PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK · BPD selambat-lambatnya 15 hari sebelum mendapatkan persetujuan; (3). Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditetapkan selambat-lambatnya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan keuangan perlu ditertibkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

1

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintahan Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain

sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Siak;

d. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah

Kecamatan;

e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan-kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan

Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi

mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintah Desa;

h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

i. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi

menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah

2

tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan

Perwakilan Desa;

j. Bendaharawan Desa adalah salah seorang Kepala Urusan yang diangkat oleh Kepala

Desa atas persetujuan BPD untuk bertugas menerima, menyimpan dan membayar

uang yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang

bersangkutan;

l. Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten,

Pemerintah Propinsi, Pemerintah, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa;

m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah

rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan pembangunan Desa

yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian

mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan dibagian

lain mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilaksanakan;

n. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan

persetujuan BPD.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 2

(1). Kepala Desa menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

merupakan rencana operasional Desa untuk dimintakan persetujuan BPD;

(2). Materi Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada

BPD selambat-lambatnya 15 hari sebelum mendapatkan persetujuan;

(3). Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditetapkan selambat-

lambatnya 1(satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran Baru, Bupati memberikan petunjuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 4

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa;

(2). Peraturan Desa sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa

setelah mendapat persetujuan BPD.

3

BAB III TATA USAHA KEUANGAN

Pasal 5

Tata Usaha Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.

Pasal 6

(1). Tata Usaha Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan menggunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang berlaku;

(2). Bendaharawan Desa berkewajiban melakukan pencatatan dengan teratur dan tertib

dalam Buku Keuangan Desa;

(3). Setiap bulan Bendaharawan Desa membuat laporan pertanggungjawaban Tata Usaha Keuangan Desa kepada Kepala Desa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

(4). Selambat-selambatnya 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melakukan pemeriksaan

Buku Administrasi Keuangan Desa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan; (5). Setiap pengeluaran Desa harus mendapat izin dari Kepala Desa.

BAB IV MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN

BENDAHARAWAN DESA

Pasal 7

Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa daripada Sekretariat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 8

Persyaratan Bendaharawan Desa adalah mengetahui Tata Usaha Keuangan, jujur dan cermat.

BAB V PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Pendapatan

Pasal 9

(1). Anggaran Desa terdiri atas Bagian Pendapatan dan Bagian Belanja; (2). Bagian Belanja terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan; (3). Setiap Bagian terdiri atas pos-pos dan setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

4

Pasal 10

Bagian Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri atas :

a. Bagian sisa perhitungan anggaran tahun lalu; b. Pendapatan Asli Desa; c. Bantuan dari Pemerintah Daerah; d. Bantuan dari Pemerintah Propinsi; e. Bantuan dari Pemerintah; f. Sumbangan dari pihak ketiga; g. Pinjaman Desa.

Pasal 11

(1). Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya;

(2). Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b terdiri dari :

a. Hasil Usaha Desa; b. Hasil dari kekayaan Desa yang meliputi Tanah Kas Desa, Pasar Desa,

Bangunan Desa, Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa, Perairan /pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan disungai, Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, jalan Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;

c. Hasil swadaya dan partisipasi; d. Hasil gotong royong; e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

(3). Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c terdiri dari:

a. Bagian dari perolehan pajak dan distribusi daerah pembagiannya diatur oleh Keputusan Bupati;

b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

(4). Bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d terdiri

dari : a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan restribusi daerah; b. Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Daerah; c. Tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa; d. Sumbangan dan bantuan lainnya.

(5). Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah

ini berupa bantuan dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat;

(6). Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf j Peraturan Daerah ini berupa bantuan dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat;

(7). Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf g Peraturan Daerah ini adalah

dana bantuan baik yang diberikan oleh Pemerintah maupun swasta dan dalam jangka waktu tertentu wajib mengembalikan.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 12

Bagian Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Belanja Rutin; b. Belanja Pembangunan.

5

Pasal 13

(1). Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a terdiri atas :

a. Sisa kekurangan perhitungan anggaran tahun lalu; b. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Sekretaris BPD c. Pembayaran alat tulis kantor; d. Biaya rapat-rapat termasuk rapat/sidang BPD; e. Biaya pemeliharaan bangunan milik Desa; f. Pajak-pajak yang harus dibayar Desa; g. Biaya perjalanan Dinas; h. Biaya lain-lain.

(2). Belanja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b Peraturan

Daerah ini terdiri atas : a. Pembangunan prasarana pemerintah Desa; b. Pembangunan prasarana produksi; c. Pembangunan prasarana perhubungan; d. Pembangunan prasarana pemasaran; e. Pembangunan prasarana sosial; f. Pembangunan mental spritual; g. Pembangunan lainnya.

Pasal 14

Belanja tidak dapat dilaksanakan kecuali yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa.

Pasal 15 Belanja dilakukan berdasarkan pada prinsip iman, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 16

(1). Apabila terjadi perubahan Pendapatan dan belanja Desa maka Kepala Desa

diwajibkan membuat Perubahan Anggaran Desa; (2). Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan

Peraturan Desa; (3). Perubahan Anggaran Desa dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1

(satu) Tahun Anggaran.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VII PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 18

(1). Kepala Desa membuat perhitungan Anggaran Desa pada setiap akhir Tahun

Anggaran; (2). Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

6

BAB VIII MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN

KEUANGAN DESA

Pasal 19

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan perhitungan Anggaran Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa kepada BPD.

BAB IX

MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH BPD

Pasal 20

BPD setiap akhir Tahun Anggaran meminta pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Desa dalam bentuk perhitungan Anggaran.

Pasal 21

Hasil pemeriksaan Buku Administrasi Keuangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini tembusannya wajib disampaikan kepada BPD.

BAB X TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 22

(1). Bendaharawan bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran; (2). Apabila terdapat penyimpangan karena pribadi menjadi beban tanggung jawab

bendahara; (3). Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan

terhadap Bendaharawan Desa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Desa;

(4). Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan yang

mengakibatkan kerugian Desa dapat diketahui dari beberapa sumber : a. Hasil pemeriksaan BPD dan Aparat Pengawasan Fungsional Kabupaten/Daerah; b. Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan Kepala Desa; c. Informasi dari masyarakat.

(5). Kepala Desa wajib melaksanakan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan

melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Desa dengan bantuan Aparat Pengawasan Fungsional Kabupaten/Daerah dan BPD;

(6). Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan dengan

upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris baik sekaligus/tunai atau angsuran;

7

(7). Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

(8). Penyimpangan karena kebijaksanaan Pemerintah Desa, Kepala Desa wajib

mempertanggung jawabkan kepada BPD.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

APPKD saat ini, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai Anggaran Desa dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Disahkan di Siak Sri Indrapura Pada tanggal 14 Agustus 2001

B U P A T I S I A K,

ARWIN. AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura Pada tanggal 18 Agustus 2001 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, Drs. A M Z A R Penata TK I. NIP. 420004392

8

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG


I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Desa sesuai Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diberikan Pedoman bagi Peraturan Desa untuk dapat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah berfungsi

sebagai pedoman, pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintahan Desa untuk dapat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Desa secara proporsional berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Desa bersangkutan sehingga jalannya Pemerintah Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusunkan dengan menitik beratkan

kemampuan Desa dalam menggali sumber pendapatan Desa sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga Desa tidak senantiasa tergantung pada bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas

9

Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas Pasal 20 : Cukup jelas Pasal 21 : Cukup jelas Pasal 22 : Cukup jelas Pasal 23 : Cukup jelas Pasal 24 : Cukup jelas Pasal 25 : Cukup jelas Pasal 26 : Cukup jelas

10

LAMPIRAN I PERATURAN KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2001

PERATURAN DESA…………….. KECAMATAN ……… KABUPATEN …………

TENTANG


TAHUN ANGGARAN. KEPALA DESA………………………………..

Menimbang : bahwa sesuai dengan pasal ayat ( ) Peraturan Daerah Nomor

… Tahun ………. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai9 pelaksaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Pengaturan Mengenai Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA …………..

M E M U TU S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA……… KECAMATAN ……

KABUPATEN SIAK TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA ………. TAHUN ANGGARAN……/…….

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

………../……….…………adalah seebesar Rp. ………………….yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp……………………

b. BELANJA - Rutin Rp……………………

- Pembangunan Rp……………………

Pasal 2

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana dalam contoh A.I

2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran pengeluaran Rutin sebagaimana contoh A.II.a

11

3. Rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1.2. dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1.2. dan 3 merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa Guna Pelaksanaan Peraturan.

Ditetapkan di……………

Pada tanggal…………….

BADAN PERWAKILAN DESA KEPALA DESA …………………………………. ………………………

12

NOMOR…………………………. TANGGAL……………………….

PENDAPATAN

Kode

Uraian Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

Bertambah Berkurang

Keterangan

1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.9.1 1.2.9.2 1.2.10 1.2.10.1 1.2.10.2 1.2.10.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1

Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu …. Pos penerimaan pendapatan asli Desa Tanah Kas Desa Pasar/Kios Desa …….. Pemandian Umum ……. Objek Wisata ………. Bangunan Milik Desa ……. Kekayaan Desa Lainnya ……. Swadaya dan Partisipasi Masyarakat……… Gotong Royong Masyarakat Pungutan Desa yang Pungutan ………… Pungutan ………… Hasil Usaha Desa ……… Lumbung Desa ………… Pabrik Bata ………. …………………… Pos Pemberian Pusat Tunjangan Penghasilan Bantuan Pembangunan Desa Hadiah Lomba Desa tingkat Nasional ……………….. Pos Pemberian Dari Propinsi Penyisihan Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Propinsi Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi Sumbangan Dan Bantuan Lain Pos Pemberian Dari Pemerintah Kabupaten / Kota Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Penyisihan Penerimaan PBB Daerah/Kota Sumbangan Dan Bantuan Lainnya…. Pos Lain-lain Pendapatan ………………………….

Kepala Desa ……….

13

LAMPIRAN IIA PERATURAN DESA …………

NOMOR ……………………………………………

TANGGAL ………………………………………...

BELANJA RUTIN

Kode

Uraian Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

Bertambah Berkurang

Keterangan

2R.1 2R.1.1 2R.1.2 2R.1.3 2R.1.4 2R.1.5 2R.2 2R.2.1 2R.2.2 2R.2.3 2R.4 2R.4.1 2R.4.2 2R.4.3 2R.5.1 2R.5.2 2R.5.3 2R6

Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu …. Pos Belanja Pegawai Penghasilan Kepala Desa Penghasilan Sekretaris Desa Penghasilan Kepala Urusan Penghasilan Kepala Dusun Pos Belanja Barang Pembiayaan ATK Perlengkapan / Peralatan Kantor ……………………………. Pos Biaya Perjalanan Perjalanan Dinas Ke ……… ……………………………. …………………..………… Pos Belanja Lain-lain ……………………… ……. ……………………...……... Pos Pengeluaran Tidak Tersangka

Jumlah


(………………………)

14

NOMOR…………………………. TANGGAL……………………….

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode

Uraian

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

Bertambah Berkurang

Keterangan

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3

Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu …. Pos prasarana Pemerintahan Desa Gedung Kantor Aula …………………….………. ……………………….……. Pos Sarana Produksi Pembuatan Dam Pembuatan Saluran Air …………………………….. Pos Sarana Perhubungan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan …………………..………… Pos Sarana Pemasaran Pembangunan Pasar di ……. Pembangunan Kios di……... …………………………….. Pos Sarana Sosial Pembangunan Mesjid di…... Pembangunan Gereja di…… …………………………….. Pembangunan Lain-lain Pembangunan ……………………………..

Jumlah


(…………………….)

15

PERATURAN DESA………… KECAMATAN……… KABUPATEN…………….

NOMOR …………………..TAHUN………

TENTANG

PERHITUNGAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN……………./……………. KEPALA DESA…………………………

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran………/…….. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ……… Tahun………. Perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum mengenai Pengaturan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor…….Tahun……tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

4. Peraturan Desa Nomor………Tanggal…….Tahun…….tentang APBD

Memperhatikan : Hasil rapat/musyawarah Badan Perwakilan Desa yang

diselenggarakan pada tanggal……………………………

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA

Menetapkan : PERATURAN

DESA………KECAMATAN………KABUPATEN. SIAK TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN……./……….

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran………/………adalah sebesar Rp……….(……………………)

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp……….(……………………)

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Tahun Anggaran adalah sebesar Rp……….(……………………)

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp……….(……………………)

16

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp………………..(……………………….)

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, Iia dan Iib Peraturan ini dan meerupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……….. Pada tanggal…………

KEPALA DESA

……………………

17

LAMPIRAN II PERATURAN DESA………………

NOMOR………………TAHUN…………………… TANGGAL…………………….

PENERIMAAN

Kode

Anggaran Uraian Jumlah Keterangan

1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.9.1 1.2.9.2 1.2.10 1.2.10.1 1.2.10.2 1.2.10.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2

Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu Pos penerimaan pendapatan asli daerah Tanah Kas Desa Pasar/kios Desa Pemandian Umum Objek Rekreasi Bangunan Milik Desa Kekayaan Desa lainnya Swadaya dan Partisipasi Gotong royong Masyarakat Pungutan Desa yang terdiri : Pungutan Pungutan Hasil Usaha Desa Lumbung Desa Pabrik Bata …………………………… Pos pemberian dari pemerintahan pusat Tunjangan penghasilan Bantuan Pembangunan Desa Hadiah lomba ……………………………. Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi daerah propinsi Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Propinsi Sumbangan dari bantuan lainnya Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten/Kota Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota Penyisihan PBB bagian Daerah Kabupaten/Kota Sumbangan dan bantuan lain-lainnya Pos lain-lain Pendapatan …………………………. ………………………….

JUMLAH

Kepala Desa…………….

(…………………………)

18

LAMPIRAN II PERATURAN DESA………………

NOMOR………………TAHUN…………………… TANGGAL…………………….

BELANJA RUTIN

Kode

Anggaran Uraian Jumlah Keterangan

2R.1 2R.2 2R.2.1 2R.2.2 2R.2.3 2R.2.4 2R.2.5 2R.2.6 2R.2.7 2R.3 2R.3.1 2R.3.2 2R.3.3 2R.3.4 2R.4 2R.4.1 2R.4.2 2R.4.3 2R.5 2R.5.1 2R.5.2 2R.5.3 2R.6 2R.6.1 2R.6.2 2R.6.3 2R.7

Pos sisa/kurang perhitungan anggaran tahun lalu Pos Belanja Pegawai Penghasilan Kepala Desa Penghasilan Sekretaris Desa Penghasilan Kepala Urusan Pengahsilan Kepala Dusun Honor Honor …………………………… Pos Belanja Barang Pembiayaan ATK Perlengkapan/peralatan Kantor ……………………………. ……………………………. Biaya pemeliharaan Pengecetan Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa ……………………………. Pos Biaya Perjalanan Perjalanan dinas ke ……………………………. ……………………………. Pos belanja lain-lain ……………………………. ……………………………. ……………………………. Pos pengeluaran tidak tersangka

JUMLAH


(…………………………)

19

LAMPIRAN III PERATURAN DESA……………… NOMOR………………TAHUN……………………

TANGGAL…………………….

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran

Uraian Jumlah Keterangan

2P.1 2P.2 2P.2.1 2P.2.2 2P.2.3 2P.2.4 2P.3 2P.3.1 2P.3.2 2P.3.3 2R.3.1 2R.3.2 2R.3.3 2P.4 2P.4.1 2P.4.2 2P.4.3 2P.5 2P.5.1 2P.5.2 2P.5.3 2P.6 2P.6.1 2P.6.2 2P.6.3 2P.7 2P.7.1 2P.7.2 2P.7.3

Pos sisa/kurang perhitungan anggaran tahun lalu Pos prasarana Pemerintah Gedung Kantor Aula …………………………... …………………………... Pos Sarana Produksi Pembuatan Dam Pembuatan Saluran Air …………………………... Perlengkapan/peralatan Kantor ……………………………. ……………………………. Pos Prasarana Perhubungan Pembangunan jalan Pembangunan jembatan ……………………………. Pos Prasarana Pemasaran Pembangunan Pasar di……. Pembangunan Kios di…….. ……………………………. Pos Prasarana Sosial Pembangunan Mesjid di….. Pembangunan Gereja di…... ……………………………. Pembangunan lain-lain Pembangunan……………... ……………………………. …………………………….

JUMLAH


(…………………………)

20

PERATURAN DESA……………….. KECAMATAN…………….. KABUPATEN SIAK

NOMOR…………TAHUN………….

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN………./……….

KEPALA DESA……………….

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran……./……. Perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor…….Tahun……. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


Desa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 3. Peraturan Desa Nomor……/Tahun…….tentang APBD Tahun

Anggaran……../………..

Dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA…….KECAMATAN……….KABUPATEN

SIAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN………../…………..

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran ……./……. Semula Rp. ………diperkirakan bertambah/berkurang Rp……….sehingga menjadi Rp………….

2. Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) diatas adalah

sebagaimana pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Desa tahun anggaran ……./……. Semula Rp………diperkirakan

bertambah/berkurang Rp……..sehingga menjadi Rp…….. dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp…………… Bertambah/berkuran Rp…………… Belanja rutin setelah perubahan Rp…………… b. Belanja pembangunan sebelum perubahan Rp…………… Bertambah/berkurang Rp…………… Belanja pembangunan setelah perubahan Rp……………

21

2. Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) diatas adalah sebagaimana pada lampiran IIa dan IIb Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran………../……….setelah perubahan menjadi Rp…………

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di…………… Pada tanggal…………….

KEPALA DESA

…………………

22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK · BPD selambat-lambatnya 15 hari sebelum mendapatkan persetujuan; (3). Rencana Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditetapkan selambat-lambatnya

Documents