PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 … · peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 17 tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah

diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Ciamis;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta

berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, perlu melakukan

penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten


Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten


Daerah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau kembali dan

diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia




Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia






Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4535);


Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Indonesia Nomor 4966);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia



3


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan





Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4702);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara


14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5094);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;


tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;


tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Perizinan Terpadu di Daerah;


tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja;


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten

Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

4

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010

Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN

2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Ciamis, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri

dari:

a. Sekretariat Daerah.

b. Sekretariat DPRD.

c. Inspektorat.

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Dinas Perhubungan;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

5

7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan

Sumber Daya Mineral;

8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;

9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

11. Dinas Peternakan;

12. Dinas Kelautan dan Perikanan;

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah;

15. Dinas Pemuda dan Olahraga.

e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Ketahanan Pangan;

3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat;

4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;

5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

7. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan

Daerah;

8. Rumah Sakit Umum Daerah.

f. Kecamatan;

g. Kelurahan;

h. Satuan Polisi Pamong Praja;

i. Lembaga Lain:

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal;

2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan;

j. Staf Ahli.

(2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

a. Inspektur.

b. Sekretariat:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

6

3. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keempat

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur

pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Bidang Pemuda

dan Bidang Olahraga dipisahkan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah

meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan, Bidang

Kebudayaan dan Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17 a yang

berbunyi:

Pasal 17 a

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah Bidang Pemuda

dan Olahraga dipisahkan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan

wajib Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 18

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Bidang Pemuda

dan Bidang Olahraga dipisah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;

b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

7


berbunyi:

Pasal 18 a

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah Bidang Pemuda

dan Olahraga dipisahkan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 a menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan sebagaian urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan

dan Kebudayaan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 19 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

sebelum Bidang Pemuda dan Olahraga dipisahkan terdiri

dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Pendidikan Dasar:

1. Seksi Kurikulum SD;

2. Seksi Kurikulum SMP;

3. Seksi Sarana Pendidikan Dasar .

d. Bidang Pendidikan Menengah:

1. Seksi Kurikulum SMA;

2. Seksi Kurikulum SMK;

3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan

Kelembagaan;

2. Seksi Pendidikan Masyarakat.

f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan:

1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

2. Seksi Informasi Data Pendidik dan Tenaga

Kependidikan.

8

g. Bidang Kebudayaan:

1. Seksi Kepurbakalaan;

2. Seksi Kesenian;

3. Seksi Sastra Bahasa dan Perfilman.

h. Bidang Pemuda dan Olahraga:

1. Seksi Kepemudaan;

2. Seksi Keolahragaan.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

j. Kepala Tata Usaha Sekolah;

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi,

tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf i,

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

Peraturan Daerah ini.


berbunyi:

Pasal 19 a

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

setelah Bidang Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas

tersendiri, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat:




c. Bidang Pendidikan Dasar:

1. Seksi Kurikulum SD;

2. Seksi Kurikulum SMP;

3. Seksi Sarana Pendidikan Dasar .

d. Bidang Pendidikan Menengah:

1. Seksi Kurikulum SMA;

2. Seksi Kurikulum SMK;

3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan

Kelembagaan;

2. Seksi Pendidikan Masyarakat.

f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan:

1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

2. Seksi Informasi Data Pendidik dan Tenaga

Kependidikan.

9

g. Bidang Kebudayaan:

1. Seksi Kepurbakalaan;

2. Seksi Kesenian;

3. Seksi Sastra Bahasa dan Perfilman.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

i. Kepala Tata Usaha Sekolah;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.


tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf h,


(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III a Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Bagian Kedelapan Paragraf 4 diubah sehingga

berbunyi:

Bagian Kedelapan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat:




c. Bidang Pencatatan Sipil:

1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan

Dokumen Pencatatan Sipil.

d. Bidang Pendaftaran Penduduk:

1. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Biodata

Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP;

2. Seksi Pendaftaran Peristiwa Penting dan Mutasi

Penduduk.

e. Bidang Informasi Kependudukan:

1. Seksi Sistem Teknologi dan Informasi

Kependudukan;

2. Seksi Pengolahan Data.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV Peraturan Daerah ini.

10

8. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi:

Bagian Kesembilan

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur

pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang



Paragraf 2

Tugas

Pasal 37

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas


meliputi urusan pilihan Bidang Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 38

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37

menyelenggarakan fungsi:


tugasnya;


pelayanan umum di Bidang Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif;



Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat: 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program.

11

c. Bidang Destinasi Pariwisata: 1. Seksi Promosi, Daya Tarik Wisata dan Atraksi

Wisata; 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi.

d. Bidang Sarana Pariwisata:

1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Wisata;

2. Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisataan.

e. Bidang Pemasaran: 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran

Produk Pariwisata;

2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata. f. Bidang Ekonomi Kreatif:

1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi

Kreatif; 2. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Bagian Keduabelas diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keduabelas DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 48

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan

unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 49

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah

meliputi urusan wajib Bidang Koperasi dan UMKM dan

urusan pilihan Bidang Industri dan Perdagangan sesuai asas

otonomi dan tugas pembantuan.

12

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 50

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49



tugasnya;


pelayanan umum di Bidang Koperasi dan UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi

dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;




Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat:




c. Bidang Koperasi dan UMKM:

1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Usaha

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM);

2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan

Koperasi.

d. Bidang Industri:

1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

(IKAHH);

2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan

Aneka (ILMEA).

e. Bidang Perdagangan:

1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan

Konsumen;

2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan.

f. Bidang Pengelolaan Pasar:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;

2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);


13


tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g,


(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Bagian Keduapuluh Tiga diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keduapuluh Tiga

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 92

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur

pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala

Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab


Paragraf 2

Tugas

Pasal 93

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 94

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai


Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 95

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

terdiri dari: a. Kepala Kantor. b. Sub bagian Tata Usaha;

14

c. Seksi: 1. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

2. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat;

3. Seksi Politik Dalam Negeri.

d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Bagian Keduapuluh lima diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keduapuluh lima

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 100

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung

tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada


Paragraf 2

Tugas

Pasal 101

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 102

Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada pasal 101 menyelenggarakan

fungsi:


tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Rumah

Sakit Umum Daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan

Rumah Sakit Umum Daerah;



Pasal 103

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

terdiri dari:

a. Direktur.

15

b. Bagian Tata Usaha:

1. Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan

Perlengkapan;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan DIKLIT;

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan Medis:

1. Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis;

2. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.

d. Bidang Keperawatan:

1. Seksi Asuhan Keperawatan;

2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.

e. Bidang Keuangan:

1. Seksi Anggaran;

2. Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah

Kelas C, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII


(3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

terdiri dari:

a. Direktur.

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:

1. Bagian Program dan Litbang:

a) Sub Bagian Prorgam;

b) Sub Bagian Litbang.

2. Bagian Keuangan:

a) Sub Bagian Anggaran;

b) Sub Bagian Perbendaharaan;

c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

3. Bagian Umum dan Kepegawaian:

a) Sub Bagian Umum;

b) Sub Bagian Kepegawaian.

c. Wakil Direktur Pelayanan:

1. Bidang Pelayanan Medis:

a) Seksi Klinik Medis;

b) Seksi Rekam Medis.

2. Bidang Keperawatan:

a) Seksi Asuhan Keperawatan;

b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.

3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis:

a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis;

b) Seksi Fasilitas Penunjang Medis.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah

Kelas B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIa


16

12. Ketentuan Bagian Keduapuluh Delapan diubah sehingga

berbunyi:

Bagian Keduapuluh Delapan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 113

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat

daerah dibidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab


Paragraf 2

Tugas

Pasal 114

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan

Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 115

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114


a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan

Perda, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan

Peraturan Kepala Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan

Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur

lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau

badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan

Peraturan Kepala Daerah;

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh

Kepala Daerah.

17

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g meliputi:

a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-

undangan;

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP

termasuk pejabat negara dan tamu negara;

c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang

belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. membantu pengamanan dan penertiban

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan

umum Kepala Daerah;

e. membantu pengamanan dan penertiban

penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau

kegiatan yang berskala massal;

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang

diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 116

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri

dari:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;

2. Seksi Kerjasama.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur:

1. Seksi Pelatihan Dasar;

2. Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat:

1. Seksi Satuan Linmas;

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan;



tugas dan fungsi Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan

dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan

Daerah ini.

18

13. Ketentuan Bagian Keduapuluh Sembilan diubah sehingga

berbunyi:

Bagian Keduapuluh Sembilan

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 117

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab


(2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat

yang dipimpin oleh seorang Kepala.

(3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.

(4) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani

perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian

wewenang dari Bupati.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 118

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang

Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian

serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di

Bidang Penanaman Modal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 119

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 118 menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program;

b. penyelenggaraan administrasi perizinan;

c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan

perizinan;

f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal;

g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penanaman

Modal;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai


19

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 120

(1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal terdiri dari:

a. Kepala Badan.

b. Bagian Tata Usaha




c. Bidang Pelayanan Perizinan;

d. Bidang Pengendalian dan Pengaduan;

e. Bidang Penanaman Modal:

1. Sub Bidang; Penanaman Modal

2. Sub Bidang Pengendalian dan Promosi.

f. Tim Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Bagian Ketigapuluh dihapus.

15. Setelah Bagian Ketigapuluh Dua ditambahkan Bagian

Ketigapuluh Dua a dan Pasal 130 a, Pasal 130 b, Pasal 130 c

serta Pasal 130 d yang berbunyi:

Bagian Ketigapuluh Dua a

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 130 a

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana

Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang



Paragraf 2

Tugas

Pasal 130 b

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas


meliputi urusan wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

20

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 130 c

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 b


b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang

Kepemudaan dan Olahraga;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai


Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 130 d

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri

dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris:




c. Bidang Pemuda:

1. Seksi Kelembagaan Pemuda;

2. Seksi Kewirausahaan Pemuda.

d. Bidang Olahraga:

1. Seksi Olahraga Pelajar dan Pengembangan

Tenaga Olahraga;

2. Seksi Olahraga Prestasi dan Olahraga

Masyarakat.

e. Bidang Kemitraan, Sarana dan Prasarana:

1. Seksi Kemitraan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan

Daerah ini.

16. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi:

BAB VI

ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 133

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural

Eselon II a.

21

(2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala

Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

merupakan jabatan struktural Eselon II b.

(3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas,

Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kepala Bagian

Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal serta Wakil Direktur Rumah Sakit

Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan stuktural

Eselon III a.

(4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang

pada Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja,

Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit

Umum Daerah dan Sekretaris Camat merupakan jabatan

struktural Eselon III b.

(5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub

Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV a.

(6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan,

Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala

Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian

pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan

struktural Eselon IV b.

(7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas

merupakan jabatan struktural Eselon V a.

17. Ketentuan BAB VII setelah Pasal 137 ditambahkan

Pasal 137 a yang berbunyi:

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137 a

(1) Ketentuan angka 5 paragraf 4 dan angka 8 berlaku efektif

pada Tahun Anggaran 2013.

(2) Ketentuan angka 6 dan angka 15 berlaku efektif setelah

ada kajian secara komprehensif.

(3) Ketentuan angka 11 paragraf 3 Pasal 103 ayat 3 berlaku

efektif setelah ada penetapan Rumah Sakit Umum

Daerah menjadi Kelas B sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

18. Ketentuan BAB VIII setelah Pasal 138 ditambahkan

Pasal 138 a yang berbunyi:

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 138 a

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

22

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2012 NOMOR 12

23

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17

Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Ciamis terdapat perubahan besaran dan susunan

Organisasi Perangkat Daerah adalah:

a. Sekretariat Daerah

b. Sekretariat DPRD

c. Inspektorat

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Dinas Perhubungan;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya

Mineral;

8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;

9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

11. Dinas Peternakan;

12. Dinas Kelautan dan Perikanan;

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

15. Dinas Pemuda dan Olahraga.

e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Ketahanan Pangan;

3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;

5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

7. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;

24

f. Rumah Sakit Umum Daerah;

g. Kecamatan;

h. Kelurahan;

i. Satuan Polisi Pamong Praja;

j. Lembaga Lain:

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan.

k. Staf Ahli.

Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk mengakomodir

semua urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

ke dalam nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah serta untuk

mensinergikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

perangkat daerah yang didukung oleh jabatan fungsional,

dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.

Ayat (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah

ditetapkan.

Sesuai Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, susunan

organisasi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri

atas:

a. Inspektur

b. Sekretariat

c. Inspektur Pembantu

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007,

maka eselon IV dibawah Inspektur Pembantu dihilangkan.

Angka 3

Dinas Pendidikan ada penambahan satu bidang, serta

penyesuaian nomenklatur seksi dan urusan Bidang

Kebudayaan sesuai nomenklatur Kementerian maka

Kebudayaan masuk di Pendidikan sehingga nomenklatur

menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

25

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Dengan beralihnya urusan Kebudayaan ke Dinas Pendidikan,

maka urusan Pariwisata di tambah dengan Ekonomi Kreatif,

sehingga nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

Ekonomi Kreatif adalah era ekonomi baru yang

mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan

mengandalkan ide dan stok of knowledge dari sumber daya

manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan

ekonomi.

Angka 9

Nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM diubah menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan karena koperasi merupakan urusan

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan

daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Angka 10

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang semula ada fungsi

perlindungan masyarakat, dengan keluarnya Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, fungsi perlindungan masyarakat dimasukan pada

Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 11

Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat penyesuaian

nomenklatur bidang dan seksi.

Angka 12

Satuan Polisi Pamong Praja yang semula Eselon III, dengan

keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Eselon II.

Angka 13

Nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diubah

menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal dimaksudkan supaya penanaman modalnya nampak.

26

Nomenklatur Bidang Perizinan diubah menjadi Bidang

Pelayanan Perizinan

Mengingat tugas Badan Perizinan Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal cukup berat, maka ditambah satu bidang

yaitu Bidang Pengendalian dan Pengaduan.

Angka 14

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ciamis, dengan

adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor

23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, maka

Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Angka 15

Urusan Pemuda dan Olahraga dikeluarkan dari Dinas

Pendidikan dan dibentuk Dinas baru yaitu Dinas Pemuda dan

Olahraga.

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 137 a ayat (1)

Cukup jelas


Kajian secara komprehensif meliputi sarana prasarana,

sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.


Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 … · peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 17 tahun

Documents