KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DTREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPILBAGIAN 171-12 {ADVISORY CIRCULAR PART 171-12) PROSEDUR PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Menimbang Mengingat a. bahwa pada Sub Bagian 171.041 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider) sebagaimana diubah Terakhir Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2017, mengatur penyelenggara pelayanan hams memenuhi ketentuan pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171-12 (Advisory Circular CASR Part 171-12) Prosedur Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
24
Embed
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2019/KP_35_TAHUN_2019.pdf · pemeliharaan dan pelaporan fasilitas telekomunikasi penerbangan ... manual
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DTREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPILBAGIAN 171-12 {ADVISORY CIRCULAR PART 171-12) PROSEDUR
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Menimbang
Mengingat
a. bahwa pada Sub Bagian 171.041 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara
Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical
Telecommunication Service Provider) sebagaimana diubah
Terakhir Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
38 Tahun 2017, mengatur penyelenggara pelayanan hams
3. penyediaan alat-alat kerja, alat-alat ukur, dan alat-alat
pengujian;
4. pengusulan penggantian peralatan.
Pasal 9
Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a. pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance);
b. pemeliharaan perbaikan (corrective maintenance);
c. evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan.
-8-
Pasal 10
(1) Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuanuntuk mempertahankan kinerja fasilitas telekomunikasipenerbangan, yang kegiatannya meliputi :
a. pemeliharaan harian;
b. pemeliharaan mingguan;
c. pemeliharaan bulanan;
d. pemeliharaan tahunan.
(2) Pemeliharaan harian fasilitas telekomunikasi penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapatdilakukan dengan sistem aplikasi teknologi informasi
dan/atau metode yang ditetapkan oleh penyelenggara
pelayanan untuk memantau dan menjamin kinerja fasilitastelekomunikasi penerbangan sesuai standar dengan
mengacu pada buku manual operasi penyelenggarapelayanan.
(3) Pemeliharaan mingguan, bulanan dan tahunan fasilitastelekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, c dan d ditetapkan oleh penyelenggarapelayanan yang kegiatannya dilakukan dengan mengacu
pada buku manual operasi penyelenggara pelayanan.
Pasal 11
Pemeliharaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b, bertujuan untuk mengembalikan fasilitas yang
mengalami gangguan/kerusakan ke kondisi normal, yang
kegiatannya meliputi :
a. analisis kerusakan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. penggantian komponen/modul/ bagian/unit fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
c. perbaikan modul/bagian/unit/perangkat lunak fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
d. modifikasi fasilitas telekomunikasi penerbangan;
-9-
e. rekondisi atau overhaul fasilitas telekomunikasi
penerbangan;
f. alignment fasilitas telekomunikasi penerbangan.
Pasal 12
(1) Berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan, pemeliharaan
fasilitas telekomunikasi penerbangan terdiri dari :
a. pemeliharaan tingkat 1;
b. pemeliharaan tingkat 2;
0. pemeliharaan tingkat 3;
(2) Pemeliharaan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan pemeliharaan pencegahan yang
dilaksanakan secara berkala meliputi:
a. pembersihan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. pemeriksaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
meliputi status indikator dan pembacaan parameter;
c. pemeriksaan fasilitas penunjang pelayanan
telekomunikasi penerbangan;
d. penggantian lampu indikator, komponen pengaman dan
komponen habis pakai lainnya.
(3) Pemeliharaan tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari:
a. pemeliharaan pencegahan yang dilaksanakan secara
berkala, meliputi:
1. pembersihan unit/bagian/modul fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
2. pengamatan tampilan dan target pada fasilitas
surveillance;
3. pemeriksaan output {signal / data / voice) fasilitas
telekomunikasi penerbangan.
-10-
b. pemeliharaan perbaikan fasilitas telekomunikasi
penerbangan yang mengalami gangguan/kerusakan
meliputi:
1. analisis gangguan / kerusakan;
2. a/i^nmen( paramater peralatan;
3. penggantian dan alignment unit/bagian/modul
fasilitas telekomunikasi penerbangan yang rusak
dengan unit/bagian/modul fasilitas
telekomunikasi penerbangan cadangan;
4. uji coba fasilitas telekomunikasi penerbangan,
unit/ bagian/ modul fasilitas telekomunikasi
penerbangan.
(4) Pemeliharaan tingkat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, merupakan pemeliharaan perbaikan apabila
peralatan mengalami gangguan/kerusakan meliputi:
a. perbaikan perangkat lunak (software] sistem fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
b. perbaikan dan penyetelan unit/bagian/modul fasilitas
telekomunikasi penerbangan yang mengalami
gangguan/kerusakan yang komplek dengan
menggunakan alat ukur di luar Built In Test Equipment
(BITE);
c. modifikasi dan alignment unit/bagian/modul fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
d. rekondisi atau overhaul fasilitas telekomunikasi
penerbangan.
Pasal 13
(1) Evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan
oleh Penyelenggara Pelayanan setiap 1 (satu) tahun sekali
untuk menentukan perencanaan pemeliharaan di tahun
berikutnya.
-11-
(2) Standar hasil evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi
penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Tata cara evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi
penerbangan sebagaimana tercantum pada lampiran II.
BAB IV
BUKU CATATAN FASILITAS DAN KEGIATAN
(FACILITY LOG BOOK)
Pasal 14
(1) Penyelenggara pelayanan harus melakukan pencatatan
kegiatan pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan
perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan dalam buku
catatan fasilitas dan kegiatan {facility log book).
(2) Buku catatan fasilitas dan kegiatan (facility log book)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku
catatan kegiatan pemeliharaan pencegahan dan
pemeliharaan perbaikan fasilitas telekomunikasi
penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat tentang :
a. tanggal/bulan/tahun/jam pelaksanaan pemeliharaan;
b. catatan/tindakan pemeliharaan;
c. nama teknisi yang melaksanakan pemeliharaan;
d. paraf teknisi pelaksana pemeliharaan.
(3) Format buku catatan fasilitas dan kegiatan (facility log book)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III peraturan ini.
BABY
PELAPORAN HASIL PEMELIHARAAN FASILITAS
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Pasal 15
(1) Hasil pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
harus dilaporkan secara berkala dan/atau khusus kepada
Direktur dan Kepala Kantor setempat sebagai tembusan oleh
Penyelenggara Pelayanan.
-12-
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams
diiaporkan setiap bulan dengan format sebagaimana
tercantum pada lampiran IV.A, IV.B dan IV.C Peraturan ini,
yang berisikan antara lain:
a. kondisi fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. rekapitulasi kegiatan perbaikan fasilitas telekomunikasi
penerbangan;
c. data dan kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan.
(3) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hams diiaporkan setiap terjadinya kemsakan serta tindakan
perbaikan terhadap fasilitas telekomunikasi penerbangan
yang mengalami kemsakan, dengan format sebagaimana
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 35 TAHUN 2019
Tanggal : 25 FEBRUARI 2019
TATA CARA EVALUASI KINERJA
FASIUTAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Operasi —
Tidak
Operasi
Waktu operasi yang ditetapkan
Waktu operasi yang aktual
Waktu tidak operasi
s
f
Waktu operasi yang ditetapkan
= ai + 82+ 83+ 84+ 85+ 86+ + an
= perlode operasi
= S1 + + sn + fl + f2 + + fn
- periode mematikan yang dijadwaikan
= perlode kegagalan
= jumiah dari waktu operasi yang aktualdan waktu t'dak operasi
A. Availability (A).
Availabity atau ketersediaan pelayanan telekomunikasi penerbangan menunjukkantingkat kesiapan suatu fasilitas telekomunikasi penerbangan untuk memberikanpelayanan. Ketersediaan merupakan perbandingan antara waktu operasi yangaktual dengan waktu operasi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu.
Rumus perhitungannya adalah :
Availability (A) =waktu operasi yang aktual
waktu operasi yang ditetapkan
Contoh :
Jika suatu fasilitas telekomunikasi penerbangan beroperasi secara normalselama 700 jam dari 720 jam (24 jam x 30 hari) dalam sebulan, ketersediaanuntuk bulan itu adalah :
A = — ̂̂,912720
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan fasilitas telekomunikasipenerbangan adalah:a. keandalan fasilitas telekomunikasi penerbangan;b. responsi personil pemeliharaan terhadap kegagalan;c. pelatihan personil pemeliharaan;d. kemudahan dalam mendapatkan suku cadang untuk pemeliharaan;e. tersedianya alat ukur;f. tersedianya fasilitas telekomunikasi penerbangan cadangan.
B. Mean Time Before Failure (MTBF).Rumus perhitungan waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF) adalah :
MTDf operasi yang aktualjumlah kegagalan
Misalkan terdapat fasilitas dengan data sebagai berikut .ai + a2 + as + a4 + as + ae + a? = 5540 jam
Si = 20jamfi = 2 'A jamf2 = eVijamfg = 3y4jamf4 = 5 jamfs = 2 jam
Jumlah kegagalan = 5 kaliWaktu operasi yang ditetapkan - 5580 jam
maka dapat dihitung nilai MTBF :7
= = = 1108 jam
dan didapatkan pula nilai availability (A):7
2-iCli ^540A M = 0,993
5 55go
;=1
C. Mean Time To Repair (MTTR).
Penghitungan waktu rata-rata perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan(MTTR) adalah :
jumlah waktu fasilitas tidak beroperasi karena kegagalanjumlah kegagalan
maka dari data sebelumnya dapat dihitung nilai MTTR .5
Reliability atau kehandalan adalah kemungkinan fasilitas akan beroperasi d^ambatas toleransi yang ditetapkan untuk waktu tertentu (t). Kehandalan fasilitas jugadikenal sebagai kemungkinan kelangsungan operasi fasilitas (Fs). Rumus untukmenyatakan kehandalan fasilitas telekomunikasi penerbangan dalam persentaseadalah :
R = 100 e-t/i" atau Ps = 100
Contoh :
Suatu peralatan navigasi memiliki MTBF = 2000 jam, periode waktu t = 1000jam, maka kehandalan R dari peralatan tersebut adalah :R = 100
100x2.718-»ooo/20oo
60,65 %
Kehandalan meningkat jika Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan/Mean TimeBetween Failures (MTBF) meningkat. MTBF merupakan cara yang lebih mudahuntuk menyatakan kehandalan peralatan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kehandalan peralatan adalah ;a. keandalan bagian-bagiannya;b. tingkat dan tipe sistem cadangan {redundancy);c. keandalan fasilitas pendukung;d. tingkat dan kualitas pemeliharaan;e. faktor lingkungan.
8.
3
o
1000
z950
Ojatn50C
9002000lam
850
Z800
750KemungkinankelangsunganhidupDurasi operasMTBF
700
6507 t =
600m
550100 j= 1
500iar50003 =
450
400
z = 333 la350
= 2300
2507
200 = 167 a
150
r I = 100 L1100
/50
100 90 80 70 60 50 40
Kemungkinan kelangsungan operast (Ps) (persen)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
POLANA B. PRAMESTI
Salinan sesuai dengan aslinya,
A BAGIAN HUKUM
"EN5A?»tfRNAMA SARI'^^■^Tk I / (IV/b)0704 199503 2 001
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara