-
1
PERATURAN DAERAH KOTATUALNOMOR ,"0 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Menirnbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAUKOTA TUAl,
: a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-UndangNornor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, Retribusi Izin
Ternpat PenjualanMinurnan Beralkohol rnerupakan salah satu
jenisRetribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut
olehPernerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-UndangNornor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, Retribusi
Daerah ditetapkan denganPeraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnanadirnaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk danditetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi IzinTernpat Penjualan Minurnan 8eralkohol;
1. Undang-Undang Nornor 60 Tahun 1958 tentangPenetapan
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1957tentang Pernbentukan
Daerah-Daerah Swatantra TingkatII dalarn Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku(lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958Nornor 111, Tarnbahan lernbaran Negara RepublikIndonesia Nornor
1645);
2. Undang-Undang Nornor 49 Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan
Piutang Negara (lernbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960
Nornor 156, Tarnbahan lernbaranNegara Republik Indonesia Nomor
2104);
3. Undang-Undang nornor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndang-Undang
Hukurn Acara Pidana (lernbaranNegara Tahun 1981 Nornor 76,
Tarnbahan lernbaranNegara Nornor 3209);
t~/--------------~----------~------------~,
-
'".."
2
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraNomor
3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Negara Nomor
4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimanatelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran NegCl'raRepublik
Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentangPembentukan Kota
Tual di Provinsi Maluku (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
-
3
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan
Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,
TambahanLembaran Negara RepubHkIndonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem
Informasi Keuangan daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan
Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 25, TambahanLembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah DaerahKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor
4737);
19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerjasekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor02, Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008tentanq
Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Tahun2008 Nomor 02, Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008Nomor 03, seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
-
4
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, SeriD);
23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Pokok-POkokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahTahun 2009
Nomor 03).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH ~OTA TUAL TENTANGRETRIBUSl IZIN'
TEMPAT PE N,lUALAN, MINUMANBERALKOHOL
BABI
KETENTUAN UMUM
PasallDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah
adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kota Tual;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRDadalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan KotaTual;
6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Seretariat Daerah adalah
BagianEkonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tual;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tual;
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas
tertentu di bidangperRetribusian daerah sesual dengan peraturan
perundang-undangan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan! atau modal yang
merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
'dengan nama atau dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik atauorqanisasl yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badanlainnya;
•
-
5
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasaatau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/
atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayananyang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yangdapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalamrangka pemeberian izin kepada orang pribadi atau badan
yangdimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
danpengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaansumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga
kelesstarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pnbadt atau Badan yang menurut
peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakanbatas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa
dan perizinantertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD,adalahbukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
eara lain ke kasdaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlahpokok retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkatSKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau
sanksi administratifberupa bunga dan/ atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenqhirnpun dan
mengolahdata, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk
tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undanganretribusi daerah;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk meneari
sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindakpidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menernukantersangkanya.
• =
-
6
BABII
NAMA, OBlEK DAN SUBlEK RETRIBUSI
Pasal2
Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
dipungutretribusi atas izin tempat penjualan minuman
beralkohol.
Pasal3
Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
adalahpemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol
di suatutempat tertentu.
Pasal4
(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
adalah orangpribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat
penjualan minumanberalkohol dari Pemerintah Daerah;
(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
adalah orangpribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi,termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat
PenjualanMinuman Beralkohol.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal5
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan
kedalamGolongan Retribusi PerizinanTertentu.
BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal6
lingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan luas tempat
usahapenjualan minuman beralkohoJ.
-
7
BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI
Pasal7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin
TempatPenjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk
menutupsebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
yangbersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) meliputi penerbitan dokumen IZIn, pengawasan di
lapangan,penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif
daripemberian izin tersebut.
BABVI
STRUKTUR DAN BESARAN TARlF RETRIBUSI
Pasal8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan
MinumanBeralkohol ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk minuman beralkohol diminum di tempat penjualan.
JENIS TEMPAT USAHA LUAS TEMPAT USAHA TARIF PER TAHUN
Hotel dan atau Restoran s.d. 20 M2 Rp. 500.00021 M2 s.d. 60 M2
Rp. 600.00041 M2 s.d. 60 M2 Rp. 700.00061 M2 s.d. 80 M2 Rp.
800.00081 M2 s.d. 100 M2 Rp. 900.000lebih dari 100 M2
Rp.1.000.000
Bar, Pab, Diskotik, Karaoke s.d. 20 M2 Rp. 750.000Klub Malam dan
sejenisnya 21 M2 s.d. 80 M2 Rp.1.000.000
lebih dari 80 M2 Rp.1.500.000
I L
-
8
b. Untuk minuman beralkohol yang dijual secara eceran dalam
kemasan.
lENIS TEMPAT USAHA LUAS TEMPAT USAHA TARIFPERTAHUNPasar
Swalayan, Toko, Kios s.d. 20 M2 Rp. 500.000.dan sejenisnya 21 M2
s.d. 40 M2 Rp. 600.000.
Lebih dari 40 M2 Rp. 700.000.
Pasal9
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ditinjau
kembali setiap 3(tiga) Tahun sekali untuk disesuaikan.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.
(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasall0
Retribusi dipungut di wiJayah daerah tempat Retribusi Izin
Tempat PenjualanMinuman Beralkohol diberikan.
BAB VIII
PEMUNGUTAN
Pasalll
(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumenlain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota;
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
(3) Bentuk, lsl, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau
dokumenlain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
•
-
9
BABIX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal12
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 21 (dua puluh
satu)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakanyang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran
Retribusi.
(3) Dalam hat Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa
bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yangtidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
(4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi
persyaratanyang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Retribusiuntuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi,
dengandikenakan bunga sebesar 20/0 (dua persen) sebulan.
(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan
penundaanpembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
Pasal13
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah
atau tempatlain yang ditetapkan oleh Walikota.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukandengan menggunakan SSRD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD,
ditetapkan denganPeraturan Walikota.
BABX
TATACARA PENAGIHAN
Pasal14
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat
menerbitkan STRDjika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar
Retribusi Terutang tepatpada waktunya atau kurang membayar.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didahului dengan Surat Teguran.
(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi
administratif berupabunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
Retribusi yang terutangyang tidak atau kurang dibayar.
(4) Tatacara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
•
-
10
BABXIKEBERATANPasal15
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota
ataupejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengandisertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulansejak tanggal SKRDditerbitkan, kecuali jika Wajib
Retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karenakeadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
kekuasaanWajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal16(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yangdiajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnyaatau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi
yangterutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewatdan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.
Pasal17(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, Walikota
menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan
pembayaranRetribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen)sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
~ /
-
11
BABXII
PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PasallS
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukanpermohonan pengembalian kepada walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telahdilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan,
permohonanpengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulansejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelahlewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2%(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihanpembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota.
BAB XIII
KEDALUWARSA
Pasal19
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnyaRetribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidangRetribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada
pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.(3) Dalam hat diterbitkan Surat Teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanyaSurat Teguran tersebut.
•
-
12
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud padaayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinyakepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonanangsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan olehWajib Retribusi.
Pasal20(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.(2)
Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Tata
cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur
dengan Peraturan Walikota.
BABXIV
PEMERIKSAAN
Pasal21(1) Walikota berwenang rnelakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan
peraturanperundang-undangan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/
atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan
denganobjek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaranpemeriksaan; dan/ atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Walikota.
BABXV
PEMANFAATAN
Pasal22(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan
daerah yang harus
disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
•
-
13
(2) Sebagian hasHpenerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai
kegiatanyang berkaitan langsung dengan pemberian Izin Tempat
PenjualanMinuman Beralkohol.
(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
BABXVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal23
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentifatas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BABXVII
PENYIDIKAN
Pasal24
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawainegeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat olehpejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerahagar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orangpribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukansehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindakpidana di bidang Retribusi Daerah:
•
-
14
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugaspenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang
meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung danmemeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen
yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
RetribusiDaerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagaitersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain
yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-UndangHukum Acara Pidana.
BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal25
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlahRetribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
penerimaannegara.
BABXIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal26
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota
TualNomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
MinumanBeralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
•
-
15
Pasal27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Tual.
Ditetapkan di TualPada tanggal ~l Desember 2011
\!WALI··....·Ja
Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
Diundangkan di TualPada tanggal 3' Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,
LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR ~G
•
-
16
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR so TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
I. UMUMUntuk mendorong percepatan perubahan dan kemajuan
Daerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
PajakDaerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan hak dan
kewajibanuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
melaluikebijakan Daerah berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban
untukmemberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa
danpemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatankesejahteraan masyarakat. Atas dasar landasan yuridis
dimaksud dansesuai dengan harapan untuk memberikan daya ungkit
terhadappenerimaan daerah yang berasaI dari Retribusi Daerah dari
waktu kewaktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan
agarperanan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.Salah satu jenis
Retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah adalah
Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol.Sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tersebut,
pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan denganPeraturan
Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan PeraturanDaerah ini
adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Tualdapat memungut
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoholsesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan
jelasdan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif
RetribusiIzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu juga
telah diaturhal-hal yang berkaitan dengan administrasi
pemungutan.
Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman
padaperaturan perundangan dibidang Retribusi Daerah,
jugamemperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan
lainseperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
•
-
11. PENlELASAN PASAL DEMI PASAlPasal 1 s / d Pasal3 : Cukup
jelas.Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan adalah
suatu bentuk badan usaha yang meliputiPerseroan Terbatas,
PerseroanKomanditer, Perseroan Lainnya, BadanUsaha Milik Negara
atau Daerah dengannama dan dalam bentuk apapun,persekutuan,
perkurnpulan, Firma, kongsi,Koperasi, Yayasan atau organisasi
yangsejenis, Lembaga, dana pensiun, bentukusaha tetap serta bentuk
badan usahalainnya.
: Cukup jelas.: Cukup Jelas.: Saat kedaluwarsa penagihan
Retribusi ini
perlu ditetapkan untuk memberikankepastian hukum kapan utang
Retribusitidak dapat ditagih lagi.Dalam hal diterbitkan Surat
Teguran danSurat Paksa, kedaluwarsa penagihandihitung sejak tanggal
penyampaian suratpaksa tersebut.Yang dimaksudkan dengan
pengakuanutang Retribusi secara langsung adalahWajib Retribusi
dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utangRetribusi dan
belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.
: Yang dimaksudkan dengan pengakuansecara tidak langsung adalah
WajibRetribusi tidak secara nyata langsungmenyatakan bahwa ia
mempunyai utangRetribusi kepada Pemerintah Daerah.Contoh:- Wajib
Retribusi mengajukan
permohonan angsuran/penundaanpembayaran;
- Wajib Retribusipermohonan keberatan.
Cukup Jelas.Cukup Jelas.
: Cukup Jelas.: Yang dimaksud dengan instansi yang
melaksanakan pemungutan adalahdinas/badan/lembaga yang tugas
pokokdan fungsinya melaksanakan pemungutanRetribusi.
.-
Ayat (2)Pasal5 s / d Pasal 18Pasal 19 Ayat (1)
Ayat (2) huruf a
huruf b
Ayat (3)
Ayat (4)Ayat (5)
Pasal20 s / d Pasal22Pasal23 Ayat (1)
17
mengajukan
•
-
18
Ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukanmelalui
pembahasan aleh pemerintahdaerah dengan alat kelengkapan
DewanPerwakilan Rakya t Daerah yangmembidangi masalah keuangan.
: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.
Ayat (3)Pasal 24 5 / d Pasal 27
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR LlO,.,