PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Perda-Pajak-Tahun-2013-LD-5.pdfSeram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARATNOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

P A J A K D A E R A H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang : a. bahwa pajak adalah salah satu jenis penerimaan daerahyang sangat potensial untuk mendukung pelaksanaanotonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawabdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kepada masyarat;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, makasemua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerahKabupaten/Kota perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dan huruf b di atas, pajak daerah KabupatenSeram Bagian Barat perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) PemerintahDaerah berhak menetapkan Peraturan Daerah danPeraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dantugas pembantuan;

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2043 );

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209 ) ;

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3262)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5

2

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang –undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumTata Cara Perpajakan menjadi Undang – Undang ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4999 );

5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3686 ) sebagaimana telahdiubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3987 );

6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851 );

7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 4189);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, KabupatenSeram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru DiProvinsi Maluku (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4350);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);

3

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2009 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Nomor099).

.Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DANBUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,

selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.

4

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalampenyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, danKecamatan dan kelurahan.

6. Dinas adalah dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Seram Bagian Barat.

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidangPerpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

8. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepadadaerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkanimbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), atau Badan Usaha MilikDaerah ( BUMD ) dengan nama dan dalam bentuk apapun , FirmaKongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnyatermasuk kontrak instansi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugamotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos denganjumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

12. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untukdan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yangmenjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel.

13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan olehrestoran.

14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengandipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

15. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindakuntuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lainyang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoranatau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya sertajasa boga/katering.

5

16. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minumanlengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluantertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.19. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak

baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihaklain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan.

20. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umumterhadap barang, jasa,orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

22. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang bertindakuntuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lainyang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan reklame.

23. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatanpengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

25. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam danbatuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangandi bidang mineral dan batubara.

26. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker di luarbadan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usahamaupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaantempat penitipan kendaraan bermotor.

27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidakbersifat sementara.

28. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatanair tanah.

29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakanpajak.

31. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak,pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan Perpajakan Daerah.

32. Masa pajak adalah jangka waktu satu ( satu ) bulan kalender atau jangkawaktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 ( tiga )bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

6

33. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahunkalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidaksama dengan tahun kalender.

34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan PerpajakanDaerah.

35. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunandata objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yangterutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajakserta pengawasan penyetorannya.

36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalahsurat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak,dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang – undangan Perpajakan Daerah.

37. Surat Setoran Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SSPD adalah buktipembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke KasDaerah, melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah suratketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yangterutang.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkatSKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekuranganpembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajakyang masih harus dibayar.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnyadisingkat SKPDKBT adalah ketetapan pajak yang menentukan tambahanatas jumlah pajak yang ditetapkan.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak samabesarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidakada kredit pajak.

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkatSKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlahkelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.

43. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah suratuntuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupabunga dan atau denda.

7

44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkankesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapanketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan PerpajakanDaerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan PajakDaerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

45. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatanterhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan PajakDaerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotonganatau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

46. Putusan Banding adalah putusan banding peradilan pajak atas bandingterhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secarateratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputiharta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hargaperolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup denganmenyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untukpriode tahun pajak tersebut.

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengeloladata, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif danprofessional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan atau tujuanlain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang -undangan Perpajakan Daerah .

49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidikterhadap tindak pidana dibidang perpajakan daerah untuk mencari danmengumpulkan bukti agar dengan bukti itu membuat terang tindakpidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi sehingga dapatmenentukan tersangkanya.

BAB IIJENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas:a. Pajak Hotelb. Pajak Restoranc. Pajak Hiburand. Pajak Reklamee. Pajak Penerangan Jalan

8

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuang. Pajak Parkirh. Pajak Air Tanahi. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan

Bagian KesatuPajak Hotel

Paragraf 1Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel

Pasal 4

(1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel denganpembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yangsifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitastelepon, facsimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika,tranportasi, dan fasilitas sejenis lainya yang disediakan atau dikelolahotel.

(3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagimana dimaksud pada ayat (1)adalah;a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau

pemerintah daerah;b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnyac. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;d. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dane. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukanpembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakanhotel.

9

Paragraf 2Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yangseharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotelberlokasi.

Paragraf 3Saat Terutang Pajak

Pasal 9

(1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orangpribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan,pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 10

(1) Dalam jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun sesudah saatterutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:a. SKPDKB, dalam hal;

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar.

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidakdisampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam SuratTeguran.

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangdihitung secara jabatan

10

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlahkredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupakenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaktersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika WajibPajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikansebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian KeduaPajak Restoran


Pasal 11

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan diRestoran.

Pasal 12

(1) Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yangdikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maunpunditempat lain.

(3) Tidak termasuk objek pajak Restoran sebagimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelayanan yang disediakan Restoran yang nilai penjualannya tidakmelebihi Rp.15.000.000 (lima belas juta Rupiah) per tahun.

11

Pasal 13

(1) Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membelimakanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yangmengusahakan Restoran.

Paragraf 2Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak.

Pasal 14

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterimaatau yang seharusnya di terima Restoran.

Pasal 15

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 16

(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Pajak restoran yang terutang dipugut diwilayah daerah tempat restoranberlokasi.


Pasal 17

(1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orangpribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan,pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 18

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajakterutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.

12

Pasal 19

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnyapajak, Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB, dalam hal;



3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangdihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yangterutang;


(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.



(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikansebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

13

Bagian KetigaPajak Hiburan


Pasal 20

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap PenyelenggaraanHiburan.

Pasal 21

(1) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengandipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

c. konteks kecantikan, bina raga dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

f. sirkus, acrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar, dan bolling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan

j. pertandingan olahraga.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah Penyelenggaraan hiburanyang tidak dipungut bayaran antara lain hiburan yang diselenggarakandalam rangka perkawinan, upaca adat, kegiatan keagamaan, hari-haribesar nasional dan daerah.

Pasal 22

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmatihiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yangmenyelenggarakan hiburan.

14


Pasal 23

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atauyang seharusnya di terima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat(1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepadapenerima jasa hiburan.

Pasal 24

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan untuk setiap jenis hiburan ditetapkansebagai berikut :a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;b. Pagelaran kesenian rakyat / tradisional,sebesar 5% (lima persen) dari

harga tanda masuk;c. Pertunjukan pagelaran musik,tari sebesar 10 % (sepuluh persen) dari

harga tanda masuk:d. Pameran,pertunjukan sirkus, acrobat, sulap, pertandingan olah raga

sebesar 15 % (lima belas persen).(2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :a. Permainan ketangkasan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari

pembayaran;b. Pantai pijat, refleksi, permainan billyard, bolling, golf sebesar 10%

(sepuluh persen) dari pembayaran;c. Mandi uap/spa, pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 10%

(sepuluh persen) dari pembayaran;d. Karaoke sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran; dane. Diskotik, Klab Malam sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran:

(3) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuktetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan hargatanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tarif pajaksebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar,kecuali untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdietapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen)

(4) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainyawajib menyetor uang jaminan.

15

Pasal 25

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat(2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal23.

(2) Pajak Hiburan dipungut diwilayah daerah tempat Hiburandiselenggarakan.

Pasal 26

Pajak Hiburan terutang terjadi pada saat pembayaran atas jasa penyelenggarahiburan

Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,Bupati dapat menerbitkan :a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktutertentu dan setelah ditegur secara tertulis dan tidak disampaikanpada waktunya sebagimana ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika diwajibkan mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangdihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula berumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yangterutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlahkredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak

(3) Jumlah kekuranngan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupakenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaktersebut.


16

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagimana dimaksud padaayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikansebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian KeempatPajak Reklame


Pasal 28

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraanreklame.

Pasal 29

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya;b. Reklame kain;c. Reklame melekat, stiker;d. Reklame selebaran;e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;f. Reklame udara;g. Reklame apung;h. Reklame suara;i. Reklame film/slide; danj. Reklame peragaan

(3) Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah :a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,

warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;b. Lebel/ merek produk yang melekat pada sejenis barang yang

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produksejenis lainnya.

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat padabangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai denganketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan semata-mata untuk kepentinganperibadatan/keagamaan dan sosial.

e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah;

17

Pasal 30

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yangmenyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orangpribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badantersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketigatersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2Dasar Pengenaaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 31

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame

sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrakreklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklamesebagimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikanfaktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangkawaktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidakdiketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkandengan menggunakan factor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungdenngan rumus : NSR (Nilai Dasar Reklame x indeks bahan) + NilaiStrategis.

Pasal 32

(1) Nilai Sewa Reklame dibedakan berdsarkan jenis reklame dan dinyatakandalam satuan rupiah per meter persegi perhari.

(2) Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakandalam satuan rupiah per meter persegi per hari.

(3) Indeks bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untukmebedakan jenis bahan yang digunakan untuk menyelenggarakanreklame.

(4) Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan, lokasi penempatanreklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

18

(5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahandan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3)dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 34

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

(2) Pajak reklame yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat reklametersebut diselenggarakan.


Pasal 35

Pajak reklame terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atauditerbitkannya SKPD.

Bagian KelimaPajak Penerangan Jalan


Pasal 36

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap PenggunaanTenaga Listrik

Pasal 37

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yangdihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagimana dimaksud pada ayat (1)meliputi seluruh pembangkit listrik

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah :

19

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintahdaerah;

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan olehkedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;dan

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitastertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 38

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yangdapat menggunakan tenaga listrik

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib PajakPenerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan dan Wilayah Pungutan

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran,Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetapditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalamrekening listrik

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrikdihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,jangka waktu pemakaian dan harga satuan listrik yang berlakudiwilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 40

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen)(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan

minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkansebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak peneranganjalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

20

Pasal 41

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengancara mengalikan tarif sebagimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

(2) Pajak Penerangan Jalan dipungut diwilayah daerah tempat penggunaantenaga listrik.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untukpenyediaan penerangan jalan.


Pasal 42

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenagalistrik.

Pasal 43

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupatidapat menerbitkan :a. SKPDKB dalam hal :




b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yangterutang.




21



Bagian KeenamPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan


Pasal 44

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atassetiap pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 45

(1) Objek Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilanMineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :a. asbesb. batu tulisc. batu setengah permatad. batu kapure. batu apungf. batu permatag. bentonith. dolomiti. feldsparj. garam batu (halite)k. grafitl. granit/endesitm. gipsn. kalsito. kaolinp. leusitq. magnesitr. mikas. marmert. nitratu. opsidien

22

v. okerw. pasir dan kerikilx. pasir kuarsay. perlitz. phosphateaa. talk;bb. tanah serap (fullers earth)cc. tanah diatome;dd. tanah liat;ee. tawas (alum);ff. tras;gg. yarosif;hh. zeolit;ii. basal;jj. trakkit; dankk. Mineral bukan logam dan Batuan lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-

nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatanpengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tianglistrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipaair/gas; dan

b. Kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yangmerupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidakdimanfaatkan secara komersial.

Pasal 46

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atauBadan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atauBadan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan


Pasal 47

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah NilaiJual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

23

(2) Nilai Jual sebagimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikanvolume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standarmasing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan

(3) Nilai pasar sebagimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-ratayang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam danBatuan sebagimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakanharga standar yang ditetapkan denganPeraturan Bupati.

Pasal 48

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen)

Pasal 49

(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutangdihitung dengan cara mengalikan tarif sebagimana dimaksud dalam Pasal48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut diwilayahdaerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.


Pasal 50

(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang terjadi pada saatkegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yangdimanfaatkan secara komersil.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan mineralbukan logam dan batuan, pajak terutang terjadi pada saat terjadipembayaran

Pasal 51

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnyapajak, Bupati dapat menerbitkan:a. SKPDKB, dalam hal;

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar.

24

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15(lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikanpada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangdihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;






Bagian KetujuhPajak Parkir


Pasal 52

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempatparkir

Pasal 53

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluar badanjalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yangdisediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan bermotor.

25

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya

digunakan untuk karyawan sendiri;c. Penyelenggaraaan tempat parkir oleh Kedutaan, konsulat, dan

perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik;d. Penyelenggaraan tempat Parkir yang semata-mata digunakan untuk

usaha memperdagangkan kendaraan bermotor; dane. Penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah .

Pasal 54

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukanParkir Kendaraan Bermotor;

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang Pribadi atau Badan yangmenyelenggarakan tempat Parkir.


Pasal 55

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yangseharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagimana dimaksud pada ayat (1)termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikankepada penerima jasa Parkir.

Pasal 56

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen)

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif sebagimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Pasal 58

Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Parkirberlokasi.

26


Pasal 59

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat terjadinya pembayaran atasParkir

Pasal 60

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnyapajak, Bupati dapat menerbitkan:a. SKPDKB, dalam hal;



3) Jika Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutangdihitung secara Jabatan

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yangterutang;

c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlahkredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dariPajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak

(3) Jumlah kekuranngan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sangsi administratif berupakenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaktersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika WajibPajak melaporkan sendiri sebelum dilakkukan tindakan pemeriksaan.


27

Bagian KedelapanPajak Air Tanah


Pasal 61

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan air tanah

Pasal 62

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan airtanah.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah;b. Pengambilan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan

pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Badan Usaha Milik

Negara/Daerah yang khusus didirikan untuk usaha eksploitasi; dand. Pemanfaatan air tanah untuk pemadam kebakaran.

Pasal 63

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukanpengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukanpengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 2Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 64

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan air tanah.(2) Nilai perolehan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam

rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruhfaktor-faktor berikut :a. Jenis sumber air;b. Lokasi sumber air;c. Tujuan pengambilan;

28

d. Volume air yang diambil;e. Kualitas air; danf. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatn air.(3) Penggunaan faktor-faktor sebagimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan

dengan kondisi masing-masing daerah.(4) Besaran Nilai Perolehan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 66

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif sebagimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 67

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air diambildan/atau dimanfaatkan


Pasal 68

Pajak air tanah yang terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKPD.

Pasal 69

Pajak Air Tanah dipungut diwilayah daerah tempat air tanah diambil dan/ataudimanfaatkan.

Pasal 70

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupatidapat menerbitkan :a. SKPDKB dalam hal :


29



b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yangterutang.



(3) Jumlah kekuranngan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupakenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaktersebut.



Bagian KesembilanPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan


Pasal 71

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungutPajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan.

30

Pasal 72

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumidan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan olehorang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untukkegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti

hotel, dan empalasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengankompleks bangunan tersebut;

b. jalan tol;c. kolam renang;d. pagar mewah;e. tempat olahraga;f. gelangan kapal, dermaga;g. taman mewah;h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dani. menara

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan adalah objek pajak yang :a. Digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan;b. Dugunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang

peribadatan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional,yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisdengan itu;

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tamannasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanahNegara yang belum dibebani suatu hak;

e. Digunakan oleh perwakilan diplomat dan konsulat berdasarkan asasperlakukaan timbal balik; dan

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional yang ditetapkanoleh Peraturan Menteri Keunagan.

(4) Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 73

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orangpribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi

31

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi , dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orangpribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumidan/atau memperoleh manfaat atas bumi , dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.


Pasal 74

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah NJOP

(2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiaptahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturlebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 75

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar0,2% (nol koma dua persen)

Pasal 76

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yangterutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagimana dimaksud dalamPasal 75, dengan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 74 setelahdikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagimana dimaksud padaPasal 72 ayat (4)


Pasal 77

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan terjadi saat keadaanobjek pajak pada tanggal 1 Januari

32

Pasal 78

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut di diwilayahdaerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 79

(1) Untuk pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaandilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disi dengan jelas, benar,dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atauPejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP olehSubjek Pajak.

Paragraf 4Penetapan Pajak

Pasal 80

(1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SPPT atau SKPD.(2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila :

a. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulisoleh Bupati sebagimana ditentukan dalam surat teguran, berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yangterutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkanSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

b. Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan Penyampaian SPPT ditetapkandengan Peraturan Bupati

BAB IIIMASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 81

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.(2) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka

waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 82

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah dimana Objek Pajak berlokasi.

33

BAB IVPEMUNGUTAN PAJAK

Bagian KesatuTata Cara Pemungutan

Pasal 83

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkanperaturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :a. Pajak Reklame;b. Pajak Air Tanah;c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :a. Pajak Hotel;b. Pajak Restoran;c. Pajak Hiburan;d. Pajak Penerangan Jalan;e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; danf. Pajak Parkir.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkanpenetapan Bupati atau Pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD ataudokumen lain yang dipersamakan.

(6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)berupa karcis dan nota perhitungan.

(7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar denganmenggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian danpenyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB,dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5)diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KeduaSPTPD

Pasal 85

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelasserta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukansecara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronikatau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

34

(3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, makaSPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3), atau pajak terutang belum atau kurang dibayarsetelah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,dapat diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 86

Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD denganmenyampaikan pernyataan tertulis, dan disampaikan ke Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum dimulainya tindakanpemeriksaan.

BAB VTATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 87

(1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran danpenyetoran pajak yang terutang dalam SKPD paling lama 30 (tiga puluh)hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan SPPT paling lama 6 (enam)bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

(2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas denganmenggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendaharawan KhususPenerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan dicatat pada BukuPenerimaan.

(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasilpenerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jamatau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,penyetoran dantempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

(1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhipersyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untukmengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktutertentu.

(2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

(3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhipersyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untukmenunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu yangditentukan.

35

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan,persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaranpajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VITATA CARA PENAGIHAN

Bagian KesatuSTPD

Pasal 89

(1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika:a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung;c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

(2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratifberupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD dan SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempopembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dan tagihan melalui STPD.

Pasal 90

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan dan Putusan Banding.

(2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaiawal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) harisejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Suratperingatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajakyang terutang.

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.

(5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenissekurang-kurangnya memuat:a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;b. besarnya utang pajak;c. perintah untuk membayar;d. saat pelunasan utang pajak.

36

Bagian KeduaPenagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 91

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggutanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91ayat (5) huruf d, apabila :a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia

untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan ataumengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akanmembubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan ataumemekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimilikiatau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah;e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya

memuat :a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;b. besarnya utang pajak;c. perintah untuk membayar;d. saat pelunasan utang pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelumpenerbitan Surat Paksa.

(4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus,dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KetigaSurat Paksa

Pasal 92

(1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam bataswaktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluhsatu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainyang sejenis diterima oleh Wajib Pajak.

(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaanpelaksanaan Surat Paksa.

37

Pasal 93

(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaansebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).

(2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan SuratPaksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yangberlaku.

Bagian KeempatPenyitaan

Pasal 94

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Bupati atau Pejabatpenerbit surat paksa segera menerbitkan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikanoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, pendudukIndonesia dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.

(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat BeritaAcara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak Daerah,Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 95

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atauPenanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempatkedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditanganpihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yangdapat berupa:a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berhargalainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal denganisi kotor tertentu.

(2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupundi tempat lain.

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampaidengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita PajakDaerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

(4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaanpenyitaan.

38

Pasal 96

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 nilainya

tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang

pajak dan penagihan pajak.

Bagian KelimaPelelangan

Pasal 97

(1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalamjangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupatiatau Pejabat yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelangterhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempatpelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengansegera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldorekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaanmodal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelangsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2),digunakan untukmembayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau

Bank atau tempat lain yang ditunjuk;b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu,dipindahbukukan ke rekeningKantor Perbendaharaan danKas Daerah atau Bank atau tempat lainyang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yangbersangkutan;

c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan dibursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;

d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkandi bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hakmenagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat;

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuanpengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajakkepada Pejabat.

(5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat14 (empat belas) harisetelah pengumuman lelang melalu media masa.

(6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakanpaling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

39

(7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali danuntuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

(8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melaluimedia masa.

Pasal 98

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan olehWajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusankeberatan.

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atauPenanggung Pajak.

(3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telahmelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkanputusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau objek lelangmusnah.

BAB VIIKEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian PertamaKeberatan

Pasal 99

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yangberwenang atas suatu :a. SPPTb. SKPDc. SKPDKB;d. SKPDKBT;e. SKPDLB;f. SKPDN; dang. Pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan – alasan yang jelas.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan

terhitung sejak, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi disebabkan oleh keadaandiluar kekuasaannya atau overmacht

(4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar palingsedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

40

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai keberatansehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Tanda Penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerahatau Pejabat lain yang ditunjuk atau tanda penerimaan Surat Keberatanmelalui Pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatantersebut bagi kepentingan wajib pajak

(7) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangansecara tertulis terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.

Pasal 100

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejakkeberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yangtelah diajukan.

(2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan dapatberupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambahbesarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewatdan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan,maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian KeduaBanding

Pasal 101

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepadapengadilan pajak hanya terhadap keputusan mengenai keberatan yangditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukansecara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan menyertakan alasan –alasan dan disampaikan selambat – lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejakkeputusan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusankeberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding dapat menangguhkan kewajibanmembayar pajak sampai dengan 1 ( satu ) bulan setelah dikeluarkannyaputusan banding.

Pasal 102

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkansebagaian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

41

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulanuntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajibpajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluhperseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangidengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksiadministratif sebagimana dimaksud pada ayat (3) belum dapatdikeluarkan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajibpajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % ( seratusperseratus ) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangidengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukankeberatan.

Bagian KetigaGugatan

Pasal 103

(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepadaPengadilan Pajak

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaanpenagihan pajak adalah 14 (empat belas hari) sejak tanggal penagihan

(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selaingugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) harisejak tanggal diterima keputusan yang digugat,

(4) Jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidakmengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasan penggugat.

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14(empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasanpenggugat

(6) Terhadap 1 (satu), pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusandiajukan 1 (satu) gugatan.

Pasal 104

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan,sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

42

BAB VIIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 105

(1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atauPenanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan ataupembebasan pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajakyang telah dan/atau belum ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IXPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DANPENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatanya, Bupati atau Pejabatyang berwenang dapat melakukan pembetulan terhadap, SSPD, SKPDKB,SKPDKBT, atau, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapatsalah tulis dan/atau salah hitung dan/atau kekeliruan penerapanketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

(2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupabunga, denda, dan kenaikan pajak yang dihitung menurut peraturanperundang – undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebutdikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak;

b. Mengurangkan atau membatalkan, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, atauSKPDN, atau SKPDLB yang salah;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak menurut tata cara yangditentukan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkanpertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau keadaantertentu dari objek pajak.

(3) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan danpenghapusan atau pengurangan sanksi adminitratif diatur lebih lanjutdalam Peraturan Bupati.

43

BAB XPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 107

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Bupati

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yangtidak seharusnya terutang

(3) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :

a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran Pajakyang tidak seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajakyang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihanpembayaran pajak sebagimana dimaksud pada ayat (2) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelahlewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atauPejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur denganPeraturan Bupati.

Pasal 108

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secaratertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib pajak

b. masa pajak

c. alasan yang jelas

44

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikansecara langsung atau melalui Pos tercatat

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatatmerupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 109

(1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukanpemeriksaan

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaankantor dan/atau pemeriksaan lapangan.

BAB XIHAK MENDAHULU

Pasal 110

(1) Pemerintah Kabupaten mempunyai Hak Mendahulu untuk utang pajakatas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan,dan biaya kenaikan pajak

(3) Hak Mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahululainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untukmelelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;dan/atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan danpenyelesaian suatu warisan.

(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKDKBT, STPD, Surat KeputusanKeberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Putusan Banding yangmenyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmimaka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dihitung sejak pemberitahuan Surat paksa.

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuanmengangsur pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebutdihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

45

BAB XIIKEDALUWARSA

Pasal 111

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelahmelampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila :a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; ataub. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan pajak dihitungsejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada PemerintahDaerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 112

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudahkadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa akan diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XIIIPEMERIKSAAN

Pasal 113

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak danpihak-pihak yang terkait mengenai kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang–undangan perpajakan daerah.

46

(2) Wajib pajak atau pihak – pihak terkait yang diperiksa mempunyaikewajiban:a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objekpajak;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan denganpemeriksaan pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB XIVINSTANSI PEMUNGUT

Pasal 114

Instansi yang melakukan pemungutan pajak daerah adalah DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. atau instansi terkaitlainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 115

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikaninsentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yangberlaku.

BAB XVIKETENTUAN KHUSUS

Pasal 116

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatuyang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam

47

rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuanperaturan perundang – undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadaptenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalammelaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) adalah:a. Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan; ataub. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansipemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidangkeuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepadaPejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkanbukti tertulis tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atauperdata, atas permintaan Hakim, Bupati dapat memberikan izin tertuliskepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan danmemperlihatkan bukti tertulis dan keterangan terhadap wajib pajak yangada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harusmenyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yangdiminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata itu denganketerangan yang diminta.

BAB XVIIPENYIDIKAN

Pasal 117

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perpajakan daerah dilakukan

oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang

diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipiltertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

48

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporantersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidik;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;j. Menghentikan penyidikan; dan/atauk. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadapenuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuaiketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 118

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkanketerangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatdipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( satu ) tahun dan/ataudenda paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar.

49

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan STPD atau mengisidengan tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keteranganyang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 119

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud padaPasal 118 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima ) tahunsejak saat terutangnya pajak.

Pasal 120

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karenakelalaiannya tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakan halsebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dengan sengaja tidakmemenuhi kewajiban untuk merahasiakan hal sebagaimana dimaksudpada Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 6 ( enam ) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannyadilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuaisifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badanselaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan .

Pasal 121

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) sertaPasal120 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara

BAB XIXPELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 122

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian PeraturanDaerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakantugas pemungutan pajak daerah.

50

(2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembagaterkait lainnya.

BAB XXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang ditetapkanberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26Tahun 2007 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Seram BagianBarat Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran, Peraturan DaerahKabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan,Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2007tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratNomor 30 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Peraturan DaerahKabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang PajakPengambilan Bahan Galian Golongan C tetap merupakan pajak yang terutangdan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saatterutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini.

BAB XXIPENUTUP

Pasal 124

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :1. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Barat Bagian Barat Nomor 26 Tahun

2007 tentang Pajak Hotel, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram BagianBarat Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSeram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2007)

2. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2007tentang Pajak Restoran, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2007 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun2007)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2007tentang Pajak Hiburan,(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30 Tahun2007)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2007tentang Pajak Reklame,(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2007 Nomor 31,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31 )

5. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2007tentang Pajak Penerangan Jalan, (Lembaran Daerah Kabupaten SeramBagian Barat Tahun 2007 Nomor,32,Tambahan Lembaran Daerah Nomor32) dan

51

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 Tahun 2007tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran DaerahKabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Daerah Nomor 33)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 125

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.(2) Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinyatakan

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 126

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenaimengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran DaerahKabupaten Seram Bagian Barat

Di tetapkan di : PiruPada tanggal : 10 Juni 2013

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Ttd

JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Diundangkan di : PiruPada tanggal : 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA, SH.Pembina Utama MadyaNIP. 19630303 199011 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126

52

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAHTENTANG

PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka tiap – tiap daerahmempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitaspenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepadamasyarakat.Disamping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian daerahperlu dilakukan upaya – upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaanpendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuanmasyarakat.

Sejalan dengan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009,maka kewenangan pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah olehKabupaten/Kota ditambah dengan pertimbanngan agar daerah tidaksepenuhnya bergantung pada dana perimbangan Pusat dan Daerah.

Peraturan daerah ini dibuat dalam rangka menyempurnakan danpengaturan kembali peraturan daerah Kabupaten Seram Bagian Barattentang Pajak yang sebelumnya diatur secara terpisah sesuai undang-undang nomor 34 tahun 2000 dengan maksud untuk penyeregamansebagaimana ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka menyempurnakan danpengaturannya kembali Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barattentang Pajak Daerah sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undangnomor 28 Tahun 2009 .Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait denganpengelolaan Pajak Daerah antara lain :1. Pajak Hotel2. Pajak Parkir3. Pajak Air Tanah4. Pajak Hiburan5. Pajak Reklame6. Pajak Penerangan Jalan7. Pajak Restoran8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan9. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3Cukup jelas

53

Pasal 4 Ayat (1)Yang dimaksud dengan “fasilitas olah raga danhiburan” adalah yang dikelola langsung oleh Hoteldan diselenggarakan secara rutin Termasuk dalamPeraturan Daerah ini Subjek Pajak yangmenyediakan Kamar Kos dengan jumlah kamar 9atau kurang dan terpisah serta berada dalamwilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan jikadigabungkan jumlah kamar menjadi 10 atau lebihdikenakan pajak.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 7Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 11Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapanpajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitansurat ketetapan pajak ditujukan kepada WajibPajaktertentu yang disebabkan oleh ketidakbenarandalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannyadata fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.Dalam Pasal ini kewenangan yang diberikan kepadaBupati atau Pejabat untuk dapat menerbitkanSKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN hanya terhadapkasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanyaterhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyataatau berdasarkan hasil pemeriksaan tidakmemenuhi kewajiban formal dan/atau kewajibanmaterial.

Contoh:

54

a. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikanSPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegurdalam jangka waktu tertentu juga belummenyampaikan SPTPD, maka dalam jangkawaktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati atauPejabat dapat menerbitkan SKPDKB atas pajakyang terutang.

b. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPDpada tahun pajak 2009.Dalam jangka waktupaling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasilpemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidakbenar. Atas pajak yang terutang yang kurangbayar tersebut, Bupati atau Pejabat dapatmenerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksiadministratif.

c. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalamcontoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabiladalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahunsesudah pajak yang terutang ditemukan databaru dan/atau data semula yang belumterungkap yang menyebabkan penambahanjumlah pajak yang terutang, Bupati atau Pejabatdapat menerbitkan SKPDKBT.

d. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaanBupati atau Pejabat ternyata jumlah pajak yangterutang sama besarnya dengan jumlah kreditpajak atau pajak tidak terutang dan tidak adakredit pajak, Bupati atau Pejabat dapatmenerbitkan SKPDN.Yang dimaksud dengan “data baru” adalah dataatau keterangan mengenai segala sesuatu yangdiperlukan untuk menghitung besarnya jumlahpajak yang terutang yang oleh Wajib Pajakbelum diberitahukan pada waktu penyampaianSPTPD. Selain itu, termasuk dalam data baruadalah data yang semula belum terungkap, yaitudata yang :

a. Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalamSPTPD; dan/atau

b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapansemula Wajib Pajak tidak mengungkapkan datadan/atau memberikan keterangan lain secarabenar, lengkap, dan terinci sehingga tidakmemungkinkan petugas Dinas PendapatanDaerah dapat menerapkan ketentuan peraturanperundangan perpajakan dengan benar dalammenghitung jumlah pajak yang terutang.Yang dimaksud dengan penetapan pajak secarajabatan adalah penetapan besarnya pajakterutang yang dilakukan oleh Bupati atauPejabat berdasarkan data yang ada atau

55

keterangan lain yang dimiliki oleh Buapti atauPejabat.

Pasal 11Cukup jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas



Ayat (2)Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenianrakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyatyang dipandang perlu untuk dilestarikan dandiselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungioleh semua lapisan masyarakat.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

56

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Huruf iCukup jelas

Huruf jCukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 24Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas



Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan Papan adalah sesuatureklame ditempelkan, dilekatkan, dipasang,digantungkan pada suatu alat atau benda lainseperti tembok, dinding, pagar, tiang dansebagainya, maka termasuk reklame papan.

Huruf bTermasuk reklame kain adalah reklame yangberbentukbendera, tenda, krey, umbul-umbul yangterbuat dari kain,karet, karung dan sejenisnya.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

57

Huruf fYang dimaksud dengan reklame udara adalahdiselenggarakandi udara dengan menggunakan gas,laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yangsejenis. Menggunakan gas adalah reklame yangmengudara dengan bahan gas atau balon tanpa gas.Menggunakan laser atau cahaya adalah reklameyang dalam ekspresinya melalui pancaran sinarlaser atau cahaya yang diarahkan ke suatu kawasantertentu.Menggunakan pesawat udara adalahreklame yang dipertunjukan dengan ditarik olehpesawat udara.

Huruf gCukup Jelas

Huruf hCukup Jelas

Huruf iTermasuk dalam pengertian reklame slide ataureklame film dalah reklame yang diselenggarakandengan menggunakan slide atau alat komputer ataudengan cara lain yang sejenis

Huruf jCukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

58

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 33Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas



Ayat (2)Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrikyang dihasilkansendiri adalah pembangkit tenagalistrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrikyang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkittenaga listrik yang berasal dari bukan PerusahaanListrik Negara.


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas


Ayat (2)Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Cukup JelasPasal 40 Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)


Cukup JelasAyat (2)

Cukup Jelas

59

Ayat (3)Pasal 42


Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup JelasAyat (5)

Cukup JelasPasal 44


Huruf aCukup Jelas

Huruf bCukup Jelas

Huruf cCukup Jelas

Huruf dCukup Jelas

Huruf eCukup Jelas

Huruf fCukup Jelas

Huruf gCukup Jelas

Huruf hCukup Jelas

Huruf iCukup Jelas

Huruf jCukup Jelas

Huruf kCukup Jelas

Huruf lCukup Jelas

Huruf mCukup Jelas

Huruf nCukup Jelas

60

Huruf oCukup Jelas

Huruf pCukup Jelas

Huruf qCukup Jelas

Huruf rCukup Jelas

Huruf sCukup Jelas

Huruf tCukup Jelas

Huruf uCukup Jelas

Huruf vCukup Jelas

Huruf wCukup Jelas

Huruf xCukup Jelas

Huruf yCukup Jelas

Huruf zCukup Jelas

Huruf aaCukup Jelas

Huruf bbCukup Jelas

Huruf ccCukup Jelas

Huruf ddCukup Jelas

Huruf eeCukup Jelas

Huruf ffCukup Jelas

Huruf ggCukup Jelas

Huruf hhCukup Jelas

Huruf jjCukup Jelas

Huruf kkCukup Jelas

61

Ayat (2)Huruf a

Cukup JelasHuruf b


Cukup JelasAyat (2)


Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup JelasPasal 48


Cukup JelasAyat (2)


Cukup JelasAyat (2)


Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup JelasAyat (5)

Cukup JelasPasal 52


Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antaralain kawasan tertentu seperti pusat-pusatperbelanjaan bisnis, maupun perkantoran yangmenyediakan fasilitas parkir untuk umum.

62

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraanbermotor adalah tempat menitipkan kendaraanbermotor dengan memungut bayaran.

Ayat (2)Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Cukup JelasHuruf c

Cukup JelasHuruf d

Cukup JelasHuruf e


Cukup JelasAyat (2)


Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasPasal 56 s/d Pasal 59


Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup JelasAyat (5)

Cukup JelasPasal 61


Cukup JelasAyat (2)

Huruf aTidak termasuk yang dikecualikan sebagai objekPajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ataupemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh BadanUsaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

63

Huruf bPengecualian objek pajak atas pengambilandan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluandasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalahdimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untukkeperluan dasar rumah tangga dan tempatperibadatan.Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilanatau pemanfaatan air tanah untuk keperluanpengairan perikanan rakyat adalah pengecualianobjek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan airtanah untuk usaha perikanan yangpengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tanidengan tetap memperhatikan kelestarianlingkungan dan tidak termasuk usaha perikananyang dilakukan badan.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas



Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 71Cukup Jelas

64

Pasal 72 Ayat (1)Yang dimaksud dengan “ kawasan” adalah semuatanah dan bangunan yang digunakan olehperusahaan perkebunan, perhutanan, danpertambangan di tanah yang diberi hak guna usahaperkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaanhutan dan tanah yang menjadi wilayah usahapertambangan.

Ayat (2)Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Cukup JelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Cukup jelasHuruf e

Cukup JelasHuruf f

Cukup JelasHuruf g

Cukup jelasHuruf h

Cukup jelasHuruf i

Cukup JelasAyat (3)

Huruf aCukup Jelas

Huruf bYang dimaksud dengan” tidak dimaksudkan untukmemperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajakitu diusahakan untuk melayani kepentingan umum,dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencarikeuntungan, hal ini dapat diketahui antara lain darianggaran dasar dan anggaran rumah tangga dariyayasan/badan yang bergerak dalam bidangperibadatan, social, kesehatan, pendidikan, dankebudayaan nasional termasuk hutan wisata milikNegara/daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Huruf cCukup jelas

65

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup Jelas

Huruf fCukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas



Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Huruf a

Cukup jelasHuruf b


Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasPasal 82


Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup Jelas

66

Ayat (5)Cukup Jelas

Ayat (6)Cukup Jelas

Ayat (7)Cukup Jelas

Pasal 84Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 86Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

67


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 91 Ayat (1)Yang dimaksud dengan penagihan seketika dansekaligus adalah tindakan penagihan pajak yangdilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepadaPenanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuhtempo pembayaran yang meliputi seluruh utangpajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, danTahun Pajak.

Ayat (2)Surat perintah penagihan seketika dan sekaligusadalah surat yang diterbitkan oleh Kepala DinasPendapatan Daerah kepada petugas Jurusita untukmelakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.Surat perintah penagihan seketika dan sekaligusdapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihanpajak dengan surat paksa.

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Pasal 92 Ayat (1)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakanapabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaksampai dengan tanggal jatuh tempo pembayarandan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hariSurat Teguran atau surat peringatan atau surat lainyang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau WajibPajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajakatau penundaan pembayaran pajak.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

68

Pasal 93 Ayat (1)Jangka waktu 2 x 24 jam dimaksudkan untukmemberi kesempatan kepada Wajib Pajak atauPenanggung Pajak melunasi utang pajaksebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yangbersangkutan.

Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Kehadiran para saksi dimaksudkan untukmeyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaandilaksanakan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakanpemberitahuan Kepada Penanggung Pajak danmasyarakat bahwa penguasaan barang PenanggungPajak telah berpindah dari Penanggung Pajakkepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiappenyitaan Jurusita Pajak harus membuat BeritaAcara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkapyang sekurang-kurangnya membuat hari dantanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, namaPenanggung Pajak, nama dan jenis barang yangdisita dan tempat penyitaan.


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Pasal 96Cukup Jelas

Pasal 97 Ayat (1)Meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telahmelunasi utang pajak tetapi belum melunasi biayapenagihan pajak, penjualan secara lelang terhadapbarang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)Cukup Jelas

69

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bankberupa deposito berjangka, tabungan, saldorekening koran, giro, atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu dilaksanakan denganmengacu kepada ketentuan mengenai rahasia banksesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Ayat (5)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikesempatan kepada Wajib Pajak atau PenanggungPajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelanganterhadap barang yang disita dilaksanakan.Sesuaidengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiappenjualan secara lelang harus didahului denganpengumuman lelang.

Ayat (6)Cukup Jelas

Ayat (7)Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelangbersama-sama barang bergerak, pengumumanlelang dilakukan dua kali untuk barang tidakbergerak, satu kali bersama-sama barang bergerakpada pengumuman pertama, sehingga penjualanbarang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (8)Pengertian tidak harus diumumkan melalui mediamassa misalnya dengan selebaran ataupengumuman yang ditempelkan di tempat umum,misalnya di Kantor Desa atau di papanpengumuman kantor pejabat.

70


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas


Ayat (2)Alasan-alasan yang jelas disini bahwa Wajib Pajakdalam mengajukan keberatannya harus disertaidengan data atau bukti bahwa jumlah pajakterutang atau pemotongan/pemungutan pajak yangditetapkan oleh Bupati atau Pejabat tidak secarabenar.Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukandalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimaWajib Pajak atau sejak tanggalpemotongan/pemungutan pajak dengan maksudagar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukupmemadai untuk mempersiapkan surat keberatanbeserta alasannya.Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulantersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajakkarena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulantersebut masih dapat dipertimbangkan untukdiperpanjang oleh Bupati atau Pejabat.

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Ayat (6)Cukup Jelas

Ayat (7)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas


71

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Ayat (6)Cukup Jelas

Pasal 104Cukup Jelas

Pasal 105 Ayat (1)Pengurangan yang dapat diberikan berupapengurangan pokok pajak yang merupakanperkalian antara tarif pajak dengan dasarpengenaan pajak. Pengurangan pokok pajak dalamPasal ini diberikan oleh Bupati atau Pejabatberdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima,setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) daripokok pajak.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

72

Ayat (3)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Ayat (6)Cukup Jelas

Ayat (7)Cukup Jelas

Ayat (8)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

73

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas



Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Ayat (6)Cukup Jelas


Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

74


Ayat (2)Cukup Jelas



Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas



Ayat (2)Cukup Jelas


Pasal 125s/d Pasal 126Cukup Jelas

Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013Nomor 0128

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Perda-Pajak-Tahun-2013-LD-5.pdfSeram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi

Documents