PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2017 merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan
huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
4
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
5
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil
Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004
Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor
45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13);
6
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor
7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 10);
7
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2017.
BAB I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:
a. Pendapatan Daerah : Rp.1.958.267.106.000,00
b. Belanja Daerah : Rp.1.999.937.106.000,00
Defisit : (Rp.41.670.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah : Rp. 41.670.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah : Rp. 0,00
Pembiayaan netto : Rp. 41.670.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 326.684.586.000,00;
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.322.849.073.000,00; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 308.733.447.000,00.
(-)
(-)
(+)
8
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 115.904.262.000,00;
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 28.722.226.000,00;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 10.969.319.000,00; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp. 171.088.779.000,00.
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah
Rp. 50.919.658.000,00;
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 968.848.031.000,00; dan
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 303.081.384.000,00.
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
Rp. 135.544.874.000,00;
b. Dana insentif daerah sejumlah Rp. 7.500.000.000,00; dan
c. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Rp. 165.688.573.000,00.
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.251.400.615.000,00; dan
b. Belanja langsung sejumlah Rp. 748.536.491.000,00.
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 920.049.210.000,00;
b. Belanja hibah sejumlah Rp. 30.699.000.000,00;
c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 6.195.000.000,00;
d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa
sejumlah Rp. 15.586.606.000,00;
e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 276.870.799.000,00; dan
f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00.
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 47.041.762.000,00;
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 415.780.457.000,00; dan
c. Belanja modal sejumlah Rp. 285.714.272.000,00.
9
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri
dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 41.670.000.000,00; dan
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00.
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran
daerah tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 41.670.000.000,00.
Pasal 5
Keadaan darurat dan /atau mendesak yang menyebabkan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dapat dilakukan mendahului Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 6
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3) pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 selanjutnya ditampung
dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/ atau disampaikan dalam Realisasi Anggaran.
Pasal 7
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
10
c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja Dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan;
e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan.
g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;
j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset
Lainnya;
k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Ini;
l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 8
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
11
BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang.
Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-12-20166-12-
2012
BUPATI SEMARANG,
CAP TTD MUNDJIRIN
Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,
CAP TTD
GUNAWAN WIBISONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 28
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 28 / 2016)
Salinan
Sesuai dengan aslinya
Related Documents
