- 1 - PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 - 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, professional, berkarakter, berintegritas, bersinergitas, andal, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai- nilai dasar dan kode etik aparatur Negara, perlu melakukan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018- 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
72
Embed
PERATURAN GUBERNUR BANTEN PEMERINTAH PROVINSI … · Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 - 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata
kelola pemerintahan yang baik, professional,
berkarakter, berintegritas, bersinergitas, andal,
berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-
nilai dasar dan kode etik aparatur Negara, perlu
melakukan reformasi birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-
2022;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan
Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011, tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
- 3 -
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017-2022;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2018-2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8. Grand Design Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat GDRB adalah
rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi
nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. Road Map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang
mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta
kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
10. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah
bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang
disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan
rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke
- 4 -
tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun
yang jelas;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah yang Penyusunannya Berpedoman Kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN).
Pasal 2
(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan
maksud sebagai petunjuk/arah dalam mengintegrasikan seluruh
rencana dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program/kegiatan
Perangkat Daerah.
(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan
tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien,
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
BAB II
RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 3
(1) Ruang lingkup RMRB Pemerintah Daerah, tersusun dalam bentuk
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri
atas:
a. Ringkasan Eksekutif;
b. BAB I Pendahuluan;
1. Latar Belakang;
2. Tujuan Penyusunan Road Map;
3. Ruang Lingkup; dan
4. Dasar Hukum. c. BAB II Gambaran Umum Birokrasi;
1. Kondisi Saat Ini; dan
2. Permasalahan Reformasi Birokrasi .
d. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi;
1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi;
2. Sasaran Reformasi Birokrasi;
3. Program Reformasi Birokrasi; dan
4. Rencana Aksi.
e. BAB IV Monitoring dan Evaluasi; dan
- 5 -
f. BAB V Penutup.
(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 April 2018
GUBERNUR BANTEN,
ttd
WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd
RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010
- 6 -
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2022
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH TAHUN 2018-2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good govermance),
pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi melalui
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 yang tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010, dengan tujuan yaitu
“untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan
karakteritik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode
etika aparatur negara”.
Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah menargetkan Indonesia
memiliki pemerintah yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut,
pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama
dalam pembangunan nasional. Reformasi birokrasi dipandang sebagai
sebuah instrumen kebijakan yang ditandai gemuknya organisasi
pemerintahan, adanya tumpang tindih berbagai peraturan perundang-
undangan, rendahnya produktifitas, dan kinerja aparatur akibat masih
Pemerintah Daerah nilai CC, dan ditingkatkan pada tahun
berikutnya menjadi nilai B.
2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan
Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan, yaitu pelayanan Rumah
Sakit Umum Daerah yang sangat stategis dan memerlukan jangka
waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.
Jenis pelayanan pada sektor ini menjadi prioritas untuk ditingkatkan
kualitas pelayanannya adalah:
1) Peningkatan sumber daya aparatur rumah sakit umum daerah;
2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; dan
3) Peningkatan mekanisme pelayanan.
3. Quick Wins
Quick Wins merupakan inisiatif yang mudah dan cepat dalam
merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya segera dapat
dirasakan. Quick Wins diprioritaskan pada program/kegiatan
Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan inovasi peningkatan
- 37 -
kualitas pelayanan publik dan pembenahan manajemen pemerintahan.
Quick Wins yang dicanangkan sebagai bagian dari upaya pencapaian
sasaran Reformasi Birokrasi dari Pemerintah Provinsi Banten adalah:
1. Program Penerimaan Siswa Baru secara Online dan pindahan
sekolah lewat E-mutasi; dan
2. E-Government Provinsi Banten dengan Pengembangan Sistem
informasi Kinerja Aparatur (SIKAP).
3.2 Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Berdasarkan fokus perubahan sebagaimana yang telah
diuraikan diatas, sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Banten dapat ditentukan beserta indikator dan program untuk 5
(lima) tahun ke depan sebagai berikut :
No Sasaran Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Indikator Program
1 2 3 4
1. Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Terwujudnya Peningkatan
Kinerja, Kualitas,
Kreatifitas dan
Pembentukan Pedoman
Pengembangan Budaya
Kerja
Prosentase
Perangkat
Daerahyang telah
membentuk dan
memanfaatkan
pedoman
pengembangan
budaya kerja
Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
2. Area Penataan Kelembagaan
a. Terbentuknya
kelembagaanPerangkat
Daerah
Prosentase
Penataan Ulang
Perangkat
Daerahdan
Prosentase
evaluasi UPT
Program
PenataanKelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
b. Tersusunnya Penataan
Analisa dan Formasi
Jabatan Perangkat
Daerah
1. Prosentase
Perangkat
Daerahyang
telah menyusun
analisa jabatan,
analisa beban
kerja dan
Uraian Tugas
Pada Perangkat
Daerah
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
- 38 -
2. Prosentase UPT
yang telah
menyusun
analisa jabatan,
analisa beban
kerja dan
Uraian Tugas
sesuai
peraturan
perundang-
undangan
c. Terwujudnya pedoman
standar kompetensi
jabatan, baik jabatan
pimpinan tinggi, jabatan
administratif, maupun
jabatan fungsional,
sesuai denganketentuan
peraturan perundang-
undangan Aparatur Sipil
Negara
Prosentase
Perangkat
Daerahdan
UPTyang telah
menyusun
standar
kompetensi
jabatan dan pola
karir
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
3. Area Penataan Ketatalaksanaan
a. Terbentuknya sistem
administrasi dan
manajemen surat
elektronik/tata naskah
dinas sehingga
mempercepat proses
persuratan dan
pengadministrasian
Prosentase
Perangkat
Daerahdan UPT
yang telah
menerapkan
sistem
administrasi dan
manajemen tata
naskah dinas
Program Penyusunan
Kebijakan
Ketalaksanaan
b. Terbentuk dan
digunakannya SOP,
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan,
antara lain ketentuan
SPIP, Pelayanan Publik,
Keterbukaan Informasi,
Kearsipan, dan
Pemerintahan Daerah.
Prosentase
Perangkat
Daerahdan
UPTyang telah
menyusun SOP
sesuai ketentuan
Program Penyusunan
Kebijakan
Ketalaksanaan
- 39 -
4. Area Penataan Hukum
a. Terbentuknya kebijakan
dan prosedur ”Executive
Review” terhadap produk
hukum daerah, baik dari
lingkungan Pemerintah
Provinsi maupun dari
pemda kabupaten dan
kota, secara transparan,
akuntabel, efektif, dan
efisien, yang
menyediakan draft dan
hasil ”Executive Review”–
nya dalam sistem
informasi Pemerintah
provinsi berbasis website
waktu klarifikasi
dan evaluasi
produk hukum
Daerah Kabupaten/
Kota
Peningkatan Kesadaran
dan Pengembangan
Produk Hukum dan HAM
b. Meningkatnya efektifitas
dan kualitas pelayanan
bantuan hukum kepada
warga masyarakat
miskin yang sedang
bermasalah dengan
hukum, dan pegawai
ASN yang dihadapkan
dengan masalah hukum
dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya,
melalui pembentukan
unit layanan bantuan
hukum, sesuai
peraturan perundang-
undangan Bantuan
Hukum
Prosentase
ketepatan waktu
pemberian
bantuan /
pertimbangan
hukum
Peningkatan
Kesadaran dan
Pengembangan
Produk Hukum dan
HAM
5. Area Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur
a. Terpenuhinya
penempatan pegawai
sesuai dengan
kebutuhan dan
kompetensinya
Prosentase
pegawai ASN yang
ditempatkan
sesuai kebutuhan
dan kompetensi
Program
Penyelenggaraan
Pelayanan
Manajemen
Aparatur
- 40 -
b. Meningkatnya
kedisiplinan dan kinerja
pegawai ASN melalui
penggunaan “E-Absent”
Prosentase tingkat
kehadiran pegawai
ASN
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
c. Terbentuknya sistem
“reward and
punishment”(termasuk
penerapan tunjangan
kinerja, penghargaan,
dan sanksi
administratif) berdasar
hasil penilaian kinerja
dan perilaku kerja
pegawai ASN secara
jelas, terukur dan
berkeadilan, yang
disediakan oleh sistem
informasi database
kepegawaian ASN yang
terintegrasi, sebagai
pelaksanaan sistem
merit
Prosentase capaian
rata-rata kumulatif
atas sasaran kerja
pegawai dan
perilaku kerja dari
pegawai ASN
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
d. Terbentuknya kebijakan
pengisian dan
penyampaian LHKPN
bagi Gubernur, Wakil
Gubernur, dan Pejabat
Eselo I, Eselon II, Eselon
III dan Eselon IV
Provinsi Banten
Prosentase Pejabat
Negara dalam
pengisian LHKPN
ProgramPencegahan
Korupsi
6. Area Penguatan Pengawasan
a. Tersusunnya kebijakan
sistem dan prosedur
pembinaan dan
pengawasan sebagai
pedoman pelaksanaan
tugas serta peningkatan
SDM APIP baik dari
kualitas maupun
kuantitas untuk
mencapai peingkatan
Leveling Kapabilitas APIP
Capaian Leveling
Kapabilitas APIP
Program Pembinaan
dan Pengawasan
Pembangunan
- 41 -
b. Terciptanya
lingkungan
pengendalian yang
kondusif, maupun
melakukan kegiatan
pengendalian dengan
sistem informasi dan
komunikasi yang
efektif serta mampu
melakukan
pemantauan yang
berkelanjutan dan
melaksanakan
evaluasi terpisah
Capaian
Leveling
Maturitas SPIP
Program Pembinaan dan
Pengawasan
Pembangunan
c. Terselenggaranya
Pemerintah Daerah
yang akuntabel
Nilai SAKIP Program Pembinaan dan
Pengawasan
Pembangunan
d. Terselenggaranya
pengawalan terhadap
penyelenggaraan
pemerintah daerah
melalui kegiatan
pembinaan dan
pengawasan bidang
pendapatan, belanja
modal dan BMD, belanja
barang/jasa, bantuan
keuangan daerah,
kegiatan pencegahan
pemberantasan korupsi
serta pemantauan dan
tindaklanjut hasil
pembinaan dan
pengawasan untuk
mencapai opini WTP
dalam pengelolaan
keuangan
Opini Laporan
Keuangan Program Pencegahan
Korupsi
- 42 -
7. Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
a. Tersusunnya LAKIP
(Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)
Prosentase
Perangkat
Daerah dan UPT
berpredikat B
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
b. Terbentuk dan
beroperasinya
mekanisme monitoring
dan evaluasi untuk
perbaikan dan
pemutakhiran LAKIP
Prosentase
Perangkat
Daerahyang
dibina dan
dievaluasi dalam
penyusunan dan
pemutakhiran
LAKIP
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat
Terhadap Kinerja
Penyelenggara
Pelayanan Publik
Persentase Capaian
Kepuasan
Masyarakat
Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
b. Terwujudnya SPM
sebagai prioritas dalam
perencanaan dan
penganggaran
Prosentase
Perangkat
Daerahyang telah
dibina dan
dievaluasi dalam
penyusunan SPM.
Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
c. Terbentuknya evaluasi
kinerja unit pelayanan
publik secara berkala
melalui pelaksanaan
Survei Kepuasan
Masyarakat.
Prosentase
Perangkat
Daerahdan
UPTyang telah
dievaluasi kinerja
pelayanan
publiknya
Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
d. Terwujudnya kompetisi
inovasi pelayanan
publik dalam rangka
menggiatkan kreatifitas
dan produktifitas unit
penyelenggarapelayana
n publiksecara berkala,
sebagai upaya
meningkatkan indeks
kepuasan masyarakat
dari unit pelayanan
publik.
Prosentase unit
penyelenggara/
pelaksana
pelayanan publik
yang telah
dievaluasi dalam
merumuskan dan
melaksanakan
inovasi pelayanan
publik
Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
- 43 -
e. Terbentuknya sistem
penanganan pengaduan,
keluhan, saran dan
masukan yang efektif
dan responsif ditingkat
PERANGKAT
DAERAH/UPT secara
Online.
Prosentase
tindaklanjut
pengaduan
masyarakat
Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
f. Meningkatnya
pengembangan informasi
komunikasi publik dan
pengelolaan e-govermant
berserta infrastuktur
pendukungnya dalam
penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan
Prosentase capaian
tersediaan perangkat
teknologi informatika
Program pengembangan
dan pendayagunaan
teknologi informasi dan
komunikasi publik
Capaian jumlah
transaksi data dalam
setiap aplikasi
Program pengembangan
dan pendayagunaan
teknologi informasi dan
komunikasi publik
Capaian jumlah
kegiatan pengelolaan
e-govermant
Program pengembangan
dan pendayagunaan
teknologi informasi dan
komunikasi publik
Capaian prosentasi
realisasi 10 blue print
rencana induk
komunikasi
Program pengembangan
dan pendayagunaan
teknologi informasi dan
komunikasi publik
Capaian prosentase
peningkatan
pelayanan dalam
peenyebarluasan
informasi
pembangunan
Program pengembangan
dan pendayagunaan
teknologi informasi dan
komunikasi publik
- 44 -
Capaian presentasi
kinerja persandian
statistik dan layanan
pengadaan
Program peningkatan
tata kelola pemerintahan
g. Meningkatnya pelayanan
perizinan
Capaian presentasi
Penerbitan Izin
Program peningkatan
iklim investasi dan
realisasi investasi
Quick Wins / Inovasi
1 Program Penerimaan
Siswa Baru secara
Online dan pindahan
sekolah lewat E-mutasi
Indek Kepuasan
Masyarakat
Program Pendidikan
Menengah pada Dinas
Pendidikan
2 E-Government Provinsi
Banten dengan
Pengembangan Sistem
informasi Kinerja
Aparatur (SIKAP)
Persentase Kinerja
Aparatur
Program
Pengembangan
Pegawai pada Badan
Kepegawaian Daerah
Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi
1 Tercapainya indikator
yang optimal dari setiap
Sasaran Perubahan
Reformasi Birokrasi,
beserta Program,
Kegiatan dan target
waktu pencapaiannya,
yang
dipertanggungjawabkan
sebagai bagian dari
Laporan KinerjaInstansi
Pemerintah dan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
Prosentase capaian
Reformasi
Birokrasi
Program Penataan
Ketalaksanaan dan
Pelayanan Publik
3.3 Rencana Aksi
Sebagai panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan
peta jalan yang jelas dan terarah, rencana program/kegiatan yang
akan dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat
dilihat dalam Matrik Rencana Aksi berikut:
- 45 -
MATRIKS RENCANA AKSI
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. AREA KELEMBAGAAN ATAU ORGANISASI
a. Terbentuknya Kelembagaan Perangkat Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase Penataan Ulang Perangkat Daerah dan Prosentase evaluasi UPT
100
100
100
100
100
Biro Organisasi
b. Terbentuknya kelembagaan Perangkat Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Penataan Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Penataan Ulang Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
100
100
100
100
100
Biro Organisasi
- 46 -
Program
Kegiatan
Indikator Waktu Pencapaian
Perangkat Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
c. Terbentuknya kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kabupaten/Kota
1. Terbentuknya
Kelembagaan
Organisasi Perangkat
daerah Kabupaten/Kota yang Efektif,
Efisien dan Akuntabel
100
100
100
100
100
Biro Organisasi
2. Terbentuknya
Kelembagaan UPTD Kabupaten/Kota yang Efektif,
Efisien dan Akuntabel
100
100
100
100
100
Biro Organisasi
- 47 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. AREA KETATALAKSANAAN
a. Terbentuknya Sistem Administrasi Dan Manajemen Surat Elektronik/Tata Naskah Dinas Sehingga
Mempercepat Proses Persuratan dan Pengadministrasian Program Penyusunan Kebijakan
Ketatalaksanaan
Standardisasi Sistem Informasi danMuatan TIK
Prosentase Perangkat Daerah dan UPT yang
telah menerapkan
sistem administrasi dan manajemen tata
naskah dinas
50
75
100
100
100
Biro Organisasi
b. Terbentuk dan digunakannya SOP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain
ketentuan SPIP, Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi, Kearsipan, dan Pemerintahan Daerah.
Program Penyususnan
Kebijakan Ketatalaksanaan
Pengembangan
Infrastruktur Jaringan TIK
Perangkat Daerah dan UPT yang telah
menyusun SOP sesuai
ketentuan
50
75
100
100
100
Biro Organisasi
- 48 -
Program
Kegiatan
Indikator Waktu Pencapaian
Perangkat Daerah PJ
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
c. Terbentuknya sistem “reward and punishment” (termasuk penerapan tunjangan kinerja,
penghargaan, dan sanksi administratif) berdasar hasil penilaian kinerja dan perilaku kerja pegawai
ASN secara jelas, terukur dan berkeadilan, yang disediakan oleh sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi, sebagai pelaksanaan sistem merit
Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase
capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja dari
pegawai ASN
100
100
100
100
100
Badan
Kepegawaian Daerah
d. Terbentuknya Kebijakan Pengisian dan Penyampaian LHKPN bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat
Eselo II, Eselon III dan Eselon IV Provinsi Banten
Program
Pencegahan Korupsi
Penatausahaan
Kepegawaian Daerah
Prosentase
Pejabat Negara dalam pengisian
LHKPN
100
100
100
100
100
Badan Kepegawaian
Daerah
- 49 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
e. Terlaksananya Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Barang Medis Rumah Sakit
Program
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan
Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Prosentase
Pengadaan Sarana dan Prasarana Barang
Medis
70
75
80
85
90
RSUD BANTEN
f. Terlaksananya Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Barang Non Medis Rumah Sakit
Program
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan
Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Prosentase
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Barang Non Medis
70
75
80
85
90
RSUD BANTEN
- 50 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
g. Terlaksananya Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana RS yang Atraktif
Program Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan
Peningkatan Jumlah Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit
yang Atraktif
Prosentase Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Rumah Sakit untuk menjadi Rumah
Sakit Rujukan Regional danRumah Sakit.
50
70
80
90
100
RSUD BANTEN
- 51 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. AREA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
a. Terpenuhinya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya
Program Penyelenggaraan
Pelayanan Manajemen Aparatur
Pengembangan
Jabatan Fungsional, Pengangkatan
Jabatan Tinggi dan Administrasi
Prosentase
pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan
dan kompetensi
100
100
100
100
100
Badan
Kepegawaian Daerah
b. Meningkatnya Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai ASN Melalui Penggunaan “E-Absent”
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penerapan
Disiplin Pegawai
ASN Melalui E-
Absent
Prosentase tingkat kehadiran pegawai
ASN
100
100
100
100
100
Badan Kepegawaian
Daerah
- 52 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. AREA PERUNDANG-UNDANGAN
a. Terbentuknya kebijakan dan prosedur ”Executive Review” terhadap produk hukum daerah, baik dari lingkungan
Pemprov maupun dari pemda kabupaten dan kota, secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, yang
menyediakan draft dan hasil ”Executive Review”–nya dalam sistem informasi Pemprov berbasis website.
Peningkatan
Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum
dan HAM
Fasilitasi
Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
Prosentase ketepatan waktu
klarifikasi dan evaluasi produk hukum Daerah
Kabupaten/ Kota
100
100
100
100
100
Biro Hukum
- 53 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. AREA PENGAWASAN
a. Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas serta peningkatan SDM APIP baik dari kualitas maupun kuantitas untuk mencapai peingkatan Leveling Kapabilitas APIP
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pembangunan
Peningkatan SDM
Capaian Leveling
Kapabilitas APIP
Level 2
Level 3
Level 3
Level
3
Level 3
Inspektorat
b. Terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif, maupun melakukan kegiatan pengendalian dengan sistem
informasi dan komunikasi yang efektif serta mampu melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan
melaksanakan evaluasi terpisah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan
Pengendalian dengan Sistem
Komunikasi yang efektif
Capaian Leveling
Maturitas SPIP
Level 2
Level 3
Level 3
Level 4
Level 4
Inspektorat
- 54 -
Program
Kegiatan
Indikator Waktu Pencapaian
Perangkat Daerah PJ
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
c. Terselenggaranya Pemerintah Daerah yang Akuntabel
Program Pembinaan dan Pengawasan
Pembangunan
Terselenggaranya Pemerintah
yang Akuntabel
Nilai SAKIP
BB
A
A
A
A
Inspektorat
d. Terselenggaranya pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan dan
pengawasan bidang pendapatan, belanja modal dan BMD, belanja barang/jasa, bantuan keuangan daerah, kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi serta pemantauan dan tindaklanjut hasil pembinaan dan
pengawasan untuk mencapai opini WTP dalam pengelolaan keuangan
Program
Pencegahan Korupsi
Program
Pencegahan Korupsi
Opini Laporan
Keuangan
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Inspektorat
- 55 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. AREA AKUNTABILITAS KINERJA
a. Tersusunnya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Laporan akuntabilitas
Kinerja dan instansi pemerintah
Provinsi Banten
Prosentase Perangkat Daerah
dan UPT berpredikat B
B
B
BB
A
AA
Biro Organisasi
b. Terbentuk dan beroperasinya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dan pemutakhiran
LAKIP
Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Peningkatan
akuntabilitas Kinerja Instansi
Daerah
Prosentase Perangkat
Daerah yang dibina dan dievaluasi
dalam penyusunan
dan pemutakhiran LAKIP
60
65
75
90
100
Biro Biro Organisasi
- 56 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. AREA PELAYANAN PUBLIK
a. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat
Persentase Capaian
Kepuasan Masyarakat
20
40
60
80
100
Biro Organisasi
b. Terwujudnya SPM sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran
Program Tata Kelola Pemerintahan
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Tercapainya
Laporan Akuntabilitas Kegiatan 100%
98
98
99
99
100
DPMPTSP
- 57 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
c. Terbentuknya Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Secara Berkala Melalui Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat.
Penataan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Pembinaan dan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Prosentase
Perangkat Daerah dan
UPTyang telah dievaluasi kinerja
pelayanan publiknya
50
70
100
100
100
Biro Organisasi
d. Terwujudnya kompetisi inovasi pelayanan publik dalam rangka menggiatkan kreatifitas dan produktifitas
unit penyelenggarapelayanan publik secara berkala, sebagai upaya meningkatkan indeks kepuasan
masyarakat dari unit pelayanan publik Penataan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Sosialisasi kompetisi
inovasi pelayanan
publik
Prosentase unit
penyelenggara/pelaksana pelayanan publik yang telah
dievaluasi dalam merumuskan dan melaksanakan
inovasi pelayanan publik
100
100
100
100
100
Biro Organisasi
- 58 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
e. Terbentuknya sistem penanganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsif
ditingkat Perangkat Daerah /UPT secara Online
Penataan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Bimbingan teknis layanan aspirasi
pengaduan online buat
masyarakat
Prosentase tindaklanjut
pengaduan masyarakat
75
75
80
90
100
Biro Organisasi
- 59 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
f. Meningkatnya pengembangan informasi komunikasi publik dan pengelolaan e-government berserta infrastuktur
pendukungnya dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
Program
pengembangan
pendayagunaan
peningkatan
teknologi informasi
dan komunikasi
1. Pengembangan
sarana dan
prasarana
telematika
2. Pengelolaan
teknologi
informasi
3. Pendayagunaan
telematika
4. Pembangunan
sarana aplikasi
informatika
5. Layanan
pengadaan
barang dan jasa
elektonik
Prosentase capaian
tersedianya
perangkat
teknologi
informatika
30,26
48,38
67,31
85,08
100
DINAS
KOMINFO
- 60 -
Program
Peningkatan Akses
dan Kualitas
Informasi Publik
1. Penyebarluasan
informasi
pembangunan
2. Komunikasi
kelembagaan dan
kemitraan media
Capaian
jumlah
Pengelolaan
Informasi dan
komunikasi
Pulik
20
40
60
80
100
DINAS KOMINFO
Program Tata Kelola
Persandian
Pengelolaan
persandian dan
keamanan
informasi
Capaian
Presentasi
Ketersediaan
Sarana da
Prasarana
Persandiandan
Keamanan
Informasi
20 40 60 80 100 DINAS KOMINFO
Program Penyediaan
Data Pembangunan
Daerah
Penyediaan data
dan informasi
pembangunan
Capaian
Presentasi
Keterpakaian
Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah yang
Terintegritas
50 60 70 80 90 DINAS KOMINFO
- 61 -
Program
Kegiatan
Indikator Waktu Pencapaian
Perangkat Daerah PJ
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
g. Meningkatnya Pelayanan Perizinan
Program Pelayanan
Perizinan Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan
Prosentase Realisasi
Perizinan Sesuai Standar Pelayanan
100
100
100
100
100
DPMPTSP
- 62 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. AREA PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
a. Terwujudnya peningkatan kinerja, kualitas, kreatifitas, dan Pembentukan Pedoman Pengembangan Budaya
Kerja Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Sosialisasi Produk Hukum tentang
Budaya Kerja Aparatur Pemerintah
Provinsi Banten
Prosentase Perangkat Daerah
yang telah membentuk dan memanfaatkan
pedoman pengembangan budaya kerja
20
30
50
75
90
Biro Organisasi
b. Terwujudnya Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur Sipil Negara
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Pembinaan Rohani
Pegawai Setda
Provinsi Banten
Prosentase ASN
dilingkungan
Sekretariat Daerah
mengikuti
pembinaan rohani
100 100 100 100 100 Biro
Organisasi
- 63 -
Program
Kegiatan
Indikator
Waktu Pencapaian Perangkat
Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
c. Terwujudnya Pembinaan Pembinaan Kesegaran Jasmani Bagi Aparatur Sipil Negara
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Pembinaan
Kesegaran Jasmani
Pegawai Sekretariat
Daerah Provinsi
Banten
Prosentase ASN
dilingkungan Setda
mengikuti
kesegaran jasmani
100 100 100 100 100 Biro
Organisasi
d. Tersusunnya Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Fasilitasi
Penyusunan
ANJAB ABK dan
Evaluasi Jabatan
Perangkat Daerah
Prosentase Perangkat Daerah
yang telah menyusun analisa jabatan, analisa
beban kerja dan Uraian Tugas Pada
perangkat Daerah
100
100
100
100
100
Biro
Organisasi
Fasilitasi
Penyusunan ANJAB ABK dan
Evaluasi Jabatan Cabang Dinas/UPTD
Prosentase Cabang Dinas/UPTD yang telah menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja dan Uraian Tugas pada Cabang Dinas/UPTD
100
100
100
100
100
Biro
Organisasi
- 64 -
Program
Kegiatan
Indikator Waktu Pencapaian
Perangkat Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
e. Terwujudnya pedoman standar kompetensi manajerial dan teknis untuk jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administratif, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara.
Program
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Penetapan Standar
Kompetensi Manajerial dan Kompetesi Teknis
Persentase
Perangkat Daerah dan UPT yang
telah menyusun standar kompetensi
Manajerial dan Kompetesi Teknis
100
100
100
100
100
Biro Organisasi
- 65 -
Quick Wins /Inovasi
1. Program Penerimaan Siswa Baru Secara Online dan pindahan sekolah lewat E-mutasi
Program
Pendidikan
Menengah pada
Dinas Pendidikan
Pengembangan
Sistem Informasi
Penerimaan
Siswa Baru dan
Pindahan
Sekolah atau
Mutasi
Secara Online
Indek Kepuasan
Masyarakat
100
100
100
100
100
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2. Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP)
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Pengembangan
Layanan dan
Sistem Informasi
Perpustakaan
Berbasis
Teknologi dan
Informatika
Prosentase
Peningkatan Minat
Baca Masyarakat
100
100
100
100
100
BKD
- 66 -
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1. Tercapainya indikator yang optimal dari setiap Sasaran Perubahan Reformasi Birokrasi, beserta
Program, Kegiatan dan target waktu pencapaiannya, yang dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari
Laporan KinerjaInstansi Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Program
Penataan
Ketalaksanaan
dan Pelayanan
Publik
Pembinaan dan
Evaluasi
Penerapan
Peraturan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Prosentase capaian
Reformasi
Birokrasi
25
50
100
100
100
Biro
Organisasi
- 72 -
- 67 -
BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Road Map
Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
Adapun obyek dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan RoadMap
Reformasi Birokrasi ini adalah Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten,
yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dalam monitoring
dan evaluasi ini, dibutuhkan 3 (tiga) siklus penting, yaitu:
1. Perencanaan, meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target,
pemilihan metode dan penentuan langkah-langkah kerja yang akan
dilaksanakan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan
dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan, meliputi kegiatan pelaksanaan langkah-langkah kerja
yang berdasarkan standar monitoring dan evaluasi yang berlaku;dan
3. Pelaporan, meliputi kegiatan menyampaikan hasil pemantauan
kemajuan dan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi disertai
dengan analisis dan saran/rekomendasi untuk perbaikannya.
Tujuan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan
program/kegiatan dari Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah:
1. Mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan
program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada organisasi perangkat
Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Road
Map Reformasi Birokrasi;
2. Mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan
program/kegiatan dalam Road Map Reformasi Birokrasi;
3. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam
suatu periode tertentu;dan
4. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Road Map
Reformasi Birokrasi.
Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi Road Map