PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 91 TAHUN 2020 …

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan

pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa

depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada

dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan

daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana

perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat

Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk

pendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/SKPD. Dalam rencana

tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah,

dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana

strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategi khusus

berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan

kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau

“trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap

masyarakat.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk

memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau

organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan

mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya.

Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang

berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-kekuasaan

membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik,

positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan

dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan

panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses

rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas,

serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang

lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap

terhadap perubahan lingkungan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program

SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang

makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus selalu melakukan

perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta

akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu

strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik

yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian

tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan

komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan

prioritas.

1. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai

pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)

SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.

2. Proses Penyusunan Renstra

a. Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun

agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra

SKPD bertugas menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan

rancangan Renstra SKPD dan menyusun rancangan penetapan

Renstra SKPD oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.

Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja

yang ada di masing-masing SKPD dan diketuai oleh orang yang

bertanggung jawab atas perencanaan di SKPD yang bersangkutan.

b. Tahap Perumusan / Penyusunan

Pengolahan data dan informasi

Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

c. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri

1) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk

mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD

2) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk

mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek

pendanaan pelayanan SKPD

d. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, mencakup:

1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu

pelaksanaan Renstra K/L

2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program

prioritas

3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu

pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

4) Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi

program prioritas.

e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :

1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;

2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

f. Perumusan Isu-Isu Strategis

g. Perumusan visi dan misi

h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD

i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD

j. Tahap Verifikasi

k. Tahapan Penetapan

3. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya

a. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan

berwawasan 5 (lima) tahunan :

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah;

2) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana

program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas

pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh

SKPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;

b. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul dengan Renja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Bantul yang disusun sebagai

dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi

rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

penyusunan Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan informatika Tahun

2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan

Informatika Tahun 2015-2019

6) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka

Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;

7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

8) Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan

Urusan Keistimewaan;

9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Dana Keistimewaan;

10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;

13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten

BantulsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

tentangPembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul;

14) Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021;

15) Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan informatika Tahun 2020-

2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas komunikasi dan

informatika dalam penyusunan Renja Dinas komunikasi dan informatika Tahun

2020 dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan

informatika Tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan

perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;

b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

perubahan kemampuan keuangan daerah.

c. Mengakomodir rencana pembangunan dalam Bidang Kebudayaan terkait

dengan fasilitas obyek wisata heritage.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul dibentuk dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dan diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan

pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan,

karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung

terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dinas komunikasi dan informatika dipimpin oleh Kepala dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul, Dinas komunikasi

dan informatika mempunyai tugas membantu bupati dalam bidang komunikasi

dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan



terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerahDalam

melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten

Bantul menyelenggarakan fungsi:

1. Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Bidang Statistik

3. Bidang Persandian

Adapun susunan organisasi Dinas komunikasi dan informatika adalah

sebagai berikut:

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan

organisasi menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Dinas;

b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang

statistik serta bidang persandian;

c. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;

d. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang

statistik serta bidang persandian;

e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO ;

f. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

g. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan

integrasi sistem informasi;

h. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;

i. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;

j. penyelenggaraan statistik sektoral, statistik geospasial dan standarisasi

data;

k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan

bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. penyusunan program Dinas;

d. pengelolaan keuangan Dinas;

e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;

f. pengelolaan barang milik daerah;

g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan,

dokumentasi kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan

Dinas;

h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

Dinas;

i. pelaksanaan program kesekretariatan;

j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;

k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

program kerja Sekretariat; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian.

(3) Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi,

pelaporan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan

keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Sub Bagian Program dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program,

Keuangan dan Aset;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

d. penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran;

e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

dan informasi;

f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;

g. pengelolaan keuangan Dinas;

h. pengelolaan barang milik daerah;

i. pelaksanaan program peningkatan,

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan;

j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;

k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan kinerja Sub Bagian Program dan

Keuangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris


(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan,

kearsipan, dokumentasi, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan

umum dan kepegawaian;

c. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;

d. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;

e. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;

f. penyiapan dan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;

g. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan;

h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum,

organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris


Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan opini publik dan

pelayanan pengaduan publik, penyelenggaraan produksi dan

distiribusi informasi publik serta pemberdayaan dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik,

aspirasi publik, produksi informasi publik, dan pengelolaan saluran

informasi publik;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik

aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran

informasi publik;

d. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan

informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta

pengelolaan saluran informasi publik;

e. pengelolaan opini publik;

f. pelayanan pengaduan publik;

g. pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;

h. pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan

media massa dan komunitas;

i. pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi;

j. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;

k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

program Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas :

a. Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan;

b. Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik; dan

c. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan.

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

(2) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan dipimpin

oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan opini publik serta

pelayanan pengaduan publik.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Opini

Publik dan Pelayanan Pengaduan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan

publik;

c. pelaksanaan monitoring dan analisis opini publik di

media massa dan media sosial;

d. penyelenggaraan layanan dan pengelolaan aduan masyarakat;

e. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan

masyarakat;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan

pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan;

g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini Publik dan

Pelayanan Pengaduan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik


(1) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi dan Komunikasi Publik.

(2) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik dipimpin oleh Kepala

Seksi.

(3) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai tugas

melaksanakan produksi dan distribusi informasi publik.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Distribusi

Informasi Publik;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis produksi dan

distribusi informasi publik;

c. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik

d. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah

maupun non pemerintah daerah;

e. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai

saluran informasi atau media komunikasi massa;

f. pelaksanaan diseminasi kebijakan informasi publik melalui

media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;

g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi produksi dan

distribusi informasi publik;

h. pengelolaan konten website;

i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi dan Distribusi Informasi

Publik; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

terkait dengan tugas dan fungsinya;

(1) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik.

(2) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas pemberdayaan

dan pengelolaan kemitraaan.


(5) Seksi Pengelolaan Pemberdayaan dan Kemitraan menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan

kemitraan;

c. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga

komunikasi publik;

d. pengelolaan konten website Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

utama dan melakukan pembinaan PPID pembantu;

f. pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM);

g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi

Pemberdayaan dan Kemitraan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai deng tugas

dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi

dan Persandian

(1) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan

Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian

dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan

Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan

pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur

teknologi informasi non pemerintah, dan keamanan informasi dan

persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan

Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi,

Keamanan Informasi dan Persandian;

b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi,

keamanan informasi dan persandian;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Infrastruktur

Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur

teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;

e. pengembangan dan pengelolaan TIK;

f. pengembangan dan pengelolaaan saluran informasi digital;

g. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan Network

Operating Center ;

h. pengembangan dan penyelenggaraan Disaster Recovery Center;

i. pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan

publik;

j. pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian;

k. pengembangan dan pengelolaan Security Operation Center;

l. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

pelaksanaan program Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan

Informasi dan Persandian; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan

Persandian terdiri atas :

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah;

b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah; dan

c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur

Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian.

(2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah dipimpin oleh Kepala

Seksi.

(3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai tugas

mengelola dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi

pemerintah.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi

Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis infrastruktur dan

teknologi sektor pemerintah;

c. pelaksanaan Data Center dan Network Operating Center;

d. pengembangan dan penyelenggaraan system komputer, server dan

services;

e. pelaksanaan Disaster Recovery Center;

f. pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan

sarana publikasi milik pemerintah;

g. penyediaan dan pengelolaan bandwith untuk akses internet

pemerintah dan pelayanan publik;

h. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intranet pemerintah;

i. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan

perangkat jaringan pemerintah;

j. pelaksanaan TI publik milik pemerintah;

k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

bidang infrastruktur TI pemerintah;

l. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dalam pengelolaan infrastruktur TI pemerintah;

m. pengelolaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah;

n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah;

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai


(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur

Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian.

(2) Seksi Seksi Infrastruktur Jaringan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah mempunyai

tugas mengelola dan mengembangkan infrastruktur jaringan umum.


Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

Non Pemerintah;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur

Informasi Non Pemerintah;

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan pengelolaan akses internet

publik;

d. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;

e. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi Cell Plan pendirian

Menara Telekomunikasi;

f. penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi

dan komunikasi untuk kepentingan publik;

g. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

infrastruktur TI non pemerintah;

i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian


(1) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian.

(2) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan

informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra

pemerintah.


Keamanan Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan

informasi dan persandian;

c. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan tanda tangan digital

Pemerintah Kabupaten Bantul;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan

monitoring trafik elektronik;

e. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;

f. pelaksanaan keamanan informasi pada system elektronik

pemerintah daerah;

g. pelaksanaan audit teknologi informasi komputer;

h. penyelenggaraan internet sehat;

i. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola

hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan

Kabupaten Bantul;

j. penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;

k. penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;

l. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik

pemerintah daerah;

m. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan

persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan

instalasi penting;

n. pelaksanaan Security Operation Center;

o. pengelolaan Bantul Command Center;

p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

keamanan informasi dan persandian;

q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Infrastruktur Jaringan, Keamnan Informasi dan Persandian terkait


Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik

(1) Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data

Statistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data

Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data

Statistik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola e-government,

pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,


Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi

Informatika dan Data Statistik;

b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola E-Government, aplikasi

informatika dan data statistik;

c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan tata kelola e-Government,

statistik sektoral, dan aplikasi telematika;

d. perumusan kebijakan terpadu implementasi pemerintahan berbasis TIK

dan Smart City;

e. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;

f. pengoordinasian penyelenggaraan smart city;

g. pengoordinasian sistem pemerintahan berbasis elektronik;

h. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan

pemerintahan berbasis elektronik;

i. pelaksanaan fungsi walidata;

j. pengoordinasian penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat

daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non-

pemerintah;

k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola e-

government, aplikasi informatika dan data statistik;

l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

program Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika

dan Statistik; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai



Statistik, terdiri atas :

a. Seksi Tata Kelola e-Government;

b. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan

c. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik.

(1) Seksi Tata Kelola e-Government dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik.

(2) Seksi Tata Kelola e-Government dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas melaksanakan dan

mengembangkan tata kelola e-Government.


(5) Seksi Tata Kelola e-Government menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola e- Government;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola e-

Government;

c. penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-

Government;

d. pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi

perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah

Pusat serta non-pemerintah;

e. pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

f. pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan pada

lingkungan pemerintah dan non-pemerintah;

g. penyelenggaraan sistem informasi Smart City, layanan interaktif

pemerintah dan masyarakat;

h. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi

penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan

Smart City;

i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan Seksi Tata E-Government; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata

Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik sesuai


(1) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola e-Government,

Aplikasi Informatika dan Data Statistik.

(2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika.


Pengembangan Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi Informatika;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan aplikasi informatika;

d. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang

terintegrasi;

e. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;

f. pengembangan dan pengelolaan aplikasi website dalam domain dan

sub domain;

g. pengelolaan domain pemerintah;

h. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;

i. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan

kebijakan, layanan recovery data dan informasi;

j. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

k. pelaksanaan layanan interoperabilitas;

l. pelaksanaan layanan pusat Application Program Interface (API)

daerah;

m. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif dan produktif;

n. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang

teknologi informasi komunikasi;

o. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

pengembangan aplikasi informatika;

p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang Kepala


Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pengelolaan Data Statistik berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola e-Government,


(2) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi.

(3) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas pengumpulan,

pengolahan, analisis dan desiminasi data geospasial dan statistik

sektoral.


Pengelolaan Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Statistik;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan data

dan statistik sektoral;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan data dan

statistik sektoral;

d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial

dan statistik sektoral;

e. peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik

sektoral;

f. pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;

g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi urusan

statistik;

h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata

Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik terkait


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi

dan Informatika didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

1. ASN sebanyak 43 orang;

2. Tenaga Teknis sebanyak 8 orang; dan

3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang.

Berdasarkan jumlah ASN menurut data per 31 Juli 2020 dapat diperoleh

kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

NO NAMA NIP/NIK PANGKAT/GOL JABATAN BARU

1 Ir.Fenty Yusdayati,MT 196704031994032008

/3471034304670002 Pembina Utama Muda, IV/c

Kepala Dinas

Komunikasi dan

Informatika

2 Zain Arrifa'i,ST 197708192010011010

/3401021908770021 Penata /III.c Pranata Muda

3 Nuraini Dwi

Utami,S,Kom

198601102010012026

/3402115001860001

Penata Muda TK

I, III/B

Pranata

Komputer

Pertama

4 Peni Nopiyah,S.Kom 1981113020100120123

402177011810002

Penata

MudaI,III/a

Pranata

Komputer

Pertama

5 Fiyan Danu Wijaya,

A.Md

198801012010011004

/3402050101880001

Pengatur TK

I,II/D

Pranata

Komputer

Pelaksana

6 Emanuel Tegar

Wibisono, S.kom

199012142019022001

/3404051412900001

Penata Muda ,

III/A

Pranata Komputer Ahli

Pertama

7 Nabila Sholihah,

S.kom

1993081720190220013

40213570890003'

Penata Muda ,

III/A

Pranata

Komputer Ahli

Pertama

8 Dian Mutiara Sri Rahmawati,SH,MM

196911121996032003

/3471135211690003

Pembina Tk.I ,

IV/b

Sekretaris Dinas

Komunikasi dan Informatika

9 Mulyatmi,SE 1964073119860720013

471087107640001

Penata Tk I,

III/d

Kepala Sub

Bagian Umum

dan Kepegawaian

pada Sekretariat

Dinas


10 Sudiman 196809102007011012

/3402161009680006

Pengatur Muda

Tk I,II/b

Pengadministrasi

Umum pada Sub

Bagian Umum

dan Kepegawaian

Diskominfo

11 Endang

Ismuningsih,S.TP,S.Pd

196304021983022002

/3402084204630003

Penata TK I,

III/d

Analis SDM Aparatur pada

Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

12 Sugeng Edy

Pranata,SE

196402111989081002

/3402162904640001 Penata Tk I,III/d

Kepala Sub

Bagian Program,

Keuangan dan Aset pada

Sekretariat Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Kabupaten Bantul

13 Aris Setyaningsih,

A.Md

197607032010012009

/3402084307760001

Penata Muda ,

III/A

Bendahara pada

Sub Bagian

Program,Keuang

an dan Aset

Sekretariat

Diskominfo

14 Rujiyanto,S.IP 197012101998031008

/3402161012700004

Penata Muda ,

III/A

Pengadministrasi

Keuangan pada

Sub Bagian

Program,Keuang

an dan Aset

Sekretariat Dinas Kominfo

15 Arif Darmawan,SSTP 197905191998011001

/3402021905790002 Pembina, IV/a

Kepala Bidang

Pengelolaan

Informasi dan

Komunikasi

Publik

16 Ika Dewi

Nuryulianti,ST

198105162010012018

/3402124605810001 Penata, III/c

Kepala Seksi

Pengelolaan

Informasi dan

Komunikasi Publik

17 Rachmanto, S.ST. 197111041993031006

/3471060411710001 Penata ,III/c

Analis Informasi

pada seksi

Pengelolaan

Informasi dan

Komunikasi

Publik

18 Subarjo 197005292007011009

/3402082905700001

Pengatur Tk I,

II/d

Pengadministrasi Pengelolaan

Informasi pada

seksi Pengelolaan

Informasi dan

Komunikasi Publik

19 Kodrat Untoro,S.Sos 1967050119980310063

402090105670001

Penata TK

I,III/D

Kepala Seksi

Produksi dan

Informasi Publik

20 Siti Zumaroh,SE 196212061989032005 /340206r612620001

Penata,III/C

Analis Produksi

dan Informasi Publik pada seksi

Produksi dan

Informasi Publik

21 Budiyanto 198002292007011002

/3402092902800001 Pengatur,II/c

Pengadministrasi

Produksi dan

Informasi Publik

pada seksi Produksi dan

Informasi Publik

22 Sri Mulyani, SE 1968032019920320033

402026003680001 Penata Tk I,III/d

Kepala Seksi

Pembedayaan

dan Kemitraan

23 Mudjijana,S.S.T 197105231997031004

/3471012305710002 Penata ,III/c

Analis

Penyuluhan dan

Layanan

Pemberdayaan

dan Kemitraan

pada seksi Pemberdayaan

dan Kemitraan

24 Wiwik Wibowo,S.P 196802171999032001

/3402055702680001

Penata Muda Tk

I,III/b

Analis Informasi

Pemberdayaan

dan Kemitraan

pada seksi Pemberdayaan

dan Kemitraan

25 Kawuniningrum,ST.M.

Cs

197106261998032003

/3402086606710000 Pembina, IV/A

Kepala Bidang

Infrastruktur

Teknologi

Informasi

Keamanan dan Persandian

26 Machmud

Murdiyanto,S.ST

197501261995031001

/3402082601750002 Penata ,III/c

Kepala Seksi

Infrastruktur

Teknologi

Informasi

Pemerintah

27 Rahman Yoga Wijaya, S.kom

198806132019021002 /3402161306880002

Penata Muda , III/A

Analis

Infrastruktur

Teknologi

Informasi Pemerintah pada

seksi

Infrastruktur

Teknologi

Pemerintah

28 Isnoor Laksana, A.Md. 199308122019021001

/3402151208930003 Pengatur, II/c

Pengelola

Infarstruktur Teknologi

Informasi

Pemerintah pada

seksi

Infrastruktur Teknologi

Pemerintah

29 Murtini,S.AP 197105081992032005

/3402064805710002

Penata Tk I,

III/d

Kepala Seksi

Infrastruktur

Teknologi

Informasi Non

Pemerintah

30 Miza Zuda

Nurlael,A.Ma

198907022010011001

/3329090207890000

Pengatur Tk I,

II/d

Pengelola Layanan

Infarstruktur

Teknologi

Informasi Non

Pemerintah pada seksi

Infrastruktur

Teknologi

Informasi Non

Pemerintah

31 Sarjan 196706072007011018

/3402090706670004

Pengatur Tk I,

II/d

Pengadministrasi Layanan

Infrastruktur

Teknologi

Informasi Non

Pemerintah pada

seksi Infastruktur

Teknologi

Informasi Non

Pemerintah

32 Winartono,S,Sos 197705121997121002

/3402061205770001 Penata ,III/c

Kepala seksi

Keamanan

Informasi dan Persandian

33 Irfan Masyhudi, S.kom 198806182019021001

/3404101806880001

Penata Muda ,

III/A

Analis Keamanan Informasi pada

seksi Keamanan

Informasi dan

Persandian

34 Novita Irayanti, S.T. 198311042019022001 /3401044411830001

Penata Muda , III/A

Analis Informasi

Persandian pada seksi Keamanan

Informasi dan

Persandian

35 Beni Wiyatno 197103241997031006 /3403032403710001

Penata Muda Tk I,III/b

Operator

Keamanan

Informasi dan

Persandian pada Seksi Keamanan

Informasi dan

Persandian

36 Supardi 196404101989031015

/3402021004640001

Pengatur Tk I,

II/d

Operator

Keamanan

Informasi dan

Persandian pada Seksi Keamanan

Informasi dan

Persandian

37 Sri Mulyani, S.STP,

M.Eng

198012031991220014

/302024312800001 Pembina IV/a

Kepala Bidang

Tata Kelola E-

Government

Aplikasi Informatika dan

Data Statistik

38 Ida

Sekarsari,ST,M.Eng

198304082010012023

/3402094804830007 Penata, III/c

Kepala seksi Tata

Kelola E-Government

39 Prabandari Retno

Dewi,A.Md

198003162010012011

/3402055603800003

Penata

Muda,III/a

Analis Tata

Kelola E-

Government

pada seksi Tata Kelola E-

Government

40 Yahya Pandega

Putra,SIP

198306042009031007

/3402120406830002

Penata Tk.I

,III/d

Kepala seksi

Pengembangan

Aplikasi

Informasi

41 Jarot Achid Alvian,

S.kom

199010102019021001

/3404021010900001

Penata Muda ,

III/A

Analis Sistem Aplikasi

Informasi pada

seksi

Pengembangan

Aplikasi

Informasi

42 Hettik,M.Eng 1983021520100120073

402125502830003 Penata ,III/C

Kepala seksi

Pengelolaan Data

dan Statistik

43 Irfan Budi Santoso,S.ST

198306242006041007 /3402142406830003

Penata Tk I , III/b

Analis Pengelolaan Data dan statistik pada seksi

Pengelolaan Data dan statistik

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan terwujud

apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional.

No Golongan Pendidikan Eselon Ket.

1 GOL IV 5 S 2 5 Eselon II 1

2 GOL III 30 S 1 20 Eselon III A 1

3 GOL II 8 D 3 5 Eselon III B 3

4 GOL I 0 SLTA 11 Eselon IV A 11

Jumlah 43 Jumlah 43 Jumlah 16 Staf: 27

Orang

Demikian penting dan strategisnya peran pegawai menuntut

diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan

terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan

dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika. Semua pegawai jangan

sampai menjadi ancaman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, karena bisa

menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefesiensi.

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara

kualitas maupun kuantitas diperlukan sebagai unsur pendukung bagi

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika. Sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor,

meubeler, alat komunikasi, alat transportasi, komputer, kendaraan dinas,

kamera, antenna, peralatan jaringan dan lain-lain.

2.2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas

Komunikasi dan Informatika didukung pula dengan sarana prasarana sebagai

berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di komplek Parasamya

Bantul dengan menempati gedung sebelah barat dilantai 2 (dua) yang terdiri

sebagai berikut :

1) ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika

menempati gedung yang dahulu dipakai Kantor Pengolahan Data

Telematika;

2) ruang kerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menempati

gedung sayap barat sebelah selatan lantai 3 (tiga) bekas kantor Bagian

Humas;

3) ruang kerja Bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan

Data Statistik menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 2 (dua)

bekas ruang pelatihan computer; dan

4) ruang pelatihan komputer dan sebagian Seksi persandian yang menempati

gedung sayap timur sebelah utara lantai 2 (dua) bekas ruangan santel dan

persandian.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta

pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan

peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B.

Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 8 unit kendaraan dinas dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Mobilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No Jenis Barang Jumlah (Unit)

1 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 5

2 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 10

Sumber data : Sub.Bag. Program Keuangan dan Aset Sekretariat

Diskominfo, data per 31 Desember 2019

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut Dinas

Komunikasi dan Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai

macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk

mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat,

bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Infrastruktur Teknologi

Informasi Keamanan dan Persandian dan bidang Tata Kelola E-Government


Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan

informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah

memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan

berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (Network

Operational Center), jaringan LAN, jaringan WAN, ruang pelatihan dan

perangkat komputer beserta perlengkapannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna barang

milik daerah telah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik

daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam

Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam Buku Inventaris (BI) Dinas

Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Buku Inventaris (BI) per 31 Januari

2020 barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok

dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan pada

tabel dan grafik sebagai berikut :

DATA ASET

Tabel 2.4

Data Jumlah dan Jenis aset Dinas Komunikasi dan Informatika

berdasarkan Saldo awal 2020:

No Jenis Barang Jumlah Nominal Keterangan

1 Tanah 0 KIB A

2 Peralatan dan Mesin 30,084.318.819,58 KIB B

3 Gedung dan Bangunan 40.190.000,00 KIB C

3 Jalan Irigasi dan jaringan 458.207.500,00 KIB D

4 Aset tetap lainnya 49.390.000,00 KIB E

5 Konstruksi dalam pengerjaan 0 KIB F

6 Aset Lainya 2.321.966.820 KIB G

Jumlah Aset Bruto

32.954.073.140

Kewajiban

7 Akumulasi penyusutan 12.150.286.137,43

8 Hutang kpd Pihak ketiga 3.455.726

Jumlah Kewajiban 12.153.741.863,43

JUMLAH ASET BERSIH 20.800.331.276,15

Sumber : Data Saldo awal Diskominfo 2020

Potensi dari sumberdaya bidang Informasi dan Komunikasi Publik :

Tbel 2.4

Perbandingan Surat Kabar Lokal dan Nasional Tahun 2011-2015

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal yang beredar di Bantul Tahun 2011 – 2020

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional

3 4 2 4 4 4 4 4 4 4

2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal

7 7 7 5 5 5 5 5 5 5

3 Total jenis surat kabar

10 11 9 9 9 9 9 9 9 9

Sumber: Kompilasi data KPDT & Diskominfo Kabupaten Bantul, 2016-2020

Tabel 2.6

Jumlah penyiaran Radio/ TV 2011-2015

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah Penyiaran radio lokal

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Jumlah penyiaran TV lokal

2 3 3 4 4 4 4 4 4 4

3 Jumlah penyiaran radio nasional

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Jumlah penyiaran TV nasional

0 5 1 1 1 1 1 1 10 10

5 Total penyiaran radio/TV lokal

5 6 5 6 6 6 6 6 6 6

6 Total penyiaran radio/TV Nasional

0 6 2 2 2 2 2 2 11 11

Sumber data : RPJMD Kab. Bantul 2016-2021

Tabel 2.7 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015

NO SUB DOMAIN KETERANGAN

1

2 3 4

5 6

7 8 9

10 11

Situs Pemerintahan www.bantulkab.go.id.

Situs www.bantulbiz.com Situs www.bantulcraft.com perijinan.bantulkab.go.id

kewilayahan.bantulkab.go.id potensiwisata.bantulkab.go.id

hukum.bantulkab.go.id lpse.bantulkab.go.id invesda.bantulkab.go.id

CPNS.bantulkab.go.id (“ON” jika ada pendaftaran PNS) shbj.bantulkab.go.id (standar harga barang

dan jasa) warintek.bantulkab.go.id (warung informasi

dan teknologi) sistel.bantulkab.go.id (Sistem Pengendalian Menara Telekomunikasi )

Sistem pengendalian Lingkungan Sistem Informasi Perundangan RI

Sumber : Dskominfo Kab. Bantul

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu organisasi

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang

melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan

ketugasan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan

tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Bupati selaku pemegang

kekuasaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bantul. Sebagaimana telah

dibahas pada sub bab diatas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai

Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas

pokok dan fungsi yang ditangani pada bidang komunikasi dan informatika,

statistik dan persandian.

Dalam menganalisa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama

periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dengan mengukur

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara

kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,

keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja dari Dinas Komunikasi dan

Informatika tidak terlepas dari kinerja dari Kantor Pengolahan Data Telematika

dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui

kinerja dari Kantor Pengolahan Data Telematika dan Bagian Humas Sekretariat

Daerah Kabupaten Bantul tersebut dapat melihat review pencapaian kinerjanya

hasil perkembangan dan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi

khususnya perkembangan Digital Goverment Service (DGS) sebagai berikut :

1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan Fasilitas Hotspot

a. Jaringan WAN / Internet SKPD Kecamatan dan Desa sebanyak 144

site/titik yang berada di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan,

Pemerintah Desa Rumah Sakit Umum Daerah dan 20 Titik di Puskesmas

yang diselesaikan Tahun 2016.

Pembangunan Infrastruktur Jaringan secara bertahap sejak Tahun 2007,

pada Tahun 2013 Infrastruktur Jaringan melauas dari SKPD, Kecamatan

dan 25 di Pemerintah Desa. Sedangkan Tahun 2014 meluas dari SKPD,

Kecamatan dan 75 di Pemerintah Desa dan Tahun 2016 perluasan

pembangunan Infrastruktur Jaringan dari SKPD, Kecamatan, 75

Pemerintah Desa dan 20 Puskesmas.

b. Jaringan LAN / Internet yang berada di seluruh Perangkat Daerah,

Kecamatan, Pemerintah Desa Rumah Sakit Umum Daerah dan 20 Titik di

Puskesmas.

c. Layanan Hotspot

Kantor Bupati (Ruang lobi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah)

Ruang Layanan PBB, AKTA, Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa

Perpustakaan Daerah

Sekretariat Dewan/Kantor DPRD Kab. Bantul

SKPD

17 Kecamatan

32 Kantor Pemerintah Desa

Rumah Sakit

20 Puskesmas

Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT) Gabusan sebagai Pusat

Perdagangan Hasil Karya Masyarakat Bantul oleh UKM

Sebaran Infrastruktur Jaringan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Sebaran Infrastruktur Jaringan Dinas komunikasi dan informatika

Topologi Jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul

Gambar 2.3

Topologi Jaringan WAN Pemerintah Kabupaten Bantul

2. Fasilitas Warehouse Data dan Network Operational Center (NOC)

a. Fasilitas Warehouse Data

Gambar 2.4

Fasilitas Warehouse Data dan Network Operational Center (NOC)

Warehouse data telah dimanfaatkan untuk :

Hosting sejumlah 68 program Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah

Kab. Bantul

Hosting Sistem Informasi Desa sejumlah 75 Desa

Hosting Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

(SPSE)

b. Network Operational Center (NOC)

Gambar 2.5

Network Operational Center (NOC)

c. Sistem Keamanan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul

1) Topologi jaringan dengan pemisahan Segmen Intranet, De-Militarized

Zone (DMZ), dan jaringan luar.

2) Firewall di Gateway luar dan Router Intranet.

3) Firewall dan Access Control di setiap mesin server baik yang berada di

DMZ (public server) maupun yang berada di dalam intranet misal

server publik aplikasi hanya disetting pada port 80, untuk port lain (25

: https, 2203 : remote server, 25: smtp) diseting custom demikian juga

routernya, akses langsung database (my sql port 3306 dan ms sql port

1433) hanya dari intranet

4) Enkripsi WPA2 di setiap Wifi Access Point yang terhubung ke jaringan

intranet Pemerintah Kabupaten.

3. Terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi

a. Sistem Informasi Public

Website www.bantulkab.go.id dengan sejumlah 51 subdomain SKPD

tingkat Kabupaten (7 Badan, 16 Dinas, 7 Kantor, 2 Sekretariat,

1 Bagian Setda, 1 RSUD dan 17 Kecamatan. Sistem Informasi Public yang

ada antara lain :

http://www.bantulkab.go.id/

b. Sistem Informasi Pengolahan Data

Sistem Informasi Pengolahan Data sejumlah 23 Aplikasi.

1) Intranet.bantulkab.go.id (2004)

2) Simdalbangda.bantulkab.o.id (2011)

3) Simbada.bantulkab.go.id (2011)

4) Simkeuda.bantulkab.go.id ((2011)

5) Simnangkis.bantulkab.go.id (2012)

6) SIM Ijin Reklame (2011)

7) SIM Pengelolaan Data Pedagang Pasar (2013)

8) SIM BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) (2013)

9) SIM Pengelolaan Penggajian Pegawai Kab.Bantul (2009)

10) SIM Pengelolaaan Data SP2D (2013)

11) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (2012)

12) Sistem Pelaporan keuangan dan akuntasi (2014)

13) e-Audit (kerjasama BPK) (2015)

14) Sistem Informasi Persuratan(2014)

15) Sistem Perencanaan Pembangunan (2012)

16) Sistem Penanggulangan Kemiskinan (2012)

17) Sistem Informasi PATEN (2015)

18) Sistem Informasi Laporan Kinerja SKPD(2015)

19) Sistem Informasi Kerasipan Daerah(2015)

20) Sistem Informasi Admiistrasi Kesiswaan (2015)

21) Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Masyarakat (2015)

22) Sistem Informasi Monografi Desa (2015)

23) Sistem Informasi Sarana Kesehatan Masyarakat (2015)

24) Sistem Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja(2015)

25) Sistem Informasi Aset PNPM dan Dana Bergulir(2015)

26) Sistem Informasi Database Tanah Desa(2015)

27) Sistem Informasi Database Jaminan Kesehatan(2015)

28) Sistem Informasi PAK(2015)

29) Sistem Dinamika Logistic Obat(2014)

30) Sistem Pembuatan KTA LINMAS (2016)

c. Software Pendukung

d. Alamat email Resmi

E-mail Resmi sejumlah 270 alamat yang terdiri dari SKPD, Kecamatan,

Desa, Puskesmas dan KPU (terlampir)

4. Fasilitas Pengembangan SDM bidang TIK

a. Melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

Gambar 2.6

Fasilitas Pengembangan SDM bidang TIK

Ketersediaan Sarana Prasaran Bimbingan Teknis bidang TIK

Ruang Bimtek dengan kapasitas 25 pserta

Ruang dilengkapi dengan media presentasi

Ruang ber AC sehingga membuat peserta nyaman

Macam Bimbingan Teknis yang telah dilakukan sejak Tahun 2008 sampai

Tahun 2016 adalah :

Trouble Shouting Perangkat Keras dan Jaringan Komputer untuk PNS

Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk PNS

Open Source Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk PNS

Pengelolaan Subdomain SKPD bantulkab.go.id

Implementasi program aplikasi pengolahan data Sistem Informasi

yang telah dibangun di Pemerintah Kab. Bantul

Pengelolaan Berita dalam website

Trouble Shouting Perangkat Keras dan Jaringan Komputer untuk

Aparat Desa

Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk Aparat Desa

Open Source Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran untuk

Aparat Desa

Implementasi program aplikasi Sistem Informasi Desa untuk aparat

desa di 75 Desa

Pengelolaan Berita dalam website desa

Pemanfaatan TIK untuk peningkatan pemasaran produk UMKM

Pembuatan website untuk anggota pengrajin di Kab. Bantul

(DEKRANASDA)

Aplikasi Komputer Administrasi Perkantoran dan Internet untuk Guru

Aplikasi Pembelajaran Bahasa Ingris Berbasis TIK (e-Learning) untuk

Guru Bahasa Inggris dan Guru computer

b. Workshop bidang TIK

Pimpinan SKPD dan DPRD dengan tema :

e-Government di Pemerintah Daerah

e-Government sebagai Pengunkit Reformasi Birokrasi di PemKab.

Bantul

Kepala Desa

Pemanfaatan Sistem Informasi Desa

Komitmen Bersama Untuk Membangun E-Government Kabupaten

Bantul Sampai Pemerintahan Tingkat Desa

c. Penyelenggaraan Lomba Bidang TIK

Membuat Blog untuk pelajar Tingkat SMA/SMK

Membuat Blog untuk masyarakat umum

Membuat Desain Website untuk pelajar

Membuat Desain Website untuk masyarakat umum

Website Subdomain SKPD bantulkab.go.id

5. Dukungan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu :

a. Pemerintahan Berbasis TIK (e-Government) sebagai Quick Wins Reformasi

Birokrasi

b. Surat Edaran Bupati pemanfaatan dan penggunaan Software legal (OSS)

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

d. Instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penggunaan e-mail Resmi

untuk Pendistribusian Dokumen Resmi Kedinasan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul.

e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 tentang Tata Naskah

Dinas secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

f. Sistem Kinerja Pegawai berbasis TIK (Single Payment)

g. Sistem Integrasi Data diberbagai sektor

h. Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Desa

6. Terciptanya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi :

a. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)

Kerjasama untuk mendukung percepatan penerapan Sistem Informasi

Desa.

b. Asosiasi Perguruan Tinggi Infoprmatika dan Komputer (APTIKOM)

Kerjasama dengan ruang lingkup :

1) Pendampingan memperbaharui data aplikasi wisata dan kuliner

Pemerintah Kabupaten Bantul.

2) Pendampingan penerapan Aplikasi SIM Paten di Kecamatan

3) Pendampingan penerapan Aplikasi Laporan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas

7. Tersusunnya Master Plan Sistem Integrasi Data diberbagai sektor

Peningkatan pelayanan publik merupakan kebijakan utama yang

selama ini Pemerintah Kabupaten Bantul canangkan sampai Pemerintahan

tingkat Desa. Sebagai salah satu upayanya dengan penyediaan fasilitas

pelayanan berbasis TIK. Data kependudukan merupakan sumber segala

sumber data. Ketersediaan data kependudukan sebagai data primer

merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Data kependudukan

merupakan pangkal dari seluruh data dan informasi yang akan sangat

mempengaruhi perubahan data dan pengambilan keputusan seluruh sector.

Dimana hal itu sangat mudah untuk melakukan integrasi data dan

informasi. Direncanakan Integrasi data Sistem Informasi sebagai berikut :

1) Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis sebagai upaya Peningkatan

Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran berbasis Komputer;

2. Bimbingan Teknis jaringan computer;

3. Bimbingan Teknis perakitan dan trouble shooting perangkat keras

computer;

4. Bimbingan Teknis Trouble Shooting dan pemanfaatan perangkat lunak;

5. Bimbingan Teknis pengolahan database;

6. Bimbingan Teknis Pengembangan dan rekayasa aplikasi sistem;

7. Bimbingan Teknis aplikasi sistem informasi pengolahan data; dan

8. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika (KPDT, Bagian Humas, persandian dan

sebagian dari Dinas Perhubungan yang menangani menara telekomunikasi)

sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan

pelayanan pada teknologi dan informatika, statistik dan persandian selama

periode tahun 2011-2015 telah berhasil melaksanakan ketugasan.

Keberhasilan tersebut terukur dengan tercapainya indikator kinerja utama

(IKU) perangkat daerah tersebut setiap tahunnya. Keberhasilan atas kinerja

yang telah diraih oleh (KPDT, Bagian Humas, persandian dan sebagian dari

Dinas Perhubungan yang menangani menara telekomunikasi) tidak

terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tatakerja pada bidang teknologi

MASYARAK

AT BUPATI / WAKIL

SKPD / INSTITUSI

PEMERINTAH

PELAKU

BISNIS ( G

WEBSITE

BANTUL

KAB.

GO.ID

MASYARAKAT

SKPD / INSTITUSI

PEMERINTAH

PELAKU

BISNIS

dan informatika, statistik dan persandian yang perlu dilakukan perbaikan-

perbaikan dengan harapan permasalahan-permasalahan tersebut tidak lagi

menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan teknologi dan

informatika, statistik dan persandian pada periode yang akan datang.

Hambatan dan permasalahan yang dijumpai oleh (KPDT, Bagian Humas,

persandian dan sebagian dari Dinas Perhubungan yang menangani menara

telekomunikasi) sebagai berikut :

a. perkembangan teknologi yang cepat tidak diimbangi dengan

ketersediaan sumber daya yang diperlukan;

b. belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum

konsisten OPD yang dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang

telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian

besar di akhir tahun anggaran;

c. belum terwujudnya integrasi dan kehormanisan berbagai aplikasi yang

tersebar di masing-masing OPD/Unit Kerja;

d. belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di Unit Kerja;

e. masih terdapat beberapa OPD/Unit Kerja belum menganggap

pengurusan barang milik daerah sebagai hal penting dan menjadi

prioritas;

f. tata kelola barang milik daerah di masing-masing OPD/Unit Kerja belum

dapat memberi kontribusi yang maksimal terhadap keakuratan data

BMD;

g. OPD/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang

Milik Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;

h. belum optimalnya penerapan manajemen aset di Unit Kerja atau belum

terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah;

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul, Dinas komunikasi

dan informatika mempunyai tugas membantu bupati dalam bidang komunikasi

dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan



terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten

Bantul menyelenggarakan fungsi:

a. Bidang Komunikasi dan Informatika

b. Bidang Statistik

c. Bidang Persandian

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan

Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 tentang petunjuk teknis

standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di

kabupaten/kota dan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah tertuang

dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 dan Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021Seiring

dengan perkembangan kebijakan nasional maupun daerah yang mendukung

pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, maka telah dilaksanakan

diseminasi informasi melalui media massa, media online, media tradisional

(pertura), diskusi, buletin spanduk dan baliho.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan pelayanan Perangkat

Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam

dinamika pembangunan daerah.

2. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.

3. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

rendah.

4. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

belum optimal.

5. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks

6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi

7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap

program Smart City

Sedangkan peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang

yang besar.

2. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan

Komunikasi mulai berkembang.

4. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh

masyarakat.

6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan

Smart City

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan

untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan SKPD yang

tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi

dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga

menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam

pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk

mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam

perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa

datang

2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau

suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan

Informatika masih menghadapi beberapa permasalahan yang

diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan

Informatika No Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah

1. Implementasi e-

Government yang

belum maksimal

Kurangnya pengembangan jaringan

komunikasi

Keterbatasan kemampuan

penyediaan jaringan di wilayah-

wilayah terpencil

Kuranganya pengembangan aplikasi

sistem informasi

Minimnya aplikasi terkait

pengumpulan data

Kurangnya pembangunan pusat data Keterbatasan kapasitas pusat data

Kurangnya SDM SDM pengelola IT di

semua OPD dan Desa

SDM pengelola TIK di OPD dan

desa kurang terlatih dalam hal TIK

2. Indek kepuasan

pelayanan

masyarakat

rendah

Kurangnya pengkajian dan penelitian

bidang komunikasi dan informatika

Kurangnya kesadaran

keterbukaan informasi perangkat

daerah

Keterbatasan lembaga masyarakat

penunjang desiminasi informasi

Kurangnya kelompok informasi

masyarakat yang menjadi sumber

informasi terpercaya dan dilindungi

undang-undang

Kurangnya kerja sama informasi

dengan mass media

Kurang tersebarnya informasi

pembangunan dan

penyelenggaraan daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan

sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan

kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan

masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan

jasmani, rohani dan sosial.

2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan

intelektual, emosional dan spiritual.

3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,

memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam

kehidupan sosial.

4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling

menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa

patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama

mewujudkan pembangunan.

6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman,

menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan

oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang

harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas

dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,

terampil dan berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,

pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,

nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat

dengan pencapaian misi ke-1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik,

efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No

Misi ke-1)

Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yg baik, efektif,

efisien dan bebas dari KKN

melalui percepatan reformasi

birokrasi

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

1. Implementasi e-Government Basis data yang realtime dan

terintegrasi

Jaringan komunikasi

yang masih kurang.

2. Indek kepuasan pelayanan

masyarakat Pelayanan berbasis TIK

kurangnya keterbukaan

informasi dan sosialisasi

kepada masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik

komunikasi lancer informasi benar menuju terbentuknya Indonesia

informatif dalam kerangka NKRI

2. Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang

profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk

mendukung

pembangunan karakter bangsa

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian

Komunikasi dan Informatika tersebut, faktor-faktor pendorong dan

penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.3


Informatika Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian

Komunikasi dan Informatika.

No

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Faktor Pendorong Faktor

Penghambat

1 Sistem jaringan komunikasi Sistem jaringan komunikasi yang merata sangat vital di

era digital

Membutuhkan pembiayaan yang

besar

2 Ketersediaan infrastruktur dan akses TIK

Pentingnya Ketersediaan infrastruktur dan akses TIK

Membutuhkan

pembiayaan yang besar

3 Implementasi e-Government

Keharusan dari tata kelola

pemerintahan yg baik,

efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan

reformasi birokrasi

SDM kurang

memahami TIK

4 Perhatian terhadap keamanan

informasi

Pentingnya data di era

digital

Banyaknya

pencurian data dan

serangan cyber

5 Informasi dari badan publik

transparan kepada masyarakat

Keterbukaan informasi

dilindungi undang-undang

Kurang sadarnya

akan keterbukaan informasi

6 Informasi edukatif yang sampai

ke masyarakat

Pentingnya informasi yang

edukatif dan dapat

dipercaya.

Banyaknya

informasi hoak

beredar di

masyarakat.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

DIY adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan

terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY

2) Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan

yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 3.4


Informatika Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika DIY

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Dinas Komunikasi

dan Informatika

DIY

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

1. Pengelolaan Data

dan Informasi yang

Berbasis TIK

Data yang realtime sangat

diperlukan dalam era digital

Basis data belum

terintegrasi dengan baik

2. Kualitas Jaringan

Infrastruktur yang

Terintegrasi dalam

Layanan TIK

Kualitas Jaringan

Infrastruktur yang

terintegrasi dalam layanan

tik merupakan backbone

pelayanan

Membutuhkan pembiayaan

yang besar

3. Indek kepuasan

pelayanan

masyarakat

Tugas dari OPD adalah

melayani masyarakat

dengan prima

Pelayanan yang belum satu

pintu sehingga menyulitkan

masyrarakat

4. Tersebarluasnya

informasi

pembangunan dan

penyelenggaraan

daerah

Pentingnya informasi sampai

ke masyarakat

Masyarakat kurang

memperhatikan informasi

yang di publikasikan

penyelenggara daerah

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan

penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul

yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis

ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya,

perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan

pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang

OrganisasiPerangkat Daerah yang diikuti oleh Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2016, berdampak pada semakin luasnya cakupan instansi yang

harus terlayani koneksi internet. Keberadaan OPD di Kabupaten Bantul selain

Kecamatan yang menyebar di berbagai lokasi pun menuntut kesiapan jaringan

komunikasi untuk menjalankan proses bisnisnya, baik pada unsur back office

maupun front office dalam rangka pelayanan publik. Hal ini tentunya menjadi

tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga

merupakan OPD baru. Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul mempunyai

tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga

permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan Bantul

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten

dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki

era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib

memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat

mewujudkan layanan e-government

Sesuai peraturran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun

2010 – 2030, BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bagian Kesatu Umum

Pasal 11 :

1. Struktur Ruang Kabupaten bertujuan untuk mengakomodasi fungsi

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan

dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan

pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul.

2. Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. sistem perkotaan dan perdesaan; b. sistem jaringan transportasi; c.

sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem

jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana wilayah

lainnya

Merespon hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan

pemetaan kondisi infrastruktur dan menyusun skala prioritas pengembangan

infrastruktur jaringan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Jaringan

wireless yang selama ini digunakan dirasakan kurang stabil dan dapat

terkendala pada wilayah yang berbukit, akan disupport oleh jaringan fiber

optic (FO).

Pada aspek sistem informasi, berbagai aplikasi yang digunakan oleh

OPD mayoritas dibangun oleh pihak ke tiga dan ada beberapa yang

merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun instansi

vertikal. Secara teknis, aplikasi tersebut telah mampu menjalankan proses

bisnis organisasi namun belum dapat terintegrasi satu sama lain.

Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia mencanangkan Kebijakan

Satu Data yang didasari oleh berbagai versi data dari bermacam aplikasi yang

dimiliki dan dipublikasikan secara sektoral oleh instansi pemerintah.

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam

itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa

program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki kajian

lingkungan hidup terhadap kebijakan rencana dan program daerah yang

memiliki dampak lingkungan terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan

yang tertuang dalam laporan KLHS RPJMD 2016-2021.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dikaji pada sub-bab

sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

1. Permasalahan komunikasi dan Informatika : terbatasnya

infrastruktur TIK, belum adanya regulasi pengembangan e-

government dan master Plan IT, juga belum meratanya sistem

jaringan komunikasi

2. Permasalahan Statistik : tata kelola data yang belum baik, Sistem

informasi dan database belum saling terintegrasi

2. Permasalahan persandian : kurangnya SDM teknis pengamanan

informasi, kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi,

belum diterapkannya Standar Nasional Manajemen Kemananan

Informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program

perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas


No Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Capaian Indikator

Kinerja

Target

Indikator

Kinerja

201

6

2017 2018 2019 202

0

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)

1 Peningkatan

Penyelenggara

an sistem

informasi dan

komunikasi

berbasis

teknologi

sesuai

standar

OPD

menerap

kan

Digital

Governm

ent

Service

(DGS)

Persentase

OPD yang

menerapkan

Layanan

Unggulan

Digital

Government

Services

- 70.3

3

77.7

0

80,6

9 85 85

2 Peningkatan

indeks

kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggara

an informasi

publik

kualitas

layanan

publik

terkait

pelayana

n

komunik

asi dan

informati

ka

Index kualitas

layanan

informasi

publik

- 75.2

3

75.3

3

78,5

6 83 80

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang

berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah

ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk

menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran

RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi

dan Informatika

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,

cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan,kemanusiaan, dan

kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI)

MISI ke - 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif,

efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi

birokrasi.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Peningkatan

Penyelenggaraan

sistem informasi

dan komunikasi

berbasis teknologi

sesuai standar

OPD menerapkan

Digital Government

Service (DGS)

1. Mendorong inovasi-

inovasi baru di bidang

TIK

2. Pembangunan

infrastruktur jaringan

meluas ke sekt;or

pendidikan, kesehatan

dan perekonomian

3. Pembangunan

Warehouse data dan


meluas ke sektor

pendidikan, kesehatan

dan perekonomian

4. Membangun berbagai

aplikasi sistem

informasi dan

komunikasi untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

Menerapkan

layanan Digital

Government Servise

di seluruh Instansi

Pemerintah Daerah

Peningkatan

indeks kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

informasi publik

kualitas layanan

publik terkait

pelayanan

komunikasi dan

informatika

Mengaplikasikan Keputusan

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2004, yang

dikembangkan menjadi 14

unsur yang relevan, valid,

dan reliable, sebagai dasar

pengukuran IKM

Menerapkan TIK

dalam menyediakan

pelayanan yang lebih

baik, lebih efisien,

dan lebih efektif

dalam upaya

peningkatan kualitas

layanan Publik

Permasalahan yang paling mendasar pada unsur Komunikasi dan

informasi untuk Kabupaten Bantul diantaranya :

a. Kesenjangan Digital

Masyarakat Bantul memiliki kondisi geografis dan populasi penduduk

yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun

agama, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai

bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat

diamati melalui :

1) Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital

dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya

atau tidak memiliki akses sama sekali ;

2) Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat

keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak

mendapatkannya.

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi dan

Komunikasi belum optimal

Menurut International Telecommunication Union (ITU)

pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berindikasi tidak

hanya kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi), tetapi juga

dipengaruhi juga seberapa presentase upaya peningkatan sarana dan

prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi serta seberapa besar

tingkat kepedulian dan melek terhadap perkembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi atas sumber daya manusianya.

Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan

kualitas dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang makin meningkat dan terjangkau oleh

masyarakat selaku pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dengan upaya tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas SDM

dalam memanfaatkan jasa akses telekomunikasi dan Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang secara ekonomi akan meningkatkan

kualitas dan taraf hidup masyarakat.

c. Motivasi Penggunaan Software Legal masih kurang

Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah

sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan

komunikasi menjadi cepat usang. Ketergantungan dalam

memanfaatkan software legal dan relatif lebih mahal mengakibatkan

kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat lunak (software)

bajakan yang cukup besar. Dari jumlah perangkat keras lebih dari

700 unit, menggunakan software operating sistem legal sejumlah 496

unit dan memanfaatkan software office legal hanya 5 unit komupter.

Kondisi ini menunjukkan suatu permasalahan yang tidak ringan perlu

dipikirkan strategi pelaksanaan migrasi ke software legal secara cepat,

tepat dan tuntas.

Peningkatan kegiatan sosialisasi penggunaan software legal dan

memasyarakatkan Program IGOS dan UGOS merupakan salah satu

langkah yang secara intensif harus dilakukan. Selanjutnya harus

disusun rencana kegiatan migrasi ke software legal yang diperkuat

dengan pendampingan regulasi baik berupa instruksi Bupati atau

Peraturan Bupati agar kegiatan tersebut dapat berjalan baik, tertib dan

lancar.

1. Kekuatan

Dibalik permasalahan yang ada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul masih memiliki kekuatan yang dapat

mendorong dan memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia

Teknologi Informasi dan komunikasi yaitu :

1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi

dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan

informasi cukup tinggi;

2. Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satu pengungkit

percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins).

3. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin

meningkat.

4. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.

5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi

masyarakat.

6. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informaika yang

mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronis;

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan

strategi nasional pengembangan e-Government;

d) Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06

Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Elektronik di Lingkungan Pemerintah;

e) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah

Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan

f) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi

Penyelenggaraan Negara

7. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City

tinggi.

2. Kelemahan

1. Penguasaan pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi

dan Komunikasi masih kurang

2. Terbatasnya sumber daya komunikasi dan informasi

3. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat

memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal

4. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan

memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi;

5. Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri

6. Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam

pembangunan Smart City

3. Peluang

7. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

memiliki peluang yang besar.

8. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan

pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

9. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.

10. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat

tinggi.

11. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau

oleh masyarakat.

12. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap

perwujudan Smart City

4. Tantangan

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru

dalam dinamika pembangunan daerah.

2. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.

3. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan

Komunikasi rendah.

4. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan

Komunikasi belum optimal.

5. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks

6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi

7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat

terhadap program Smart City

5.2 Alternatif Strategi

A. Kekuatan dan Peluang

1. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan

Komunikasi untuk mempertahankan eksistensi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;

2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan

dukungan penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi di Kabupaten Bantul;

3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi untuk perkembangan usaha ekonomi

masyarakat;

4. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi

dan Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil

pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah

ada.

B. Kekuatan dan Tantangan

1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti

pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya

saing tinggi

2. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan

meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

3. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sekt;or

pendidikan, kesehatan dan perekonomian

4. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan

aparat dan masyarakat tentang TIK.

5. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada

berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih

proaktif.

6. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif

dan efisien

7. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan

Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan

informasi diberbagai sector

8. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart City

keseluruh lapisan masyarakat

C. Kelemahan dan Peluang

a. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang bertanggung jawab untuk

mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di instansi

masing-masing;

b. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan

pembangunan;

c. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan

prasarana yang ada;

d. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan sarana dan

prasarana yang ada; dan

e. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

aparat pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui

bimbingan teknis dan pelatihan.

D. Kelemahan dan Tantangan

1. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal

dan berkualitas ) dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi;

2. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya

Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten;

3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi

untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal

Dari penjelasan Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan

dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut :

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

PELUANG :

1. Potensi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

memiliki peluang

yang besar.

2. Komitmen

Pemerintah Pusat

terhadap

penyelenggaraan

dan pengelolaan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi.

3. Usaha ekonomi

masyarakat dengan

menggunakan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

mulai berkembang.

4. Investasi bidang

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

sangat tinggi.

5. Kepemilikan

perangkat teknologi

informasi semakin

terjangkau oleh

masyarakat.

6. Adanya dukungan

dari Pemerintah

Provinsi/Pusat

terhadap

TANTANGAN

1. Teknologi Informasi

dan Komunikasi

merupakan aspek

yang tidak selalu

mudah

dikendalikan

dalam dinamika

pembangunan

2. Kesenjangan akses

data dan informasi

diberbagai sektor.

3. Kemampuan

pengendalian

masyarakat

terhadap

pemanfaatan

teknologi informasi

dan komunikasi

masih lemah

4. Sikap proaktif

masyarakat

terhadap Teknologi

Informasi dan

Komunikasi belum

optimal.

5. Permasalahan

pengawasan dan

pengendalian

semakin kompleks

6. Lemahnya

penegakan hukum

FAKTOR

EKSTERNAL

FAKTOR

INTERNAL

perwujudan Smart

City.

di bidang teknologi

dan informasi

7. Masih rendahnya

pengetahuan dan

kepedulian

masyarakat

terhadap program

Smart City

KEKUATAN :

1. Komitmen pimpinan

daerah terhadap

eksistensi Dinas

Komunikasi dan

Informatika sebagai

pengelola sumber

daya komunikasi

dan informasi cukup

tinggi;

2. Adanya Kebijakan e-

Government sebagai

salah satu

pengungkit

percepatan

Reformasi Birokrasi

(Quick Wins).

3. Sumber Daya

Manusia bidang

Teknologi Informasi

semakin meningkat.

4. Hasil-hasil

pembangunan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

dapat dijadikan

sebagai modal

pembangunan

selanjutnya.

5. Tersedianya sarana

dan prasarana

teknologi dan

informasi bagi

masyarakat.

6. Adanya Perda yang

mendukung hak

akses informasi

public

Alternatif Strategi :

Kekuatan dan Peluang

1. Memanfaatkan

semua potensi

sumber daya

teknologi dan

informasi untuk

mempertahankan

eksistensi Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Kabupaten Bantul

2. Mendorong terbitnya

aturan/regulasi

sebagai perwujudan

dukungan

penyelenggaraan

pengelolaan sumber

daya komunikasi dan

informasi di Kab.

Bantul

3. Mendorong SDM

yang ada untuk

menciptakan sarana

sumber daya

komunikasi dan

informasi untuk

perkembangan usaha

ekonomi masyarakat

4. Mendorong

peningkatan investasi

di bidang TIK dengan

mengacu kepada

hasil-hasil

pembangunan TIK

yang sudah ada


Kekuatan dan

Tantangan

1. Mendorong

inovasi-inovasi baru

di bidang TIK

seperti

pemanfaatan

teknologi yang

ramah lingkungan

dan berdaya saing

tinggi

2. Pembangunan

Warehouse data

dan infrastruktur

jaringan meluas ke

sektor pendidikan,

kesehatan dan

perekonomian.

3. Pembangunan

infrastruktur

jaringan meluas ke

sekt;or pendidikan,

kesehatan dan

perekonomian

4. Memanfaatkan

SDM yang ada

untuk

meningkatkan

pengetahuan aparat

dan masyarakat

tentang TIK.

5. Mendorong

kegiatan sosialisasi

melalui media yang

ada kepada

berbagai instansi

7. Komitmen pimpinan

daerah terhadap

terwujudnya Smart

City tinggi.

5. Meningkatkan

ketersediaan sarana

dan prasarana

teknologi dan

informasi bagi

masyarakat.

6. Meningkatkan

kualitas hak akses

masyarakat terhadap

informasi publik.

7. Meningkatkan

koordinasi dan

kerjasama seluruh

OPD dan semua

pemangku

kepentingan guna

mendukung

terwujudnya Smart

City.

pemerintah dan

masyarakat agar

bisa lebih proaktif.

6. Menyediakan akses

pelayanan data dan

informasi secara

efektif dan efisien

7. Memantapkan

regulasi-regulasi

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

guna mendukung

pemerataan akses

data dan informasi

diberbagai sector

8. Mempersiapkan

SDM dan

mensosialisasikan

program Smart City

keseluruh lapisan

masyarakat

KELEMAHAN :

1. Penguasaan

pimpinan terhadap

penggunaan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

masih kurang

2. Terbatasnya

sumber daya

komunikasi dan

informasi

3. Sosialisasi

pemanfaatan

Teknologi Informasi

sebagai alat

memperlancar

pelaksanaan tugas

belum optimal

4. Sebagian besar

aparat pemerintah

atau masih enggan

memanfaatkan


Kelemahan dan

Peluang

1. Mendorong pimpinan

untuk berkomitmen

terhadap pentingnya

pemanfaatan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

2. Terbukanya peluang

pengembangan

sumber daya

komunikasi dan

informasi;

3. Melakukan

pemanfaatan secara

maksimal peggunaan

sarana dan prasarana

yang ada untuk

mendukung usaha

peningkatan

kesejahteraan

masarakat;

4. Meningkatkan

pengetahuan


Kelemahan dan

tantangan

1. Memberikan

dukungan

pimpinan terhadap

pengembangan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

2. Mendorong peran

serta masyarakat

dalam

pengembangan

sumber daya

komunikasi dan

informasi;

3. Membangun

berbagai aplikasi

sistem informasi

dan komunikasi

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan; dan

4. Meningkatkan

sarana dan

fasilitas teknologi

dan informasi;

5. Berbagai OPD

memiliki system

aplikasi sendiri-

sendiri

6. Keterbatasan

sumber daya

komunikasi dan

informasi dalam

pembangunan

Smart City

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

aparat pemerintah

melalui bimbingan

teknis dan pelatihan.

5. Mensinergikan dan

mengintregasikan

berbagai database

sistem aplikasi

teknologi informasi.

6. Menyediakan akses

informasi yang

mudah dan

terjangkau bagi

semua kalangan

7. Menghimpun

berbagai potensi

untuk pembangunan

Smart City

prasarana

pelatihan yang

handal;

5. Meningkatkan

kemampuan SDM

teknisi dan fasilitas

pendukungnya.

6. Optimalisasi

pengawasan dan

pengendalian

pemanfaatan

teknologi informasi

7. Memaksimalkan

semua potensi yang

ada untuk

membangun Smart

City

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta

pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan

berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk

program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif

Dinas Kominikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pembinaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Urusan, Bidang

Urusan, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung

Jawab

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Capaian Realisasi

Rp Realisasi

Rp Realisasi Rp Realisa

si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN

DASAR


Berkem

bangnya layanan Digital Govern

ment Service (DGS)

Meningkatnya Penyelenggara

an sistem informasi dan komunikasi

berbasis

teknologi sesuai standar

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Cakupan layanan

pengendalian tower

% 100 0 0 98,81 247.425.

100 0 0 0 0 0 0 0 0

Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi

Informatika dan Data Statistik

Pengendalian

Tower

Cakupan layanan

pengendalian tower

% 100 0 0 98,81 247.425.

101 0 0 0 0 0 0 0 0

Seksi Kemitraan dan Pengelolaan

Sumber Daya Telekomunikasi

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Persentase perluasan


% 60 60 1.052.5

85.100 60

7.152.2

27.400 76,5

13.595.793.59

8,7

76,5 14.538.090

.142

75 15.767.371.66

2

78 16.555.740.2

45

Bidang Infrastruktur Jaringan,

Keamanan Informasi


Urusan, Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)

dan Kegiatan (output)

Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Persentase pembanguna

n pusat data (warehouse data)

% 40 40 45 70 70 55 60

dan

Persandian

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan

intranet

% 90 90 544.900

.600 90

636.200.000

90 4.745.779.609,

7 90

4.605.451.

239 90

5.427.161.300

90 5.707.087.999

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Informasi Pemerintah

Pembinaan dan

Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

peningkatan

kapasitas data center Pemkab. Bantul

% 80 90 474.804

.500 80

2.344.827.000

90 5.371.773.270

90

4.185

.691.465.0

9

90 4.583.543.800

90 4.779.108.748

Seksi Infrastruktur

Teknologi Informasi Non Pemerintah

Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi

Penyelenggaraan pemberdayaa

n telematika dan pengembangan system

informasi

% 90 80 32.880.

000 80

4.103.610.400

82.5 290.045.6104

82.5 5.653.147.

438 90

5.522.894.300

0 0 Seksi Pengembangan Aplikasi

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan

Informasi

Terlaksananya

Penyusunan dan publikasi peraturan

Pemerintah Daerah bidang TIK

% 80 0 0 75 67.590.0

00 100

181.260.000

100 93.800.000

80 233.772

.262 80

257.149.200

Seksi Pengembangan Aplikasi


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Pengendalian sistem keamanan informasi

Persentase

gangguan informasi yang tertangani

% 0 0 0 0 0 65 396.524.615

0 0 0 0 0 0

Seksi

Keamanan Informasi dan Persandian

Pembangunan

Ekosistem

Kultural DIY

berbasis Digital

Tersedianya

Aplikasi

Informasi

Publikasi

Aplika

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1.067.7

75.000

0 0

Seksi

Infrastruktur

dan

Teknologi

dan seksi

Aplikasi

Tersedianya

CCTV Area

Makam Raja

Imogiri

Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Terbangunny

a

infrastruktur

jaringan

internet

jaring

an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.067.7

75.000 0 0


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Pengembang

an Aplikasi

Layanan

Wisata

Heritage

Aplika

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

92,637,

000.00

Terpeliharan

ya CCTV unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

30.000.

000

Terpeliharan

ya Jaringan

Fiber Optik

Makam

Imogiri

Meter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7

64

60.000.

000

Terpeliharan

ya Penanda

Keistimewaa

n QR Code

Aplika

si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

50.000.

000


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Iklan

Layanan

Masyarakat

QR Code

iklan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60.000.

000

Program

fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi

Persentase SDM yang

memiliki pengetahuan dan keterampila

n berbasis TI

% 45 45 71.517.

000 46

89.777.000

44 74.430.

000 48

53.270.000

49 94.677.

908 50

5.812.394.298


Statistik

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan Aparatur

Pemerintah di bidang Teknologi

dan Informasi

Orang 228 45 71.517.

000 238

89.777.000

200 74.430.

000 238

53.270.000

238 94.677.

908 238

5.812.394.298

Seksi Pengembangan Aplikasi

Index kualitas layanan informa

si publik

Meningkatnya

indeks kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan informasi

publik

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi

dan komunikasi

prosentase

peningkatan tata kelola sistem informasi

dan layanan publik

% N/A 0 0 65 146.435

.450 65

1.004.830.200

65 860.232.90

0 70

942.145.482

75 989.252.756

Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika

dan Data Statistik

Pengkajian dan

Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Peningkatan

Penyelenggaraan Informasi Publik

% N/A 0 0 0 0 100 99.481.

200 100

167.639.00

0 100

170.525.900

100 171.876.168

Seksi Tata Kelola E-Government

Pemberdayaan KID dan PPID

Terlaksananya Kegiatan PPID

% N/A 0 0 94 50.658.8

50 100

191.341.200

100 355.743.40

0 100

401.437.900

0 0 Seksi Pemberdayaa


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

n dan

Kemitraan.

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

Cakupan

pengembangan dan pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

% N/A 0 0 98 95.776.6

00 112

714.007.800

100 336.850.50

0

100 370.181

.682 0 0

Seksi Pemberdayaa

n dan Kemitraan.

Program kerjasama informasi

dengan mas media

Persentase peningkatan sosialisasi pembanguna

n pemerintah daerah

% 62 62 79.547.

500 65

2.212.0

10.000

67 1.877.223.100

72 1.914.325.

350

72 1.355.083.868

75 1.422.334.72

8

Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik

Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah

Jumlah pemanfaatan

media massa dalam penyebarluasan

penyelenggaran pemerintah

daerah

Mass Media

9 9 16.967.

500 9

2.030.8

65.000

9 1.655.696.100

9 1.730.785.

350

5 1.079.291.934

5 1.153.092.364

Seksi Produksi dan Distribusi

Informasi Publik


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah

penyampaian informasi pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintah melalui

website pemerintah daerah

Berita 261 300 62.580.

000 444

181.145.000

420 221.527.000

440 183.540.00

0 480

275.791.934

520 269.242.364

Seksi Pengelolaan

Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan

Penyebarluasan Informasi yang bersifat

Penyuluhan bagi Masyarakat

Jumlah media yang digunakan untuk

penyuluhan kepada masyarakat

Mass Media

0 0 0 0 -

0 0 0 0 9 692.641

.934 9

727.777.364

Seksi Pemberdayaan dan

Kemitraan

Statistik

Berkembangnya layanan Digital

Government

Service (DGS)

Meningkatnya

Penyelenggaraan sistem informasi dan

komunikasi berbasis teknologi sesuai

standar

Program

Penyajian Data Statistik Daerah

Data statistik acuan

perencanaan pembangunan daerah

Doku

men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

200.93

5.000 1

221.02

8.500

Bidang Tata Kelola e-Government,

Aplikasi Informatika dan Data Statistik

Pengelolaan Updating dan

Analisis Data dan Statistik Daerah

Jumlah data statistik daerah

sebagai acuan pembangunan

Doku

men 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

200.93

5.000 1

221.02

8.500

Seksi Statistik dan

Pelayanan Informasi Publik

Persandian


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Berkembangnya layanan Digital

Government

Service (DGS)

Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan

komunikasi berbasis teknologi sesuai

standar

Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian

Prosentase perangkat

daerah yang telah menggunakan layanan

persandian

% 0 0 0 0 0 0 0 21 777.812.18

4 28

740.888.142

37 777.932.549

Bidang Infrastruktur

Jaringan, Keamanan Informasi dan

Persandian

Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Persandian

Jumlah Pemanfaatan

layanan persandian bagi perangkat

daerah

layanan

0 0 0 0 0 0 0 10 425.697.96

8 15

429.805.610

20 454.263.967

Seksi

Keamanan Informasi dan Persandian

Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan

Informasi

Prosentase penanganan gangguan

dari seluruh incident

% 0 0 0 0 0 0 0 43% 352.114.21

6

45% 311.082

.532

55%

323.668.582

Seksi Keamanan Informasi

dan Persandian

PROGRAM/KEGIATAN PADA

SETIAP OPD

Peningkatan

Capaian Kinerja

OPD

Nilai AKIP

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP

(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Angka

80 80 1.726.304.000

81 591.377

.193 81.33

1.197.760.031

86.22

1,458,485,249

84 1.495.625.778

84 1.570.407.06

7 Sekretariat

Penyediaan Jasa,Peralatan

dan Perlengkapan Perkantoran

Cakupan Penyediaan Jasa,Peralata

n dan Perlengkapan Perkantoran

% 80 0 0 95 232.231.

892 90

464.28

4.295 90

754.0

88.869

93 765.624

.418 96

767.40

5.571

Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi

Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordi

% 90 0 0 94 345.550.

301 97

733.475.736

97 704.396.380

93 730.001

.360 96

803.001.496

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

nasi dan

Konsultasi

Penyediaan Surat

Menyurat Kelancaran Tugas pokok

fungsi Kantor

% 90 100 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Penyediaan Jasa Komunikasi,

TI/Bandwitch, Sumberdaya air dan listrik

Kelancaran Tugas pokok fungsi Kantor

% 90 100 1.532.973.540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasion

al


% 90 100 1.093.3

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Penyediaan Jasa Administrasi

keuangan/honor SPK

Kelancaran Tugas pokok fungsi

Kantor

% 90 100 20.362.

550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kelancaran Tugas pokok fungsi

Kantor

% 90 100 1.196.2

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja


% 90 100 50.220.

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Penyediaan alat tulis kantor


% 90 100 11.927.

575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Kelancaran

Tugas pokok fungsi Kantor

% 90 100 2.870.4

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan


% 90 100 816.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Penyediaan makanan dan minuman rapat

koordinasi, tamu, lembur

Kelancaran Tugas pokok

fungsi Kantor

% 90 100 15.776.

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kelancaran

Tugas pokok fungsi Kantor

% 90 100 54.365.

254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kelancaran Tugas pokok

fungsi Kantor

% 90 100 9.350.0

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase

pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

% 80 90 2.900.964.594

85 3.822.507.401

97 742.916.006

97 694,680,82

6 96

793.980.093

98 833.679.098

Sekretariat

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Cakupan Pemenuhan

kebutuhan peralatan dan perlengkapan

kantor

% 90 86.5

8 2.769.914.520

98 3.718.60

3.200 97

538.088.697

97 441.300.50

0 93

470.057.546

98 489.046.298



Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasion

al

Cakupan

pemenuhan kebutuhan pemeliharaan

kendaraan/operasional

% 90 0 0 91 103.904.

201 96

204.827.309

96 253.380.32

6 94

323.922.547

95 344.632.800


Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Cakupan

pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan

% 90 99,3

4 26.109.

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Cakupan pemenuhan kebutuhan

pemeliharaan kendaraan

% 90 86.5

8 139.455

.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Nilai Evaluasi Kinerja

Angka

N/A 0 0 0 0 81.33 34.626.

750 86.22

55.371.600

80 75.433.

072 82

79.204.725

Sekretariat

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Nilai

Evaluasi Kinerja

Angka N/A 0 0 0 0 81.33 34.626.

750 86.22

55.371.600

80 75.433.

072 82

79.204.725

Sub Bagian

Program, Keuangan dan Aset

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

DOKUMEN PERENCANAAN

DOK 2 2 7.077.5

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat

Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

DOKUMEN PERENCANAAN

DOK 1 0 0 1 2.280.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Bagian Program, Keuangan

dan Aset

Penyusunan Rencana Strategis (Rentra)

RENSTRA DOK 1 1 3.763.5

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT


Urusan, Program

dan Kegiatan


(outcome)


Satua

n

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD


Jawab


Capaian Realisasi

Rp Realisasi


si Rp

Target

Rp Target

Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

Penyusunan

Rencana Kerja(Renja)

RENJA DOK 1 1 3.314.0

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KPDT

T O T A L (Rp.) 6.742.277.555

14.446.864.544

18.527.579.68

5,7000

20.352.268

.251

21.466.141.00

5

22.548.991.4

71

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika , 2020

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terkait dengan Pandemi Covid-19, Indikator kinerja Dinas Komunikasi

dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 Target kinerjanya harus direvisi disesuaikan dengan

kemampuan anggaran dan dukungan sumber daya yang juga mengalami

penyesuaian. Sehingga Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

No Indikator

Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja

Target

Indikator

Kinerja

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase

OPD yang

menerapkan

Layanan

Unggulan

Digital

Government

Services (DGS)

70 70.33 77.70 80,69 85 85 85

2 Index kualitas

layanan

informasi

publik

60 75.23 75.33 78,56 83 80 80


Tabel 7.3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada SDGs

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Program Kegiatan Kode

Indikator Indikator RAD

Sumber

Data Satuan

Baseline

(2017)

Realisasi

Pencapaian

Target

Pencapaian

2018 2019 2020 2021

Target 16.10 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan

peraturan nasional dan kesepakatan internasional

16.10.2*

Jumlah instansi yang

mengadopsi dan melaksanakan

konstitusi, statutori dan/atau

jaminan kebijakan untuk akses

publik pada informasi

yang menghubungkan

kecamatan.

Kominfo Negara N/A N/A N/A N/A N/A

16.10.2.(b)

Jumlah instansi yang

mengadopsi dan melaksanakan

konstitusi, statutori dan/atau

jaminan kebijakan untuk akses

publik pada informasi

Kominfo,

Inspektora

l

Persentase 100 100 100 100 100

Tujuan 17. Kemitraan Untuk

Mencapai Tujuan

Program Kegiatan Kode

Indikator Indikator RAD

Sumber

Data Satuan

Baseline

(2017)

Realisasi

Pencapaian Target

Pencapaian

2018 2019 2020 2021

Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara

regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan

berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara

mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme

fasilitasi teknologi global.

17.6.1.(a) Jumlah kegiatan saling berbagi

pengetahuan dalam kerangka

Kerja sama Selatan-Selatan dan

Triangular

Kegiatan

Program

Pengemba

ngan

Komunika

si,

Informasi

dan Media

Massa

Pembinaan

dan

Pengemban

gan

Jaringan

Komunikasi

dan

Informasi

17.6.2.(a)

Persentase jaringan tulang

punggung serat optik daerah

yang menghubungkan

kecamatan.

Kominfo

Persentase 47 100 100 100 100

17.6.2.(b)

Tingkat penetrasi akses tetap

pita lebar (fixed broadband) di

Perkotaan dan di Perdesaan.

Kominfo

Persentase 70 100 100 100 100

Penyeleng

garaan

Pos dan

Informatik

a) dan

BPS

17.6.2.(c)

Proporsi penduduk terlayani

mobile broadband

Kominfo Persentase N/A N/A N/A N/A N/A

17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas

teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun

2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan

komunikasi.

17.8.1* Proporsi individu yang

menggunakan internet. Kominfo Persentase N/A N/A N/A N/A N/A

17.8.1.(a)

Persentase kabupaten 3T yang

terjangkau layanan akses

telekomunikasi universal dan

internet.

Kominfo Persentase 100 100 100 100 100

Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran

atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk

Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Program

Penyajian

Data

Statistik

Daerah

Penyusuna

n Data

Statistik

Daerah dan

Penyusuna

n Database

Daerah

17.19.2.(c)

Jumlah pengunjung eksternal

yang mengakses data dan

informasi statistik melalui

website. Kominfo Pengunjung 66.778 70.000 72.000 75.000 77.000


PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 91 TAHUN 2020 …

Documents