-
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk,
perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
b. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya
dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional
dan peningkatan kesadaran penduduk sebagaimana yang di amanatkan
dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan
Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 , Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara RITahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4645);
-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admonistrasi
Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 sebagaimana
dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2004 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
6);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA dan
WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah
adalah Kota Bima. 2. DPRD adalah DPRD Kota Bima 3. Pemerintah
Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bima. 4. Kepala Daerah adalah
Walikota Bima. 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai
perangkat Daerah. 6. Camat adalah Kepala Kecamatan. 7. Kelurahan
adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah
Kecamatan. 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 9. Penduduk adalah
Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia. 10. Administrasi Kependudukan adalah
rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan
informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik danm pembangunan sektor lain.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai Warga Negara Indonesia.
-
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 13.
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat
bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk,
Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan
Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen
Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan
Kependudukan.
16. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya
disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami
hambatan dalam memperolehh dokumen penduduk yang disebabkan oleh
bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah
terbelakang.
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI
adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah memperoleh
kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK
adalah nomor-nomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas,
tunggal dn melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk
Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang
mempunyai hubungan darah dan atau orang lain, yang tinggal dalam
satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam
keluarga yang selanjutnya disebut wajib Kartu Keluarga.
22. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK dan
secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
24. Wajib Kartu Tanda Penduduk adalah setiap penduduk yang
berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin.
25. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi
catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan
dan perceraian bagi yang beragama Islam, kematian, pengakuan dan
pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang
diterbitkan dan disimpan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dokumen
Negara.
26. Pemohon/pelapor adalah orang atau badan hukum yang
mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain
untuk mendapatkan pelayanan dalam penyeleggaraan pendaftaran
penduduk.
27. Surat tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas pelaporan yang dilakukan
Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang
bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan
diluar negari.
28. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari
tempat lama ke tempat baru menetap.
29. Surat Keterangan Pendudukan adalah bentuk keluaran sebagai
hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang
meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat
Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan
Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
-
30. Buku Induk Penduduk / buku Induk Sementara adalah buku yang
memuat data awal semua penduduk/penduduk sementara dalam wilayah
suatu kelurahan.
31. Buku Mutasi Penduduk / Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah
buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk
sementara dalam wilayah suatu kelurahan.
32. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai
akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengakuan anak,
perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan
kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang
dan perubahan data lainnya.
33. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang
terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
34. Penduduk Sementara adalah penduduk daerah lain yang
berdomisili di Kota Bima yang tinggal dalam waktu terbatas.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2 Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak
mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran
penduduk.
Pasal 3 (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib
mendaftarkan serta
mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan dan
perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Kematian, pengakuan dan
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama kepada unit yang
mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu ), termasuk
mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.
BAB III REGISTRASI DAN PEJABAT
PENCATAT SIPIL
Pasal 4
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga negara
Indonesia di kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi atas
rekomendasi dari Ketua RT dan RW.
Pasal 5
Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diangkat
oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan.
Pasal 6 (1) Pejabat pencatatan sipil dijabat oleh Pegawai Negeri
Sipil dari unit
pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (2) Pejabat
pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) diangkat
oleh Walikota dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan atas usul Kepala Unit pengelola pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil.
-
(3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Walikota
dapat menunjuk pejabat lain dari unit pengelola pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.
Pasal 7
(1) Pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan
menvalidasi kebenaran
data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta
serta memuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil;
(2) Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat eselon 2 (dua)
bidang Pencatatan Sipil pada instasi pelaksana.
BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama Pencatatan Dan Pemutakhiran Biodata Penduduk
Pasal 8
(1) Penduduk wajib melapor kepada Instansi pelaksana melalui
RT/RW, Lurah
dan Camat untuk dicatatkan biodatanya; (2) Warga Negara
Indonesai yang datang dari luar negeri karena pindah wajib
melaporkan kepada Instansi Pelaksana; (3) Orang Asing yang
memiliki Izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi
Pelaksana untuk dicatat biodatanya.
Bagia kedua Nomor Induk Kependudukan
Pasal 9
(1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan
(NIK); (2) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi
formulir biodata
penduduk serta merekam data kedalam database untuk mendapatkan
NIK dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan
(SIAK);
(3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) Nomor Induk
Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup;
(4) Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 ( tiga ) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan
digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
Bagian ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga
Pasal 10
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang
memiliki ijin tingal
tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi
pelaksana melalui
RT/RW, Lurah dan Camat
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar
penerbitan Kartu
Keluarga
Pasal 11
(1) Penerbitan KK baru dilakukan setelah memenuhi syarat berupa
:
a. Keterangan domisili dari RT/RW, mengetahui lurah dan
Camat;
b. Foto copy akta nikah/akta perkawinan yang sudah
dilegalisir;
-
c. Ijin tinggal tetap bagi orang asing;
d. Surat Keterangan pindah datang yang diterbitkan oleh instansi
pelaksana
daerah asal bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara
kesatuan
Republik Indonesia;
e. Surat keterangan dating dari luar negeri bagi Warga Negara
Indonesia
yang datang dari luar negeri karena pindah;
f. Mengisi formulir biodata penduduk.
(2) Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga bagi
penduduk yang
mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat
berupa:
a. KK lama;
b. Surat keterangan kelahiran dari bidan atau kelurahan tempat
domisili
dan/atau fotocopy cutipan akte kelahiran;
c. Mengisi formulir biodata penduduk.
(3) Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga untuk
menumpang ke
dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat
berupa:
a. KK yang akan ditumpangi;
b. Surat Keterangan pindah datang yang diterbitkan oleh instansi
pelaksana
darerah asal bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara
kesatuan
Republik Indonesia;
c. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara
Indonesia yang
datang dari luar negeri karena pindah;
d. Mengisi formulir biodata penduduk.
(4) Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga bagi orang
asing yang
memilki ijin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau
orang asing
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. KK yang ditumpangi;
b. Paspor;
c. Izin tinggal tetap;
d. Surat keterangan catatan kepolisian;
e. Mengisi formulir biodata penduduk.
(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK
dilakukan
setelah memenuhi syarat berupa :
a. KK lama;
b. Surat keterangan kematian dari dokter atau kelurahan tempat
domisili, atau
surat pindah keluar.
(6) Pemisahan KK karena adanya pernikahan/perkawinan anggota
keluarga
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. KK lama;
b. Fotocopy akta nikah/perkawinan yang dilegalisir.
(7) Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah
memenuhi syarat
berupa :
a. Surat keterangan kehilangan dari lurah;
b. KK yang rusak;
c. Menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota
keluarga;
d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
Bagian keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Pasal 12
-
(1) Setiap Penduduk yang sudah memenuhi syarat wajib memiliki
KTP
(2) Setiap Penduduk yang sudah memenuhi syarat hanya boleh
memiliki satu KTP
Pasal 13
Proses Penerbitan KTP dilakukan dengan alur sebagai berikut
:
1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP
bersama-
sama dengan ketua RT/RW;
2. Ketua RT/RW menyerahkan Formulir permohonan kepada penduduk
untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Lurah
3. Petugas Registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian
Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Lurah Menandatangani formulir permohonan KTP;
5. Petugas Registrasi kelurahan menyerahkan formulir permohonan
KTP kepada
Penduduk untuk dilaporkan kepada Camat;
6. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk;
7. Petugas Registrasi kecamatan mencatat dalam Buku Harian
Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
8. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
9. Petugan Registrasi kecamatan menyampaikan formulir permohonan
KTP yang
dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi
Pelaksana;
10. Petugas registrasi instansi pelaksana melakukan verifikasi
dan validasi data
penduduk dan merekam data ked alam data base kependudukan;
11. Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.
Pasal 14
(1) Bagi penduduk yang sudah berakhir masa berlaku KTPnya,
wajib
memperpanjang selambat-lambatnya satu hari setelah tanggal
berakhir masa
berlakunya KTP
(2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama
ditarik dan dalam
waktu tertentu dimusnahkan oleh Instansi yang berwewenang
Pasal 15
(1) Penerbitan KTP baru bagi Penduduk Warga Negara Indonesia,
dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa :
a. Telah berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun atau sudah kawin atau
pernah kawin;
b. Fotocopy :
1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum
berusia 17
(Tujuh Belas) Tahun;
c. Surat keterangan dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana
bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena
pindah;
d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang
bersangkutan;
e. Mengisi formulir permohonan KTP yang ditandatangani oleh
Ketua RT/RW
mengetahui lurah dan camat;
(2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap ,
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. Telah berusia 17 (Tujuh Belas ) Tahun atau sudah kawin atau
pernah kawin;
b. Fotocopy :
-
1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi Penduduk yang belum
berusia 17 (
Tujuh Belas) Tahun;
3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
c. Surat Keterangan Catatan Kepilisian.
d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang
bersangkutan.
(3) Penerbitan KTP Karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga
Negara
Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,
dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa :
a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang
rusak;
b. Fotocopy KK;
c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing ;
d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang
bersangkutan.
(4) Penerbitan KTP Karena perpanjangan bagi penduduk Warga
Negara Indonesia
atau Orang Asing yang meiliki Izin Tnggal Tetap, dilakukan
setelah memenuhi
syarat berupa :
a. Fotocopy KK;
b. KTP Lama; dan
c. Fotocoy Paspor, Izin Tnggal Tetap, dan Surat keterangan
Catatan Kepolisian
bagi Orang Asing yang mwmiliki Izin Tinggal Tetap.
d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang
bersangkutan.
(5) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk
Warga Negara
Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,
dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa :
a. Fotocopy KK;
b. KTP lama; dan
c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan
peristiwa
penting;
d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang
bersangkutan.
Bagian Kelima
Pendaftaran Peristiwa Pindah Keluar Penduduk
Pasal 16
(1) Penduduk yang bermaksud pindah dalam satu Kelurahan, antar
Kelurahan
dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam satu Kebupaten /
Kota harus
mendapat surat keterangan pindah dari Lurah mengetahui
Camat.
(2) Pendaftaran Penduduk di kelurahan dalam hal pindah
sebagaimana ayat (1)
Dilakukan dengan tata cara sebai berikut :
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir permohonan
Pindah;
b. Petugas Registrasi Kelurahan mencatat dalam Buku Harian
Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi data
Penduduk;
d. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana Menerbitkan dan
menandatanganni Surat Keterangan Pindah Keluar; dan
e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan
Buku Mutasi
Penduduk;
-
f. Petugas Registrasi kelurahan menyerahkan formulir permohonan
dan
Keterangan Pindah kepada Penduduk untuk dilaporkan kepada
Camat;
g. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan
validasi data
penduduk;
h. Petugas Registrasi kecamatan mencatat dalam Buku Harian
Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
i. Camat menandatangani formulir permohonan Pindah dan Surat
Keterangan
Pindah;
j. Petugan Registrasi kecamatan menyampaikan formulir permohonan
Pindah
dan Surat Keterangan Pindah yang dilampiri dengan kelengkapan
berkas
persyaratan kepada Instansi Pelaksana;
k. Petugas registrasi instansi pelaksana melakukan verifikasi
dan validasi data
penduduk dan merekam data ke dalam data base kependudukan;
l. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan
kepada Penduduk untuk dilaporkan ke Kelurahan / Kecamatan
tujuan.
(3) Untuk mendapatkan Surat pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
a. Surat pengantar RT / RW;
b. Kartu Keluarga;
c. Fotocopy KTP.
(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan
sebagai dasar untuk :
a. Proses perubahan KK bagi Kepala / Anggota Keluarga dalam KK
yang tidak
pindah;
b. Prosese penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
c. Perekaman ke dalam Data base Kependudukan.
Bagian Keenam
Pendaftaran Peristiwa Pindah Datang Penduduk
Pasal 17
(1) Penduduk warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang
Ke dalam
Wilayah Kota Bima melaporkan kedatangan kepada Lurah di tempat
tujuan
dengan menunjukan Surat Keterangan Pindah;
(2) Surat Keterangan Pindah sebaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diterbitkan
dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana Daerah asal.
(3) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan
sebaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Pemohonan
Pindah
Datang;
b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan
dan Peristiwa Penting;
c. Petugas Registrasi melakukan Verifiaksi dan Validasi data
Penduduk;
d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan
Pindah
Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada
camat;
(4) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf
d dilakukan dengan tata cara :
a. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk;
dan
-
b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang
dan
menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana.
(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan
sebagai dasar :
a. Proses Penerbitan KK dan KTP baru; dan
b. Perekaman kedalam Database Kependudukan.
Bagian Ketujuh Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 18
(1) Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebelum
diberikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan
Sipil oleh Pemerintah Daerah, diberikan Surat Keterangan
Penggantian Dokumen Penduduk;
(2) Surat Keterangan Penggantian Dokumen Penduduk sebagaimana
dimaksud ayat 1 ( satu ) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang satu kali setelah dilakukan verifikasi data dengan
daerah asal;
(3) Penerbitan Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) tanpa
dipungut biaya.
Pasal 19
(1) Surat Keterangan Penggantian Dokumen Penduduk sebagaimana
dimaksud pada pasal 24 ayat (1) terdiri atas : a. Surat Keterangan
Pangganti Tanda Identitas (SKPTI); b. Surat Keterangan Pencatatan
Sipil.
(2) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)
ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil.
(3) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari Surat
Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan
Kematian dan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh
Lurah dan diketahui Camat.
BAB V
PENCATATAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran
Pasal 20
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau
keluarganya atau kuasanya kepada Unit pengelola Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam Puluh )
Hari kerja sejak tanggal kelahiran.
(2) Kelahiran yang pelaporannya tepat waktu sebagaimana ayat (1)
dapat diberikan Kutipan Akte Kelahiran tanpa dipungut biaya.
(3) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 ( satu) harus mendapat : a. Persetujuan
Kepala Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
bagi Warga Negara Indonesia; b. Penetapan Pengadilan bagi orang
asing.
(4) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf a diatas dapat
dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.
-
(5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diterbitkan Akta Kelahiran Tepat Lapor dengan melampirkan : a.
Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah /dari Dokter/Bidan yang
menolong kelahiran; b. Surat Pengantar dari Lurah pengetahui
Camat; c. Foto Copy Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua yang telah
dilegalisir
oleh Pajabat yang berwenang, dan apabila kedua orangtua tidak
memiliki akta Nikah dan pernikahan itu dilakukan pada Tahun 75
kebawah bisa menggunakan keterangan nikah dari KUA sebagai
pengganti Akte nikah;
d. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang
tua; e. Dokumen imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing.
(6) Pelaporan kelahiran lewat waktu 60 hari sampai 1 (satu)
tahun diterbitkan Akta Kelahirtan Terlambat Lapor dengan
melampirkan : a. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah /dari
Dokter/Bidan yang
menolong kelahiran; b. Surat Pengantar dari Lurah pengetahui
Camat; c. Foto Copy Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua yang telah
dilegalisir
oleh Pajabat yang berwenang, dan apabila kedua orangtua tidak
memiliki akte Nikah dan pernikahan itu dilakukan pada Tahun 75
kebawah bisa menggunakan keterangan nikah dari KUA sebagai
pengganti Akte nikah;
d. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang
tua;
e. Dokumen imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing; f.
Persetujuan Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk.
(7) Pelaporan kelahiran lewat waktu 1 (satu) tahun diterbitkan
Akta Kelahiran Terlambat Lapor dengan melampirkan : a. Surat
Keterangan Kelahiran dari Lurah /dari Dokter/Bidan yang
menolong kelahiran; b. Surat Pengantar dari Lurah pengetahui
Camat; c. Foto Copy Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua yang telah
dilegalisir
oleh Pajabat yang berwenang, dan apabila kedua orangtua tidak
memiliki akte Nikah dan pernikahan itu dilakukan pada Tahun 75
kebawah bisa menggunakan keterangan nikah dari KUA sebagai
pengganti Akte nikah;
d. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang
tua;
e. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA. f. Penetapan Pengadilan
Negeri.
(8) Pencatatan Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran
terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui
asal-usulnya (keberadaan orang tuanya) didasarkan pada laporan
orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara dari kepolisian.
(9) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau
pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kedua dst
dengan pengajuan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk.
Pasal 21
(1) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib
dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.
(2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran dengan melampirkan
: a. Surat Keterangan / Tanda Bukti Kelahiran;
-
b. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah; c. Akta Nikah/Akta
Perkawinan orang tua; d. KK dan KTP kedua orang tua; e. Paspor
orang tua.
Pasal 22
(1) Kelahiran Bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia
kandungannya wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya
atau kuasanya kepada Unit pengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
(2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati dengan melampirkan : a.
Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Bidan Kelurahan
yang
menolong kelahiran; b. Surat Keterangan Lahir Mati dari
Kelurahan; c. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; d. Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua; e. Dokumen
imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing.
Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan
Pasal 23
(1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan
menurut hukum agama bagi yang bukan beragama Islam, wajib
dilaporkan kepada unit pengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja
sejak peristiwa perkawinan.
(2) Pelaporan perkawinan yang belum melebihi batas waktu
sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Akta Perkawinan tepat
lapor dengan melampirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari
Lurah; b. Surat Pemberkatan/Pengesahan Perkawinan; c. Akta
Kelahiran mempelai; d. Akta perceraian bagi yang pernah bercerai;
e. Akta Kematian bagi yang cerai mati; f. Ijin Pengadilan Negeri
bila ingin kawin lebih dari satu istri; g. Kartu Keluarga dan Kartu
Tanda Penduduk orang tua mempelai; h. Surat Ijin Nikah Dinas bagi
TNI/POLRI; i. Kartu Tanda Penduduk mempelai; j. Pas fot
berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; k. Dokumen
imigrasi bagi Warga Negara Asing; l. Izin/rekomendasi dari
kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan
bagi Warga Negara Asing; m. Mengisi Form FI.10.2 permohonan
penerbitan Akta Nikah.
(3) Pelaporan perkawinan yang telah melebihi batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbikan Akta Perkawinan
Istimewa dengan melampirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari
Lurah; b. Surat Pemberkatan/Pengesahan Perkawinan; c. Akta
Kelahiran mempelai; d. Akta perceraian bagi yang pernah bercerai;
e. Akta Kematian bagi yang cerai mati; f. Ijin Pengadilan Negeri
bila ingin kawin lebih dari satu istri; g. Kartu Keluarga dan Kartu
Tanda Penduduk orang tua mempelai; h. Surat Ijin Nikah Dinas bagi
TNI/POLRI; i. Kartu Tanda Penduduk mempelai;
-
j. Pas fot berdampingan kuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat)
lembar; k. Dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing; l.
Izin/rekomendasi dari kedutaan/Perwakilan Negara yang
bersangkutan
bagi Warga Negara Asing; m. Mengisi Form FI.10.2 permohonan
penerbitan Akta Nikah.
(4) Bagi Warga Negara Asing yang telah melangsungkan perkawinan
menurut hukum agama Islam dapat diterbitkan Surat Tanda Bukti
Laporan Perkawinan dengan melampirkan : a. Surat
Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Surat Pengantar/Keterangan dari
Kantor Urusan Agama; c. Akta Nikah; d. Pas fot berdampingan kuran 4
x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; e. Dokumen Imigrasi.
Pasal 24
(1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib
melaporkan Perkawinan kepada Unit pengelola pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah kembali ke Indonesia.
(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan surat Tanda Bukti
Laporan Perkawinan dengan melampirkan : a. Surat
Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Akta Perkawinan; c. Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Mempelai; d. Pas foto
berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
Pasal 25
(1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang
mengalami
pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90
(Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan
perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencabut kutipan akta perkawinan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian
Pasal 26
(1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapat penetapan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi yang bukan
beragama Islam, wajib dilaporkan kepada Unit pengelola pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari kerja setelah mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
(2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (
satu ), diterbitkan Akta Perceraian diterbitkan Akta Perceraian
yang bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat
Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Akta Perceraian; c. Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; d. Pas fot
ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
(3) Dalam hal tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan
peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memberitahukan
-
terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatatan sipil
yang mencatat peristiwa perkawinan.
(4) Setiap penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negari
wajib melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke
Indonesia untuk dicatat pada register akta perceraian dan
diterbitkan kutipan akta perceraian.
(5) Kutipan akta perceraian yang hilang atau rusak dapat
diberikan salinan atau kutipan akta perceraian dengan mengajukan
permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keempat Pencatatan Kematian
Pasal 27
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau
keluarganya atau kuasanya kepada Unit pengelola pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal kematian.
(2) Pelaporan kematian sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diterbitkan Akta Kematian Umum dan memberikan
catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan
melampirkan : a. Surat Keterangan Kematian dari rumah
sakit/rumah
bersalin/puskesmas/visum dokter; b. Surat Kematian dari Lurah;
c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; d.
Akta Kelahiran yang bersangkutan; e. Dokumen imigrasi bagi Warga
Negara Asing.
(3) Pelaporan kematian setelah batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin atasan pejabat
pencatatan sipil dan diterbitkan Akta Kematian Istimewa dengan
memberikan catatan pinggir pada Akta kelahirn yang bersangkutan
serta melampirkan : a. Surat Keterangan Kematian dari rumah
sakit/rumah
bersalin/puskesmas/visum dokter; b. Surat Kematian dari Lurah;
c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda P enduduk yang bersangkutan; d.
Akta Kelahiran yang bersangkutan; e. Dokumen imigrasi bagi WNA.
Pasal 28
(1) Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar negeri , wajib
dilaporkan oleh
orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Unit
yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah peristiwa kematian.
(2) Pelaporan kematian setelah batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kematian
dengan melampirkan : a. Surat Keterangan dari Kelurahan; b. Akta
Kematian; c. KK dan KTP yang bersangkutan; d. Dokumen imigrasi bagi
WNA.
Bagian Kelima Pencatatan Pengakuan Dan Pengesahan Anak
Pasal 29
-
(1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak, wajib dilaporkan oleh
orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Unit
pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan
memberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran anak yang
bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat Keterangan dari
Kelurahan; b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan; c. Akta
perkawinan orang tua; d. KK dan KTP orang tua; e. Dokumen imigrasi
bagi WNA.
Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan anak
Pasal 30
(1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan
Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kelurganya
atau kuasanya kepada Unit pengelola Pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
(2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran
anak yang bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat
Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Penetpan Pengadilan Negeri
tentang pengakuan anak; c. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
d. Akta perkawinan / Akta Nikah orang tua angkat; e. KK dan KTP
orang tua angkat; f. Dokumen imigrasi bagi WNA.
Pasal 31
(1) Setiap pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar
negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau
kuasanya kepada kepala Unit pengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja
setelah kembali ke Indonesia.
(2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), diterbitkan surat tanda bukti laporan Pengangkatan Anak dengan
melmpirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Akta
pengankatan Anak yang bersangkutan; c. Akta perkawinan / Akta Nikah
orang tua angkat; d. KK dan KTP orang tua angkat.
Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 32
(1) Setiap perubahan nama yang telah mendapat penetapan
pengdilan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah
kembali ke Indonesia.
-
(2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1),
dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta pencatatan
penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat Pengantar
/ Keterangan Lurah; b. Penetapan perubahan nama dari Pengadilan
Negeri atau Pejabat yang
Berwenang; c. Akta Pendaftaran Penduduk yang dimiliki; d. KK dan
KTP yang bersangkutan; e. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
Bagian Kedelapan
Perubahan dan Pembatalan Akta
Pasal 33
(1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan
penduduk karena adanya keputusan Pengadilan, wajib dilaporkan
kepada Kepala Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya
salinan putusan pengadilan untuk dilakukan pencatatan.
(2) Pelaporan perubahan dan/atau pembatalan akta pencatatan
penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dengan
memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang
bersangkutan dengan melampirkan: a. Surat Pengantar / Keterangan
Lurah; b. Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau
Pejabat yang
Berwenang; c. Akta Pendaftaran Penduduk yang dimiliki; d. KK dan
KTP orang tua yang bersangkutan; e. Dokumen imigrasi bagi WNA.
BAB VI
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama Pengadaan
Pasal 34
(1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Unit pengelola pendaftaran
penduduk
dan pencatatan Sipil Kota Bima (2) Bentuk dan jenis blanko
dokumen kependudukan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pengisian data
Pasal 35
Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan
Tinggal Sementara, Surat Tempat Tinggal dan Register Akta serta
kutipan akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau
menggunakan perangkat lunak sisten informasi administrasi
kependudukan (SIAK).
-
Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko
Pasal 36
(1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil
menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blanko
setiap bulan.
(2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
BAB VII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 37
Unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.
Pasal 38
Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
menggunakan 3 (tiga) jenis blanko, yaitu : 1. Buku harian peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan; 2. Buku mutasi penduduk; 3.
Buku Induk Kependudukan.
Pasal 39
(1) Unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil melakukan
pengelolaan dokumen register akta catatan sipil dan
berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil;
(2) Pengelolaan dokumen register akta catatan sipil meliputi
perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta
catatan sipil;
(3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya
dan tidak boleh dimusnahkan.
BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 40
(1) Lurah wajib menyampaikan laporan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil melalui Camat secara berkala.
(2) Camat wajib menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
melaporkanya kepada Walikota secara berkala.
(3) Walikota menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang disampaikan oleh para camat dan membuat
rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur
secara berkala.
BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41
-
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tidak pidana;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. Memeriksa buku-buku, catatan –catatan dan dokumen –dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i.
Memanggil orang untuk didengan keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan,
tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyididikan
tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
dimulainya
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau
dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa
Kependudukan sebagaimana ketentuan pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 43
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah,
atau mengurangi isi elemen blanko Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan dan/atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah).
Pasal 44
Setiap orang yang tanpa hak mengakses, merekam, menyimpan,
memelihara dan memanfaatkan dokumen register akta catatan sipil
sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp
2.500.000,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah).
-
Pasal 45
(1) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 dan Pasal 40, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana
yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga) .
(2) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 46
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43,
Pasal 44 dan Pasal 45 adalah pelanggaran.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan
peraturan Walikota Bima.
Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.
Ditetapkan di Raba – Bima Pada Tanggal, 28 Juli 2010
WALIKOTA BIMA, M. QURAIS H. ABIDIN
Diundangkan di Raba – Bima Pada Tanggal, 28 Juli 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
H. N U R D I N
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2010 NOMOR 107
-
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
A. PENJELASAN UMUM
Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah
datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status
Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa
Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan,
dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan
anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan
Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan
kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan
data Identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk Itu.
setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan
bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pendaftaran
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil pada
dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat
tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh
seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga
menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil
didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya
Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau
keluarganya.
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil
sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai
bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi
kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan
pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta
perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa
adanya perlakuan yang diskriminatif.
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Registrasi dan Pejabat
Pencatatan Sipil, Pencatatan Peristiwa Kependudukan, Blanko Dokumen
Kependudukan, Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari
kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan
materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata
cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan
Ketentuan Pidana.
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas
-
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13
Cukup jelas Pasal 14
Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal
17
Cukup jelas Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19
Cukup jelas Pasal 20
Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23
Cukup jelas. Pasal 24
Cukup jelas Pasal 25
Cukup jelas Pasal 26
Cukup jelas Pasal 27
Cukup jelas Pasal 28
Cukup jelas Pasal 29
Cukup jelas
-
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32
Cukup jelas Pasal 33
Cukup jelas Pasal 34
Cukup jelas Pasal 35
Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38
Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41
Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43
Cukup jelas Pasal 44
Cukup jelas Pasal 45
Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47
Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA
BIMA TAHUN 2010 NOMOR…………….