokumen permohonan sertifikasi dan/atau registrasi PSAT dari pemohon dan menyerahkan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 262

Kadis menerima dokumen permohonan sertifikasi dan/atau registrasi PSAT dan

mendisposisi ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 263

Kabid Keamanan Pangan menerima disposisi permohonan sertifikasi dan/atau registrasi PSAT dari Kadis dan menyerahkan ke Kasi Kelembagaan Pangan.

Pasal 264

(1) Kasi Kelembagaan Pangan menerima dan mencatat permohonan sertifikasi

dan/atau registrasi PSAT.

(2) Kasi Kembagaan Pangan melakukan audit kelengkapan dokumen permohonan sertifikasi dan/atau registrasi PSAT.

(3) Kasi Kelembagaan Pangan membuat konsep surat tugas tim audit lapang dan PPC sebagai bagian dari tim OKKPD dan menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

- 41-

Pasal 265

Kabid Keamanan Pangan menerima dan menelaah konsep surat tugas Tim Audit

Lapang dan Tim PPC, memberi paraf,dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 266

Kadis memeriksa dan menandatangani surat tugas Tim Audit Lapang dan Tim PPC.

Pasal 267

(1) Tim OKKPD melaksanakan audit lapang.

(2) Tim OKKPD melakukan pengambilan contoh untuk pengujian laboratorium.

(3) Tim OKKPD mengirim sampel yang telah diambil ke laboratorium.

(4) Tim OKKPD menerima hasil uji sampel dari laboratorium.

(5) Tim OKKPD menyusun laporan hasil audit lapang.

(6) Tim OKKPD melaksanakan rapat untuk membahas hasil penilaian.

(7) Tim OKKPD memberi rekomendasi apakah permohonan sertifikasi dan/atau registrasi diterima atau ditolak.

Pasal 268

(1) Kasi Kelembagaan Pangan membuat konsep surat pemberitahuan penolakan usulan permohonan sertifikasi dan/atau registrasiterhadap pemohon yang tidak memenuhi syarat dan meneruskan ke Kabid dan Kadis.

(2) Kasi Kelembagaan Pangan mengirim surat pemberitahuan penolakan usulan permohonan sertifikasi dan/atau registrasiterhadap pemohon yang tidak

memenuhi syarat.

(3) Kasi Kelembagaan Pangan membuat konsep sertifikat untuk calon penerima sertifikat Prima tiga (P-3) atau Prima dua (P-2)dan/atau nomor registrasi PSAT

dan menyerahkan ke Kabid Keamanan Pangan.

Pasal 269

Kabid Keamanan Pangan menerima dan mengoreksi konsep sertifikat calon penerima sertifikat Prima tiga (P-3) atau Prima dua (P-2)dan/atau nomor registrasi PSAT dan meneruskan ke Kadis Ketahanan Pangan.

Pasal 270

Kadis memeriksa dan menandatangani sertifikat calon penerima sertifikat Prima tiga (P-3) atau Prima dua (P-2)dan/atau nomor registrasi PSAT.

Pasal 271

Subbag Umpeg memberi tanggal, nomor dan membubuhkan stempel basah pada sertifikat Prima tiga (P-3) atau Prima dua (P-2)dan/atau nomor registrasi PSAT.

Pasal 272

Kadis menyerahkan sertifikat Prima 3 atau Prima 2 dan/atau nomor registrasi PSAT ke pemohon.

- 42-

Pasal 273

Kasi Kelembagaan Pangan menyusun konsep laporan kegiatan pemberian sertifikat prima dan/atau nomor registrasi PSAT dan menyerahkan ke Kabid Keamanan

Pangan.

Pasal 274

Kabid Keamanan Pangan menerima dan mengoreksi konsep laporan kegiatan pemberian sertifikat prima dan/atau nomor registrasi PSAT, memberi paraf,dan

meneruskan ke Kadis.

Pasal 275

Kadis memeriksa dan menandatangani laporan kegiatan pemberian sertifikat prima dan/atau nomor registrasi PSAT.

Pasal 276

(1) Kasi Kelembagaan Pangan mencetak dan menggandakan serta membubuhkan stempel basah pada laporan kegiatan pemberian sertifikat prima dan/atau

nomor registrasi PSAT.

(2) Kasi Ketersediaan Pangan menyampaikan laporan kegiatan pemberian sertifikat

prima dan/atau nomor registrasi PSAT ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) di Jakarta.

Pasal 277

Format SOP Pemberian Sertifikat Prima dan Nomor Registrasi PSAT sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 278

(1) Setiap petugas pelaksana SOP pada Dinas, wajib menguasai, memahami, dan

melaksanakan prinsip umum layanan terpadu.

(2) Setiap petugas pelaksana SOP pada Dinas Ketahanan Pangan, wajib

membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

(3) Setiap petugas pelaksana SOP pada Dinas Ketahanan Pangan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama secara optimal dalam upaya

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

(4) Setiap petugas yang terlibat dalam pelaksanaan SOPpada Dinas, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 279

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SOPpada Dinas, dipandang perlu

menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

- 43-

(2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus pada Dinas secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap pelaksanaan

maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 280

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 20 September 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 80

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATANjdih.kalselprov.go.id/uploads/Pergub Kalsel/PERGUB NOMOR 080 Tahun... · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN ... Penyusunan

Documents