PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-12/2012 dan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat; c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-623 Tahun 2012 dan telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-12/2012 dan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat;
c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-623 Tahun 2012 dan telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
2
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
4
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2001 Nomor 25 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
5
Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 88);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum
Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 96);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 23
Seri A);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 13 Seri A);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
6
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 16.197.296.979.395,00
bertambah sejumlah Rp. 2.086.568.704.667,00 sehingga menjadi
Rp. 18.283.865.684.062,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah:
1. Semula Rp. 14.626.494.183.395,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 654.184.941.918,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 15.280.679.125.313,00
b. Belanja Daerah:
1. Semula Rp. 15.804.296.979.395,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 2.437.037.204.667,00 Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 18.241.334.184.062,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp.
(2.960.655.058.749,00)
c.
Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
a) Semula Rp. 1.570.802.796.000,00
b) Bertambah/
(berkurang) Rp. 1.432.383.762.749,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 3.003.186.558.749,00
2. Pengeluaran Pembiayaan:
a) Semula Rp. 393.000.000.000,00
b) Bertambah/
(berkurang) Rp. (350.468.500.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan
Rp.
42.531.500.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 2.960.655.058.749,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
7
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah:
1. Semula Rp. 8.176.352.694.291,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 560.770.826.526,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.737.123.520.817,00
b. Dana Perimbangan:
1. Semula Rp. 2.235.856.731.104,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 91.087.297.392,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 2.326.944.028.496,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
1. Semula Rp. 4.214.284.758.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 2.326.818.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 4.216.611.576.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah:
1. Semula Rp. 7.586.456.000.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 504.068.391.394,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.090.524.391.394,00
b. Retribusi Daerah:
1. Semula Rp. 49.761.341.070,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 8.503.829.470,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 58.265.170.540,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
1. Semula Rp. 237.497.782.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp.
(3.855.782.000,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 233.642.000.000,00
8
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
1. Semula Rp. 302.637.571.221,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp.
52.054.387.662,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 354.691.958.883,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:
1. Semula Rp. 917.539.691.104,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 91.087.297.392,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 1.008.626.988.496,00
b. Dana Alokasi Umum:
1. Semula Rp. 1.269.960.760.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 1.269.960.760.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:
1. Semula Rp. 48.356.280.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 48.356.280.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 16.123.598.000,00
Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 16.123.598.000,00
b. Dana Darurat:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00
9
c. Dana Bagi Hasil Pajak:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan
Rp. 0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
1. Semula Rp. 4.184.947.230.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan Rp. 4.184.947.230.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya:
1. Semula Rp. 13.796.780.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp.
(13.796.780.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.
0,00
f. Lain-lain Penerimaan:
1. Semula Rp. 15.540.748.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Penerimaan Setelah Perubahan
Rp. 15.540.748.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung:
1. Semula Rp. 12.410.127.669.229,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 2.192.567.763.060,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 14.602.695.432.289,00
b. Belanja Langsung:
1. Semula Rp. 3.394.169.310.166,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 244.469.441.607,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 3.638.638.751.773,00
10
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
a.
Belanja Pegawai: 1. Semula Rp. 1.650.063.345.032,51
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. (60.145.601.647,51)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 1.589.917.743.385,00
b. Belanja Bunga:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi:
1. Semula Rp. 10.000.000.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. (5.000.0000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
d. Belanja Hibah:
1. Semula Rp. 4.851.652.373.616,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 1.628.988.306.498,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 6.480.640.680.114,00
e. Belanja Bantuan Sosial:
1. Semula Rp. 13.335.312.500,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 4.075.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 17.410.312.500,00
f.
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:
1. Semula Rp. 2.715.593.496.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 661.959.391.261,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan Rp. 3.377.552.887.261,00
g. Belanja Bantuan Keuangan:
1. Semula Rp. 2.995.624.196.264,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 73.790.745.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 3.069.414.941.764,00
11
h. Belanja Tidak Terduga:
1. Semula Rp. 173.858.945.816,49
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. (111.100.078.551,49)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 62.758.867.265,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai:
1. Semula Rp. 358.041.374.994,80
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 66.041.166.957,19
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 424.082.541.951,99
b. Belanja Barang dan Jasa:
1. Semula Rp. 1.751.553.737.701,92
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 155.753.855.746,09
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 1.907.307.593.448,01
c. Belanja Modal:
1. Semula Rp. 1.284.574.197.469,28
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 22.674.418.903,72
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 1.307.248.616.373,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
a. Penerimaan:
1. Semula Rp. 1.570.802.796.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 1.432.383.762.749,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 3.003.186.558.749,00
b. Pengeluaran:
1. Semula Rp. 393.000.000.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. (350.468.500.000,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 42.531.500.000,00
12
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya:
1. Semula Rp. 1.570.802.796.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 1.432.383.762.749,00
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 3.003.186.558.749,00
b. Pencairan Dana Cadangan:
1. Semula Rp.
0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah
Perubahan Rp. 0,00
c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
1. Semula Rp.
0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah:
1. Semula Rp.
0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah
Perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah
Perubahan Rp. 0,00
13
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
a. Pembentukan Dana Cadangan:
1. Semula Rp. 300.000.0000.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. (300.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah
Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
1. Semula Rp. 17.401.500.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 25.130.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah Setelah Perubahan Rp. 42.531.500.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang:
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah
Perubahan Rp. 0,00
d. Dana Bergulir:
1. Semula Rp. 75.598.500.000,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. (75.598.500.000,00)
Jumlah Dana Bergulir Setelah Perubahan Rp. 0,00
e. BLUD
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah BLUD Setelah Perubahan Rp. 0,00
14
Pasal 5
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yang meliputi :
1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat
Daerah
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program
dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan
dan per Jabatan
15
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 7
Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 21 September 2012 November 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN
Diundangkan di Bandung pada tanggal 21 September 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
LEX LAKSAMANA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI A
Related Documents
