1 PERATURAN DAERAH KABUPATENENDE NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDETAHUN 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENDE, Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Ende secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
68
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATENENDE - TRP | Portal Tata …tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/perda/rtrw/kab/kab... · 2015-10-20 · Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN DAERAH KABUPATENENDE
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDETAHUN 2011 - 2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,
Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Ende secara
berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan keamanan, perlu disusun
rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah
dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 1999 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030, maka strategi dan arahan
kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan
ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739;
3
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk
Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
4
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor50 Tahun 2009 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman
Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan daerah, tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota beserta rincinya;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan BUPATI ENDE
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2011 – 2031
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
5
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
5. Bupati adalah Bupati Ende.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis
memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan
rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada
tingkat wilayah
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah
rencana tata ruang wilayah kabupaten di Ende
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
6
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan
atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah
perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkhi keruangan satuan sistem permukiman
dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah
ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan.
31. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan.
32. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.
33. Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SWP adalah suatu wilayah dengan
satu dan atau semua kabupaten/kota-perkotaan didalamnya mempunyai hubungan hirarki yang
terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh
sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.
35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa
37. Energi baru dan terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru.
7
38. Energi terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara
alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik.
39. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup
dengan lingkungannya.
40. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa
mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.
41. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme
secara sehat sekaligus mempertahankan produktifitas, kemampuan adaptasi dan kemampuan
memperbarui diri.
42. Ramah lingkungan adalah suatu kegiatan industri, jasa dan perdagangan yang dalam proses
produksi atau keluarannya mengutamakan metoda atau teknologi yang tidak mencemari
lingkungan dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup.
43. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan
kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat.
44. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai
dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang
berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas
daratan.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
46. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau termasuk masyarakat hukum adat,
korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
47. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDE
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ende adalah untuk terwujudnya tata ruang Kabupaten Ende
yang berdaya saing, berbasis pertanian yang didukung oleh potensi kelautan, perikanan, pariwisata, dan
berwawasan lingkungan.
8
Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 3
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan
kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi:
a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara
seimbang;
b. penyediaan prasarana wilayah guna mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat;
c. pemantapan fungsi kawasan lindung;
d. pengembangan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan budidaya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian yang didukung oleh sektor
kelautan, perikanan, pariwisata;
e. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan fungsi sebagai penopang
kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah; dan
f. pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Ende dilakukan melalui pengembangan kawasan
sesuai fungsi masing-masingkawasan yang lestari dan berdaya saing tinggi.
Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 4
(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan
strategi penataan ruang wilayah.
(2) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan wilayah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3huruf a, meliputi:
a. mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri;
b. meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan;
c. meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-
masing;
d. mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan; dan
e. mengembangkan kawasan agrowisata dan agropolitansebagai andalan pengembangan perdesaan
di Kabupaten Ende.
(3) Strategi untukpenyediaan prasarana wilayah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang investasi serta meningkatkan peran
kabupaten Ende sebagai fungsi regional;
9
b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok
wilayah secara proporsional dan terkendali;
c. mengembangkan sumberdaya pengairan dengan mengoptimalisasi fungsi dan pelayanan
prasarana pengairan secara terkontrol;
d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan penyediaan prasarana/jaringan utama
listrik/energi termasuk gas pada kawasan yang belum mendapat layanan listrik/energi (gas);
dan
e. mengembangkan prasarana lingkungan dengan pengembangan sistem persampahan untuk
skala lokal dan dilakukan secara terpadu.
(4) Strategi untukpemantapanfungsi kawasan lindungwilayah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3huruf c, meliputi:
a. mengembangkan kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya
sebagai hutan lindung dan kawasan resapan air;
b. mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak
berkaitan dengan fungsi ini guna perlindungan perairan;
c. mengembangkan kawasan cagar alam dan pelestarian alam ini hanya diperuntukkan bagi
kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
d. mengembangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan pengamanan kawasan
dan/atau benda cagar budaya dan sejarah; dan
e. mengembangkan kawasan rawan bencana alam dengan menghindari kawasan yang rawan
terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, tsunami, banjir, longsor
dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun.
(5) Strategi untukpengembangan kawasan budidaya wilayah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud
dalam Pasal3huruf d, meliputi:
a. mengembangakan kawasan hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan
sebagai hutan produksi;
b. mengembangkan kawasan pertanian dilakukan melalui penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan pengembangan spesialisasi komoditas pada setiap wilayah;
c. mengembangkan kawasan perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas dan
pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna;
d. mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalisasikan kawasan perikanan
tangkap, budidaya dan pengolahan di wilayah utara dan selatan Kabupaten Ende;
e. mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan dan pengelolaan hasil
peternakan dengan industri peternakan yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan kawasan pertambangan dilakukan melalui peningkatan nilai ekonomis hasil
pertambangan dengan melakukan pengolahan hasil tambang disertai penetapan pengolahan
pasca penambangan;
10
g. mengembangkan kawasan peruntukan industri melalui pengembangan kawasan industri
secara khusus yang ditunjang dengan promosi dan pemasaran hasil industri untuk menarik
investasi;
h. mengembangkan kawasan dan objek pariwisata melalui pengembangan obyek wisata andalan
melalui peningkatan promosi dan penyediaan sarana dan prasarana wisata, serta pelestarian
kawasan potensi pariwisata dan perlindungan budaya penunjang pariwisata;
i. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan disesuaikan dengan karakter
fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat terjangkau dan layak huni; dan
j. mengembangkan kawasan peruntukan lainnya yaitu berupa eksploitasi sumber daya air dan
mineral melalui pelestarian daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral
dengan melalukan reboisasi.
(6) Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah Kabupaten Ende,
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 huruf e,meliputi:
a. melestarikan pada kawasan penunjang ekosistem pesisir sebagai kawasan konservasi;
b. mengembangkan kawasan pesisir sebagai kawasan permukiman, pelabuhan, pariwisata,
industri, perikanan dsb dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah fungsi pesisir dan
kelestariannya;
c. mengembangkan kawasan pesisir utara sebagai kawasan perikanan budidaya meliputi budidaya
rumput laut dan budidaya tambak; dan
d. mengembangkan kawasan pesisir selatan sebagai kawasan penangkapan.
(7) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis wilayah Kabupaten Ende, sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 3 huruf fmeliputi:
a. mengembangkan kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, melalui kerjasama dalam
penyediaan tanah untuk pengembangan kegiatan industri skala besar, sedang dan kecil untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Ende;
b. mengembangkan kawasan untuk kepentingan sosio-budaya, melalui upaya pelestarian kawasan
baik sebagai benda cagar budaya dan kawasan sekitarnya maupun kawasan permukiman yang
memiliki nilai budaya tinggi sekaligus sebagai identitas kawasan; dan
c. mengembangkan kawasan penyelamatan lingkungan hidup, dilakukan melalui peningkatan
keanekaragaman hayati kawasan lindung.
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1) Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis
memiliki hubungan fungsional.
11
(2) Struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
a. pengembangan sistem pusat permukiman;
b. pengembangan sistem jaringan transportasi;
c. pengembangan sistem sumber energi dan jaringan tenaga listrik;
d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
e. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
f. pengembangan prasarana lingkungan.
(3) Struktur pemanfaataan ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat
permukiman perdesaan dan sistem pusat permukiman perkotaan serta arahan sistem prasarana
wilayah.
(4) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pusat
permukiman perdesaan, pusat permukiman perkotaan, dan prasarana wilayah.
(5) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan
Pasal 6
(1) Rencana pengembangan sistem perkotaan dilakukan melalui pengembangan sistem kota-
kota yang sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup serta
kegiatan dominannya.
(2) Pengembangan sistem pusat permukiman wilayah Kabupaten meliputi pengembangan pusat
permukiman perkotaan dan pusat permukiman perdesaan.
(3) Pengembangan pusat permukiman perkotaan dan pusat permukiman perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur Pejabat yang berwenang.
Pasal 7
(1) Untuk mewujudkan struktur ruang wilayah, kebijakan pengembangan sistem perkotaan adalah
mengembangkan sistem perkotaan yang memiliki keterkaitan secara fungsional.
(2) Untuk mengembangkan struktur ruang wilayah meliputi sistem pusat permukiman perkotaan dan
pusat permukiman perdesaan dalam kesatuan hirarki agar berfungsi sebagai pusat-pusat
pertumbuhan, maka rencana pengembangan sistem pusat permukiman adalah sebagai berikut:
a. memantapkan peranan Kota Ende sebagai Ibukota Kabupaten dan pusat pengembangan
wilayah bagi Daerah;
b. mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional melalui peningkatkan peran dan
fungsi; dan
12
c. mengembangkan desa-desa melalui penetapan desa pusat pertumbuhan sebagai pusat lokasi
distribusi bagi kegiatan ekonomi.
Pasal 8
(1) Sistem perkotaan di Kabupaten Ende dikaitkan dengan kedudukannya dalam RTRWN yaitu Kota
Ende sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
(2) Sistem perkotaan di Kabupaten Ende kedepan dicanangkan sebagai berikut:
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Perkotaan Wolowaru dan Maurole.
b. Pusat Kegiatan LokalPromosi (PKLp) meliputi Perkotaan Detusoko dan Nangapanda.
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi perkotaan Wolojita, Wewaria, Ndona Timur, Ndona,
Kelimutudan Ende.
1. Wolojita di Kecamatan Wolojita;
2. Welamosa di Kecamatan. Wewaria;
3. Ndona di Kecamatan Ndona;
4. Demulaka di Kecamatan Ndona Timur;
5. Woloara di Kecamatan Kelimutu ; dan
6. Nangaba di Kecamatan Ende.
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
1. Maubasa di Kecamatan Ndori;
2. Maukaro di Kecamatan Maukaro;
3. Watuneso di Kecamatan Lio Timur;
4. Kotabaru di Kecamatan Kotabaru;
5. Watunggere di Kecamatan Detukeli;
6. Peibenga di Kecamatan Lempebusu Kelisoke dan
7. Rendoraterua di Kecamatan Pulau Ende.
(3) Sistem Perwilayahan di Kabupaten Ende, terbagi dalam 5 (lima) wilayah pengembangan:
a. Wilayah Pengembangan I
Wilayah pengembangan I meliputi Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Timur,
Ende Utara, dengan pusat WP adalah Kecamatan Ende Tengah.
b. Wilayah Pengembangan II
Wilayah pengembangan IImeliputi Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu
Kelisoke,Ndona Timur dan Ndona, dengan pusat WP adalah Kecamatan Detusoko.
c. Wilayah Pengembangan III
Wilayah pengembangan III meliputi Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur,
Ndori, dengan pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru.
d. Wilayah Pengembangan IV
Wilayah pengembangan IV meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro,
dengan pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda.
13
e. Wilayah Pengembangan V
Wilayah pengembangan V meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, dan Kota Barudengan pusat
WP adalah Kecamatan Maurole.
(4) Setiap wilayah pengembangan diarahkan mempunyai fungsi wilayah sesuai dengan potensi wilayah
masing-masing.
a. Wilayah Pengembangan I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan pada kegiatan
utama sebagai pusat kegiatan perkotaan, pusat perdagangan, pusat kegiatan pemerintahan
kabupaten, kegiatan pendukung wilayah berupa bandara dan pelabuhan;
b. Wilayah Pengembangan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan pada
kegiatan utama sebagai pusat kegiatan pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir),
pertambangan, perkebunan, pertanian;
c. Wilayah Pengembangan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan pada
kegiatan utama di bidang pertanian, pariwisata, industry dan pertambangan;
d. WilayahPengembangan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diarahkan pada
kegiatan utama untuk kegiatan transportasi, pertambangan, pariwisata, perkebunan dan
perikanan; dan
e. Wilayah pengembangan V sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diarahkan pada
kegiatan utama untuk kegiatan pertambangan, perikanan, pertanianpeternakan dan industri.
Paragraf 2
Rencana Pengelolaan Sistem Perkotaan
Pasal 9
Rencana pengelolaan kawasan perkotaan meliputi:
a. fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan
distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta
transportasi, pergudangan dan sebagainya;
b. fungsi perkotaan sebagai pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai
kegiatan agrobisnis;
c. kota sebagai pusat pelayanan, pusat prasarana dan sarana sosial ekonomi sebagai upaya
mempengaruhi pedesaan dalam peningkatan produktifitasnya;
d. menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui upaya menjaga keseimbangan
wilayah terbangun dan tidak terbangun, mengembangkan hutan kota dan menjaga eksistensi
wilayah yang bersifat perdesaan di sekitar kawasan perkotaan;
e. masing-masing wilayah kota, harus merencanakan: penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka
hijau; penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan penyediaan dan pemanfaatan
prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang
evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat
pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah; dan
14
f. ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dengan
proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas
wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua
puluh) persen dari luas wilayah kota.
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan
Pasal 10
(1) Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara
berhirarki.
(2) Pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
pelayanan perdesaan secara berhirarki, meliputi:
a. setiap dusun memiliki pusat dusun (PPds);
b. setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa(PPd);
c. beberapa desa dalam satu kecamatan memiliki pusat kegiatan sebagai Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL);
d. beberapa desa/kelurahan yang memiliki ciri perkotaan dan menjadi pusat pelayanan kegiatan
bagi sekitarnya menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
e. perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan atau berorientasi pada pusat wilayah
pengembangan disebut sebagai pusat kegiatan lokal (PKL).
(3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berhirarki memiliki
hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat, dengan perkotaan sebagai
pusat wilayah pengembangan dan dengan ibukota kabupaten
Pasal 11
(1) Rencana pengembangan pusat permukiman perdesaan adalah penataan struktur ruang pedesaan
sebagai sistem pusat permukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di
perdesaan.
(2) Rencana pengembangan struktur ruang pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaluipembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), pembentukan Pusat Desa dan pembentukan
Desa Pendukung.
(3) Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di
kawasan perdesaan.
(4) Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang
mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.
15
Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 12
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah mencakup sistem jaringan transportasi
darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara.
(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup transportasi
jalan raya serta transportasi penyeberangan.
(3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelabuhan laut
dan alur pelayaran.
(4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaringan rute
penerbangan yang membentuk suatu sistem angkutan udara.
Pasal 13
(1) Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan terdiri dari prasarana jalan umum yang dinyatakan dalam status, fungsi jalan, sistem jaringan jalan dan prasarana terminal angkutan penumpang.
(2) Pengelompokan jalan berdasarkan status dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten.
(3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
(4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
(5) Pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
(6) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.
Pasal 14
(1) Rencana Pengembangan Jalan Arteri Primer yang memiliki status jalan nasional dan provinsi yang
terdapat di Kabupaten ende yaitu jalan yang menghubungkan antara Sikka – Ende – Nagekeo
melewati Lio Timur – Ndori – Wolowaru – Kelimutu – Detusoko – Ende Timur – Ende Tengah –
Ende Selatan – Ende Utara – Nangapanda dengan rincian ruas jalan arteri primer, meliputi:
a. ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende dengan panjang 54,004 km;
b. ruas jalan arah Bajawa – Ende dengan panjang 0,934 Km;
c. ruas jalan Perwira dengan panjang 0,190 Km;
d. ruas jalan Soekarno dengan panjang 0,388 Km;
e. ruas jalan Katedral dengan panjang 0,723 Km;
16
f. ruas jalan dari batas Kota Ende ke Detusoko dengan panjang jalan 29,062 Km;
g. ruas jalan A.Yani dengan Panjang 1,458 Km;
h. ruas jalan Detusoko – Wologai dengan panjang 8,800 Km;
i. ruas jalan Wologai/Junction dengan panjang jalan 9,548 Km;
j. ruas jalan Junction – Wolowaru 13,501 Km;
k. ruas jalan Wolowaru – Lianunu dengan panjang 14,264 Km; dan
l. ruas jalanLianunu – Hepang dengan panjang 47,908.
(2) Rencana Pengembangan jalan lokal menjadi jalan kolektor primer yang termasuk status jalan
Kabupaten dan Provinsi di Kabupaten Ende meliputi:
a. jaringan jalan yang menghubungkan Nagekeo – Ende – Sikka melewati Maukaro – Wewaria –
Maurole – Kota Baru;
b. jaringan jalan yang menghubungkan Ende - Sikka melewati Detusoko – Wewaria – Maurole –
Kota Baru; dan
c. pengembangan jaringan jalan lingkar selatan dari pusat kota Ende ke Maumere melalui
Kecamatan Ende Timur – Kecamatan Ndona – Kecamatan Wolojita – Kecamatan Ndori –
Kecamatan Lio Timur.
(3) Rencana jaringan jalan lokal primer meliputi:
a rencana penambahan serta perbaikan kondisi perkerasan jalan yang meliputi:
1. perbaikan jalan dalam ibu kota kecamatan Maukaro dan daerah pesisir diluar Ibu kota
Kecamatan;
2. penambahan jaringan jalan kolektor di Kecamatan Ende Selatan;
3. perbaikan jalan lokal dan jenis jalan lainnya di kecamatan Maukaro;
4. penambahan dan atau perbaikan jalan di Nangapanda;
5. peningkatan perkerasan jalan di Kecamatan Detukeli;
6. pelebaran dan perbaikan jalan di Kecamatan Maurole;
7. perkerasan dan pelebaran jaringan jalan di Kecamatan Kelimutu; dan
8. penambahan dan atau perbaikan jalan di kecamatan lainnya yang memiliki potensi
pariwisata dan ekonomi lain seperti Kecamatan Detusoko dan Wolowaru.
b rencana pengembangan jalan untuk membuka wilayah terbelakang yang meliputi:
1. pengembangan jalan Nangapanda - Maukaro;
2. pengembangan jalan Ende Tengah – Ndona – Wolojita – Ndori - Lio Timur;
3. pengembangan jalan Detukeli – Maurole;
4. pengembangan jalan Kota Baru – Lio Timur; dan
5. pengembangan jalan Kota Baru – Kelimutu – Wolowaru – Lio Timur.
c rencana peningkatan jalan antar kecamatan dan simpul kegiatan.
(4) Rencana pengembangan terminal angkutanpenumpangdi Kabupaten Endemeliputi:
a arahan pengembangan terminal type B untuk penumpang di Kecamatan Ende Selatan;
17
b arahan pengembangan terminal type C untuk penumpang dan barang di Wolowaru, sebagai
penunjang kegiatan industri;
c arahan pengembangan terminal type C untuk penumpang di Kota Baru, sebagai pengembangan
wilayah perbatasan;
d arahan pengembangan terminal type C untuk penumpang dan barang di Nangapanda, sebagai
penunjang kegiatan pertambangan; dan
e arahan pengembangan terminal type C untuk penumpang di Kelimutu, sebagai penunjang
kegiatan pariwisata.
(5) Rencana trayek angkutan perintis di Kabupaten Ende meliputi:
a. Ende – Watuneso;
b. Ende – Maurole;
c. Ende – Kotabaru;
d. Ende – Riung;
e. Ende – Jopu;
f. Ende – Nggela; dan
g. Ende – Maukaro;.
Pasal 15
Rencana pengembangan dermaga pelabuhan laut di Kabupaten Ende didasarkan pada pendekatan
sebagai berikut:
a. rencana pengembangan pelabuhan laut yang mendukung rencana sistem pengembangan kepulauan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. pembangunan pelabuhan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan memacu
perkembangan wilayah hinterland-nya; dan
c. pengembangan pelabuhan rakyat menjadi pelabuhan lokal yang dilakukan pada lokasi-lokasi
strategis dalam memperlancar transportasi orang/barang sehingga dapat memacu percepatan
pengembangan wilayah.
Pasal 16
(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3,
meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana, dan pelayanan pelabuhan untuk perdagangan
regional;
b. pengembangan pelabuhan rakyat di Maurole menjadi pelabuhan perikanan untuk mendukung
kegiatan agropolitan perikanan bagian utara;
c. pengembangan pelabuhan perikanan di Paupanda Kecamatan Ende Selatan untuk mendukung
kegiatan agropolitan perikanan bagian selatan; dan
d. pengembangan dan pemantapan wilayah pesisir untuk pelabuhan kecil atau tempat bersandar
perahu kecil.
18
(2) Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan meliputi:
a. pelabuhan Ende di Kota Ende; dan
b. pelabuhan Ippi di Kecamatan Ende Selatan.
(3) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut menjadi pelabuhan lokalyaituPelabuhan
Nangakeo di kecamatan Nangapanda dan Pelabuhan di Kecamatan Maurole.
(4) Rute penyebrangan pelabuhan meliputi:
a. alur penyeberangan dalam Provinsi meliputi Ende – Waingapu dan Ende – Kupang;
b. alur pelayaran lintas Provinsi meliputi Ende - Denpasar - Kupang dan Ende - Maumere -
Surabaya.
Pasal 17
(1) Rencana pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(4) adalah Bandar udara umum.
(2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bandar Udara Haji Hasan
Aroeboesman sebagai bandar udara pengumpul skala tersier.
(3) Rencana pengembangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman meliputi:
a. rencana peningkatan fasilitas Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman yaitu buffer zone bagi
area bandar udara demi keselamatan dan relokasi pemukiman sekitar bandar udara; dan
b. pengembangan Bandara Udara Haji Hasan Aroeboesmanmenjadi bandarudara pengumpul skala
sekunder.
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
Pasal 18
(1) Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai
sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau
transportasi.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan
energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
(3) Rencana pengembangan sumberdaya energi akan memberikan supply energi listrik di Wilayah
Kabupaten Ende.
(4) Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah daerah meliputi PLTD, PLTU,
PLTM dan PLTS sesuai dengan potensi energi yang ada di daerah.
(5) Rencana pengembangan sarana listrik meliputi:
a. pembangunan PLTU Ropa di Maurole;
b. pengkajian dan pengembangan potensi Geothermal meliputi:
1. Panas Bumi Sokoria Ndona Timur (yang saat ini dalam pelaksanaan eksplorasi);
2. Panas Bumi Lesugolo Kecamatan Detukeli;
19
3. Panas Bumi Jopu Kecamatan Wolowaru; dan
4. Panas Bumi Detusoko Kecamatan Detusoko
c. pengembangan potensi Mikrohidro (PLTM) meliputi PLTM Ndungga Kecamatan Ende Timur;
d. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah
pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik;
e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk desa-desa terisolir yang
memiliki topografi yang sulit;
f. pengembangan Gardu Induk di GI Ende dengan Kapasitas 20 MW memiliki tegangan 70/20KV
serta GI Ropa dengan kapasitas 10 MW memiliki tegangan 70/20 KV;
g. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani,
terutama bagi sekitar 99 desa di 17 kecamatan yang belum memperoleh pelayanan energi
listrik yang bersumber dari PLN;
h. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik untuk mewujudkan pemerataan pelayanan
diseluruh wilayah Kabupaten Ende;
i. pengembangan areal konservasi disekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu ±20 meter pada
setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat; dan
j. pengembangan potensi sumber energi sebagai pemenuhan kebutuhan listrik untuk masa yang
akan datang.
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 19
(1) Prasarana telekomunikasi adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang
dikembangkan untuk sektor publik ataupun privat (swasta).
(2) Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi:
a. infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dan
b. infrastruktur telepon nirkabel.
(3) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern dengan menciptakan teknologi duo
sistem yang menggabungkan teknologi telematika antara telepon umum dengan jaringan
internet dalam satu alat;
b. pengembangan tower bersama di dataran tinggi dengan prioritas pada wilayah yang terdapat
aktivitas masyarakatnya;
c. pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan sehingga dapat
menjangkau kebutuhan masyarakat; dan
d. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah
pertumbuhan dengan ibu kota kabupaten sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses
informasi yang dibutuhkan.
20
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 20
(1) Prasarana sumberdaya air adalah prasarana pengembangan sumberdaya air untuk memenuhi
berbagai kepentingan.
(2) Rencana pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersih diarahkan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
(3) Pengelolaan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pembangunan prasarana sumber daya air di 21 (dua puluh satu) kecamatan, yang meliputi 4
(empat) kecamatan dalam kota yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende tengah, Ende Utara dan
Ende Timur dan 17 kecamatan luar kota yaitu Kecamatan Nangapanda,Pulau Ende, Ende,
Ndona, Ndona Timur, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur, Detusoko, Kelimutu, Detukeli,
Maukaro, Maurole, Kotabaru, Wewaria dan Lepembusu Kelisoke;
b. semua sumber air baku dari dam, embung, waduk/danau, serta sungai - sungai yang airnya
dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan.
Pengembangan DI berada di D.I. Aebela, D.I. Bhetolepe, D.I. Detu Kana, D.I. Detu Keli, D.I.