BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA BUPATI ACEH UTARA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan terjadinya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Pengelolaan Keuangan Gampong akan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Aceh sesuai dengan Surat Pernyataan Komitmen dari Bupati Aceh Utara tanggal 16 November 2015 sehingga pengelolaan keuangan gampong diseragamkan dengan format pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
114
Embed
peraturan bupati aceh utara nomor 18 tahun 2016 tentang ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH UTARA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong perlu
dilakukan penyesuaian kembali sehubungan terjadinya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan
keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam
Pengelolaan Keuangan Gampong akan menggunakan
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Aceh sesuai
dengan Surat Pernyataan Komitmen dari Bupati Aceh Utara tanggal 16 November 2015 sehingga pengelolaan
keuangan gampong diseragamkan dengan format pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4773);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
367);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong diubah sebagai berikut :
1 angka yakni angka 4a, angka 8 diubah, angka 9 dan angka 10 dihapus, angka 12 dan angka 13 diubah, diantara angka 14 dan angka 15 disisip 1 angka yakni angka 14a, angka 17 diubah, angka 19 dihapus, diantara angka 35 dan angka 36 disisip 1 angka yakni angka 35a dan ditambah 6 angka yakni angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41 dan angka 42 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya
disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan pengelolaan APBK;
4.a Badan Pemberdayaan Masyarakatan dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat BPMKS adalah Badan Pemberdayaan
Masyarakatan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara;
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Gampong;
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia;
8. Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Gampong;
9. Dihapus;
10. Dihapus;
11. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. Alokasi Dana Gampong adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Sumber Pendapatan Gampong adalah terdiri atas kelompok
Pendapatan Asli Gampong, Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana keuangan tahunan permerintah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR;
14a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh yang selanjutnya
disebut APBA adalah Rencana keuangan tahunan permerintah Provinsi Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur
dan DPR Provinsi Aceh;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut APBK adalah Rencana keuangan tahunan
permerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK Aceh Utara;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBGampong adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
19. Dihapus;
20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut;
21. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat Musrenbang gampong adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) gampong untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya;
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPGampong) adalah hasil musyawarah masyarakat Gampong tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMGampong adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun;
24. Pengadaan Barang/Jasa Gampong adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Gampong, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
25. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa;
26. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;
27. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut;
28. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Gampong;
29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Geuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong;
30. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disebut PTPKG adalah perangkat Gampong yang ditunjuk oleh
Geuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong;
31. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong;
32. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
33. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas geuchik dengan wilayah kerja tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atas usul Geuchik;
34. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah pihak ke-3 yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD);
35. Bendahara Gampong adalah perangkat Gampong yang ditunjuk oleh Geuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Gampong dalam rangka pelaksanaan APB Gampong;
35a. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD Aceh Utara adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
36. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada Bank yang ditetapkan;
37. Sisa Dana Gampong adalah Dana gampong yang disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Gampong sampai akhir tahun anggaran atau dana gampong yang disalurkan oleh kabupaten kepada gampong yang tidak habis digunakan oleh gampong sampai akhir tahun anggaran dan menjadi dana gampong yang disalurkan oleh kabupaten kepada gampong yang tidak habis digunakan oleh gampong sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBGampong;
38. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
39. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja bidang dan kegiatan gampong serta rencana pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APB Gampong;
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan untuk mengajukan permintaan pembayaran;
41. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
42. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/warung.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf l dan huruf p diubah dan ayat (4)
diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor; b. benda pos; c. bahan/material;
d. pemeliharaan; e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor gampong; g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat; i. pakaian dinas dan atributnya; j. perjalanan dinas;
k. upah kerja; l. jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli;
m. operasional Pemerintah Gampong;
n. operasional Tuha Peut;
o. operasional Kepala Dusun; dan p. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/
lembaga masyarakat.
(3) Operasional kepala dusun digunakan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat gampong.
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a, ayat (4) dan ayat (5) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
(1) Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(2) Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. Penerimaan Pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan.
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
a. Sisa Dana Gampong tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.
(4) Sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
(5) Sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Gampong dalam tahun anggaran berkenaan.
(7) Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.
4. Ketentuan BAB V ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisip 1 Pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi :
Bagian Keempat
Kode Rekening Penganggaran
Pasal 22A
(1) Kode Rekening Penganggaran terdiri dari Kode Pendapatan, Kode Belanja dan Kode Pembiayaan;
(2) Kode Pendapatan, Kode Belanja dan Kode Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan;
(3) Setiap Bidang, Kegiatan, Kelompok, Jenis serta Objek yang dicantumkan dalam APB Gampong menggunakan kode Bidang, Kode Kegiatan, Kode Kelompok, Kode Jenis serta Kode Objek;
(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening;
(5) Urutan susunan kode rekening APB Gampong dimulai dari akun, kode kelompok, kode jenis dan kode objek;
(6) Kode dan daftar Bidang dan kegiatan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran I;
(7) Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran II;
(8) Dalam rangka sinkronisasi bidang, kegiatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati.
5. Diantara ayat (8) dan ayat (9) disisip 1 ayat yakni ayat 8a, ayat (9)
diubah, ayat (13) dihapus dan ditambah 2 ayat yakni ayat (14) dan ayat (15) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Sekretaris Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong berdasarkan pada RKPGampong.
(2) Sekretaris Gampong menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong kepada Geuchik untuk memperoleh persetujuan.
(3) Geuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada Tuha Peut untuk dibahas
bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
(4) Penyampaian Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.
(5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitik
beratkan pada kesesuaian dengan RKPGampong.
(6) Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong yang telah
disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
(7) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong kepada camat.
(8) Pendelegasian evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(8a) Penyampaian rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong
oleh Geuchik sebagaimana dimaksud ayat (6) disertai dengan : a. Dokumen persetujuan bersama antara pemerintah gampong
dan tuha peut terhadap Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong;
b. RKP Gampong yang telah ditetapkan;
c. Rencana Anggaran Biaya yang telah dituangkan dalam Rancangan APBGampong.
(9) Evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud ayat 6 dan ayat (7) di atas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan
APBGampong paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
(10) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas,
melampaui batas waktu yang ditentukan, Geuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong
menjadi Qanun Gampong.
(11) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang
APBGampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Geuchik bersama Tuha Peut melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(12) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Geuchik dan Tuha
Peut, dan Geuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong menjadi Qanun Gampong, Bupati atau
Camat membatalkan Qanun Gampong dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBGampong tahun anggaran sebelumnya.
(13) dihapus.
(14) Format rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III;
(15) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.
6. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisip 1 Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi :
Pasal 33A
(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong yang telah
dievaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (6) dan ayat (7) kemudian ditetapkan oleh Geuchik menjadi Qanun Gampong tentang APBGampong;
(2) Penetapan Qanun Gampong tentang APBGampong ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah APB Gampong dievaluasi;
(3) Format Penetapan Qanun Gampong tentang APBGampong tercantum dalam Lampiran V.
7. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1) Pemerintah gampong dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan gampong selain yang ditetapkan dalam Qanun
Gampong;
(2) Qanun Gampong tentang pemungutan sebagai penerimaan gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
(3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Gampong pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah gampong;
(4) Penyimpanan jumlah uang dalam kas gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimum sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
8. Ketentuan Pasal 36 ditambah 2 ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(1) Pengeluaran gampong yang mengakibatkan beban APBGampong tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang
APBGampong ditetapkan menjadi Qanun Gampong;
(2) Pengeluaran gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Geuchik;
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Geuchik;
(4) Setiap Gampong dilarang melakukan pengeluaran atas beban APB
Gampong untuk tujuan lain selain yang telah ditetapkan dalam APBGampong;
(5) Pengeluaran Belanja Gampong menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efesian, ekonomis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisip 1 pasal yakni Pasal 36A sehingga
berbunyi :
Pasal 36A
(1) Untuk pengisian kas gampong dalam pelaksanaan kegiatan, bendahara dapat mengajukan Surat Persetujuan Penarikan Tunai (SPPT) dengan persetujuan Geuchik;
(2) Surat Persetujuan Penarikan Tunai (SPPT) diajukan berdasarkan estimasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
(3) Format Surat Persetujuan Penarikan Tunai (SPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI.1.
10. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
(1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36a ayat (2) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB);
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris gampong dan disahkan oleh Geuchik;
(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan;
11. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Geuchik.
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SPP Panjar Kegiatan; b. SPP Definitif;
(3) Dokumen SPP Panjar Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Surat Pengantar SPP Panjar Kegiatan; b. RAB; c. Rincian SPP Panjar Kegiatan.
(4) Dokumen SPP Definitif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. Surat Pengantar SPP Definif; b. RAB; c. Rincian SPP Definitif; d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja; e. Lampiran bukti transaksi; f. Lampiran bukti transaksi sebagaimana dimaksud huruf e untuk
pembayaran penghasilan tetap, tunjangan serta honorarium lainnya mencakup: 1. Daftar pembayaran/kwitansi dan/atau bukti transfer
rekening bank oleh bendahara ke penerima; 2. Surat Keputusan (SK) Jabatan/Pengangkatan;
g. Lampiran bukti transaksi sebagaimana dimaksud huruf e untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa mencakup : 1. Kwitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan
pelaksana kegiatan serta disetujui oleh Geuchik; 2. Surat Pesanan Barang; 3. Nota/Faktur; 4. Surat Perjanjian Kerjasama; 5. Foto/Dokumentasi tingkat kemajuan pekerjaan pelaksanaan
pekerjaan; 6. Bukti setoran pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dan
Faktur Pajak atau dengan mekanisme e-Billing dan e-Faktur Pajak baik PPN dan PPh maupun bukti setoran pajak daerah lainnya yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara;
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa; h. Kelengkapan lampiran bukti transaksi sebagaimana dimaksud
pada huruf g dipergunakan sesuai peruntukkannya;
(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
(6) Pelaksana Kegiatan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan, wajib membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan menyerahkannya kepada Geuchik setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas yang ditunjuk oleh Geuchik;
(7) Geuchik wajib membuat Berita Acara Serah Terima Barang apabila terdapat barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/lembaga masyarakat yang ditandangani oleh
pihak penerima dan geuchik serta diketahui oleh muspika setempat;
(8) Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 37 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.2;
(9) Format Buku Pembantu Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37
ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI.3.
(10) Format Surat Pengantar SPP Panjar Kegiatan dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VI.4;
(11) Format Rincian SPP Panjar Kegiatan dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran VI.5;
(12) Format Surat Pengantar SPP Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tercantum dalam Lampiran VI.6;
(13) Format Rincian SPP Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, tercantum dalam Lampiran VI.7;
(14) Format Pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d, tercantum dalam Lampiran VI.8;
(15) Format Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf g angka 1 tercantum dalam Lampiran VI.9;
(16) Format Nota/Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g
angka 2 tercantum dalam Lampiran VI.10;
(17) Format Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g angka 3 tercantum dalam Lampiran VI.11;
(18) Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/ Pekerjaan kepada Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf g angka 7 tercantum dalam Lampiran VI.12;
(19) Format Berita Acara Serah Terima Barang kepada masyarakat/
kelompok masyarakat/lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI.13.
12. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
13. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisip 1 Pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi :
Pasal 42A
(1) Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 antara lain
yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak daerah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya terdiri dari Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
(3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dipungut dan disetor oleh Bendahara gampong ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara.
14. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisip 1 Pasal yakni Pasal 43A sehingga berbunyi :
Pasal 43A
(1) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya apabila pelaksana kegiatan melakukan Surat Permintaan Panjar Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) dengan menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Panjar dan Surat Pengesahan Panjar Kegiatan ke Geuchik;
(2) Format Laporan Pertanggungjawaban Panjar sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.1;
(3) Format Surat Pengesahan Panjar Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.2.
15. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
(1) Perubahan Qanun Gampong tentang APBGampong dapat dilakukan apabila terjadi: a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan Sisa Dana Gampong tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
gampong pada tahun berjalan; dan/atau d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
(2) Perubahan APBGampong hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
(3) Tata cara pengajuan perubahan APBGampong adalah sama dengan tata cara penetapan APBGampong;
(4) Format Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII.
16. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45
(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBA dan APBK serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke gampong diterima setelah ditetapkannya Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong, perubahan diatur dengan Peraturan Geuchik tentang perubahan APBGampong dan dicantumkan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBGampong;
(2) Perubahan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Tuha Peut.
17. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisip 1 Pasal yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45A
(1) Pergeseran anggaran antar bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf a diformulasikan dalam Perubahan RAB;
(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Tuha Peut;
(3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan diformulasikan dalam Perubahan RAB dan dilakukan atas Persetujuan Geuchik, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong;
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara merubah Qanun Gampong tentang APBGampong;
(5) Format Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.
18. Ketentuan Pasal 46 ditambah 2 ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Gampong;
(2) Bendahara Gampong wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
(3) Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Geuchik dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
(5) Dalam rangka konsolidasi Laporan pertanggungjawaban bendahara gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Laporan pertanggungjawaban panjar dan Surat Pengesahan Panjar Kegiatan dari Pelaksana Kegiatan;
(6) Format Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran X;
19. Ketentuan Pasal 47 ditambah 2 huruf yakni huruf d, dan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), menggunakan: a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank. d. buku Pembantu Penerimaan, Register SPP, dan Register Kwitansi;
e. Format sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d tercantum dalam Lampiran XI.1, Lampiran XI.2, Lampiran XI.3, Lampiran XI.4, Lampiran XI.5, dan Lampiran XI.6;
20. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisip 1 Pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 47A
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBGampong Pemerintah Gampong menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBGampong bulanan dan semesteran serta Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBGampong.
21. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah dan ditambah 9 ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48
(1) Geuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBGampong kepada Bupati berupa:
a. laporan semester pertama; b. laporan semester akhir tahun;
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa laporan realisasi pelaksanaan APBGampong;
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
(5) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBGampong semester pertama dan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Realisasi APBGampong dari Geuchik;
(6) Geuchik wajib menyampaikan lembaran konfirmasi penerimaan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong setiap kali penerimaan dana transfer kepada Bupati;
(7) Apabila sampai akhir tahun terdapat sisa dari penarikan tunai yang dilakukan oleh bendahara, maka bendahara wajib membuat Surat Tanda Bukti Penyetoran (STBP) ke rekening kas gampong;
(8) Geuchik wajib menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBN Tahap I dan Tahap II kepada Bupati untuk dikonsolidasi dan dilaporkan ke Pemerintah dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk tahap I dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk tahap II;
(9) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 47A tercantum dalam Lampiran XII.1 dan Lampiran XII.2;
(10) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Realisasi APB Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII;
(11) Format Lembaran Konfirmasi Penerimaan Transfer ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIV;
(12) Format Surat Tanda Bukti Penyetoran (STBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XV;
(13) Format Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong bersumber dari APBN secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVI;
22. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) diubah dan ditambah 4 ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49
(1) Geuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(4) Qanun Gampong tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBGampong
Tahun Anggaran berkenaan; b. Laporan Kekayaan Milik Gampong per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Gampong;
(5) Format Rancangan Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII.1;
(6) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBGampong Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran XVII.2;
(7) Format Laporan Kekayaan Milik Gampong per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan tercantum dalam Lampiran XVII.3;
(8) Format Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Gampong tercantum dalam Lampiran XVII.4.
23. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisip 1 Pasal yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 49A
(1) Kode rekening untuk menyusun Laporan Kekayaan Milik Gampong per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) huruf b terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana;
(2) Kode rekening untuk menyusun Laporan Kekayaan Milik Gampong per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII;
24. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52
(1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Lembaran konfirmasi penerimaan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) dan Laporan realisasi penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBN Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 49 yang dibuat oleh Geuchik disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
(2) Camat meneliti kelengkapan dokumen selanjutnya meneruskan ke BPMKS untuk diteliti kembali kemudian dibuat rekapitulasi dan diteruskan ke Kepala DPKKD;
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;
(4) Dalam hal Geuchik belum menyampaikan Laporan Realiasi Penggunaan/Pertanggungjawaban Dana Gampong dan Alokasi Dana Gampong sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi Penggunaan/Pertanggungjawaban dana-dana tersebut, Bupati menunda penyaluran Dana Gampong dan Alokasi Dana Gampong kepada Gampong;
25. Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam dan diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisip 1 Pasal yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam Sistem Pengelolaan Keuangan Gampong
Pasal 52A
Pengelolaan keuangan gampong meliputi serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
26. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53
(1) Penyaluran dana dari kas daerah ke kas gampong disalurkan secara bertahap pada tahun berjalan, sesuai dengan sumber dana dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati terkait;
(2) Penyaluran Tahap I dilakukan dengan melengkapi :
1. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani Geuchik; 2. Qanun Gampong tentang APBGampong yang telah ditetapkan; 3. Daftar Tanda Terima penyaluran dana APBGampong yang
ditandatangani Bendahara Gampong dan Geuchik; 4. Fotocopy Rekening Kas Gampong.
(3) dihapus
(4) Penyaluran Tahap II dan Tahap selanjutnya baru dapat dilakukan setelah penggunaan dana tahap sebelumnya selesai dibuat pertanggungjawaban dan dilakukan dengan melengkapi: 1. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani Geuchik; 2. Laporan realisasi penyerapan dana tahap sebelumnya; 3. Daftar Tanda Terima Penyaluran Dana APBGampong yang ditanda
tangani Bendahara Gampong dan Geuchik.
(5) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati c.q. Camat;
(6) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat meneruskan kepada Bupati c.q Kepala BPMKS setelah membuat daftar tanda terima dana APBGampong;
(7) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BPMKS meneruskan kepada Bupati c.q Kepala DPKKD selaku Pejabat PPKD setelah melakukan penelitian terhadap besaran dana pentahapan dan laporan realisasi penyerapan dana;
(8) Format permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIX;
27. Pasal 54 dihapus
28. Ketentuan Pasal 58 ditambah 5 huruf yakni huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58
Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi: a. Menfasilitasi penyusunan qanun gampong dan peraturan geuchik
tentang APBGampong; b. Memfasilitasi tugas dan fungsi geuchik dan perangkat gampong
dalam pengelolaan administrasi keuangan gampong;
c. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBGampong.
d. Memfasilitasi pendayagunaan aset Gampong; e. Memfasilitasi pelaksanaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong,
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan provinsi/kabupaten;
f. Memfasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan gampong dengan kabupaten;
g. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan gampong; h. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan gampong di
wilayah kecamatan; i. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong
diantaranya memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBGampong;
j. Memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan gampong antara lain meneliti kebenaran dokumen laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBGampong yang akan disampaikan kepada Bupati;
k. Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBGampong yang lebih mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMG, RKPG, dan Qanun Gampong tentang APBGampong;
l. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
29. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 BAB yakni BAB VIIIA dan diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisip 3 Pasal yakni Pasal 59A, 59B dan 59C sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIIIA
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
Pasal 59A
(1) Apabila Geuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong berhalangan tetap, maka Bupati menunjuk Penjabat (Pj) Geuchik sampai terpilih Geuchik definitif;
(2) Apabila Geuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong berhalangan sementara, maka Bupati menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Geuchik;
(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Geuchik: a. Habis masa jabatan sebelum tahun anggaran berakhir; b. Terkait kasus pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap; c. Tidak bisa menjalankan tugas 6 (enam) bulan berturut-turut; dan d. Meninggal dunia.
(4) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila Geuchik: a. Mendapat sanksi administrasi sebagai pemegang kekuasaan
pengelola keuangan gampong; b. Terkait dengan kasus pidana yang belum mempunyai kekuasaan
hukum tetap; c. Berhalangan menjalankan tugas lebih dari 1 (satu) bulan sampai
dengan 6 (enam) bulan.
Pasal 59B
Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah gampong, maka gampong yang berhasil dalam pengelolaan keuangan Gampong dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.
Pasal 59C
(1) Pengelola keuangan gampong yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan gampong sehingga mengakibatkan kerugian gampong, dikenakan sanksi administratif.
KODE DAN DAFTAR BIDANG DAN KEGIATAN PEMERINTAHAN GAMPONG
KODE URAIAN KETERANGAN
1 2 3
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
1 1 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 2 Kegiatan Operasional Perkantoran
1 3 Kegiatan Operasional Tuha Peut Gampong
1 4 Kegiatan Operasional Dusun
1 5 Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Gampong
1 6 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gampong
1 7 Kegiatan Pendataan dan Profil Gampong
1 8 Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Gampong
1 9 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Gampong
1 10 Kegiatan Pengelolaan Informasi Gampong
1 11 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Informasi Gampong
1 12 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Gampong
1 13 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Gampong
1 14 Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama antar Gampong
1 15 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Kantor Keuchik
1 16 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Kantor Keuchik
1 17 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Kantor Tuha Peut Gampong
1 18 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Kantor Tuha Peut Gampong
1 19 Dst …..
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2 1 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Gampong
2 2 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gampong ke Wilayah Pertanian
2 3 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gampong ke Wilayah Perikanan
2
4 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Gampong
2 5 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Rumah Sewa Gampong
2 6 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Balai Pertemuan Gampong
2 7 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Balai Pertemuan
2 8 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Gampong
2 9 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Gedung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong
LAMPIRAN - I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
2 10 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Gampong
2 11 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Taman Bermain Gampong
2 12 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Aset Gampong
2 13 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gudang Gampong
2 14 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan Sarana/Prasarana Air Bersih
2 15 Kegiatan Pembukaan/Pemeliharaan Lahan Pertanian
2 16 Kegiatan Pembangunan/Pembersihan Saluran/Drainase Gampong
2 17 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan/Talud/Plat Beton/Box culvert/Gorong-gorong
2 18 Kegiatan Normalisasi Saluran Pembuang/Irigasi
2 19 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Tersier
2 20 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MCK Umum
2 21 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi
2 22 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pasar Gampong
2 23 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Pasar Gampong
2 24 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Posyandu
2 25 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dasar Untuk Posyandu (Timbangan bayi,
thermometer, dll)
2 26 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD/TK/TPQ/TPA
2 27 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana PAUD/TK/TPQ/TPA
2 28 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an
2 29 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Taman Pendidikan Al-Qur'an
2 30 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Perpustakaan/Taman Bacaan
2 31 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan
2 32 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Poliklinik Gampong
2 33 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Poliklinik Gampong
2 34 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Toko/Kios Gampong
2 35 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Badan Usaha Milik Gampong
2 36 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Badan Usaha Milik Gampong
2 37 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pos Keamanan Gampong
2 38 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Peralatan Keamanan Gampong
2 39 Kegiatan Pengadaan Sarana Pertanian
2 40 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Kandang Ternak
2 41 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Peternakan
2 42 Kegiatan Pengadaan Bibit/Pupuk/Obat Tanaman
2 43 Kegiatan Pengadaan Bibit/Obat Peternakan
2 44 Kegiatan Pengadaan Peralatan Penggilingan Padi
2 45 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Lumbung Gampong
2 46 Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Gampong
2 47 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pembenihan Ikan
2 48 Kegiatan Pengadaan Benih/Benur/Nener/Pupuk/Obat Perikanan
2 49 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana/Prasarana Kapal Penangkap Ikan
2 50 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Perikanan Tangkap
2
51
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Cold Storage (Gudang Pendingin)
2 52 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan sarana/Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
2 53 Kegiatan Pembuatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Tambak Garam
2 54 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan Sarana/Prasarana Instalasi Biogas
2 55 Kegiatan Penghijauan/Penanaman Pohon
2 56 Kegiatan Pembuatan Terasering
2 57 Kegiatan Penanaman/Pemeliharaan/Pengelolaan Hutan Bakau
2 58 Kegiatan Perlindungan/Pemeliharaan Sumber Mata Air
2 59 Kegiatan Pembersihan/Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai
2 60 Kegiatan Penanaman/Perlindungan Terumbu Karang
2 61 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Sumur Resapan/Embung Gampong
2 62 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri/Energi Baru dan Terbarukan
2 63 Kegiatan Pembangunan/Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan
2 64 Kegiatan Pembangunan/Pengelolaan Lumbung Pangan Gampong
2 65 Kegiatan Pembuatan Pupuk dan Pakan Organik untuk Pertanian/Perikanan
2 66 Kegiatan Pengembangan Benih Lokal
2 67 Kegiatan Pengembangan Ternak secara Kolektif
2 68 Kegiatan Pengembangan Gampong Wisata
2 69 Kegiatan Penanaman dan Pengelolaan Rumput Laut
2 70 Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah
2 71 Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUMG
2 72 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Gampong
2
73
Kegiatan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan
2 74 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kolam/Tambak Perikanan
2 75 Kegiatan Pengadaan Sarana Perikanan Tambak
2 76 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Nelayan
2 77 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pusat Pembibitan Gampong
2 78 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Showroom/Wisma Pamer Produk Gampong
2 79 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Poskesdes/Polindes
2 80 Kegiatan Pengadaan Penunjang Alat Kesehatan Untuk Poskesdes/Polindes
2 81 Kegiatan Pembangunan Amphitheater Diruang Publik Pantai
2
82
Kegiatan Penambahan Bahan-Bahan Promosi dan Buku Edukasi Tentang Pantai dan Laut
2 83 Kegiatan Pembangunan Sanggar Belajar/Perpustakaan untuk anak dan remaja
2 84 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung/Taman Seni/Musium Gampong
2 85 Kegiatan Rehab/Renovasi Bangunan Cagar Budaya
2 86 Kegiatan Pengadaan Peralatan Seni Tradisi
2
87
Kegiatan Pusat Budidaya, Pembenihan dan Keramba Ikan Kerapu/Tukik Penyu/Karang/Seareef
2 88 Kegiatan Pengembangan Cemara Laut dan Pembibitan/Penanaman Bakau
2 89 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Perluasan Tambatan Perahu
2
90
Kegiatan Pembangunan Rintisan Pusat Layanan Penggilingan Padi/Jagung Hasil Pertanian
2
91
Kegiatan Pembangunan Rintisan Listrik Gampong Tenaga Angin/Matahari/Mikro Hidro
2
92
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Pengolahan Minyak Cengkeh/Goreng Kelapa
2 93 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung/Balai Pengajian
2 94 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Balai Pengajian
2
95
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Agama (Dayah)
2 96 Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Agama (Dayah)
2 97 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah
2 98 Kegiatan Pengadaan/Perawatan Sarana Tempat Ibadah
2 99 Dst..........
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
3 1 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
3 2 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
3 3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
3 4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
3 5 Kegiatan Pembinaan Keagamaan
3 6 Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
3 7 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPQ/TPA
3 8 Kegiatan Pembinaan/Santunan/Bantuan Anak Yatim/Piatu
3 9 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3 10 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
3 11 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
3 12 Kegiatan Pembinaan Majelis Ta'lim/Pengajian
3 13 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Keagamaan
3 14 Kegiatan Pembinaan Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
3 15 Kegiatan Penanganan Masalah Strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
3 16 Kegiatan Pembinaan Olahraga Yang berkembang di Masyarakat
3 17 Kegiatan Pelaksanaan Perlombaan Gampong
3 18 Kegiatan Pelaksanaan Kegotongroyongan Gampong
3 19 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong
3 20 Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong
3 21 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
3 22 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3 23 Kegiatan Forum Komunikasi Mahasiswa
3 24 Dst………
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4 1 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Tepat Guna
4 2 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Gampong
4 3 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
4 4 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Gampong dalam Bidang Teknologi
4 5 Kegiatan Pelatihan Benih Kerapu, Tukik dan Budidaya Cemara Laut dan Bakau
4 6 Kegiatan Kursus/Pelatihan Kerajinan Tangan Berbahan Baku Lokal
4 7 Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal
4
8 Kegiatan Pelatihan Tentang Hak-Hak Perburuhan Kerjasama Gampong dengan Perusahaan
4 9 Kegiatan Bantuan Alat Pengolahan Minyak Kopra, Pemintaan/Alat Tenun Tradisional
4 10 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Gampong Untuk Pemuda
4 11 Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kalayakan BUMGampong dan BUM Antar Gampong
4 12 Kegiatan Workshop Business Plan
4 13 Kegiatan Investasi Usaha Ekonomi Melalu Kerjasama BUM Gampong
4 14 Kegiatan Musyawarah Inisiatif Pembentukan BUM Gampong
4
15
Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Untuk BUM Gampong dan Usaha Ekonomi Rumahan
4 16 Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
4 17 Kegiatan Pelatihan Paralegal Gampong
4 18 Kegiatan Penyelesaian Mediasi Sengketa Aset Gampong
4 19 Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasi Sengketa Tanah, Kayu atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4 20 Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Adat Istiadat
4 21 Kegiatan Pelatihan Tata Cara Penyusunan Qanun Gampong
4 22 Kegiatan Pemberdayaan PKK dalam Bentuk Kegiatan Melalui Pokja
4 23 Kegiatan Festival Makanan Laut Higienis "Pesisir Laut"
4
24
Kegiatan Lomba Melukis/Menulis Keindahan Alam dan Hidup Bersih dan Sehat "Anak Pantai"
4 25 Kegiatan Bazar Produk Kerajinan Tangan/Produk Industri Rumah Tangga
4
26
Kegiatan Pelatihan e-Marketing dan Pembuatan Website untuk Pelaku Industri Rumah Tangga
4 27 Kegiatan Sosialisasi Ancaman Penyakit di Musim Penghujan
4 28 Kegiatan Bazar Jamu dan Obat Tradisional Gampong
4 29 Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga dan Perkebunan Untuk Bio-Massa Energi
4 30 Kegiatan Percontohan Instalasi dan Pusat/Ruang Belajar Teknologi Tepat Guna
4 31 Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Tanaman Sekitar Hutan Untuk Konservasi dan Tambahan Pendapatan
4 32 Kegiatan Pembibitan Tanaman Produktif Sekitas Hutan dan Instalasi Percontohan
4 33 Kegiatan Pemberdayaan Kaum Disabilitas
4 34 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
4 35 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong
4 36 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan
4 37 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pertanian
4 38 Dst………..
5 Bidang Tidak Terduga
5 1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
5 2 Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain…
DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE URAIAN KETERANGAN
1 2 3
4 PENDAPATAN
4 1 Pendapatan Asli Gampong
4 1 1 Hasil Usaha Gampong
4 1 1 1 Hasil Pengelolaan Tanah Kas Gampong
4 1 1 2 Hasil Pengelolaan Pasar Gampong
4 1 1 3 Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4 1 1 4 Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Gampong
4 1 1 5 Hasil Usaha Gampong Lainnya
4 1 2 Hasil Aset Gampong
4 1 2 1 Pendapatan Sewa Tanah Kas Gampong
4 1 2 2 Pendapatan Sewa Gedung Milik Gampong
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4 1 3 1 Hasil Swadaya
4 1 3 2 Hasl Gotong Royong
4 1 3 3 Hasil Partisipasi Lainnya
4 1 4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4 1 4 1 Pungutan Gampong
4 1 4 2 Hasil Penjualan Aset Gampong Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4 1 4 3 Hasil Pelepasan Tanah Gampong Tahun Berjalan
4 1 4 4 Bunga Simpanan Uang di Bank
4 1 4 5 Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)
4 1 4 6 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4 1 4 7 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4 1 4 8 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4 1 4 9 Lain-lain Pendapatan Gampong Yang Sah Lainnya
4 2 Pendapatan Transfer
4 2 1 Dana Gampong
4 2 1 1 Dana Gampong
4 2 2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4 2 2 1 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4 2 3 Alokasi Dana Gampong
4 2 3 1 Alokasi Dana Gampong
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi
4 2 4 1 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4 2 5 1 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4 3 Lain-Lain Pendapatan Gampong yang Sah
4 3 1 Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
4 3 1 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4 3 1 2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4 3 1 3 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4 3 1 4 Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4 3 1 5 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4 3 1 6 Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Gampong
4 3 1 7 Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4 3 2 Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah
4 3 2 1 Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah
5 BELANJA
5 1 Belanja Gampong
5 1 1 Belanja Pegawai
LAMPIRAN- II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR : 18 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
5 1 1 1 Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong
5 1 1 2 Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong
5 1 1 3 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Gampong
5 1 1 4 Penghasilan Tambahan Geuchik dan Perangkat Gampong
5 1 1 5 Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Gampong
5 1 3 40 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 1 3 41 Dst......
6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1 1 Sisa Dana Gampong Tahun Sebelumnya
6 1 1 1 Sisa Dana Gampong Tahun Sebelumnya
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan
6 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan
6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang Dipisahkan
6 1 3 1 Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang Dipisahkan
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 2 Penyertaan Modal Gampong
6 2 2 1 Penyertaan Modal Gampong
6 3 Sisa Dana Gampong Tahun Berjalan
6 3 1 Sisa Dana Gampong Tahun Berjalan
6 3 1 1 Sisa Dana Gampong Tahun Berjalan
LAMPIRAN-III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG APBGAMPONG
BESERTA LAMPIRAN
PEMERINTAH GAMPONG ......................
KECAMATAN ......................... KABUPATEN ACEH UTARA
RANCANGAN QANUN GAMPONG ......................
NOMOR ..... TAHUN 20xx
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 20xx
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
GEUCHIK GAMPONG .......................
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2)
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor .... Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Gampong, Geuchik menetapkan rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor ….. Tahun 20xx
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …..);
6. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor ….. Tahun 20xx tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …);
7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor …. Tahun 20xx tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …);
8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor …. Tahun 20xx tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …., Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor …. Tahun 20xx tentang Penetapan Jumlah Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor ….);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor …. Tahun 20xx tentang Penetapan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …).
Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUT ................... DAN
GEUCHIK GAMPONG .........
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RANCANGAN QANUN GAMPONG .......... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 20xx.
Pasal 1 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 20xx dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Gampong Rp…......................... 2. Belanja Gampong
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Rp….......................... b. Bidang Pembangunan Rp….......................... c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp….......................... d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp….......................... e. Bidang Tak Terduga Rp…..........................
2 5 1 2 9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan xxx
2 5 1 2 18 Belanja Honorarium Tim Panitia xxx
2 5 1 2 29 Belanja Pengadaan Obat-obatan xxx
2 5 x Kegiatan……………………… xxx
JUMLAH BELANJA xxx
SURPLUS / (DEFISIT) xxx
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan xxx
3 1 1 Sisa Dana Gampong Tahun Sebelumnya xxx
3 1 1 1 Sisa Dana Gampong Tahun Sebelumnya xxx
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan xxx
3 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan xxx
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang dipisahkan
xxx
3 2 3 1 Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang dipisahkan
xxx
3 2 Pengeluaran Pembiayaan xxx
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan xxx
3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan xxx
3 2 2 Penyertaan Modal Gampong xxx
3 2 2 1 Penyertaan Modal Gampong xxx
JUMLAH PEMBIAYAAN xxx
SISA DANA GAMPONG xxx
(tempat)............., (tanggal) ...........
GEUCHIK GAMPONG ..........
TTD
(……………………...……)
LAMPIRAN-IV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H
BERITA ACARA Nomor : .......................
PERSETUJUAN BERSAMA GEUCHIK DAN TUHA PEUT
GAMPONG ................ KECAMATAN ..................... KABUPATEN ACEH UTARA
TENTANG
RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 20XX
Pada hari .............. tanggal ............. bulan ............ tahun ...., kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama Lengkap : Geuchik Gampong ..............., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Gampong ..... Kecamatan .... yang beralamat di
................, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama Lengkap : Ketua Tuha Peut Gampong ................... 3. Nama Lengkap : Wakil Ketua Tuha Peut Gampong ...........
5. Nama Lengkap : Sekretaris Tuha Peut Gampong ............. 6. Nama Lengkap : 1. Anggota Tuha Peut Gampong .............
2. Anggota Tuha Peut Gampong .............
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Tuha Peut Gampong ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
menyatakan bahwa:
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong .................. (RAPBGampong) Tahun Anggaran 20xx yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil penyesuaian dan
perubahan RAPBGampong Tahun Anggaran 20xx sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBGampong Tahun Anggaran 20xx, selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja
setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Aceh Utara
melalui Camat dan diteruskan ke BPMKS untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita
Acara ini.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Rp….......................... b. Bidang Pembangunan Rp…..........................
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp….......................... d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp….......................... e. Bidang Tak Terduga Rp…..........................
Jumlah Belanja Rp….......................... Surplus/Defisit Rp…..........................
= = = = = = = = = = = =
3. Pembiayaan Gampong
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. …...................... b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ...........................
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp……....................... = = = = = = = = = = = =
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Qanun
Gampong ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.
Pasal 4
Geuchik menetapkan Peraturan Geuchik dan/atau Keputusan Geuchik guna pelaksanaan Qanun Gampong ini.
Pasal 5
Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun
Gampong ini dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.
Ditetapkan di .................... Pada tanggal ..................... 20xx M
..................... 14xx H
GEUCHIK GAMPONG ..........
.........................................
Diundangkan di Gampong ............ pada tanggal ................... 20xx M .................... 14xx H
2 5 1 2 9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan xxx
2 5 1 2 18 Belanja Honorarium Tim Panitia xxx
2 5 1 2 29 Belanja Pengadaan Obat-obatan xxx
2 5 x Kegiatan……………………… xxx
JUMLAH BELANJA xxx
SURPLUS / (DEFISIT) xxx
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan xxx
3 1 1 Sisa Dana Gampong Tahun Sebelumnya xxx
3 1 1 1 Sisa Dana Gampong Tahun Sebelumnya xxx
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan xxx
3 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan xxx
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang dipisahkan
xxx
3 2 3 1 Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang dipisahkan
xxx
3 2 Pengeluaran Pembiayaan xxx
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan xxx
3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan xxx
3 2 2 Penyertaan Modal Gampong xxx
3 2 2 1 Penyertaan Modal Gampong xxx
JUMLAH PEMBIAYAAN xxx
SISA DANA GAMPONG xxx
(tempat)............., (tanggal) ...........
GEUCHIK GAMPONG ..........
TTD
(……………………...……)
LAMPIRAN-VI.1 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H
GAMPONG ....... KECAMATAN .....
SURAT PERSETUJUAN PENARIKAN TUNAI Nomor : ...../SPPT/xx.xxxxx/20xx (1)
Untuk Keperluan : Penarikan tunai untuk kas bendahara ....... (2)
Jumlah : Rp. ..... (terbilang.....) (3)
Nomor BG : .......... (4)
TELAH DITARIK TUNAI
PADA TANGGAL : ........ (5)
Menyetujui, (tempat), tanggal .....(6)
Geuchik Gampong Bendahara Gampong,
Nama Lengkap Nama Lengkap
Cara pengisian : 1. Diisi dengan nomor SPPT;
2. Diisi dengan keperluan penarikan tunai; 3. Diisi dengan jumlah yang ditarik dan terbilang dengan huruf;
4. Diisi dengan nomor bilyet giro dan/atau nomor kode penarikan yang tertera di slip penarikan;
5. Diisi dengan tanggal pengajuan SPPT ke Geuchik; 6. Diisi dengan tanggal penarikan dibank dan disesuaikan dengan yang
tertera di rekening koran dan/atau buku tabungan.
LAMPIRAN-VI.2 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H
A. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENDAPATAN
PEMERINTAH GAMPONG .......................
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN GAMPONG TAHUN ANGGARAN 20XX
KODE URAIAN
ANGGARAN
VOLUME HARGA
SATUAN JUMLAH
4 PENDAPATAN
x.x
x.x.x
x.x.x.xx
01.......................
(SD)
JUMLAH (Rp.)
Mengesahkan
Geuchik Gampong ....
……………………………………
................., tanggal ………………….
Sekretaris Gampong.....
…………………………………….
Cara pengisian : 1. kolom 1 diisi dengan kode akun, kode kelompok, kode jenis dan kode
objek, 2. kolom 2 diisi dengan uraian kode akun, kode kelompok, kode jenis dan
kode objek, penjabaran dan sumber dana (SD); 3. kolom 3 diisi dengan volume; 4. kolom 4 diisi dengan harga satuan;
5. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
LAMPIRAN-VI.2 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H
B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BELANJA
PEMERINTAH GAMPONG ....................... RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 20XX
1. Bidang : ..............................
2. Kegiatan : .............................. 3. Waktu Pelaksanaan : ..............................
4. Sumber Dana : .............................. 5. Output/keluaran : ..............................
KODE URAIAN
ANGGARAN
VOLUME HARGA
SATUAN JUMLAH
5 BELANJA
x.x
x.x.x
x.x.x.xx
01. ........................
(SD) 02..........................
(SD)
JUMLAH (Rp.)
Disetujui/mengesahkan
Geuchik
……………………
Telah diverifikasi,
Sekretaris Gampong,
.....................
................., tanggal …………. Pelaksana Kegiatan
…………………………
Cara pengisian : 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok Belanja
Gampong; 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBGampong; 3. Waktu Pelaksanaan diisi dengan lamanya pelaksanaan kegiatan; 4. Sumber dana diisi sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan; 5. Output/keluaran diisi barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
6. kolom 1 diisi dengan kode akun, kode kelompok, kode jenis dan kode objek, 7. kolom 2 diisi dengan uraian kode akun, kode kelompok, kode jenis dan kode
objek dan penjabaran dan sumber dana (SD); 8. kolom 3 diisi dengan volume; 9. kolom 4 diisi dengan harga satuan; 10. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
LAMPIRAN-VI.2 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H
C. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBIAYAAN
PEMERINTAH GAMPONG ....................... RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 20XX
KODE URAIAN
ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN
JUMLAH
6 PEMBIAYAAN
x.x
x.x.x
x.x.x.xx
01. (SD)
JUMLAH (Rp.)
Mengesahkan
Geuchik Gampong ....
……………………………………
................., tanggal ………………….
Sekretaris Gampong.....
…………………………………….
Cara pengisian : 1. kolom 1 diisi dengan kode akun, kode kelompok, kode jenis dan kode
objek; 2. kolom 2 diisi dengan uraian kode akun, kode kelompok, kode jenis dan
kode objek, penjabaran dan sumber dana (SD); 3. kolom 3 diisi dengan volume; 4. kolom 4 diisi dengan harga satuan; 5. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
LAMPIRAN-VI.3 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN PEMERINTAH GAMPONG………………..
TAHUN ANGGARAN…………………………………….
1. Bidang : xx. ........................................................ 2. Kegiatan : xx.xx .....................................................
No. Tanggal Uraian
Penerimaan (Rp.)
Nomor Bukti
Pengeluaran(Rp.) Jumlah
Pengembalian
ke Bendahara
Saldo Kas (Rp.) Dari
Bendahara
Swadaya
Masyarakat
Belanja
Barang dan Jasa
Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
(Tempat)….,Tanggal……
Pelaksana Kegiatan
....................... Cara pengisian: 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBGampong. 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.
LAMPIRAN-VI.4 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H
FORMAT SURAT PENGANTAR SPP PANJAR KEGIATAN
PEMERINTAH GAMPONG ......................
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR : ..../SPP/xx.xx/20xx SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Geuchik Gampong ....
Di tempat
Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... tanggal .... kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :
a. Bidang : ............................
b. Kegiatan : ............................
c. Tahun Anggaran : ............................
d. Keperluan : ............................
e. Jumlah Diminta : Rp. ......................
(terbilang.....)
(tempat), tanggal ..... Pelaksana kegiatan,
.............................
LAMPIRAN-VI.5 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H FORMAT RINCIAN SPP PANJAR KEGIATAN
Petunjuk pengisian: 1. Nomor Surat diisi dengan nomor urut surat, dan kode kecamtan dan kode
gampong; 2. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
Belanja Gampong; 3. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBGampong; 4. Keperluan diisi dengan tujuan penggunaan dana; 5. Jumlah yang diminta diisi jumlah uang yang diminta; 6. Kolom 1 dengan nomor urut. 7. Kolom 2 diisi dengan kode akun, kode kelompok, kode jenis dan kode objek; 8. Kolom 3 diisi dengan uraian kode akun, kode kelompok, kode jenis dan kode
objek; 9. Kolom 4 diisi dengan jumlah permintaan dana; 10. Kolom 5 diisi keterangan.
LAMPIRAN-VI.6 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT SURAT PENGANTAR SPP DEFINITIF
PEMERINTAH GAMPONG ...................... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR : ..../SPP/xx.xx/20xx
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Geuchik Gampong .... Di tempat
Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... tanggal .... kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :
a. Bidang : ............................
b. Kegiatan : ............................
c. Tahun Anggaran : ............................
d. Keperluan : ............................
e. Jumlah Diminta : Rp. ......................
(terbilang.....)
(tempat), tanggal .....
Pelaksana kegiatan,
.............................
LAMPIRAN-VI.7 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PEMERINTAH GAMPONG …………… KECAMATAN …………………………
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
TAHUN ANGGARAN ................
1. Bidang : .............................. 2. Kegiatan : ..............................
3. Waktu Pelaksanaan : .............................. Rincian Pendanaan :
NO. KODE URAIAN
PAGU
ANGGARAN
PENCAIRAN
S.D. YG LALU
PERMINTAAN
SEKARANG
JUMLAH
SAMPAI SAAT INI
SISA
DANA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
JUMLAH
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Gampong
……………………………………
................., tanggal ………………….
Pelaksana Kegiatan
…………………………………….
Setujui untuk dibayarkan Geuchik
……………………………………
Telah dibayar lunas Bendahara
……………………………………. Petunjuk pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok Belanja
Gampong. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBGampong. 3. Kolom 1 dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar
sebelumnya. 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.
Nomor : ..../SPP/xx.xx/20xx
LAMPIRAN-VI.8 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
GAMPONG …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................
1. Bidang : .............................. 2. Kegiatan : ..............................
NO. PENERIMA
Nomor dan
Nama Rek. Bank
URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4 5
1 (nama) (no kuitansi
Tunai -
.......................... xxx
2 (nama)
(no kuitansi
(no Rek)
(Nama Bank)
.......................... xxx
3 (nama) (no kuitansi
Tunai -
.......................... xxx
JUMLAH (Rp.)
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir,
untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Cara Pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
Belanja Gampong. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan
dalam APBGampong 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan
LAMPIRAN-VI.9 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT SURAT PESANAN BARANG
KOP SURAT
(tempat) ……., tanggal ……………….
Kepada Yth Pimpinan Toko/(Pihak Ketiga) ……..
Di - Tempat
SURAT PESANAN BARANG
No. Banyaknya
Nama Barang Keterangan Angka Huruf
Mengetahui : Yang Memesan, Sekretaris Gampong, Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua,
(………………………….) (………………………….)
LAMPIRAN-VI.10 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT NOTA/FAKTUR
(tempat) ……., tanggal …………… Kepada Yth
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan …… di -
Tempat
BON/FAKTUR NO :
No. Banyaknya
Nama Barang Harga (Rp)
Jumlah Harga (Rp) Angka Huruf
Pengusaha/Toko,
Nama Perusahaan/Toko
(………………………….)
LAMPIRAN-VI.11 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
A. FORMAT KWITANSI YANG DIBUAT OLEH BENDAHARA
PEMERINTAH GAMPONG ....
KUITANSI PENGELUARAN
NOMOR : ...../KWT/XX.XX/20XX SUMBER : ...(PAG/ADG/...)
LAMPIRAN-VII.2 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN
PEMERINTAH GAMPONG ……………………
SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ................
1. Bidang : ............................ Nomor : ..../SPJ/xx.xx/20xx 2. Kegiatan 1 : ...............................
3. Waktu Pelaksanaan : ..............................
Rincian Pendanaan :
No Kode Uraian
Pagu
Anggaran
Realisasi s.d Yang
Lalu
Realisasi
Sekarang
Jumlah Sampai
Saat ini
Sisa
Dana
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
Telah Diverifikasi
.............................
(tempat), tanggal .....
Pelaksana Kegiatan
.............................
Setuju untuk dibayar
..........................
Telah dibayar lunas
.............................
LAMPIRAN-VIII : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H
FORMAT RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG PERUBAHAN APBGAMPONG BESERTA LAMPIRAN
PEMERINTAH GAMPONG ...................... KECAMATAN .........................
KABUPATEN ACEH UTARA
QANUN GAMPONG ......................
NOMOR ..... TAHUN 20xx T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 20xx
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
GEUCHIK GAMPONG .......................
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor ...... Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, dan dengan ditetapkannya Qanun Nomor ..... Tahun 20xx tentang Perubahan APBK Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx telah terjadi penambahan anggaran pendapatan pemerintahan gampong pada tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong) ..... Tahun Anggaran 20xx;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suata peraturan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor ….. Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …..);
6. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor ….. Tahun 20xx tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …);
7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor …. Tahun 20xx tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …);
8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor …. Tahun 20xx tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …., Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor …. Tahun 20xx tentang Penetapan Jumlah Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor ….);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor …. Tahun 20xx tentang Penetapan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20xx (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 20xx Nomor …).
Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUT ................... DAN
GEUCHIK GAMPONG .........
MEMUTUSKAN
Menetapkan : RANCANGAN QANUN GAMPONG .......... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 20xx.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 20xx dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Gampong a. Semula Rp. …......................... b. Bertambah/(berkurang) Rp. …......................... Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp…........................ 2. Belanja Gampong a. Semula Rp. …......................... b. Bertambah/(berkurang) Rp. …......................... Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp….......................
Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp…....................... = = = = = = = = = = = =
3. Pembiayaan Gampong a. Penerimaan Pembiayaan
(1). Semula Rp. …........................ (2). Bertambah/(berkurang)Rp. …....................... Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp….........................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .........................
(1). Semula Rp. …........................ (2). Bertambah/(berkurang)Rp. …....................... Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp….........................
Pembiayaan Netto Rp…......................... Sisa Dana Gampong Setelah Perubahan Rp…......................... = = = = = = = = = = =
Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Qanun Gampong ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.
Pasal 4
Geuchik menetapkan Peraturan Geuchik dan/atau Keputusan Geuchik guna pelaksanaan Qanun Gampong ini.
Pasal 5
Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.
Ditetapkan di .................... Pada tanggal ..................... 20xx M ..................... 14xx H
GEUCHIK GAMPONG ..........
.........................................
Diundangkan di Gampong ............ pada tanggal ................... 20xx M .................... 14xx H SEKRETARIS GAMPONG.............,
LAMPIRAN-X : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN BENDAHARA GAMPONG
GAMPONG...... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 20XX
Yth. Geuchik Gampong ....................
Melalui Sekretaris Gampong di Tempat
Dengan meperhatikan Peraturan Bupati Aceh Utara No ...... Tahun 20XX
Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Gampong............................................. sebagai berikut:
A. Kas Tunai A.1 Saldo Awal Rp. .............................
A.2 Jumlah Pengeluaran Rp. ............................. A.3 Jumlah Penerimaan Rp. .............................
A.4 Saldo Akhir Rp. .............................
B. Kas di Rekening Kas Gampong B.1 Saldo Awal Rp. ............................. B.2 Jumlah Pengeluaran Rp. .............................
B.3 Jumlah Penerimaan Rp. ............................. B.4 Saldo Akhir Rp. .............................
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Gampong
C.1 Saldo di Kas Tunai Rp. ............................. C.2 Saldo di Bank Rp. ............................. C.3 Saldo Total Rp. .............................
................., tanggal ………………….
Bendahara Gampong.....
…………………………………….
LAMPIRAN XI.1 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H FORMAT BUKU KAS UMUM
BUKU KAS UMUM PEMERINTAH GAMPONG ……………………
TAHUN ANGGARAN .......................
Periode : tgl/bln/thn s.d tgl/bln/thn
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN
PENERIMAAN (Rp.)
PENGELUARAN (Rp.)
NO BUKTI
JUMLAH
PENGELUARAN KOMULATIF
SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH Rp. Rp.
……………., tanggal ………………… MENGETAHUI BENDAHARA GAMPONG,
GEUCHIK,
………………………………….. …………………………. Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas Kolom 9 diisi dengan saldo kas. Catatan : sebelum ditandatangani Geuchik wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Gampong
LAMPIRAN XI.2 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PEMERINTAH GAMPONG ……………………
TAHUN ANGGARAN ........ Periode : tgl/bln/thn s.d tgl/bln/thn
No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN
(Rp.) PENYETORAN
(Rp.) SALDO (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH
……………., tanggal …………………
MENGETAHUI BENDAHARA GAMPONG, GEUCHIK,
…………………… ………………………….
Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
LAMPIRAN XI.3 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 M
29 RAJAB 1437 H FORMAT BUKU BANK GAMPONG
BUKU BANK GAMPONG PEMERINTAH GAMPONG ……………………
TAHUN ANGGARAN ......... BULAN : NAMA BANK CABANG :
NO REK. :
No. TANGGAL URAIAN
TRANSAKSI NOMOR BUKTI
PEMASUKAN PENGELUARAN
SALDO
(Rp) SETORAN
(Rp.) BUNGA
BANK(Rp.) PENARIKAN
(Rp.) PAJAK (Rp.)
BIAYA ADMIN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
…………., tanggal ………………… MENGETAHUI BENDAHARA GAMPONG,
GEUCHIK,
………………………………….. …………………………. Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
LAMPIRAN-XI.4 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT BUKU PEMBANTU PENERIMAAN
BUKU PEMBANTU RINCIAN PENDAPATAN PEMERINTAH GAMPONG ……………………
TAHUN ANGGARAN .........
Periode : tgl/bln/thn s.d tgl/bln/thn
NO URAIAN JENIS PENDAPATAN JUMLAH
PENDAPATAN PAGampong Transfer Lain-lain
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
Geuchik Gampong ....
……………………………………
................., tanggal ………………….
Bendahara Gampong.....
…………………………………….
H
. M
UH
AM
M
LAMPIRAN-XI.5 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
PEMERINTAH GAMPONG …………………… REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN .........
Periode : tgl/bln/thn s.d tgl/bln/thn
NO. TANGGAL NO. SPP URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH
1 2 3 4 5
JUMLAH
Geuchik Gampong ....
……………………………………
................., tanggal ………………….
Bendahara Gampong.....
…………………………………….
LAMPIRAN-XI.6 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN
PEMERINTAH GAMPONG …………………… REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN .........
Periode : tgl/bln/thn s.d tgl/bln/thn
NO. TANGGAL NOMOR
BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH
1 2 3 4 5
JUMLAH
Geuchik Gampong ....
……………………………………
................., tanggal ………………….
Bendahara Gampong.....
…………………………………….
FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB GAMPONG BULANAN
Bukti realisasi pertanggungjawaban yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
(tempat)..., tanggal ......
. GEUCHIK GAMPONG
Materai Rp. 6000
Nama Lengkap Cara Pengisian : 1. Diisi dengan nama gampong dan kecamatan; 2. *) dipilih periode laporan; 3. Diisi penerimaan dengan rincian pendapatan, penerimaan dan total penerimaan; 4. Diisi pengeluaran dengan rincian belanja, pengeluaran pembiayaan dan
total pengeluaran; 5. Diisi dengan realisasi penerimaan dikurangi realisasi pengeluaran; 6. Diisi dengan tempat, tanggal dan nama Geuchik.
LAMPIRAN-XIV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT LEMBARAN KONFIRMASI PENERIMAAN TRANSFER KE GAMPONG
LEMBARAN KONFIRMASI DANA TRANSFER KE GAMPONG Telah terima dari : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh
Utara Terbilang : Rp.........................( ...................................)
Bulan : ................................... Dengan rincian :
JENIS ANGGARAN TRANSFER
JUMLAH TRANSFER
TANGGAL TRANSFER
TRIWULAN/TAHAP
1. Alokasi Dana Gampong
2. Dana Gampong
3. Bagi Hasil dari Pajak Daerah
4. Bagi Hasil dari Retribusi Daerah
5. Bantuan Keuangan
TOTAL PENERIMAAN TRANSFER
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Gampong sebagai berikut :
Nama Rekening : ...............................................
Nomor Rekening : ............................................... Nama Bank : ...............................................
Tempat..., tanggal ........
GEUCHIK GAMPONG
MATERAI Rp. 6000 ......................... Cara Pengisian :
1. Diisi dengan jumlah Dana gampong yang ditransfer di Rekening Kas Gampong dan diisi
terbilang dengan huruf;
2. Diisi bulan pelaporan; 3. Diisi dengan jenis anggaran yang ditransfer, besaran nilai transfer per jenis, tanggal
transfer (sesuai rekening koran) dan diisi dengan periode triwulan/tahap dari setiap jenis
pemerintah; 4. Diisi dengan jumlah total penerimaan;
5. Diisi dengan nama rekening kas gampong, nomor rekening kas gampong dan nama bank;
6. Diisi dengan tempat, tanggal dan nama geuchik serta ditandatangani diatas materai.
LAMPIRAN-XV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT SURAT TANDA BUKTI PENYETORAN (STBP)
PEMERINTAH GAMPONG ...........
SURAT TANDA BUKTI PENYETORAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
Nomor : ..................... No. Rek :
..................... Tanggal : ..................... Bank : .....................
Bendahara gampong telah menyetor uang sebesar Rp. ....... (terbilang)
Nama Terang ..................... Cara pengisian :
1. Diisi dengan nomor dan tanggal STBP Gampong; 2. Diisi dengan nomor dan rekening bank;
3. Diisi jumlah dana yang disetor dan terbilang dengan huruf; 4. Diisi dengan uraian dan/atau keperluan penyetoran dana ke bank;
5. Diisi dengan tempat, tanggal dan nama bendahara gampong serta ditandatangani; 6. Diisi dengan nama Geuchik gampong serta ditandatangani;
7. Diisi dengan nama Nama terang dan tanda tangan dari bank persepsi.
FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA GAMPONG
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA GAMPONG
TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN .......
PEMERINTAH GAMPONG…………..
KECAMATAN ......
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN………….
KODE REKENING
URAIAN
NOMOR DAN JUMLAH JUMLAH
KET. TANGGAL BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
PENYALURAN (DEBET) (KREDIT)
(SP2D) * (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7
1 PENDAPATAN
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Gampong
- Tahap Pertama
- Tahap Kedua
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
2 1 1 Kegiatan ..............................
2 1 2 Kegiatan ..............................
2 1 3 Kegiatan ..............................
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2 2 1 Kegiatan ..............................
2 2 2 Kegiatan ..............................
2 2 3 Kegiatan ..............................
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 3 1 Kegiatan ..............................
2 3 2 Kegiatan ..............................
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Kegiatan ..............................
2 4 2 Kegiatan ..............................
JUMLAH
* SP2D Penyaluran Dana Gampong dari Kabupaten
Disetujui Oleh,
BENDAHARA GAMPONG ........
GEUCHIK ………………………
TTD
(…………………………)
(…………………………)
Keterangan : - Laporan sebagaimana dimaksud diatas diperuntukkan untuk Laporan Penggunaan Dana Desa bersumber dari APBN
LAMPIRAN - XVI : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016 TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
LAMPIRAN XVII.1: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN REALISASI PELAKSANAAN APBGAMPONG BESERA LAMPIRAN
PEMERINTAH GAMPONG ......................
KECAMATAN ......................... KABUPATEN ....................
RANCANGAN QANUN GAMPONG .....................
NOMOR ............ TAHUN..........
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG............
TAHUN ANGGARAN ..................
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
GEUCHIK .......................
Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati
Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Geuchik wajib menyusun
Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong........................;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Nomor 49 (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 135 );
6. Qanun Gampong ........... Nomor..........tahun ....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong............ Tahun
3 1 1 1 Sisa Dana Gampong Tahun Sebelumnya xxx xxx xxx
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xxx
3 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan xxx xxx xxx
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang dipisahkan
xxx xxx xxx
3 2 3 1 Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang dipisahkan
xxx xxx xxx
3 2 Pengeluaran Pembiayaan xxx xxx xxx
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xxx
3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx xxx
3 2 2 Penyertaan Modal Gampong xxx xxx xxx
3 2 2 1 Penyertaan Modal Gampong xxx xxx xxx
JUMLAH PEMBIAYAAN xxx xxx xxx
SISA DANA GAMPONG xxx xxx xxx
(tempat)............., (tanggal) ...........
GEUCHIK GAMPONG ..........
TTD
(……………………...……)
LAMPIRAN XVII.3 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
Lampiran II Qanun Gampong
Nomor : ......... Tentang : Laporan Kekayaan Milik Gampong
Sampai Dengan 31 Desember 20...
LAPORAN KEKAYAAN MILIK GAMPONG
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...
Kode URAIAN
TAHUN N
(Tahun
Periode Pelaporan)
TAHUN N-1
(Tahun
Sebelumnya)
1 1.1
1.1.1
1.1.1.1 1.1.1.2
ASET ASET LANCAR
Kas dan Bank
Kas di Bendahara Gampong Rekening Kas Gampong
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
Piutang
Piutang Sewa Tanah Piutang Sewa Gedung
dst......
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
Persediaan Persediaan Benda Pos dan Material
Persediaan Alat Tulis Kantor
dst......
JUMLAH ASET LANCAR
1.2.
1.2.1 INVESTASI
Penyertaan Modal Pemerintah Gampong
JUMLAH INVESTASI
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan
Jalan, Jaringan dan Instalasi
dst.......
JUMLAH ASET TETAP
1.4
1.4.1 DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN
1.5
1.5.1
1.5.2
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
dst.......
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
JUMLAH ASET
2. KEWAJIBAN
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga
2.1.2. dst......
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN
3. EKUITAS
3.1. EKUITAS DANA LANCAR
3.1.1. Sisa Dana Gampong
3.1.2 dst.......
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
Kode URAIAN
TAHUN N
(Tahun
Periode
Pelaporan)
TAHUN N-1
(Tahun
Sebelumnya)
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1.
3.2.2.
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
dst....
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
3.3. EKUITAS DANA CADANGAN
3.3.1
3.3.2
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
dst....
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
TANGGAL ..............................
TTD
(GEUCHIK ..............)
Penjelasan tabel:
1. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Gampong, baik yang disimpan di Bendahara Gampong maupun di rekening kas Gampong.
3. Piutang Gampong adalah tagihan uang Gampong kepada pihak yang mengelola kekayaan Gampong, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik Pemerintah Gampong yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Gampong tidak lancar meliputi penyertaan modal Pemerintah Gampong dan aset tetap milik Gampong antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Gampong.
Catatan : Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBGampong khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.
LAMPIRAN XVII.4 : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2016
TANGGAL 7 APRIL 2016 M 29 RAJAB 1437 H
Lampiran III Qanun Gampong
Nomor : ......... Tentang : Program Sektoral dan Program
Daerah yang masuk Ke Gampong
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE GAMPONG
Tanggal : ……………… Gampong : ……………… Kecamatan : ……………… Kabupaten : ………………