BATAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 132/KA/VII/2009 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BATAN Nomor 130/KA/IX/2006, telah ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif BATAN; b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip yang meliputi penataan, penyimpanan, penyusutan dan akuisisi perlu pula diatur jadwal retensi arsip substantif BATAN; c. bahwa dalam rangka menyatukan dan memperoleh kesepahaman kedua jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip BATAN; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Jadwal Retensi Arsip BATAN; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
75
Embed
PERATURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA …layanan.batan.go.id/jdih/berkas/jdih/4036677202009-07-132.pdfbatan peraturan kepala badan tenaga nuklir nasional nomor : 132/ka/vii/2009
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BATAN
PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 132/KA/VII/2009
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BATAN Nomor 130/KA/IX/2006,
telah ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif BATAN;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip yang meliputi penataan,
penyimpanan, penyusutan dan akuisisi perlu pula diatur jadwal retensi
arsip substantif BATAN;
c. bahwa dalam rangka menyatukan dan memperoleh kesepahaman kedua
jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip BATAN;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kepala BATAN
tentang Jadwal Retensi Arsip BATAN;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
BATAN
- 2 -
4. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
5. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 2000 dan Nomor
22 tahun 2000 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun
2001 tentang Pedoman Penilaian Arsip Bagi Instansi Pemerintah, Badan
Usaha dan Swasta;
7. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
8. Peraturan Kepala BATAN Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
9. Peraturan Kepala BATAN Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang
Tata Kerja Balai Elektromekanik;
10. Peraturan Kepala BATAN Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumen dan Elektromekanik;
11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;
12. Peraturan Kepala BATAN Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan
Instrumentasi;
Memperhatikan : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/15/2009
tanggal 9 Juni 2009 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif
Badan Tenaga Nuklir Nasional.
BATAN
- 3 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG JADWAL
RETENSI ARSIP BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Pasal 1
Menetapkan Jadwal Retensi Arsip Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala BATAN Nomor
130/KA/IX/2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif BATAN dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2009
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
-ttd-
HUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat
Estopet MD Sormin
BATAN
LAMPIRAN I PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 132/KA/VII/2009
TANGGAL : 27 Juli 2009
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF BATAN
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
I HUKUM
1 Peraturan Perundang-undangan
a. Dokumentasi Hukum sampai dengan tidak berlaku _ musnah
Berkas yang berhubungan dengan dokumentasi produk dan
referensi hukum yang berasal dari instansi lain
b. Produk Hukum Ketenaganukliran 1 tahun setelah tidak berlaku 4 tahun permanen
- Undang -Undang/Peraturan Pengganti Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Keputusan Presiden
- Instruksi Presiden
- Keputusan Menteri
BATAN
- 2 -
NO.
JENIS DOKUMEN/ARSIP
JANGKA WAKTU SIMPAN KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
- Peraturan Menteri
- Instruksi Menteri
- Peraturan Kepala BATAN
- Keputusan Kepala BATAN
- Keputusan Pejabat BATAN
- Instruksi Kepala BATAN
- Instruksi Pejabat BATAN
2 Instrumen Hukum `
a. Penyusunan Standar/Pedoman, meliputi: 1 tahun setelah diperbaharui 4 tahun permanen
- Rancangan/draf s.d rancangan final
- Telaah/pertimbangan hukum
- Naskah asli yang ditandatangani
- Risalah pembuatan standar/pedoman
b. Penyusunan Prosedur Tetap, meliputi: 1 tahun setelah diperbaharui 4 tahun permanen
- Rancangan/draf s.d rancangan final
- Telaah/pertimbangan hukum
- Naskah asli yang ditandatangani
- Risalah pembuatan prosedur tetap
BATAN
- 3 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
c. Penyusunan Surat Edaran, meliputi: 1 tahun setelah diperbaharui 4 tahun dinilai kembali
- Rancangan/draf s.d rancangan final
- Telaah/pertimbangan hukum
- Naskah asli yang ditandatangani
- Risalah pembuatan surat edaran
d. MoU setelah ditandatangani 4 tahun permanen
- Rancangan/draf s.d rancangan final
- Telaah/pertimbangan hukum
- Naskah asli yang ditandatangani
- Risalah pembuatan MoU
e. Kontrak/Perjanjian sampai dengan
kontrak/perjanjian berakhir
4 tahun dinilai kembali
- Rancangan/draf s.d rancangan final
- Telaah/pertimbangan hukum
- Naskah asli yang ditandatangani
- Risalah pembuatan kontrak/perjanjian
3 Sosialisasi/Penyuluhan /Pembinaan Hukum 1 tahun 2 tahun musnah
Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau
BATAN
- 4 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
penyuluhan hukum
4 Konsultasi Hukum 1 tahun 2 tahun dinilai kembali
Berkas tentang pemberian konsultasi hukum pidana, perdata,
maupun Tata Usaha Negara
5 Pengaduan Masyarakat 1 tahun 2 tahun permanen
Berkas tentang pengaduan, keluhan, ketidakpuasan masyarakat
6 Kasus Perdata 1 tahun setelah diperoleh
keputusan yang memiliki
kekuatan hukum tetap
1 tahun
setelah
dipenuhinya
hak dan
kewajiban
dinilai kembali
Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa perdata, diantaranya:
- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan
vonis
- Berkas pembelaan dan bantuan hukum
- Telaah hukum dan opini hukum
7 Kasus Perdata 1 tahun setelah diperoleh
keputusan yang memiliki
kekuatan hukum tetap
1 tahun stlh
dipenuhinya
hak dan
kewajiban
dinilai kembali
BATAN
- 5 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa Tata Usaha Negara,
diantaranya:
- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan
vonis
- Berkas pembelaan dan bantuan hukum
-Telaah hukum dan opini hukum
8 Kasus Pidana 1 tahun setelah diperoleh
keputusan yang memiliki
kekuatan hukum tetap
1 tahun
setelah
dipenuhinya
hak dan
kewajiban
dinilai kembali
Berkas tentang penyelesaian kasus/sengketa pidana, baik
kejahatan maupun pelanggaran, diantaranya:
- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan
vonis
- Berkas pembelaan dan bantuan hukum
- Telaah hukum dan opini hukum
9 Bantuan Hukum sampai dengan mempunyai
ketetapan hukum yang tetap
2 tahun masuk berkas
perorangan
a. Kasus Hukum Pidana
BATAN
- 6 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
b. Kasus Hukum Perdata
c. Tata Usaha Negara (TUN)
10 Bantuan Hukum `
a. Hak Cipta 1 tahun setelah haknya habis 2 tahun permanen
b. Hak Paten 1 tahun setelah haknya habis 2 tahun permanen
c. Hak Desain Industri (termasuk berkas proses permohonan
desain tata letak sirkuit terpadu)
2 tahun setelah memperoleh
sertifikat
2 tahun musnah, kecuali
sertifikat HKI
permanen
d. Hak Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu 1 tahun setelah haknya habis 2 tahun permanen
e. Hak Rahasia Dagang 1 tahun setelah haknya habis 2 tahun permanen
f. Hak Merk 1 tahun setelah haknya habis 2 tahun permanen
g. Pengalihan Hak 1 tahun setelah haknya habis 2 tahun permanen
h. Perizinan/Lisensi 1 tahun setelah haknya habis 2 tahun permanen
Berkas perizinan sejak permohonan sampai dengan
diterbitkannya surat izin, diantaranya:
- Penggandaan
- Penyebarluasan
- Penjualan
BATAN
- 7 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
- Penggunaan
i. Permohonan yang ditolak 1 tahun setelah penolakan 2 tahun dinilai kembali
j. Pencabutan Hak/Penghapusan Daftar 1 tahun setelah pencabutan 2 tahun dinilai kembali
k. Berkas Proses Permohonan Perlindungan Varietas 1 tahun setelah memperoleh
sertifikat
2 tahun musnah, kecuali
sertifikat HKI
permanen
II HUMAS
1 Keprotokolan
a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (upacara, pelantikan, dan
lain-lain)
1 tahun _ musnah
b. Administrasi Keprotokolan dan Perjalanan 1 tahun 2 tahun musnah
c. Penerimaan Tamu
- Biasa 1 tahun _ musnah
- VIP/VVIP 1 tahun 2 tahun dinilai kembali
d. Buku Tamu sampai dengan diperbaharui _ musnah
e. Pengurusan Kunjungan Kerja/Perjalanan Dinas 1 tahun 2 tahun musnah
f. Dengar Pendapat dengan Lembaga Legislatif (DPR) 1 tahun 2 tahun permanen
g. Penerimaan Tamu Asing dan Jamuan Makan 2 tahun _ musnah
BATAN
- 8 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
h. Pengurusan Dokumen Keimigrasian dan Kepabeanan 2 tahun 2 tahun musnah
2 Pengembangan Hubungan Kelembagaan
a. Studi Banding 1 tahun 2 tahun musnah
b. Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2 tahun _ musnah
c. Forum Komunikasi 2 tahun _ musnah
3 Hubungan dengan Media Massa
a. Siaran Pers/Press Release 1 tahun 2 tahun permanen
b. Peliputan Pers/Kunjungan Wartawan 1 tahun 2 tahun musnah
c. Apresiasi Wartawan 1 tahun 2 tahun musnah
4 Publikasi
a. Proses Penerbitan (penyediaan bahan, editing, pencetakan,
ISBN, dll.)
1 tahun 2 tahun musnah
b. Master Hasil Penerbitan, meliputi: jurnal penelitian,
brosur/booklet/leaflet/pamflet, bulletin, buku profil, sejarah
BATAN, dll.
1 tahun setelah terbit 4 tahun permanen
c. Pameran 1 tahun 2 tahun dinilai kembali
d. Iklan Layanan Masyarakat 1 tahun 2 tahun dinilai kembali
e. Pemberitahuan/Pengumuman 2 tahun 3 tahun musnah
BATAN
- 9 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
5 Dokumentasi 2 tahun 3 tahun dinilai kembali
- Film
- Foto
- Video
- Rekaman Suara
- Disket
- Compact Disc (CD), dll.
6 Analisis/Tanggapan Berita tentang Ketenaganukliran 1 tahun 4 tahun dinilai kembali
7 Daftar Alamat Kantor dan Pejabat sampai dengan diperbaharui _ musnah
8 Sayembara 1 tahun 2 tahun dinilai kembali
9 Guntingan Berita/Kliping 1 tahun 2 tahun dinilai kembali
III KEPEGAWAIAN
1 Formasi Pegawai:
a. Perencanaan pengadaan pegawai, penyusunan formasi
termasuk nota usul formasi
1 tahun setelah tahun anggaran 2 tahun musnah
b. Usulan formasi unit kerja dan bezetting pegawai 2 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun musnah
c. SK Penetapan Formasi 2 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun musnah
BATAN
- 10 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
2 Penerimaan Pegawai:
a. Proses Penerimaan Pegawai, meliputi: 2 tahun setelah tahun anggaran 2 tahun musnah
- Pengumuman
- Seleksi Administrasi
- Pemanggilan Peserta Tes
- Pelaksanaan Ujian Tertulis
- Keputusan Hasil Ujian
- Wawancara/Litsus
- Penetapan Tahap Akhir
b. Lamaran yang tidak diterima 1 tahun setelah tahun anggaran _ musnah
c. Biodata dan Laporan Kesehatan Jasmani Hasil Seleksi CPNS 1 tahun setelah SK CPNS 1 tahun musnah
3 Pengangkatan Pegawai:
a. Usulan Pengangkatan CPNS/PNS 1 tahun setelah SK terbit 3 tahun musnah, kecuali
lamaran yang
diterima masuk
berkas
perorangan
- Berkas lamaran diterima
- Surat keterangan hasil penelitian khusus
BATAN
- 11 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
- Berkas usulan CPNS/PNS
b. SK Kolektif 2 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun musnah
c. SK Perorangan _ _ masuk berkas
perorangan
4 Pembinaan Karier Pegawai:
a. Usulan Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin
Belajar Pegawai
_ 2 tahun musnah
- Surat perintah/surat tugas/surat keputusan/surat izin 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
- Laporan kegiatan 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
- STTPL _ _ masuk berkas
perorangan
b. Peninjauan Masa Kerja 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
c. Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan (DP3) 1 tahun setelah terbit 2 tahun musnah
d. Proses Penetapan Angka Kredit 1 tahun anggaran berjalan 2 tahun musnah
e. Disiplin Pegawai:
- Daftar hadir 1 tahun anggaran berjalan 2 tahun musnah
- Catatan pelanggaran 1 tahun anggaran berjalan _ masuk berkas
perorangan
BATAN
- 12 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
5 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai 1 tahun setelah memperoleh
keputusan tetap
2 tahun musnah
6 Mutasi Pegawai:
a. Alih tugas/diperbantukan/dipekerjakan
- Usulan 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
- Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun masuk berkas
perorangan
b. Mutasi Keluarga 1 tahun setelah diperbaharui 2 tahun masuk berkas
perorangan
- Surat nikah/cerai
- Akte kelahiran anak
c. Proses Kenaikan Gaji Berkala 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
d. Proses Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
e. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Struktural/Fungsional
1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
f. Proses Penetapan Angka Kredit 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
g. Proses Pertimbangan Baperjakat untuk
Pengangkatan/Pemberhentian dalam/dari Jabatan
Struktural/Fungsional
1 tahun setelah SK terbit 5 tahun musnah
BATAN
- 13 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
7 Administrasi Pegawai:
a. Surat Perintah/Surat Tugas/SK Perjalanan Dinas (dalam negeri
dan luar negeri)
1 tahun setelah pelaksanaan 2 tahun musnah
- Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan (KORPRI,
Dharma Wanita, Koperasi,Arsiparis, dll.)
- Keanggotaan Parpol/Ormas/LSM
- LP2P/KP4
b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun
setelah
pelaksanaan
masuk berkas
perorangan
c. Cuti besar 1 tahun setelah SK terbit 5 tahun musnah
d. Cuti lainnya 1 tahun setelah pelaksanaan 2 tahun musnah
e. Surat menyurat untuk pembuatan dokumentasi identitas
pegawai: Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu, dan Bukti Diri/NIP
1 tahun setelah identitas terbit 2 tahun musnah
8 Kesejahteraan Pegawai: 1 tahun setelah tahun anggaran 2 tahun musnah
- Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
- Layanan Asuransi Pegawai
- Layanan Tabungan Perumahan
- Bantuan Dinas/Layanan Bantuan Sosial
BATAN
- 14 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
- Layanan Olahraga dan Rekreasi
- Layanan Beras, Pakaian Dinas
9 Proses Pemberhentian Pegawai/Pensiun 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun musnah
10 Keputusan Pemberhentian Pegawai/Pensiun 1 tahun anggaran _ masuk berkas
perorangan
11 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian 1 tahun setelah memperoleh
keputusan yang bersifat tetap
2 tahun
setelah hak
dan
kewajibannya
habis
dinilai kembali,
kecuali SK
Penetapan masuk
berkas
perorangan
12 Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun masuk berkas
perorangan
13 Data Kepegawaian 1 tahun setelah diperbaharui 2 tahun musnah
14 Dokumentasi Kepegawaian 1 tahun setelah pensiun sampai hak
dan
kewajibannya
habis
masuk berkas
perorangan
15 Berkas Perorangan Pegawai Negeri Sipil, antara lain:
a. Lamaran 1 tahun setelah
berhenti/pensiun
2 tahun
setelah hak
musnah, kecuali
BATAN
- 15 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN dan
kewajibannya
tokoh nasional,
c. SK Pengangkatan CPNS habis pejabat eselon I,
II
d. Hasil Pengujian Kesehatan atau eselon lain
e. SK Pengangkatan PNS yang ditentukan
f. SK Kenaikan Pangkat oleh instansi,
g. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki
Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan/Berita Acara
Pelantikan
PNS setingkat
golongan ruang
IV/d dan IV/e dan
h. SK Pengangkatan Jabatan Struktural perseorangan
i. SK Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Fungsional yang terlibat
j. SK Perpindahan Kerja dalam kasus/
k. SK Perpindahan Antar Instansi peristiwa berskala
l. SK Peninjauan Masa Kerja nasional
m. SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) 1 tahun setelah
berhenti/pensiun
2 tahun
setelah hak
musnah, kecuali
n. Berita Acara Pemeriksaan dan
kewajibannya
tokoh nasional
BATAN
- 16 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS habis pejabat eselon I,
II
p. SK Perbantuan atau eselon lain
q. SK Penerikan Kembali dari Perbantuan yang ditentukan
r. SK Pemberian Uang Tunggu oleh instansi,
s. SK Pemberhentian sebagai PNS PNS setingkat
t. SK Pemberhentian Sementara dari PNS golongan ruang
u. SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara IV/d dan IV/e dan
perseorangan
v. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat
sebagai Pejabat Negara
yang terlibat
dalam kasus/
w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang peristiwa berskala
x. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang nasional
y. SK Penggantian Nama
z. SK Pensiun
aa. Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS dan Jabatan
bb. Surat Izin menjadi Anggota Parpol/Ormas/LSM
cc. SK PNS yang Meninggal Dunia/Hilang
dd. Surat Keterangan Mutasi Keluarga
BATAN
- 17 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
ee. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
ff. Penetapan Angka Kredit
gg. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
hh. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
ii. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri
jj. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri
kk. Kartu Induk PNS
ll. Ijazah/Sertifikat
mm. SK Penempatan/Penarikan Pegawai 1 tahun setelah
berhenti/pensiun
2 tahun
setelah hak
musnah, kecuali
nn. SK Pengangkatan dalam Jabatan Kedinasan di Luar Instansi dan
kewajibannya
habis
tokoh
nasional,pejabat
oo. SK Persetujuan/Penugasan Kembali Cuti di Luar
Tanggungan Negara (CLTN)
eselon I, II, atau
eselon lain yang
pp. SK Aktif Bekerja Kembali ditentukan oleh
qq. SK Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN) instansi, PNS
rr. SK Tunjangan Jabatan Fungsional setingkat
ss. SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional golongan ruang
BATAN
- 18 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
tt. SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional IV/d dan IV/e dan
uu. SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional perseorangan
vv. Surat Perbaikan Tanggal/Tahun Kelahiran yang terlibat
ww. SK Pengalihan PNS ke/dari Daerah dalam kasus/
xx. Surat Pertimbangan Status PNS peristiwa berskala
yy. Surat Keterangan Pengunduran Diri dari PNS karena
menjadi Anggota Parpol
nasional
IV KEUANGAN
1 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA (RAPBN)
A Penyusunan RAPBN
a. Arah, Kebijakan Umum, Strategi, dan Prioritas APBN selama masih berlaku 3 tahun permanen
b. Rencana Anggaran Kerja 1 tahun 2 tahun musnah
c. Rancangan Anggaran Satuan Kerja 1 tahun 2 tahun musnah
d. Nota Keuangan Pemerintah dan RUU APBN 1 thn stlh thn anggaran berakhir 3 tahun permanen
e. Pembahasan RAPNB oleh Komisi DPR 1 thn stlh thn anggaran berakhir 3 tahun musnah
f. Nota Jawaban DPR 1 thn stlh thn anggaran berakhir 3 tahun permanen
g. Ketentuan/Peraturan tentang Penyusunan RAPBN oleh
Presiden/Pemerintah
1 tahun setelah diperbaharui 2 tahun musnah
BATAN
- 19 -
NO. JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN
KETERANGAN AKTIF INAKTIF
h. Bahan/Data Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran
Rutin/Pembangunan
1 tahun 2 tahun musnah
i. Undang-undang APBN dan Repeta 1 tahun setelah diperbaharui 2 tahun musnah
B ANGGARAN
a. Petunjuk Penyusunan Anggaran Rutin/Pembangunan dan
Pembahasan Anggaran Rutin/Pembangunan/RKA-KL
selama masih berlaku 3 tahun
setelah habis
masa berlaku
musnah
b. Konsep Daftar Isian Kegiatan (DIK/DIKS)/Daftar Isian Proyek
(DIP), Daftar Rencana Kegiatan (DRK)/Lembar Kegiatan
(LK)/Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) dan lampiran
pendukungnya
1 tahun setelah PAN
(Perhitungan Anggaran
Negara)/LRA (Laporan Realisasi
Anggaran) diundangkan
9 tahun dinilai kembali
c. Konsep Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 1 tahun setelah PAN/LRA
diundangkan
3 tahun musnah
d. Hasil Ulangan Ringkas Belanja Rutin/Pembangunan untuk:
organisasi (Satuan 2A), program (Satuan2B/Satuan2), penda-