BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU, Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam sekaligus sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang harus selalu dijaga kualitasnya dan dilindungi dari pencemaran; b. bahwa perlindungan dan pelestarian air atau sumber air dari kerusakan atau gangguan yang disebabkan tindakan manusia wajib dicegah dan ditanggulangi oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap aktivitas pembuangan air limbah ke air atau sumber air; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Air Atau Sumber Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820);
31
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM · Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,
Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam sekaligus
sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk
hidup lainnya yang harus selalu dijaga kualitasnya dan dilindungi dari pencemaran;
b. bahwa perlindungan dan pelestarian air atau
sumber air dari kerusakan atau gangguan yang
disebabkan tindakan manusia wajib dicegah dan ditanggulangi oleh karena itu perlu dilakukan
pengendalian terhadap aktivitas pembuangan air
limbah ke air atau sumber air;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin
Pembuangan Limbah Cair Ke Air Atau Sumber Air;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Nomor 1820);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau
Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas air Dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);
- 4 -
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);
23. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 156);
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air
Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan
Pertambangan Batu bara;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Kegiatan Pemotongan Hewan;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri Minyak Goreng;
- 5 -
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat
Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi;
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor
06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22
Tahun 2014 tentang Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan Pembuangan Air Limbah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
- 6 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang lingkungan
hidup.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di
bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Air limbah adalah adalah air yang berasal dari usaha
dan atau kegiatan berwujud cair.
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas
dan dibawah permukaan, termasuk dalam
pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
9. Zat Radioaktif adalah zat yang mengandung inti
yang tidak stabil yang memancarkan partikel dari inti atom dan bersifat berbahaya jika tidak ditangani
sesuai dengan prosedur demikian dengan Limbah
radioaktif adalah jenis limbah yang mengandung atau terkontaminasi radionuklida pada konsentrasi
atau aktivitas yang melebihi batas yang diijinkan
(Clearance level) yang ditetapkan oleh Badan
Pengawas Tenaga Nuklir.
- 7 -
10. Baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan adalah ukuran batas atau kadar maksimum unsur
pencemar dan dan/atau jumlah unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah
yang akan dibuang atau dilepas ke air atau sumber air dari usaha dan atau kegiatan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dimaksudkan untuk melakukan pengendalian
terhadap pencemaran dari setiap kegiatan yang
melakukan pembuangan air limbah yang telah melalui proses pengolahan ke air atau sumber air.
(2) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
bertujuan agar air limbah yang dibuang ke air atau sumber air tidak mencemari air atau sumber air
tersebut sehingga tetap dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora,
fauna dan mikroorganisme yang terdapat di dalam
sumber-sumber air.
BAB III
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Pasal 3
Setiap orang atau kegiatan yang akan membuang air
limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin tertulis
dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 4
Pemohon izin adalah setiap orang atau kegiatan yang
telah melakukan pengkajian dan memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan
Pembuangan Limbah Cair.
- 8 -
Pasal 5
Persyaratan yang wajib dilengkapi untuk pengajuan
permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau
sumber air meliputi :
a. persyaratan administrasi :
1. mengisi formulir permohonan.
2. melampirkan copy :
a) identitas Kependudukan Pemilik Usaha dan Atau Kegiatan;
b) bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
c) dokumen AMDAL /UKL/UPL yang telah mencantumkan rencana pembuangan air
limbah ke air atau sumber air;
d) izin lingkungan atau surat kelayakan lingkungan;
e) surat izin lokasi;
f) surat izin gangguan;
g) izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. untuk Badan Usaha melampirkan copy :
a) Dokumen Akta Pendirian Badan Usaha;
b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
4. untuk Badan Usaha yang bergerak pada bidang pertambangan melampirkan copy dokumen
perizinan bidang pertambangan.
b. persyaratan teknis untuk pembuangan limbah cair ke air atau sumber air, meliputi :
1. gambar pemetaan dan keterangan lokasi,
meliputi :
a) lokasi pengolahan limbah cair;
b) lokasi pembuangan;
c) lokasi sumber air terdekat;
d) lokasi air atau sumber air kontrol.
2. deskripsi pelaksanaan pengolahan, meliputi :
a) teknologi pengolahan limbah cair yang
digunakan dan dilengkapi design konstruksi instalasi pengolahan limbah cair;
- 9 -
b) metode yang digunakan dalam pengolahan limbah cair untuk pencapaian mutu yang
dipersyaratkan dapat dibuang ke air atau
sumber air;
c) metode teknik penanganan untuk pembuangan hasil pengolahan limbah cair ke
air atau sumber air;
d) volume limbah cair yang diolah atau besaran presentase dari total air limbah yang
dihasilkan;
e) baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan yang akan diolah;
f) teknik penanggulangan pencemaran air dalam
keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
g) lokasi, teknik/metode, jenis parameter yang
dipantau terhadap media lingkungan;
h) hasil kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
Pasal 6
(1) Pengajuan permohonan dinyatakan diterima apabila
pemohon telah memenuhi semua ketentuan
persyaratan dan diberikan bukti penerimaan oleh Dinas/Badan yang ditunjuk.
(2) Pengajuan permohonan izin yang telah memenuhi
kelengkapan persyaratan oleh Dinas/Badan yang ditunjuk wajib segera disampaikan kepada Bupati.
Pasal 7
Proses perizinan dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diberikannya bukti
penerimaan pengajuan permohonan oleh Kepala
Dinas/Badan yang ditunjuk.
BAB V EVALUASI PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN
Pasal 8
(1) Setiap permohonan izin wajib dilakukan evaluasi.
(2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas/Badan dengan
lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi
bidang pengendalian dampak lingkungan berdasarkan penugasan oleh Bupati.
- 10 -
(3) Teknis dan Prosedur pelaksanaan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas/Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati.
BAB VI
PENERBITAN ATAU PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 9
Penerbitan atau penolakan pemberian izin oleh Bupati
berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari
Dinas/Badan yang bertanggungjawab melaksanakan evaluasi.
Pasal 10
(1) Sebelum diterbitkan izin, pemohon izin wajib menandatangani pernyataan.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat klausul tentang :
a. bersedia mematuhi kewajiban yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;
b. bersedia melakukan pembayaran ganti rugi dan
pemulihan kualitas air atau sumber air yang
tercemar akibat limbah cair yang dihasilkan dari usaha dan atau kegiatannya.
Pasal 11
(1) Penerbitan izin oleh Bupati untuk pembuangan air limbah yang mengandung radioaktif mengacu pada
rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang
bertanggungjawab di bidang tenaga atom.
(2) Pengolahan dan penanganan limbah cair yang
mengandung radioaktif mengacu pada Peraturan
Perundang-Undangan.
BAB VII
MASA BERLAKU IZIN DAN REGISTRASI ULANG
Pasal 12
(1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Setiap 1 (satu) tahun wajib dilakukan registrasi ulang.
- 11 -
BAB VIII PENARIKAN IZIN
Pasal 13
(1) Izin dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin
melakukan :
a. pengalihan kepemilikan usahanya kepada pihak
lain;
b. pemindahan tempat/lokasi usaha; dan/atau
c. perubahan kegiatan atau bentuk usaha.
(2) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mengajukan izin baru.
BAB IX KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 14
(1) Setiap pemegang izin wajib untuk :
a. menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
b. melakukan pengolahan air limbah;
c. memenuhi mutu dan kuantitas air limbah yang
telah ditetapkan untuk boleh dibuang ke air atau sumber air;
d. memenuhi pembuangan air limbah sesuai
dengan prosedur yang telah ditentukan;
e. melakukan pemantauan mutu dan debit air
limbah;
f. pemeriksaan rutin pada sarana dan prasarana
peralatan pengolahan air limbah dan instalasi pembuangan air limbah;
g. melakukan swapantau;
h. melaksanakan penanggulangan keadaan darurat apabila terjadi pencemaran hingga pemulihan
kondisi lingkungan dan ekolingkungan secara
sistemik;
i. memberikan informasi yang benar dan akurat
kepada pejabat pemerintah yang melakukan
peninjauan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam perizinan yang diberikan kepada
pemohon.
- 12 -
Pasal 15
(1) Setiap pemegang izin wajib memberikan laporan
hasil swapantau secara tertulis kepada Bupati
melalui Dinas/Badan yang lingkup
tanggungjawabnya meliputi bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
(2) Laporan wajib ditembuskan kepada Gubernur dan
Menteri.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam
setiap 3 (tiga) bulan.
(4) Bentuk dan tata cara pelaporan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16
(1) Penghentian usaha atau kegiatan disebabkan karena
hal apapun tidak menghapus kewajiban untuk
menyelesaikan pengolahan air limbah yang akan dibuang ke air atau sumber air memenuhi baku
mutu yang telah ditetapkan.
(2) Limbah padat hasil produksi dari pengolahan limbah cair diselesaikan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
jenis dan karakteristik limbah.
BAB X
LARANGAN
Pasal 17
(1) Setiap pemegang izin dilarang melakukan
pembuangan air hasil pengolahan limbah cair secara
sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
(2) Setiap pemegang izin dilarang melakukan
pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas
kadar yang dipersyaratkan.
Pasal 18
Setiap pemegang izin dilarang tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan :
a. perubahan metode pengolahan dan atau perubahan
teknis penanganan limbah cair.
b. perubahan titik penataan karena adanya
penambahan sarana pengolahan (perubahan
treatment air limbah dibagian instalasi pembuangan air limbah/IPAL).
- 13 -
c. perubahan proses produksi atau teknologi proses
produksi pada kegiatan usaha yang bersifat
potensial mempengaruhi kualitas dan atau kuantitas
air limbah yang dihasilkan.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan
pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan pengolahan limbah cair
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 20
(1) Untuk melaksanakan pengawasan Bupati
mengangkat Pejabatnya sebagai Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah.
(2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap
ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengolahan limbah cair dan pembuangan air dari
hasil pengolahan limbah cair ke air atau sumber air
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
berwenang :
a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio
visual, dan pengukuran;
b. meminta keterangan kepada masyarakat yang
berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat
pemerintahan setempat;
c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antaran lain
dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL,
data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan
baku, dan bahan penolong;
f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi
pengolahan limbah;
- 14 -
g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
h. serta meminta keterangan dari pihak yang
bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
(4) Kewenangan membuat catatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau
deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
pengawasan.
Pasal 21
Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.
BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22
(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada
Pejabat yang berwenang.
(2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
mencatat :
a. tanggal pelaporan;
b. waktu dan tempat;
c. peristiwa yang terjadi;
d. sumber penyebab;
e. perkiraan dampak.
(3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib
meneruskannya kepada Bupati.
(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui
tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap
pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air.
(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati wajib memerintahkan
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk
menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.
- 15 -
Pasal 23
Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Bupati dapat
melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
Pasal 24
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau
pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan
kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada
Bupati.
BAB XIII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 25
(1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan
yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal