PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terutama pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termaktub pada Pasal 150 Ayat (3), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Daerah; b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Daerah sebagaimana huruf a merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
157
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER ......NOMOR : 1 TAHUN 2009 TANGGAL : JANUARI 2009 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009-2013
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARANOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terutama pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termaktub pada Pasal 150 Ayat (3), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Daerah;
b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Daerah sebagaimana huruf a merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimnatan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
Dengan Pesetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009-2013.
- 2 -
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.5. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 5 (lima ) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
Pasal 2RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.
Pasal 3RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2008.
Pasal 4(1) RPJMD disusun berdasarkan :
a. Visi, Misi dan Program bupatib. Hasil Penyempurnaan dari Musrenbang
- 3 -
(2) RPJMD menjadi pedoman bagi:a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra – SKPD)b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pasal 5(1) RPJMD disusun dengan sistemmatika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUANBAB II : GAMBARAN UMUM DAERAHBAB IV : VISI DAN MISIBAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAHBAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAHBAB VII : ARAH KEBIJAKAN UMUM BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN BAB IX : PENUTUP
(2) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dalam RPJMD Tahun 2009-2013 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
Pasal 7Dalam rangka mencapai capaian sasaran, setiap tahun dilakukan evaluasi sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan daerah.
Pasal 8Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajampada tanggal Januari 2009
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
H. ANDI HARAHAP
Diundangkan di Penajampada tanggal Januari 2009
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
H. SUTIMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009 SERI E NOMOR
- 4 -
Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2009
TANGGAL : JANUARI 2009
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013
- 5 -
1 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD
1.3. LANDASAN HUKUM
1.4. HUBUNGAN RPMJD DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Penajam Paser Utara adalah daerah kabupaten baru di Indonesia yang berdiri
atas kemauan masyarakatnya untuk hidup lebih sejahtera dan semangat demokrasi.
Dalam rangka perjalanannya maka pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan visi misi Kepala Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara. Salah satu upaya tersebut adalah dengan
pembentukan RPJM Daerah. Agenda pertama pimpinan daerah terpilih Kabupaten
Penajam Paser Utara adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah yang substansinya merupakan penjabaran dari visi dan misi. RPJMD
Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai sebuah desain pembangunan jangka
menengah (5 tahunan) setidaknya mencakup 3 (tiga) unsur kerangka pembangunan
yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan.
Ketiga aspek tersebut adalah pertama, kerangka permasalahan pembangunan.
Kerangka ini mencerminkan suatu pemahaman yang komprehensif tentang kondisi
objektif dari berbagai aspek atau sektor pembangunan yang menjadi landasan dalam
menentukan kerangka pembangunan berikutnya yaitu kerangka intervensi
pembangunan. Kerangka intervensi adalah serangkaian upaya strategis dan sistematis
dalam rangka mengubah kondisi ke arah yang lebih baik. Sebuah kerangka intervensi
mencerminkan suatu rumusan mengenai tujuan, pendekatan dan metodologi dalam
mewujudkan tujuan utama (goals) pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Kerangka terakhir adalah kerangka implementasi pembangunan. Kerangka ini
mencerminkan berbagai instrumen pembangunan yang meliputi kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan serta instrumen untuk pemantauan pelaksanaannya dan
evaluasi hasil-hasil pembangunan.
KERANGKA KERANGKA KERANGKA
2 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN
INTERVENSI
PEMBANGUNAN
IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN• Kondisi Umum
Daerah• Isu Strategis
• Visi• Misi• Strategi dan Prioritas
Pembangunan
• Kebijakan Keuangan
• Kebijakan Pembangunan
• Program Pembangunan
• Monitoring dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJM
Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM
Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. RPJM Daerah dilengkapi dengan matrik indikasi program
yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan
targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi.
RPJM Daerah adalah rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Daerah adalah penjabaran visi-
misi, dan program Kepala Daerah ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini
dijadikan sebagai pedoman bagi semua Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD)
dalam menyusun rencana strategisnya (Renstra-SKPD). Draft RPJM Daerah
disusun dengan menggunakan Renstra-SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang
3 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jangka Menengah. Rancangan akhir disusun dengan mengakomodasi hasil
Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM Daerah.
Persoalan yang sering muncul bagi pembangunan daerah adalah tidak
terwujudnya visi, misi daerah dalam kegiatan perangkat pemerintah daerah, kalaupun
terwujud hanya 25-30%. Artinya sumberdaya pemerintah daerah banyak teralokasikan
untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi daerah. UU 25 tahun
2004 dan UU 32 tahun 2004 telah menempatkan visi dan misi kepala daerah sebagai
visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian apabila visi
dan misi kepala daerah tidak dikawal oleh suatu desain perencanaan pembangunan
untuk masa 5 (lima) tahun yang diterjemahkan dengan baik dalam program dan
kegiatan yang terukur, dan terintegrasi akan menjadikan visi dan misi kepala daerah
hanya sekedar slogan belaka.
Melihat konfigurasi RPJM sebagai sumber ide didalam menetapkan agenda
pembangunan daerah maupun rencana kerja satuan perangkat daerah, maka RPJM
memiliki nilai strategis sebagai dasar, pedoman, dan acuan untuk tahap perencanaan
selanjutnya. Dengan demikian RPJM harus didesain agar memiliki tingkat kesesuaian
dengan RPJP Kabupaten Penajam Paser Utara, RPJP Propinsi Kalimantan Timur,
RPJP Nasional dan mampu menterjemahkan dengan tepat visi dan misi kepala daerah.
RPJM Daerah yang terukur, terintegrasi dan mempunyai keterkaitan antar sektor
sehingga mampu memberikan sinergitas dalam pembangunan daerah. Penentuan
rencana kerja perangkat daerah adalah suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan yang
dapat terwujud dalam suatu format RPJM Daerah yang memiliki kerangka logis yang
terukur dan terkendali.
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka sudah saatnya pendekatan-
pendekatan dalam penyusunan dokumen RPJM diperluas dengan pendekatan yang
lebih mendorong masyarakat dan swasta agar memiliki harapan dan pilihan untuk
masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain, bahwa pendekatan yang dipilih dalam
Penyusunan Dokumen RPJM perlu diperkaya dengan upaya-upaya memperkokoh
kapasitas pemerintah daerah, keberdayaan kelembagaan di masyarakat dan kepedulian
pihak swasta yang kokoh, agar pada masa berikutnya upaya perencanaan
pembangunan dapat dijalankan secara berkelanjutan dan mandiri berlandaskan nilai-
nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang bersifat universal. Di samping itu perlu
juga mendorong pemberdayaan yang hakiki dalam penyusunan RPJM, baik bagi
pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat, agar mampu mencapai keseimbangan 4
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
daya lingkungan, daya sosial budaya dan daya ekonomi, serta mendorong kemitraan
sinergis antara pemerintah lokal, masyarakat dan pihak swasta.
Ketiga pilar pendekatan tersebut merupakan upaya untuk menggerakkan
semua sektor terkait untuk penyusunan dokumen RPJM secara integral dan
menyeluruh dalam satu kesatuan wilayah. Secara garis besar bentuk pelaksanaan
penyusunan dokumen RPJM tersebut adalah sebagai dasar untuk memberikan bantuan
teknis konsultatif berupa penyusunan dokumen RPJM pada Level Kebijakan dan
Level Program. Hasil penelaahan evaluatif atas level ini akan menjadi salah satu alat
kontrol konsistensi proyek-proyek yang hendak dievaluasi dengan tujuan strategis dari
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan untuk alat kontrol lainnya
dari kegiatan evaluasi ini adalah melakukan cross check dengan para kelompok
sasaran (target group). Ini akan menjadi resources bagi perbaikan Renstrada agar
sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004. Dengan demikian RPJM akan dapat
memberikan bantuan teknis konsultatif berupa pendampingan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka membantu terwujudnya
kemitraan sinergis dengan masyarakat, swasta dan kelompok peduli setempat.
1.2.Maksud dan Tujuan RPJMD
Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Penajam
Paser Utara ini adalah untuk merumuskan program jangka menegah yang bersumber
dari aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Penajam Paser
Utara.
Secara umum, penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk:
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kabupaten Penajam Paser
Utara;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Penajam Paser
Utara secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
6. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antar Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
1.3.Landasan Hukum
Penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2009-2013 ini
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4286);
b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4400);
c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4437);
f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4438);
g. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
h. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata-cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
6 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
1.4.Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 merupakan satu bagian yang utuh
dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam
RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara maupun RTRW Kabupaten Penajam
Paser Utara, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk
penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya - selama periode
perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya akan dijadikan
acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Diagram yang
menggambarkan hubungan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada
Gambar 1 berikut. Gambar 1.
Hubungan RPJMD Penajam Paser Utara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pemerintah Pusat
RincianAPBN
APBN
RKA–KL
RAPBN
Renja–KL
RKL
RenstraKL
RPJM Nasional
RPJP Nasional
diacupedoman
pedoman
pedomanpedoman
dijabar kan
pedoman
Pemerintah Daerah
RincianAPBD
APBD
RKA–SKPD
RAPBD
Renja–SKPD
RKP Daerah
Renstra SKPD
RPJM Daerah
RPJP Daerah
diacupedoman
pedoman
pedoman
pedoman
dijabar kan
pedoman
diserasikan melalui Musrenbangdiperhatikan
UU SPPNUU KN
Sumber Data. RPJM Nasional
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD Kabupaten
Penajam Paser Utara ke dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk setiap
tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
1.5.Sistematika Penulisan
7 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan RPJMD
1.3. Landasan Hukum
1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum
2.2. Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN
3.1. Perekonomian Daerah
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
3.3. Kerangka Pendanaan Daerah
3.4. Pendapatan Perkapita
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Isu–isu Strategis Pembangunan
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi Pembangunan Daerah
5.2. Misi Pembangunan Daerah
5.3. Tujuan Strategis Pembangunan
5.4. Agenda Utama
5.5. Indikator Misi Pencapaian
5.6. Prinsip dan Nilai
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Agenda Utama dan Strategi
6.2. Arah Kebijakan
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMERINTAH
7.1. Kebijakan Umum
7.2. Program Pembangunan Daerah
7.3. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
8 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas
8.2. Indikasi Pendanaan Program SKPD
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH
9.1. Indikator Evaluasi Kinerja Proses Paruh Waktu
9.2. Indikator Evaluasi Kinerja Hasil Penuh Waktu
BAB X PENUTUP
10.1. Program Transisi
10.2. Kaidah Pelaksanaan
9 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
10 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2.1 KONDISI FISIK DASAR
2.2 KEPENDUDUKAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Fisik Dasar
2.1.1. Wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah
Propinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi
Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24
kelurahan dan 23 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut.Tabel 2.1
Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatandi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006
Sumber data: a) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 (dianalisis lebih lanjut).b) Kecamatan Babulu, Waru, Penajam dan Sepaku Dalam Angka Tahun 2001.*) Terdiri atas: wilayah lautan, jalan dan lain-lain.
Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 333.06 Ha yang
terdiri dari 3.060,82 Km2 wilayah berupa daratan, dan 272,24 Km2 berupa lautan.
Secara umum, sebagian besar belum terolah dan dibudidayakan pemanfaatannya. Dari
data penggunanan lahan tahun 2005 pada Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa 60% dari
luas areal yang ada masih berbentuk hutan lebat. Sedangkan lahan yang sudah
dimanfaatkan masing-masing adalah; pemukiman sebesar 0,9%, sawah seluas 1,5%,
Total 189.0 88.0 _ 156.0Sumber Data. BPS Kab. Penajam Paser Utara 2008
2.1.4. Karakteristik dan Potensi Fisik Wilayah
Berdasarkan pertimbangan karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pembangunan (WP), yaitu:
• Wilayah Pembangunan (WP) pedalaman
• Wilayah Pembangunan (WP) utara
• Wilayah Pembangunan (WP) selatan
WP pedalaman dicirikan oleh morfologi bergelombang sampai berbukit, tidak
atau kurang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir dengan basis ekonominya sub sektor
kehutanan dan perkebunan yang ditenggarai oleh perkembangan kawasan khusus
kehutanan dan perkebunan. Dalam WP Pedalaman terbagi dalam 2 (dua) kawasan,
yaitu kawasan pedalaman dan kawasan pengembangan khusus, fungsi Kawasan
Pedalaman adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, industri
agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan,
peternakan, kehutanan, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan
kawasan pedalaman meliputi kelurahan Maridan, Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi
Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, Kelurahan Tengin Baru, Kelurahan
15 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Sepaku, Desa Argomulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi II, Desa Wonosari,
Kelurahan Mentawir dan Desa Karang Jinawi.
Fungsi dari Kawasan Pengembangan Khusus adalah sebagai pusat industri
agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan,
kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan kawasan
pengembangan khusus meliputi Desa Labangka, Desa Babulu Darat, Desa Api-api,
Desa Sesulu, Kelurahan Waru, Kelurahan Nenang, Kelurahan Sepan, Kelurahan
Sotek, dan Desa Bukit Subur.
Sedangkan WP Utara dan WP Selatan dicirikan oleh morfologi pedataran
sampai bergelombang, banyak dipengaruhi oleh kosistem pesisir dengan basis
ekonominya sektor perkotaan, pertanian tanaman pangan dan perikanan. WP Utara
mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan skala regional dan skala lokal,
kegiatan ekonomi skala regional dan skala lokal, pertambangan, zona industri,
pariwisata, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, perikanan,
peternakan, kehutanan, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan
WP Utara meliputi Kelurahan Penajam, Kelurahan Gunung Seteling, Kelurahan
Nenang, Kelurahan Petung, Desa Girimukti, Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan
Buluminung, Kelurahan Sepan, Kelurahan Pantailango, Kelurahan Gresik, Kelurahan
Riko, Kelurahan Jenebora, Desa Bukit subur, Kelurahan Sungai Parit, Kelurahan
Sesumpu, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pejala, Kelurahan Saloloang,
Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Pejala, Kelurahan Waru, Desa Sesulu dan
Desa Api-api.
Fungsi WP Selatan adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan
ekonomi, pertanian tanaman pangan lahan basah, pertambangan, perkebunan,
perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi.
Jangkauan WP Selatan meliputi Desa Babulu Darat, Desa Labangka, Desa Gunung
Makmur, Desa Sriraharja, Desa Rawamulya, Desa Gunung Intan, Desa Sumber Sari,
Desa Babulu Laut dan Desa Sebakung Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 2.4.
Melihat perkembangan Wilayah Kecamatan yang terjadi saat ini, maka ada
potensi atau indikasi pemekaran wilayah kecamatan menjadi beberapa kecamatan
baru, antara lain:
• Pembentukan Kecamatan Petung sebagai pemekaran dari kecamatan penajam
16 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
• Pembentukan Kecamatan Maridan sebagai pemekaran dari Kecamatan Sepaku Tabel 2.4
Rencana Penetapan Wilayah Pembangunan (WP)Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 – 2012
No. WP Pusat Pertumbuhan
Total Penduduk
Tahun 2012Fungsi Wilayah
1. WP Pendalaman:• Kelurahan Maridan• Kelurahan Pamaluan• Desa Bumi Harapan• Desa Bukit Raya• Desa Sukaraja• Kelurahan Tengin Baru• Kelurahan Sepaku• Desa Argomulyo• Desa Sukomulyo• Desa Babulu Darat• Desa Labangka• Desa Gunung Makmur• Desa Sriraharja• Desa Rawa Mulya• Desa Gunung Intan • Desa Sumber Sari• Desa Babulu Laut• Desa Setakung Jaya Semoi II• Desa Wonosari• Kelurahan Mentawir• Desa Karang Jenawi
Perkotaan Maridan
34.440 Fungsi sebagai Pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi,industri argo foresty, pertambangan, pertaniantanaman pangan lahan kering, perkebunan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi.
A. Kawasan Pengembangan Khusus:
• Desa Labangka• Desa Babulu Darat• Desa Api–api• Desa Sesulu• Kelurahan Waru• Kelurahan Nenang• Keluarahan Sepan• Kelurahan Sotek• Kelurahan Subur
2.346 Fungsi sebagai pusat industri agro foresty, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, kehutanan,dan fasilitas sosial ekonomi.
2. WP Utara:• Kelurahan Penajam• Kelurahan Gunung Seteling• Kelurahan Petung• Desa Girimukti• Kelurahan Lawe-lawe• Kelurahan Buluminung• Kelurahan Pantailango• Kelurahan Gresik• Kelurahan Riko• Kelurahan Jenebora• Desa Bukit Subur• Kelurahan Sungai Parit• Kelurahan Ssumpu• Kelurahan Kampung Baru• Kelurahan Pejala
Perkotaan Penajam Petung
77.282 Fungsi pusat pemerintahan skala regional an skala lokal, Pertambangan, zona industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan kehutanan, pemukiman dan fasilitas sosial ekonomi
17 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
No. WP Pusat Pertumbuhan
Total Penduduk
Tahun 2012Fungsi Wilayah
• Kelurahan Saloloang• Kelurahan Tanjung Tengah• Kelurahan Pejala• Kelurahan Waru• Desa Sesulu• Desa Api-api
3. WP Selatan:Desa Rintik
Perkotaan Babulu
28.326 Fungsi sebagai pusat pmerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pertanian tanaman pangan lahan basah, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan fasilitas sosial ekonomi
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2003-2012
2.2. Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat
menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai
dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,
keterbelakangan atau keterasingan, kekumuhan, korban tindak kekerasan, kerentanan
sosial dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang
mendukung atau menguntungkan seperti kejadian bencana alam.
2.2.1. Kependudukan
Selama periode tahun 2002-2007, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
meningkat dari 111.420 jiwa pada akhir tahun 2002 menjadi 140.288 jiwa pada akhir
tahun 2007. Proporsi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada
diagram berikut.Grafik 2.1.
Perkembangan Jumlah Penduduk
18 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
61,600
57,365
62,981
58,757
64,411
60,200
65,892
61,694
67,426
63,242
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1 2 3 4 5
Laki - laki Perempuan
Sumber Data.BPS Penajam Paser Utara. 2008
Grafik 2.2.Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Sumber Data.BPS Penajam Paser Utara 2008
Grafik 2.3.Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
19 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Babulu W a r u Penajam Sepaku
Laki - laki Perempuan
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000LAKI - LAKI
67.426 63.242 130.668Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2008
Tabel 2.10 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Penajam
Paser Utara berada dalam kelompok usia produktif. Dari sejumlah 130.668 jiwa
penduduk maka terdapat 72.005 jiwa penduduk usia produktif. Sedangkan kelompok
umur usia sekolah mencapai jumlah 52.336 jiwa jumlah penduduk. Sedangkan
penduduk yang berada pada usia pensiun mencapai angka sebesar 5.229 jiwa
penduduk.
Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan sampai dengan akhir bulan
Desember 2007 sebesar 8.643 jiwa yang terdiri dari 4.960 laki-laki dan 3.683 wanita.
Tabel 2.11Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur
yang Belum Ditempatkan pada Akhir Tahun 2007No Kelompok Umur Laki-Laki Wanita Jumlah1 15 – 19 414 454 868
2 20 -29 3.483 2.830 6.313
3 30 – 44 1.210 12 1.2224 45 – 54 31 14 45
3 55 + 1 - 1
Jumlah 5.139 3.310 8.449
Sumber: Kantor Duknaker Kab. PPU. 2008
24 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia
Manusia adalah subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan.
Kapabilitasnya akan sangat menentukan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator
yang paling sering digunakan untuk menilai keragaan pembangunan manusia di
sebuah daerah/negara.
Perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Penajam
Paser Utara adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.12 di bawah ini. Dari tabel
tersebut terlihat bahwa semenjak kabupaten ini dibentuk terdapat kenaikan indeks
pembangunan manusia yang cukup signifikan. Di tahun 2004, angka IPM masih
sebesar 70,9 kemudian meningkat menjadi 71,5 pada tahun 2005.
Tabel 2.12Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004-2005
Uraian 2004 2005Angka Harapan Hidup (tahun) 70.5 70.9Angka Melek Huruf(Persen)
93.3 93.8
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7.2 7.4Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (000 Rp) 613.900 615.100IPM 70.9 71.5PeringKat Nasional 110 116Sumber Data: Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional 2006
Pada Tabel 2.12 juga menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004-2005
keempat indikator indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang cukup
berarti. Angka harapan hidup yang pada tahun 2004 mencapai rata-rata 70.5 tahun
meningkat menjadi selama 70.9 tahun pada tahun 2005, angka melek huruf yang pada
tahun 2004 mencapai angka 93.3 persen meningkat menjadi 93,8 persen pada tahun
2005, kemudian rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2004 mencapai angka rata-
rata 7,2 tahun meningkat menjadi rata-rata 7,4 tahun pada tahun 2005. Sedangkan
rata-rata pengeluaran riil perkapita pada tahun 2004 mencapai angka Rp.613.900
meningkat menjadi sebesar Rp.615.100 pada tahun 2005.
25 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 2.13Perbandingan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara
No Potensi Pariwisata Penajam Babulu Waru Sepaku Jumlah1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
HotelRumah makan dan restoranSanggar seni tradisionalObyek wisataTravel/ B.P.WGroup seni musikBilyardSalon/ pangkas rambutData rental VCDIndustri kerajinan
8341293751121
09165000000
012512040610
0644000000
86183203115731
Sumber: Kantor Hubpar Kab. PPU 2008
Kebutuhan air minum penduduk dipenuhi dengan menyediakan jasa pelayanan
air minum dari 2 unit pengolahan air baku PDAM yaitu di Lawe-lawe dan Sepaku.
Pelayanan air bersih yang diberikan mencakup sambungan rumah tinggal sebanyak
2.716 buah, rumah sakit/ tempat peribadatan sebanyak 45 buah, sarana umum
sebanyak 39 buah, dan toko/industri/perusahaan sebanyak 60 buah.
Sarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 3
unit yang merupakan IPAL industri. Sarana pengelolaan sampah padat berupa 1 buah
TPA dengan 4 unit Dumptruck. Usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen amdal 9
sebanyak usaha dan dokumen UKL-UPL sebanyak 11 usaha.
Kelompok kesenian tradisional di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun
2007 sebanyak 84 organisasi/sanggar kesenian yang terdapat di Kecamatan Penajam
sebanyak 12 buah, Kecamatan Waru sebanyak 51 buah, Kecamatan Babulu sebanyak
16 buah dan Kecamatan Sepaku sebanyak 5 buah. Kelompok kesenian tersebut terdiri
dari kelompok seni tari, kelompok ronggeng, kelompok wayang kulit, kelompok seni
lukis, kelompok seni pahat, kelompok kuda lumping, kelompok rabbana, kelompok
seni kuntau, kelompok qashidah, dan kelompok mamanda.
2.2.7. Ketenagakerjaan
Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang
sangat menentukan kerberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang
39 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
muncul dalam aspek ketenagakerjaan adalah tingginya pertumbuhan jumlah penduduk
usia produktif yang tidak seimbang dengan pertumbuhan berbagai sektor
pembangunan daerah. Implikasinya tidak hanya pada rendahnya produktivitas daerah
tapi juga merembet pada berbagai permasalahan sosial lainnya.
Tabel 2.30Kontribusi Pekerja Sektoral
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007
No LAPANGAN USAHAShare PDRB
(%)
Share Pekerja
(%) Rasio
1 Pertanian 14.37 43.06 0.322 Pertambangan dan Pengalian 42.28 1.10 40.653 Industri Pengolahan 20.19 16.39 1.174 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.19 - - 5 Bangunan 2.96 5.55 0.516 Perdagangan Hotel dan Restoran 12.68 10.92 1.147 Pengangkutan dan Komunikasi 1.16 8.77 0.138 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2.58 0.86 2.859 Jasa-jasa 3.58 11.45 0.29
JUMLAH 100 100Sumber Data : PDRB Kab.Penajam Paser Utara berbagai tahun terbitan 2008
Tabel 2.28 menunjukkan perbandingan share perekonomian Kabupaten
Penajam Paser Utara dan Jumlah pekerja yang ditampung oleh sektor tersebut. Dari
sembilan sektor yang ada maka produktivitas yang rendah pada semua sektor kecuali
sektor petambangan. Pada sektor pertanian, kontribusi yang dihasilkan sektor ini
hanya mencapaia angka 13% sedangkan jumlah pekerja yang ditampung sebesar
43.06 persen, artinya kontribusi yang dihasilkan sektor ini sedikit tapi menampung
jumlah pekerja yang cukup besar. Hal yang sama juga berlaku pada sektor-sektor
perekonomian lain, walaupun tidak separah sektor pertanian. Hal berbeda ditunjukkan
oleh sektor pertambangan, sektor ini memberi kontribusi sebesar 42,28% dari seluruh
produksi agregat dengan jumlah pekerja yang hanya mencapai 1,10% dari seluruh
angkatan kerja yang ada. Hasil perbandingan tersebut memberikan kesimpulan awal
tentang ketidakseimbanagan sektor perekonomian dengan jumlah angkatan kerja
produktif yang tersedia.
2.2.8. Pertanian40
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
A. Pertanian Tanaman Pangan
Secara umum, produksi tanaman pangan utama yang dihasilkan oleh
Kabupaten Penajam Paser Utara adalah berupa padi, palawija dan tanaman sayur serta
buah-buahan semusim. Namun demikian, sama seperti daerah-daerah prural lain di
Indonesia, produksi tanaman pangan utama yang dihasilkan adalah berupa padi.
Seluruh kecamatan dalam hal ini menghasilkan produksi padi yang bervariasi.
Pada Tabel 2.29 ditunjukkan bahwa areal sawah terluas terdapat di Kecamatan Babulu
yaitu seluas 6.062 Ha dengan produksi pertahun sebesar 31,056 ton atau dengan
produktivitas lahan sebesar 5,12 ton/Ha. Sedangkan areal ladang padi terluas terdapat
di Kecamatan Sepaku yaitu seluas 329 Ha, namun produktivitas padi ladang tertinggi
terdapat di Kecamatan Penajam dengan produktivitas sebesar 2.29 ton/Ha.
Jumlah 2007 4.016 2.939 6.995Sumber: Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja 2008
Selanjutnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor industri dan
perdagangan ditunjukkan pada Tabel 2.36 di atas. Pada tahun 2007, jumlah tenaga
kerja yang dapat diserap mencapai 6.995 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang
terserap di Kecamatan Penajam mencapai sebanyak 1.432 orang, kemudian di
kecamatan Sepaku mencapai sebanyak 1.024 orang, di Kecamatan Babulu sebanyak
1.511 orang dan di Kecamatan Waru mencapai sebanyak 1.992 orang.49
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2.2.11. Pariwisata
Penajam Paser Utara adalah kabupaten dengan sejumlah keindahan alam yang
masih alami. Kondisi alam memiliki kontur beragam dengan beribu ekosistim di
dalamnya, membuat kabupaten ini memiliki keunikan alam tersendiri untuk
dikunjungi. Beberapa obyek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Pasir diantaranya
adalah :
1. Pantai pasir putih di Tanjung Jumlai2. Pantai Nipah-nipah3. Sentra penggemukan dan pengembangan Sapi Brahm4. Bendung Babulu5. Bendung Waru6. Penangkaran rusa di Desa Api-Api7. Tempat wisata di Pulau Kuwangan dan Pulau Gusung.
Keindahan alam yang masih asli dan potensi wisata alam lainnya dapat
dikatakan mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang signifikan. Umumnya
potensi yang ada masih bersifat lokal dan dikunjungi oleh masyarakat Penajam Paser
Utara Sekitarnya. Dari data rata-rata lama menginap tamu hotel ditunjukkan bahwa
pada tahun 2005 jumlah kunjungan menginap ke Penajam Paser Utara hanya
mencapai 7.358 orang dengan rata-rata lama menginap hanya satu malam. Data ini
terlihat menurun jika dibandingkan dengan jumlah atamu yang menginap ke Penajam
Paser Utara tahun 2006 yang hanya 7.341 orang dan tahun 2007 yang hanya mencapai
5.755 orang.
Tabel 2.40Banyaknya Kamar, Tempat Tidur dan Tamu yang Menginap Dirinci Per Bulan
Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada peningkatan ketersediaan
dan kualitas pelayanan agar tercapai suatu sistem transportasi yang erat kaitannya
dengan kondisi fisik dan geografi wilayah, mampu meningkatkan efektivitas
transportasi antar daerah dan kawasan pertumbuhan, serta mampu memberikan
pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas.
Tabel 2.42Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan,
Kondisi, Kelas dan Status Jalan Tahun 2007
No UrianStatus Jalan
Kabupaten Propinsi NasionalJumlah
A Jenis Permukaan 1 Diaspal 102,37 - 150.00 252,372 Kerikil 409,90 155.00 - 564,90 3 Tanah 104,36 - - 104,36 4 Lainnya - - - -
Jumlah 322,33 155.00 150.00 627,33 -
B Kondisi Jalan - 1 Baik (Mantap) 133,57 155,00 40.00 288,572 Sedang (<Mantap) 158,99 - 90.00 239,793 Rusak (Tidak Mantap) 40 - 20.00 296,184 Rusak Berat 73,34 - - 97,09
Jumlah 322,33 155.00 150.00 921,63 -
C Kelas Jalan - 1 Kelas I - - - - 2 Kelas II - - - - 3 Kelas III 616,63 155.00 155.00 926,634 Kelas IIIA - - - - 5 Kelas IIIB - - - - 6 Kelas IIIC - - - - 7 Kelas Tidak Dirinci 100 - - 100
Jumlah 327,33 155.00 150.00 627,33 Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2008
Secara keseluruhan panjang jalan yang melintasi Kabupaten Penajam Paser
Utara mencapai sepanjang 627.3 km. Sepanjang 322.33 km diantaranya merupakan
jalan kabupaten, kemudian sepanjang 155 km jalan propinsi dan sepanjang 150 km
jalan nasional. 52
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kondisi jalan beraspal di Kabupaten Penajam Paser Utara pada akhir tahun
2007 dengan status mantap (baik dan sedang) adalah sepanjang 288.679 km. Namun
demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten beraspal tidak mantap sepanjang
40,105 km yang belum mantap sehingga masih perlu penanganan atau pemeliharaan
untuk ruas jalan kabupaten tetap dalam kondisi mantap. Di samping itu perlu
peningkatan akses jalan menuju pusat-pusat perekonomian, industri, wisata, dan pusat
pengembangan wilayah.
53 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
3.1. PERKONOMIAN DAERAH
3.2. PENGELOLAAN BELANJA
DAERAH
3.3. KERANGKA PENDANAAN DAERAH
3.4. PENDAPATAN PERKAPITA
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN
3.1.Perekonomian Daerah
PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara
selama kurun waktu tahun 2000-2007 mengalami kenaikan sebesar Rp.987 milliar
yaitu dari Rp.1,220 trilliun pada tahun 2000 menjadi Rp.2,207 trilliun pada tahun
2007, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) selama
kurun waktu yang sama mengalami kenaikan sebesar Rp.482 milliar yaitu dari
Rp.1,220 trilliun pada tahun 2000 menjadi Rp.1,702 trilliun pada tahun 2007. Hal
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten PPUTahun 2000-2007(Jutaan Rupiah)
Tabel 3.6 menunujukkan nilai nominal dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten
Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2001-2006. Selama lima tahun terakhir
Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata mampu tumbuh sebesar 6,26 persen
pertahun atas dasar harga konstan dan rata-rata sebesar 11,12 persen atas dasar harga
berlaku.
Penelusurun lebih jauh dari data yang ada menunjukkan bahwa sektor-sektor
perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengalami pertumbuhan yang
pesat, hal ini terkait dengan sifat daerah pemekaran yang pertumbuhannya banyak
dipicu oleh investasi pemerintah dalam bentuk APBD. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa
pada tahun 2005 sektor pertanian tumbuh sebesar 7.05 persen yang kemudian
meningkat pada tahun 2006 menjadi sebesar 14.29 persen. Kemudian sektor
pertambangan dan penggalian pada tahun 2005 tumbuh sebesar 2.06 persen yang
kemudian menyusut pada tahun 2006 menjadi sebesar -5.26 persen. Sektor lain yang
perlu dicermati adalah sektor industri dan perdagangan yang banyak terkait dengan
mata pencaharian masyarakat. Sektor industri pada tahun 2005 tumbuh sebesar 8.11
persen yang kemudian menjadi sebesar 8.12 persen pada tahun 2006 Sedangkan
sektor perdagangan pada tahun 2005 tumbuh sebesar 3.53 persen yang kemudian
menyusut menjadi sebesar 1.72 persen pada tahun 2006.
59 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Grafik 3.1Struktur Ekonomi Penajam Paser Utara Tahun 2006
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara
Tabel 3.7Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kab. Penajam Paser Utara
Tahun 2005 & 2006
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2007
Berdasarkan angka-angka pertumbuhan dan distribusi PDRB tersebut, maka
dapat kita kemukakan adalah bahwa sektor dominan yang ada di Kabupaten Penajam
Paser Utara adalah sektor pertambangan dan sektor pertanian (Grafik 3.1). Sedangkan
dari sisi pertumbuhan, semua sektor sedang mengalami pertumbuhan cukup pesat.
Kesimpulan awal yang dapat kita kemukakan adalah harus ditemukan cara untuk
menjaga momentum dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi disamping mulai
merintis upaya untuk mengembangkan sektor unggulan daerah non pertambangan
yang lebih bersifat sustain atau berkelanjutan.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan investasi untuk pembiayaan
pembangunan, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mengembangkan
berbagai dukungan sumber-sumber, baik yang dari Pemerintah maupun swasta
60 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
14%
46%
19%
0%
3%
12%
1%
2%3% Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdag, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keu, dan Jasa Perusahaan
Jasa-Jasa
Sektor 2005 2006- Pertanian 7.05 14.29- Pertambangan& Penggalian 2.07 -5.26- Industri 8.11 8.12- Listrik, Gas dan air Bersih 9.95 12.60- Bangunan dan konstruksi 5.30 3.14- Perdagangan 3.53 1.72- Pengangkutan& komunikasi 4.22 3.95- Bank Lembaga Keuangan 6.34 3.95- Jasa-jasa 3.68 16.87
(termasuk rumah tangga), investasi pemerintah yang selama ini sangat tergantung dari
sumber APBN terutama APBN murni dari Pemerintah Pusat harus diantisipasi,
mengingat pelaksanaan otonomi daerah akan menuntut kreativitas daerah dalam
menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), selain itu juga belum
sepenuhnya dana perimbangan yang diserahkan ke daerah. Selain diarahkan kepada
pengembangan sumber, kebijakan keuangan daerah juga diarahkan kepada
tercapainya efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penggunaan
anggaran daerah.
Total biaya pembangunan yang diperlukan tahun 2003-2008 adalah sebesar
Rp.720.238.523.855, dana tersebut bersumber dari APBD Penajam Paser Utara. Dana
bersumber dari APBN sampai dengan tahun 2008 diharapkan dapat memberikan
kontribusi, APBD Propinsi dapat meningkat pada tahun 2007. Selanjutnya dana yang
bersumber dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dapat mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya
investasi yang ditanamkan oleh masing-masing investor.
Target pembiayaan di atas akan terpenuhi apabila kondisi perekonomian
nasional membaik dan tidak terjadi suatu gejolak yang menyebabkan pertumbuhan
ekonomi regional terganggu. Sehingga dengan demikian minat investor untuk
berinvestasi di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin besar. Lebih rinci dalam
Tabel 3.8.
Tabel 3.8Keperluan Investasi Pembangunan Penajam Paser Utara Berdasarkan Sumber
Pembiayaan Tahun 2003 - 2008 (Dalam Milyar Rupiah)
No. Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
1. Pemerintah
a. APBNlPLN - - - - - - -b. APBD
Propinsi - - - - - - -
c. APBD Kabupaten 33.053.747.000 86.574.403.000 142.250.002.146 145.660.196.700 151.666.207.900 161.033.967.109 720.238.523.855
2. Investasi Swasta - - - - - - -
3. Non Fasilitas - - - - - - -Sumber Data : BPS Penajam Paser Utara 2008
Uraian lebih lanjut terhadap pembiayaan APBD Kabupaten Penajam Paser
Utara tahun 2005 dan 2006 yang akan datang terlihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut.
Tabel 3.9
61 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2005 dan 2006 (dalam Rupiah)
Sumber Data: BPS Penajam Paser Utara 2007
Dalam rencana pembangunan tahunan sampai pada tahun 2008, arah
kebijaksanaan pembiayaannya adalah sebagai berikut.
a. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan pada dinas teknis yang
bertaggung jawab melayani masyarakat secara langsung.
b. Anggaran belanja rutin disusun berdasarkan pada bobot angka, ruang lingkup,
prioritas kegiatan, jumlah personil, berdasarkan banyaknya jumlah
sarana/prasarana serta aset yang dimiliki untuk dipelihara penggunaannya dalam
mendukung kelancaran pelayanan masyarakat dan peningkatan keuangan
daerah.
c. Anggaran pembangunan lebih diarahkan dan diprioritaskan untuk membiayai
kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mendukung arah dan
sasaran yang ditetapkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi, misi serta
strategi Kabupaten Penajam Paser Utara.
62 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
No Uraian 2005 2006
Persentase (%)I. Pendapatan Asli Daerah 2.270.624.300 10.112.420.836
a. Paiak Daerah 342.270.624.300 678.841.281b. Retribusi Daerah 630.794.450 740.863.136c. Bagian Laba Usaha Daerah 2.818.667.867d. Pendapatan lain-lain 1.297.479.850 5.874.048.552
II. a.Bagi Hasil Pajak 68.219.251.155 100.693.580.708b.Bagi Hasil Bukan Pajak 203.180.931.965 481.516.599.3901. IHH - -2. IHPH - -3. Pemberian Atas Tanah N - -4. Landrent - -5. luran Exploitasi/Explorasi 16.893.552.375 32.837.463.2406. Minyak Bumi 48.995.044.800 110.969.000.0007. Gas Alam 131.175.563.600 331.270.000.000
c. DAU/Subsidi Daerah 34.030.000.000 31.970.000.000d. DAK/Bantuan Pemb. 8.884.000.000 47.154.628.000
Persentase (%)III SlLPA Tahun lalu 127.079.185.355
d. Dalam pengembangan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten, serta
sebagai perekat kesatuan kabupaten.
e. Untuk alokasi pembiayaan pembangunan diarahkan pada program prioritas
pembangunan, yaitu: Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur.
Pembangunan pertanian dalam arti luas, pembangunan daerah perbatasan dan
lingkungan hidup, serta penunjang kegiatan utama. Pembiayaan pembangunan
khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pembiayaan program lebih diarahkan untuk: (1) Menangani kegiatan yang
mempunyai implikasi langsung pada pengadaan/peningkatan produksi non
migas terutama pertanian; (2) Komitmen pembangunan fasilitas pemerintahan
dan Islamic Center; (3) Peningkatan produksi distribusi/pemasaran dan
pelayanan; (4) Penciptaan lapangan kerja yang dapat menyelamatkan dan
memulihkan perekonomian tingkat dasar.
b. Pembiayaan pembangunan diarahkan pada; (1) Penggalian potensi sumber
pendapatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya; (2) Mendukung
visi dan misi Kabupaten Penajam Paser Utara; (3) Pemberdayaan masyarakat
terutama pada ekonomi kerakyatan; (4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas, dan transparansi di bidang pembiayaan pembangunan sesuai
dengan prioritas.
Berdasarkan Pasal 16, ayat (3) dari UU Nomor 17 Tahun 2003, telah diuraikan
mengenai sumber-sumber pandapatan daerah, yang meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
1). Pajak Daerah,
2). Restribusi Daerah,
3). Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah,
4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
1). Bagi Basil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,
2). Dana Alokasi Umum (DAU),
3). Dana Alokasi Khusus (DAK),
4). Bagi Basil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
63 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam setahun ke depan perlu
diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Daerah,
antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan
penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga perbankan
serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita agar kinerja
perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target, dan skenario yang telah
ditetapkan.
Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2007 sebesar
Rp.667.161.943.871,- sedang pada tahun 2008 diperkirakan akan naik menjadi
Rp.773.438.731.196,-. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2007 sebesar
Rp.27.068.116.485,- dan pada tahun 2008 diperkirakan akan menjadi
Rp.31.945.248.552. Secara rinci pendapatan daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara
dapat dilihat pada tabel berikut.Tabel 3.10.
Pendapatan Daerah Tahun 2007 dan Tahun 2008
No PENDAPATAN DAERAHJumlah
Tahun 2007 Tahun 20081. Pendapatan Asli Daerah:
a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerahc. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dip-
isahkand. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat
tingkat kemakmuran suatu daerah secara umum. PDRB Perkapita diperoleh dengan
membagi besaran nilai PDRB selama suatu tahun dengan penduduk pertengahan
tahun pada tahun yang bersangkutan. Jadi besaran PDRB Perkapita sangat tergantung
pada besaran PDRB yang terbentuk dengan pertumbuhan jumlah penduduk suatu
tahun. Pada Tabel 3.12 ditampilkan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat
Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2005 mencapai angka sebesar Rp.
13.160.000,- dan meningkat menjadi sebesar Rp. 13.390.000,- pada tahun 2006. Jika
dibandingkan di tingkat regional maka pendapatan perkapita tersebut masih berada
dibawah pendapatan perkapita Propinsi Kalimantan Timur namun demikian masih
berada diatas rata-rata pendapatan perkapita nasional. Pada tingkat regional
Kalimantan Timur, pendapatan perkapita pada tahun 2005 mencapai angka sebesar
Rp. 23.235.000,- dan menurun menjadi sebesar Rp. 14.700.000,- pada tahun 2006.
Sedangkan pada tingkat nasional pada tahun 2005 pendapatan perkapita sudah
mencapai sebesar Rp. 7.994.000,- dan pada tahun 2006 mencapai angka sebesar Rp.
8.385.000,-.
68 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tabel 3.12Perbandingan Pendapatan Perkapita
Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kaltim dan Nasional Tahun 2005 – 2006
UraianPendapatan Perkapita Inflasi
2005 2006 2005 2006
Kab.Penajam Paser Utara 13.160.000 13.390.000 7,60 17,28Kalimantan Timur 23.235.000 14.700.000 5,65 16,64
Nasional 7.994.000 8.385.000 17,10 6,60
Sumber data: Berbagai Publikasi BPS, diolah
69 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
70 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
4.1. ISU-ISU STRATEGIS
PEMBANGUNAN
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Isu-Isu Strategis Pembangunan
Isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah
sebagai berikut.
1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu isu
strategis karena merupakan modal pembangunan yang sangat dominan dalam proses
pembangunan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur
pemerintah dinilai masih belum memadai di samping jumlah aparatur yang sangat
terbatas. Pada sisi lain, kualitas sumberdaya manusia masyarakat masih rendah hal ini
terbukti dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di mana sebagian
besar masyarakat hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau tidak tamat Sekolah Dasar.
Keadaan ini tentunya dapat menjadi kendala keberhasilan dan kecepatan
pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di masa kini dan di masa yang
akan datang. Banyaknya gangguan kamtibmas/ pelanggaran yang terjadi pada tahun
2007 menurut jenisnya tercatat sebanyak 231 kasus, terdiri dari 20 kasus curat, 3
kasus BBM illegal, 12 kasus anirat, 11 kasus narkoba, 13 kasus curanmor, 25 kasus
illegal logging, 12 kasus penggelapan, 11 kasus pengeroyokan, 38 kasus pencurian
biasa, 3 kasus perjudian, 14 kasus kebakaran, 15 kasus sajam, 5 kasus miras, 1 kasus
aniring, 6 kasus penipuan, 8 kasus curas, 5 kasus cabul, 3 kasus peras ancam dengan
kekerasan, 1 kasus penemuan senpi, 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus penemuan
mayat, 2 kasus pembunuhan, 1 kasus upal, 1 kasus illegal mining, 2 kasus penadahan,
1 kasus pencurian anak, 1 kasus pemerasan, 4 kasus pemerkosaan, 4 kasus cemar
nama baik, 6 kasus KDRT, dan 1 kasus VCD porno.
71 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai penghambat
pembagunan dalam pengembangan SDM adalah:
a. IPM Kabupaten Penajam Paser Utara relatif ketinggalan di Propinsi Kaltim.
b. Masih adanya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
c. Kuantitas dan kualitas tenaga pengajar belum memadai.
d. Belum memadainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
e. Belum tersedianya rumah sakit yang dapat dijadikan rujukan.
f. Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.
g. Kuantitas dan kualitas tenaga medis belum memadai.
h. Masih adanya kelompok masyarakat yang masih hidup dalam taraf kemiskinan.
i. Adanya budaya-budaya lokal yang cenderung menghambat upaya pengemban-
gan pendidikan dan upaya kesehatan
j. Adanya perkembangan penyebaran NAPZA.
k. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan.
Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal
pembangunan pengembangan SDM adalah:
a. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan sumberdaya
manusia.
b. Cukup tingginya jumlah penduduk usia sekolah dan produktif.
c. Adanya kapasitas eksisting penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah
serta pelayanan kesehatan sosial
d. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam menyediakan pelayanan
kesehatan bermutu.
e. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan inisiatif kesehatan.
f. Adanya perkembangan teknologi dan informasi khususnya di bidang kesehatan
dan pendidikan.
2. Infrastruktur Administrasi Kelembagaan Pemerintahan, Hukum dan
Keamanan.
Masalah ini dapat dipahami mengingat Kabupaten Penajam Paser Utara
merupakan kabupaten yang baru saja terbentuk, usianya belum mencapai dua tahun.
Dengan kondisi infrastruktur yang terbatas, sulit bagi pemerintah daerah beserta
72 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
jajarannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara efektif dan efisien.
Sementara itu supremasi hukum dan HAM perlu ditegakkan demikian halnya dengan
stabilitas politik dan keamanan yang diharapkan mampu menciptakan iklim yang
kondusif bagi kelangsungan program pembangunan daerah.
Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan
penghambat pembangunan dalam pengembangan Infrastruktur Administrasi
Kelembagaan Pemerintahan, Hukum dan Keamanan adalah:
a. Belum memadainya kapasitas SDM aparatur.
b. Belum tuntasnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daer-
ah.
c. Belum memadainya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
daerah
d. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan
e. Korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangukan sebagai modal
pembangunan pengembangan SDM adalah:
a. Berkembangnya paradigma tata pemerintahan yang baik (good governance)
dalam pengelolaan sektor publik.
b. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan pelayanan.
c. Adanya perkembangan teknologi dan informasi
d. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan kapasitas
pelayanan pemerintah daerah
e. Kecukupan sumber daya manusia pemerintahan daerah.
f. Adanya kapasitas eksisting penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kondisi Infrastruktur Fisik yang Belum Memadai
Pembangunan infrastruktur fisik khususnya infrastruktur perhubungan darat
(jalan) masih sangat terbatas. Fungsi jalan sebagai urat nadi pembangunan masih
belum mampu menjangkau seluruh wilayah, khususnya wilayah pedesaan yang
memiliki potensi ekonomi yang besar maupun wilayah pedesaan yang terisolir.
73 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan
penghambat pembagunan dalam pengembangan Infrastruktur adalah:
a. Belum maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana irigasi yang tersedia.
b. Adanya perumahan rakyat yang tidak layak huni.
c. Belum optimalnya pengendalian tata ruang.
d. Belum optimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat
e. Lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam mengembangkan in-
frastruktur daerah.
f. Kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh aktivitas perkebunan dan pertam-
bangan.
g. Ancaman bencana alam, Buruknya mutu jalan dan Belum memadainya mutu
prasarana jembatan.
Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangukan sebagai modal
pembangunan pengembangan Infrastruktur adalah:
a. Adanya komitmen yang kuat dari pemda dalam mengembangkan infrastruktur
daerah.
b. Sumber daya alam yang beragam.
c. Adanya kapasitas eksisting infrastruktur daerah.
d. Posisi strategis Kabupaten Penajam yang dekat dengan Balikpapan.
e. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengembangan infrastruktur.
f. Adanya perkembangan teknologi dan informasi khususnya di bidang pemban-
gunan infrastruktur.
4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Kendatipun sudah cukup banyak program-program yang dilaksanakan selama
Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I), namun pemanfaatan sumber daya
alam khususnya di sektor pertanian dalam arti luas dan sektor migas, masih jauh dari
harapan. Hal ini antara lain terbukti dengan masih rendahnya produktivitas dan
kualitas hasil-hasil pertanian serta masih luasnya lahan pertanian yang belum
dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
74 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dengan program-program pembangunan yang terarah dan terpadu dalam
pemanfaatan sumber daya alam, maka secara bertahap diharapkan akan mampu
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian
Pemerintah Daerah akan lebih mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah demi
kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan yang masih dihadapi dan berpotensi sebagai biaya dan
penghambat pembangunan dalam pengembangan SDA adalah:
a. Belum memadainya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengelolaan sum-
berdaya alam dan lingkungan
b. Belum berkembangnya cara bertani dan berusaha masyarakat.
c. Lemahnya kordinasi antar tingkatan pemerintahan.
d. Overeksploitasi sumber daya alam kehutanan dan pertambangan
Sedangkan potensi yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal
pembangunan pengembangan SDA adalah:
α. Adanya komitmen yang kuat dari Pemda dalam keberlanjutan pengelolaan SDA
dan lingkungan.
β. Keunggulan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
χ. Berkembangnya pemikiran Millenium Development Goal dengan penekanan
pada pelestarian lingkungan hidup.
δ. Adanya pihak ketiga potensial dalam pengelolaan pertambangan dan kehutanan
lestari.
75 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
76 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
5.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH
5.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH
5.3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.4. AGENDA UTAMA
5.5. INDIKATOR MISI PENCAPAIAN
5.6. PRINSIP DAN NILAI
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi Pembangunan Daerah
Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini,
tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan
modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan
amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2006-
2026, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006-2026
adalah: Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis
(Pertanian, Perkebunan, Perikanan) dan Agroindustri yang Berbasis Pada
Ekonomi Kerakyatan.
5.2. Misi Pembangunan Daerah
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara
tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser
Utara sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan
bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas
pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan
pendidikan yang professional.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat.
4. Mewujudkan revitalisasi peranian yang berkelanjutan untuk menciptakan
lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatkan sarana prasarana publik penunjang produktivitas ekonomi
masyarakat.
7. Menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan
kepercayaan untuk berinvestasi.
8. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya.
9. Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.
77 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
5.3 Tujuan Strategis Pembangunan
3 (tiga) tujuan strategis pembangunan daerah yang akan menjembatani
penjabaran prioritas pembangunan daerah, yaitu:
• Mewujudkan Penajam Paser Utara yang mandiri;
• Membangun ekonomi rakyat yang produktif; dan
• Mewujudkan Penajam Paser Utara yang aman, damai, dan religius.
Visi dan Misi akan tercapai jika seluruh Agenda, Strategis dan Program yang
diuraikan pada Bab IV dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu seluruh SKPD
harus menargetkan pencapaian indikator di bawah ini melalui kegiatan-kegiatan yang
benar-benar memiliki keterkaitan erat dengan Program, Strategi dan Agenda
dimaksud, serta sejalan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Berkaitan dengan tujuan Penajam Paser Utara yang Mandiri, indikator
keberhasilan yang akan mewarnai Penajam Paser Utara sepanjang tahun 2009-2013
adalah:
1. Tingkat partisipasi kasar SMP dan SMA masing-masing berkisar antara sebesar
85-95 persen dan 75-85 persen.
2. Turunnya angka putus sekolah hingga dapat mencapai 3% sampai 0,5% untuk
tingkat SD, SMP dan SMA.
3. Terbangunnya 3 sekolah percontohan yang keluarannya siap kerja dan berjiwa
wirausaha.
4. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah.
5. Berjalannya reformasi birokrasi berkaitan dengan distribusi, penilaian prestasi
dan kapasitas SDM aparatur.
6. Terbangunnya koneksi data base antar seluruh Unit Kerja.
7. Berkembangnya warung informasi di setiap kecamatan
8. Terwujudnya Teknologi Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
9. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi pembangunan dan
akselerasi ekonomi daerah.
10. Tidak terjadi degradasi lingkungan hidup disetiap geliat pembangunan daerah.
11. Berkurangnya penduduk miskin di Penajam Paser Utara menjadi 17 % hingga
10%.
12. Berkurangnya balita kurang gizi sebanyak 10% sampai 20% per tahun.
13. Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
78 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
14. Penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan masing-masing menjadi
16/1000 kelahiran dan 210/100.000 persalinan sampai tahun 2013.
Indikator pencapaian tujuan Terbangunnya Ekonomi Rakyat yang
Produktif, sebagai berikut:
1. Peningkatan 15% hingga 25% kunjungan wisatawan domestik
2. Berkembangnya industri pengolahan kecil dan menengah, terutama untuk
menciptakan klaster industri sektor perikanan dan pertanian.
3. Terjalinnya kerjasama antar propinsi, regional, dan internasional, terutama
untuk mengembangan komoditas unggulan.
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan pemukiman dan
penyediaan perumahan layak huni.
5. Berkurangnya pengangguran terbuka 9 % hingga 15 % dari total angkatan kerja.
6. Peningkatan akses jalan (negara, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa) dan
jembatan dalam meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi dan usaha.
7. Menurunnya angka kecelakaan 10% hingga 20 % dibanding tahun 2008.
8. Terbangunnya fasilitas Telkom sebesar 10 % hingga 20 % hingga dibanding
tahun 2008.
9. Terwujudnya pelabuhan sebagai pusat kargo kawasan Penajam Paser Utara.
10. Terbangunnya jembatan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan.
11. Teraplikasinya RT/RW sebagai basis pembangunan daerah.
12. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dengan tetap
mengacu pada standar pengelolaan tambang yang ramah lingkungan.
13. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan tetap mengacu
pada kelestarian lingkungan.
14. Efektifnya unit manajamen hutan dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber
daya hutan.
15. Terbangunnya jalan akses agropolitan.
16. Terbentuknya kecamatan sebagai pusat jaringan pengembangan ekonomi.
17. Adanya infrastruktur agropolitan melalui 9 (sembilan) pilar untuk meningkatkan
produktifitas ekonomi masyarakat pedesaan.
18. Terbangunnya 6 (enam) model micro credit union yang di kelola oleh
masyarakat sebagai pendukung keuangan ekonomi pedesaan.
79 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
19. Berdirinya 14 hingga 24 klinik agropolitan untuk memfasilitasi pengembangan
ekonomi pedesaan baik yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan
maupun perikanan.
20. Berkembangnya Koperasi dan UKM
21. Meningkatnya jumlah industri kecil, industri rumah tangga dan industri
menengah yang berbasis komoditas unggulan.
22. Terbinanya hubungan yang baik antara perusahaan-perusahaan besar dengan pe-
merintah dan masyarakat.
Kemudian, untuk indikator pencapaian tujuan Mewujudkan Penajam Paser
Utara yang aman, damai dan religius, adalah:
1. Penurunan tingkat kriminalitas
2. Peningkatan rasa aman bagi semua warga negara
3. Peningkatan aktivitas keagamaan.
4. Harmonisasi kehidupan beragama
5. Peningkatan intensitas dialog keagamaan
6. Peningkatan citra aparatur dari sisi keagamaan
5.4. Agenda Utama
Agenda utama pembangunan jangka menengah 2009-2013 Kebupaten
Penajam Paser Utara adalah:
a. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
b. Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif.
c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara.
d. Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungnan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara.
80 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
5.5. Indikator Pencapaian Misi
No
MISI REALISASI TARGET
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat mem-
berikan kualitas pelayanan public yang prima.
1. Indeks Kepuasan Masyarakat 78.87 80 85 90 95 97.52. Pertumbuhan Jumlah SPM 50 10% 10% 5% 5% 5%3. Pertumbuhan Jumlah Aparat yang mendapat Diklat (naik dari tahun sebelumnya)
150 10% 10% 5% 5% 5%
4. Pertumbuhan Jumlah Aparat Yang berpendidikan Pasca Sarjana (naik dari tahun sebelumnya)
8 10% 10% 15% 15% 15%
2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan professional1. Kenaikan Angka partisipasi murni (APM) (%) 174.3 203 215 227 240 253 a. SD/MI 97.41 98 100 102 105 108 b. SMP/MTs 41.59 50 55 60 65 70 c. SMA/MA/SMK 35.3 55 60 65 70 752. Kenaikan Angka partisipasi kasar (APK) (%) 55.16 131.8 147.3 155.45 168 175 a. SD/MI 85 92.5 95 97.5 97.5 b. SMP/MTs 71.30 71.8 82.3 85.45 88 90 c. SMA/MA/SMK 55.16 60 65 70 80 853. Penurunan jumlah murid drop out 10 10 10 10 102. Penurunan angka kematian bayi (bayi/1000/KH) 48 40 35 30 25 204. Prevelansi gizi buruk < 5% 1% 1% 1% 1% 1%5. Prevelansi gizi kurang <20% 12% 11% 10% 9.5% 9%6. Daerah bebas rawan gizi (%) 50% 60% 70% 75% 80%
No
MISI REALISASI TARGET
81 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
1. Peningkatan prevalensi peserta KB aktif (%) 78.04 80 83 88 92 952. Kenaikan Jumlah RT bersanitasi baik (5) 50% 60% 70% 75% 80%
4 Mewujudkan revitalisasi peranian yang berkelanjutan untuk menciptakan la-pangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi1. Penurunan jumlah pengangguran (%) 15% 12% 9% 7% 5%2. Indeks Perkembangan Produk pertanian atas PDRBa. Tanaman bahan Makanan 127.07 130 140 150 160 170b. Tanaman Perkebunan 169.74 170c. Peternakan dan hasil-hasilnya 141.28 d. Perikanan 179.48 187 196 204 212 218
5 Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pember-dayaan masyarakat.1. Penurunan jumlah GAKIN dari jumlah total KK 12.5% 11.5% 10% 9.5% 8%2. Dana partisipasi pembangunan (Rp.) dari tahun sebelum-nya
10% 10% 10% 10% 10%
3. Peningkatan Angka Partisipasi Masyarakat dari tahun se-belumnya (%)
10% 10% 10% 10% 10%
4. Penurunan jumlah penduduk miskin dari jumlah penduduk 15% 13.5% 11.5% 10% 9%6 Meningkatkan sarana prasarana publik penunjang produktivi-
tas ekonomi masyarakat.1. Rasio Kondisi Jalan a. Panjang Jalan (Km) 921.63 5% 5% 5% 5% 5% b. Panjang jalan yang beraspal (Km) 616.63 5% 5% 5% 5% 5% c. Panjang Jalan aspal kondisi baik (Km) (%) 133.57 5% 5% 5% 5% 5% d. Rasio kondisi jalan yang beraspal (%) 5% 5% 5% 5% 5%2. Pelayanan Drainase (Ha) dari kebutuhan 10% 10% 10% 10% 10%3. Pertumbuhan pasar permanen dari jumlah desa atau dusun 10 50% 60% 70% 80% 90%4. Jumah desa teraliri listrik 50% 60% 70% 80% 90%
No
MISI REALISASI TARGET
5. Jumlah desa bordering 30% 40% 50% 60% 70%
82 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
6. Pertumbuhan ekonomi (%) 4% 5% 5.75% 6% 6.25%7. Pertumbuhan income per kapita (Rp.) (%) 15.17
7 Menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan kepercayaan untuk berinvestasi1. Tingkat jumlah penurunan kriminalitas (%) 10% 10% 10% 10% 10%2. Tingkat jumlah kriminalitas tertangani (%) 70% 80% 90% 100% 100%3. Konflik Hubungan Industrial 10% 10% 10% 10% 10%4. Pertumbuhan investasi 2.5% 3% 4% 5% 6%
8 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial bu-daya1. Jumlah konflik antar suku, agama dan ras 10% 10% 10% 10% 10%2. Pertumbuhan jumlah tempat ibadah 5% 5% 5% 5% 5%3. Jumlah masyarakat yang beribadah haji 147 5% 10% 15% 20% 25%
91. Pembukaan lahan produktif baru 10% 10% 5% 5% 2.5%2. Jumlah kasus pencemaran lingkungan 10% 10% 10% 10% 10%
83 RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
5.6. Prinsip dan Nilai
Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk
mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut.
1. Prinsip-prinsip
• Demokrasi: Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidu-
pan masyarakat.
• Partisipasi: Setiap warga memiliki hak yang sama dalam pembuatan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang
mewakili kepentingannya.
• Transparansi: Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-
proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh
mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
• Akuntabilitas: Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan
masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan para pemangku
kepentingan (stakeholders).
• Desentralisasi: Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di
bawahnya.
2. Nilai-nilai
• Keadilan: Sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai
dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewa-
jiban masyarakat.
• Profesional: Terampil, handal, dan bertanggungjawab dalam menjalankan pro-
fesinya.
• Integritas: Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan,
dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
84
• Tanggung jawab: Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memper-
baikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.
• Kemandirian: Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pi-
hak lain.
• Disiplin: Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.
• Kerjasama: Komitmen di antara anggota masyarakat/organisasi untuk saling men-
dukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian or-
ganisasinya sendiri.
• Kesetaraan: Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-
masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara
keseluruhan.
• Kebersamaan dalam keragaman: Sikap dan perilaku yang secara bersamasama
pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan
demi kepentingan dan tujuan bersama.
85RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
86RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
6.1. AGENDA UTAMA DAN STRATEGI
6.2. ARAH KEBIJAKAN
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Agenda Utama dan Strategi
Berdasarkan analisis isu-isu strategis dengan analisis lingkungan strategis dan
analisis strategi pilihan, maka ditetapkan agenda pembangunan daerah Kabupaten
Penajam Pasir Utara antara lain sebagai berikut.
6.1.1 Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung terciptanya
masyarakat yang sehat dan sejahtera.
6.1.2 Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan
keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional
dan inovatif.
6.1.3 Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian
ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara.
6.1.4 Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungnan yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser
Utara.
Keberhasilan suatu organisasi, termasuk Pemerintah Daerah sebagai salah satu
organsiasi publik, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi, kondisi lingkungan
yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Ketepatan memilih
strategi akan dapat mempercepat pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Identifikasi
faktor-faktor internal dan eksternal yang tepat dapat berfungsi untuk lebih memfokuskan
strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis
dan efisien.
Pembangunan yang selama ini dilakukan dengan pemerintah bertindak sebagai
motor penggerak utama harus diubah, karena paradigma semacam itu terbukti
menciptakan pola pembangunan yang sentralistis serta menciptakan ketergantungan
masyarakat terhadap pemerintah. Di samping itu juga mematikan inisiatif dan partisipasi
masyarakat.
87RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Selanjutnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat berpenghasilan
rendah (miskin) ditempuh melalui pemerataan pendapatan yang diwujudkan dalam
bentuk program dan kegiatan pembangunan yang secara langsung dapat dimanfaatkan
oleh kelompok sasaran.
Dengan bercermin pada kelemahan pola pembangunan sentralistis tersebut di atas,
maka dirasakan perlu untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama
pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan manajemen yang
berbasis kebutuhan masyarakat (community-based management approach) untuk
mewujudkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya sendiri
(community self help). Dengan konsep ini bukan berarti bahwa pemerintah melepaskan
tanggungjawabnya tetapi lebih bergeser perannya sebagai fasilitator pembangunan.
Berdasarkan pencermatan terhadap hal-hal di atas, maka langkah-langkah
strategis yang akan ditempuh secara berkelanjutan dan sistematis dalam kurun waktu
2009-2013 oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut.
1. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia
2. Strategi Mewujudkan Masyarakat Sehat
3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
4. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam
5. Strategi Pembangunan Infrastruktur
Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas, serta untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan
untuk melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-
aspek rethinking, restrukturisasi, revitalisasi, dan renewal. Aspek rethinking sangat
diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai
dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam reformasi harus ada ”hijrah”: pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari
pola sentralistik ke desentralisasi, dari pola otoritarian kepada demokratisasi, dari pola
lama yang selalu berorientasi dan berpihak kepada pusat menjadi berpihak kepada rakyat;
dari pola lama pejabat harus dilayani menjadi harus melayani rakyat. Demikian pula
88RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
paradigma lama pemerintah sebagai motor penggerak dan pelaku utama pembangunan
harus bergeser menjadi fasilitator.
Dalam aspek restrukturisasi, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam
proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan mendasar dari undang-undang
tersebut adalah bahwa urusan kabupaten/kota menjadi semakin luas karena Pemerintah
(Pusat) menyerahkan seluruh urusan bidang pemerintahan kepada kabupaten/kota,
kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama, serta
bidang moneter dan fiskal.
Dalam rangka Restrukturisasi, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan
melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut, antara lain
dengan menetapkan berbagai Peraturan Daerah bersama-sama dengan DPRD Kabupaten
Penajam Paser Utara. Sedangkan aspek revitalisasi sangat diperlukan dalam
melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan
tujuan memacu percepatan pembangunan daerah yang diharapkan mampu mendorong
dan mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara aspek renewal sangat
diperlukan dalam pembangunan daerah agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan
pembangunan yang selalu berkembang dalam era globalisasi.
6.2 Arah kebijakan
Untuk mewujudkan Agenda Utama tersebut, melalui masing-masing strategi
maka arah kebijakan adalah sebagai berikut:
6.2.1 Agenda Peningkatan kwalitas sumber daya manusia yang medukung
terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dapat ditempuh melalui Strategi
Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Strategi Mewujudkan Masyarakat Sehat, arah
kebijakanya sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan, kuantitas dan
kualitas tenaga medis dan para medis dalam rangka meningkatkan
keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan
89RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme tenaga pendidik melalui
kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha
3. Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu
hamil, bayi dan anak balita.
4. Meningkatkan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan
dan keamanan pangan.
5. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan
mandiri
6.2.2 Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum
dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional dan
inovatif. Pada agenda kedua ini dapat ditempuh dengan strategi mewujudkan tata
pemerintahan yang baik. Pada agenda yang kedua ini dapat ditempuh dengan strategi
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.
Arah kebijakannya adalah sebagai berikut :
1. .Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan
kekayaan daerah yang berkeadilan guna Mengimplementasikan sistem
pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk
untuk Meningkatkan partsipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
daerah.
4. Meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan.
5. mewujudkan pemerintahan yg baik dan bersih melalui inovasi pelayanan,
transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
90RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
6.2.3 Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian
ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Penajam Paser Utara. Pada agenda ketiga
dapat dicapai dengan pegelolaan sumber daya manusia. Agenda ketiga ini dapat ditempuh
dengan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Alam.
Arah kebijakannya sebagai berikut:
1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada tanaman pangan serta
mengembangkan bahan pangan alternative.
2.Mengembangkan sentra produksi komoditas pertanian dan perkebunan unggulan
daerah melalui peningkatan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan
pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.
3. Meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan
pengendalian kerusakan hutan.
4. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha industri skala mikro melalui
penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran komoditas industri lokal.
5. Meningkatkan daya tarik, daya saing dan promosi pariwisata dan sektor umum
lainya dengan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata.
6. Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang pertanian dan
pemanfaatan teknologi serta investasi.
7. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha pertanian pada umumnya serta
mengembangkan jaringan permodalan dan pemasaran produksi perikanan.
8. Mengoptimalkan usaha kehutanan berbasis masyarakat pinggiran hutan.
6.2.4 Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungnan yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara.
Pada agenda keempat ini dapat dicapai dengan Strategi Pembangunan Infrastruktur.
91RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Arah kebijakannya sebagai berikut:
1.Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang
menghubungkan antar wilayah strategis daerah melalui peningkatan kemitraan
dan kerjasama pembangunan sarana infrastruktur dengan pihak swasta potensial.
2.Mengembangkan kapasitas SDM di bidang infrastruktur daerah.
3.Mengembangkan pranata dan kelembagaan pengelolaan infrastruktur daerah.
4. Mendayagunaan pemanfaatan teknologi yang efisien dan efektif dalam
pengembangan infrastruktur daerah.
5. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi untuk
mendukung produktivitas,meningkatkan kualitas dan pemerataan prasarana dan
sarana perumahan dan permukiman serta fasilitas umum yang aksestabel.
6. Meningkatkan kualitas tata ruang yang produktif dan berwawasan lingkungan
dengan peran serta masyarakat untuk mencapai kawasan yang memiliki RDTR
dan RTBL
92RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
93RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
7.1. KEBIJAKAN UMUM
7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.3. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN
DAERAH
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH
7.1. Kebijakan Umum
Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan
pembangunan ini sendiri pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai
suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah
mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam
melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju,
sejahtera, dan mandiri.
Agar dalam pelaksanaan pembangunan daerah terdapat kesatuan arah dan
kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah,
maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan landasan berpijak (platform) antara
DPRD (legislatif) dan Pemerintah Kabupaten (eksekutif). Arah dan kebijakan itu akan
dirumuskan lebih lanjut oleh eksekutif dalam bentuk penentuan arah kebijakan umum dan
prioritas-prioritas serta yang berkaitan dengan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku
dan dinamika masyarakat yang berkembang.
Kebijakan pembangunan daerah juga mengandung arti sebagai operasionalisasi
dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah dan kebijakan
pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan harus
seoptimal mungkin memperhatikan hal-hal berikut ini:
a. Permasalahan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi, terutama
pengurangan resiko pada setiap aspek;
b. Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk kebutuhan
riil, yang semua itu dapat dijaring melalui mekanisme formal seperti Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan, Musrenbang
di tingkat kabupaten, penjaringan aspirasi oleh DPRD, dan dialog antara
masyarakat dengan Bupati/eksekutif;
c. Prediksi perkembangan penyelanggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan
urusan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas/instansi;
94RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
d. Kemampuan daerah khususnya pendanaan pembangunan, sumber daya alam yang
ada, sumber daya manusia yang dimiliki, dan kelembagaan yang ada.
Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai.
Untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus
memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis
kebutuhan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat,
kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-
tahun sebelumnya.
Arah Kebijakan Pembangunan ini selanjutnya menjadi instrumen (pedoman)
perencanaan bagi seluruh stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting
bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan. Pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan Kebijakan
Pembangunan selama lima tahun.
Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara sebagai salah satu daerah yang
konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah menetapkan konsepsi pembangunan
berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen yang ada dan terlibat pembangunan
daerah. Implementasi konsepsi ini setidaknya telah berhasil membentuk landasan
pembangunan yang kokoh bagi Panajam Paser Utara dalam mengejar ketertinggalan
terutama dalam bidang peningkatan Sumber Daya manusia, pembangunan infrastruktur
serta peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Langkah selanjutnya untuk
menjamin peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada kabupaten ini di masa
depan masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Disadari, bahwa pembangunan
ekonomi secara makro di Kabupaten Panajam Paser Utara masih mengandalkan pada
eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini tergambar dari peranan sektor
Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Panajam
Paser Utara.
Terkait dengan hal itu, kabupaten ini saat ini masih sangat tergantung pada SDA
yang tidak dapat diperbaharui, dan hal ini disadari makin lama akan berkurang, menipis
dan habis. Oleh karenanya, perlu dilakukan transformasi ketergantungan terhadap SDA
secara bertahap dari eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, kepada
95RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
pengembangan sumber daya yang dapat diperbaharui, ditingkatkan dan dikembangkan di
masa mendatang.
Berdasarkan kondisi obyektif yang ada pada Kabupaten Panajam Paser Utara,
serta berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan
kompetitif (competitive advantage), kebijakan umum pembangunan pada kabupaten ini
diarahkan untuk:
a. Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
dengan moral dan budi pekerti yang luhur, serta menjamin terselenggaranya
kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tentram dengan dilandasi upaya
penegakan hukum
b. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas penanganan
kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan IPM, yang dilakukan dengan
berbagai upaya antara lain:
• Peningkatan kecerdasan dengan penekanan pada lulusan yang berkualitas serta
penyiapan tenaga kerja terampil (memiliki basic skill to life);
• Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang difokuskan pada upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penanganan ibu hamil, bayi dan
balita serta pengembangan jaminan sosial;
• Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna
mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
c. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab yang ditandai adanya
kemampuan cara berpikir dan bertindak yang baru melalui pembenahan sistem
kepemerintahan, penyiapan kelembagaan/lembaga yang mutakhir dan penyiapan
SDM aparatur yang efisien dan berkelas;
d. Menyelenggarakan pengawasan yang efektif dengan memfungsikan lembaga
pengawas internal dan lembaga pengawas eksternal;
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan (tahap
formulasi, implementasi maupun evaluasi) melalui forum formal maupun informal;
f. Mengupayakan penegakan supremasi hukum dalam rangka mencapai ketertiban,
keamanan, dan ketentraman masyarakat;
96RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
g. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan berbagai upaya,
antara lain:
• Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan daerah, secara
efektif dan efisien;
• Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah yang sudah
dimiliki;
• Terobosan kebijakan yang menciptakan kondisi yang ideal bagi para investor
dengan pola kemitraan; serta
• Membangun sarana dan prasarana produksi baru guna mewujudkan
kemandirian dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
h. Mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang, terkendali dan lestari dengan
pendekatan pemberdayaan masyarakat serta perencanaan pembangunan yang
berwawasan lingkungan, dan pengurangan resiko bencana;
i. Pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka memperkuat sistem ketahanan
pangan dan agribis yang didukung pendayagunaan tehnologi tepat guna.
j. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan
keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
k. Menciptakan iklim demokratisasi dengan memberikan kesempatan masyarakat
untuk berpartisipasi sesuai hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan
kemampuannya.
7.2. Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Pasir Utara, ditetapkan program-
program yang menjadi prioritas sebagai berikut:
1. MISI 1:
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan
bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kwalitas pelayanan
publik yang prima.
• SASARAN:
97RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Diterapkannya prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan
pemerintahan.
2. Meningkatnnya efektifitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan
masyarakat.
3. Meningkatnnya budaya kerja aparatur yang bermoral, professional, produktif
dan inovatif.
4. Pemberian sangsi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN (Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme).
• PROGRAM:
1. Penerapan Tata Pemerintahan yang baik.
2. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
4. Peningkatan dan Optimalisasi Pelayanan Tamu Daerah (Humas).
5. Peningkatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah.
6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
8. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH.
11. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
12. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Pengawasan.
13. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.
14. Peningkatan Koordinasi Pengawasan.
15. Ekstensifikasi Penerimaan Daerah.
16. Intensifikasi Penerimaan Daerah
17. Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat
18. Penataan Daerah Otonomi Baru.
98RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
19. Pendidikan Kedinasan
2. MISI 2:
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan
yang berkualitas dan profesional.
• SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Dituntaskanya program wajib belajar dua belas tahun pada seluruh siswa.
2. Meningkatnya pendidikan kejuruan di bidang agrobisnis pertanian.
3. Diwujutkannya profesionalisme aparatur melalui pendidikan kedinasan.
• PROGRAM:
1. Pendidikan Sekolah Kejuruan.
2. Pembinaan Kemahasiswaan.
3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun.
11. Program Pendidikan Menengah.
12. Program Pendidikan Non Formal.
13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
14. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda.
15. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
16. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.99
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
17. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
18. Program Pendidikan Luar Biasa.
19. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
20. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
21. Program Pemuda dan Olahraga.
22. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
23. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
24. Program Wajib Belajar 9 Tahun.
25. Program Pelayanan Pendidikan Bebas Iuran Sembilan tahun (9 tahun) untuk
Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. MISI 3:
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang
sehat.
• SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya jumlah, jaringan dan kualitas Puskesmas.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
3. Berkembangnya system jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.
• PROGRAM:
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Disipiln Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat100
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
15. Program Keluarga Berencana
16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
17. Program Pelayanan Kontrasepsi
18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
mandiri
19. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi & Anak Melalui Kelompok Kegiatan
di Masyarakat
20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
21. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
22. Program Revitalisasi sistem kesehatan
23. Program Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
24. Program Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan
makanan
25. Program Penyusunan peta informasimasyarakat kurang gizi
26. Program Pemberian tambahan makanan dan vitamin
27. Program Pengembangan lingkungan sehat
28. Program Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
29. Program Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
30. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
31. Program Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
32. Program Pengadaan bahan-bahan fogging dan Vaksin penyakit menular
33. Program Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
34. Program Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
35. Program Peningkatan imunisasi101
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
36. Program Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
37. Program Standarisasi pelayanan kesehatan
38. Program Penyusunan standar kesehatan
39.Program Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanankesehatan
40. Program Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
41. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin
42. Program Pelayanan operasi katarakbagi masyarakat miskin
43. Program Pelayanan sunatan massal bagi masyarakat miskin
44. Program Pelayanan kesehatan akibat lumpuhlayu bagi masyarakat miskin
45. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
46. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
47. Program Pelatihan stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang balita
48. Program Lomba balita sehat
49. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
50. Program Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
51. Program Pelayanan KIE keliling
52. Program Pembinaan sarana mobilitas tim KB
53. Program Kesehatan reproduksi remaja
54. Program Pelayanan kontrasepsi
55. Program Pelayanan konseling KB
56. Program Pelayanan pemasangan kontrasepsiKB
57. Program Pengadaan alat kontrasepsi
58. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
59. Program Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
60. Program Penyuluhan kesehatan ibu, bayi,dan anak melalui kegiatan di
masyarakat
61. Program Pelatihan asuhan persalinan normalbagi bidan ( APN )
62. Program Pelatihan managemen aspeksiabayi baru lahir
63. Program Pelatihan mampu PONED ( Pelayanan Opstetri Neonatal
Emergency Dasar )102
RPJMD 2009-2013 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
64. Program Pengadaan alat kesehatan dan peningkatan serta perbaikansarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
65. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66. Program Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Penajam
Paser Utara
67. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana maupun Prasarana Rumah Sakit
68. Program Lingkungan Sehat
69. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan
70. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
71. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
72. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga
73. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
4. MISI 4:
Peningkatan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan
kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
• SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
program yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian lain.
2. Meningkatnya kemampuan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatnya produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk
pertanian
• PROGRAM:
1. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Swasembada Tanaman Pangan serta
Mengembangkan Bahan Pangan Alternatif.
2. Pengembangan Sentra Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan
Unggulan Daerah.
3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian, dalam
Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Pertanian, serta Penguatan
Kelembagaan Petani.
103RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
4. Peningkatan Pengelolaan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan.
5. Pemfasilitasan dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri Skala Mikro dan
Kecil.
6. Pemfasilitasan dan Penguatan Modal serta Perluasan Jaringan Pemasaran
Komoditas Industri Lokal.
7. Peningkatan Daya Tarik, Daya Saing dan Promosi Pariwisata dengan Peran
Serta Masyarakat dan Pelaku Pariwisata.
8. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah.
9. Peningkatan Kualitas Budi Daya, Pengelolaan Pasca Panen dan
Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Pertanian.
10. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Promosi.
11. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Investasi
Daerah Potensi Investasi Penajam Paser Utara kepada Investor Potensial
Domestik dan Asing.
12. Peningkatan Distribusi dan Arus Barang antar Wilayah.
13. Peningkatan Produktivitas Usaha Pertanian dan Perkebunan.
14. Peningkatan Produksi Perikanan Laut dan Darat.
15. Peningkatan Jaringan Permodalan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
16. Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Sarana serta Prasarana Perdagangan.
17. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan Mengintensifkan Pengawasan dan
Pengendalian
18. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
melalui Rehabilitasi dan Konservasi serta Peningkatan Peran Serta
Masyarakat.
19. Pengendalian Kerusakan Hutan Akibat Penebangan Liar.
20. Pengoptimalan Pemanfaatan Energi Terbarukan yang Berwawasan
Lingkungan.
21. Pengoptimalan Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat Pinggiran Hutan.
5. MISI 5:
Pengembangan desentralisasi dan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.
104RPJMD 2009-2013
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
• SASARAN:
Untuk dapat mewujutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka sasaran
KECAMATAN SEP-AKU 865.074.500 783.314.864 830.313.756 888.435.719 986.163.648KECAMATAN WARU 50.000.000 550.000.000 650.000.000 700.000.000 850.000.000RUMAH SAKIT UMUM DAERAH