"AirNav Indonesia Kantor Pusat Perum LPPNPI Gedung AirNav Indonesia !. tr. H. Juanda Tangerang 15121 Banten - Indonesia Telp:021-5591 5000 Fax:021-5591 51fi) www. aimavindonesia.co.id PERATURAN DIREKSI PERUM TEMBAGA PENYELENGGARA PETAYANAI{ NAYIGASI PENERBAI{GAIY INDONESIA NoMoR: PER '6lbll?fNPl /\t/2g1tl TENTANG PERJALANA}I DINAS DI TINGKT'NGAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAII NAYIGASI PENERBANGAN INDONESIA DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAII NAYIGASI PENERBAI\IGA}I INI}OI\TESIA, Menimbang : bahwa untuk menyempurnakan Keputusan Direksi Nomor KEP. 0O9iLPPNPIIY 12013 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri <1an Luar Negeri Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dinilai perlu ditetapkan Peraturan Direksi tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor a297); Undang-Undang Nomor i Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a956); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan umum (Perurn) Lembaga Penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 176); Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK- l4/MBUl2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor SK- 15lNlBUl2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pengangkatan Anggota- anggota Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; 4. 5.
35
Embed
peraturan direksi nomor per. 043/lppnpi/vi/2014 tentang perjalanan ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, Tanjung Pinang, Yogyakarta
Ferum LPPNPI;
13. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.011/LPPNPVW2}I3tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.002/
LPPNPyX 12013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga
Penyelenggxa Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor
Cabang Jakarta Air Trffic Services Centre (JATSC);
14. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.012/LPPNPI/)U2013
tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER'003/
LPPNPyX 12013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia Kantor
Cabang Makasar Air Trffic Services Centre (MATSC);
15. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.0l3/LPPNPIDV20I3
tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.004/
LPPNPL)V2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor
Cabang Midan, Palembang, Surabaya, Denpasar dan Balikpapan;
Menetapkan :
16. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'014/LPPNPI/X/20I3
tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.005/
LPPNPIDU2}13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor
Disirik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim,
Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang,pekanbaru, poniianak, Semarang, Batam, Solo, Tanjung Pinang dan
Yogyakarta;
17. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'0241LPPNPVII/2014
tentang Remunerasi Karyawan di lingkungan Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARAPELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PERUM
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASIPENERBANGAN INDONESIA.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan adalah Perusahaan umum (Perum) Lembaga Penyelenggaru Pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).
2. Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perum untuk
kepentingan dan trjrun Perum r..1u *.*akili Perum baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
3. Dewan Pengawas adalah ofgan Penrm yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perum.
4. Karyawan adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak serta
kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Direksi sesuai ketentuan
yang berlaku di Perusahaan.
5. pejabat adalah Karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi untuk
melakasanakan flingsi dan tugas manajerial di Perusahaan.
6. Non Karyawan adalah Karyawan instansi lain, istri/suami Direksi dan Dewan
pengawas atau Karyawan Tidak Tetap yang karena sesuatu dan lain hal ditugaskan
untuk melakukan Perjalanan Dinas atas biaya Perusahaan.
7. unit Kerja adalah Kantor Pusat, Kantor cabangdan Kantor Distrik'
8. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan'
3
9. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan
Direksi.
Kantor Distrik adalah Kantor Distrik Perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan
Direksi.
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas di Dalam Negeri maupun di Luar
Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Direksi, Dewan Pengawas,
Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan.
perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah Perjalanan Dinas di Dalam
Negeri maupun di Luar Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendidikan
dan pelatihan Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat dan Karyawan yang
diselenggarakarVditugaskan oleh Perusahaan.
perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di Dalam Negeri
karena peralihan tugas Jabatan dan lokasi kerja dalam jangka waktu tidak tertentu yang
mengharuskan PejaLat/Karyawan dan atau keluarganya pindah ke tempat tugas baru'
perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) adalah Perjalanan Dinas di Daiam Negeri yang
dilakukan oleh Pejabut dun Karyawan karena peralihan tugas dalam jangka waktu
tertentu dengan tidak mengubah Unit Kerja asal Pejabat dan Karyawan'
Hari Et'ektif adalah hari yang nyata-nyata digunakan untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas, termasuk hari keberangkatan dan hari kepulangan yang diusulkan oleh unit
pengusul sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan dan telah mendapatkan
persetujuan dari Direksi atau Pejabat.
penanggungjawab Administrasi Perjalanan Dinas adalah Pejabat di Unit Kerja yang
bertanggungf awab atas pelaksanaan administrasi Perjalanan Dinas.
Uang Muka Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat UMPD adalah uang muka
yan; diberikan dalam jumlah tertentu kepada Penanggungiawab Administrasi
b.4ltunan Dinas untuk membiayai Tunjangan Perjalanan Dinas Direksi' Dewan
Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan serta akan dipertanggungiawabkan
berdasarkan hari efektif.
At-cost adalahperhitungan biaya riil untuk pemberian tunjangan dan fasilitas Perjalanan
Dinas yang dikeluarkai oleh Perusahaan kepada Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat,
Karyawan dan Non Karyawan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
Lumpsumadalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated
amount) dan dibayarkan sekaligus.
Tunjangan Perjalanan Dinas adalah tunjangan yang diberikan sebelum pelaks3;.1.aan
Perjalanan Dinas dalam bentuk IMPD kepada l)ireksi, Dewan Pengawas, Pejabat,
Kaiyawan dan Non Karyawan serta akan dipertanggungiawabkan berdasarkan hari
efektif.
10.
11.
t2.
lalJ.
14.
15.
16.
17.
18.
t9.
20.
21. Fasilitas Perjalanan Dinas adalah fasilitas yang diberikan kepada Direksi, Dewan
pengawas, pejabat, Karyawan dan Non Karyawan untuk melaksanakan Perjalanan
Dinas dengan menggunakan biaya Riil dalam bentuk penyediaan transportasi dan
akomodasi atau fasilitas lain yang dimiiiki oleh Perusahaan.
22. Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat perintah yang ditandatangani oleh
Direksi atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Perusahaan untuk melaksanakan
Perjalanan Dinas f<epaAa Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non
Karyawan.
23. Kelompok Level Jabatan adalah kelompok jabatan yang memiliki tingkat bobot
kegiatan kerja yang relatif sama.
24. Tempat Kedudukan adalah Kantor tempat Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat,
Karyawan dan Non Karyawan dalam melaksanakan tugas kegiatan Perusahaan.
25. Tempat Tinggal adalah tempat Pejabat, Karyawan dan atau keluarganya berdomisili.
BAB IIPenyelen g garaan Perj alanan Dinas
Bagian KesatuUmum
Pasal2
(1) Perjalanan Dinas Perusahaan terdiri atas:
a. Perjalanan Dinas Jabatan;
b. Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
c. Perjalanan Dinas Pindah;d. Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir).
(Z) perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dan perintah dari
Direksi atau Pejabat yang diberikan kewenangan otreh Direksi;
(3) Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum
dalam ayat (1) menjadi beban Perusahaan;
(4) Penentuan lama Perjalanan Dinas dihitung berdasarkan Hari Efektif;
Pasal 2a
Perjalanan Dinas harus dilakukan dalam waktu yang etbktif dan biaya yang efisien, serta
mengutamakan faktor keselamatan dan kenyamanan Pelaksana Perialanan Dinas tanpa
mengurangi maksud dan tujuan Perjalanan Dinas'
Pasal 2b
(1) Perusahaan bertanggungiawab dalam menyediakan Fasilitas Perjalanan Dinas dan
memberikan Tunj angan Perj alanan Dinas'
(Z) Fasilitas perjalanan Dinas dan Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan secara at-cost
sesuai dengan kelompok Level labatan Karyawan, kecuali transport lokal dan Pakaian
Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II'
Pasal 2c
(1) Sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan
dan Non Karyawan diwajibkan untuk membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SppD) serta diberikan Fasilitas Perialanan Dinas dan Tunjangan Perjalanan Dinas oleh
perusahaan, sesuai dengan kelompok level jabatan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran II.
(2) Pembayaran Tunjangan Perjalanan Dinas dilakukan oleh Penanggungjawab
Administrasi ferjatan-an Dinas yang dilakukan melalui mekanisme Uang Muka
Perjalanan Dinas (UMPD).
(3) Tunjangan Perjalanan Dinas dapat diproses setelah mendapatkan ijin pelaksanaan
perjalaian Dinas dari Direksi atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Direksi,
minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum peiaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan kecuali
yang bersifat mendadak dan mendesak.
Pasal 2d
Dalarn hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah Direksi, Dewan
Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan menerima UMPD, maka UMPD yang
telah diterima harus diklmbalikan kepada Perusahaan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal pembatalan, dengan melampiikan Nota Dinas pembatalan dari Pejabat Unit Kerja
Pengusul Perjalanan Dinas.
Bagian KeduaPenanggungiawatr Administrasi Perjalanan Dinas
Pasal3
(1) penanggungjawab Administrasi Perjalanan Dinas di Unit Kerja Perusahaan, adalah
pejaballang membidangi Administrasi Perjalanan Dinas dengan tingkatan :
a. Kantor Pusat - Senior Manager;
b. Kantor Cabang - Manager;c. Kantor Distrik - Junior Manager'
(2) Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan yang melakukan
Perjalanan Dinas, mempertanggungiawabkan kepada penanggungiawab Administrasiperialanan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan.
(3) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam
ay at (2) adalah dengan melampirkan :
a. Surat perintah-Perjalanu, Dirrur yang telah ditandatangani oleh penanggungiawab
Administrasi Perjalanan Dinas/penanggungjawab kegiatan terkait tempat tujuan
perjalanan Dinas dilaksanakan dan dibuktikan oleh tandatangan dan stempel untuk
pedalanan Dinas Dalam Negeri, sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri
minimum dibuktikan dengan tandatangan;
6
b. Boarding pass atau bukti pembayaranmoda transportasi lainnya;
c. Bukti pemakaian akomodasi;
d. Berita Acara Penggunaan UMPD.
(4) Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pindah adalah dengan melampirkan :
a. Fotocopy surat Keputusan Direksi tentang Mutasi Pejabat atau Karyawan;
b. SppD yang telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat yalg diberikan
kewenangan oleh Direksi;Berita Acara penggunaan UMPD Pindah;
Bukti biaya pengepakan dan biaya pengangkutan sesuai standar sebagaimana
tersebut dalam LamPiran V.
Bagian KetigaFasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas
Pasal 4
(l) perusahaan memberikan fasilitas Perjalanan Dinas dan tunjangan Perjalanan Dinas
kepada Direksi, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran III dan LamPiran IV.
(Z) Disamping Fasilitas Perjalanan Dinas dan Tunjangan Pedalanan Dinas sebagaimana
dimaksud ayat (1), Perusahaan juga memberikan :
a. Biaya transportasi dari dan ke bandara (PP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran
III dan Lampiran IV, diberikan secara lumpsum;
b. Biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udata (PJP2U);
c. Biaya p.ngu*run dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri (Paspor, visa atau
Asuransi Perjalanan yang dipersyaratkan untuk pengumsan Visa);
d. Biaya Administrasi kepesertaan Pelatihan untuk Perjalanan Dinas Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) Luar Negeri;e. Bantuan biaya pendaftaran anak sekolah untuk Perjalanan Dinas Pindah.
(3) Fasilitas perjalanan Dinas disediakan oleh Perusahaan dengan menggunakan biaya riil(at-cost) sesuai ciengan standar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran
IV.
(4) Dalam hal Direksi dan Dewas melaksanakan Perjalanan Dinas didampingi oleh
istri/suami, maka perusahaan hanya memberikan fasilitas transportasi dengan standar
yang sama.
(5) Apabila dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas terjadi musibah dan menyebabkan
rneninggal dunia Perusahaan memberikan bantuan biaya mengambil/menjempuV
mengantark an i enazahuntuk keluarga sebanyak-banyaknya 4 (empat) ofang'