PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 5/PER-DJPRL/2016 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT, Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; b. bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan pelayanan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah ruang laut perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
25
Embed
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG …kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Kep Dirjen dan... · Ruang Laut dalam memberikan pelayanan publik. ... layak,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 5/PER-DJPRL/2016
TENTANG
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,
Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga Negara dan penduduk atas pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
b. bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan
prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna
secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau,
dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai
batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah
menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut;
c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja
pelayanan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang
Laut dalam melaksanakan pelayanan terhadap
pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah ruang laut perlu
disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan
Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
RUANG LAUT.
Pasal 1
Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan
tugas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut dalam memberikan pelayanan publik.
Pasal 2
Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut bertujuan untuk memastikan bahwa di setiap Unit
Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan publik terpenuhi kondisi
minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses
pelayanan yang memadai.
Pasal 3
Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut ini mengacu pada komponen Standar Pelayanan
yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery),
meliputi:
a. persyaratan;
b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
c. jangka waktu pelayanan;
d. biaya/tarif;
e. produk pelayanan; dan
f. penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
Pasal 4
Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 5
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2016
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,
Ttd.
BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI
Disalin sesuai dengan aslinya
Plt. Kabag Hukum, Kepegawaian
dan Organisasi
Miftahul Huda
Disalin sesuai dengan aslinya
Plt. Kabag Hukum, Kepegawaian,
dan Organisasi
Miftahul Huda
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Secara umum pelayanan publik dapat dipahami sebagai
jenis pelayanan yang disediakan untuk masyarakat, baik yang dilakukan
oleh pemerintah maupun swasta, yang diselenggarakan untuk menyediakan
pelayanan yang terbaik bagi publik atau masyarakat. Pelayanan yang
terbaik adalah pelayanan yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa
yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang akan membawa
dampak terhadap kepuasan publik atas pelayanan yang diterima.
Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada saat ini masih
dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan
perubahan di berbagai bidang yang berimplikasi pada terjadinya
transformasi nilai di masyarakat. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak
melalui langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan secara
berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus
membangun kepercayaan masyarakat.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) sebagai unit
kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Jenis
pelayanan publik yang meliputi pelayanan penerbitan surat rekomendasi
Perdagangan Hiu dan Pari yang tidak dilindungi, tidak dilarang keluar, dan
tidak masuk daftar appendiks CITES, Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan
Reklamasi Reklamasi, dan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan
Reklamasi untuk Kewenangan Daerah. Kegiatan pelayanan ini
diselenggarakan oleh unit kerja Ditjen PRL dan unit pelaksanan teknis di
Ditjen PRL.
Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan
mengharuskan setiap unit kerja Ditjen PRL untuk lebih transparan dalam
memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi layanan harus dapat
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 5/PER-DJPRL/2016 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT.
memberikan informasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi
dasar hukum pelayanan, jenis-jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur
pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas pemberi layanan serta yang
terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa
pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Untuk meningkatkan pelayan publik di bidang pengelolaan ruang laut,
Ditjen PRL memandang perlu dan berkomitmen untuk disusun, ditetapkan
dan diimplementasikannya suatu Standar Pelayanan dalam hal pelayanan
pengelolaan ruang laut.
Standar Pelayanan tersebut selanjutnya disebut Standar Pelayanan
Pengelolaan Ruang Laut adalah tolok ukur kinerja pelayanan di unit kerja
Ditjen PRL.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan Ditjen
PRL dimaksudkan:
a. sebagai tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh unit
kerja pusat dan unit pelaksana teknis Ditjen PRL;
b. merupakan ketentuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut
yang diselenggarakan oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis Ditjen
PRL.
Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di setiap unit
kerja pengelolaan ruang laut terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan
untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.
1.3. SASARAN
Sasaran Standar Pelayanan Ditjen PRL adalah:
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Ditjen PRL;
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik Ditjen PRL yang
layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam
pelaksanaannya melakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. terlindungnya hak/ kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
1.4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan PRL ini
mengacu pada komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses