-
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan
dan Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
3)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah
Kabupaten Sidenreng Rappang; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten
Sidenreng Rappang; 3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang; 4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang; 5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah
Dinas
Perternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat,
Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng
Rappang.
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas b.
Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Peternakan
1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan 2. Seksi
Kesehatan Hewan dan Veteriner
d. Bidang Perikanan
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi 2. Seksi Pengawasan
dan Kelestarian Sumber Daya Perikanan
e. Bidang Bina Usaha
1. Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM 2. Seksi Pelayanan
Usaha Agribisnis dan Pengolahan Hasil
g. Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Kepala Dinas
Pasal 3
(1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas
memimpin
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam
hal penyusunan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas,
membina dan mengkoordinasikan dengan Sekretaris dan para Kepala
Bidang lingkup Dinas; mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan
urusan kesekretariatan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan
pembinaan di bidang peternakan, perikanan dan bidang pengembangan
bina usaha; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas Dinas, serta membuat laporan secara berkala.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Dinas mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan pembinaan urusan
kesekretariatan; b. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang
peternakan; c. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang perikanan ;
d. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengembangan bina
usaha.
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
4
Pasal 4
Uraian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut : a. Menyusun
dan menetapkan Renstra Dinas; b. Menyusun dan menetapkan Rencana
Anggaran Satuan Kerja Dinas; c. Mengkoordinasikan Renstra dan
Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas
dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah; d. Mengkoordinasikan
Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas
dengan Instansi terkait; e. Mengkoordinasikan upaya-upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan
dan perikanan dengan instansi terkait; f. Mengkoordinasikan
tugas-tugas dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang
lingkup Dinas; g. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelaksanaan tugas pokok,
fungsi dan kewenangan Dinas; h. Merumuskan penetapan kerja
Dinas; i. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup
Dinas; j. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan para Kepala
Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya; k. Mengarahkan dan menetapkan
perumusan kebijakan teknis operasional
Dinas; l. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Renstra dan
Rencana
Anggaran Satuan Kerja Dinas; m. Menetapkan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis di lingkup Dinas; n. Menerima dan
menindaklanjuti informasi dan data di lingkup Dinas; o. Menjalin
kerja sama dengan pemanfaat dan pemerhati bidang peternakan
dan perikanan; p. Membuat telaahan staf dan memberikan
pertimbangan kepada atasan; q. Membina dan mengurus seluruh
kegiatan di bidang peternakan dan
perikanan; r. Membina dan melaksanakan program kerjasama dengan
lembaga baik
lembaga dalam negeri maupun lembaga luar negeri di bidang
peternakan dan perikanan;
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
t. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas;
u. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Dinas secara berkala;
v. Menyusun Laporan secara berkala bulanan dan tahunan serta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap
pelaksanaan kegiatan Dinas;
w. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam
DP3.
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
5
Bagian Kedua Sekretariat
Paragraf 1 Sekretaris
Pasal 5
(1) Sekretaris mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Renstra
dan
Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat; menghimpung dan
mengkompilasi Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari setiap
Bidang dalam lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan,
mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang dalam
lingkup Dinas; menyelenggarakan dan pembinaan terhadap urusan
perencanaan dan pelaporan, administrasi keuangan, umum dan
kepegawaian; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas Sekretariat serta membuat laporan secara
berkala.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan pembinaan
urusan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan dan pembinaan
urusan administrasi umum; b. penyelenggaraan dan pembinaan urusan
kepegawaian; c. penyelenggaraan dan pembinaan urusan keuangan.
Pasal 6
Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : a. Mengkaji dan
merumuskan rancangan Renstra Sekretariat; b. Mengkaji dan
merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat; c.
Mengkoordinasikan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Sekretariat
dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas; d.
Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para
Kepala
Sub Bagian lingkup Sekretariat; e. Mendistribusikan tugas kepada
para Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat; f. Membantu Kepala
Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di
lingkup Sekretariat; g. Mengkompilasi dan mengakselerasi Renstra
dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja dari masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas; h. Membantu
Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi dan merumuskan
Penetapan Kinerja dari Bidang-Bidang menjadi Penetapan Kinerja
Dinas Peternakan dan Perikanan;
i. Menghimpun dan mengelola administrasi data dan informasi
Dinas; j. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kehumasan di lingkup
Dinas; k. Menyelenggarakan dan menetapkan pengalokasian
perlengkapan Dinas; l. Menyelenggarakan dan menata Tata Naskah dan
Ketatalaksanaan Dinas; m. Menyiapkan bahan koordinasi dalam
melaksanakan tugas Dinas dan
memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur
di lingkup Dinas serta menyiapkan rencana biaya operasional
Dinas;
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
o. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap
Sub Bagian lingkup Sekretariat;
p. Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan
pengendalian program kerja Dinas;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
6
q. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen
perencanaan dan laporan Dinas secara rapi;
r. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional dan penatausahaan;
s. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pelaporan, umum,
perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, surat menyurat dan rumah
tangga Dinas;
t. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap
tahunnya kepada instansi terkait;
u. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada Kepala Dinas;
v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak tercakup pada setiap
Bidang di lingkup Dinas;
w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
x. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya; y. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok
setiap Sub
Bagian lingkup Sekretariat; z. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra
dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Sekretariat secara berkala; aa. Membantu Kepala Dinas dalam
penyusunan laporan secara berkala dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
bb. Menyelenggarakan penyusunan laporan Sekretariat secara berkala
terhadap
pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; cc. Melakukan penilaian
terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Perencanaan
Pasal 7
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan
rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian
Perencanaan; mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; membina dan
mengkoordinir tugas-tugas pekerjaan dilingkup Sub Bagian;
melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan untuk
petunjuk teknis perencanaan Dinas; melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian
Perencanaan, serta membuat laporan secara berkala.
Pasal 8
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai
berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Sub Bagian Perencanaan;
b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub
Bagian
Perencanaan; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan
rancangan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan dengan Sekretaris dan Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan;
d. Membina dan mengkoordinir tugas-tugas di lingkup Sub Bagian
Perencanaan;
e. Membantu Sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
di lingkup Sub Bagian Perencanaan;
f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas;
g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas Sub
Bagian;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
7
h. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub Bagian
Perencanaan;
i. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SOP Sub Bagian Perencanaan;
j. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perumusan Visi,
Misi, Renstra dan Renja Dinas;
k. Mengkoordinasikan, menghimpun dan memverifikasi Renstra dan
Renja dari masing-masing Bidang;
l. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan
yang berhubungan dengan tugas-tugas perencanaan Dinas;
m. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dan
perangkat daerah lainnya dengan Dinas;
n. Menghimpun, mengklarifikasi dan menyusun data statistik
perencanaan Dinas;
o. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas;
p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya;
q. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai
dengan tugasnya; s. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas
Sub Bagian Perencanaan; t. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan
Rencana Anggaran Satuan Kerja
Sub Bagian Perencanaan secara berkala; u. Membuat laporan
bulanan dan tahunan secara berkala terhadap pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan; v. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Keuangan
Pasal 9
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan rancangan
Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Keuangan,
membantu Sekretaris dalam menghimpun Renstra dan Rencana Kerja
Anggaran serta Dokumen Rencana Anggaran Kerja (RKA) Dinas dari
masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan
Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas
di lingkup Sub Bagian Keuangan; melakukan urusan penatausahaan
pengelolaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian, serta membuat
laporan secara berkala.
Pasal 10
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan rancangan Renstra Sub Bagian Keuangan; b. Menyiapkan
rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian
Keuangan;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
8
c. Mengkoordinasikan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Sub Bagian Keuangan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian
Perencanaan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
d. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kerja di lingkup Sub Bagian
Keuangan; e. Membantu Sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan
pegawai di
lingkup Sub Bagian Keuangan; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian; g. Melakukan pembinaan dan
pengendalian terhadap tugas Sub Bagian; h. Melaksanakan pengkajian
dan perumusan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub Bagian Keuangan; i.
Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP
Sub
Bagian Keuangan; j. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan
keuangan Dinas; k. Menerima dan memproses serta mendistribusikan
surat dan Dokumen
Keuangan dan program kegiatan Dinas; l. Melaksanakan dan
mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; m.
Menghimpun dan memverifikasi terhadap Dokumen
Pertanggungjawaban
Keuangan Dinas; n. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun
dan merumuskan
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas;
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya;
p. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya; q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai
dengan tugasnya; r. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas
Sub Bagian; s. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja
Sub Bagian Keuangan secara berkala; t. Membuat laporan bulanan
dan tahunan secara berkala terhadap pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Keuangan; u. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Paragraf 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 11
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian; membantu Sekretaris dalam menghimpun
Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja masing-masing Bidang
dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala
Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan; menjalin dan
mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan,
perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga
Dinas, menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan
kewajiban pegawai dan penatausahaan pegawai lingkup Dinas;
melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas
di Sub Bagian, serta membuat laporan secara berkala.
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
9
Pasal 12
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah
sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan
Rencana Anggaran Satuan Kerja
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris, Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan;
d. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kerja di lingkup Sub Bagian; e.
Membantu Sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di
lingkup Sub Bagiannya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian; g. Melakukan pembinaan dan
pengendalian terhadap tugas Sub Bagian; h. Melaksanakan pengkajian
dan perumusan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i.
Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP
Sub
Bagian; j. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan
administrasi barang
inventaris dan kepegawaian Dinas; k. Menyiapkan bahan koordinasi
dalam melaksanakan tugas Dinas dan
memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada unsur di
lingkup Dinas;
l. Menghimpung, mengolah, menggandakan dan menyimpan Dokumen
Laporan Kepegawaian, Inventaris Barang dan Perlengkapan serta
urusan Rumah Tangga Dinas secara rapi;
m. Menghimpung dan mengkompilasi Dokumen Kepagawaian, surat
menyurat dan inventaris barang dari setiap Bidang lingkup
Dinas;
n. Mengelola Administrasi Kepegawaian dan Barang Inventaris
serta Perpustakaan Dinas;
o. Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan
Dokumen Barang Inventaris dan Kepegawaian;
p. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan
inventaris Dinas;
q. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas; r.
Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas;
s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya;
t. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya; u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai
dengan tugasnya; v. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas
Sub Bagian; w. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara berkala; x. Membuat
laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian; y. Melakukan penilaian terhadap hasil dan
prestasi kerja dalam DP3.
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
10
Bagian Ketiga Bidang Peternakan
Paragraf 1
Kepala Bidang Peternakan
Pasal 13
(1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas mengkaji dan
merumuskan rancangan Renstra dan rancangan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan
para Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan
dengan para Kepala Seksi di lingkup Bidang; menyelenggarakan dan
melakukan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan
peternakan, dan perlindungan kesehatan hewan dan veteriner;
melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang,
serta membuat laporan secara berkala.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Bidang Peternakan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan
pembinaan di bidang pengembangan dan
pemberdayaan peternakan; b. penyelenggaraan dan pembinaan di
bidang perlindungan kesehatan
hewan dan veteriner.
Pasal 14
Uraian Tugas Kepala Bidang Peternakan adalah sebagai berikut :
a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang; b. Mengkaji
dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; c.
Mengkoodinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja
Bidang Peternakan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para
Kepala Bidang di lingkup Dinas;
d. Membina dan Mengkoordinasikan para Kepala Seksi di lingkup
Bidang; e. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di
lingkup Bidang; f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan
pengembangan pegawai di
lingkup Bidangnya; g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan
Kinerja Bidang Peternakan
dalam rangka Penetapan Kinerja Dinas; h. Menata pelaksanaan
Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; i. Membuat
pedoman penyelenggaraan tugas Bidang; j. Menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Peternakan; k.
Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SOP
sesuai Bidangnya; l. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan
terhadap pengembangan dan
peningkatan mutu dan kualitas ternak; m. Menyelenggarakan
pelaksanaan pembinaan terhadap perlindungan
kesehatan hewan dan veteriner; n. Menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan bimbingan teknis pengelolaan
pembibitan dan pembenihan serta pakan ternak; o.
Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bimbingan teknis dan
sosialisasi
budi daya dan penyebaran peternakan; p. Membuat telaahan staf
dan memberikan pertimbangan kepada Atasan; q. Menerima,
mengumpulkan, memutakhirkan data dan informasi Bidang; r.
Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai
dengan
tugas pokok dan fungsinya;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
11
s. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup
Bidang; t. Mengevaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja
Bidang secara berkala; u. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas; v. Membantu Kepala Dinas dalam
menyusun laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Bidang; w. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Paragraf 2 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan
Peternakan
Pasal 15
Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan mempunyai
tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Peternakan dan
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner; membina dan
mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pembinaan
teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan peternakan;
melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta
membuat laporan secara berkala.
Pasal 16
Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan
Peternakan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra
Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan dengan Kepala
Bidang Administrasi Kependudukan dan Kepala Seksi Kesehatan Hewan
dan Veteriner;
d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
di
lingkup Seksinya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi; g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan
Peternakan;
h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SOP Seksi;
i. Melaksanakan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi
hayati dan lahan rehabilitasi dan pengelolaan SDA;
j. Melaksanakan pemberian izin dan pengawasan produksi dan
sertifikasi bibit ternak/hewan;
i. Menetapkan pemanfaatan dan pengembangan lahan peternakan
sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten;
k. Melaksanakan pengadaan mani beku ternak; l. Melaksanakan
pengelolaan produksi mani beku lokal (Local spesifik) untuk
tingkat Kabupaten; m. Melaksanakan pemantauan terhadap produksi
ternak bibit dan inventarisasi
potensi ternak bibit peternakan rakyat; n. Menyelenggarakan
kastrasi ternak non bibit; o. Memberikan izin dan mengawasi
inseminasi buatan yang dilakukan oleh
swasta;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
12
p. Melaksanakan pengadaan produksi mudigah ternak untuk
Kabupaten; q. Menyelenggarakan dan mengawasi alih mudigah; r.
Menyelenggarakan dan mengawasi pembuatan silsilah ternak serta
pengesahan silsilah ternak; s. Menyelenggarakan dan mengawasi
produksi benih hijauan pakan tingkat FS,
SS dan ES; t. Menyelenggaran dan mengawasi penyaluran benih
hijauan pakan tingkat
benih dasar dan benih pokok; u. Melaksanakan pengelolaan kebun
benih hijauan pakan untuk memperbanyak
hasil pokok; v. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan
hijauan; w. Menyelenggarakan dan mengawasi produksi hygiene pakan
ternak; x. Menyelenggarakan dan pengawasan penerapan teknologi
peternakan
spesifik lokasi; y. Mempergunakan sistem pelayanan informasi
peternakan; z. Melakukan pengawasan terhadap mutu pakan konsentrat
dan bahan baku
pakan dalam pemakaiannya; aa. Menyiapkan konsep telaahan staf
dan pertimbangan kepada atasan; bb. Melaksanakan tugas Kedinasan
lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugasnya; cc. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan dan
Pemberdayaan Peternakan; dd. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra
dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Seksi secara berkala; ee. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun
laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Seksi; ff. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Paragraf 3
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner
Pasal 17
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai tugas
menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kepala
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan; membina dan
mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pembinaan
teknis di bidang pelayanan kesehatan hewan dan veteriner; melakukan
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat
laporan secara berkala.
Pasal 18
Uraian Tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner adalah
sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b.
Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi; c.
Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja
Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner dengan Kepala Bidang
Peternakan dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan
Peternakan;
d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
di
lingkup Seksinya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi; g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
13
h. Melaksanakan dan mengawasi penyembuhan / pengobatan /
pemberantasan penyakit hewan;
i. Memantau dan mengawasi pengobatan/penyembuhan penyakit yang
dilaksanakan oleh dokter hewan sendiri;
j. Melaksanakan bimbingan operasional pengobatan penyakit hewan;
k. Membangun dan mengelola unit pelayanan kesehatan hewan; l.
Melakukan penutupan dan membuka kembali wilayah wabah kecil
penyakit
hewan di Kabupaten; m. Membuat peta penyakit/penyebaran penyakit
hewan di Kabupaten; n. Menyelenggarakan penyidikan dan
epidemiologic penyakit hewan parasiter,
bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya; o. Mendirikan dan
pengelolaan laboratorium; p. Melaksanakan dan mengawasi vaksinasi
massal; q. Melaksanakan bimbingan dan memantau vaksinasi serta
memberantas
penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat; r. Melakukan
pengawasan terhadap peredaran obat hewan di tingkat kios dan
pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan
premik; s. Melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan sediaan
biologik, farmasetik
dan premik untuk penanggulangan penyakit hewan menular mewabah;
t. Melaksanakan bimbingan terhadap pemakaian sediaan biologik,
farmasetik
dan premik kepada petani dan masyarakat; u. Melaksanakan
pengawasan terhadap sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan ternak/hewan; v. Melaksanakan pemberian izin dan
pengawasan usaha rumah potong
hewan/rumah potong unggas, rumah sakit hewan dan satuan
pelayanan peternakan/laboratorium kesehatan hewan/ternak tidak
termasuk pemberian usaha RPH/RPU untuk ekspor;
w. Melaksanakan pemberian dan mengawasi laboratorium
ternak/hewan, peternakan, rumah sakit hewan/ternak;
x. Menyelenggarakan dan mengawasi serta memberikan sertifikasi
kesehatan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tingkat
Kabupaten;
y. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak
sembelihan; z. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberian izin
usaha
pengedaran/penjualan obat hewan khusus untuk tingkat depot,
toko, kios dan pengecer;
aa. Melaksanakan pengawasan terhadap kesehatan masyarakat
veteriner; bb. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan Bahan Asal Hewan
dan Hasil
Bahan Asal Hewan (BAH dan HABAH); cc. Melakukan penetapan
terhadap pengeluaran dan pemasukan bahan asal
hewan dan hasil bahan asal hewan; dd. Melaksanakan pengawasan
terhadap mutu bahan asal hewan dan hasil
bahan asal hewan; ee. Melaksanakan pengawasan identifikasi
potensi penyebaran dan
pengembangan ternak; ff. Melakukan bimbingan dan pengawasan
terhadap penyebaran dan
pengambangan ternak yang dilakukan pemerintah dan swasta; gg.
Melakukan penetapan dan pengaturan jumlah bibit ternak yang
dapat
dikeluarkan atau dimasukkan dari/ke Kabupaten; hh. Melakukan
pengujian dan pendataan populasi dasar ternak; ii. Melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap ternak bantuan pemerintah,
bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; jj. Melaksanakan
pengawasan terhadap pemakaian alat mesin peternakan
(alsinak); kk. Melaksanakan perekayasaan dan rancang bangun
prototype alat dan mesin
sesuai dengan kondisi dan keperluan daerah;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
14
ll. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada
atasan; mm. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai dengan
tugasnya; nn. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi
Kesehatan Hewan
dan Veteriner; oo. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja
Seksi secara berkala; pp. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun
laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Seksi; qq. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Bagian Keempat
Bidang Perikanan
Paragraf 1 Kepala Bidang Perikanan
Pasal 19
(1) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas mengkaji dan
merumuskan
rancangan Renstra dan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para
Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan dengan
para Kepala Seksi di lingkup Bidang; menyelenggarakan dan pembinaan
urusan pengembangan produksi perikanan, pengawasan dan pelestarian
sumber daya perikanan; melaksanakan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Bidang Perikanan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan di bidang
pembinaan dan pengembangan produksi
perikanan; b. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengawasan
dan pelestarian
sumber daya perikanan.
Pasal 20
Uraian Tugas Kepala Bidang Perikanan adalah sebagai berikut : a.
Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang; b. Mengkaji dan
merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; c.
Mengkoodinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja
Bidang Perikanan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala
Bidang di lingkup Dinas;
d. Membina dan Mengkoordinasikan para Kepala Seksi di lingkup
Bidang; e. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di
lingkup Bidang; f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan
pengembangan pegawai di
lingkup Bidangnya; g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan
Kinerja Bidang Perikanan dalam
rangka Penetapan Kinerja Dinas; h. Menata pelaksanaan Renstra
dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; i. Membuat pedoman
penyelenggaraan tugas Bidang; j. Menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Perikanan; k.
Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SOP
sesuai Bidangnya; l. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
kualitas mutu produksi
perikanan;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
15
m. Menyelenggarakan pengawasan dan pelestarian terhadap sumber
daya perikanan;
n. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada
Atasan; p. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan data dan informasi
Bidang; q. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan Atasan
sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya; r. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkup Bidang; s. Mengevaluasi Pelaksanaan
Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Bidang secara berkala; t. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas; u. Membantu Kepala Dinas dalam
menyusun laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Bidang; v. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi
Pasal 21
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi mempunyai tugas
menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Perikanan dan Kepala
Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan; membina dan
mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pembinaan
teknis urusan Pembinaan dan Pengembangan Produksi; melakukan
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat
laporan secara berkala.
Pasal 22
Uraian Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi
adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b.
Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi; c.
Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi dengan Kepala Bidang
Perikanan dan Kepala Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya
Perikanan;
d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
di
lingkup Seksinya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi; g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Produksi; h. Melaksanakan koordinasi program, pelaksanaan
penelitian dan
pengembangan teknologi di bidang perikanan; i. Menyelenggarakan
pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga
sertifikasi sistem mutu hasil perikanan; j. Memberikan bimbingan
teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan untuk
kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten; k. Melaksanakan
bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan
dan SDM bidang perikanan; l. Melaksanakan penelitian dan
pengembangan sumberdaya perikanan
diwilayah kabupaten; m. Memperagakan, menyebarluaskan dan
membimbing penerapan teknologi
perikanan;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
16
n. Melaksanakan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil
perikanan; o. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan
kepada atasan; p. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai dengan
tugasnya; q. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan dan
Pengembangan Produksi; r. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan
Rencana Anggaran Satuan Kerja
Seksi secara berkala; s. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun
laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Seksi; t. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Pasal 23
Kepala Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan
mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang
Perikanan dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi;
membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan
pengawasan dan pelestarian dalam rangka pengelolaan sumber daya
perikanan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Seksi, serta membuat laporan secara berkala.
Pasal 24
Uraian Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya
Perikanan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra
Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja
Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya dengan Kepala
Bidang Perikanan dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Produksi;
d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
di
lingkup Seksinya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi; g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber
Daya; h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perlindungan,
pelestarian dan
pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan; i. Melaksanakan
dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi
dan penyebaran ikan di wilayah kewenangan kabupaten; j.
Melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah
kewenangan kabupaten; k. Melaksanakan kebijakan pembudidayaan
ikan; l. Melaksanakan kebijakan produksi pembenihan perikanan di
air tawar; m. Melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan
peredaran serta
pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan
ikan; n. Melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan
tata lahan
pembudidayaan ikan; o. Melaksanakan kebijakan perizinan dan
penerbitan izin Uaha Perikanan (IUP)
di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga asing
di wilayah kabupaten;
p. Melakukan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran,
pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
17
q. Melaksanakan kebijakan pengawasan alat penyangkut, unit
penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan
kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan
kesehatan ikan dan lingkungannya;
r. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan perlindungan
plasma nutfah perikanan;
s. Melakukan pengawasan pembenihan, pembudidayaan ikan dan
sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
t. Melakukan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan dan
bahan bakunya;
u. Melakukan pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Mutu
Terpadu (PMMT) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit
penyimpanan hasil perikanan;
v. Melakukan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; w.
Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; x.
Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
dengan
tugasnya; y. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi
Pengawasan dan
Pelestarian Sumber Daya; z. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan
Rencana Anggaran Satuan Kerja
Seksi secara berkala; aa. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun
laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Seksi; bb. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Bagian Kelima Bidang Bina Usaha
Paragraf 1
Kepala Bidang Bina Usaha
Pasal 25
(1) Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai tugas mengkaji dan
merumuskan rancangan Renstra dan rancangan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan
para Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan
dengan para Kepala Seksi di lingkup Bidang; melaksanakan pembinaan,
pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia serta melaksanakan
pelayanan terhadap usaha agribisnis dan pengelolaan hasil
peternakan dan perikanan; melaksanakan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan
pembinaan di bidang pengembangan dan
peningkatan SDM; b. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang
pelayanan usaha agribisnis
dan pengelolaan hasil.
Pasal 26
Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Usaha adalah sebagai berikut :
a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang; b. Mengkaji
dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
18
c. Mengkoodinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Bidang Bina Usaha dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan
para Kepala Bidang di lingkup Dinas;
d. Membina dan Mengkoordinasikan para Kepala Seksi di lingkup
Bidang; e. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di
lingkup Bidang; f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan
pengembangan pegawai di
lingkup Bidangnya; g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan
Kinerja Bidang Bina Usaha
dalam rangka Penetapan Kinerja Dinas; h. Menata pelaksanaan
Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; i. Membuat
pedoman penyelenggaraan tugas Bidang; j. Menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Usaha; k.
Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SOP
sesuai Bidangnya; l. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan
dan peningkatan sumber
daya manusia peternakan dan perikanan; m. Menyelenggarakan
pembinaan terhadap kegiatan pelayanan agribisnis di
bidang peternakan dan perikanan; n. Menyelenggarakan pembinaan
terhadap kegiatan pengelolaan hasi
peternakan dan perikanan o. Membuat telaahan staf dan memberikan
pertimbangan kepada Atasan; p. Menerima, mengumpulkan,
memutakhirkan data dan informasi Bidang; q. Melaksanakan tugas
Kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya; r. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkup Bidang; s. Mengevaluasi Pelaksanaan
Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Bidang secara berkala; t. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas; u. Membantu Kepala Dinas dalam
menyusun laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Bidang; v. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM
Pasal 27 Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM mempunyai
tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan
Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil;
membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan
kegiatan pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta
membuat laporan secara berkala.
Pasal 28
Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM
adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b.
Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
19
c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM dengan Kepala
Bidang Bina Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan
pengelolaan hasil;
d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
di
lingkup Seksinya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi; g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM;
h. Menetapkan kebijakan SDM peternakan dan perikanan tingkat
kabupaten; i. Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan
penyelenggaraan penyuluh
di wilayah kecamatan/desa; j. Mengembangkan dan meningkatkan
penerapan standar dan prosedur sistem
kerja penyuluh; k. Menfasilitasi perencanaan pengembangan,
mutasi jabatan fungsional
(rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah
kabupaten; l. Mengelola penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan
keahlian dan
keterampilan; m. Menfasilitasi pelaksanaan kebijakan pembinaan
serta penyelenggaraan diklat
fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang
perikanan;
n. Menfasilitasi pelaksanaan kebijakan akreditasi dan
sertifikasi diklat bidang perikanan;
o. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada
atasan; p. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan
sesuai dengan
tugasnya; q. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan dan
Peningkatan SDM; r. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja
Seksi secara berkala; s. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun
laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Seksi; t. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Paragraf 3
Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan Pengelolaan
Hasil
Pasal 29
Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil
mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Bina
Usaha dan Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM; membina
dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan kegiatan
promosi, permodalan dan pemasaran; melakukan pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara
berkala.
Pasal 30
Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan
pengelolaan hasil adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan
Renstra Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan
Kerja Seksi; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja
Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil dengan
Kepala Bidang Bina Usaha dan Kepala Seksi Pengembangan dan
Peningkatan SDM;
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
20
d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
di
lingkup Seksinya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Seksi; g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan
pengelolaan hasil;
h. Melaksanakan bimbingan penerapan standar-standar teknis,
pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan di
wilayah kabupaten;
i. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis
analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta
pemasarannya;
j. Melaksanakan bimbingan mutu dan pengolahan hasil produk
olahan peternakan dan keswan;
k. Melaksanakan bimbingan terhadap penerapan teknologi panen,
pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
l. Melaksanakan pengelolaan hasil perikanan dan pemasarannya; m.
Melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan; n.
Melaksanakan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran
hasil
perikanan di kabupaten; o. Menyiapkan konsep telaahan staf dan
pertimbangan kepada atasan; p. Melaksanakan tugas Kedinasan lain
yang diberikan atasan sesuai dengan
tugasnya; q. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi
Pelayanan Usaha
Agribisnis dan pengelolaan hasil; r. Mengevaluasi pelaksanaan
Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
Seksi secara berkala; s. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun
laporan secara berkala terhadap
pelaksanaan kegiatan Seksi; t. Melakukan penilaian terhadap
hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 32
(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari
Bupati.
Pasal 33
(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan
umum
yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Dalam hal Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan
perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati
untuk mendapatkan keputusan.
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
21
Pasal 34
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan
Kerja Perangkat Daerah serta dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 35
(1) Kepala Dinas wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala
Bidang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi
penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai
dengan peraturan.
(2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang wajib mengawasi
pelaksanaan tugas
setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan
bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang
perlu sesuai dengan peraturan.
(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi
pelaksanaan
tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan
dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan
peraturan.
Pasal 36
(1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan
Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta
petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang.
(2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab
memimpin dan
mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dan
memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya
masing-masing.
(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab
memimpin
dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
Pasal 37
(1) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah
dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya.
(2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada
Kepala
Dinas dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat
pada waktunya.
(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris
dan setiap
Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
masing-masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi
berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya.
-
Tupoksi PP No.41 Tahun 2007
22
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
Rincian Tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas,
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Sekretaris Daerah.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 796
Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Peternakan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 40
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 28 April 2008 BUPATI
SIDENRENG RAPPANG,
H. ANDI RANGGONG
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, Mei 2008 SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
Drs. H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN, M.Si BERITA DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 22