PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA filepertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, perhubungan, ... tuntutan perubahan keadaan dan peraturan perundangan-undangan

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARANOMOR 07 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAHKABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utaratelah membangun dan memiliki beberapapotensi Sumber Pendapatan Asli Daerahyang mencakup sektor industri,perdagangan, pariwisata, kehutanan,pertanian, perikanan, peternakan,perkebunan, pertambangan, perhubungan,kontruksi, pengolahan limbah dan usaha-uasaha daerah lainnya dalam arti luas, yangkesemuanya untuk meningkatkanpendapatan masyarakat serta meningkatkanpertumbuhan ekonomi daerah KabupatenBarito Utara;

b. bahwa sebagaimana yang dimaksud padahuruf a di atas, sebagai upaya untukmenggali semua potensi usaha didaerah,

2

perlu meninjau kembali Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 1996 tentang PembentukanPerusahaan Umum Daerah Barito Jayauntuk disesuaikan dengan kondisi sertatuntutan perubahan keadaan dan peraturanperundangan-undangan yang berlaku;

c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dandalam rangka menunjang terwujudnyapemanfaatan potensi ekonomi tersebut bagihajad hidup masyarakat Kabupaten BaritoUtara, perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Barito Utara tentangPembentukan Perusahaan DaerahKabupaten Barito Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-undang DaruratNomor 3 Tahun 1953 tentang PembentukanDaerah Tingkat II Di Kalimantan sebagaiUndang-undang (Lembaran Negara Tahun1959 Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962tentang Perusahaan Daerah (LembaranNegara Tahun 1962 Nomor 10, TambahanLembaran Negara Nomor2387);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999tentang Jasa Konstruksi (Lembarfan NegaraTahun 1999 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 3833) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

3

Negara Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Daerah (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Nomor 3890);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi (LembaranNegara Tahun 2001 Nomor 136);

8. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 54, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaandan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor202);

10. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaandan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

4

Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraTahun 2001 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Nomor 4090);

11. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 1999 tentang TehnikPenyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan PeraturanPemerintah dan Rancangan KeputusanPresiden (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 70);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BadanUsaha Milik Negara ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50Tahun 1999 tentang Kepengurusan BadanUsaha Milik Negara ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor 08 Tahun 2000 tentang KewenanganKabupaten Barito Utara sebagai DaerahOtonom (Lembaran Daerah Tahun 2000Nomor 03 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukandan / Atau Susunan Organisasi PerangkatDaerah Kabupaten Barito Utarasebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001Nomor 10 Seri D );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor 02 Tahun 2003 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

5

Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003Nomor 02 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor 1 Tahun 2004 tentang RencanaStrategis Daerah (RENSTRADA) KabupatenBarito Utara Tahun 2004-2008 (LembaranDaerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004Nomor 01 Seri E).

Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAHKABUPATEN BARITO UTARA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara;b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito

Utara;c. Bupati adalah Bupati Barito Utara;d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Barito Utara ;

6

e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan DaerahKabupaten Barito Utara yang terdiri dari beberapa cabangperusahaan;

f. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedomanbagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agarPerusahaan Daerah yang bersangkutan dapatmelaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayagunadan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik;

g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PerusahaanDaerah Kabupaten Barito Utara yang melaksanakanpengawasan terhadap pengelolaan, pelaksanaan rencanakerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;

h. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaianterhadap Perusahaan Daerah dalam melaksanakanfungsinya dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuanyang telah ditetapkan;

i. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PerusahaanDaerah dengan cara membandingkan antara keadaanyang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnyadilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalambidang tehnis operasional;

j. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah KabupatenBarito Utara yang terdiri dari Direktur Utama, DirekturUmum, Direktur Tehnis atau Direktur Operasi;

k. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah KabupatenBarito Utara.

7

BAB IINAMA, STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PerusahaanDaerah oleh Pemerintah Daerah.

(2) Nama Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2berstatus Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

(1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhakmelaksanakan pengelolaan usaha.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalamPeraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerahjuga diberlakukan ketentuan-ketentuan lain yang berlakudi Indonesia.

BAB IIITEMPAT, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 5

(1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Muara Teweh IbuKota Kabupaten Barito Utara dan dapat membuka KantorPerwakilan atau Kantor Cabang berdasarkan kebutuhan.

8

(2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan hubungankorespondensi didalam dan luar negeri.

(3) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja di dalamdaerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.

BAB IVTUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

(1) Perusahaan Daerah ini bertujuan :a. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta

program Pemerintah Daerah dibidang Ekonomi; danb. Perusahaan Daerah adalah sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai saranapengembangan perekonomian dalam rangkaPembangunan Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Perusahaan Daerah melaksanakan bidang usaha-usaha sebagai berikut :a. Usaha Bidang Pertambangan dan Energi yaitu Batu

Bara, Minyak dan Gas, Emas, Perak, Tembaga, BijiBesi, Energi dan Listrik

b. Usaha Bidang Pertanian dengan arti luas yaituKehutanan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan danPertanian Tanaman Pangan;

c. Usaha Bidang Barang dan Jasa yaitu Konstruksi danrekayasa Pembangunan, Perumahan dan Pemukiman,Perhotelan, Pasar, Pertokoan, Transportasi,Distributor, Pariwisata, PDAM/Air Mineral; Jaringan/Telekomunikasi dan Pengelolaan Limbah; dan

d. Industri dan Perdagangan.

9

(3) Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usahalainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usahasebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik secarasendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihakketiga, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB VM O D A L

Pasal 7

(1) Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan Daerahyang dipisahkan.

(2) Besarnya Modal Perusahaan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan KeputusanBupati.

(3) Perubahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modalPerusahaan Daerah dapat berasal dari :a. Pinjaman dari pihak lain ;b. Kerjasama dengan pihak lain ; danc. Sumber lainnya yang sah.

Pasal 8

(1) Perusahaan Daerah menyediakan cadangan umum yangdibentuk dan ditetapkan menurut ketentuan dalamPeraturan Daerah.

(2) Semua alat liquide disimpan pada Bank PembangunanKalimantan Tengah dan atau Bank Pemerintah lainnyayang ditunjuk oleh Bupati.

10

BAB VIPENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukanoleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerahdilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BadanPengawas.

BAB VIIPENGELOLAAN

Pasal 10

(1) Perusahaan Daerah sebagai badan usaha dikelola olehDireksi.

(2) Jumlah anggota Direksi paling banyak Lima orang dansalah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

(3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawablangsung kepada Bupati.

(5) Direksi menjalankan Perusahaan Daerah, sehari-hariberdasarkan Program dan Rencana Kerja yang disahkanoleh Bupati dan Badan Pengawas dengan mengikutiperaturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah

11

ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.

(6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerahditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Direksi mengurus dan mengelola Kekayaan PerusahaanDaerah.

Pasal 11

(1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidangPengelolaan Perusahaan, memenuhi syarat lainnya yangdiperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yangdipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah sebagai berikut :a. Warga Negara Indonesia;b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. Setia dan taat Kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak

langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianatiNegara Keasatuan Republik Indonesia;

e. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan SuratKeterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;

f. Berpendidikan minimal S1;g. Daftar Riwayat Hidup lengkap, yang memuat

pendidikan dan pengalaman kerja; danh. Pas fhoto 4 x 6

12

i. Tidak sedang mengalami dan atau melaksanakanKeputusan Pengadilan Negeri yang mempunyaikekuatan hukum tetap.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai Kepentinganpribadi baik langsung atau tidak langsung kepadaperkumpulan Perusahaan lain yang berusaha dalamlapangan kerja untuk mencari laba.

(4) Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkanuntuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebutdi bawah ini :a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau

Perusahaan swasta atau jabatan lain yangberhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;

b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainya dalamInstansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankanada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga,baik menurut Garis lurus maupun garis ke samping,termasuk menantu ipar; dan

e. Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalamhubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (3), maka untuk melanjutkan jabatannyadiperlukan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 12

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupatiatas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan empattahun dan dapat diangkat kembali setelah masajabatannya berakhir.

13

(2) Seorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyakdua kali masa Jabatan dalam kedudukan yang sama padaPerusahaan Daerah.

(3) Setelah dikeluarkan keputusan Bupati tentangPengangkatan Anggota Direksi, bagi Pegawai Negeriharus disertai persetujuan prinsip atasan dan instansibersangkutan, dengan dilampiri keterangan/identitas calonanggota Direksi yang bersangkutan Berupa:a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat

pendidikan dan pengalaman kerja;b. Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa

antara calon anggota Direksi yang diusulkan tidakmempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketigabaik menurut garis lurus maupun garis kesampingtermasuk menantu dan ipar; dan

c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atascalon-calon yang diusulkan.

(4) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan danBonus.

(5) Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksiditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas denganKeputusan Bupati.

(6) Direksi memperoleh hak Cuti sebagaimana yang jugadiberlakukan pada Pegawai Perusahaan Daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuatas persetujuan Bupati.

Pasal 13

(1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerahmengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawasmengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak

14

dipergunakan/bermanfaat lagi (idle asset) untukdihapuskan/dijual.

(2) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyaitugas sebagai berikut :a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan

Perusahaan Daerah;b. Menyampaikan Program Kerja Perusahaan Daerah

dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepadaBadan Pengawas untuk mendapat Persetujuan Bupati;

c. Melakukan perubahan terhadap Program Kerja danAnggaran Tahunan setelah mendapat persetujuanBadan Pengawas dan Pengesahan Bupati;

d. Melakukan pembinaan Pegawai Perusahaan Daerah;e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan

Daerah;f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan

Keuangan;g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di

luar Pengadilan;h. Dalam melaksanakan hurup g, Direksi dapat

memberikan kuasa kepada seorang atau beberapaorang Pegawai Perusahaan Daerah yang khususditunjuk untuk melaksanakan tugas itu, atau kepadaorang atau Badan lain diluar Perusahaan Daerah; dan

i. Menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruhkegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba atauRugi kepada Bupati dan Badan Pengawas.

15

Pasal 14

(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasadari Bupati dalam hal-hal :a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha

yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahundan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibatberkurangnya aset dan membebani AnggaranPerusahaan Daerah;

b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;c. Memperoleh, memindahtangankan atau menghipotek

kan atau menggadaikan benda tak bergerak dan ataubenda bergerak mililk Perusahaan Daerah;

d. Mengadakan Investasi baru;e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain; danf. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang

perlu.(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati denganpertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak mewakiliperusahaan daerah dan menjadi tanggung jawab pribadiAnggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikanoleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhirkarena :a. Meninggal Dunia;

16

b. Permintaan sendiri;c. Melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan

Perusahaan Daerah atau bertentangan dengankepentingan Negara; dan

d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapatmelaksanakan tugas-tugasnya.

(2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), huruf c. Anggota Direksi yangbersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasoleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertuliskepada Anggota Direksi yang bersangkutan, BadanPengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan Pemberhentian sementaratersebut.

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri dalam suatu sidang yang khususdilakukan oleh Badan Pengawas dalam waktu satubulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukantentang pemberhentian sementaranya. Jika AnggotaDireksi yang bersangkutan tidak membela diri, makadianggap menerima apapun yang diputuskan olehBadan Pengawas;

b. Dalam hal Badan Pengawas memutuskan apakahAnggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkanuntuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itudibatalkan, maka Badan Pengawas segeramenyampaikan keputusan secara tertulis kepadaBupati;

17

c. Selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanyakeputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupatimengeluarkan keputusan dan menyampaikan secaratertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan danAnggota Direksi lainnya;

d. Dalam hal pemberhentian tersebut di atas tidakdilakukan, dalam waktu yang ditentukan sebagaimanadimaksud huruf b maka pemberhentian sementara itubatal demi hukum;

e. Jika sidang tersebut pada huruf a, tidak diadakan olehBadan Pengawas dalam waktu satu bulan setelahpemberhentian sementara itu diberitahukansebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulpemberhentian dimaksud pada ayat (2), makakeputusan pemberhentian oleh Bupati menjadi batal;

f. Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud padahuruf c, anggota Direksi tidak menerima (keberatan),maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukanpermohonan banding secara tertulis kepada PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu EmpatBelas Hari setelah keputusan dikeluarkan, P4Dmengambil keputusan terhadap banding tersebutselambat-lambatnya dalam waktu dua bulan sejakditerimanya surat permohonan banding; dan

g. Apabila P4D tidak mengambil keputusan terhadappermohonan banding tersebut dalam waktu yangditetapkan dalam huruf f, maka Keputusan Bupatitersebut menjadi batal demi hukum sehinggapermohonan banding bersangkutan dianggap diterima.

18

BAB VIIIBADAN PENGAWAS

Bagian PertamaPengangkatan

Pasal 16

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidangusaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Menyediakan waktu yang cukup ;b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau

dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksisampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupunkesamping termasuk menantu dan ipar ;

c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannyaminimal lima tahun.

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Jumlah Badan Pengawas paling banyak tiga orang, seorangdiantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 18

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak dua kali masajabatan.

19

(2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3(tiga) tahun.

(3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang keduakalinya dilakukan apabila :a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai

dengan Program Kerja ;b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar

Perusahaan Daerah mampu bersaing denganperusahaan lainnya ;dan

c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluangusaha yang menguntungkan di masa yang akandatang.

Bagian KeduaTugas Dan Wewenang

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap

pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap

Program Kerja yang diajukan oleh Direksi ;d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap

Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba ; dane. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja

Perusahaan Daerah.

20

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak

melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yangtelah disetujui ;

b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan ;c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Daerah ; dand. Menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan

dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian KetigaPenghasilan

Pasal 21

Badan Pengawas karena tugas menerima honorarium.

Pasal 22

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesarempat puluh perseratus dari penghasilan Direktur Utama.

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorariumsebesar tiga puluh lima perseratus dari penghasilanDirektur Utama.

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesartiga puluh perseratus dari penghasilan Direktur Utama.

PasaL 23

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahundiberikan jasa produksi.

21

Pasal 24

(1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapatdiberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masajabatannya belum berakhir karena :a. Meninggal dunia;b. Atas Permintaan sendiri;c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat

melaksanakan tugsnyua.d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan

Daerah; dane. Dihukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan

Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap.

Pasal 25

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satuperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hurufc, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaanterhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukanperbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama dua belashari kerja segera mengeluarkan :a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai

Badan Pengawas bagi badan Pengawas yangmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 huruf c, d, dan f ; dan

b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementarasebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang

22

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 huruf e.

BAB IXTANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

(1) Semua pegawai termasuk anggota Direksi dalamkedudukan demikian, yang dibebani tugas menyimpanuang, surat-surat berharga dan barang-barangpersediaan, karena tindakan melawan hukum atau karenamelalaikan kewajiban dan tugas dibebankan kepadamereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkankerugian bagi Perusahaan Daerah maka diwajibkanmengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadapPegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadapPegawai Perusahaan Daerah.

(3) Semua pegawai yang dibebani tugas penyimpanan,pembayaran atau penyerahan uang dan surat-suratberharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam brankas atau tempat penyimpanan khusus yangsemata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkanmemberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaantugasnya kepada Bupati atau Badan yang ditunjuk.

(4) Pegawai termasuk pada ayat (3) yang tidak memberikanpertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnyakepada Bupati, dituntut sesuai dengan ketentuan yangditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.

(5) Semua Surat Bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnyayang termasuk Bagian Tata Buku dan AdministrasiPerusahaan Daerah disimpan di tempat atau pada badan

23

lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuksementara dipindahkan ke badan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dalam hal dianggap perlu untukkepentingan sesuatu pemeriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan sehubungan denganpenetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya,surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke instansiAkuntan Negara.

BAB XTAHUN BUKU, LAPORAN PERHITUNGAN HASIL

USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAANDAERAH, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 27

(1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.(2) Selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah

berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikanLaporan Keuangan kepada Bupati melalui BadanPengawas untuk mendapat pengesahan yang terdiri dariNeraca dan Perhitungan Laba atau Rugi Tahunansetelah diaudit oleh Akuntan Publik.

(3) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatanPerusahaan Daerah diajukan oleh Direksi kepada Bupatisecara tertulis dan terperinci setiap sembilan puluh harisekali dengan tembusan Badan Pengawas.

(4) Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi Tahunan yangtelah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikanpembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan BadanPengawas.

24

(5) Selambat-lambatnya Sembilan puluh hari sebelumberakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukanProgram dan Rencana Kerja dan Anggaran PerusahaanDaerah.

(6) Apabila pada tanggal tiga puluh satu Desember TahunBerjalan Badan Pengawas belum mengesahkanProgram dan Rencana Kerja dan Anggaran PerusahaanDaerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

(7) Program dan Rencana Kerja dan Anggaran PerusahaanDaerah dimaksud pada ayat (5), tidak berlaku atau tidakberlaku sepenuhnya, jika Bupati telah mendapatpertimbangan mengemukakan keberatan ataupenolakan terhadap Program Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan Daerah .

(8) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sepertidimaksud ayat (7), Direksi wajib menyempurnakan ataumengubah Rencana Kerja dan Anggaran PerusahaanDaerah dimaksud selambat-lambatnya dua puluhdelapan hari setelah keberatan atau penolakan diterimaoleh Perusahaan Daerah.

(9) Anggaran Tambahan atau Perubahan yang diadakanoleh Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutanberlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

(10) Dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat (8),Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan,maka Program dan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan Daerah tersebut dinyatakan berlakusepenuhnya.

25

BAB XIPENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABASERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 28

(1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.(2) Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan

pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah,ditetapkan sebagai berikut :a. Untuk Dana Pembangunan Daerah sebesar Tiga Puluh

Persen;b. Untuk Cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa

Produksi, Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan,sebesar Tujuh Puluh Persen, yang besarnya masing-masing ditentukan dengan Keputusan Bupati.

(3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telahmencapai tujuannya dapat dialihkan kepadapembangunan lain sesuai kepentingan PemerintahDaerah.

BAB XIIKEPEGAWAIAN DAN PENGAWAS INTERN

Pasal 31

(1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan sertapenghasilan dari Direksi dan pegawai Perusahaan Daerahsesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawaiPerusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian yangdisetujui oleh Bupati.

26

(3) Pengawas Intern adalah yang Pegawai PerusahaanDaerah yang diangkat dan atau dibentuk dibentuk olehDireksi dengan dipimpin oleh seorang kepala yangbertanggung jawab kepada Direksi atas persetujuanBupati.

(4) Tugas Pengawas Intern membantu Direksi untukmelakukan penilaian terhadap pengendalian, pengelolaanPerusahaan Daerah serta dapat memberikan saran danpendapat perbaikannya terhadap Direksi.

(5) Pimpinan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dankeahlian dibidangnya.

(6) Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas Internsebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), adalahsebagai berikut :a. Warga Negara Indonesia;b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. Setia dan taat Kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak

langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianatiNegara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan SuratKeterangan Dokter Pemerintah;

f. Berpendidikan minimal S1;g. Daftar Riwayat Hidup lengkap, yang memuat

pendidikan dan pengalaman kerja;h. Pas fhoto 4 x 6 ; dani. Tidak sedang menjalani dan atau melaksanakan

Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyaikekuatan hukum tetap.

27

BAB XIIP E M B U B A R A N

Pasal 30

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukanlikuiditor ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlakusetelah mendapat pengesahan Bupati.

(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakanlikuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuiditor disampaikankepada Pemerintah Daerah yang memberikanpembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yangtelah diselesaikan.

(4) Dalam hal likuidasi, Perusahaan Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga, apabilakerugian itu disebabkan oleh karena neraca danperhitungan rugi laba yang telah disahkan tidakmenggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yangsebenarnya.

BAB XIIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Sebelum anggota Direksi dan anggota Badan Pengawasmenjalankan tugasnya, terlebih dahulu oleh Bupati dilakukanpelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.

28

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,ditentukan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka PeraturanDaerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang PembentukanPerusahaan Umum Daerah Barito Jaya dinyatakan tidakberlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Barito Utara

Disahkan di Muara Tewehpada tanggal 12 Juni 2004

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

29

Diundangkan di Muara Tewehpada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. JURNI. HS. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARATAHUN 2004 NOMOR 02 SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum danPerundang-undangan,

AMININ TAATION, SH.