PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 92 TAHUN 2016 … · Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BAL I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN A S E T DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Ba l i , Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA K E R J A BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

A S E T DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian

Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar yang

membantu Bupat i dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

7. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Gianyar.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Gianyar.

9. Satuan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan

keuangan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya

disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

12. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai

fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola

keuangan daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya yang sah.

15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah

unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

16. Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana yang melaksanakan

jabatan fungsional sesuai fungsi yang telah ditetapkan.

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk membantu Bupat i

dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan asset

daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan asset

daerah;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di pengelolaan

keuangan dan asset daerah;

d. pemberian bimbingan tehnis dan supervisi di bidang pengelolaan

keuangan dan asset daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan

dan asset daerah;

f. pelaksanaan administrasi Badan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

Pasal 5

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

berkedudukan sebagai PPKD.

(2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fungsi

sebagai BUD.

B A B I I I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

a. Sekretariat Badan;

b. Bidang Potensi;

c. Bidang Penetapan;

d. Bidang Penagihan dan Pelaporan;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Teknologi;

f. Bidang Keuangan;

g. Bidang Aset;

h. UPT; dan

i . Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas :

a. Sekretariat Badan:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Potensi:

1. Sub Bidang Pendataan;

2. Sub Bidang Pendaftaran dan Penelitian; dan

3. Sub Bidang Penyuluhan.

c. Bidang Penetapan:

1. Sub Bidang Perhitungan;

2. Sub Bidang Penetapan; dan

3. Sub Bidang Pemeriksaan.

d. Bidang Penagihan dan Pelaporan:

1. Sub Bidang Penagihan;

2. Sub Bidang Keberatan; dan

3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Teknologi:

1. Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Aset;

2. Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan; dan

3. Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.

f. Bidang Keuangan:

1. Sub Bidang Perbendaharaan;

2. Sub Bidang Anggaran; dan

3. Sub Bidang Akuntansi .

g. Bidang Aset:

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;

2. Sub Bidang Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset; dan

3. Sub Bidang Pelaporan Aset.

h. UPT.

i . Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupat i ini .

B A B IV

S E K R E T A R I A T BADAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 7

Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di Badan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran

Badan;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;

c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

kegiatan Badan;

d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik negara

dan layanan pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Badan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Badan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Badan terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja utama,

pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan Badan.

Pasal 11

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sub

Bagian Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Badan;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perubahan rencana, program

dan anggaran Badan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama

Badan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian

pelaksanaan rencana, program dan anggaran Badan;

e. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan pelaksanaan

rencana, program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Badan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Perencanaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan, barang milik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan

barang/jasa di Badan.

Pasal 13

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan,

pengelolaan akuntansi , u rusan perbendaharaan, dan pelaporan

keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang / j asa ;

c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan

barang milik negara;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi penerimaan dan pelaporan keuangan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan

penyelesaian kerugian daerah;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan; dan


Bagian Kelima

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi

dan kepegawaian di Badan.

Pasal 15


Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha,

kearsipan, dan dokumentasi Badan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan

dan perlengkapan Badan;

c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum, pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;

d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan

peningkatan kompetensi pegawai;

e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis

kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata

laksana Badan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan


B A B V

BIDANG POTENSI

Bagian Kesatu


Pasal 16

(1) Bidang Potensi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

(2) Bidang Potensi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Potensi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, pendaftaran, penelitian dan

penyuluhan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Potensi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pendataan,

pendaftaran, penelitian dan penyuluhan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pendataan, pendaftaran,

penelitian dan penyuluhan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pendataan, pendaftaran, penelitian dan penyuluhan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan,

pendaftaran, penelitian dan penyuluhan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran,

penelitian dan penyuluhan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Potensi; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Pendataan dan Informatika terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan;

2. Sub Bidang Pendaftaran dan Penelitian; dan

3. Sub Bidang Penyuluhan.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Pendataan

Pasal 20

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan.

Pasal 21


Bidang Pendataan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran pendataan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang

pendataan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang pendataan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pendataan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang pendataan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pendataan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Potensi.

Bagian Keempat

Sub Bidang Pendaftaran dan Penelitian

Pasal 22

Sub Bidang Pendaftaran dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan

pendaftaran dan penelitian.

Pasal 23


Bidang Pendaftaran dan Penelitian menyelenggarakan fungsi :


anggaran pendaftaran dan penelitian;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penelitian;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria di bidang pendaftaran dan penelitian;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan penelitian;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan penelitian;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pendaftaran dan Penelitian; dan


Bagian Kelima

Sub Bidang Penyuluhan

Pasal 24

Sub Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan perundang-undangan.

Pasal 25


Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran penyuluhan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan;


dan kriteria penyuluhan;


supervisi di bidang penyuluhan;


bidang penyuluhan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Penyuluhan; dan


B A B V I

BIDANG PENETAPAN

Bagian Kesatu


Pasal 26

(1) Bidang Penetapan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

(2) Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perhitungan, penetapan dan

pemeriksaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perhitungan,

penetapan dan pemeriksaan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhitungan, penetapan dan

pemeriksaan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

perhitungan, penetapan dan pemeriksaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perhitungan,

penetapan dan pemeriksaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan, penetapan

dan pemeriksaan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Penetapan; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Penetapan terdiri atas :

1. Sub Bidang Perhitungan;

2. Sub Bidang Penetapan; dan

3. Sub Bidang Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Perhitungan

Pasal 30

Sub Bidang Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan.

Pasal 31


Bidang Perhitungan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perhitungan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhitungan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhitungan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perhitungan;


bidang perhitungan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Perhitungan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan.

Bagian Keempat

Sub Bidang Penetapan

Pasal 32

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan Penetapan.

Pasal 33


Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi :


anggaran di bidang penetapan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penetapan;


dan kriteria di bidang penetapan;


supervisi di bidang penetapan;


bidang penetapan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Penetapan; dan


Bagian Kelima

Sub Bidang Pemeriksaan

Pasal 34

Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 35


Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi :


anggaran di bidang pemeriksaan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan


dan kriteria di bidang pemeriksaan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pemeriksaan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pemeriksaan; dan


B A B VI I

BIDANG PENAGIHAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu


Pasal 36

(1) Bidang Penagihan dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Penagihan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,

Bidang Penagihan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang penagihan,

keberatan, pembukuan dan pelaporan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan, keberatan, pembukuan

dan pelaporan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penagihan,

keberatan, pembukuan dan pelaporan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;

f. pelaksanaan administrasi di Bidang Penagihan dan Pelaporan; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 39

Bidang Penagihan dan Pelaporan terdiri atas ;

1. Sub Bidang Penagihan;

2. Sub Bidang Keberatan; dan

3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Penagihan

Pasal 40

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan.

Pasal 41


Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi :


anggaran di bidang penagihan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penagihan;


dan kriteria penagihan;


di bidang penagihan;


bidang;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Penagihan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan

dan Pelaporan.

Bagian Keempat

Sub Bidang Keberatan

Pasal 42

Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penanganan keberatan.

Pasal 43

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang Keberatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang keberatan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria keberatan;

d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keberatan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keberatan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Penagihan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.

Bagian Kel ima

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 44

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pembukuan dan pelaporan.

Pasal 45


Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :


anggaran di bidang pembukuan dan pelaporan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksana kebijakan di bidang

pembukuan dan pelaporan;


dan kriteria di bidang pembukuan dan pelaporan;


di bidang pembukuan dan pelaporan;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan dan pelaporan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.

B A B VI I I

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu


Pasal 46

(1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala

Bidang.

Pasal 47

Bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem

informasi pengelolaan aset, sistem informasi pengelolaan pendapatan dan

sistem informasi pengelolaan keuangan.

Pasal 48


Bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang sistem

informasi pengelolaan aset, sistem informasi pengelolaan pendapatan

dan sistem informasi pengelolaan keuangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi pengelolaan aset,

sistem informasi pengelolaan pendapatan dan sistem informasi

pengelolaan keuangan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem

informasi pengelolaan aset, sistem informasi pengelolaan pendapatan

dan sistem informasi pengelolaan keuangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi

pengelolaan aset, sistem informasi pengelolaan pendapatan dan sistem

informasi pengelolaan keuangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi

pengelolaan aset, sistem informasi pengelolaan pendapatan dan sistem


f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 49

Bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi terdiri atas :

1. Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Aset;

2. Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan; dan

3. Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Aset

Pasal 50

Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Aset mempunyai tugas

melaksanakan sistem informasi pengelolaan aset.

Pasal 51


Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi :


anggaran sistem informasi pengelolaan aset;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan sistem

informasi pengelolaan aset;


dan kriteria sistem informasi pengelolaan aset;


supervisi di bidang sistem informasi pengelolaan aset;


bidang sistem informasi pengelolaan aset;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan

Aset; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi dan Teknologi.

Bagian Keempat

Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan

Pasal 52

Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas

melaksanakan sistem informasi pengelolaan pendapatan.

Pasal 53


Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan menyelenggarakan fungsi


anggaran sistem informasi pengelolaan pendapatan;


informasi pengelolaan pendapatan;


dan kriteria sistem informasi pengelolaan pendapatan;


di bidang sistem informasi pengelolaan pendapatan;


bidang sistem informasi pengelolaan pendapatan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi dan Teknologi.

Bagian Kelima

Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Pasal 54

Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan sistem informasi pengelolaan keuangan.

Pasal 55


Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan menyelenggarakan fungsi :


anggaran sistem informasi pengelolaan keuangan;




dan kriteria sistem informasi pengelolaan keuangan;


di bidang sistem informasi pengelolaan keuangan;


bidang sistem informasi pengelolaan keuangan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi.

B A B IX

BIDANG KEUANGAN

Bagian Kesatu


Pasal 56

(1) Bidang Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

(2) Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 57

Bidang Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan, anggaran dan

akuntansi .

Pasal 58


Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang

perbendaharaan, anggaran dan akuntansi ;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan, anggaran dan

akuntansi ;


perbendaharaan, anggaran dan akuntansi ;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan,

anggaran dan akuntansi ;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan,

anggaran dan akuntansi ;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Keuangan; dan


Pasal 59

Kepala Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2)

ditunjuk oleh PPKD selaku BUD sebagai Kuasa BUD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 60

Bidang Keuangan terdiri atas :

1. Sub Bidang Perbendaharaan;

2. Sub Bidang Anggaran; dan

3. Sub Bidang Akuntansi .

Bagian Ketiga

Sub Bidang Perbendaharaan

Pasal 61

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

perbendaharaan.

Pasal 62

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 1 , Sub

Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :


anggaran perbendaharaan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

perbendaharaan;


kriteria perbendaharaan;


supervisi di bidang perbendaharaan;


bidang perbendaharaan;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Perbendaharaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.

Bagian Keempat

Sub Bidang Anggaran

Pasal 63

Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan anggaran.

Pasal 64


Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :


anggaran di bidang anggaran;


anggaran;


dan kriteria di bidang anggaran;


di bidang anggaran;

e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Anggaran; dan


Bagian Kelima

Sub Bidang Akuntansi

Pasal 65

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

akuntansi .

Pasal 66


Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :


anggaran akuntansi ;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan akuntansi ;


dan kriteria akuntansi ;


supervisi di bidang akuntansi ;


bidang akuntansi ;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Akuntansi ; dan


B A B X

BIDANG A S E T

Bagian Kesatu


Pasal 67

(1) Bidang Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

(2) Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 68

Bidang Aset mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan, pengelolaan,

pengamanan, pemeliharaan dan pelaporan aset.

Pasal 69


Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran penatausahaan,

pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan dan pelaporan aset;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan, pengelolaan,

pengamanan, pemeliharaan dan pelaporan aset;


penatausahaan, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan dan

pelaporan aset;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatausahaan,


e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan,


f. pelaksanaan administrasi di Bidang Aset; dan


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 70

Bidang Aset terdiri atas ;

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;

2. Sub Bidang Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset; dan

3. Sub Bidang Pelaporan Aset.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Penatausahaan Aset

Pasal 71

Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan aset.

Pasal 72

Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 1 , Sub

Bidang Penatausahaan Aset menyelenggarakan fungsi :


anggaran penatausahaan aset;


penatausahaan aset;


dan kriteria di bidang penatausahaan aset;


supervisi di bidang penatausahaan aset;


bidang penatausahaan aset;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset.

Bagian Keempat

Sub Bidang Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

Pasal 73

Sub Bidang Pengelolaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset.

Pasal 74


Bidang Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset menyelenggarakan

fungsi :


anggaran pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset;


pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset;

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset;


di bidang pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset;


bidang pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pengelolaan, Pengamanan dan

Pemeliharaan Aset; dan


Bagian Kelima

Sub Bidang Pelaporan Aset

Pasal 75

Sub Bidang Pelaporan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan pelaporan

aset.

Pasal 76


Bidang Pelaporan Aset menyelenggarakan fungsi :


anggaran pelaporan aset;

b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksana kebijakan di bidang pelaporan

aset;


dan kriteria di bidang pelaporan aset;


supervisi di bidang pelaporan aset;


bidang pelaporan aset;

f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pelaporan Aset; dan


B A B X I

UPT

Bagian Kesatu


Pasal 77 (1) UPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) UPT Badan dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 78

UPT mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan pada UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 79

UPT terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.

B A B X I I

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu


Pasal 80

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

Pasal 81

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 83

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri atas :

a. Jabatan Fungsional Arsiparis;

b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

d. Jabatan Fungsional Auditor;

e. Jabatan Fungsional Umum; dan

f. Jaba tan Fungsional Pengadaan Barang / J a s a .

Pasal 84

Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

83 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan

oleh Kepala Badan.

B A B XlH

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupat i in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beri ta Daerah

Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

A.A. G D E AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 14 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

S E T D A KABUPATEN GIANYAR,

DEW A MADE APRAMANA

B E R I T A DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 92

LAMPIRAN P E R A T U R A N B U P A T I G IANYAR

NOMOR 92 TAHUN 2016

T A N G G A L 14 D E S E M B E R 2016

T E N T A N G SUSUNAN O R G A N I S A S I DAN TATA K E R J A B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N DAN A S E T D A E R A H K A B U P A T E N G IANYAR

S T R U K T U R O R G A N I S A S I B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N DAN A S E T D A E R A H K A B U P A T E N GIANYAR

B a d a n

Kelompok J a b a t a n

Fungs i ona l

S u b B idang

Pendataan

Sub Bidang

Pendaftaran dan

Penelitian

Sub Bidang

Penyuluhan

S u b B idang

Perh i tungan

S u b B idang

Penetapan

S u b B idang

Pemer iksaan

Sekretar iat

B a d a n

L

S u b Bag i an

Pe rencanaan

S u b Bag i an

Keuangan

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

B idang

Penag ihan dan

Pelaporan

S u b B idang

Penag ihan

Sub Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

I B idang

Keuangan

Sub Bidang Sistem

Informasi

Pengelolaan Aset

Sub Bidang Sistem Informasi Pengelolaan

Pendapatan

Sub Bidang Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan

I

Sub Bidang

Perbendaharaan

Sub Bidang Anggaran

Sub Bidang

Akuntansi

Sub Bidang

Penatau sahaan

Aset

Sub Bidang Pengelolaan,

Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

Sub Bidang

Pelaporan Aset

B U P A T I GWiNYAR,

A. A. G D E A G U N G B H A R A T A

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 92 TAHUN 2016 … · Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Documents