1 PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 3.29.4 /KPA SATKER 418137/D.I/III/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA KEGIATAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, Menimbang : a. bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh karena itu pemuda mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional; b. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi pemuda terhadap kelestarian alam dan dalam rangka ikut serta mensukseskan program Indonesia Bebas Sampah 2020, kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan pemuda perlu lebih ditingkatkan ; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
24
Embed
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA …kemenpora.go.id/img_upload/files/JUKNIS PEPELINGASIH 2018 OK -1.pdf · 1 peraturan deputi bidang pemberdayaan pemuda selaku kuasa pengguna
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 3.29.4 /KPA SATKER 418137/D.I/III/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG
LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH
DAERAH DALAM RANGKA KEGIATAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI
DAN BERSIH TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,
Menimbang : a. bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa
diharapkan mampu mempertahankan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh karena
itu pemuda mempunyai posisi yang sangat strategis
dalam mewujudkan pembangunan nasional;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi pemuda
terhadap kelestarian alam dan dalam rangka ikut serta
mensukseskan program Indonesia Bebas Sampah 2020,
kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan pemuda
perlu lebih ditingkatkan ;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
2
Kementerian Negara/Lembaga, serta Pasal 7 Peraturan
Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok
Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan
Pemuda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan
Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Pemagangan Pemuda di Luar Negeri Tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
3
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
10. Peraturan Presiden nomor 57 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40
Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang
Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang
Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemerintah Daerah Di Lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM
AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DALAM
RANGKA KEGIATAN PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI
DAN BERSIH TAHUN 2018.
Pasal 1
Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Kementerian Pemuda Dan Olahraga ini yang dimaksud
dengan penyaluran bantuan pemerintah dalam akun belanja
4
barang lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemerintah daerah merupakan bentuk
pelayanan, perhatian dan dukungan langsung dari
Pemerintah kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
untuk Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka
Kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tahun
2018 yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 2
Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan
Pemerintah dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah
Dalam Rangka Kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan
Bersih Tahun 2018, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : BANTUAN KEGIATAN
BAB III : PERSYARATAN DAN PROSEDUR
BAB IV : LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN
BAB V : PENUTUP
Pasal 3
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2
dilaksanakan dalam bentuk swakelola dan/atau transfer
uang secara sekaligus atau bertahap ke rekening Penerima
Bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 4
Peraturan ini sebagai petunjuk teknis yang dijadikan
dasar/landasan dalam pelaksanaan kegiatan bantuan dalam
akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka Bantuan
Kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Tahun
2018.
5
Pasal 5
Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian
Pemuda dan Olahraga Tahun 2018.
Pasal 6
Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2018
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA SELAKU KUASA PENMGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA, TTD
FAISAL ABDULLAH
6
LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
NOMOR /KPA SATKER 418137/D.I/III/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG
LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DALAM
RANGKA KEGIATAN PEMUDA PEDULI
LINGKUNGAN ASRI DAN BERSIH TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan daya
dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mempertahankan kecukupan
hutan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran
proporsional. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Aliran Sungai
(DAS) didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah
hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang
masih terpengaruh aktivitas daratan.
Pengelolaan DAS adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik
antar sumberdaya alam terutama vegetasi, tanah dan air dengan
sumberdaya manusia di DAS dan segala aktivitasnya untuk mendapatkan
manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi kepentingan pembangunan
dan kelestarian ekosistem DAS.
Tingkat kekritisan DAS sangat berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi
masyarakat petani di daerah tengah hingga hulu DAS terutama jika
7
kawasan hutan dalam DAS tidak luas seperti DAS-DAS di pulau Jawa
dan Bali. Tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat petani
yang rendah akan mendahulukan kebutuhan primer dan sekunder
(sandang, pangan, dan papan) bukan kepedulian terhadap lingkungan
sehingga sering terjadi perambahan hutan di daerah hulu DAS,
penebangan liar dan praktik-praktik pertanian lahan kering di perbukitan
yang akan meningkatkan kekritisan DAS. Faktor lain yang menyebabkan
pengelolaan DAS belum berhasil dengan baik adalah kurangnya
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
pengelolaan DAS termasuk dalam hal pembiayaannya.
Mengingat permasalahan pengelolaan DAS tersebut bersifat multisektor,
multipihak dan multidimensi serta cukup mendesak untuk ditangani,
maka Presiden Republik Indonesia perlu menetapkan “Kerangka Kerja
Pengelolaan DAS di Indonesia” yang mendukung prinsip pengelolaan DAS
yang mengacu pada kaidahkaidah “satu DAS, satu rencana, & satu
sistem pengelolaan terpadu”. Kerangka Kerja Nasional tersebut ditetapkan
sebagai salah satu arah kebijakan pemerintah dan pedoman umum
dalam melaksanakan pengelolaan DAS secara komprehensif dan terpadu
di Indonesia. Dengan demikian akar permasalahan dan masalah
turunannya dapat lebih teratasi yang pada akhirnya akan dapat menekan
bahkan menurunkan laju kerusakan DAS.
B. Tujuan
Tujuan pemberian bantuan adalah memudahkan pemahaman dan
pelaksanaan proses pemberian bantuan kegiatan dalam akun belanja
barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
dalam rangka Bantuan Kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan
Bersih Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, bermanfaat dan
akuntabel.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup petunjuk teknis bantuan kegiatan dalam akun belanja
barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah
dalam rangka Bantuan Kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan
Bersih Tahun Anggaran 2018.
8
D. Pengertian
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria
bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada
perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-
pemerintah.
2. Bantuan Kegiatan dalam akun Belanja Barang lainnya untuk
Program Kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih adalah
belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada
Masyarakat/Pemerintah Daerah yang berasal dari DIPA Satker
Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Penerima Bantuan adalah pemangku kepentingan (stakeholders)
kepemudaan yang terdiri dari Perseorangan, Kelompok Masyarakat
dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang
berbentuk lembaga, yayasan, forum, komite, asosiasi atau sebutan
lain yang sejenis yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memegang kekuasaan
Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam bidang kepemudaan
dan keolahragaan .
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah
daerah.
6. Masyarakat adalah perorangan,organisasi, yayasan, lembaga dan
lainnya yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
kepemudaan baik di pusat maupun di daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.
7. Pemangku Kepentingan (stakeholders) adalah organisasi yang
dibentuk oleh pemuda berdasarkan kesamaan azas, agama, ideologi,
minat, bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda adalah pejabat eselon
II di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, yang
mempunyai fungsi dan tugas untuk peningkatan kapasitas pemuda
yang salah satu kegiatannya melaksanakan Kegiatan Pemuda Peduli