PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 19 TAHUN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KotaPayakumbuh-2011-19.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

260

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum selama ini diatur dengan Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tidak

sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena Undang-undang yang baru

yakni Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah telah diundangkan untuk itu semua pungutan yang

menyangkut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah harus

disesuaikan dengan Undang-undang yang baru dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dipandang perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang

Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

261

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


5049);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Negara Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PemerintahNomor 58 Tahun 2010 ((Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010


5161);

262

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di

Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);


Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor

03);


Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di

Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota



Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan

Pemerintah Kota payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2008 Nomor 05;


Satuan Polisi Pamong Praja Kota payakumbuh (Lembaran Daerah Kota



Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota payakumbuh

(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 02);


Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor

06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

263

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Payakumbuh;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Badan adalah sustu bentuk badan usaha yng meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama

dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan,

Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana

Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

6. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

tujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;

7. Wajib retribusi adalah orang/badan pribadi yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

8. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi

wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah

yang bersangkutan;

9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPDORD

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data retribusi

sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan

Perundang-undangan Retribusi daerah.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat

keputusan yang menetapkan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau

seharusnya tidak terutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah

data dan atau keternagan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

264

pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya;

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

(1) Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan.

(2) Objek sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan di puskesmas, puskesmas

keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan

lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,

kecuali pelayanan pendaftaran.

b. Objek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah,

meliputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan

sementara;

2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan

sementara kelokasi Tempat Pengolahan akhir sampah; dan

3. Penyediaan lokasi Tempat Pengolahan akhir sampah.

c. Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil adalah pelayanan:

1. Kartu Tanda Penduduk;

2. Kartu keterangan bertempat tinggal;

3. Kartu identitas kerja;

4. Kartu penduduk sementara;

5. Kartu identitas penduduk musiman;

6. Kartu keluarga; dan

7. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta

pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing,

dan akta kematian.

d. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir

ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar

tradisional/sederhana, berupa pelataran, los kios yang dikelola Pemerintah

Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

f. Objek Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan

pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan

265

kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh

masyarakat.

g. Objek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah pelayanan

penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah Daerah.

h. Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

1. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Objek Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang

untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,

keamanan, dan kepentingan umum.

(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a. Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum

yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan;

b. Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari pemerintah daerah;

c. Subjek Retribusi pengganti biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang

pribadi yang memperoleh penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta

catatan sipil dari Pemerintah Daerah;

d. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau

Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum;

e. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, pelataran, tenda,

hamparan, petak los, petak kios, pelataran parkir kendaraan dan toilet/WC dari

Pemerintah Daerah;

f. Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran orang pribadi atau Badan

yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam

kebakaran;

g. Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus orang pribadi atau

Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan penyedotan kakus dari

Pemerintah Daerah;

h. Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang orang pribadi atau Badan yang

memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah;

i. Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi orang pribadi atau Badan

yang memperoleh pelayanan pengendalian menara telekomunikasi oleh

Pemerintah Daerah;

Pasal 4

(1) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang

dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan

kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang

dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

266

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah

pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau

dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB III

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Dipungut atas pelayanan kesehatan;

b. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut atas Volume sampah yang

dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir

(TPA);

c. Dengan nama Retribusi pengganti Biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut atas

pelayanan penggantian biaya cetak dan akta catatan sipil;

d. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dipungut atas pelayanan

parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

e. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas pelayanan pasar;

f. Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas pelayanan

Pemeriksaan Alat Pemadam ;

g. Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dipungut atas pelayanan

penyedotan kakus;

h. Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas Pelayanan Tera/Tera

Ulang oleh Pemerintah Daerah;

i. Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas

pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggungaan jasa sebagaimana pada Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai

dengan huruf i adalah sebagai berikut :

a. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan

kesehatan;

b. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas tempat, jenis

bangunan, dan frekuensi;

c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah

pelayanan penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur jenis dan jumlah kendaraan

bermotor yang menggunakan tempat parkir;

e. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan bentuk fasilitas

bangunan dan atau fasilitas yang digunakan;

f. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi dan

jumlah alat pemadam kebakaran;

g. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan tempat dan

frekuensi pelayanan penyedotan kakus;

h. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis dan

frekuensi;

267

i. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah jenis dan frekuensi.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,

aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan

biaya bunga dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memerhatikan biaya penyediaan jasa penetapan

tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

NO URAIAN TARIF BARU

I

II

Biaya Paket Pelayanan dan Pemeriksaan oleh Dokter

Umum/Dokter Gigi/Petugas Kesehatan Lainnya

Tarif Tindakan Medik dan Terapi Umum :

a. Tindakan Bedah Ringan (Mis: Ganglion, Fibroma)

dll

b. Sirkum sisi/Khitannan Laki-laki

c. Sirkum sisi/Khitannan Wanita

d. Pemasangan kateter

e. Perawatan Kateter

f. Pemasangan Infuse

g. Perawatan Infuse

h. Pemasangan Spalk Pada Patah Tulang

i. Insisi Abses Kecil

j. Insisi Abses Sedang

k. Perawatn Luka Bersih tanpa Jahitan/Skinloss

l. Perawatan Luka Kotor tanpa Jahitan/Skinloss

m. Perawatan Luka Robek Kurang 5 Jahitan

n. Perawatan Luka Robek 6-10 Jahitan (lebih dari 10

jahitan) ditambah Rp. 2500/jahitan

o. Tindik Telinga

p. Jasa Penyuntikan (tidak termasuk jarum suntik dan

obat)

Rp. 10. 000

Rp. 30.000

Rp. 150.000

Rp. 20.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 40.000

Rp. 20.000

Rp. 5.000

268

III

IV

V

VI

q. Buka Jahit Luka/Tukar Verban

Luka Kecil

Luka Sedang

Luka Besar

Tindakan Medik dan Terapi Khusus :

a.Tindakan di Poli Gigi

1. Cabut Gigi Tetap tanpa Penyulit

2. Cabut Gigi dengan Penyulit/Komplikasi

3. Tambal Gigi Sementara

4. Tambal Gigi Tetap

5. Insisi Abses Mulut dan Rahang

6. Terapi Poredantal, Scalling

7. Perawatan Saraf Gigi per Gigi

8. Cabut Gigi Susu pada Anak

b.Tindakan di Poli Kebidanan

1. Pemasangan Spiral/IUD

2. Cabut Spiral/IUD

3. Pemasangan Implant (KB susuk)

4. Buka Implant

5. Pemakaian Dopler

Pertolongan Persalinan

1. Pertolongan Persalinan Normal

2. Pertolongan Persalinan dengan Episiotomi

3. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit

4. Tindakan Plasenta

5. Induksi Partus

Pelayanan Laboratorium

1. Test Kehamilan

2. Pemeriksaan Golongan Darah

3. Pemeriksaan Sputum/BTA

Urinalisa

1. Urin Lengkap

- P H

- Protein

- Reduksi

- Urobilin

- Billirubin

- Keton

- Nitrit

- Lekosit

2. Sedimen

Rp. 7.500

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 20.000

Rp. 50.000

Rp. 10.000

Rp. 25.000

Rp. 40.000

Rp. 50.000

Rp. 10.000

Rp. 10.000

Rp. 25.000

Rp. 40.000

Rp. 40.000

Rp. 50.000

Rp. 10.000

Rp. 200.000

Rp. 250.000

Rp. 400.000

Rp. 75.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 25.000

Rp. 15.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 7.500

Rp. 7.500

269

VII

VIII

IX

X

Hermatologi (Pemeriksaan Darah)

1. Hemoglobin (Hb)

2. Hitung Lekosit (sel darah putih)

3. L E D

4. Hitung Jenis

5. Eritrosit (sel darah merah)

6. Trombosit

7. Retikolosit

8. Hematokrit

9. M C V

10. M C H

11. M C H C

12. Waktu Pendarahan

13. Waktu Pembekuan

14. Protrombin Time

15. Pemeriksaan Cairan Limbah/Sumsum Tulang

Kimia Klinik

1. Cholesterol Total

2. HDL Cholesterol

3. LDL Cholesterol

4. Triglisrida

5. SGOT

6. SGPT

7. Billirubin Total

8. Billirubin Direk

9. Gula Darah Puasa

10. Gula Darah 2 jam PP (2 jam sesudah makan)

11. Ureum

12. Kreatinin

13. Protein Total

14. Alkali Pospatase

15. Asam Urat

16. Abumin

17. Globulir

Serologi

1. HBsAG

2. Anti HBS

3. Widal Typhy O dan H (2 parameter)

4. TPHA

5. ASTO

Parasitologi

1. Pemeriksaan Cacing & Amuba pada Faeces

2. Pemeriksaan Darah Malaria

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 7.500

Rp. 20.000

Rp. 50.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 35.000

Rp. 35.000

Rp. 35.000

Rp. 25.000

Rp. 35.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

270

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Narkoba dan Zat Psiko Aktif (Napza)

1. T H C (Ganja) : Umum

: Pelajar

2. Gol. Opiat (Heroin, Morphin) : Umum

: Pelajar

3. Gol. Benzodiazepin (Obat Tidur) : Umum

: Pelajar

4. Gol. Methamphetamin : Umum

: Pelajar

Biaya Surat Keterangan Kesehatan dan Catin

a. Surat Keterangan untuk Pelajar

b. Surat Kier Kesehatan untuk Umum

c. Surat Keterangan Kelahiran

d. Surat Keterangan untuk Pengantin/Catin

e. Visum Hidup

f. Surat Keterangan Keperluan Asuransi

g. Retribusi Buku KIA Yankes

h. Retribusi Buku KIA Yankes Swasta

i. Visum Luar Mati (tanpa bedah mayat)

j. Visum Hidup Kejahatan Seksual

k. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa

l. Jasa Pemeriksaan Keur Kesehatan CPNS/paket

m. Surat Keterangan Buta Warna ( Ishihara test )

Biaya Rawat Inap/Hari

1. Perawatan dan Akomodasi

2. Visite Dokter Umum/hari

3. Visite Dokter Spesialis/hari

Pemakaian Oksigen/jam

Jasa Konsultasi Kesehatan Gizi/Sanitasi/KB/Narkoba dll

Pemakaian Puskel (Ambulance)

1. Pemakaian Ambulance/Max 10 KM dari

Puskesmas Min 5 KM

2. Tambahan Per KM

3. Dalam Kota lebih dari 1 jam

4. Cuci Mobil Jenazah

Catatan :

1. 25% = Merupakan Jasa Sarana

2. 50% = Merupakan Biaya BBM

3. 25% = Merupakan Jasa Sopir / Petugas Perawat

sbb:

= 75% untuk Sopir Ambulance

Rp. 100.000

Rp. 75.000

Rp. 100.000

Rp. 75.000

Rp. 100.000

Rp. 75.000

Rp. 100.000

Rp. 75.000

Rp. 7.500

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 10.000

Rp. 15.000

Rp. 15.000

Rp. 5.000

Rp. 15.000

Rp. 50.000

Rp. 30.000

Rp. 15.000

Rp. 75.000

Rp. 15.000

50.000/hari

Rp. 5.000

Rp. 7.500

Rp. 2.000

Rp. 30.000

Rp. 30.000

Rp. 5.000

Rp. 10.000/jam

Rp. 25.000

271

XVII

XVIII

= 25% untuk Petugas / Perawat Pengantar

Pemeriksaan EKG

Tarif Konsultasi Spesialis/Rujukan

Rp. 20.000

Rp. 50.000

Dari realisasi pelayanan kesehatan diatas diberikan Jasa

Pelayanan sebesar 40%.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 9

Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

a. 1). Pengambilan pengangkutan pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga

Rp.1500,- per bulan.

2). Retribusi air limbah bagi pelanggan Yang sudah dapat Pelayanan IPAL dipungut

Retribusi setiap bulan sebesar Rp. 1000,-

b. Pengambilan pengangkutan pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan, antara

lain :

1. - Toko ukuran luas 10 M2 s/d 20 M2 = Rp.500,- per hari

- Toko ukuran luas 20 M2 s/d 30 M2 = Rp.700,- per hari

- Toko ukuran luas 30 M2 s/d 45 M2 = Rp.1.000,- per hari

- Toko ukuran luas lebih dari 45 M2 = Rp. 1.500,- per hari

2. Kios dan Los = Rp. 500,- per hari

3. Pedagang Kaki Lima = Rp. 500,- Per hari.

c. Rumah makan, Restoran, Hotel, Supermarket dan sejenisnya :

a. Kecil…….Rp. 30.000,- Per bulan atau Rp. 1.000,- Per hari

b. Sedang…..Rp. 42.500,- Per bulan atau Rp. 1.250,- Per hari

c. Besar…….Rp. 45.000,- Per bulan atau Rp. 1.500,- Per hari

d. Mall……..Rp. 250.000,- Per bulan

d. Retribusi air limbah bagi perusahaan penyucian kendaraan dipungut sebagai berikut :

1) Usaha yang mempunyai Dok dengan kapasitas 6 mobil keatas dan mempunyai

kompresor sebesar Rp. 3.000,- Per hari

2) Usaha yang mempunyai Dok dengan kapasitas 3 s/d 5 Mobil dan mempunyai


3) Usaha yang mempunyai Dok dengan kapasitas 1 s/d 3 Mobil dan mempunyai


4) Usaha selain diatas dikenakan sebesar Rp. 500,- Per hari.

e. Retribusi kebersihan terhadap kendaraan tidak bermotor dikenakan sebagai berikut :

1) Bendi………………………….Rp. 500,- Per hari.

2) Becak/Gerobak.……………….Rp. 500,- Per hari.

f. Retribusi Kebersihan terhadap kendaraan bermotor angkutan umum dikenakan

sebagai berikut :

1) Angkutan Kota dan Pedesaan sebesar………………Rp. 500,- Per hari.

2) Mini Bus sebesar……………………………….........Rp. 500,- Per hari.

272

3) Bus Sebesar……………………………………..........Rp. 500,- Per hari.

g. Retribusi kebersihan terhadap pemakain toilet/WC Umum dikenakan sebagai berikut :

1) Untuk buang air kecil…………………………..Rp. 500,-

2) Untuk buang air besar………………………….Rp. 750,-

h. Terhadap Kantor – kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas dan Sekolah –

sekolah dikenakan Retribusi kebersihan sebesar 7.500,- setiap bulan.

i. Pengambilan pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industry antara lain:

1) Kecil…………….Rp. 15.000,- Per bulan atau Rp. 500,- Per hari

2) Sedang…………..Rp. 21.000,- Per bulan atau Rp. 700,- Per hari

3) Besar…………….Rp. 30.000,- Per bulan atau Rp. 1.000,- Per hari

j. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan dikenakan Rp. 10.000,- Per

bulan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Pasal 10

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catatan Sipil

I. a. Kartu Tanda Penduduk Rp. 35.000,-

b. Kartu Keluarga Rp. 12.500,-

c. Surat Pindah Rp. 12.500,-

II. a Akta Kelahiran :

1. Warga Negara Indonesia.

a. 0 Hari – 60 Hari Gratis

b. Biaya Akta Perkawinan :

1. Warga Negara Indonesia ……...

2. Warga Negara Asing ………….

Rp. 250.000,-

Rp. 400.000,-

c. Akta Kematian :



Rp. 100.000,-

Rp. 200.000,-

d. Akta Perceraian :

1. Warga Negara Indonesia ……..

2. Warga Negara Asing …………

Rp. 350.000,-

Rp. 500.000,-

e. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :



Rp. 200.000,-

Rp. 400.000,-

f. Akta Pengangkatan Anak/Adopsi :



Rp. 400.000,-

Rp. 500.000,-

g. Akta Perubah atau Ganti Nama :



Rp. 500.000,-

Rp. 500.000,-

h Pencatatan Perubahan Jenis Kelamin

1. Warga Negara Indonesia Rp. 1.000.000,-

273

2. Warga Negara Asing Rp. 2.000.000,-

i Pencatatan Perubahan Status

Kewarganegaraan dari WNA ke WNI

Rp. 250.000,-

Bagian keempat

Retribusi pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

Pasal 11

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

a) Mobil barang

1. Roda 4 sebesar Rp. 2000,- setiap kali parkir

2. Roda 6 sebesar Rp. 2500,- setiap kali parkir

b) Mobil angkutan orang

1. Bis wisata roda 4 Rp. 3000,- setiap kali parkir

2. Bis wisata roda 6 Rp. 4000,- setiap kali parkir

3. Taxi sebesar Rp. 3000,- per hari

c) Kendaraan pribadi

1. Sedan, jeep, subarr ban dan sejenis Rp. 2000,- setiap kali parkir

2. Sepeda motor dan sejenisnya Rp. 1000,- setiap kali parkir

d) Kendaraan tidak bermotor

1. Becak barang, gerobak dan sejenis Rp. 0,-

2. Bendi sebesar Rp. 1000,- per hari

Bagian kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 12

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin, dikenakan retribusi dan/atau bea

harian yang besarnya sebagai berikut:

a. Untuk lokasi dengan ukuran s/d 3m2 sejumlah Rp. 500,-per hari

b. Untuk lokasi dengan ukuran diatas 3m2 s/d 9m2 sejumlah Rp. 1000,-per hari

c. Untuk lokasi dengan ukuran lebih dari 9m2 sejumlah Rp. 2000,-perhari

Bagian Keenam

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 13

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya dengan isi sampai dengan 9 (Sembilan) Liter

ditetapkan tarif sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

b. Jenis Dry Powder (serbuk), Gen Co2, Halon dan sejenisnya dengan isi sampai dengan

9 (Sembilan) Liter ditetapkan tarif sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu Lima Ratus

Rupiah)

274

Bagian ketujuh

Retribusi Penyedotan Kakus

Pasal 14

Tarif Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

a. Untuk kakus rumah tangga:

a. Untuk 1 (satu) trip mobil ……………………Rp. 130.000,-

b. Untuk 2 (dua) trip mobil……………………..Rp. 230.000,-

c. Untuk 3 (tiga) trip mobil……………………..Rp. 350.000,-

d. Untuk 4 (empat) trip dan seterusnya dikenakan biaya setiap satu trip sama dengan

point a. 1 diatas.

b. Untuk kakus industri rumah tangga ditambah 30% dari biaya kakus rumah tangga.

c. Untuk pemakain IPLT dengan mobil unit tinja diluar Pemerintah Kota Payakumbuh

dikenakan retribusi Rp. 20.000,- per trip.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 15

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Untuk setiap pelayanan tera / tera ulang diberikan Retribusi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh

Ribu rupiah) Per Tera / Tera Ulang.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 16

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Adalah 2 % (Dua Persen) X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menara Telekomunikasi dikaitkan dengan Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara

telekomunikasi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kota Payakumbuh.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu

diatur dengan Peraturan Walikota.

275

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 19

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih

dengan menggunakan STRD.

(4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan

Walikota;

(5) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk

sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil

penerimaan Retribusi Daerah harus disetor kekas Daerah selambat-lambatnya 1x24

jam atau dalam waktu yang ditentukan walikota.

(7) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi

untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan

yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah

atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu

keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan

penagihan Retribusi.

Pasal 21

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

276

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian

hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan

oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala

Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah

dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya,

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)

bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas dan dibayar dimuka;

(2) Pembayaran retibusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan bukti

pembayaran;

277

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(4) Bentuk, isi kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur

dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1)

dalam pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan

Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yasudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan

Walikota.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Tarif retribusi ditinjau Kembali Paling Lama 3 (tiga) Tahun sekali.

278

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

(4) Sebelum tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud

ayat (3) terlebih dahulu dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Payakumbuh.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana

atas pelanggaran Peraturan daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik

POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan

penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita

acara setiap tindakan dalam hal :

a. pemeriksaan tersangka;

b. memasuki tempat tertutup;

c. penyitaan barang;

d. pemeriksaan saksi;

e. pemeriksaan ditempat kejadian;

f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 30

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

279

setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(3) Ketentuan mengenai Tata Cara penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

(1) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi

Pengujian Kenderaan Bermotor dinyatakan masih tetap berlaku;

(2) semua peraturan pelaksanaan tentang retribusi dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

(3) Hal – hal yang menyangkut tentang teknis Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah

ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan;


Pelayanan Persampahan / Kebersihan;


Pemeriksaan dan Pengisian Alat Pemadam Kebakaran;


Penyedotan Kakus;


Tempat Rekreasi dan Olah Raga;


Izin Operasional Bendi;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2001

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Izin

Usaha Jasa dan Retribusi Kepariwisataan;

280


Perizinan di Bidang Kesehatan;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2001

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;


Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;


Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun

2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA PAYAKUMBUH

dto

JOSRIZAL ZAIN

Diundangkan di Payakumbuh

Pada Tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dto

I R W A N D I

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2011 NOMOR : 29

281

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam menjalankan Pemerintahan Pemerintah daerah diberi wewenang untuk

memungut Retribusi Kepada Masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan

dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan

kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis Retribusi

Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah,

mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah

tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih

dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang

pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan

dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

nomor 34 tahun 2000. Maka segala Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

282

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Untuk Surat Keterangan Kesehatan bagi Pelajar Warga Kota Payakumbuh

digratiskan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Untuk Penduduk Yang Lahir Sebelum Tanggal 31 desember 2011 dengan usia

18 Tahun kebawah biaya Akte Kelahiran di gratiskan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

283

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 29

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 19 TAHUN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KotaPayakumbuh-2011-19.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Documents