Menimbang Mengingat BUPATI BANYUMAS PROVINSIJAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, a. bahwa seiring perkembangan Kabupaten Banyumas an maka perlu pengaturan yang berfungsi sebagai aci dan panduan kebijakan penataan reklame dalani ran mewujudkan penataan reklame di Kabupaten Banyui ka as yang tertib, rapi, teratur, dan indah; b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamar|i|an berbagai aktifitas terkait penyelenggaraan reklame m perlu adanya aturan teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim$|na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapKlan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepulUlik Indonesia Tahun 1945; || 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentlriR Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalfem Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norjjior 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenaMan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2( 07 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repuwlik Indonesia Nomor 4725); . 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang iJklu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepulUlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan LembaJtan Negara Republik Indonesia Nomor 5025); i
25
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUMASPROVINSIJAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,
a. bahwa seiring perkembangan Kabupaten Banyumasanmaka perlu pengaturan yang berfungsi sebagai aci
dan panduan kebijakan penataan reklame dalani ranmewujudkan penataan reklame di Kabupaten Banyui
ka
as
yang tertib, rapi, teratur, dan indah;
b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamar|i|anberbagai aktifitas terkait penyelenggaraan reklame mperlu adanya aturan teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim$|nadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapKlanPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepulUlikIndonesia Tahun 1945; ||
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentlriRPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalfemLingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norjjior132, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenaManRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2( 07Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepuwlikIndonesia Nomor 4725);
.5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang iJklu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepulUlikIndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan LembaJtanNegara Republik Indonesia Nomor 5025);
i
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentiPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembamnNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor |2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norfior5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentingJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q06Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepuqJ ikIndonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenfcPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dae: ahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indone ?iaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NeglraRepublik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambalfanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran DaefahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Ser| ENomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahian
)3);11 Tar tin
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi J;Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiTengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tal2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Men;Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyur(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2'Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tal2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tal2011 Nomor 1 Seri E);
va10
tunidias08
n
n
[
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 TajLin
2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran DaeHah
Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahlun
2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (LembaJian
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Sflen
C);16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor .0
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wila
Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (LembatanDaerah Tahun 2011 Nomor 1, Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGAI
REKLAME.
v_
4.
5.
6.
7.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan neg.ra
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Da|$ar
Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai un||ur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Banyumas.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk <ttan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenal]
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian um jimterhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibt
didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
Penyelenggara reklame adalah orang atau badanmenyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/{
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan Bupati melMui
perangkat daerah yang membidangi perizinan kepada penyelenggara reklame
untuk menyelenggarakan reklame. /i
^
8. Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatka
9. Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkul^i,
parkir on street, media untuk drainase dan kegiatan pejalan kaki (trot
dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kana:
kiri jalan.
10. Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan den
saluran dan/atau pagar halaman.
11. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bid.
reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/
beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi teml
kedudukan peletakan konstruksi reklame.
12. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papkayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
13. Reklame Megatron, Videotron adalah reklame yang menggunakan la]
monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan garnidan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah - ubah, terprogram d|
difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox a
sejenisnya
14. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek at&u
mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan
menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termas|lik
didalamnya adalah spanduk, umbul - umbul, rangkaian bendera, ten
krey, banner, giant banner dan standing banner.15. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepM.s,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat dimirltaditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda..
16. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lep
in
git
it
in
krir
In
u
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat dimir ta
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasai
digantungkan pada suatu benda lain
17. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan at
benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan
kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh oral g,
termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermo or
atau tidak.18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan
permukaan air atau di atas permukaan air.20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan den
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara y
ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
21. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarak andengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bah Ianlain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lamatau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan c&ramemperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambpaling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklaflnetersebut berdiri.
24. Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.25. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan reklame.26. Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk reklame ya|fig
didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang reklame.27. Hari adalah hari kerja.28. Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame y
titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan secara khuserta berada di pusat pemerintahan.
29. Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklartneyang titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan denganbatasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PejablatPegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khustUsolehUndang-Undang untuk melakukan penyidikan
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalahPenyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dkewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraanPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang memuat ketentuan pidan
32. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakuk&noleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membi4latterang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya
BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 2Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan reklarjjiedi Daerah.
Pasal 3Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :a. mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, tertata, teratur
menunjang keindahan lingkungan;b. mewujudkan keselamatan dan keamanan atas penyelenggaraan reklame;c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.
Ruang lingkup wilayah Penyelenggaraan Reklame meliputi seluruh Daerah.
BAB IV
PENATAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Penataan Reklame
Pasal 6Penataan reklame di Daerah terdiri atas :
a. kaidah penataan reklame;
b. kewajiban penyelenggara reklame;c. lokasi yang terlarang bagi titik reklame;
d. penataan reklame secara umum; dan
e. penataan reklame pada kawasan khusus dan kawasan kendali ketat.
Bagian Kedua
Kaidah Penataan Reklame
Pasal 7Penyelenggaraan reklame harus memenuhi kaidah ketertiban, keaman
keselamatan, peningkatan kualitas lingkungan, rencana tata ruang d inmaterinya sesuai dengan kaidah kesopanan, kesusilaan, budaya bang: a,
norma agama, dan tidak menyinggung unsur suku, agama, ras dan alir inkepercayaan.
I
Bagian KetigaKewajiban Penyelenggara Reklame
Pasal 8Penyelenggara reklame berkewajiban untuk :a. memiliki izin penyelenggaraan reklame;b. membangun konstruksi reklame yang dapat dipertanggungjawablian
menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundafig-undangan;
c. memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidingreklame yang terlihat jelas oleh umum;
d. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang terlijjiatdengan jelas oleh umum;
e. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklaltneagar selalu berfungsi baik dan dalam kondisi baik;
f. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame ybersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
g. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam 7 (tujuh) hlansetelah izin berakhir.
^
Bagian KeempatLokasi Yang Terlarang Bagi Titik Reklame
Pasal 9(1) Penyelenggara reklame dilarang memasang atau mendirikan reklame di
a. sarana dan prasarana umum di luar yang diperbolehkan patlaPeraturan Daerah ini;
b. perkantoran milik Pemerintah Daerah;c. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;d. taman kota;e. lingkungan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat ibadah;f. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, bad^n
saluran irigasi dan badan saluran drainase;g. jembatan sungai maupun saluran irigasi;h. lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;i. kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan / aturan tekflis
lainnya;j. atap bangunan;k. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk :a. penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan tertentu yattig
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;b. penyelenggaraan reklame yang bekerja sama dengan pihak ketica
dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan(Corporate Social Responsibility / CSR) dengan ketentuan matftnreklame hanya sebagai identitas pemberi CSR;
i
Bagian Kelima
Penataan Reklame Secara Umum
Pasal 10
Penataan reklame diatur menurut :
a. titik reklame;b. jenis reklame;
c. sifat reklame;
d. ukuran reklame;e. konstruksi reklame ; dan
f. ketentuan teknis penyelenggaraan reklame.
Paragraf 1
Penataan Reklame Menurut Titik Reklame
Pasal 11
(1) Titik reklame yang terletak di sarana dan prasarana umum mltlikPemerintah Daerah yang dapat didirikan atau dipasang media rekladme
adalah sebagai berikut :a. halte bus;
b. tempat hiburan dan rekreasi;
c. gelanggang olahraga;
d. terminal;
e. pasar;
f. trotoar;
g. tiang lampu penerangan jalan umum.
(2) Penyelenggara titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada ah
Pemerintah Daerah.
(3) Media reklame pada titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Atas penyediaan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Pemerintah Daerah dapat menyewakan kepada perorangan, swasta,
maupun digunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah sendiri unjjuk
kepentingan pelayanan umum.
Pasal 12
Titik reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimak|ud
dalam Pasal 11 ayat (1) yang dapat didirikan atau dipasang media reklalme
meliputi:a. persil tanah milik perseorangan, kelompok, maupun organisasi;
b. bangunan milik perseorangan, kelompok, maupun organisasi.
Paragraf 2Penataan Reklame Menurut Jenis
Pasal 13Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah sebalbai
fungsinya sebagai reklame terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak
memiliki izin tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepajjla
penyelenggara Reklame.(2) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (|1)
kepada Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daera
Pasal 31
Hasil pembongkaran atau pencopotan reklame menjadi milik Pernerintah
Daerah.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 32
(1) Pejabat PPNS di lingkungan Pernerintah Daerah diberi wewenang khusisebagai penyidik uuntuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggar;
Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Huki
Acara Pidana yang berlaku.
I
nTl
^
n
n
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat ol|eh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundan
undangan yang berlaku.
(3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atlau
laporan berkenaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklape
dimaksuda agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilaku
sehubungan dengan tindak pidana;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau ba
sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen liin
yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitalkn
terhadap barang bukti;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan b
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen penyitaan terha*
barang bukti;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugjaspenyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggal
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memo tret sesorang yang berkaittan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
j. menghentikan penyelidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi
tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahu
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikannya kepa
penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ses\i
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum ACE raPidana .
BABX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33(1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat 111)
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denlciapaling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan penerimafcn
negara.
n
III
BAB XIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka permohonan i in
penyelenggaraan reklame yang diajukan dan diterima sebelum tang ;alberlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesai; n,diproses sampai dengan diterbitkannya izin.
(2) Penyelenggaraan reklame yang masa izinnya belum habis masih tel||apberlaku sampai dengan masa izinnya berakhir.
BAB XIIPENUTUP
Pasal 35Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 PeraturjknDaerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1978 tentang PenyelenggaraanKetertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan (LembaranDaerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri C), dinyatakan dicabut dan tidp.kberlaku.
Pasal 36Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenBanyumas.
Ditetapkan di Purwokertopada tanggal f |0 5£p 2014
BUPATI BANYUMAS,
Diundaagkan dxPPada Tanggal ,.4.
SEKRETASUS
Pembiiid Utama MudaNIP- 19640116 199003 1 OOQ
LEMBASM ME&iB BMiDMS laaiiS .NOMOR ...... 3...... SERI ..,,..,,E,,,.
. ."
ACHMAD HUSEIN
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWTENGAH: (90/2014).
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
I. UMUMPenyelenggaraan reklame merupakan salah satu unsur djkri
kegiatan penataan ruang yang didalamnya terdapat amanat mengemaimewujudkan ruang yang aman, harmonis, serta produkeif.Penyelenggaraan reklame yang diharapkan dalam Peraturan Daerah |niadalah penyelenggaraan reklame yang mampu menciptakan wajahreklame di Daerah yang tertib, rapi, teratur dan indah.
Dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai ti *ahal pokok yang antara lain berupa penataan reklame, i; inpenyelenggaraan reklame serta pengawasan dan pengendaliannj a.Fungsi pengendalian disertai dengan adanya sanksi sehingga diharapk&nPeraturan Daerah ini dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1:
Cukup JelasPasal 2:
Cukup JelasPasal 3:
Cukup JelasPasal 4:
Cukup JelasPasal 5:
Cukup JelasPasal 6:
Huruf aCukup jelas.
Huruf b.Cukup jelas.
Huruf c.Cukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf e.Kawasan khusus dan kawasan kendali ketat adalkawasan di dalam Daerah yang ditetapkan dalam PeraturanDaerah ini untuk melakukan penyelenggaraan reklanUesecara khusus.
_
Pasal 7:
Kaidah ketertiban adalah penyelenggaraan reklame ha
memenuhi syarat dalam Peraturan Daerah ini yang mencal up
antara lain bentuk, ukuran dan tata cara pemasangannya.Kaidah keamanan, keselamatan, peningkatan kualitas lingkun^ an
dan rencana tata ruang adalah penyelenggaraan reklalrne
memperhatikan konstruksi yang aman, nilai keselamatan dlan
peningkatan kualitas untuk lingkungan sekitar dan rnemenlnhi
ketentuan teknis penataan ruang. Pemenuhan kaidah ini antara
lain dengan persyaratan wajib mempunyai Izin Mendiriklan
Bangunan dan pemenuhan izin lingkungan.
Yang dimaksud materinya memenuhi kaidah kesopan, in,
kesusilaan dan sesuai budaya bangsa antara lain tidak memuat
materi pornografi, atau diungkapkan dengan bahasa akn
visualisasi sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan
sesuai dengan budaya bangsa.Yang dimaksud materi reklame yang sesuai dengan norma aga|jaa
adalah antara lain materi reklame yang mengajak secara teraijjg-
terangan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.
Yang dimaksud dengan "tidak menyinggung unsur suku, aganlia,
ras dan aliran kepercayaan" adalah muatan materi reklame
secara visual dan bahasa tidak merendahkan, menistakan
menjelekkan suku, agama, ras dan aliran kepercayaan.
Pasal 8:
Huruf a.
Cukup Jelas.Huruf b.
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundarjlg-
undangan" adalah peraturan yang mengatur mengerjjai
bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan gedung.
Huruf c.Tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukur&n
reklame diperoleh penyelenggara reklame dari PerangMatDaerah yang membidangi perizinan, di samping
perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerih
juga mengeluarkan tanda masa berlaku pajak.
Huruf d.
Cukup Jelas.Huruf e.
Cukup Jelas.Huruf f.
Yang dimaksud dengan "kerugian pada pihak lain" adalih
misalnya terjadi korban jiwa, cidera, rusak atau hilangnjjra
harta benda.(V
_
Huruf g.Cukup Jelas.
Pasal 9:Ay at (1)
Cukup Jelas.Ayat (2)
Huruf aYang dimaksud dengan "kegiatan tertentu" y4ngdiselenggarakan oleh Pernerintah Daerah misalnyakegiatan HUT Kemerdekaan RI, Hari Ulang TahLnKabupaten Banyumas, Hari Pahlawan dan l|dnsebagainya.Khusus untuk pohon penghijauan atau pelindiilngjalan, reklame non permanen yang diselenggaral|anoleh Pernerintah Daerah tetap tidak diperbolehkan.
Huruf b:Yang dimaksud dengan "CSR" adalah corporate socialresponsibility.
Pasal 10:Cukup Jelas.
Pasal 11:Cukup Jelas.
Pasal 12:Cukup Jelas.
Pasal 13:Cukup Jelas
Pasal 14:Cukup Jelas.
Pasal 15:Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Cukup jelas.Ayat (4)
Cukup jelas.Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "aturan teknis yang berlaku" adalahaturan teknis di bidang perhubungan atau angkutan jalan.
Pasal 16Cukup jelas.
-
Pasal 17:
Ayat (1)
Huruf a.
Cukup Jelas.
Huruf b.
Yang dimaksud dengan "tidak diperbolehkan melintdjng
di atas jalan" adalah bagian dari bidang reklame tiaak
boleh berada diatas jalan baik sebagian kecil, sebagfjanbesar maupun keseluruhan.
Huruf c.
Cukup Jelas.Huruf d.
Cukup Jelas.Huruf e.
Cukup Jelas.Huruf f.
Cukup Jelas.Huruf g.
Cukup Jelas.Huruf h.
Cukup Jelas.Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 18:Ayat (1)
Cukup Jelas.Ayat (2)
Huruf a.Yang dimaksud dengan "alun-alun" adalah lapangdjnterbuka yang luas dan berumput juga termasijjk
didalamnya trotoar maupun pondasi yang menya
dengan lapangan tersebut.
Huruf bYang dimaksud dengan "bagian jalan disekitarnyi"
yang menyatu dengan alun-alun Banyumas adale i
potongan/bagian dari beberapa jalan yang berac adisekitar alun-alun Banyumas dan bertampal
langsung dengan alun-alun Banyumas.
Huruf cCukup jelas.
.
Huruf (d)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.Pasal 19:
Cukup Jelas.Pasal 20:
Cukup Jelas.Pasal 21 :
Cukup Jelas.Pasal 22:
Cukup Jelas.Pasal 23:
Cukup Jelas.Pasal 24
Cukup jelas.Pasal 25
Cukup jelas.Pasal 26
Yang dimaksud Peraturan Daerah yang berlaku adalah Peraturjkn
Daerah mengenai Pemanfaatan Kekayaan Daerah, PeraturanDaerah mengenai Retribusi Daerah dan Peraturan Daerahmengenai Pajak Daerah yang berlaku di Daerah.
Pasal 27:
Cukup jelas.Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pembongkaran reklame" adalahpembongkaran keseluruhan reklame beserta bangun; .nkontruksinya hingga sampai pondasi dan mengembalik; n
kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semi:
apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yai
dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan "pencopotan reklame" antara lapelepasan reklame dari bidang tempelnya bagi reklan
melekat atau menurunkan reklame kain/spanduk d<
tempat pemasangannya.
Yang dimaksud dengan"dihilangkan fungsinya"adal
a
n
antara lain agar reklame menjadi tidak berfungsi karer areklame ditutup cat atau reklame diselubungi kain sehing^