BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK, Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dalam rangka memberikan aturan yang bersifat teknis dan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN
25
Embed
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG · asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,
Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu
menyusun petunjuk pelaksanaan dalam rangka
memberikan aturan yang bersifat teknis dan dapat
memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2015 Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015
tentang Kepala Desa
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten
yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang
diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antarwaktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah
Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang
memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri
sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus
dalam penyaringan.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang
berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas,
hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam
kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih
dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS
adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk
yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara
dan dapat diubah.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah
daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang
mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga
tidak lagi dapat dirubah baik jumlah maupun namanya.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam
rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan
oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon
Kepala Desa.
27. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan
oleh Panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan
bakal calon Kepala Desa.
28. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan
oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon
Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak
dipilih.
29. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal
di Desa setempat.
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk
menentukan pilihannya.
31. Hari adalah hari kalender.
BAB II
TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
Pasal 3
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di
seluruh wilayah Kabupaten.
(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang
sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertama kali
dilaksanakan sebagai berikut:
a. gelombang pertama tahun 2016;
b. gelombang kedua tahun 2017; dan
c. gelombang ketiga tahun 2019.
(4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana
dimaksud ayat (2) berikutnya dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5) Penentuan gelombang waktu pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa setelah tahun 2019 dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4).
(6) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah;
c. kekosongan jabatan Kepala Desa;
d. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang
memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
BAB III
PERSIAPAN
Pasal 4
(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan
penetapan Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala
Desa dan penjadwalannya dengan Keputusan Bupati.
(2) Penjadwalan dan jangka waktu tahapan pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
BAB IV
PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5
(1) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana
dimaksud perda dapat berasal dari unsur Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LKMD/LPMD), unsur Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), unsur Karang Taruna,
Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan
Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
(2) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Perda
dapat berasal dari tokoh agama, tokoh pendidikan,
perwakilan kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan
dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat
miskin.
BAB V
PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 6
(1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia