PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG, Menimbang : a. bahwa dengan telah berkembangnya cara dan macam pemasangan reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagai akibat semakin berkembangnya dunia usaha yang dibarengi teknologi yang semakin canggih maka dipandang perlu meninjau kembali ketentuan Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 33/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 33/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Reklame; b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri yang cukup potensial untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan maupun Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; c. bahwa dipandang perlu menetapkan Pajak Reklame tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
21
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERDA_1_1994.pdf · Reklame Film atau Slide reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan telah berkembangnya cara dan macam pemasangan
reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagai akibat
semakin berkembangnya dunia usaha yang dibarengi teknologi yang
semakin canggih maka dipandang perlu meninjau kembali
ketentuan Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 33/DPRD-GR/1969
tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1980 tentang Perubahan
Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor
33/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Reklame;
b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah sendiri yang cukup potensial untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan maupun Pembangunan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. bahwa dipandang perlu menetapkan Pajak Reklame tersebut dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
2
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1958 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Negara dan Daerah yang berhak mengurus
rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 77 );
4. Undang-Undang Nomor 11 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 56 );
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak
Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1850 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk-Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor
4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
3
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PAJAK REKLAME.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung
c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung.
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
e. Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung.
g. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan
Reklame.
4
h. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk,
susunan dan/atau corak ragamnya, dengan maksud untuk mencari
keuntungan (Sales Promotion) dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang
ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang, jasa atau
seseorang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca dan didengar
dari sesuatu tempat oleh umum.
i. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan
wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang
terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
j. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya pajak yang terhutang,
berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk menyetor Pajak.
k. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat
Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan.
l. Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah Surat Keputusan yang
menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan.
m. Surat Tagihan pajak yang selanjutnya disebut STP adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.
BAB II
OBYEK PAJAK
Pasal 2
Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan Reklame.
5
Pasal 3
Jenis Reklame terdiri dari :
a. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu,
logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang
disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau
ditempelkan pada benda lain.
b. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan sejenis dengan itu.
c. Reklame Bersinar adalah Reklame yang membuat tulisan atau
gambaran yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat
penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.
d. Reklame Film atau Slide reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan Klise berupa kaca film ataupun bahan-bahan lain yang
sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau
diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui
Pesawat Televisi.
e. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunakan
suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat
apapun.
f. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan
cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
g. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara.
h. Reklame Tempel (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau
dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari
200 cm perlembar.
6
i. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebarkan diberikan atau
dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan
pada benda lain.
j. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
Pasal 4
Dikecualikan dari Obyek Pajak :
a. Reklame yang diadakan oleh atau untuk keperluan Negara atau
Pemerintah Daerah.
b. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk
menjamin keselamatan umum.
d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan
Pemilihan Umum yang diselenggarakan berkenaan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
e. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang
berkenaan dengan adanya Konperensi, Kongres, Rapat/Pertemuan
Partai atau Organisasi-Organisasi, Usaha-usaha sosial dan lain-
lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu
tertentu sedangkan undangan dengan batas waktu tertentu sedangkan
untuk waktu selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi,
pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame
biasa.
f. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari
daerah lain dan berada di daerah tujuan tidak lebih dari 7 hari.
7
BAB III
WAJIB PAJAK
Pasal 5
(1) Wajib Pajak adalah orang atau badan hukum/lembaga yang
menyelenggarakan reklame.
(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak reklame adalah :
a. Untuk perorangan adalah orang yang menyelenggarakan reklame
atau kuasanya.
b. Untuk badan hukum/lembaga adalah pengurus atau kuasanya.
BAB IV
PERIJINAN
Pasal 6
(1) Setiap penyelenggara reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari
Kepala Daerah.
(2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah
dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
(3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Kepala
Daerah.
(4) Apabila penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa ijin dikenakan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
8
Pasal 7
(1) Ijin yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diberikan untuk suatu masa
yang tertentu dan jika perlu dengan mencantumkan didalamnya
perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan syarat-syarat
Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesusilaan serta Keselamatan
umum.
(2) Bagi reklame selebaran sebelum diedarkan terlebih dahulu harus
dicap/perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Pasal 8
Permohonan ijin yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditolak apabila
reklame yang akan diadakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan
merugikan keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan,
kesusilaan atau keselamatan umum.
Pasal 9
Ijin yang dimaksud dalam pasal 6 menjadi tidak berlaku lagi :
a. Apabila pada reklame yang telah mendapat ijin untuk dipasang
ternyata ada perubahan dengan tanpa ijin dari Kepala Daerah.
b. Apabila syarat-syarat yang dimaksud pasal 7 dan pasal 13 Peraturan
Daerah ini tidak dipenuhi.
c. Dalam keadaan luar biasa atas permohonan dari pemegang ijin.
9
BAB V
DASAR PERHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10
Untuk menghitung Pajak Reklame didasarkan atas jenis reklame, waktu
penyelenggaraan luas, ketinggian dan lokasi.
Pasal 11
(1) Jenis Reklame adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
Peraturan Daerah ini.
(2) Waktu penyelenggaraan reklame dibagi dalam kelompok:
a. Harian
b. Mingguan
c. Bulanan
d. Tahunan
(3) Luas reklame ditetapkan dalam M2 (Meter Persegi), Lembar, Roll,
Satuan, Siaran, Peragaan dengan pembulatan apabila terdapat
pecahan.
(4) Untuk Reklame yang bentuk medianya sedemikian rupa sehingga
sulit untuk diukur, maka luas media reklame dihitung 50 cm dari
batas naskah (tulisan, gambar atau sejenisnya) paling tinggi dan
paling bawah serta paling jauh baik sebelah kiri maupun sebelah
kanan, kemudian dari batas-batas tersebut dibuat garis empat persegi
sehingga mencakup seluruh naskah (tulisan, gambar dan sejenisnya).
(5) Ketinggian ditetapkan dalam M (meter).
(6) Lokasi yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sebagai berikut :
a. Jalan Protokol (Klas Utama)
b. Jalan Ekonomi (Klas Satu)
c. Jalan Lingkungan (Kals Dua).
10
Pasal 12
(1) Besarnya tarif Pajak Reklame ditetapkan dalam lampiran Peraturan
Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(2) Jenis Reklame Papan, Papan bercahaya, Reklame Merk bercahaya
apabila dipasang pada Gedung atau benda yang mempergunakan
suatu alat lainnya pada ketinggian 10 meter sampai dengan maksimal
20 meter dari permukaan tanah dikenakan tambahan pajak 50%
(Lima Puluh Persen)
Pasal 13
(1) Kepala Daerah menetapkan nama-nama jalan yang termasuk Jalan
Protokol, Ekonomi dan Lingkungan untuk wilayahnya dengan Surat
Keputusan.
(2) Apabila suatu reklame berhubung dengan letaknya dapat digolongkan
lebih dari satu klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini reklamenya digolongan kelas jalan yang tarifnya paling
tinggi.
(3) Untuk suatu reklame yang mempunyai lebih dari satu sifat atau
macam reklame yang mempunyai lebih dari suatu sifat atau macam
reklame dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang paling tinggi.
BAB VI
TATA CARA MEMASANG REKLAME
Pasal 14
(1) Setiap orang, Badan Hukum/Lembaga yang akan memasang,
menempatkan, membunyikan reklame harus mengajukan
11
permohonan ijin kepada Kepala Daerah/Petugas yang ditunjuk
dengan mengisi blanko yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah berhak meminta kepada pemohon ijin agar
memperlihatkan alat reklame yang akan dipergunakan.
(3) Pemohon ijin reklame yang mempergunakan tanah milik perorangan
agar melampirkan surat pernyataan tidak keberatan/kontrak sewa
menyewa dari pemilik tanah dimana reklame tersebut dipasang.
(4) Pemasangan reklame diatas tanah negara dan atau tanah yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka kepada pemohon ijin
diwajibkan membayar retribusi sebesar 25% dari jumlah pajak
reklame atas penggunaan tanah tersebut.
(5) Setiap pemilik tanah yang tanahnya disewa untuk tempat pemasangan
reklame dikenakan retribusi sebesar 25% dari nilai sewa tanah untuk
selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
Pasal 15
(1) Kepala Daerah dapat menarik ijin reklame, bila reklame tersebut
dirubah tanpa ijin Kepala Daerah.
(2) Setiap Perubahan bentuk, gambar reklame harus mendapat ijin dari