Page 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NABIRE,
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Nabire memerlukan perencanaan pembangunan jangka
panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang
dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire Tahun
2005-2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Page 2
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua menjadi UU
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Page 3
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE
dan
BUPATI NABIRE
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2005-2025.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah Kabupaten Nabire adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire untuk periode 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah
Kabupaten Nabire serta memperhatikan RPJM Nasional.
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
(1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire periode 2005-2025
dilaksanakan sesuai dengan arahan pembangunan RPJP Daerah Kabupaten
Nabire.
(2) RPJP Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Page 4
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.
(3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan kepala daerah.
Pasal 3
RPJP Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
terdiri atas:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM
BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG
BAB IV : SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V : TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 4
Rincian RPJP Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 5
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati
Kabupaten Nabire yang sedang memerintah pada tahun terakhir
pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Nabire untuk tahun pertama periode Kepala
Daerah berikutnya.
(2) RKPD Kabupaten Nabire sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nabire tahun berikutnya.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Nabire.
Page 5
Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 Oktober 2010
BUPATI NABIRE,
CAP/TTD
ISAIAS DOUW
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 7 Oktober 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,
CAP/TTD
Drs. UMAR KATJILI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195204211971061001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2010 NOMOR 2
Page 6
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN NABIRE
I. UMUM
Pembangunan Kabupaten Nabire yang telah dilaksanakan selama ini sudah begitu besar
menunjukkan kemajuan yang berarti, namun akibat dua kali Gempa Bumi yang
melanda Nabire pada tahun 2004. Dari kondisi alam yang terjadi mengakibatkan
konsentrasi Pemerintah Kabupaten Nabire bersama seluruh komponen masyarakat
terarah pada merekonstruksi kembali pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan,
secara konseptual, gradual dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan terus
berlangsung.
Penetapan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mewajibkan pemerintah daerah untuk merumuskan perencanaan
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Sementara itu UU
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa RPJP Nasional dan RPJP Provinsi
menjadi acuan penyusunan RPJP Kabupaten/Kota baik substansi maupun jangka
waktu, sehingga terdapat keterkaitan perencanaan pembangunan mulai dari Nasional,
Provinsi, sampai dengan Kabupaten/Kota.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005
sampai dengan Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Kabupaten Nabire 2005-2025 terbagi
dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan
pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam
RPJPD I Tahun 2005-2009, RPJPD II Tahun 2010-2014, RPJPD III Tahun 2015-2019,
RPJPD IV Tahun 2020-2024.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire Tahun
2005 - 2025 disusun selain mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi juga
memperhatikan karakteristik dan potensi (kearifan lokal) Kabupaten Nabire sebagai
cerminan cita-cita bersama yang akan dicapai yaitu Nabire yang religius, berkeadilan,
dan sejahtera. Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Nabire hasil Musrenbangda dapat
dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan
Page 7
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas). RPJP Daerah Kabupaten Nabire ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire menjadi dasar bagi
Kepala Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah selama masa jabatan 5
(Lima) Tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nabire digunakan sebagai
arah bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha serta untuk menjamin
terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai
dengan kondisi dan karakteristik daerah di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dengan
demikian seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan
bersifat sinergis, koordinatif, dan akomodatif, serta melengkapi satu dengan lainnya di
dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Pada akhir tahun 2025 di Kabupaten Nabire diharapkan dapat tersedia sumberdaya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing; terdapat kegiatan usaha ekonomi rakyat
yang berdaya saing; terdapat pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan
pelaksanaan manajemen pendidikan yang maju, peningkatan kualitas pendidikan secara
kompetitif dan terpadu; serta terdapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk
membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi,
dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah
berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP
Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan
visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.
Pasal 2
Ayat (1)
Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan, setiap tahunnya Kepala Daerah
menyusun RKPD Kabupaten Nabire untuk selama periodenya.
Page 8
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasi oleh Kepala Daerah melalui
Kepala Bappeda. Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan menyangkut :
a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
c. Hasil Rencana Pembangunan.
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Page 9
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2005 - 2025
Page 10
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1
1.2 Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 2
1.3 Landasan ...................................................................................................... 3
1.4 Hubungan RPJP Kabupaten Nabire dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya ........................................................................................................ 4
1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................. 6
BAB II KONDISI UMUM
2.1 Kondisi Umum ............................................................................................ 7
2.2 Prediksi dan Isu-Isu Strategis ...................................................................... 23
2.3 Modal Dasar ................................................................................................ 31
BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
TAHUN 2005-2025
3.1 Visi .............................................................................................................. 32
3.2 Misi .............................................................................................................. 33
3.3 Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025 ................. 34
BAB IV SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
4.1 Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa . 38
4.1.1 Sasaran ................................................................................................ 38
4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan............................................................... 38
4.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia .......................................... 39
4.2.1 Sasaran ................................................................................................ 39
4.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan............................................................... 40
4.3 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat ......................................................... 40
4.3.1 Sasaran ................................................................................................ 40
4.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan............................................................... 41
4.4 Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera .................................................... 41
4.4.1 Sasaran ................................................................................................ 41
4.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan............................................................... 42
4.5 Meningkatkan dan Membangun Sarana dan Prasarana Berbasis
Mitigasi Bencana ......................................................................................... 43
4.5.1 Sasaran ................................................................................................ 43
4.5.2 Strategi dan Arah Kebijakan............................................................... 44
4.6 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih...................................... 45
4.6.1 Sasaran ................................................................................................ 45
4.6.2 Strategi dan Arah Kebijakan............................................................... 45
Page 11
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
ii
BAB V TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
5.1 RPJMD ke-1 (2005-2009) ........................................................................... 48
5.2 RPJMD ke-2 (2010-2014) ........................................................................... 50
5.3 RPJMD ke-3 (2015-2019) ........................................................................... 51
5.4 RPJMD ke-4 (2020-2024) ........................................................................... 52
Page 12
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
1
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 Kabupaten Dati II Paniai
dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Dati II Nabire dengan Ibukota Nabire;
2. Kabupaten Administratif Paniai dengan Ibukota Enarotali;
3. Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan Ibukota Mulia.
Selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah dari UU
Nomor 5 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
dengan konsep Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka daerah
Tingkat II dihapus sehingga sebutan Kabupaten Dati II Nabire berubah menjadi Kabupaten
Nabire.
Kabupaten Nabire setelah pemekaran berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
52 Tahun 1996 hingga tahun 2004 secara administratif terdiri dari 10 Distrik yaitu Nabire,
Wanggar, Yaur, Napan, Uwapa, Ikrar, Kamu, Mapia, Sukiaki, dan Siriwo. Pada bulan Juli
2005 dimekarkan dua Distrik baru yaitu Distrik Makimi yang merupakan pemekaran dari
Distrik Napan dan Distrik Teluk Umar yang merupakan pemekaran dari Distrik Yaur.
Kedua Distrik tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005
tanggal 19 Juli 2005 untuk Distrik Makimi dan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 19 Juli
2005 untuk Distrik Teluk Umar. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
selanjutnya mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua menjadi UU.
Sejalan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diwajibkan merumuskan
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
Sementara itu UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa RPJP Nasional dan RPJP Provinsi
menjadi acuan penyusunan RPJP Kabupaten/Kota baik substansi maupun jangka waktu,
sehingga terdapat keterkaitan perencanaan pembangunan mulai dari Nasional, Provinsi,
sampai dengan Kabupaten/Kota.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005
sampai dengan Tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Kabupaten Nabire 2005-2025 terbagi
Page 13
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
2
dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan
pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJPD
I Tahun 2005-2009, RPJPD II Tahun 2010-2014, RPJPD III Tahun 2015-2019, RPJPD IV
Tahun 2020-2024.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Nabire Tahun 2005 – 2025 selain mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi juga
memperhatikan karakteristik dan potensi (kearifan lokal) Kabupaten Nabire sebagai
cerminan cita-cita bersama yang akan dicapai yaitu Nabire yang religius, berkeadilan, dan
sejahtera. Pada akhir tahun 2025 diharapkan dapat tersedia sumberdaya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing; terdapat kegiatan usaha ekonomi rakyat yang berdaya saing;
terdapat pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan pelaksanaan manajemen
pendidikan yang maju, peningkatan kualitas pendidikan secara kompetitif dan terpadu;
serta terdapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nabire menjadi
dasar bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan
Kepala Daerah selama masa jabatan 5 (Lima) Tahun.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
Penyusunan RPJP Kabupaten Nabire dimaksudkan untuk memberikan arah bagi
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha serta untuk menjamin terjadinya
keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi
dan karakteristik daerah di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi,
misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dengan demikian seluruh upaya
yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif,
dan akomodatif, serta melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola
tindak.
1.2.2 Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan RPJP Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:
1. memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun
program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah.
2. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi
pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan; serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang
dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.
Page 14
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
3
3. Menyediakan satu pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Daerah dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM
Daerah.
4. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh untuk menentukan arah pembangunan
daerah dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi ke depan.
5. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Daerah untuk memahami dan menilai
arah kebijakan, program dan kegiatan lima tahunan daerah.
1.3 Landasan
Landasan Idiil dari RPJP Kabupaten Nabire ini adalah Pancasila dan Landasan
Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan
perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan sebagai berikut:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi UU
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak
Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah
Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Page 15
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005
tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupen Nabire Tahun 2008-2028
1.4 Hubungan RPJP Kabupaten Nabire dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire merupakan penjabaran
dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Nabire dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan Kabupaten Nabire untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun
waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Nabire menguraikan tentang kondisi umum daerah dan atas dasar itu ditetapkan
arah umum pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 20 (dua
puluh) tahun kedepan.
Penyusunan RPJP Kabupaten Nabire mengacu pada arah pembangunan pada RPJP
Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Papua dan RTRW Kabupaten Nabire. RPJP ini selanjutnya akan menjadi
pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJM Daerah
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah,
dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen RKPD ini dalam penyusunannya tetap
memperhatikan dan sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah.
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-
Page 16
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
5
SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
(Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Adapun keterkaitan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan dokumen
perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut :
1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire Tahun 2005-2025 disusun
dalam sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang yang memuat pengertian RPJP Kabupaten Nabire,
proses penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Nabire,
landasan hukum, hubungan RPJPD Kabupaten Nabire dengan dokumen
perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan
Mengacu
RPJP Nasional
RPJPD Provinsi
RPJMD Provinsi (5 Tahunan)
RPJMD Kab/Kota
(5 Tahunan)
Renstra SKPD (5 Tahunan)
RKPD Provinsi (Tahunan)
RKPD Kab/Kota (Tahunan)
Renja SKPD (Tahunan)
Mengacu Mengacu
Menjabarkan
Menjabarkan
Menjabarkan
Mengacu
RPJPD Kab/Kota
Mengacu Mengacu
Mengacu
Page 17
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
6
Bab II : Kondisi Umum
Kondisi umum menjelaskan kondisi saat ini, perkiraan masa depan dan isu
strategus dalam berbagai aspek pembangunan
Bab III : Visi, Misi, dan Arah Pembangunan
Menjelaskan visi pembangunan daerah atau keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan jangka panjang daerah, dan misi pembangunan daerah atau
upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Dalam bab ini
dijelaskan pula arah pembangunan jangka panjang daerah
Bab IV : Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Menjelaskan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka
panjang
Bab V : Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
menjelaskan tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang lima tahun
(RPJMD) Pertama, RPJMD Kedua, RPJMD Ketiga, dan RPJMD Keempat.
Bab VI : Kaidah Pelaksanaan
Menguraikan RPJP Kabupaten Nabire sebagai pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta
menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah
dan pedoman dalam penyusunan RPJMD (rencana pembangunan lima tahunan)
dan RKPD (rencana pembangunan tahunan)
Page 18
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
7
2.1 Kondisi Saat Ini
Pembangunan Kabupaten Nabire yang telah dilaksanakan selama ini sudah begitu
besar menunjukkan kemajuan yang berarti, namun akibat dua kali Gempa Bumi yang
melanda Nabire pada tahun 2004. Dari kondisi alam yang terjadi mengakibatkan
konsentrasi Pemerintah Kabupaten Nabire bersama seluruh komponen masyarakat terarah
pada merekonstruksi kembali pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan, secara
konseptual, gradual dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan terus berlangsung. Kondisi Kabupaten
Nabire saat ini adalah sebagai berikut :
2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Pencapaian kehidupan masyarakat Kabupaten Nabire yang maju, berkualitas, serta
sehat sejahtera lahir dan batin sangat terkait dengan keberhasilan pembangunan di bidang
sosial budaya dan kehidupan beragama. Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat
Nabire belum mengalami peningkatan yang berarti.
1. Selama tahun 2001-2005 rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Nabire sebesar
2,22 persen dengan tingkat kepadatan tertinggi di Distrik Nabire.
2. Pembangunan di bidang budaya telah berjalan cukup baik ditandai dengan
meningkatnya penghargaan terhadap keragaman budaya, kondusifnya interaksi
antarbudaya, melestarikan budaya lokal, dan tersosialisasinya penyelesaian masalah
dengan tanpa kekerasan.
3. Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan juga menunjukkan adanya
kemajuan. Kesadaran masyarakat untuk menjalankan agama dan kepercayaan
dengan menjunjung tinggi toleransi antarsetiap pemeluk Agama.
4. Pemberdayaan kaum perempuan dan anak mulai diperhatikan yang tercermin pada
semakin dirancangnya upaya peningkatan kualitas hidup mereka, serta
meningkatkan peran dalam kehidupan di masyarakat dan pemerintahan.
5. Perhatian terhadap pembinaan remaja dan pemuda yang menunjukkan peningkatan
yang tercermin pada semakin banyaknya kegiatan kepemudaan melalui kesenian dan
olah raga.
Page 19
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
8
Kualitas SDM Kabupaten Nabire yang relatif rendah tercermin dari indikator
pendidikan dan kesehatan serta kualitas perempuan, pemuda, dan olahraga sebagai berikut
:
1. Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah
(1) Angka Partisipasi SD - MI/SMP/SMA
Angka Partisipasi Murni (APM) dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2001-2003)
menunjukan kecenderungan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,
dengan angka partisipasi murni sebagai berikut :
a. Sekolah Dasar/Mi : 76,78 persen (133 Unit)
b. SMP/MTs : 31,18 persen (25 Unit)
c. SMA/SMK/MA : 39,32 persen (13 Unit)
APM untuk SMA di atas rata-rata Provinsi yaitu APM SMA 28,20 persen tetapi
untuk APM Sekolah Dasar dan APM SMP masih di bawah rata-rata Provinsi
yaitu tingkat Provinsi APM SD 82,36 persen dan APM SMP 41,25 persen
dengan demikian APM SD dan SMP di Kabupaten Nabire masih perlu
ditingkatkan.
(2) Angka Transisi dan Angka Putus Sekolah
a. Angka Transisi SD ke SLTP
Angka transisi SD ke SLTP dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2003-
2004 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 76,80 persen, tahun
sebelumnya 74 persen Angka transisi SLTP ke SLTA 94,7 persen, tahun
sebelumnya 90,4 persen. Hal ini menunjukan bahwa animo masyarakat untuk
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi semakin besar.
b. Angka Putus Sekolah (APS)
Program beasiswa yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire
memberikan dampak terhadap penurunan anak putus sekolah karena masalah
ekonomi. Adapun angka Putus Sekolah baik pada tingkat SD, SLTP dan
SLTA mengalami penurunan dari tahun 2003-2004, yaitu sebesar (a) APS
SD 6,5 persen; (b) APS SLTP 6,2 persen; dan (c) APS SLTA 5,5 persen.
Angka putus sekolah tersebut adalah dalam kategori menurun dari tahun-
tahun sebelumnya yaitu (a) Angka putus sekolah SD 6,7 persen; (b) Angka
putus sekolah SLTP 5,9 persen; dan (c) Agka putus sekolah SLTA 4,7
persen.
2. Kualitas Pendidikan Rendah
Kabupaten Nabire masih mengalami permasalahan dengan kualitas pendidikan yang
rendah:
(1) kekurangan tenaga guru pada semua jenjang pendidikan, jumlah tenaga guru
pada tahun 2003-2004 sebanyak 1.634 orang yaitu TK sebanyak 113 orang; SD
sebanyak 877 orang, SMP/MTs sebanyak 366 orang dan SMA/MA sebanyak
278 orang,
Page 20
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
9
(2) kesejahteraan tenaga pendidik yang masih rendah,
(3) kekurangan tenaga guru pada bidang-bidang pelajaran eksakta.
(4) fasilitas belajar belum mencukupi dan jumlah gedung sekolah yang rusak relatif
banyak. Gedung SD yang rusak berat sebanyak 12 buah, Gedung SMP/MTs
sebanyak satu buah, dan SMA/MA sebanyak 4 buah.
(5) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.
3. Manajemen Pendidikan Belum Efektif dan Efisien
Belum tersedianya standar pelayanan minimal dengan acuan umum dari pemerintahan
pusat.
4. Anggaran Pembangunan Pendidikan Rendah
Realisasi Anggaran Pembangunan Pendidikan dalam APBD Kabupaten Nabire tahun
2005 adalah 12 persen (masih di bawah batas minimal yakni 20,0 persen berdasarkan
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Belum Memadai
Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2004 sebanyak 206 per 1000 Kelahiran
hidup. Angka kematian Balita 53,49 per 1000 kelahiran hidup. Angka Harapan Hidup
(AHH) sebesar 46,5. Status Gizi Balita semakin buruk. Persentase Balita yang
tergolong berstatus gizi buruk 176 tahun 2004 sedangkan Balita berstatus gizi kurang
496. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 7/100.000 kelahiran hidup.
6. Kinerja Pelayanan Kesehatan Rendah
Masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator,
seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan baru mencapai 41,01
persen tahun 2004 (SPM = 58,96 persen), proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi
BCG sebanyak 57,93 persen atau 1.968 bayi dari sasaran 3.397 bayi.
7. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat
Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting
untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Perilaku masyarakat yang
tidak sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok, membuang sampah sembarang
tempat, gaya hidup dengan mengkonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA).
8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan
Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan
masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses
masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Hingga tahun 2004 cakupan
pemakaian air bersih masih sangat rendah demikian juga pemakaian jamban keluarga
masih belum memasyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan.
9. Terbatasnya sarana dan tenaga kesehatan
Sarana kesehatan di Kabupaten Nabire masih terbatas pada Puskesmas dan Polindes
serta Posyandu karena Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C. Sementara itu, pada tahun
Page 21
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
10
2004 tenaga kesehatan yang tersedia masih relatif sedikit (Dokter sebanyak 13 orang,
perawat 198 orang dan bidan 111 orang). Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan
dipandang masih kurang terutama dalam mewujudkan Kabupaten Nabire yang
masyarakatnya Sehat tahun 2010.
10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rendah
Sebagai cerminan keberhasilan pembangunan pendidikan dan kesehatan serta
ekonomi, IPM Nabire (64,3) masih tergolong rendah dibandingkan Kota Sorong
(73,9) atau peringkat 12 dari 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Namun IPM
Nabire ini masih lebih tinggi dari rata-rata IPM Provinsi Papua yaitu 62,9.
11. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dan remaja
tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi.
Keikutsertaan PUS ber KB di Kabupaten Nabire baru mencapai 41,73 persen dari
25.285 PUS. Pencapaian akseptor KB baru tahun 2004 adalah 1.099 PUS. Remaja
yang tidak tahu tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi relatif banyak.
12. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.
Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB di Kabupaten Nabire masih sangat rendah, pada
tahun 2004 peserta KB Baru Pria hanya satu orang.
13. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga.
Jumlah keluarga miskin (Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 dengan alasan ekonomi) di
Kabupaten Nabire pada tahun 2004 ada sebanyak 25.561 keluarga (48,81 persen).
14. Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem
pembangunan, pemerintah, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Penataan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dimulai sejak awal
terbentuknya Kabupaten Nabire namun hingga saat ini berlum terwujud. Di sisi lain
peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan yang akan
melengkapi Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang, Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan belum tersedia. Selain itu kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi pun belum
memadai. Demikian pula, bank data sebagai data basis kependudukan belum tersedia.
15. Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan
Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya
kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, dan politik. Penduduk Perempuan berusia 10 tahun lebih yang bekerja pada
umumnya berpendidikan rendah.
16. Tingginya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nabire antara lain
adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ingkar janji, percabulan, pelecehan
seksual, penganiayaan, perkosaan.
Page 22
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
11
17. Rendahnya Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Kesejahtaran anak dilihat dari
kondisi bidang bidang pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia
7-12 sebesar 90,85 persen dan usia 13 - 15 sebesar 67,30 persen sementara di bidang
kesehatan masih tingginya keluhan sakit ISPA dan demam berdarah pada kelompok
usia anak.
18. Rendahnya Kualitas Pemuda dan Peran Pemuda
Pemuda adalah penduduk usia 15-35 tahun. Berdasarkan Susenas 2003 jumlah
Pemuda Kabupaten Nabire adalah 5.974 jiwa, (56.55 persen laki-laki dan 43,45
persen perempuan). Maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti
kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan
HIV/AIDS. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, terutama yang
berkaitan dengan kewirausahaan dan ketenagkerjaan masih rendah.
19. Rendahnya Budaya/Intensitas Kegiatan Olahraga
Rendahnya prestasi olahraga (lokal ataupun nasional), terbatasnya sarana dan
prasarana olahraga serta kurang optimalnya pembinaan terhadap cabang-cabang
olahraga mencerminkan rendahnya intensitas kegiatan olahraga di Kabupaten Nabire.
2.1.2 Ekonomi
Kondisi perekonomian Kabupaten Nabire telah mengalami berbagai kemajuan
namun masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi antara lain, yaitu:
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nabire secara makro yang tercermin dalam
pertumbuhan PDRB tahun 2000 ditargetkan satu persen karena masih ada dalam
kondisi krisis ekonomi, yang mana rentetan krisis tahun 1999 dengan pertumbuhan
ekonomi minus 2,85 persen, namun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2000
mencapai 4 persen. Selanjutnya tahun 2001 karena kondisi perekonomian masih
belum stabil baik secara regional maupun nasional akan tetapi di Kabupaten Nabire
terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6.6 persen karena didukung oleh potensi SDA
dan secara geografis Kabupaten Nabire letaknya cukup strategis.
Pada tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi di luar sub sektor pertambangan
ditargetkan sebesar 4,5 persen, namun realisasinya mencapai 7,84 persen.
Untuk tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi di luar sub sektor pertambangan
ditargetkan sebesar 5,5 persen, realisasinya mencapai sebesar 6,35 persen. Pada
tahun 2004 laju pertumbuhan di luar sub sektor pertambangan ditargetkan sebesar 5
persen. Realisasinya sampai dengan triwulan IV tahun 2004 adalah terjadi
kontraksi/pertumbuhan minus (-2,31 persen) akibat terjadi bencana alam gempa
bumi dua kali dalam setahun yaitu tanggal 6 Pebruari dan 26 Nopember 2004, yang
mengakibatkan rusaknya infrastruktur sosial ekonomi di Kabupaten Nabire.
Page 23
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
12
Kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi ini lebih diakibatkan adanya inflasi
yang cukup tinggi karena infrastruktur ekonomi vital yang rusak yaitu Pelabuhan
Laut Samabusa, sehingga tidak dapatmendukung kegiatan bongkar muat barang,
bahan kebutuhan pokok masyarakat dan bahan bangunan serta naik turunnya
penumpang yang mengakibatkan kenaikan harga sebesar lebih kurang 63,34 persen.
2. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita tidak secara riil menggambarkan keadaan masyarakat orang per
orang atau pemerataan pendapatan, namun dapat menggambarkan kemakmuran
suatu daerah. Perkembangan PDRB perkapita Nabire di luar sub sektor
pertambangan pada tahun 2000 tumbuh sebesar 7,96 persen atau Rp. 3.460.450.
Pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 3.718.520 atau tumbuh sebesar 6,77 persen.
Begitu pula pada tahun 2002 tumbuh sebesar 16,07 persen atau menjadi sebesar Rp.
4.002.384 Pada tahun 2003 tumbuh sebesar 4,01 persen atau meningkat menjadi
sebesar Rp 4.163.025.
3. Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan atau perbankan tumbuh seiring dengan pertumbuhan
perekonomian di Nabire. Sampai dengan tahun 2004 jumlah perbankan, telah
berkembang menjadi 5 buah Kantor Bank. Hal ini dapat memberikan gambaran
tingkat kemakmuran penduduk Nabire. Dana yang dihimpun oleh perbankan di
Nabire dari masyarakat, terdiri dari giro, tabungan dan deposito baik berupa rupiah
maupun dalam bentuk valuta asing, sampai dengan akhir tahun 2004 mencapai Rp.
529.455.000.000.-.
Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 jenis kredit di dominasi oleh Kredit
Usaha Mikro, dan Kredit Usaha Kecil. Sampai dengan tahun 2005 penyalurannya
hanya mencapai Rp. 180.680.000.000,- yang berarti Load Debt Ratio (LDR) sebesar
25 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp. 112.925.000.000,-
dengan demikian penyaluran kredit mengalami peningkatan dari 15,22 persen
menjadi 25 persen, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 9,88 persen.
4. Penanaman Modal, Perdagangan, dan Koperasi
Perkembangan investasi yang terjadi di Kabupaten Nabire sampai dengan tahun
2003 masih terbatas pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas
yang nilainya mencapai Rp. 37.083.359.002, terdiri dari 812 unit usaha, dan yang
paling menonjol adalah industri kecil. Sedangkan untuk sektor perdagangan
menunjukkan peningkatan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah dimana
perkembangannya sangat signifikan dan mengalami peningkatan sebesar 68,25
persen. Pada tahun 2002 dari 387 Ijin Perdagangan menjadi 567 Ijin Perdagangan
pada tahun 2003.
Selanjutnya untuk perkoperasian di Kabupaten Nabire telah menunjukkan
peningkatan jumlah koperasi. Pada tahun 2003 telah terbentuk 215 unit koperasi
yang peningkatannya sebesar 9,69 persen dibandingkan tahun 2002 sebanyak 196
Page 24
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
13
unit. Pembinaan terhadap koperasi-koperasi di Nabire telah dilakukan melalui Dinas
Koperasi dan PKM dengan memberikan Bantuan Modal Usaha kepada Koperasi
Simpan Pinjam sebesar Rp. 780.000.000,- untuk 13 Koperasi Simpan Pinjam (KSP),
dan juga penyaluran dana subsidi PKPS-BBM kepada 18 Koperasi dan 2 Lembaga
Keuangan Mikro sebesar Rp. 1.900.000.000,-.
5. Perdagangan Antarpulau
Realisasi perdagangan antarpulau ke luar non migas Kabupaten Nabire dengan
tujuan yang paling dominan Surabaya, Sidangoli (Ternate), Jakarta, Semarang,
Pontianak dan Makassar pada tahun 2003 dengan volume 1.752,83 ton terdiri dari
hasil pertanian (kopi, kopra dan hasil hutan (kayu log, kayu gergajian) sebanyak
4.073.603,04 meter kubik. Realisasi perdagangan antarpulau masuk tahun 2003
dengan volume 182,108,19 ton per meter kubik terdiri dari bahan pokok, bahan
strategis, migas, nonmigas dan barang lainnya.
6. Inflasi
Perkembangan inflasi di Kabupaten Nabire pada tahun 2000 sebesar 3,8 persen dan
untuk tahun 2001 meningkat menjadi 11,34 persen. Kenaikan inflasi tersebut
disebabkan dari kelompok manufaktur (bahan makanan/minuman) yang masih
didatangkan dari luar Nabire/Papua, dan juga sektor kesehatan serta transportasi dan
komunikasi juga ikut mendorong laju inflasi.
7. Kemiskinan
Kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan pada umumnya sebagian besar masih
berada pada garis kemiskinan dan masih jauh ketinggalan dari masyarakat
perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk sebanyak 162.847
jiwa terdapat sebanyak 152.379 jiwa penduduk miskin yang sebagian besar berada
pada kantong-kantong kemiskinan di pedesaan. Kondisi kemiskinan ini semakin
memperihatinkan dengan adanya kecendrungan investasi ekonomi baik swasta
maupun pemerintah hanya terkonsentrasi diperkotaan, serta tidak sinergisnya
pengembangan ekonomi di perkotaan dengan pengembangan ekonomi di pedesaan
sehingga memberikan dampak negatif pertumbuhan ekonomi pedesaan.
2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kemampuan sumberdaya manusia di Kabupaten Nabire dalam memanfaatkan,
mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk
meningkatkan daya saing tergolong masih rendah. Hal ini ditunjukan antara lain masih
rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum berkembangnya budaya iptek di
masyarakat, dan terbatasnya sumberdaya iptek.
2.1.4 Sarana dan Prasarana
Kondisi infrastruktur di Kabupaten Nabire sampai dengan pasca gempa bumi
Nopember 2004 sangat memerlukan pemulihan :
Page 25
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
14
1. Pelabuhan laut Samabusa Nabire dengan panjang dermaga 140 m yang merupakan
urat nadi perekonomian Kabupaten Nabire supaya segera dapatmendukung kegiatan
ekonomi produktif masyarakat Nabire, karena mempunyai dampak terhadap semua
aspek kehidupan masyarakat Nabire khususnya dan masyarakat di 5 kabupaten
tetangga pada umumnya, yaitu Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Teluk Wondama,
Yapen dan Waropen. Kondisi dermaga Samabusa Nabire mengalami kerusakan
akibat gempa.
2. Transportasi darat perlu ditingkatkan tingkat pelayanan arus barang dan jasa dalam
rangka pemulihan pelayanan pada masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Nabire
saat ini mencapai 1.000,76 kilometer, yang terdiri dari jalan kabupaten 645,56
kilometer, jalan provinsi 72,5 kilometer dan jalan nasional 282,6 kilometer. Jenis-
jenis jalan di Nabire terdiri dari jalan aspal 286,84 kilometer, jalan kerikil 5.267,2
kilometer, jalan tanah 187,3 kilometer. Kondisi jalan di Kabupaten Nabire sampai
dengan pasca gempa bumi 2004 adalah : (1) Kondisi baik 222,5 kilometer, (2)
Kondisi sedang 42,9 kilometer, (3) Kondisi rusak ringan 218,5 kilometer dan (4)
kondisi rusak berat 217,66 kilometer. Dalam rangka pemulihan tingkat pelayanan
transportasi darat sangat diperlukan pemeliharaan baik rutin maupun periodik
terutama dalam Kota Nabire dan juga ruas-ruas jalan yang menghubungkan Kota
Nabire dengan ibukota Distrik di Kabupaten Nabire.
3. Panjang jembatan di Nabire kurang lebih 6.067 meter kubik yang terdiri dari jembatan
beton 92 buah, jembatan rangka baja 45 buah dan jembatan kayu/log 303 buah secara
keseluruhan jumlah jembatan di Kabupaten Nabire sebanyak 440 buah. Kondisi
jembatan yang ada di Nabire pasca gempa bumi sangat memerlukan pemeliharaan dan
pembangunan kembali jembatan konstruksi rangka baja, dimana terdapat beberapa
jembatan dengan bentang di atas 60 meter yang rusak pada saat terjadi gempa.
4. Transportasi udara, Bandar Udara Nabire masih terbatas pada pesawat-pesawat kecil
(Twin Otter, Cassa dan jenis pesawat-pesawat kecil), sedangkan untuk pesawat yang
lebih besar yaitu Foker 27 sejak pasca gempa bulan Nopember 2004 tidak beroperasi
di Nabire
5. Infrastruktur kesehatan khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire
kondisinya juga memerlukan pemulihan karena akibat bencana alam gempa bumi,
dimana dukungan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga mengalami
penurunan terutama ruang-ruang pasien untuk rawat inap.
6. Tingkat pelayanan kelistrikan menurun drastis, diakibatkan karena daya/kapasitas
terpasang 4250 KVa menurun hingga 47,05 persen (2250 KVa). Hal ini disebabkan
beberapa generator yang ada tidak berfungsi akibat gempa bumi baik pada Februari
dan November 2004.
7. Infrastruktur Pendidikan. Sebagian besar bangunan Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar / Mi, Sekolah Menengah Pertama / MTs dan Sekolah Menengah Atas / MA /
Page 26
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
15
SMK, serta Perguruan Tinggi perlu pembangunan kembali akibat terkena gempa
bumi.
8. Kantor-kantor Pemerintah Daerah yang terkena gempa bumi juga diupayakan dengan
tempat kerja darurat sambil melakukan rehabilitasi Ruang Kerja/Perkantoran, agar
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nabire tetap berjalan dalam rangka
melayani masyarakat.
9. Rumah Ibadah, rusak sebanyak 151 unit yang terkena gempa bumi, telah diupayakan
dengan membangun Rumah Ibadah darurat agar masyarakat Nabire dapattetap
menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing.
10. Infrastruktur ekonomi seperti pasar dan pertokoan banyak yang mengalami kerusakan
akibat gempa bumi.
11. Permukiman Penduduk, kurang lebih 17.192 unit yang rusak akibat gempa bumi.
Sedangkan kondisi perumahan dan permukiman penduduk di wilayah pedalaman dan
pesisir masih sangat tidak layak huni, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan
secara serius.
2.1.5 Politik
Setidaknya ada beberapa hal yang terjadi di Kabupaten Nabire sebagai konsekuensi
dari proses transisi demokrasi melalui otonomi daerah dan otonomi khusus, diantaranya
adalah:
1. adanya saling kecurigaan politik yang berbasis pada kelompok primordial yang dapat
menimbulkan ketegangan politik secara laten dan tak jarang menjadi potensi konflik
di tengah masyarakat.
2. terjadinya konsolidasi parameter-parameter primordial di dalam masing-masing
lokalitas politik dan dalam proses rekrutmen elite dalam jabatan-jabatan politis dan
pemerintahan yang memfasilitasi semakin mengentalnya semangat kedaerahan secara
berlebihan.
3. Penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan “ruang yang besar” pada daerah
tersebut juga menyebabkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. Dalam
konteks saat ini di mana terjadi pengalihan lokus politik dari birokrasi ke lembaga
perwakilan rakyat, partai politik, dan kelompok elemen masyarakat.
Gerakan reformasi telah mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik,
usaha penegakan kedaulatan rakyat dan peningkatan peranserta masyarakat. Bersamaan
dengan itu telah terjadi pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik
sehingga organisasi politik dan organisasi masyarakat lebih berperan secara signifikan.
Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain ditandai dengan terselenggaranya secara baik
PEMILU 2004 yang memilih anggota Legislatif dan memilih Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung.
Page 27
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
16
Kran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses
reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi
masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi masyarakat belum tertangkap,
terartikulasi dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi,
kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik
distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara pemerintah maupun dari
kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak institusi tidak jarang berada pada posisi
yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan
dan bahkan muncul kecendrungan yang mengarah pada tindakan yang menodai prinsip-
prinsip demokrasi.
Permasalahan pokok yang juga dihadapi saat ini di bidang politik di daerah adalah,
belum terbangunnya secara signifikan check and balances kekuasaan di antara legislatif
dan eksekutif, rentanya ketidaksinergisan baik yang bersifat vertikal yaitu antara
Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, dan antara Kabupaten dengan Kabupaten yang
berdekatan dalam hal kebijakan. Selain itu juga muncul fenomena masih lemahnya
pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terlaksananya
prinsip-prinsip atau paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan masih
lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
untuk mendukung akselerasi pembangunan di daerah.
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya membuka peluang yang
sangat besar bagi penguatan masyarakat dengan diperkuatnya posisi politik masyarakat dan
lembaga perwakilan, baik dalam rekrutmen pejabat politik lokal maupun dalam pembuatan
kebijakan publik di daerah. Namun riil politik menunjukkan bahwa masyarakat masih
berada pada posisi marginal dalam rekrutmen dan pembuatan kebijakan publik tersebut.
Budaya demokrasi belum sepenuhnya menjadi budaya politik di daerah, yang ditandai
dengan sangat gampanganya melanggar aturan, melakukan tindakan yang anarkis,
memaksakan kehendak atas nama kepentingan kelompok dan budaya pragmatisme politik
untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok.
Budaya politik lokal kita sampai saat ini diyakini masih bersifat parokial dan kawula.
Sebagian besar masyarakat lokal masih jauh tertinggal dalam hak dan kewajiban
politiknya. Tipe budaya politik parokial dan kawula yang muncul di dalam masyarakat kita
tersebut telah melahirkan kecendrungan sikap dan perilaku politik yang sangat mudah di
provokasi dan militan ketimbang toleran. Dalam tingkat militansi yang tinggi tersebut,
perbedaan cenderung tidak diarahkan pada usaha musyawarah untuk mufakat, tetapi
(bahkan) dianggap sebagai pertentangan pendapat dan keyakinan.
2.1.5 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Hukum, dan Aparatur
Keamanan, ketertiban dalam masyarakat, dan penegakan hukum merupakan tiga
syarat mutlak bagi upaya penciptaan daerah otonom yang damai, adil dan sejahtera dan
dalam konteks daerah otonom Kabupaten Nabire telah disepakati dalam berbagai dokumen
kebijakan daerah sebagai strategi dan prioritas pembangunan, yaitu menciptakan iklim
Page 28
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
17
yang kondusif untuk pengembangan investasi dan dunia usaha guna mendukung sektor
perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan dan koperasi serta sektor-sektor
pembangunan daerah
Penegakan hukum adalah berkaitan dengan mewujudkan supremasi hukum, oleh
karena itu diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat bagi eksekutif, legislatif maupun
elemen-elemen masyarakat di daerah otonom Kabupaten Nabire ini. Kesadaran Hukum
adalah syarat mutlak untuk terwujudnya kedamaian, keadilan dan kesejahteraan sebagai
nilai–nilai yang didambakan oleh semua pihak.
Untuk itu dibutuhkan tiga komitmen kunci yang saling menguatkan antarsatu
dengan yang lain, yaitu komitmen intelektual, komitmen emosional dan komitmen
spiritual yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua etnis dan lintas
agama di daerah otonom ini. Sepatutnya kepastian hukum haruslah didasarkan pada
kedamaian, demikian juga halnya dengan keadilan yang didasarkan kepada nilai-nilai
universal yang semua orang menjunjungnya, yaitu keadilan yang berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kondisi yang ada dalam pembangunan bidang hukum saat ini belum dipahami dan
dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem, artinya masih dipahami secara parsial belum
dipahami secara sinergis dengan bidang lain. Hal ini dikarenakan belum disadari, bahwa
hukum mempunyai dua peran utama dalam penyelenggaraan semua tingkatan
pemerintahan: Pertama sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan
kesejahteraan dan mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan
kebijakan pembangunan, kedua, sebagai sarana untuk menjalankan kebijakan
pembangunan daerah otonom dalam rangka mencapai tujuan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat, yaitu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat.
Dalam kontek pembangunan jangka panjang bidang hukum di Kabupaten Nabire,
maka penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement) adalah berkaitan dengan
bidang hukum pidana yang pelaksanaannya perlu dioptimalkan dengan melibatkan aparat
kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman sedangkan bidang hukum perdata
melibatkan peran advokat (Pengacara) dan kehakiman. Selain itu kegiatan lain yang perlu
dilakukan adalah pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law
education) dalam arti seluas-luasnya, demikian juga berkaitan dengan pengelolaan
informasi hukum (law information management) sebagai kegiatan penunjang.
Selama ini, kegiatan yang sering terabaikan adalah pemasyarakatan hukum yang
cenderung tidak dianggap penting. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan
kewajibannya secara hukum, maka peraturan hukum apapun yang dibuat tidak akan
efektif, tidak akan tegak dan tidak ditaati dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu
memahami pembangunan hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem hukum yang
terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Selanjutnya dari sisi kelembagaan perlu dikembangkan siniergisitas penegakan
hukum dan ketertiban yang terpadu yang diwujudkan dalam koordinasi perencanan
bidang hukum yang melibatkan semua elemen sehingga tidak hanya diserahkan bagian
Page 29
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
18
hukum di pemerintahan saja sehingga pemahaman menjadi bias persepsi antarinstitusi
yang berkaitan dengan pembangunan bidang hukum.
Pada satu sisi kondisi birokrasi saat ini diberbagai daerah otonom belum banyak
mengalami perubahan mendasar, banyak permasalahan yang dihadapi belum sepenuhnya
teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Pada sisi lain, meningkatnya tuntutan
akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, transparansi, akuntabilitas, kualitas
kinerja publik dan dalam penyerahan tanggung jawab , kewenangan dan pengambilan
keputusan.
Secara khusus dari sisi birokrasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara
lain adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang
tinggi; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan
ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum memadai sehingga belum
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, rendahnya kesejahtaraan PNS, banyak
peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
dan tuntutan pembangunan.
Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan
masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan pencerminan
dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.
Persoalan profesionalitas kinerja birokrasi di satu sisi sudah menjadi keharusan
untuk diwujudkan. Namun pada sisi lain perningkatan profesionalitas yang menuntut
perhatian dan konsentrasi maksimal selalu terkendala dengan persoalan masih rendahnya
tingkat kesejehtaraan PNS itu sendiri.
2.1.7 Wilayah dan Tata Ruang
Pembangunan di bidang wilayah dan tata ruang di Kabupaten Nabire telah
mengalami kemajuan dan permasalahan antara lain :
1. Pembangunan wilayah Kabupaten Nabire sebagai upaya mengurangi kesenjangan
antarwilayah distrik dan wilayah tertinggal serta komunitas masyarakat dalam
Kabupaten Nabire yang belum dapat dijangkau pembinaannya secara efektif dan
belum mendapatkan akses pelayanan di berbagai sektor pembangunan secara
optimal, antara lain :
(1) Banyaknya infrastruktur jalan yang menghubungkan antardistrik dengan
ibukota kabupaten atau antardistrik dan kampung yang mengalami rusak berat.
(2) Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan dengan desa-desa dan
komunitas masyarakat tertinggal/terpencil.
(3) Kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar sehingga memberikan
kesulitan dalam pembinaan.
(4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA dan rendahnya kualitas SDM.
(5) Pembangunan wilayah tertinggal belum mendapatkan prioritas dalam
pembangunan karena adanya persepsi yang negatif bahwa kawasan tersebut
tidak memberikan kontribusi terhadap PAD secara langsung.
Page 30
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
19
(6) Belum terintegrasi dan optimalnya dukungan sektor-sektor pembangunan untuk
pengembangan wilayah tertinggal, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat miskin.
2. Banyak wilayah-wilayah distrik dan kampung yang berada pada posisi strategis dan
memiliki potensi sumber daya alam dan produk unggulan namun belum
dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain :
(1) Belum terbangunnya sistem jaringan prasarana/sarana transportasi yang
mendukung pengembangan wilayah ekonomi serta strategis.
(2) Belum berkembangnya pembangunan pertanian yang berorientasi pasar serta
jiwa kewirausahaan yang profesional.
(3) Belum berkembangnya infrastrukrur dan kelembagaan ekonomi serta sosial
masyarakat untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi rakyat.
(4) Terbatasnya akses petani dan pengusaha skala kecil terhadap modal
pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi dan jaringan
pengembangan pasar.
(5) Belum optimalnya pengembangan komoditi lokal yang didukung dengan
teknologi tepat guna.
3. Pembangunan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan antarkabupaten sebagian
besar belum menunjukan hasil yang memuaskan, hal ini disebabkan antara lain
belum terbangunnya kerangka kerjasama antarwilayah kabupaten yang berbatasan
dalam rangka mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, miskin, cepat tumbuh
dan strategis secara bilateral maupun multilateral. Untuk itu diperlukan kebijakan
pembangunan daerah/wilayah secara komprehensif dan terpadu. Dengan demikian
distrik dan kampung yang berada di wilayah perbatasan antarkabupaten tersebut
mendapatkan perlakuan yang adil, memperkecil kesenjangan sosial, dan mencegah
terjadinya konflik sosial.
4. Ketimpangan wilayah atau disparitas wilayah Pantai dan wilayah pedalaman sangat
jelas terlihat dari pola penyebaran penduduk dan tingkat perkembangan pusat-pusat
kegiatan dan pelayanan di pedalaman lebih kecil daripada di daerah pantai.
5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah
Distrik, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan cepat tumbuh dan strategis serta
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan kawasan khusus di Kabupaten Nabire
dimaksudkan untuk memberikan arah dan bentuk pembangunan yang sistimatis
optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian peran tata ruang merupakan instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang antarsektor pembangunan secara seimbang, adil
dan mencegah terjadinya konflik.
Page 31
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
20
6. Kabupaten dan Kota Nabire pasca gempa bumi sangat memerlukan Rencana Tata
Ruang Wilayah Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire yang berbasis mitigasi
bencana.
2.1.8 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Pembangunan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten
Nabire telah mengalami kemajuan dan permasalahan antara lain :
1. Luas Kabupaten Nabire sebelum terjadi pemekaran 1.631.200 hektar namun setelah
terjadi pemekaran pada tahun 2008 menjadi 12.075 kilometer persegi atau 1.207.750
hektar dengan demikian sumberdaya lahan Kabupaten Nabire menjadi berkurang
namun demikian wilayah ini kaya akan sumber daya alam meski pengelolaan sumber
daya alam tersebut belum optimal.
2. Sumber Daya Alam yang merupakan modal dasar pembangunan belum mampu
memberikan kontribusi yang optimal. Eksploitasi yang berlebih dan tidak terkendali
mengakibatkan semakin menurunnya Sumber Daya Alam. Pembabatan hutan dan
penambangan emas rakyat yang kurang terkendali yang mengakibatkan kritisnya
sumber daya alam.
3. Pengelolaan sumber daya alam masih bertumpu pada prioritas ekonomi, sedangkan
aspek ekologi, sosial, dan kelestariannya seringkali diabaikan.
4. Pengelolaan pertambangan yang belum optimal. Potensi sumber daya mineral di
Kabupaten Nabire adalah emas, granit, batu bara, pasir dan garam. Kegiatan
pertambangan khususnya emas oleh masyarakat ini seringkali menimbulkan konflik
dengan pemanfaatan ruang lainnya yaitu dengan kehutanan, perkebunan, dan
pertanian. Oleh karenanya optimasi pemanfaatan SDA agar tidak hanya sekedar
mengejar manfaat ekonomi, tapi perlu adanya pengaturan ruang, perangkat hukum,
sosial, budaya dan rasionalisasi alokasi sumberdaya pertambangan penting dalam
mempercepat proses pembangunan Kabupaten Nabire.
5. Kebijakan ekonomi belum menjadi dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan
sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum,
mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan
komitmen untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
6. Partisipasi dan kesadaran dan masyarakat masih rendah akan pentingnya pemanfatan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terkendali dilakukan. Partisipasi
masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial
dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas
sumberdaya alam yang ada.
7. Kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam seringkali
dilakukan hanya berorientasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan jangka pendek
dengan tidak mempertimbangkan kepentingan kehidupan sosial lainnya, dampak
lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, seperti kegiatan penambangan
Page 32
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
21
emas secara illegal, illegal loging, pembukaan lahan pertanian/perkebunan yang tidak
sesuai dengan peruntukan serta sistem pembersihan lahan dengan cara pembakaran
secara besar-besaran. Hal ini tentunya akan menurunkan kualitas lingkungan hidup
dan kuantitas SDA serta menyimpan potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang
antarsektor yang berkepentingan ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dari
dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Persoalan ekspliotasi SDA yang tanpa
mengacu pada tata ruang peruntukan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak
dapat diselesaikan hanya secara internal kabupaten saja dan parsial, tetapi harus pula
ditangani secara terpadu regional dan nasional sesuai dengan lingkup persoalan yang
terjadi.
8. Peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam dengan memanfaatkan
sumberdaya alam dan lingkungan belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut secara
efektif harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya
alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumberdaya alam yang ada sekaligus
meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Pembangunan Kabupaten Nabire tidak lagi
semata-mata hanya berlandaskan pada pertumbuhan ekonomi, namun juga harus
diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang, dan juga
keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan.
Kesejahteraan masyarakat lokal hendaknya menjadi perhatian khusus dalam
menikmati hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlokasi didaerahnya.
9. Penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan belum optimal. Hal ini perlu dukungan penegak hukum lingkungan
yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik ;
sumberdaya yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi
sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara
pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui
internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai
dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran
sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
10. Efisiensi dan daya saing pemanfaatan sumberdaya alam masih rendah terutama
digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur, guna menurunkan
tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, dan mengurangi
ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah.
Perlu adanya keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dimana
pemanfaatan sumberdaya alam sebaiknya di lebih diorientasikan sumberdaya alam
yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti pengembangan
perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan.
Page 33
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
22
2.2 Prediksi dan Isu-Isu Strategis
2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
1. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, Kabupaten Nabire akan mencapai jumlah
penduduk yang semakin besar dan relatif padat. Berdasarkan hasil proyeksi,
penduduk Kabupaten Nabire akan menjadi 288.800 jiwa pada tahun 2025 dengan
distrik berpenduduk terbanyak di Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi.
Pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu ditingkatkan agar lebih
terbina secara baik, dengan sasaran terwujudnya jumlah usia produktif yang lebih
besar daripada jumlah usia non-produktif didukung persebaran yang relatif merata di
seluruh wilayah Kabupaten Nabire.
2. Pada tahun 2025, pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan meningkat menjadi
113.500 Orang sehingga diperlukan peningkatan/perluasan lapangan kerja.
3. Kualitas pendidikan Kabupaten Nabire pada 20 tahun mendatang :
(1) nilai APM SD sebesar 97,82 persen, APM SMP sebesar 65,23 persen, dan APM
SMA sebesar 45,62 persen
(2) sudah tidak ada lagi anak putus sekolah
(3) rasio guru:murid adalah 1:15
(4) Manajemen pendidikan telah berjalan efektif dan efisien sesuai standar
pelayanan minimal pendidikan
(5) Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari jumlah total APBD
4. Kondisi kesehatan Kabupaten Nabire pada tahun 2025 mendatang :
(1) Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 35 per 1000 Kelahiran hidup, Angka
kematian Balita 96 per 1000 kelahiran hidup, Angka Harapan Hidup (AHH)
sebesar 65, Persentase Balita yang tergolong berstatus gizi buruk 15 %, Balita
berstatus gizi kurang 257 anak. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 3 per 1.000
kelahiran hidup
(2) proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 80 persen dan
proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi BCG sebanyak 90 persen bayi.
(3) Rumah Sakit Umum Daerah tipe A, Puskesmas, Polindes, dan Posyandu
menyebar di seluruh distrik dan kampung.
(4) Jumlah dokter sebanyak 95 orang, perawat 493 orang dan bidan 383 orang
(5) Keikutsertaan PUS ber KB sebanyak 85 persen
5. Isu Strategis pembangunan SDM yang dihadapi oleh Kabupaten Nabire hingga tahun
2025 yang akan datang antara lain :
(1) mengubah perilaku masyarakat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya sehingga
dapat menciptakan kualitas SDM masyarakat Nabire yang tinggi dan memiliki
daya saing di berbagai bidang kehidupan.
Page 34
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
23
(2) menyelenggarakan pembangunan pendidikan dengan berpijak pada Sistem
Pendidikan Nasional sekaligus menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimum
pendidikan dan kesehatan.
(3) Minimnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang disediakan oleh
pemerintah pusat dan daerah.
(4) Mengurangi kesenjangan persebaran/pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
dan kesehatan.
(5) Menjamin perlindungan hak-hak anak dan perempuan diikuti dengan
peningkatan peran dan kualitas perempuan dan pemuda dalam pembangunan.
(6) meningkatkan peranan dan kehidupan beragama sebagai faktor pengikat,
pemersatu, dan pendorong (dinamisator) kemajuan yang berkualitas agar dapat
menciptakan masyarakat yang memiliki kultur dan jati diri agamis sekaligus
pancasilais sehingga dapat mengantisipasi adanya politisasi agama.
(7) mengembangkan perilaku hidup sehat dan menciptakan karakter masyarakat
yang kokoh untuk mengantisipasi semakin terbukanya akses informasi agar
dapat mengurangi terjadinya krisis sosial, budaya, dan agama seperti sikap hidup
konsumtif, individualis, hedonis, kebebasan yang serba boleh, serta hilangnya
nilai-nilai dan harkat kemanusiaan (dehumanisasi).
2.2.2 Ekonomi
1. Pembangunan ekonomi Kabupaten Nabire pada 20 tahun mendatang diprediksi
mengalami laju pertumbuhan 6.09 persen dengan tetap bertumpu pada sektor
unggulan (pertanian, perdagangan dan jasa, serta pertambangan).
2. Jumlah penduduk miskin pada 20 tahun mendatang diprediksi mengalami penurunan
sebesar 15 persen dan jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 17
Persen
3. Dalam 20 tahun kedepan upaya-upaya intesifikasi, ekstensifikasi dan defirsifikasi
Pendapatan Asli Daerah harus terus dilakukan secara efisien, efektif dan
berkelanjutan untuk memperbaiki struktur anggaran daerah dalam rangka membiayai
penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Dalam 20 tahun kedepan investasi Pemerintah/Pemerintah Daerah harus dibatasi
dalam bidang-bidang tertentu saja, sehingga perlu didorong perluasan investasi
swasta yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara
berkesinambungan. Dalam hubungan ini perlu terus diciptakan stabilitas sosial dan
keamanan yang berkelanjutan, pengadaan regulasi dan deregulasi daerah untuk
menciptakan kepastian berusaha, serta memperkuat dan mengefektifkan peran
kelembagaan daerah dalam rangka maminimalkan kendala-kendala birokrasi dan
soaial yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi, guna mendukung terciptanya
iklim investasi yang kondusif.
5. Struktur permodalan di daerah ke depan perlu didorong agar permodalan daerah
hanya untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang bersifat strategis
Page 35
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
24
terkait dengan kepentingan masyarakat luas, sedangkan distribusi permodalan yang
berasal dari lembaga keuangan/perbankan perlu diperluas secara proporsional
diberbagai wilayah Maluku Tenggara untuk mendukung dinamika aktivitas ekonomi
masyarakat berskala mikro, kecil, menengah dan besar.
6. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 20 tahun kedepan diperkirakan
akan terus meningkat baik jenis dan volume usaha maupun jumlah keanggotaannya,
termasuk munculnya wirausaha - wirausaha baru sehingga sangat potensial dalam
menyerap tenaga kerja.
7. Isu strategis di bidang ekonomi yang dialami Kabupaten Nabire antara lain :
(1) Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi beban pembangunan daerah
dalam upaya mewujudkan cita-cita peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2) Besaran pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi jumlah penduduk
miskin secara signifikan mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya
pulih dari bencana gempa sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk
peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dapat menjaga kesinambungan
pembangunan secara berkelanjutan.
(3) Percepatan pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kegiatan investasi
dan memunculkan sektor dan komoditi unggulan untuk peningkatan daya saing
perekonomian daerah serta untuk membangkitkan dan mendorong sektor riil.
(4) Menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian
daerah sehingga peran koperasi dan UMKM perlu untuk ditingkatkan.
(5) Ketatnya persaingan ekonomi antardaerah dan antarkawasan sebagai
konsekuensi dari terbukanya arus informasi dan mobilitas sumber daya
ekonomi sehingga perlu memperkuat basis ekonomi daerah dengan
memunculkan dan mendorong sektor ekonomi yang mampu menjadi daya
ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah dan berimplikasi pada
peningkatan pendapatan masyarakat.
(6) Penataan kembali instrumen perekonomian daerah serta peningkatan aktivitas
sektor riil melalui investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Peningkatan aktivitas sektor riil dilakukan dengan mengembangkan potensi
sumber daya ekonomi daerah dengan tetap mengupayakan terciptanya
keseimbangan sektoral. Pembangunan sektor-sektor ekonomi potensil
dilakukan dengan mengedepankan keterpaduan dan sinergitas program, melalui
rekayasa program utama maupun program pendukung. Terobosan-terobosan
fundamental pada sektor ekonomi potensil akan menjadi stimulus bagi
percepatan perekonomian daerah.
(7) Mengingat perekonomian Kabupaten Nabire sangat rentan terhadap gejolak
ekonomi di tingkat regional dan provinsi sehingga perlu memperkuat ketahanan
ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas SDM, pengembangan
kegiatan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan,
Page 36
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
25
pengembangan kegiatan perdagangan dan dunia usaha yang disertai dengan
menumbuhkembangkan kegiatan investasi.
(8) Penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran perlu menjadi
komitmen seluruh stakeholder daerah, melalui pengarus-utamaan program
lintas sektor yang ditunjang dengan penyediaan prasarana dasar,
pengembangan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja, pengembangan
ekonomi kawasan tertinggal.
(9) Pemerintah Kabupaten Nabire perlu mempersiapkan dan merumuskan strategi
dan kebijakan maupun program pembangunan daerah yang strategis dalam
jangka panjang untuk dapat menghadapi permasalahan pembangunan ekonomi
yang semakin kompleksnya di masa mendatang, mendorong.
(10) Memiliki kesiapan dalam menghadapi pasar bebas dengan mengidentifikasi
setiap kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang yang dimiliki agar dapat
dimanfaatkan menuju masyarakat Nabire yang religius, berkeadilan, dan
sejahtera di kawasan Tengah Papua.
2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Penguasaan dan pemanfaatan dan iptek pada masa 20 tahun mendatang
diprediksikan telah meningkat sehingga Kabupaten Nabire memiliki daya saing dalam
menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nabire dalam membangun budaya iptek,
antara lain :
1. meningkatkan budaya iptek di kalangan masyarakat;
2. mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam;
3. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya iptek baik SDM, sarana dan
prasarana, serta pembiayaan
2.2.4 Sarana dan Prasarana
1. Pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Nabire pada 20 tahun
mendatang diprediksikan :
(1) semakin berperan mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa demi
mendukung tumbuhnya perekonomian daerah dan pengembangan wilayah,
sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah. Hal ini
mengingat arus urbanisasi yang semakin menguat serta kebutuhan infrastruktur
yang semakin meningkat untuk menunjang proses pembangunan ekonomi.
(2) memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah,
kesesuaian tata ruang, dan kelestarian lingkungan hidup.
(3) memiliki perencanaan program serta proyek-proyek sarana dan prasarana yang
berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung tumbuhnya
sektor unggulan, serta kawasan andalan yang bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat di daerah.
Page 37
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
26
2. Isu strategis pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Nabire antara
lain, yaitu :
(1) Peningkatan pendanaan untuk program pemeliharaan jalan-jalan nasional yang
melintasi Kabupaten Nabire, program pembuatan jembatan di setiap Distrik,
program pembangunan beberapa ruas jalan yang akan menghubungkan Nabire
dengan Kabupaten-Kabupaten tetangga (Wondama, Bintuni dan Waropen),
serta program rehabilitasi jalan Nabire - Paniai.
(2) Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, ekonomi, dan
sosial yang dapat mewujudkan kondisi kondusif bagi masuknya investasi.
(3) Penambahan kapasitas pembangkit dan menambah jaringan listrik serta
mengubah ketergantungan energi listrik yang berbahan bakar minyak bumi
menjadi energi listrik berbahan bakar alternatif terutama Tenaga Air.
(4) Penyempurnaan penyelenggaraan pembangunan telekomunikasi dan
informatika sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.
2.2.5 Politik
1. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam kurun waktu 20 tahun
mendatang dalam pembangunan politik diprediksikan memiliki kesadaran dan
kedewasaan berpolitik serta dapat menjaga proses konsolidasi demokrasi di dalam
proses Pemilu Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, secara langsung.
2. Isu strategis dalam pembangunan di bidang politik antara lain :
(1) membangun kesadaran politik masyarakat dan budaya politik masyarakat yang
partisipan, demokratis, bermoral, beretika dan beradab.
(2) memantapkan kapasitas birokrasi, dan optimalisasi peran dan fungsi DPRD,
Partai Politik, LSM dan dan organisasi kemasyarakatan lainnya, serta
terbangunnya proses komunikasi yang baik antara komponen kehidupan politik
pemerintahan dengan kehidupan politik rakyat dan antarsesama komponen
kehidupan politik pemerintahan dengan kehidupan politik rakyat.
(3) membangun semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan dan dapat
memahami serta menghargai keberagaman sosial, politik dan budaya yang ada di
masyarakatnya.
(4) membangun iklim politik lokal yang kondusif bagi keterlibatan elemen
masyarakat secara rasional dan demokratis dalam proses politik di daerah
sehingga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses formulasi kebijakan dan
evaluasi kebijakan,.
2.2.6 Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Hukum, dan Aparatur
Pembangunan bidang hukum di Kabupaten Nabire pada 20 tahun mendatang
diharapkan telah terwujud sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan
HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran sementara di bidang aparatur diharapkan telah
Page 38
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
27
terjadi perubahan manajemen pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan informasi
dalam bentuk e-government, e-procurement, e-business, dan cyber law sehingga pelayanan
publik berjalan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.
Isu strategis di bidang kamtibmas, hukum, dan aparatur di Kabupaten Nabire antara
lain, yaitu :
1. menciptakan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih
2. menjaga bekerjanya norma/kaedah hukum di dalam masyarakat
3. mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan
korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai
dengan norma dan kaedah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap
masyarakat
4. mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dapat berjalan dengan
tertib dan teratur
5. memberdayakan biro atau bagian hukum pemerintahan di semua institusi penegak
hukum sebagai alat penegakan hukum dalam bingkai “Nabire yang Religius,
Berkeadilan dan Sejahtera”.
6. meningkatkan kapasitas institusi dan aparatur sehingga mampu mengadaptasi
perubahan-perubahan baru yang sejalan dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi
daerah serta paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan
2.2.7 Wilayah dan Tata Ruang
Pada 20 tahun mendatang diharapkan kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Nabire
sudah semakin berkurang dengan memanfaatkan potensi dan peluang dari keunggulan
sumberdaya lokal serta mematuhi pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan
peruntukkannya.
Isu strategis di bidang wilayah dan tata ruang di Kabupaten Nabire antara lain, yaitu:
1. Membangun semangat sinergisitas di antara stakeholder dan antardaerah yang
berdekatan, sehingga dalam jangka panjang dapat membawa dampak yang positif
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
2. Memperkecil rentang ketimpangan antarwilayah distrik dan kampung serta dengan
kabupaten lainnya
3. Mewujudkan struktur dan pola ruang secara terpadu di wilayah Kabupaten Nabire
dengan risiko bencana yang tinggi.
4. Penataan ruang yang tidak konsisten dan lemahnya penegakan hukum (law
enfocerment) serta pelaksanaan otonomi daerah yang lemah menyebabkan terjadinya
penebangan hutan (pembalakan liar) untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi
Page 39
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
28
pembangunan kawasan perkotaan, permukiman, industri, pertambangan dan jaringan
jalan serta pembukaan lahan pertanian.
2.2.8 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Pembangunan bidang SDA dan lingkungan hidup di Kabupaten Nabire pada 20
tahun mendatang diharapkan kearifan lokal telah menjadi dasar dalam memanfaatkan
sumberdaya alam bagi pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Isu strategis di bidang SDA dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nabire antara lain,
yaitu :
1. Rendahnya kualitas SDM dan kurangnya permodalan menyebabkan pengelolaan
SDA yang ekonomis dan lestari dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti
pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertambangan rakyat
dirasakan masih cukup berat.
2. Belum adanya teknologi yang sederhana dan murah dalam pembukaan lahan
pertanian dan perkebunan sehingga masih banyak dilakukan dengan pembakaran
hutan.
3. Kondisi sistem sumberdaya air yang kurang baik sebagai akibat pertambahan
penduduk dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya banjir di musim
hujan dengan area semakin luas sedangkan di musim kemarau terjadi kekeringan dan
kekurangan air serta pencemaran yang semakin parah.
4. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup. Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumber daya alam
akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara gratis. Air, udara,
iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak
akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu
mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri.
5. Eksploitasi sumber daya alam biasanya berakibat ganda, bahkan dapat saling
berseberangan dimana sebagian sumber daya alam bersifat kompatibel dan sebagian
lain non kompatibel. Hal ini berarti pemanfaatan satu bagian sumber daya alam akan
mengakibatkan terabaikannya sumber daya lainnya sehingga dapat menimbulkan
terjadinya ketidakseimbangan alam.
6. Krisis ekonomi dan tekanan penduduk dapat menyebabkan kritisnya sumber daya
alam dan lingkungan hidup. Perubahan yang terjadi atas dinamika penduduk sangat
berpengaruh terhadap berbagai aspek lingkungannya. Munculnya krisis ekonomi
serta adanya penyerahan beberapa urusan dalam rangka otonomi daerah, dapat
mendorong eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, hal ini
disebabkan adanya persepsi bahwa wilayah yang mampu mencukupi kebutuhannya
adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam. Lebih-lebih aparat daerah
belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan sumber
Page 40
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
29
daya alam dan Lingkungan hidup, sehingga interaksi aparat, masyarakat dan swasta
dalam menyelesaikan pemecahan masalah sering kurang/ tidak efektif.
7. Belum adanya kondisi yang serasi antara ketersediaan sumber daya alam dengan
dinamika penduduk terutama dalam memadukan dan mensinergikan dimensi
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Untuk itu berbagai upaya penerapan
teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran aparat, masyarakat dan swasta
dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kesinambungan lingkungan,
peningkatan kemampuan aparat dan kelembagaan serta penerapan hukum dan
perbaikan sistem/ perangkat hukum yang akomodatif, partisipatif dan adil perlu lebih
ditingkatkan. Selain itu perlu ditingkatkan pula upaya-upaya strategis yang
melibatkan berbagai pihak : swasta, masyarakat, pelaku pembangunan dan
pemerintah dalam pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan. Sumberdaya alam merupakan basis pembangunan daerah, untuk itu,
pemanfaatan dan pengelolaannya harus dilakukan secara efesien, terencana dan
berkelanjutan.
2.3 MODAL DASAR
Modal dasar pembangunan Kabupaten Nabire meliputi keseluruhan sumberdaya
yang dimiliki dan didayagunakan Kabupaten Nabire dalam pembangunan, yaitu:
1. Memiliki potensi lahan yang luas dan subur serta potensi sumberdaya laut yang
besar dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah.
2. Posisi Kabupaten Nabire cukup strategis karena merupakan pintu gerbang bagi
kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Pegunungan Tengah.
3. Karakteristik penduduk yang dapat menerima perubahan dan mudah berinteraksi
dengan pihak luar.
4. Kondisi kehidupan politik dan keamanan yang stabil sebagai jaminan
keberlangsungan demokratisasi di bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta
desentralisasi dalam pemerintahan dan pembangunan.
5. Otonomi daerah dan otonomi khusus memberikan kewenangan yang luas kepada
daerah untuk mengelola pembangunan daerah.
Page 41
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
30
3.1 V i s i
Dalam rangka mengatasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nabire saat
ini agar dapat menghadapi tantangan dalam 20 tahun mendatang serta dengan
memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Kabupaten Nabire
tahun 2005-2025 adalah:
“Nabire yang Religius, Berkeadilan, dan Sejahtera”
Terminologi filosofis yang terkandung pada ungkapan visi tersebut menunjukkan
bahwa :
Religus diartikan bahwa pembangunan Kabupaten Nabire menjunjung tinggi
pluralitas/keragaman keyakinan sebagai suatu aset pemersatu bangsa dari masyarakat yang
beretika, bermoral, dan berakhlak. Menyakini bahwa iman dapat menjadi dasar
pelaksanaan segala rencana dan karya serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal dalam
merespon modernisasi.
Berkeadilan dapat diartikan sebagai sikap kepemimpinan yang amanat dalam
pembangunan dengan tidak membeda-bedakan stratifikasi sosial dalam masyarakat.
Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai
kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan
pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan
pendapat; melaksanakan hak-hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara;
serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian
masyarakat yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah. Keadilan juga mencakup terwujudnya
pemerintahan yang baik dan bersih.
Kesejahteraan berarti masyarakat memperoleh kemapanan dan kemandirian,
masyarakat mencapai satu tingkat kesejahteraan, semakin berkurangnya tingkat
ketergantungan sosial dalam berbagai aspek. Kesejahteraan dicapai melalui program
pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, sosial
ekonomi dan infrastruktur dasar secara menyeluruh dan terpadu. Kesejahteraan mencakup
tercapainya kualitas hidup masyarakat dimana semua standar kelayakan hidup terpenuhi,
masyarakat berpendapatan tinggi, memiliki akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Page 42
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
31
3.2 Misi
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan
organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan perumusan misi, diharapkan
agar seluruh anggota dan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) dapat
berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi secara lebih baik serta mendorong
keberhasilannya
Misi Kabupaten Nabire merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Kabupaten
Nabire yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan visi tersebut di
atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Nabire untuk pembangunan periode 20 (dua puluh)
tahun mendatang dari tahun 2005 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam
rangka membentuk manusia yang beretika, bermoral, berakhlak, dan memiliki
keimanan; memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama; serta
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan untuk
menghadapi pengaruh globalisasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengedepankan pembangunan
sumberdaya manusia yang memiliki etos kerja dan profesional dalam pembangunan
serta meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang menguasai dan
memanfaatkan iptek menuju masyarakat yang inovatif.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dalam rangka memperkuat kemapanan dan
kemandirian masyarakat dengan menyediakan akses yang sama terhadap berbagai
pelayanan kesehatan.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat
untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan keberpihakan pada masyarakat,
kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek ekonomi,
memperkuat ekonomi kerakyatan menuju keunggulan kompetitif melalui
pembangunan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan jasa, serta
meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang
berkesinambungan.
5. Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana wilayah berbasis mitigasi
bencana dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik dengan
tetap mengedepankan fungsi dan kenyamanan.
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah dengan memperkuat
kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pelaksanaan
pembangunan yang sesuai dengan koridor dan cita-cita luhur, memperkuat kualitas
desentralisasi dan otonomi khusus, serta penegakan supremasi hukum.
3.3 Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025
Page 43
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
32
Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Terciptanya kondisi masyarakat yang beriman dan bertaqwa sangat penting bagi
terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan
harmonis.
1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama
sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia,
memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong untuk
mencapai kemajuan pembangunan.
2. Pembangunan agama juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat
beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok
masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,
tenggang rasa, dan harmonis.
3. Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan jati diri yang merupakan
kombinasi antara nilai religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang
universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata kelola kepemerintahan yang
baik dan bersih.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas memiliki peran yang sangat
penting dalam mewujudkan manusia Nabire yang maju dan mandiri sehingga mampu
berdaya saing untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu
memanfaatkan peluang yang ada.
1. Pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia, peningkatan Indeks Pembangunan Gender, serta tercapainya
pertumbuhan penduduk yang seimbang.
2. Pembangunan sumberdaya manusia juga diarahkan pada pembentukan keluarga
yang berkualitas, pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berperan dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan
pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang
pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta peningkatan
partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi,
sosial budaya, iptek, dan politik.
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada perikemanusiaan,
pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan
perhatian utama kepada penduduk rentan seperti ibu hamil, bayi, anak, manusia lanjut, dan
keluarga miskin.
Page 44
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
33
1. Pembangunan kesehatan diarahkan pada pembangunan yang berwawasan kesehatan
dimana setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap
kesehatan.
2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
3. Pembangunan kesehatan diarahkan juga untuk meningkatkan upaya kesehatan,
pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan
kesehatan yang disertai peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan
manajemen kesehatan.
Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
Perwujudan masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi
rakyat yang diperkuat dengan melakukan transformasi bertahap dari perekonomian
berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi perekonomian yang
berkeunggulan kompetitif.
1. Pemberdayaan ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui
inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek menuju
ekonomi berbasis pengetahuan, kemandirian, dan ketahanan ekonomi secara
berkelanjutan.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat juga diarahkan untuk mengelola kelembagaan
ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-
diskriminatif.
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi
masyarakat sehingga memiliki daya tahan terhadap gejolak krisis ekonomi melalui
pengembangan usaha kecil dan menengah agar memiliki kompetensi, peningkatan
akses permodalan bagi keluarga miskin dan pemuda, serta memperkuat basis
produksi dan daya saing industri melalui peningkatan kualitas kewirahusahaan,
pemanfaatan inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta
penciptaan industri kreatif.
Membangun dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Berbasis Mitigasi
Bencana
Perumusan kebijakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana berbasis
mitigasi merupakan tugas pemerintah yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swasta
untuk penyediaan sarana dan prasarana terutama yang bersifat komersial seperti
transportasi, listrik, telekomunikasi, dan permukiman.
Page 45
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
34
1. Pembangunan transportasi diarahkan pada sistem transportasi yang andal dengan
bertumpu pada aspek keselamatan, keterpaduan antarmoda, antarsektor, dan
antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas SDM transportasi dengan
penerapan dan pengembangan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi,
dan ramah lingkungan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan diarahkan pada peningkatan
akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui pengembangan sarana dan
prasarana pembangkit tenaga listrik terutama mikrohidro dan energi surya serta
pengembangan ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan
sinergi dan integrasi prasarana jaringan telekomunikasi serta meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan dan
pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman diarahkan berada di luar kawasan
yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat
kegiatan masyarakat di luar kawasan, bangunan-bangunan rumah di kawasan
permukiman menggunakan konstruksi yang relatif tahan gempa, serta jarak
antarbangunan di kawasan permukiman tidak saling menempel/rapat untuk
memberikan ruang gerak yang cukup memadai saat para penghuninya ke luar
mencari tempat berlindung yang lebih aman seandainya terjadi gempa.
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di setiap tingkat,
lini pemerintahan dan semua kegiatan dimaksudkan untuk menuntaskan penanggulangan
penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dan meningkatkan pelayanan publik.
1. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan tuntutan dan
kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.
2. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman
para aparatur terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik
3. Pengelola pemerintahan dalam menjalankan tugasnya mengacu pada prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik yaitu : partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
kesetaraan, profesional, berwawasan visi-misi, bertanggung jawab, pengawasan,
penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas.
Page 46
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
35
4.1 Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa
4.1.1 Sasaran
Terwujudnya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
ditandai dengan :
1. Terwujudnya peran agama/kepercayaan sebagai landasan berpikir, berperilaku, dan
berbudaya, serta sebagai faktor pengikat, pemersatu, dan pendorong kemajuan masyarakat.
2. Terwujudnya kesejahteraan dan kualitas perilaku masyarakat sesuai dengan ajaran agama,
tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara harmonis, serasi,
rukun, dan damai.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembinaan kerohanian
dalam rangka mewujudkan ciri, watak, dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong,
menghargai pluralitas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, dan
perdamaian.
4. Semakin kondusifnya kehidupan sosial karena adanya kesadaran setiap individu untuk
hidup secara aman dan damai dalam sebuah harmoni sosial yang berkualitas.
5. Berkurangnya penyakit sosial seperti perjudian, minuman keras, penggunaan psikotropika,
tindakan asusila, tindakan kriminal dan kekerasan dalam keluarga.
4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan
1. Pembinaan keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kerukunan
umat beragama sebagai satu kesatuan yang utuh, saling percaya dan menghargai kebebasan
beragama, membentuk manusia yang beriman, serta bermoral dan berakhlak dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Arah kebijakan yang ditempuh :
(1) Pemantapan peran agama/kepercayaan sebagai landasan berpikir, berprilaku, dan
berbudaya, serta sebagai faktor pengikat, pemersatu, dan pendorong/dinamisator
kemajuan masyarakat.
(2) Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembinaan kerohanian dalam rangka
mewujudkan ciri, watak dan perilaku masyarakat Nabire yang beragama, beriman, dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong,
menghargai pluralitas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, dan
perdamaian.
(3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas perilaku masyarakat sesuai dengan ajaran
agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara
harmonis, serasi, rukun dan damai.
2. Penguatan jati diri masyarakat yang penuh toleransi, hidup rukun berdampingan, dan
harmonis yang dilaksanakan dengan arah kebijakan pada :
Page 47
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
36
(1) Pemantapan integrasi masyarakat berbasis multikulturalisme berdasarkan kepada
ajaran agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara
harmonis, serasi, rukun dan damai
(2) Perwujudan tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki kemampuan beradaptasi
dan merespons perubahan lingkungan sosial lokal, nasional, dan global dengan
mempertahankan identitas dan kearifan nilai budaya lokal sebagai bagian dari
kepribadian masyarakat Nabire.
4.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.2.1 Sasaran
Sasaran terwujudnya sumberdaya manusia yang semakin berkualitas ditandai dengan :
1. Terbentuknya karakter masyarakat Nabire yang tangguh, kompetitif, bermoral tinggi,
cerdas-inovatif, patriotik, gotong-royong, dinamis dan toleran dalam kemajemukan, serta
berorientasi pada kemajuan iptek serta seni dan budaya
2. Terwujudnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan
dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia
(IPM), dan peningkatan indeks pembangunan gender (IPG).
3. Terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga
kependidikan, serta kemampuan manajemen pendidikan yang sesuai dengan tuntutan,
kebutuhan, dan karakteristik daerah.
4. Terjaminnya pelayanan sosial para penyandang masalah sosial seperti anak-anak terlantar,
fakir miskin, penyandang cacat, dan orang tua jompo.
5. Tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas serta jumlah keluarga
sejahtera yang semakin meningkat dan memenuhi norma Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera, serta terwujudnya satu keluarga satu sarjana.
6. Tersedianya lapangan pekerjaan yang luas dan beragam dengan angka pengangguran tidak
lebih dari 5 Persen.
7. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar dan sistem
gaji/tunjangan serta berbudaya keselamatan kerja.
8. Tercapainya peningkatan kualitas pembinaan generasi muda dan peningkatan prestasi olah
raga di tingkat regional dan nasional.
4.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
1. Peningkatan akses pemerataan dan kualitas pendidikan dengan didukung kebijakan yang
diarahkan pada:
(1) Pencapaian wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun
(2) Pemberian kemudahan dan kelancaran akses pendidikan yang baik, murah, dan
terjangkau
(3) Pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu
(4) Pengurangan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka putus sekolah serta
peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi
(5) Peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Penguatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
(1) Peningkatan kemampuan manajemen pendidikan yang sesuai dengan tuntutan,
kebutuhan, dan karakteristik daerah.
(2) Penyediaan dana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan pelayanan pendidikan sesuai perkembangan iptek untuk memberikan
bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.
Page 48
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
37
4.3 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
4.3.1 Sasaran
Terwujudnya masyarakat Nabire yang semakin sehat, ditandai dengan :
1. Terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi tenaga medis dan para medis
yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan karakteristik daerah.
2. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat disertai
dengan membaiknya kondisi kesehatan, pemberian makanan tambahan/ gizi bagi ibu dan
anak secara terus menerus dan berkesinambunagan serta unsur lingkungan yang sehat
menjadi standar pelayanan kesehatan.
3. Terwujudnya peningkatan cakupan, pelayanan dan perlindungan kesehatan masyarakat
miskin dengan memperluas penyediaan prasarana/sarana kesehatan, pengawasan obat dan
makanan, dan pemberantasan penyakit menular.
4.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
1. Penggalakan program kesehatan terpadu yang didukung kebijakan dengan arah pada :
(1) Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat
(2) Penetapan dan penerapan standar pelayanan minimum kesehatan
(3) Penerapan kebijakan publik yang memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan
2. Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan arah
kebijakan :
(1) Peningkatan cakupan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan masyarakat dengan
memperluas penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pengawasan obat dan
makanan, pemberantasan penyakit menular, serta penyediaan tenaga paramedis dan
bidan desa
(2) Penerapan pola hidup sehat disertai dengan membaiknya kondisi kesehatan,
pemberian makanan tambahan/gizi bagi ibu dan anak secara terus menerus dan
berkesinambungan serta unsur lingkungan yang sehat menjadi standar pelayanan
kesehatan
4.4 Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
4.4.1 Sasaran
Terwujudnya masyarakat Nabire yang sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan ditandai
dengan :
1. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sumberdaya alam daerah secara mandiri dan
berkelanjutan oleh masyarakat dan dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai
diatas 7 (tujuh) persen dengan tingkat pengangguran terbuka tidak lebih dari 5 persen dan
jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 8 persen di tahun 2025.
2. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kuat yang memberikan peluang
berusaha masyarakat antara pelaku ekonomi kecil, mikro, menengah dan besar, yang
mengarah pada peningkatan peran sektor industri pengolahan dan jasa yang berbasis
pertanian dan kelautan yang tangguh.
3. Terciptanya pemerataan dan penyeimbangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan adanya
keterpaduan dan keserasian antarsektor. Sektor pertanian, perikanan dan kelautan perlu
terus menjadi konsentrasi pertumbuhan ekonomi dikelola secara lebih efisien dan berdaya
saing.
4. Terkelolanya potensi pariwisata (budaya, alam dan bahari) bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.
Page 49
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
38
5. Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang handal dalam mempercepat proses
produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil komoditas unggulan daerah.
6. Tersedianya jaminan regulasi pemerintah daerah berupa pemberian insentif investasi bagi
penciptaan iklim investasi yang kondusif.
4.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan
1. Pemantapan pembangunan ekonomi yang berkonsentrasi pada pergerakan modal secara
proporsional, peningkatan akses secara terpadu, dan penguatan kapasitas modal dengan
kebijakan yang diarahkan pada
(1) Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan
pendapatan per kapita, menurunkan penduduk miskin dan pengangguran, serta
mendorong kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya.
(2) Pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berdasarkan pada peningkatan
kemampuan sektor riil sebagai dampak terjadinya perluasan kegiatan investasi di
seluruh sektor ekonomi, meningkatnya kemampuan sektor industri pengolahan hasil
pertanian dan perkebunan yang menghasilkan komoditas unggulan daerah yang
berdaya saing, serta perluasan lahan yang menjamin kuantitas, kualitas, dan
keberlangsungan hasil produksi.
(3) Peningkatan penyediaan lembaga ekonomi / keuangan mikro di Distrik-Distrik
strategis dan cepat tumbuh untuk memberikan kelancaran dan kemudahan akses
bantuan pinjaman modal usaha
(4) Penetapan batas-batas hak kepemilikan tanah berdasarkan hak ulayat/adat untuk
mendukung kepastian investasi.
2. Peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam
perekonomian daerah terutama dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan diversifikasi
produk daerah yang berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan :
(1) Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi kurang dari 8 persen pada tahun 2025
melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha.
(2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah akses masyarakat pada
sumberdaya produktif serta penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha
skala mikro dan makro untuk menumbuhkan wirausahawan baru dan peningkatan
kegiatan ekonomi yang produktif.
(3) Peningkatan penyediaan prasarana/sarana ekonomi untuk mendukung kegiatan
ekonomi masyarakat terutama di daerah pedalaman dan terpencil.
(4) Peningkatan produksi perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan baik secara
kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan ketahanan pangan
(5) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan,
dan perikanan.
(6) Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan.
(7) Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan serta
meningkatnya hasil hutan non kayu.
(8) Pengurangan kegiatan pertambangan tanpa ijin dan meningkatnya keselamatan dan
kesehatan kerja pertambangan.
(9) Peningkatan kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral
(10) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan terkendalinya pencemaran
(11) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam
dan lingkungan hidup.
(12) Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan non kayu.
Page 50
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
39
4.5 Meningkatkan dan Membangun Sarana dan Prasarana Berbasis Mitigasi
Bencana
4.5.1 Sasaran
Terwujudnya sarana dan prasarana dasar yang memadai berbasis mitigasi bencana ditandai
dengan :
1. Terbangunnya percepatan infastruktur yang sesuai dengan standar bangunan tahan bencana
sehingga apabila terjadi bencana alam tidak menimbulkan kerusakan yang besar
2. Apabila terjadi bencana alam, jumlah korban baik jiwa maupun material menjadi minimal
3. Terbangunnya permukiman dan pengembangan kota yang didasarkan pada peta risiko
bencana
4. Meningkatnya pelayanan dan tersedianya sumber air bersih kepada masyarakat miskin
pada daerah-daerah rawan air bersih baik di perkotaan maupun di pedesaan.
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
dasar kerawanan bencana.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana.
4.5.2 Strategi dan Arah Kebijakan
1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memperhatikan risiko bencana dengan kebijakan
yang diarahkan pada:
(1) Penyusunan rencana daerah penanggulangan bencana dan rencana aksi daerah
pengurangan risiko bencana
(2) Penguatan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana
(3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip dasar kerawanan bencana.
(4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana.
(5) Peningkatan perlindungan masyarakat terhadap bencana alam dengan penyediaan
informasi bencana untuk menjaga keseimbangan ekosistem
2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
secara merata dan berkeadilan. Arah kebijakan yang diterapkan :
(1) Pembangunan transportasi untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber
pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi yang
saling menguntungkan bagi Kabupaten Nabire dan kabupaten-kabupaten di wilayah
Pegunungan Tengah.
(2) Peningkatan pelayanan dan tersedianya infrastruktur dasar terutama di daerah-daerah
terpencil dan pedalaman untuk mencapai kesinambungan pertumbuhan ekonomi
(3) Pemenuhan kebutuhan air bersih dengan mengoptimalkan pelestarian dan
pemanfaatan sumber air baku lokal.
(4) Pembangunan ketenagalistrikan alternatif dengan mengoptimalkan sumber energi
lokal seperti tenaga matahari dan air.
(5) Pembangunan telematika diarahkan pada penggunaan perangkat lunak ’bebas’ (open
source) seperti linux dan open office.
(6) Pemenuhan perumahan layak huni dan sanitasi sehat bagi masyarakat miskin dengan
memberikan bantuan perbaikan perumahan penduduk miskin dan memberikan
kelancaran akses bagi anggota masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas
kredit murah melalui pendekatan partisipatif lintas pelaku dan bersifat persuasif.
(7) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan serta perlindungan hak-hak masyarakat
miskin atas pertanahan secara adil dan murah, melakukan re-distribusi tanah secara
obyektif dan selektif, memperkuat kelembagaan masyarakat untuk dapat berpartisipasi
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta peningkatan pengetahuan dan
Page 51
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
40
kesadaran masyarakat tentang hukum pertanahan termasuk batasan atas tanah hak
ulayat/adat.
4.6 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
4.6.1 Sasaran
Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dalam tata kelola pemerintahan, ditandai
dengan :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan politik rakyat, yang tercermin oleh
peningkatan peran, partisipasi politik rakyat, serta terwujudnya konsilidasi demokrasi pada
berbagai aspek kehidupan.
2. Tercapainya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang
bersumber pada Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia serta
tertatanya sistem regulasi daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang
mencerminkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, akomodatif dan partisipatif.
3. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas yang didukung oleh
aparatur daerah yang profesional, trampil, berwawasan luas, menguasai bidang tugasnya,
berwibawa, berdedikasi dan berakhlak mulia, dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
4. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan daerah,dengan realisasi Pendapatan Asli
Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 100 miliar melalui kebijakan-kebijakan intensifikasi,
ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan sehingga tingkat
ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah pada pemerintah menjadi hanya sekitar
80 persen.
5. Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada
kemudahan rantai birokrasi, cepat, tepat, efektif, transparan, serta terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat.
4.6.2 Strategi dan Arah Kebijakan
1. Penguatan dan peningkatan penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan yang lebih
transparan, responsif, dan akuntabel dengan arah kebijakan :
(1) Peningkatan peran dan fungsi komunikasi politik antarmasyarakat, lembaga
perwakilan, dan pemerintah.
(2) Peningkatan sinergisitas antarlembaga dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
(3) Perwujudan sistem koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antarpemerintah
daerah dan komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
(4) Perwujudan peluang dalam pendekatan pelayanan pemerintah dan mempercepat
proses pertumbuhan daerah dengan memberi kemungkinan adanya daerah pemekaran
baru.
(5) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang multikulturalisme, sehingga terbangun
budaya politik yang saling menghargai perbedaan dan berkompetisi yang sehat serta
memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi.
(6) Peningkatan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif agar dapat
memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi di daerah.
(7) Perwujudan iklim politik yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat
melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
(8) Peningkatan kesadaran hukum, bernegara, dan berbangsa untuk pengembangan
demokrasi.
Page 52
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
41
(9) Perwujudan rasa keadilan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan
pelestarian nilai-nilai budaya.
(10) Peningkatan pemahaman sistem hukum bagi aparatur pemerintahan serta kapasitas
kelembagan dan pemberdayaan elemen-elemen masyarakat.
2. Penataan kelembagaan perangkat daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
pemerintah daerah yang didukung dengan arah kebijakan
(1) Peningkatan proses komunikasi politik antar DPRD, Pemerintah, Partai Politik, LSM
dan seluruh komponen masyarakat lainnya secara sinergi.
(2) Terbangunnya sistem Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplikasi (KISS)
antarstakeholders atau komponen masyarakat yang ada guna mewujudkan keamanan
dan stabilitas politik di daerah yang kondusif.
(3) Peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip multikulturalisme
sosial dan politik sehingga terbangunnya budaya politik yang santun, saling
menghargai perbedaan, dan memegang teguh nilai-nilai demokrasi.
(4) Berkembangnya nilai-nilai demokrasi, tegaknya supremasi hukum, dan terbangunnya
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta terbukanya iklim politik daerah
yang memungkinkan semua komponen masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
(5) Peningkatan kualitas SDM aparatur dan anggota DPRD yang memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih.
(6) Perbaikan sistem promosi dalam lingkup pemerintahan daerah dan peningkatan
kualitas anggota DPRD.
(7) Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah.
(8) Perbaikan sistem pengarsipan dan pendataan yang terpadu dalam mewujudkan tata
pemerintahan yang baik.
(9) Pembinaan secara berkelanjutan tehadap masyarakat secara langsung atau melalui
lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk dapat menyelesaikan semua persoalan-
persoalan sosial yang terjadi melalui jalur hukum dan penyelesaian secara adat yang
menjujung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
(10) Penciptaan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sosial masyarakat
miskin serta perlindungan keamanan bagi para pekerja anak, anak jalanan dan
pencegahan perdagangan anak.
(11) Pemberian akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
perumusan dan pengambilan kebijakan publik terutama yang menyangkut
kepentingan umum.
Page 53
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
42
Sasaran pembangunan jangka panjang dilaksanakan melalui tahapan dan skala
prioritas yang akan menjadi agenda rencana lima tahunan dalam bentuk RPJM Daerah.
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang
akan diselesaikan. Oleh karena itu, penajaman skala prioritas dalam setiap tahapan harus
berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Setiap sasaran dalam enam misi
pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan.
Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan dalam prioritas utama. Prioritas utama
menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar hal tersebut,
tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun.
5.1 RPJMD ke-1 (2005 - 2009)
Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya,
RPJMD periode 2005-2009 diarahkan untuk penanganan tanggap darurat serta
merehabilitasi dan merekonstruksi kembali berbagai sarana dan prasarana pemerintahan
yang telah hancur akibat gempa bumi pada tahun 2004. Rehabilitasi dan rekonstruksi di
segala bidang ditujukan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Nabire yang kenyang,
sehat, pintar, serta beriman dan bertakwa dengan ditunjang infrastuktur yang memadai.
Masyarakat Nabire yang kenyang, sehat, dan pintar ditandai dengan kecukupan
pangan; berkurangnya status gizi buruk; meningkatnya derajat kesehatan; menurunnya
angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas; berkurangnya kesenjangan antarwilayah termasuk meningkatnya
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; meningkatnya kualitas sumber daya manusia di
bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi
perekonomian mengalami peningkatan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang
semakin membaik melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif.
Kesejahteraan rakyat Nabire semakin meningkat ditunjukan dengan meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang
diarahkan untuk membangun bangsa yang berkarakter cerdas, adil dan beradab,
berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila
yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Nabire yang beragama,
Page 54
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
43
beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur,
toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi
iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan
kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; serta
mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
Masyarakat Nabire yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terus
membaik ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya keamanan
dan ketertiban, melalui tertanganinya permasalahan keamanan dan ketertiban yang
merupakan landasan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan, sehingga Nabire berperan
dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah regional maupun nasional.
Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, dan penegakan
hak asasi manusia.
Pelayanan kepada masyarakat membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan
desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh
peraturan pusat dan daerah; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung
percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
Percepatan pembangunan infrastruktur juga didorong melalui peningkatan peran
swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan
restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk mendorong bidang pertanian, pariwisata,
transportasi, kelistrikan, dan telematika. Pembangunan kawasan agropolitan dan kawasan
pariwisata bahari, pembangunan jalan jalur lintas pedalaman, pembangunan pelabuhan
regional dan lokal, bandar udara baru, serta tambang emas dan tambang lainnya.
Bersamaan dengan itu masyarakat semakin memahami berbagai hal mengenai aspek-
aspek mitigasi bencana sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Nabire yang berada pada
daerah rawan gempa. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan
tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan
menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana alam sehingga makin peduli dan
antisipatif. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas
di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana alam serta
diacunya rencana tata ruang sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka
mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana alam.
5.2 RPJMD ke-2 (2010-2014)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1,
RPJMD ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan
Page 55
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
44
menekankan upaya terwujudnya masyarakat Nabire yang sejahtera dan makmur melalui
peningkatan aksesibilitas daerah. Pada periode kedua ditekankan melalui ketahanan
pangan; peningkatan kualitas SDM; penguatan kelembagan pemerintahan yang baik dan
bersih; peningkatan pelayanan publik; peningkatan aksesibilitas daerah.
Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh
tercapainya ketahanan pangan; pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan
kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan
konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya
partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber
daya alam lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah,
dan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan
dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana; serta terlaksananya pembangunan
kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.
Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh meningkatnya indikator
pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita;
menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial;
meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat didukung dengan pelaksanaan sistem
pendidikan nasional yang efektif dan efisien; semakin meningkatnya derajat kesehatan dan
status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang
serta kesejahteraan dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok
masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
potensial; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka
memantapkan budaya dan karakter masyarakat.
Sejalan dengan itu, kehidupan masyarakat yang lebih demokratis semakin terwujud
ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya
peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Nabire
semakin berperan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah. Penataan
kelembagaan pemerintahan yang semakin baik dan bersih didukung aparatur yang
profesional.
Selanjutnya, kualitas pelayanan publik semakin membaik dengan ditunjukan oleh
pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar
pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.
Ketersediaan infrastruktur semakin merata di semua wilayah yang ditandai dengan
tersedianya jaringan infrastruktur pertanian, pariwisata, perdagangan, transportasi,
kelistrikan, dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; serta
pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.
Page 56
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
45
Bersamaan dengan itu dilaksanakan pengembangan kawasan industri, kawasan
agropolitan, kawasan pariwisata, dan kawasan pertambangan; pembangunan jalan jalur
lintas pedalaman; pembangunan pelabuhan regional dan lokal; pembangunan bandara baru.
5.3 RPJMD ke-3 (2015 - 2019)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2,
RPJMD ke- 3 ditujukan untuk lebih meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan surplus pangan; peningkatan kualitas SDM;
pemantapan pemerintahan yang baik dan bersih; peningkatan pelayanan publik;
peningkatan aksesibilitas daerah; dan nilai tambah produk pertanian.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh
terwujudnya surplus pangan didukung dengan membaiknya pengelolaan dan
pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas
dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh
manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya
tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi
penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat Nabire terus membaik ditunjukan dengan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai penguatan kelembagaan ekonomi.
Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah
Kabupaten Nabire, kehidupan demokrasi makin mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan
menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan dan semakin
mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong
tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Nabire dalam berbagai kerjasama
antardaerah, regional, nasional, dan internasional. Bersamaan dengan itu kesadaran dan
penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin mantap; serta
profesionalisme aparatur pemerintah daerah semakin mampu mendukung pembangunan.
Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh
berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik
yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan
elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien
dan modern; terwujudnya infrastruktur pariwisata; terwujudnya konservasi sumber daya air
yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber
daya air; terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar
Page 57
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
46
masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di
seluruh wilayah Nabire. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus
dikembangkan terutama untuk membuka isolasi daerah dan mendukung pembangunan
pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung
oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang untuk mendorong terwujudnya distrik
dan kampung tanpa permukiman kumuh. Bersamaan dengan itu dilaksanakan peningkatan
fasilitas kawasan industri, kawasan agropolitan, kawasan pariwisata, kawasan
pertambangan; peningkatan jalan jalur lintas pedalaman; pengembangan pelabuhan; serta
kelanjutan pembangunan bandara.
Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor
pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan ditunjukan dengan kemampuan hasil
produk bersaing di pasar lokal, regional, dan internasional; pengembangan agribisnis yang
dinamis dan efisien dengan melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan; peningkatan
produktivitas; serta kemampuan merespons permintaan pasar dan peluang usaha.
5.4 RPJMD ke-4 (2020 – 2024)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3,
RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Nabire yang religius, berkeadilan,
dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
mempertahankan surplus pangan; meningkatkan kualitas SDM; mempertahankan
pemerintahan yang baik dan bersih; meningkatkan pelayanan publik; meningkatkan
aksesibilitas daerah; serta pencapaian daya saing perekonomian berdasarkan komoditas
unggulan lokal.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap ditunjukan dengan
dipertahankannya surplus pangan dengan kualitas hasil yang semakin baik didukung
dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, produksi yang melimpah, kemampuan
penguasaan teknologi pertanian, kemampuan berinovasi terhadap teknologi baru seperti
bioteknologi.
Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh semakin tinggi dan
meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang
lebih menyeluruh; sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain
ditandai semakin meningkatnya dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi
pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan;
semakin meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan iptek; semakin meningkatnya derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat; semakin meningkatnya tumbuh kembang anak serta
kesejahteraan dan perlindungannya; kesetaraan gender; pertumbuhan penduduk seimbang.
Page 58
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
47
Sejalan dengan tingkat kemajuan, sumber daya manusia Kabupaten Nabire
diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang
dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Nabire yang beragama, beriman, dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman,
bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek. Kesadaran, sikap mental, dan
perilaku masyarakat semakin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat
mampu berperan sebagai penggerak pembangunan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan
berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025
mencapai kesejahteraan dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk
miskin yang semakin rendah.
Sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan
menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi, kemitraan, serta semakin
mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong
tercapainya penguatan kerjasama antardaerah, regional, nasional, dan internasional.
Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan
berkembang dan stabilitas daerah semakin mantap serta profesionalisme aparatur
pemerintah daerah semakin mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya
konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi
hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi
seluruh rakyat. Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang semakin mantap di seluruh
wilayah Nabire, kehidupan demokrasi semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Kondisi Nabire yang berkeadilan, dan sejahtera semakin mantap dengan
terselenggaranya pelayanan publik yang semakin mantap, tersedianya jaringan transportasi
dan telematika yang semakin menjangkau seluruh wilayah; tercapainya elektrifikasi
perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; terwujudnya distrik dan kampung tanpa
permukiman kumuh; serta pemeliharaan infrastruktur dengan lebih meningkatkan
kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha.
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing
perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian,
pariwisata, kelautan, pertambangan, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah
tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara
pelayanan perbankan dan lembaga keuangan dengan dunia usaha yang semakin maju
sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas tinggi; serta semakin
mantapnya usaha dan investasi di Nabire setara dengan daerah lain yang maju.
Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan
dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan
Page 59
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
48
sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu; semakin selarasnya
pembangunan pendidikan dengan dunia usaha; serta penataan kelembagaan ekonomi yang
mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan pemanfaatan iptek oleh
masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
Page 60
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
49
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire Tahun 2005-2025 yang
berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Nabire merupakan pedoman bagi
Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah 20 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire
menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Nabire kurun waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nabire sebagai
pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang
akan dilaksanalkan selama kepemimpinannya, yang akan ditetapkan dalam RPJMD dan
RKPD.
Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi “Nabire yang Religius,
Berkeadilan, dan Sejahtera” perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah
yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada
rakyat; dan (4) peranserta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.
Pada masa transisi (2025) dilaksanakan evaluasi berdasarkan pelaksanaan
pencapaian perencanaan tahun sebelumnya dan sebagai masa persiapan keberlanjutan
perencanaan pembangunan berikutnya.
Page 61
RPJP Kab. Nabire Tahun 2005-2025
50
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024
Kecukupan Pangan;
Peningkatan
Kualitas SDM;
Penataan
Kelembagaan
Pemerintahan yang
Baik & Bersih;
Rekonstruksi
Ketahanan Pangan;
Peningkatan
Kualitas SDM;
Penguatan
Kelembagan
Pemerintahan yang
Baik & Bersih;
Peningkatan
Pelayanan Publik;
Peningkatan
Aksesibilitas Daerah
Surplus Pangan;
Peningkatan
Kualitas SDM;
Pemantapan
Pemerintahan yang
Baik & Bersih;
Peningkatan
Pelayanan Publik;
Peningkatan
Aksesibilitas
Daerah;
Nilai Tambah
Produk Pertanian
Mempertahankan
surplus Pangan;
Peningkatan
Kualitas SDM;
Pemantapan
Pemerintahan yang
Baik & Bersih;
Peningkatan
Pelayanan Publik;
Peningkatan
Aksesibilitas
Daerah;
Daya Saing
Perekonomian
Berdasarkan
Unggulan Lokal