PERATURAN BERSAMA - jdih.bssn.go.idjdih.bssn.go.id/.../03/...tentang-Jabatan-Fungsional-Sandiman-signed.pdf · NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 2/LSN/2013

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN

ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012

tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka

Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala

Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional

Sandiman dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2797);

- 2 -


Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);


Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan





Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan





Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan





Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4019);


Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 164);

- 3 -


Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);


Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 11);


Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

52 Tahun 2005;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan

Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 1253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA SANDI

NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

76 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

SANDIMAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan

wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada

instansi pemerintah.

- 4 -

2. Pejabat Fungsional Sandiman adalah Pegawai Negeri

Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan persandian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

3. Persandian adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan

dan tindakan yang ditujukan untuk mengamankan dan

menganalisis informasi berklasifikasi yang diberlakukan

dengan menggunakan metode/teknik dan sarana

prasarana tertentu untuk kepentingan negara.

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir

kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan

yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Sandiman

yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah

satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan pangkat

dan/atau jabatan.

5. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Jabatan Fungsional Sandiman adalah tim yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit, yang bertugas untuk memberikan

pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pejabat

Fungsional Sandiman.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Sandiman termasuk dalam rumpun

penyidik dan detektif.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Sandiman berkedudukan sebagai

pelaksana teknis di bidang persandian pada instansi

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(2) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

- 5 -

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pejabat Fungsional Sandiman yakni

melaksanakan kegiatan kebijakan persandian, analisis dan

riset persandian, dan manajemen persandian.

Bagian Keempat

Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Sandiman terdiri dari:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Terampil; dan

b. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli.

(2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan

Fungsional Sandiman Terampil, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(3) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan

Fungsional Sandiman Ahli, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Jabatan Fungsional Sandiman Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Jabatan Fungsional Sandiman Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(4) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing

jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang

ditetapkan.

- 6 -

(5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Sandiman ditetapkan berdasarkan

jumlah angka kredit setelah ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga

jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan

jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sandiman yaitu

Lembaga Sandi Negara.

Pasal 7

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

mempunyai tugas, antara lain:

a. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional

Sandiman;

b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Sandiman;

c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional

Sandiman;

d. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Sandiman,

ketentuan pelaksanaannya, dan petunjuk teknisnya;

e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan

fungsional/teknis Jabatan Fungsional Sandiman;

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

fungsional/teknis Jabatan Fungsional Sandiman;

g. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional

Sandiman;

h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional

Sandiman;

i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi

Sandiman;

j. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik

Sandiman;

k. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan

Fungsional Sandiman;

l. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional

Sandiman; dan

m. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional

Sandiman.

- 7 -

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Sandiman

Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai

berikut:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana, yaitu:

1. Melakukan pendataan kebutuhan hardware dan

software dalam keamanan informasi;

2. Melakukan pendataan kebutuhan sarana dan

fasilitas dalam keamanan informasi;

3. Melakukan simulasi perangkat lunak

modifikasi;

4. Melakukan simulasi perangkat keras modifikasi;

5. Melakukan dokumentasi modifikasi materiil

sandi;

6. Menguji fungsional perangkat keras;

7. Menguji electrical specification (tegangan, arus,

suhu, emisi) perangkat keras;

8. Melakukan instalasi aplikasi pada server;

9. Melakukan instalasi aplikasi pada klien;

10. Melakukan konfigurasi proxi jaringan

komunikasi sandi;

11. Melakukan konfigurasi file transfer jaringan

komunikasi sandi;

12. Melakukan penggantian klien password

jaringan komunikasi sandi;

13. Melakukan pengecekan alat monitoring sinyal

elektromagnetik;

14. Melakukan monitoring sinyal elektromagnetik;

15. Melakukan penyimpanan data hasil monitoring

sinyal elektromagnetik;

16. Melakukan pencatatan/dokumentasi terhadap

hasil monitoring sinyal elektromagnetik;

17. Memantau implementasi master plan keamanan

TI;

18. Membuat tanda terima sementara penyerahan

peralatan sandi/alat pendukung utama;

19. Melakukan instalasi dan pemeliharaan IDS;

20. Melakukan instalasi dan pemeliharaan IPS;

21. Menyiapkan data dukung kegiatan kontra

penginderaan;

- 8 -

22. Melakukan survei lapangan dan pencatatan pra

pelaksanaan kontra penginderaan;

23. Merawat dan mengkalibrasi peralatan kontra

penginderaan;

24. Membuat daftar pengguna komunikasi terpadu;

25. Melakukan inventaris peralatan komunikasi

terpadu;

26. Melakukan pengamplopan berita;

27. Mencantumkan alamat tujuan distribusi berita;

28. Membuat tanda bukti penerimaan dan

mengecek distribusi berita;

29. Melaksanakan distribusi berita;

30. Melakukan penerusan berita melalui sarana

alternatif;

31. Membuat salinan berita untuk pengirim/retro;

32. Melakukan pengecekan laporan harian berita;

33. Melakukan pencocokan pengiriman dan

penerimaan berita;

34. Melakukan pencatatan dan pemilahan sesuai

jenis berita;

35. Membuat berita acara serah terima dokumen

berita;

36. Melakukan pengiriman arsip dokumen berita ke

ANRI;

37. Melakukan pengagendaan berita;

38. Melakukan pengiriman atau transmisi berita

keluar;

39. Melakukan pengiriman atau transmisi berita

masuk;

40. Melakukan pencetakan prototipe kunci sistem

sandi;

41. Melakukan perbanyakan prototipe kunci sistem

sandi;

42. Melakukan penghapusan sistem sandi lama;

43. Mengecek hasil insert kunci sandi;

44. Melakukan pengecekan dan pemilahan kunci

sistem sandi pra distribusi;

45. Melakukan penyegelan kunci sistem sandi;

46. Membuat tanda terima kunci sistem sandi;

47. Melakukan setting kunci sistem sandi;

48. Membuat daftar inventarisasi/pengagendaan

kunci sistem sandi;

49. Membuat rekapitulasi karakteristik kunci

sistem sandi;

50. Membuat daftar lampiran kunci sistem sandi

dan bahan sandi yang layak dimusnahkan;

- 9 -

51. Melakukan penghapusan kunci sistem sandi

dan bahan sandi dari daftar inventaris;

52. Melakukan pendataan peralatan sandi/alat

pendukung utama yang akan dimusnahkan;

53. Membuat daftar lampiran peralatan sandi/alat

pendukung utama yang layak dimusnahkan;

54. Melakukan pemeliharaan peralatan sandi/alat

pendukung utama tingkat 0;

55. Melaksanakan pengecekan kelengkapan


56. Melakukan pengecekan kondisi suku

cadang/komponen pengganti paralatan

sandi/alat pendukung utama;

57. Melakukan pemeliharaan server aplikasi;

58. Melakukan pemeliharaan aplikasi komunikasi

terpadu terhadap gangguan virus;

59. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan

penyebab gangguan operasional keamanan

informasi;

60. Mengatasi gangguan listrik/power;

61. Mengganti bagian hardware yang rusak;

62. Melakukan re-install operating system dan

aplikasi software;

63. Melakukan proses recovery data;

64. Melakukan ujicoba operasi penanggulangan

gangguan operasional keamanan informasi;

65. Melakukan pendataan internal audit keamanan

teknologi informasi;

66. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan

kegiatan;

67. Melakukan pengklasifikasian informasi;

68. Mendokumentasikan hasil keputusan analisis

manajemen resiko;

69. Melakukan alih media dan backup dokumen;

70. Melakukan tugas siaga; dan

71. Melakukan tugas pengamanan.

b. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan,

yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan satker/unit lain

terkait kebutuhan keamanan informasi;

2. Melakukan pembaruan aplikasi master plan

keamanan informasi;

3. Melakukan pembaruan hardware master plan

keamanan informasi;

4. Melakukan koordinasi dengan konsultan terkait

master plan keamanan informasi;

- 10 -


terkait master plan keamanan informasi;

6. Melakukan simulasi algoritma kriptografi

dengan algoritma non-standar;

7. Monitoring proses komputasi analisis kripto

dengan algoritma non-standar;

8. Membuat database kemungkinan pasangan

plainteks dan cipherteks dengan metode

dictionary attack;


dengan metode dictionary attack;

10. Melakukan pengkajian/penelitian tingkatan

sederhana teori dan konsep IPTEK yang

dimanfaatkan untuk persandian;

11. Menemukan teori dan konsep IPTEK tingkatan

sederhana yang dimanfaatkan untuk

persandian berskala nasional dan memperoleh

pengakuan dari Lembaga Sandi Negara;

12. Mengkaji perangkat lunak (kompleksitas

sistem);

13. Mengkaji aspek operasional penggunaan alat

pendukung utama persandian;

14. Melakukan simulasi algoritma kriptografi;

15. Melakukan simulasi manajemen kunci;

16. Melakukan integrasi perangkat lunak;

17. Melakukan integrasi perangkat keras;

18. Melakukan dokumentasi rancang bangun

materiil sandi;

19. Melakukan simulasi algoritma kriptografi

modifikasi;

20. Melakukan simulasi manajemen kunci

modifikasi;

21. Melakukan simulasi jaringan komunikasi sandi

modifikasi;

22. Melakukan simulasi protokol komunikasi sandi

modifikasi;

23. Melakukan implementasi hasil modifikasi

perangkat lunak;

24. Melakukan implementasi hasil modifikasi

perangkat keras;

25. Pengujian perangkat lunak;

26. Menguji jaring komunikasi sandi menggunakan

tools pengujian keamanan;

27. Pengujian operasional peralatan sandi;

28. Memonitor implementasi aplikasi sandi;

29. Melakukan konfigurasi switch jaringan

komunikasi sandi;

- 11 -

30. Melakukan konfigurasi router jaringan

komunikasi sandi;

31. Melakukan konfigurasi firewall jaringan

komunikasi sandi;

32. Melakukan konfigurasi DNS jaringan

komunikasi sandi;

33. Melakukan konfigurasi DHCP jaringan

komunikasi sandi;

34. Memeriksa konfigurasi perangkat jaringan;

35. Memeriksa konfigurasi perangkat keamanan

sistem informasi;

36. Memeriksa pengaturan aplikasi;

37. Melakukan pemantauan terhadap kinerja jaring

komunikasi sandi;

38. Melakukan asistensi login klien jaring

komunikasi sandi;

39. Memonitor kinerja server jaring komunikasi

sandi;

40. Membuat dokumentasi terhadap hak akses

pada semua aset;

41. Memeriksa daftar log akses dan

penggunaannya;

42. Melakukan penggantian kunci secara remote;

43. Membuat berita acara;

44. Melakukan pengecekan kelengkapan peralatan

sandi/alat pendukung utama pra distribusi;

45. Melakukan penyegelan/pemberian sign

klasifikasi kerahasiaan distribusi peralatan


46. Menyusun berita acara pelaksanaan kegiatan

kontra penginderaan;

47. Melakukan simulasi operasional kontra

penginderaan;

48. Membuat login daftar pengguna layanan

komunikasi terpadu;

49. Membuat rekapitulasi distribusi berita;

50. Melakukan pembuatan laporan penerimaan;

51. Melakukan pengecekan laporan bulanan;

52. Melakukan verifikasi kelengkapan

pendokumentasian berita;

53. Melakukan pemilahan sesuai retensi


54. Melakukan pemusnahan berita;

55. Melakukan koordinasi penyimpanan dokumen

berita dengan ANRI;

56. Menginstalasi peralatan sandi kamar sandi

bergerak;

- 12 -

57. Melakukan insert kunci sistem sandi kamar

sandi bergerak;

58. Melakukan pemrosesan penyandian/enkripsi

berita keluar;

59. Melakukan pemberian kode pada prototipe

kunci sistem sandi;

60. Melakukan insert kunci sandi;

61. Melakukan kloning sistem sandi;

62. Melakukan testing keamanan sistem informasi;

63. Melakukan uji operasional penggunaan kunci

sistem sandi;

64. Memonitor alat pembangkit kunci;

65. Membuat konsep permohonan pemusnahan




67. Melokalisir kerusakan paralatan sandi/alat

pendukung utama;

68. Melakukan identifikasi penyebab utama


69. Melakukan identifikasi kerusakan gangguan

operasional keamanan informasi;

70. Melaksanakan uji fungsi peralatan analisis

teknik sandi/alat pendukung utama;

71. Mengidentifikasi ancaman pada audit keamanan


72. Melakukan bimbingan teknis operasional alat

keamanan informasi;

73. Mengidentifikasi ancaman-ancaman analisis

manajemen resiko;

74. Mengidentifikasi kelemahan sistem analisis

manajemen resiko.



c. Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia, yaitu:

1. Melakukan peninjauan terhadap peraturan

keamanan informasi;

2. Membuat perencanaan sesuai visi dan misi

desain master plan keamanan informasi;

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi pakar

desain master plan keamanan informasi;

4. Merancang model infrastruktur keamanan

informasi desain master plan keamanan

informasi;

- 13 -

5. Merancang sistem dan manajemen keamanan

informasi desain master plan keamanan

informasi;

6. Melakukan antisipasi resiko perubahan

pembangunan master plan keamanan informasi;

7. Menyusun pedoman penilaian keamanan

informasi;

8. Membuat desain perangkat analisis kripto;

9. Menyusun laporan dan dokumentasi

pengembangan perangkat analisis kripto;

10. Melakukan implementasi kode sumber kedalam

development kit pada algoritma non-standar;

11. Menyusun laporan dan dokumentasi

pengembangan teknik analisis kripto;

12. Asistensi pemanfaatan perangkat analisis

kripto;

13. Melakukan pengkajian/penelitian tingkatan

sedang teori dan konsep IPTEK yang

dimanfaatkan untuk persandian;

14. Menemukan teori dan konsep IPTEK tingkatan

sedang yang dimanfaatkan untuk persandian

berskala nasional dan memperoleh pengakuan

dari lembaga sandi negara;

15. Mengkaji perangkat keras (kompabilitas dan

kehandalan);

16. Mengkaji aspek keamanan jaringan komunikasi

sandi;

17. Mengkaji aspek operasional materiil sandi;

18. Melakukan simulasi perangkat lunak;

19. Melakukan simulasi perangkat keras;

20. Melakukan simulasi jaringan komunikasi sandi;

21. Melakukan simulasi protokol komunikasi sandi;

22. Mendesain perangkat lunak modifikasi;

23. Mendesain perangkat keras modifikasi;

24. Melakukan konfigurasi IPS jaringan komunikasi

sandi;

25. Melakukan konfigurasi IDS jaringan komunikasi

sandi;

26. Melakukan konfigurasi sentralisasi otentikasi


27. Melakukan pengelolaan database monitoring

sinyal;

28. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja

terkait berhubungan dengan kegiatan analisa

terhadap temuan kelemahan dalam sistem

jaring komunikasi sandi nasional;

- 14 -

29. Mengidentifikasi permasalahan dalam jaring

komunikasi sandi;

30. Mengidentifikasi dan menginventarisasi alat

pengaman teknologi informasi kinerja jaring

komunikasi sandi;

31. Memonitor akses login klien pengamanan


32. Memonitor gangguan intruder pengamanan


33. Melakukan manajemen lisensi sistem operasi;

34. Membuat berita acara penyerahan peralatan


35. Menyiapkan peralatan yang siap operasional

kontra penginderaan dan peralatan pendukung

lainnya;

36. Melakukan pemeriksaan fisik ruangan kontra

penginderaan;

37. Mencatat permasalahan layanan komunikasi

terpadu;

38. Melakukan supervisi distribusi;

39. Melakukan konfirmasi hasil pemeriksaan

laporan bulanan;

40. Melakukan pengecekan redaksional

pemberitaan;

41. Melakukan ralat berita;

42. Melakukan pengecekan distribusi berita;

43. Melakukan alih media berita dari hardcopy ke

softcopy pendokumentasian berita;

44. Melakukan penelusuran permintaan suatu

berita;

45. Melakukan laporan penyerahan


46. Melakukan pembuatan statistik berita;

47. Memeriksa kesiapan kamar sandi bergerak;

48. Menyiapkan kunci sistem sandi kamar sandi

bergerak;

49. Melakukan validasi berita;

50. Melakukan pembangkitan rangkaian kunci

sistem sandi;

51. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

pembuatan prototipe kunci sistem sandi;

52. Melakukan pengecekan keacakan data kunci

sistem sandi;

53. Melakukan input data kunci sistem sandi ke

dalam peralatan sandi;

54. Melakukan pendataan/pencatatan identifikasi/

signature kunci sistem sandi;

- 15 -

55. Melakukan pencocokan signature kunci sistem

sandi dengan hasil identifikasi/signature pada

peralatan sandi;

56. Melakukan pemilahan hasil produksi kunci

sistem sandi;

57. Membuat dan mengirim kawat instruksi

pemberlakuan sistem sandi;

58. Memonitor alat pendistribusi kunci sistem

sandi;

59. Memonitor pusat manajemen kunci sistem

sandi;

60. Melakukan penyimpanan kunci sistem sandi

pada tempat sesuai ketentuan;



62. Melakukan perbaikan kerusakan ringan


63. Melakukan monitoring terhadap gangguan

intruder;

64. Melaksanakan koordinasi dengan unit

kerja/instansi terkait yang berhubungan

dengan pelaksanaan kegiatan;

65. Melakukan rekonfigurasi aplikasi

penanggulangan gangguan operasional

keamanan informasi;

66. Melakukan evaluasi kinerja penanggulangan


67. Pengendalian terhadap pengolahan informasi

yang dilakukan oleh pihak ketiga;



(2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Sandiman Ahli

sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pertama, yaitu:

1. Merencanakan norma, standar, prosedur dan

kriteria keamanan informasi;

2. Menyiapkan kebutuhan norma, standar,

prosedur dan kriteria keamanan informasi;


dalam rangka pembuatan norma, standar,

prosedur dan kriteria keamanan informasi;

4. Merencanakan kebutuhan pedoman baru dalam

rangka evaluasi pedoman keamanan informasi;

- 16 -


dalam rangka evaluasi pedoman keamanan

informasi;

6. Melakukan pengamatan terhadap

resiko/ancaman keamanan informasi dalam

rangka pemantauan perkembangan keamanan

informasi;

7. Menyusun standar kerja perangkat pendukung

analisis kripto;

8. Melakukan inventarisir perkembangan

perangkat analisis kripto dalam rangka

pembangunan dan pengembangan perangkat

analisis kripto;


dalam rangka melakukan analisis kripto dengan

algoritma standar;

10. Melakukan konversi input sesuai dengan

spesifikasi perangkat dalam rangka melakukan

analisis kripto dengan algoritma non-standar;

11. Melakukan implementasi kode sumber kedalam

perangkat komputasi analisis kripto dalam

rangka melakukan analisis kripto dengan

algoritma non-standar;

12. Melakukan inventarisir teknik-teknik baru

dalam rangka pengembangan teknik analisis

kripto;

13. Melakukan pemutakhiran database kriptografi

dalam rangka pengembangan teknik analisis

kripto;

14. Melakukan pemeliharaan dan perawatan

perangkat analisis kripto;

15. Menemukan teori dan konsep IPTEK yang

dimanfaatkan untuk persandian berskala

internal instansi dan memperoleh pengakuan

dari lembaga sandi negara/pejabat instansi

yang berwenang pada tingkatan sederhana;

16. Mengkaji perangkat lunak (kompleksitas sistem)

dalam rangka pengkajian/penelitian alat

pendukung utama persandian;

17. Mengkaji perangkat keras (kompabilitas dan

kehandalan) dalam rangka

pengkajian/penelitian alat pendukung utama

persandian;

18. Mendesain manajemen kunci dalam rangka

rancang bangun materiil sandi;

19. Mendesain palsan berupa perangkat lunak

dalam rangka rancang bangun materiil sandi;

- 17 -

20. Mendesain palsan berupa perangkat keras


21. Mendesain jaringan komunikasi sandi dalam

rangka rancang bangun materiil sandi;

22. Melakukan verifikasi hasil rancang bangun


23. Melakukan analisa indentifikasi unsur algoritma

kriptografi dalam rangka modifikasi materiil

sandi;

24. Melakukan analisa indentifikasi unsur

manajemen kunci dalam rangka modifikasi

materiil sandi;


perangkat lunak dalam rangka modifikasi

materiil sandi;


perangkat keras dalam rangka modifikasi

materiil sandi;

27. Menguji kunci kriptografi;

28. Membuat tools pengujian keamanan yang sesuai

dengan jaringan komunikasi yang akan diuji;

29. Pengujian performance prototipe peralatan sandi

dalam hal karya mandiri;


dalam hal modifikasi;


dalam hal kustomisasi;

32. Pengembangan keamanan jaringan komunikasi

sandi;

33. Melakukan konfigurasi aplikasi pada server

aplikasi komunikasi terpadu;

34. Melakukan konfigurasi aplikasi pada klien

aplikasi komunikasi terpadu;

35. Melakukan konfigurasi aplikasi pada peralatan

komunikasi terpadu;

36. Updating aplikasi komunikasi terpadu;

37. Menentukan sistem yang digunakan dalam

rangka monitoring sinyal elektromagnetik;

38. Melakukan pengamatan dan identifikasi

resiko/ancaman dalam rangka monitoring

sinyal elektromagnetik;

39. Membuat formasi rencana monitoring sinyal

dalam rangka monitoring sinyal

elektromagnetik;

40. Melakukan implementasi rencana monitoring

sinyal dalam rangka monitoring sinyal

elektromagnetik;

- 18 -

41. Melakukan prosedur pemantauan dalam rangka

monitoring sinyal elektromagnetik;

42. Memberikan asistensi monitoring implementasi

master plan keamanan TI;

43. Melaksanakan analisis terhadap jaring

komunikasi sandi monitoring kinerja jaring

komunikasi sandi;

44. Melakukan penerapan SSL memonitor kinerja

pengamanan jaringan komunikasi sandi;

45. Mengatasi gangguan intruder memonitor kinerja

pengamanan jaringan komunikasi sandi;

46. Membuat laporan kinerja jaringan memonitor

kinerja pengamanan jaringan komunikasi sandi;

47. Mengendalikan akses terhadap informasi

berklasifikasi;

48. Memberikan asistensi dan bimbingan teknis

penggunaan peralatan sandi/alat pendukung

utama;

49. Menyusun rencana kegiatan distribusi peralatan


50. Melakukan pembagian tugas kegiatan distribusi


51. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

distribusi peralatan sandi/alat pendukung

utama;

52. Melakukan koordinasi intensif terkait

pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan;

53. Melaksanakan pemindaian frekuensi/sinyal;

54. Melaksanakan pemeriksaan jalur komunikasi

dan sistem pengkabelan;

55. Melaksanakan pemeriksaan bahan elektronik;

56. Menganalisis ancaman dan kerawanan

frekuensi/ sinyal;

57. Menganalisis ancaman dan kerawanan jalur

komunikasi dan sistem pengkabelan;

58. Menganalisis ancaman dan kerawanan bahan

elektronik;

59. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan

kegiatan kontra penginderaan;

60. Mengatasi permasalahan administrasi layanan

komunikasi terpadu;

61. Merancang konsep topologi jaringan kamar

sandi bergerak;

62. Menyiapkan kelengkapan sarana prasarana

infrastruktur komunikasi memberikan layanan

kamar sandi bergerak;

- 19 -

63. Memaparkan konsep topologi jaringan kamar

sandi bergerak memberikan layanan kamar

sandi bergerak;

64. Melakukan uji coba komunikasi peralatan sandi

dalam rangka memberikan layanan kamar sandi

bergerak;

65. Melakukan pemrosesan pengupasan/dekripsi

berita masuk;

66. Menyusun perencanaan pemetaan kebutuhan

kunci sistem sandi pembuatan prototipe kunci

sistem sandi;

67. Melakukan otentifikasi prototipe kunci sistem

sandi pembuatan prototipe kunci sistem sandi;

68. Melakukan verifikasi hasil produksi kunci

sistem sandi dalam rangka produksi kunci

sistem sandi (per buku sistem);

69. Melakukan serah terima sistim sandi;

70. Melakukan perencanaan distribusi kunci sistem

sandi;

71. Memberikan asistensi dan bimbingan teknis

penggunaan kunci sistem sandi;

72. Memonitor penggunaan kunci sistem sandi;

73. Melakukan penghapusan peralatan sandi/alat

pendukung utama dari daftar inventaris;

74. Melakukan pemeliharaan tingkat 3;

75. Melakukan identifikasi jenis kerusakan


76. Melakukan perbaikan kerusakan sedang;

77. Melakukan pengujian peralatan hasil perbaikan;

78. Melakukan analisis kelemahan melakukan

identifkasi penyebab gangguan operasional

keamanan informasi;

79. Meneliti adanya penyimpangan prosedur

melakukan identifkasi penyebab gangguan

operasional keamanan informasi;

80. Menganalisis hasil uji fungsi peralatan analisis

teknis sandi;

81. Melakukan pemeriksaan dan analisa

pengamanan jaringan melakukan audit

keamanan jaringan komunikasi sandi;

82. Melakukan pemeriksaan pada sistim PABX;

83. Melakukan kegiatan penetrasi kedalam jaringan

melakukan audit keamanan jaringan

komunikasi sandi;

84. Melakukan recovery data dan sistem jaringan

melakukan audit keamanan jaringan

komunikasi sandi;

- 20 -

85. Melakukan penetrasi dalam rangka internal

audit keamanan teknologi informasi;

86. Menjaga integritas sistem informasi internal

terhadap keperluan pihak internal;

87. Menentukan karakteristik dari suatu system.



b. Jabatan Fungsional Sandiman Muda, yaitu:

1. Merumuskan norma, standar, prosedur dan

kriteria keamanan informasi;

2. Membuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk

teknis operasional;

3. Membuat pedoman master plan keamanan

informasi sebagai acuan;

4. Menyusun kriteria penilaian keamanan

informasi;

5. Menyusun rencana pemulihan operasionalisasi

persandian pasca bencana;

6. Menyusun standar konfigurasi perangkat

analisis kripto;

7. Menganalisis kebutuhan perangkat analisis

kripto dalam rangka pembangunan dan

pengembangan perangkat analisis kripto;

8. Melakukan implementasi pengembangan

perangkat analisis kripto dalam rangka

pembangunan dan pengembangan perangkat

analisis kripto;

9. Melakukan verifikasi algoritma kriptografi dalam

rangka analisis kripto dengan algoritma standar;

10. Menyusun laporan hasil analisis kripto dalam

rangka analisis kripto dengan algoritma standar;

11. Membuat kode sumber algoritma kriptografi

melakukan analisis kripto dengan algoritma

non-standar;

12. Menyusun laporan hasil analisis kripto

melakukan analisis kripto dengan algoritma

non-standar;

13. Menyusun laporan hasil analisis kripto dengan

metode dictionary attack;

14. Melakukan implementasi pengembangan teknik

analisis kripto;

15. Menganalisis standar kriptografi berskala lokal

(berlaku pada instansi tertentu);

16. Menganalisis standar kriptografi berskala

nasional;

- 21 -

17. Menganalisis standar kriptografi berskala

internasional;

18. Mengevaluasi standar kriptografi berskala lokal

(berlaku pada instansi tertentu);

19. Mengevaluasi standar kriptografi berskala

nasional;

20. Melakukan pengkajian/penelitian teori dan

konsep iptek yang dimanfaatkan untuk

persandian tingkatan kompleks;





yang berwenang tingkatan sedang;

22. Mengkaji aspek algoritma (algoritma pembangkit

bilangan acak, enkripsi simetrik dan asimatrik,

algoritma digital signature, serta fungsi hash)

dalam rangka mengkaji aspek kriptografis

materiil sandi;

23. Mendesain manajemen kunci modifikasi materiil

sandi;

24. Mendesain jaringan komunikasi sandi

modifikasi materiil sandi;

25. Mendesain protokol komunikasi sandi

modifikasi materiil sandi;

26. Menguji algoritma kriptografi asimetrik;

27. Menguji algoritma kriptografi block cipher;

28. Menguji algoritma kriptografi stream cipher;

29. Menguji algoritma kriptografi fungsi hash;

30. Menguji algoritma digital signature;

31. Menguji algoritma pembangkit bilangan acak

(rng);

32. Merancang bangun algoritma karya mandiri;

33. Merancang bangun algoritma modifikasi;

34. Merancang bangun algoritma kustonisasi;

35. Melakukan pembatasan hak akses terhadap

pengelolaan kunci sistem sandi;

36. Mengkomunikasikan hasil monitoring sinyal

elektromagnetik kepada pihak yang

berkepentingan;

37. Menganalisa permasalahan jaring komunikasi

sandi yang ada untuk dapat melakukan

perbaikan dalam rangka monitoring kinerja

jaring komunikasi sandi;

38. Menganalisa dan mengatur data dalam database

server jaring komunikasi sandi dalam rangka

monitoring kinerja jaring komunikasi sandi;

- 22 -

39. Merencanakan kebutuhan kegiatan, menyusun

jadwal, melakukan pembagian tugas kerja,

mengurus administrasi kegiatan dan hal lain

yang menunjang kelancaran tugas tim,

menentukan tolok ukur kerja;

40. Mencocokan original berita dengan salinan

sebagai koordinator kamar sandi;

41. Mengecek substansi berita sebagai koordinator

kamar sandi;

42. Memeriksa dan menandai alamat tujuan sebagai

koordinator kamar sandi;

43. Melakukan pengesahan berita sebagai


44. Melakukan pemilahan sesuai alamat sebagai


45. Melakukan pelaporan pekerjaan sebagai


46. Membuat berita acara serah terima dengan

pengganti sebagai koordinator kamar sandi;

47. Melakukan konfirmasi isi

berita/klasifikasi/substansi dengan pengirim

bila diperlukan sebagai koordinator kamar

sandi;

48. Menghubungi pejabat terkait bila terdapat berita

sangat urgent dan kilat sebagai koordinator

kamar sandi;

49. Membagi tugas pekerjaan kepada anggota


50. Memberikan informasi terkait dengan

pemberitaan sebagai koordinator kamar sandi;

51. Menghubungi pimpinan langsung bila terdapat

hal-hal sangat urgent sebagai koordinator

kamar sandi;

52. Melakukan pengawasan pelaksanaan

mekanisme kerja sebagai koordinator kamar

sandi;

53. Melakukan supervisi pengamanan berita


54. Melakukan pengecekan akhir pemrosesan berita


55. Menyusun prosedur dan standar kegiatan

operasi siaga kontra penginderaan;

56. Menyusun skenario simulasi operasional kontra

penginderaan;

57. Menganalisis aspek ancaman dan kerawanan

keamanan informasi;

- 23 -

58. Mengevaluasi hasil analisis ancaman dan

kerawanan frekuensi/sinyal;


kerawanan jalur komunikasi dan sistem

pengkabelan;


kerawanan bahan elektronik;

61. Membuat saran dan rekomendasi operasi siaga

kontra penginderaan;

62. Membuka help desk administrasi layanan

komunikasi terpadu;

63. Mengkonfigurasi sarana prasarana dan

infrastruktur komunikasi layanan kamar sandi

bergerak;

64. Melakukan perancangan prototipe kunci sistem

sandi;

65. Melakukan analisa terhadap pengamanan

jaringan;

66. Melakukan evaluasi periode penggunaan kunci

sistem sandi;

67. Melakukan perencanaan pemusnahan

pendataan kunci sistem sandi yang akan

dimusnahkan;

68. Melakukan perbaikan kerusakan berat


69. Melakukan pengawasan mutu perbaikan


70. Mengidentifikasi permasalahan dan ancaman

internal audit keamanan teknologi informasi;

71. Melakukan kegiatan komputer/digital Forensik;

72. Menganalisa pengaruh resiko terhadap

pengembangan sistem.



c. Jabatan Fungsional Sandiman Madya, yaitu:

1. Menyusun rencana strategis persandian;

2. Melakukan analisis terhadap kebutuhan

pengguna di bidang keamanan informasi;

3. Membuat roadmap langkah-langkah

pengembangan infrastruktur dalam rangka

pembangunan master plan keamanan informasi;

4. Melakukan evaluasi pedoman keamanan

informasi lama;

5. Merumuskan perubahan pedoman keamanan

informasi;

6. Membuat penilaian keamanan jaringan;

- 24 -

7. Melakukan penilaian pemanfaatan keamanan

informasi;

8. Melakukan evaluasi pengembangan perangkat

analisis kripto;

9. Melakukan analisis hasil komputasi analisis

kripto dengan algoritma standar;

10. Mengevaluasi hasil akhir komputasi analisis

kripto dengan algoritma standar;


kripto dengan algoritma non standar;


kripto dengan algoritma non-standar;


kripto dengan metode dictionary attack;


kripto dengan metode dictionary attack;

15. Melakukan evaluasi pengembangan teknik

analisis kripto;



nasional dan memperoleh pengakuan dari

lembaga sandi negara tingkatan kompleks;





yang berwenang tingkatan kompleks;

18. Mengkaji aspek manajemen kunci

(penghancuran, rangkaian, masa berlaku,

distribusi, penyimpanan, serta pembangkit

kunci) dalam rangka mengkaji aspek

kriptografis matsan;

19. Merumuskan spesifikasi algoritma dalam


20. Merumuskan spesifikasi manajemen kunci


21. Merumuskan spesifikasi perangkat lunak dalam


22. Merumuskan spesifikasi perangkat keras dalam


23. Merumuskan spesifikasi jaringan komunikasi

sandi dalam rangka rancang bangun materiil

sandi;

24. Merumuskan spesifikasi protokol komunikasi

sandi dalam rangka rancang bangun materiil

sandi;

- 25 -

25. Menentukan algoritma dalam rangka rancang

bangun materiil sandi;

26. Mendesain protokol komunikasi sandi dalam


27. Melakukan analisa indentifikasi unsur jaringan

komunikasi sandi dalam rangka modifikasi

materiil sandi;

28. Melakukan analisa indentifikasi unsur protokol

komunikasi sandi dalam rangka modifikasi

materiil sandi;

29. Menentukan algoritma modifikasi materiil sandi;

30. Menentukan klasifikasi kunci kriptografi dan

masa berlaku kunci;

31. Menentukan lokasi target monitoring sinyal;

32. Melakukan pengkajian/analisis terhadap hasil

monitoring sinyal;

33. Melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring

sinyal;

34. Melakukan sosialisasi kebijakan implementasi

master plan keamanan TI;

35. Memberikan peringatan adanya penyimpangan

implementasi master plan keamanan TI;

36. Mengawasi dan memberikan arahan kepada

petugas dalam shiftnya (CCC) dalam rangka

monitoring kinerja jaring komunikasi sandi;

37. Menyusun evaluasi pelaksanaan simulasi

operasional kontra penginderaan;

38. Menganalisis tindak lanjutan terhadap temuan

hasil kegiatan kontra penginderaan;

39. Menyusun rencana operasi layanan kamar

sandi bergerak;

40. Melakukan evaluasi kegiatan layanan kamar

sandi bergerak;

41. Menyusun perencanaan audit keamanan


42. Melakukan analisa kerawanan jaringan audit


43. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi audit


44. Melakukan penilaian internal audit keamanan


45. Membuat rekomendasi internal audit keamanan


46. Membuat evaluasi, saran dan rekomendasi;

47. Memberikan pemahaman tentang kesadaran

keamanan TI kepada pengguna;

- 26 -

48. Memberikan pengarahan kepada para

petugas/perjabat yang akan ditempatkan pada

perwakilan mengenai protap pengamanan dan

pemeliharaan persandian;

49. Melakukan penilaian keamanan secara global

pada suatu organisasi atau instansi;

50. Pertanggungjawaban aset persandian;

51. Menentukan beberapa kemungkinan

pemecahan masalah;

52. Mengidentifikasi resiko;

53. Mengendalikan cara-cara pengendalian resiko;



(3) Pejabat Fungsional Sandiman yang melaksanakan

rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Tahun 2012.

(4) Pejabat Fungsional Sandiman yang melaksanakan

kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas

Sandiman diberikan nilai angka kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Tahun 2012.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pejabat

Fungsional Sandiman yang sesuai dengan jenjang

jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka

Pejabat Fungsional Sandiman lain yang berada satu tingkat

di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya

dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pejabat Fungsional Sandiman yang melaksanakan

kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka

- 27 -

kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan

puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau

Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 76 Tahun 2012.

b. Pejabat Fungsional Sandiman yang melaksanakan

kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya,

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100%

(seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau

Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan


Indonesia Nomor 76 Tahun 2012.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Sandiman adalah pejabat yang berwenang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 12

(1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Fungsional Sandiman Terampil harus

memenuhi syarat:

a. Berijazah paling rendah SMU/SMK di bidang Teknik

Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan

kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh

Instansi Pembina;

b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I,

golongan ruang II/b;

c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

pembentukan Sandiman kecuali bagi lulusan

Diploma III (D III) bidang persandian;

d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

Fungsional Sandiman; dan

- 28 -

e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Fungsional Sandiman Ahli harus memenuhi

syarat:

a. Berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) di bidang

persandian; atau

b. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu

(S1)/Diploma lV (D.IV) di bidang Matematika,

Elektronika, Komputer, Telekomunikasi, Bahasa

Asing, Hukum, Administrasi Negara, dan

Manajemen serta telah mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan pembentukan Sandiman;

c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang III/a;

d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

Fungsional Sandiman; dan

e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penlaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) angka kredit awal ditetapkan 40

(empat puluh), kecuali bagi lulusan Diploma III (DIII)

bidang persandian.

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk

mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS).

(5) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan

Fungsional Sandiman dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke

dalam Jabatan Fungsional Sandiman dapat

dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2);

- 29 -

b. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional

Sandiman;

c. Memiliki pengalaman di bidang Persandian paling

kurang 2 (dua) tahun; dan

d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan

pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya

ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang


angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yaitu angka kredit yang diperoleh berdasarkan

penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang

Persandian sepanjang bukti fisik lengkap.

(5) Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam

Jabatan Fungsional Sandiman dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk mengisi formasi

Jabatan Fungsional Sandiman melalui CPNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), apabila telah mendapat

kenaikan pangkat atau diangkat dalam jabatan lain maka

pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman

dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain.

Bagian Keempat

Pengangkatan Pejabat Fungsional Sandiman Terampil ke

Pejabat Fungsional Sandiman Ahli

Pasal 15

(1) Pejabat Fungsional Sandiman Terampil yang

memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV

(D.IV), dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional

Sandiman Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional

Sandiman Ahli;

- 30 -

b. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang

ditentukan untuk Jabatan Fungsional Sandiman

Ahli;

c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional Sandiman Ahli; dan

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang

ditentukan.

(2) Pejabat Fungsional Sandiman Terampil yang akan

diangkat menjadi Pejabat Fungsional Sandiman Ahli

diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima

persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan

pelatihan, tugas pokok, dan pengembangan profesi

ditambah angka kredit ijazah Sarjana Strata Satu

(S1)/Diploma IV (D.IV) yang sesuai kompetensi, dengan

tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur

penunjang.

(3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III



(4) Pejabat Fungsional Sandiman Terampil, pangkat

Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai

dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang

akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman

Ahli, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan

pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang

III/a.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN

ANGKA KREDIT

Pasal 16

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka

kredit, setiap Pejabat Fungsional Sandiman wajib

mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang

dilakukan.

(2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus

diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

- 31 -

Pasal 17

(1) Bahan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional

Sandiman disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling

rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di

bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung

Pejabat Fungsional Sandiman yang bersangkutan atau

pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang

berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka

kredit Pejabat Fungsional Sandiman menyampaikan

usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Terampil dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

pada Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C


Peraturan Bersama ini; atau

b. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tercantum pada

Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C yang


Bersama ini.

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Pejabat Fungsional

Sandiman harus dilampiri dengan:

a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan

pelatihan, dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI


Peraturan Bersama ini;

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan kebijakan

persandian dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang


Bersama ini;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan

riset persandian dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang


Bersama ini;

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan manajemen

persandian dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang


Bersama ini;

- 32 -

e. Surat pernyataan melakukan kegiatan

pengembangan profesi dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X


Peraturan Bersama ini; dan/atau

f. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

tugas Sandiman dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI



(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 18

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka

kredit, terdiri atas:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur Utama terdiri atas:

a. Pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh

ijazah/gelar;

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di

bidang persandian dan memperoleh Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau

sertifikat; dan

3. Pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan dan

memperoleh STTPP.

b. Persandian, meliputi:

1. Kebijakan Persandian;

2. Analisis dan Riset Persandian; dan

3. Manajemen Persandian.

c. Pengembangan profesi, meliputi:

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang

persandian;

2. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya

tulis ilmiah kriptologi di bidang persandian; dan

3. Penemuan teknologi tepat guna di bidang

persandian.

(3) Unsur Penunjang, terdiri dari:

a. Pengajaran/pelatihan di bidang persandian;

b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/

workshop/konferensi di bidang persandian;

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang

persandian;

- 33 -

d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional

Sandiman;

e. Perolehan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan;

dan

f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 19

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Pejabat Fungsional

Sandiman harus dinilai secara seksama oleh Tim

Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka

kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau

Lampiran II Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan

angka kreditnya.

Pasal 20

(1) Penilaian dan penetapan angka kredit Pejabat

Fungsional Sandiman dilakukan paling kurang 1 (satu)

kali dalam setahun.

(2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat

Pejabat Fungsional Sandiman dilakukan paling kurang

2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum

periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun

yang bersangkutan.

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka

kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli

tahun yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Sandiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)


angka kredit, dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang


Bersama ini.

- 34 -

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya

disampaikan kepada:

a. Pejabat Fungsional Sandiman yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional

Sandiman yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian

Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG

MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

yaitu:

a. Kepala Lembaga Sandi Negara atau Pejabat Eselon I

yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian bagi

Pejabat Fungsional Sandiman Madya pangkat

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan

pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c

di lingkungan Lembaga Sandi Negara dan Instansi

di luar Lembaga Sandi Negara;

b. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara bagi

Pejabat Fungsional Sandiman Pelaksana pangkat

Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b

sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman

Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang

III/d, dan Pejabat Fungsional Sandiman Pertama

pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai

dengan Pejabat Fungsional Sandiman Madya

pangkat Pembina golongan ruang IV/a di

lingkungan Lembaga Sandi Negara;

c. Pejabat Eselon I yang membidangi kepegawaian

atau Pejabat Eselon II dibawahnya yang ditunjuk

bagi Pejabat Fungsional Sandiman Pelaksana

pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang

II/b sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman

Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang

III/d, dan Pejabat Fungsional Sandiman Pertama

- 35 -


dengan Pejabat Fungsional Sandiman Madya

pangkat Pembina golongan ruang IV/a di

lingkungan Instansi pusat di luar Lembaga Sandi

Negara;

d. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pejabat Fungsional

Sandiman Pelaksana pangkat Pengatur Muda

Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan

Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia pangkat

Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan Pejabat

Fungsional Sandiman Pertama pangkat Penata

Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat

Fungsional Sandiman Madya pangkat Pembina

golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pejabat

Fungsional Sandiman Pelaksana pangkat Pengatur

Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan

Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia pangkat


Fungsional Sandiman Pertama pangkat Penata

Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat

Fungsional Sandiman Madya pangkat Pembina

golongan ruang IV/a di lingkungan

Kabupaten/Kota.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf

e dapat mendelegasikan kepada pejabat eselon II yang

membidangi persandian.

(3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

harus membuat spesimen tanda tangan dan

disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian

Negara.

(4) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan

pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan

disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian

Negara.

- 36 -

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 23


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam

menjalankan kewenangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman Pusat

bagi Kepala Lembaga Sandi Negara atau Pejabat

Eselon I yang ditunjuk yang membidangi

kepegawaian yang selanjutnya disebut Tim Penilai

Pusat;

b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman Unit

Kerja bagi Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara

yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman Instansi

bagi Pejabat Eselon I yang membidangi kepegawaian

atau Pejabat Eselon II di bawahnya yang ditunjuk

yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;

d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman Provinsi

bagi Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutnya

disebut Tim Penilai Provinsi;

e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman

Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Kabupaten/Kota.

(2) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian

angka kredit Pejabat Fungsional Sandiman dapat

dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja atau Tim

Penilai Pusat.

(3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk,

penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Sandiman

dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang

terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai

Pusat.

(4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat

dibentuk, penilaian angka kredit Pejabat Fungsional

Sandiman dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi lain

yang terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja atau Tim

Penilai Pusat.

(5) Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional

Sandiman ditetapkan oleh:

a. Kepala Lembaga Sandi Negara atau Pejabat Eselon I

yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian untuk

Tim Penilai Pusat;

- 37 -

b. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara pada

Lembaga Sandi Negara untuk Tim Penilai Unit

Kerja;

c. Pejabat Eselon I yang membidangi kepegawaian

atau Pejabat Eselon II di bawahnya yang ditunjuk

untuk Tim Penilai Instansi;

d. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai

Provinsi; dan

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim

Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman terdiri dari

unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional

Sandiman, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional

Sandiman.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional

Sandiman sebagai berikut:

a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur

teknis;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur

kepegawaian; dan

d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, untuk Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

berasal dari Sekretariat Daerah atau dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi

bidang Persandian.

(4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d, untuk Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Unit

Kerja/Tim Penilai Instansi paling kurang 2 (dua) orang

dari Pejabat Fungsional Sandiman.

(5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d, untuk Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

paling kurang 1 (satu) orang dari unsur Badan

Kepegawaian Daerah.

(6) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak

dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat

diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi

dalam penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional

Sandiman.

- 38 -

(7) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim

Penilai Jabatan Fungsional Sandiman, yaitu:

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional

Sandiman yang dinilai.

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai

prestasi kerja Pejabat Fungsional Sandiman; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(8) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(9) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua)

kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah

melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa

jabatan.

(10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Jabatan

Fungsional Sandiman yang pensiun atau berhalangan 6

(enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai

Jabatan Fungsional Sandiman mengusulkan

penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa

kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang

menetapkan Tim Penilai.

(11) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman

dan tata cara penilaian angka kredit Pejabat Fungsional

Sandiman ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi

Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan


Pasal 25

(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. Membantu Kepala Lembaga Sandi Negara atau

pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi

kepegawaian dalam menetapkan angka kredit bagi

Pejabat Fungsional Sandiman Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan

pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c

di lingkungan Lembaga Sandi Negara dan Instansi

di luar Lembaga Sandi Negara; dan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Lembaga Sandi Negara atau pejabat eselon I

yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian yang

berhubungan dengan penetapan angka kredit

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- 39 -

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. Membantu Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara

dalam menetapkan angka kredit bagi Pejabat


Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan

Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pejabat

Fungsional Sandiman Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat

Fungsional Sandiman Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a di lingkungan Lembaga Sandi

Negara; dan


Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara yang


sebagaimana dimaksud pada huruf a

(3) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi, yaitu:

a. Membantu Pejabat Eselon I yang membidangi

kepegawaian atau Pejabat Eselon II dibawahnya

yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi


Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b

sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman

Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, dan Pejabat Fungsional Sandiman Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai

dengan Pejabat Fungsional Sandiman Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di

lingkungan Instansi pusat di luar Lembaga Sandi

Negara; dan


Pejabat Eselon I yang membidangi kepegawaian

atau Pejabat Eselon II dibawahnya yang ditunjuk

yang berhubungan dengan penetapan angka kredit


(4) Tugas Pokok Tim Penilai Provinsi, yaitu:

a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam

menetapkan angka kredit bagi Pejabat Fungsional

Sandiman Pelaksana pangkat Pengatur Muda

Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan






golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

- 40 -


Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan

dengan penetapan angka kredit sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

(5) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

dalam menetapkan angka kredit bagi Pejabat


Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan






golongan ruang IV/a di lingkungan

Kabupaten/Kota; dan


Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang



Pasal 26

(1) Untuk membantu Tim Penilai Jabatan Fungsional

Sandiman dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk

Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang

secara fungsional bertanggung jawab di bidang

kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27


dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri

dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai

Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil

yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran

dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal

memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat

khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian

tertentu.

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab

kepada Ketua Tim Penilai.

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara

apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau

- 41 -

kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

a. Pejabat Eselon I yang membidangi kepegawaian,

Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara, Sekretaris

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala

Lembaga Sandi Negara atau Pejabat Eselon I yang

ditunjuk yang membidangi kepegawaian untuk angka

kredit Pejabat Fungsional Sandiman Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di

lingkungan masing-masing.

b. Pejabat paling rendah Eselon II yang membidangi

persandian kepada Sekretaris Utama Lembaga Sandi

Negara untuk angka kredit Pejabat Fungsional

Sandiman Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I

golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional

Sandiman Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan

ruang III/d, dan Pejabat Fungsional Sandiman Pertama


dengan Pejabat Fungsional Sandiman Madya pangkat

Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Lembaga

Sandi Negara.

c. Pejabat paling rendah Eselon II yang membidangi

persandian kepada Pejabat Eselon I yang membidangi

kepegawaian atau Pejabat Eselon II dibawahnya yang

ditunjuk untuk angka kredit Pejabat Fungsional

Sandiman Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I

golongan ruang II/b sampai dengan Pejabat Fungsional

Sandiman Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan

ruang III/d, dan Pejabat Fungsional Sandiman Pertama


dengan Pejabat Fungsional Sandiman Madya pangkat

Pembina golongan ruang IV/a dilingkungan Instansi

Pusat di luar Lembaga Sandi Negara.

d. Pejabat Eselon II yang membidangi persandian kepada

Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Pejabat


Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan

Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia pangkat Penata

Tingkat I golongan ruang III/d, dan Pejabat Fungsional

- 42 -

Sandiman Pertama pangkat Penata Muda golongan

ruang III/a sampai dengan Pejabat Fungsional

Sandiman Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a

dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

e. Pejabat Eselon II yang membidangi persandian kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit


Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai

dengan Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia pangkat


Fungsional Sandiman Pertama pangkat Penata Muda

golongan ruang III/a sampai dengan Pejabat Fungsional

Sandiman Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT,

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk

mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan

pangkat Pejabat Fungsional Sandiman sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka

kredit, terdiri atas:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri atas:

a. Pendidikan;

b. Persandian; dan

c. Pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Sandiman,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Sandiman dan

angka kredit masing-masing unsur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Fungsional

Sandiman Terampil sebagaimana tercantum dalam

- 43 -

Lampiran I dan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Ahli

sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


Pasal 31

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional

sandiman dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat

Pejabat Fungsional Sandiman, untuk:

a. Pejabat Fungsional Sandiman Terampil dengan

pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Teknik

Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Tahun 2012;

b. Pejabat Fungsional Sandiman Terampil dengan

pendidikan Diploma III (D.III) di bidang persandian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan



Tahun 2012;

c. Pejabat Fungsional Sandiman Ahli dengan pendidikan

Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D.IV)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan



Tahun 2012;

d. Pejabat Fungsional Sandiman Ahli dengan pendidikan

Pascasarjana Strata Dua (S2) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan


Indonesia Nomor 76 Tahun 2012; dan

e. Pejabat Fungsional Sandiman Ahli dengan pendidikan

Pascasarjana Strata Tiga (S3) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VII Peraturan Menteri



(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka

kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub

unsur pendidikan sekolah; dan

- 44 -

b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.

Pasal 32

(1) Pejabat Fungsional Sandiman Pertama, pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik

jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pejabat Fungsional

Sandiman Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c,

angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari

unsur pengembangan profesi.

(2) Pejabat Fungsional Sandiman Muda, pangkat Penata,

golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang

disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur

pengembangan profesi.

(3) Pejabat Fungsional Sandiman Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang

jabatan dan pangkat menjadi Pejabat Fungsional

Sandiman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a,

angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari

unsur pengembangan profesi.

(4) Pejabat Fungsional Sandiman Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit

yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur


(5) Pejabat Fungsional Sandiman Madya, pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat

menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c,

angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 12 (dua

belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 33

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang secara bersama-sama

membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang persandian,

diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh

persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh

persen) bagi penulis pembantu;

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka

pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%

(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan

- 45 -

c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka

pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%

(dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Pedoman pembuatan karya tulis/karya ilmiah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala

Lembaga Sandi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Sandiman.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 34

(1) Kenaikan jabatan Pejabat Fungsional Sandiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat

dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai

baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. masih tersedia formasi Jabatan Fungsional

Sandiman.

(2) Kenaikan jabatan Pejabat Fungsional Sandiman

Pelaksana untuk menjadi Pejabat Fungsional Sandiman

Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pejabat Fungsional

Sandiman Penyelia, dan Pejabat Fungsional Sandiman

Pertama untuk menjadi Pejabat Fungsional Sandiman

Muda sampai dengan Pejabat Fungsional Sandiman

Madya, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

instansi masing-masing.

(3) Keputusan kenaikan jabatan Pejabat Fungsional

Sandiman dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 35

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi, selain memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus

mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- 46 -

(2) Ketentuan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Sandi

Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan


Pasal 36

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi, selain memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

penjenjangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Sandi Negara selaku

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Sandiman.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 37

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29, dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian

pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

Jabatan Fungsional Sandiman Madya, pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina

Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang

menduduki:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana, pangkat

Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b

menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai

dengan Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Jabatan Fungsional Sandiman Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan

- 47 -

Jabatan Fungsional Sandiman Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi

yang menduduki:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana pangkat

Pengatur Muda Tk I, golongan ruang II/b menjadi

Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan

Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan




Jabatan Fungsional Sandiman Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten/Kota yang menduduki:

a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana, pangkat

Pengatur Muda Tk I, golongan ruang II/b menjadi

Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan

Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan




Jabatan Fungsional Sandiman Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional

Sandiman Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d menjadi Sandiman Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I,

golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang

bersangkutan.

- 48 -

Pasal 38

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang telah memiliki angka

kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk

kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih

tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan

untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

(2) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional Sandiman

dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat

dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang telah mencapai angka

kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat

setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa

jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun

berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit

paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka

kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok

Jabatan Fungsional Sandiman.

(2) Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak

menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka

kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari

kegiatan tugas pokok.


Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak

menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling

kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan


BAB IX

FORMASI

Pasal 40

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2), pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Sandiman

dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional

Sandiman dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam

Jabatan Fungsional Sandiman dilaksanakan sesuai

- 49 -

dengan formasi Jabatan Fungsional Sandiman yang

ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam

jabatan Fungsional Sandiman dilaksanakan sesuai

dengan formasi Jabatan Fungsional Sandiman yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing

setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri


Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat

pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Formasi Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan

dan perhitungan beban kerja.

Pasal 41

(1) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Sandiman

didasarkan pada indikator, antara lain:

a. Besaran dan kompleksitas jaringan komunikasi

sandi;

b. Volume pertukaran informasi berklasifikasi;

c. Penggunaan teknologi persandian dan keamanan

informasi;

d. Perkembangan modus operandi kejahatan informasi;

dan

e. Kondisi politik, hukum, dan keamanan wilayah.

(2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Sandiman di

lingkungan Instansi Pusat:

a. Lembaga Sandi Negara, untuk:

1) Jabatan Fungsional Sandiman Terampil

paling sedikit 20 dan paling banyak 100; dan

2) Jabatan Fungsional Sandiman Ahli

paling sedikit 30 dan paling banyak 200.

b. Kementerian Luar Negeri, untuk:





c. Perwakilan Republik Indonesia, untuk:





- 50 -

d. Kementerian Dalam Negeri, untuk:





e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia:

1) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk:

a) Jabatan Fungsional Sandiman Terampil


b) Jabatan Fungsional Sandiman Ahli


2) Kejaksaan Tinggi, untuk:





3) Kejaksaan Negeri, untuk:





(3) Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman di

lingkungan Instansi Daerah:

a. Provinsi, untuk:





b. Kabupaten/Kota, untuk:





(4) Rincian lebih lanjut formasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan

Kepala Lembaga Sandi Negara.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,

PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 42

(1) Pejabat Fungsional Sandiman Pelaksana, pangkat


- 51 -

dengan Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia, pangkat

Penata, golongan ruang III/c dan Pejabat Fungsional

Sandiman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan


Sandiman Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya,

apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam

jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit

setingkat lebih tinggi yang disyaratkan dari angka kredit

yang dimiliki bagi Pejabat Fungsional Sandiman yang

jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Hidayat, S.T, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2007, jabatan

Kepala Sub Direktorat Pembinaan SDM pada Lembaga

Sandi Negara, dipindahkan ke dalam Jabatan

Fungsional Sandiman Muda terhitung mulai tanggal 1-

12-2007 dengan angka kredit sebesar 210, mengingat

jabatan Sdr. Hidayat, S.T, lebih rendah dari pangkat

yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun dalam Jabatan Fungsional Sandiman yaitu 1-12-

2007 sampai dengan 1-12-2012 tidak dapat memenuhi

angka kredit setingkat lebih tinggi yang disyaratkan dari

angka kredit yang dimiliki yaitu 210 ke angka kredit

300, maka yang bersangkutan terhitung mulai 31-12-

2012 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional

Sandiman jenjang Muda.








ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya,

apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam

jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit

yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi bagi Pejabat Fungsional Sandiman yang

akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak

diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Bambang Gunawan, SH pangkat Penata, golongan

ruang III/c terhitung mulai tanggal 1-10-2005, bekerja

di Direktorat Pembinaan Persandian Lembaga Sandi

Negara, terhitung mulai tanggal 1-07-2008 yang

bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional

- 52 -

Sandiman dengan angka kredit sebesar 210, apabila

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam

Jabatan Fungsional Sandiman Muda yaitu 1-07-2008

sampai dengan 1-07-2013 tidak dapat memenuhi angka

kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang

bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-07-2013

dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional

Sandiman Muda.








ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya

apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir

tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi

Pejabat Fungsional Sandiman yang pernah

mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam

jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Wawan Kurniawan, S.Sos, M.Si pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-04-

2006, jabatan Sandiman Madya yang bersangkutan

pernah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b

terhitung mulai tanggal 1-04-2008 dengan angka kredit

sebesar 600, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

sejak mendapatkan kenaikan pangkat Pembina Tingkat

I, golongan ruang IV/b yaitu 1-04-2008 sampai dengan

1-04-2013 tidak dapat memenuhi angka kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang

IV/c yakni angka kredit 700, maka yang bersangkutan

terhitung mulai tanggal 31-04-2013 dibebaskan

sementara dari Jabatan Fungsional Sandiman Madya.

(4) Pejabat Fungsional Sandiman Penyelia, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara

dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10

(sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.

- 53 -


Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak

menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling

kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok

dan pengembangan profesi.

(6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

Pejabat Fungsional Sandiman dibebaskan sementara

dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Sandiman;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(7) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional

Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) didahului dengan

peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling

lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu

pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang


Bersama ini.

(8) Keputusan pembebasan sementara Jabatan Fungsional


tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian


Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 43

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang dijatuhi hukuman

disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan setingkat lebih rendah,

melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang

baru.

(2) Penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Sandiman

selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan

yang baru.

- 54 -

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 44

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang dibebaskan

sementara karena:

a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak

dapat memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi

yang disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki bagi

Pejabat Fungsional Sandiman yang jabatannya lebih

rendah dari pangkat yang dimiliki.

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak

dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pejabat

Fungsional Sandiman yang akan mendapatkan

kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam

jabatan terakhir.

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak

dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk


Fungsional Sandiman yang pernah mendapatkan

kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan

terakhir.

d. tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh)

angka kredit dari tugas pokok Jabatan Fungsional

Sandiman Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d.

e. tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh)

angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan

profesi Jabatan Fungsional Sandiman Madya, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Sandiman,

apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah

memenuhi angka kredit yang ditentukan.


sementara karena diberhentikan sementara sebagai

Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Sandiman apabila berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau

dijatuhi pidana percobaan.


sementara karena ditugaskan secara penuh di luar

Jabatan Fungsional Sandiman, dapat diangkat kembali

dalam Jabatan Fungsional Sandiman apabila berusia

paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.

- 55 -


sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan

negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Sandiman apabila telah selesai menjalani

cuti di luar tanggungan negara.


sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6

(enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Sandiman apabila telah selesai menjalani

tugas belajar.

(6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan

Fungsional Sandiman dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang


Bersama ini.

Pasal 45

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional

Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)

dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah

diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6

(enam) bulan sebelum usia yang disyaratkan berakhir.

Pasal 46

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional

Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat Fungsional Sandiman yang diangkat kembali ke

dalam Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menggunakan angka

kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan

angka kredit yang diperoleh selama dalam pembebasan

sementara;

b. Pejabat Fungsional Sandiman yang diangkat kembali ke


dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4)

menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki;

c. Pejabat Fungsional Sandiman yang diangkat kembali ke


dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (5)

menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan

dapat ditambah dengan angka kredit dari

pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam

pembebasan sementara.

- 56 -

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 47

(1) Pejabat Fungsional Sandiman diberhentikan dari

jabatannya, apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak

dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tidak dapat

memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi yang

disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki bagi

Pejabat Fungsional Sandiman yang jabatannya lebih

rendah dari pangkat yang dimiliki.

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak



memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk


Fungsional Sandiman yang akan mendapatkan

kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam

jabatan terakhir.

c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak



memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk


Fungsional Sandiman yang pernah mendapatkan

kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan

terakhir.

d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak


dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) tidak

dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

(2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional


tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian


Pasal 48

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan

kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Sandiman ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

- 57 -

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Prestasi kerja Pejabat Fungsional Sandiman yang dicapai

sampai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

76 Tahun 2012 berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

134/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional

Sandiman dan Angka Kreditnya, dan harus selesai dinilai

paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan

Bersama ini.

Pasal 50

Ketentuan uji kompetensi dan pendidikan dan pelatihan

penjenjangan bagi Pejabat Fungsional Sandiman yang akan

naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) berlaku paling

lambat tahun 2014.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut

oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan

Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 dan

Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 58 -

Pasal 53

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bersama ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2013

KEPALA KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

EKO SUTRISNO

LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 478

LAMPIRAN I

PERATURAN BERSAMA



TENTANG


PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

KEPUTUSAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :..................................................................

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan

Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ........................... dalam

Jabatan Fungsional Sandiman;

b. ............................................................……………....................................................

..................................................................................................................**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;


4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012;

5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...........;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ......................................mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama :...................................................

b. NIP :...................................................

c. Pangkat/golongan ruang/TMT :...................................................

d. Unit kerja :...................................................

dalam jabatan .................. dengan angka kredit sebesar ........ ( ......................)

KEDUA : .........................................................…………………………….......…………………… **)

KETIGA : .................................................................................................................... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui

dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di …….............…..

pada tanggal ...………........….

NIP.

TEMBUSAN : 1. Kepala Lembaga Sandi Negara; 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*) 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*) 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II

PERATURAN BERSAMA



TENTANG





CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN

DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL SANDIMAN

KEPUTUSAN


NOMOR :..................................................................

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN




Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara ................... dalam Jabatan Fungsional

Sandiman;

b. ..............................................................……………..................................................

..........................................................................................**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun

2012; 4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor .........;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : ...................................................

b. NIP : ...................................................

c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................

d. Unit kerja : ...................................................

dalam jabatan ............. dengan angka kredit sebesar .................. (...................)

KEDUA : ...................................................…………………………………………………........ **)

KETIGA : ............................................................................................................... **)





ditetapkan di .…................…..

pada tanggal ....………........….

NIP.

TEMBUSAN : 1. Kepala Lembaga Sandi Negara; 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian





LAMPIRAN III

PERATURAN BERSAMA



TENTANG





CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN

DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

NOMOR: ……………………………………………

Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: …………………………………

I KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2 NIP

3 Nomor Seri KARPEG

4 Pangkat/Golongan ruang TMT

5 Tempat dan Tanggal lahir

6 Jenis Kelamin

7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

8 Jabatan Fungsional/TMT

9 Unit Kerja

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH PER-

PINDAHAN

1. UNSUR UTAMA

A Pendidikan

1) Pendidikan formal

2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

persandian dan memperoleh Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

B Persandian

1) Kebijakan Persandian

2) Analisis dan Riset Persandian

3) Manajemen Persandian

C Pengembangan Profesi

- Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang

persandian

- Penerjemahan/penyaduran buku atau karya tulis

ilmiah kriptologi di bidang persandian

- Penemuan teknologi tepat guna di bidang

persandian

Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG

Penunjang Tugas Pejabat Fungsional Sandiman

Jumlah Unsur Penunjang

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

III Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari Jabatan Fungsional Sandiman Terampil jenjang ……........................

pangkat …………………………. gol.ruang ………….…… ke Jabatan Fungsional Sandiman Ahli jenjang ……………….

pangkat …………….……. gol.ruang ………. dengan angka kredit ……………………..

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

1. …………………..

2. …………………..

3. …………………..

4. …………………..

5. …………………..

Dst

Ditetapkan di ………………………

Pada tanggal ……………………….

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan

Angka Kredit

Nama Lengkap

NIP. …………………………………..

- 1 -

LAMPIRAN IV-A

PERATURAN BERSAMA



TENTANG

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan ……… s/d Bulan……… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I.

1. PENDIDIKAN

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)

4)

Pangkat/Gol. Ruang/TMT

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Fungsional Sandiman / TMT

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN TIM PENILAI

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir


JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN PELAKSANA

Nomor :

MASA PENILAIAN :

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

N I P

NO

Jenis Kelamin

Masa kerja golongan lama

Masa kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR UTAMA

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

2

Lamanya antara 641-960 jam



Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang persandian

serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Pelatihan (STTPP) atau serifikat



REFORMASI BIROKRASI NOMOR 76 TAHUN 2012

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN

ANGKA KREDITNYA

Diploma III

Diploma II

SMA/SMK/D-1

Lamanya lebih dari 960 jam

- 2 -


1 3 4 5 6 7 8


INSTANSI PENGUSUL

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN TIM PENILAINO

2

5)

6)

C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

1) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II

2.

A.

1) Melakukan pendataan kebutuhan keamanan informasi

a) Pendataan kebutuhan hardware dan software

b)

B. Analisis dan Riset Persandian

1)

a) Melakukan simulasi

(1) Perangkat lunak modifikasi

(2) Perangkat keras modifikasi

b)

2)

a) Menguji fungsional perangkat keras

b)

C. Manajemen Persandian

1)

a) Melakukan instalasi Aplikasi pada server

b)

2) Melakukan konfigurasi jaringan komunikasi sandi

a) Melakukan konfigurasi proxy

b)

c)

3) Melakukan monitoring sinyal elektromagnetik

a) Melakukan pengecekan alat monitoring sinyal

b)

c)

d)

4) Monitoring implementasi Master Plan keamanan TI

a) Memantau implementasi

5) Distribusi peralatan sandi/alat pendukung utama

a)

6) Melakukan instalasi dan pemeliharaan IDS

7) Melakukan instalasi dan pemeliharaan IPS

8)

a) Menyiapkan data dukung kegiatan kontra penginderaan

b)

c)

9) Melakukan administrasi layanan komunikasi terpadu

Melakukan penggantian client password

Melakukan monitoring sinyal elektromagnetik

Kegiatan Kontra Penginderaan

Melakukan survei lapangan dan pencatatan pra

pelaksanaan kontra penginderaan

Membuat tanda terima sementara penyerahan peralatan

sandi/alat pendukung utama

Merawat dan mengkalibrasi peralatan kontra

penginderaan

Modifikasi materiil sandi

Pendataan kebutuhan sarana dan fasilitas untuk

keamanan informasi sandi

Melakukan konfigurasi File Transfer


Kebijakan Persandian

Melakukan penyimpanan data hasil monitoring

Melakukan pencatatan/dokumentasi terhadap hasil

monitoring sinyal

Melakukan Instalasi Aplikasi pada client


Pengujian perangkat keras

Melakukan Instalasi Aplikasi sandi

PERSANDIAN

Melakukan dokumentasi

Menguji electrical specification (tegangan, arus, suhu,

emisi) perangkat keras

- 3 -


1 3 4 5 6 7 8


INSTANSI PENGUSUL

UNSUR YANG DINILAI


2

a) Membuat daftar Pengguna

b)

10)

a) Melakukan pengamplopan

b)

c)

d) Melaksanakan distribusi

e)

f)

11)

a) Melakukan pengecekan laporan harian

b)

12)

a)

b)

c)

13)

14)

15)

16)

a) Melakukan pencetakan prototipe kunci sistem sandi

17)

a) Melakukan perbanyakan prototipe kunci sistem sandi

18)

a) Melakukan penghapusan sistem sandi lama

b)

19)

a)

b)

c)

20)

a)

b)

c)

21)

a)

b)

22)

a)

b)

23)

a) Melakukan pemeliharaan tingkat 0

24)

Pemeliharaan Peralatan Sandi/Alat Pendukung Utama

Perbaikan Peralatan Sandi/Alat Pendukung Utama

Pemusnahan kunci sistem sandi dan bahan sandi

Membuat daftar lampiran kunci sistem sandi dan bahan

sandi yang layak dimusnahkan

Melakukan penghapusan kunci sistem sandi dan bahan

sandi dari daftar inventaris

Pemusnahan peralatan sandi dan alat pendukung

Melakukan pendataan peralatan sandi/alat pendukung

utama yang akan dimusnahkan

Membuat daftar lampiran peralatan sandi/alat

pendukung utama yang layak dimusnahkan

Melakukan penyegelan kunci sistem sandi

Membuat tanda terima kunci sistem sandi

Penggunaan kunci sistem sandi

Melakukan setting kunci sistem sandi

Membuat daftar inventarisasi/pengagendaan kunci sistem

sandi

Membuat rekapitulasi karakteristik kunci sistem sandi

Pembuatan prototipe kunci sistem sandi

Produksi kunci sistem sandi (per buku sistem)

Melakukan aktivasi sistem sandi

Mengecek hasil insert kunci sandi

Distribusi kunci sistem sandi (per distribusi)

Melakukan pengecekan dan pemilahan kunci sistem

sandi pra distribusi

Melakukan pendokumentasian berita

Membuat BAST dokumen berita

Melakukan pengiriman dokumen berita ke ANRI

Melakukan pencatatan dan pemilahan sesuai jenis berita

Melakukan pengiriman/transmisi berita keluar

Melakukan penerimaan/transmisi berita masuk

Melakukakan pengagendaan berita

Melakukan inventaris peralatan komunikasi terpadu

Melakukan pencocokan pengiriman dan penerimaan

Melakukan pendistribusian berita

Mencantumkan alamat tujuan

Membuat tanda bukti penerimaan dan mengecek

Melakukan penerusan berita melalui sarana alternatif

Membuat salinan berita untuk pengirim/retro

Melakukan pengendalian berita

- 4 -


1 3 4 5 6 7 8


INSTANSI PENGUSUL

UNSUR YANG DINILAI


2

a)

b)

25)

a)

b)

26)

a)

27)

a)

b)

c)

d)

e)

28)

a)

29)

30)

a)

32)

33)

34)

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A.

1)

a)

b)

2)

a)

b)

3)

a)

b)

4)

a)

b)

5)

31)

Pengklasifikasian infomasi

Melakukan analisis manajemen resiko

Karya tulis ilmiah yang disebarluaskan melalui media massa,

setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan

Mendokumentasikan hasil keputusan

Melakukan alih media dan backup dokumen

Melakukan tugas siaga

Melakukan tugas pengamanan

Melakukan re-install Operating system dan aplikasi

software

Melakukan proses recovery data

Melakukan ujicoba operasi

Melakukan Internal Audit Keamanan Teknologi Informasi

Melakukan pendataan

Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan

Melakukan pemeliharaan terhadap gangguan virus

Melakukan identifkasi penyebab gangguan operasional

keamanan informasi

Mengumpulkan bahan-bahan keterangan

Melakukan penanggulangan gangguan operasional

keamanan informasi

Mengatasi gangguan listrik/power

Mengganti bagian hardware yang rusak

Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan


Melakukan pengecekan kondisi suku cadang /komponen

pengganti palsan/alat pendukung utama

Melakukan pemeliharaan aplikasi komunikasi terpadu

Melakukan pemeliharaan server aplikasi

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang persandian

Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Membuat karya tulis ilmiah hasil pengkajian, survey dan

atau evaluasi yang tidak dipublikasikan:

Dalam bentuk buku

Dalam bentuk makalah

Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan

ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang persandian yang tidak

dipublikasikan

Dalam bentuk buku

Membuat karya tulis ilmiah hasil pengkajian, survey

dan/atau evaluasi yang dipublikasikan:

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

dalam kalangan terbatas pada korps persandian


ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang persandian yang

dipublikasikan


Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

dalam kalangan terbatas pada korps persandian


- 5 -


1 3 4 5 6 7 8


INSTANSI PENGUSUL

UNSUR YANG DINILAI


2

6)

B.

1)

a)

b)

2)

a)

b)

C.

1)

2)

II. UNSUR PENUNJANG

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)

4) Panitia Penyelenggara

C.

1)

2)

D.

1)

E.

1)

a)

b)

c)

2)

a)

b)

c)

3)

F.

1)

2)

3) Sarjana/Diploma IV

Pasca Sarjana

10 (sepuluh) tahun

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Doktor

Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang persandian

Pengurus

Anggota

Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Sandiman

Menjadi anggota tim penilai Jabatan Fungsional Sandiman

Perolehan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan

Menyusun kurikulum/buku/diktat/bahan ajar/modul yang

berhubungan dengan diklat persandian

Peran serta dalam seminar/ lokakarya/workshop/ konferensi

di bidang persandian

Pemrasaran

Moderator/Pembahas/Narasumber

Peserta

Satya Lencana Karya Satya:

Dharma Persandian:

Bintang

30 (tiga puluh) tahun

20 (dua puluh) tahun

10 (sepuluh) tahun


Menerjemahkan/menyadur buku atau karya tulis ilmiah

kriptologi yang tidak dipublikasikan:

Dalam bentuk buku


Penemuan teknologi tepat guna di bidang persandian

Menemukan teknologi tepat guna di bidang persandian yang

disertifikasi oleh Lembaga Sandi Negara



memperoleh HAKI

Pengajaran/pelatihan di bidang persandian

Mengajar dan melatih diklat per 2 Jam Pelajaran

Memberikan bimbingan/konsultasi ilmiah kepada siswa

diklat atau jenjang sandiman dibawahnya

Menyampaikan saran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan

ilmiah dalam pertemuan ilmiah setiap kali pertemuan

Penerjemahan/penyaduran buku atau karya tulis ilmiah

kriptologi di bidang persandian


kriptologi yang dipublikasikan:

Dalam bentuk buku


PENUNJANG KEGIATAN ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3

- 6 -


1 3 4 5 6 7 8


INSTANSI PENGUSUL

UNSUR YANG DINILAI


2

4) Sarjana Muda/Akademi/Diploma III

1 3 4 5 6 7 8

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

2

- 7 -


1 3 4 5 6 7 8


INSTANSI PENGUSUL

UNSUR YANG DINILAI


2

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..



4. dan seterusnya

NIP.

*) Dicoret yang tidak perlu

…………….,………………


- 8 -


1 3 4 5 6 7 8


INSTANSI PENGUSUL

UNSUR YANG DINILAI


2

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP.

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya ………….,……………………

NIP.

………….,……………………

NIP.

VI Catatan Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP .

(nama pejabat pengusul)

( Nama Penilai I )

(Nama Penilai II )

Ketua Tim Penilai,

( N a m a )

( jabatan )

- 7 -

LAMPIRAN IV-B

PERATURAN BERSAMA



TENTANG

CONTOH



INSTANSI : ………………………………………


NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :


1 3 4 5 6 7 8

I.

1. PENDIDIKAN

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)

4)

5)

6)



2.

A.

Melakukan pendataan kebutuhan keamanan informasi

a) Melakukan koordinasi dengan satker/unit lain

Melakukan pembangunan Master Plan keamanan informasi

a) Melakukan pembaruan aplikasi

b) Melakukan pembaruan hardware






ANGKA KREDITNYA


JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN PELAKSANA LANJUTAN

Nomor :

MASA PENILAIAN :


Nama

N I P



Jenis Kelamin





Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN


INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

2

UNSUR UTAMA


Diploma III

Diploma II

SMA/SMK/D-1










PERSANDIAN


1)

2)

- 8 -

c) Melakukan koordinasi dengan konsultan

d) Melakukan koordinasi dengan satker/unit lain


1 3 4 5 6 7 8


1)

a) Melakukan simulasi algoritma kriptografi

b)

2)

a)

b)

3)

a)

(1) Tingkatan Sederhana

b)


4)

a)

(1) Mengkaji perangkat lunak (kompleksitas sistem)

5)

a)

6)

a)

(1) Algoritma kriptografi

(2) Manajemen kunci

b)

(1) Perangkat lunak

(2) Perangkat keras

c)

7)

a)

(1) Algoritma kriptografi modifikasi

(2) Manajemen kunci modifikasi

(3) Jaringan komunikasi sandi modifikasi

(4) Protokol komunikasi sandi modifikasi

b)

(1) Implementasi perangkat lunak modifikasi

(2) Implementasi perangkat keras modifikasi

8)

9)

a)

10)


1)

a) Memonitor implementasi aplikasi

2) Melakukan konfigurasi jaringan komunikasi sandi

a) Melakukan konfigurasi switch

b)

c)

d)

e)

3) Memeriksa konfigurasi perangkat jaringan

4)

5) Memeriksa pengaturan aplikasi

6) Monitoring kinerja Jaring Komunikasi Sandi (JKS)

a)

7) Memonitor kinerja pengamanan jaringan komunikasi sandi

NO

UNSUR YANG DINILAI





Melakukan simulasi

Rancang bangun matsan

Melakukan Analisis Kripto dengan Algoritma Non-Standar

Melakukan simulasi

Monitoring proses komputasi analisis kripto

Melakukan Analisis Kripto dengan Metode Dictionary Attack

Melakukan Pengkajian/penelitian alat pendukung utama

persandian

Mengkaji aspek operasional penggunaan

Melakukan integrasi

Melakukan dokumentasi

Melakukan konfigurasi firewall

Melakukan pemantauan terhadap kinerja jaring

komunikasi sandi

2)

Membuat database kemungkinan pasangan plainteks dan

cipherteks

Penemuan /pengembangan teori dan konsep IPTEK yang

dimanfaatkan untuk persandian

Melakukan pengkajian/penelitian teori dan konsep IPTEK

yang dimanfaatkan untuk persandian

Menemukan teori dan konsep IPTEK yang dimanfaatkan

untuk persandian berskala nasional dan memperoleh

pengakuan dari Lembaga Sandi Negara

Mengkaji aspek teknis

Melakukan pengkajian/penelitian Materiil Sandi

Monitoring proses komputasi analisis kripto

2

Melakukan Instalasi Aplikasi sandi

Melakukan konfigurasi router

Melakukan konfigurasi DHCP

Memeriksa konfigurasi perangkat keamanan sistem informasi

Melakukan implementasi hasil modifikasi

Pengujian perangkat lunak

Pengujian Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)

Menguji JKS menggunakan tools pengujian keamanan

Pengujian operasional peralatan sandi

Melakukan konfigurasi DNS

- 9 -

a) Melakukan asistensi login client

b)


1 3 4 5 6 7 8

8)

9)

10)

11)

12)

a)

b)

13)

a)

b)

14)

a) Membuat login daftar pengguna

15)

a) Membuat rekapitulasi distribusi

16)

a) Melakukan pembuatan laporan penerimaan

b)

17)

a)

b)

c)

d)

18)

a)

b)

19)

20)

a)

21)

a)

b)

22)

23)

a)

b)

24)

a)

25)

a)

26)

a)

27)

a)

b)

28)

a)

29)

a)

30)

31)

a)

b)

NO

UNSUR YANG DINILAI



INSTANSI PENGUSUL

Membuat Berita Acara

2

Distribusi peralatan sandi/alat pendukung utama

Mengidentifikasi ancaman

TIM PENILAI

Memeriksa daftar log akses dan penggunaannya

Melakukan penggantian kunci secara remote

Membuat dokumentasi terhadap hak akses pada semua aset

Memonitor kinerja server

Melakukan pengecekan kelengkapan peralatan sandi/alat

pendukung utama pra distribusi

Melakukan penyegelan/pemberian sign klasifikasi

kerahasiaan


Melakukan administrasi layanan komunikasi terpadu

Menyusun Berita Acara pelaksanaan kegiatan kontra

penginderaan

Melakukan simulasi operasional kontra penginderaan



Melakukan pengecekan laporan bulanan


Melakukan verifikasi kelengkapan

Melakukan pemilahan sesuai retensi

Melakukan testing keamanan sistem informasi

Melakukan pemberian kode pada prototipe kunci sistem

sandi

Melakukan pemrosesan penyandian/enkripsi berita keluar

Pembuatan prototipe kunci sistem sandi

Melakukan pemusnahan berita

Memberikan layanan Kamar Sandi Bergerak

Menginstalasi peralatan sandi

Melakukan insert kunci sistem sandi

Melakukan koordinasi penyimpanan dokumen berita

dengan ANRI

Pemusnahan peralatan sandi dan alat pendukung

Membuat konsep permohonan pemusnahan peralatan



Melakukan pemeliharaan tingkat 1

Melakukan aktivasi sistem sandi

Melakukan insert kunci sandi

Melakukan cloning sistem sandi

Penggunaan kunci sistem sandi

Melakukan uji operasional penggunaan kunci sistem sandi

Memonitor alat pembangkit kunci

Melakukan identifikasi penyebab utama

Perbaikan Peralatan Sandi/Alat Pendukung UtamaMelokalisir kerusakan peralatan sandi/alat pendukung

utamaMelakukan identifkasi penyebab gangguan operasional

keamanan informasi

Melakukan bimbingan teknis operasional alat keamanan

informasi

Melakukan identifikasi kerusakan

Melakukan Pengujian Fungsi Alat Pendukung Utama (APU)

Melaksanakan uji fungsi Peralatan Analisis Teknik

Sandi/alat pendukung

Melakukan audit keamanan jaringan komunikasi sandi

Melakukan analisis manajemen resiko

Mengidentifikasikan ancaman-ancaman

Mengidentifikasikan kelemahan sistem

- 10 -

31)

32)


1 3 4 5 6 7 8


A.

1)

a)

b)

2)

a)

b)

3)

a)

b)

4)

a)

b)

5)

6)

B.

1)

a)

b)

2)

a)

b)

C.

1)

2)

II. UNSUR PENUNJANG

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)

NOINSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI




2

UNSUR YANG DINILAI



Membuat karya tulis ilmiah hasil pengkajian, survey dan/atau

evaluasi yang dipublikasikan:

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan dalam

kalangan terbatas pada korps persandian


Membuat karya tulis ilmiah hasil pengkajian, survey dan atau

evaluasi yang tidak dipublikasikan:

Dalam bentuk buku



ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang persandian yang

dipublikasikan





ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang persandian yang tidak

dipublikasikan

Dalam bentuk buku










Dalam bentuk buku




Dalam bentuk buku






memperoleh HAKI


PENUNJANG KEGIATAN SANDIMAN



Memberikan bimbingan/konsultasi ilmiah kepada siswa diklat

atau jenjang sandiman dibawahnya





Pemrasaran


Peserta

- 11 -



1 3 4 5 6 7 8

C.

1)

2)

D.

1)

E.

1)

a)

b)

c)

2)

a)

b)

c)

3)

F.

1)

2)



NO

UNSUR YANG DINILAI





Pengurus

2

Anggota







10 (sepuluh) tahun

Dharma Persandian:



10 (sepuluh) tahun

Bintang


Doktor

Pasca Sarjana


- 12 -

1 3 4 5 6 7 8


2

- 13 -





4. dan seterusnya

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……


NIP.

………….,……………………

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

( jabatan )


( Nama Penilai I )

(Nama Penilai II )

Ketua Tim Penilai,

( N a m a )



…………….,………………

- 14 -

NIP .

- 14 -

LAMPIRAN IV-C

PERATURAN BERSAMA



TENTANG

CONTOH



INSTANSI : ………………………………………


NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :


1 3 4 5 6 7 8

I.

1. PENDIDIKAN

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)

4)

5)

6)



2.

A.

1)

a)

2) Membuat desain Master Plan keamanan informasi

a) Membuat perencanaan sesuai visi dan misi

b) Melakukan koordinasi dan konsultasi pakar

c) Merancang model infrastruktur keamanan informasi






ANGKA KREDITNYA


JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN PENYELIA

Nomor :

MASA PENILAIAN :


Nama

N I P



Jenis Kelamin





Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI




2

UNSUR UTAMA


Diploma III

Diploma II

SMA/SMK/D-1


PERSANDIAN


Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang persandian serta

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPP) atau serifikat






Melakukan pendataan kebutuhan keamanan informasi

Melakukan peninjauan terhadap peraturan keamanan

informasi

- 15 -

d) Merancang sistem dan manajemen keamanan informasi

3) Melakukan pembangunan Master Plan keamanan informasi


1 3 4 5 6 7 8

a) Melakukan antisipasi resiko perubahan

4) Menyusun pedoman penilaian keamanan informasi


1)

a)

b)

2)

a)

3)

a)

4)

5)

a)

(1) Tingkatan Sedang

b)


6)

a)

b) Mengkaji aspek keamanan jaringan komunikasi sandi

c) Mengkaji aspek operasional

7)

a)

(1) Perangkat lunak

(2) Perangkat keras

(3)

(4)

8)

a)

1)

2)


1)

a) Melakukan konfigurasi IPS

b) Melakukan konfigurasi IDS

c) Melakukan konfigurasi sentralisasi otentikasi

2) Melakukan Pengelolaan Database monitoring sinyal

3)

a)

b)

c)

4) Memonitor kinerja pengamanan jaringan komunikasi sandi

a) Memonitor akses login client

b)

5) Melakukan manajemen lisensi sistem operasi

6)

a)

7)

NO

UNSUR YANG DINILAI




Asistensi Pemanfaatan Perangkat Analisis Kripto

Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Analisis

Kripto

Penemuan /pengembangan teori dan konsep IPTEK yang




Melakukan pengkajian/penelitian Materiil Sandi

Menyusun laporan dan dokumentasi pengembangan

Perangkat Analisis Kripto


Melakukan implementasi kode sumber kedalam development

kit

Melakukan Pengembangan Teknik Analisis Kripto

Menyusun laporan dan dokumentasi pengembangan teknik

analisis kripto


Melakukan konfigurasi jaringan komunikasi sandi

Mendesain perangkat keras modifikasi

Mengkaji aspek teknis

Rancang bangun matsan

Melakukan simulasi

Protokol komunikasi sandi

Membuat rancangan modifikasi matsan

Mendesain perangkat lunak modifikasi

Distribusi peralatan sandi/alat pendukung utama

Membuat berita acara penyerahan peralatan sandi/alat

pendukung utama

Monitoring kinerja Jaring Komunikasi Sandi (JKS)

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

berhubungan dengan kegiatan analisa terhadap temuan

kelemahan dalam sistem jaring komunikasi sandi nasional

Mengidentifikasi permasalahan dalam jaring komunikasi

sandi

Mengidentifikasi dan menginventarisasi alat pengaman

teknologi informasi

Memonitor gangguan intruder


Membuat desain perangkat analisis kripto




Mengkaji perangkat keras (kompabilitas dan kehandalan)

Jaringan komunikasi sandi

2

- 16 -

a)

b)

8)


1 3 4 5 6 7 8

a) Mencatat permasalahan

9)

a) Melakukan supervisi distribusi

10)

a)

b) Melakukan pengecekan redaksional pemberitaan

c) Melakukan ralat berita

d) Melakukan pengecekan distribusi berita

11)

a) Melakukan alih media berita dari hardcopy ke softcopy

b) Melakukan penelusuran permintaan suatu berita

c) Melakuan laporan penyerahan

12)

13) Memberikan layanan Kamar Sandi Bergerak

a) memeriksa kesiapan Kamar Sandi Bergerak

b) menyiapkan kunci sistem sandi

15)

16) Pembuatan prototipe kunci sistem sandi

a) Melakukan pembangkitan rangkaian kunci sistem sandi

b) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

17) Verifkasi kunci sistem sandi (per kunci)

a)

b)

c)

d)

18)

a)

19) Melakukan aktivasi sistem sandi

a)

20) Penggunaan kunci sistem sandi

a) memonitor alat pendistribusi kunci

b) memonitor pusat manajemen kunci

c)

21)

a)

22)

a)

23)

a)

24)


a) Melakukan rekonfigurasi aplikasi

b) Melakukan evaluasi kinerja

26)

27)

28)


A.

1)

a)

b)

NO

UNSUR YANG DINILAI





Melakukan pembuatan statistik berita


Melakukan konfirmasi hasil pemeriksaan laporan bulanan

Melakukan pemeriksaan fisik ruangan

Melakukan administrasi layanan komunikasi terpadu


Menyiapkan peralatan yang siap operasional kontra

penginderaan dan peralatan pendukung lainnya

2

Melakukan pengecekan keacakan data kunci sistem sandi

Melakukan input data kunci sistem sandi ke dalam peralatan

sandi

Produksi kunci sistem sandi (per buku sistem)

Melakukan pendataan/pencatatan identifikasi/signature

kunci sistem sandi

Melakukan pencocokan signature kunci sistem sandi dengan

hasil identifikasi/signature pada peralatan sandi

Melakukan validasi berita

Melakukan pemilahan hasil produksi kunci sistem sandi

Membuat dan mengirim kawat instruksi pemberlakuan sistem

sandi


Perbaikan Peralatan Sandi/Alat Pendukung Utama

Melakukan perbaikan kerusakan ringan

Melakukan penyimpanan kunci sistem sandi pada tempat

sesuai ketentuan

Melakukan pemeliharaan tingkat 2

Melakukan pemeliharaan aplikasi komunikasi terpadu

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait

yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan


Membuat karya tulis ilmiah hasil pengkajian, survey dan/atau




Melakukan monitoring terhadap gangguan intruder

Pengendalian terhadap pengolahan informasi yang dilakukan

oleh pihak ketiga




- 17 -

2)

a)

b)


1 3 4 5 6 7 8

3)

a)

b)

4)

a)

b)

5)

6)

B.

1)

a)

b)

2)

a)

b)

C.

1)

2)

II. UNSUR PENUNJANG

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)


C.

1)

2)

D.

1)

E.

1)

a)

b)

c)

2)

a)

b)

c)

3)

F.

1)

NO

UNSUR YANG DINILAI






Dalam bentuk buku


Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah

hasil gagasan sendiri di bidang persandian yang dipublikasikan



2



hasil gagasan sendiri di bidang persandian yang tidak

dipublikasikan

Dalam bentuk buku










Dalam bentuk buku




Dalam bentuk buku






memperoleh HAKI


PENUNJANG KEGIATAN ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN







Peran serta dalam seminar/ lokakarya/workshop/ konferensi di

bidang persandian

Pemrasaran


Peserta


Pengurus

Anggota







10 (sepuluh) tahun

Doktor

Dharma Persandian:



10 (sepuluh) tahun

Bintang


- 18 -

2)



1 3 4 5 6 7 8

Pasca Sarjana



2

- 19 -





4. dan seterusnya

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……


NIP.

………….,……………………

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya


( Nama Penilai I )

(Nama Penilai II )



…………….,………………

( jabatan )

Ketua Tim Penilai,

- 20 -

NIP .

( N a m a )

- 1 -

LAMPIRAN V-A

PERATURAN BERSAMA



TENTANG

CONTOH



INSTANSI : ………………………………………

Bulan ……………. s/d Bulan……… Tahun………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :


1 3 4 5 6 7 8

I UNSUR UTAMA

1. PENDIDIKAN

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

C.

1) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2.

A. Kebijakan Persandian

1)

a) Merencanakan

b) Menyiapkan kebutuhan

c) Melakukan koordinasi dengan satker/unit lain

Pasca Sarjana

Sarjana/Diploma IV

Membuat norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan

informasi

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN PERTAMA

Nomor :

MASA PENILAIAN :


NO

UNSUR YANG DINILAI





Unit Kerja


Nama

N I P


Jenis Kelamin





Doktor


2

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang persandian serta

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPP) atau serifikat





ANGKA KREDITNYA

PERSANDIAN

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan








- 2 -

2)

a)


1 3 4 5 6 7 8

b)

3)

B.

1)

2)

a)

3)

a) Monitoring proses komputasi analisis kripto

4)

a)

b)

5)

a)

b)

6)

7)

a)


8)

a) Mengkaji aspek teknis

(1) Mengkaji perangkat lunak (kompleksitas sistem)

(2)

9) Rancang bangun matsan

a)

(1) Mendesain manajemen kunci

(2)

(3)

(4)

b)

10) Modifikasi materiil sandi

a)

(1)

(2) Unsur manajemen kunci

(3) Unsur perangkat lunak

(4) Unsur perangkat keras

11) Pengujian aspek kriptografis

a) Menguji kunci kriptografi

12)

a)

13)

a)

b)

TIM PENILAI

2

Pengujian performance prototype peralatan sandi

Karya Mandiri


Melakukan inventarisir teknik-teknik baru

Menyusun Standar Kerja Perangkat Pendukung Analisis Kripto

Melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat Analisis

Kripto

NO

UNSUR YANG DINILAI



INSTANSI PENGUSUL

Melakukan koordinasi dengan satker/unit lain

Melakukan pemantauan perkembangan keamanan informasi

Merencanakan kebutuhan pedoman baru

Melakukan pengamatan terhadap resiko/ancaman keamanan

informasi

Analisis dan Riset Persandian

Membuat evaluasi pedoman keamanan informasi

Membuat rancangan matsan

Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Perangkat

Analisis Kripto

Penemuan/pengembangan teori dan konsep IPTEK yang


Mendesain jaringan komunikasi sandi

Melakukan Pengkajian/penelitian alat pendukung utama

persandian

Melakukan Analisis Kripto dengan Algoritma Standar


Melakukan konversi input sesuai dengan spesifikasi

perangkat

Melakukan implementasi kode sumber kedalam perangkat

komputasi analisis kripto

Mendesain peralatan sandi berupa perangkat lunak

Mendesain peralatan sandi berupa perangkat keras

Pengujian Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)

Melakukan inventarisir perkembangan Perangkat Analisis

Kripto


untuk persandian berskala internal instansi dan memperoleh

pengakuan dari Lembaga Sandi Negara/pejabat instansi

yang berwenang

Mengkaji perangkat keras (kompabilitas dan kehandalan)

Melakukan analisa identifikasi unsur-unsur modifikasi

materiil sandi

Unsur algoritma kriptografi

Melakukan pemutakhiran database kriptografi

Membuat tools pengujian keamanan yang sesuai dengan

jaringan komunikasi yang akan diuji

Melakukan verifikasi hasil rancang bangun

Modifikasi

- 3 -

c)

14)


1 3 4 5 6 7 8

C.

1) Melakukan Instalasi aplikasi komunikasi terpadu

a) Melakukan konfigurasi aplikasi pada server

b) Melakukan konfigurasi aplikasi pada client

c)

d) Updating aplikasi komunikasi terpadu


a) Menentukan sistem yang digunakan

b)

c) Membuat formasi rencana monitoring sinyal

d) Melakukan implementasi rencana monitoring sinyal

e) Melakukan prosedur pemantauan


a) Memberikan asistensi


a)

5)

a) Melakukan penerapan SSL

b) Mengatasi gangguan intruder

c) Membuat laporan kinerja jaringan

6) Mengendalikan akses terhadap informasi berklasifikasi

7) Distribusi peralatan sandi/alat pendukung utama

a)

b) Menyusun rencana kegiatan

c) Melakukan pembagian tugas kegiatan

d) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

8) Kegiatan Kontra Penginderaan

a)

b) Melaksanakan pemindaian frekuensi/sinyal

c)

d) Melaksanakan pemeriksaan bahan elektronik

e)

f)

g)

h)


a) Mengatasi permasalahan


a)

b)

c)

d) Melakukan uji coba komunikasi peralatan sandi

11)


NO

UNSUR YANG DINILAI



INSTANSI PENGUSUL

Melakukan koordinasi intensif terkait pelaksanaan kegiatan

kontra penginderaan

Pengembangan keamanan jaringan komunikasi sandi

TIM PENILAI

2

Melaksanakan pemeriksaan jalur komunikasi dan sistem

pengkabelan

Menganalisis ancaman dan kerawanan jalur komunikasi dan

sistem pengkabelan

Menganalisis ancaman dan kerawanan frekuensi/sinyal

Menganalisis ancaman dan kerawanan bahan elektronik

Manajemen Persandian

Melakukan konfigurasi aplikasi pada peralatan komunikasi

terpadu

Kustomisasi

Melaksanakan analisis terhadap jaring komunikasi sandi

Melakukan pemrosesan pengupasan/dekripsi berita masuk

Melakukan pengamatan dan identifikasi resiko/ancaman

Menyiapkan kelengkapan sarana prasarana infrastruktur

komunikasi

Merancang konsep topologi jaringan kamar sandi Bergerak

Memaparkan konsep topologi jaringan kamar sandi Bergerak

Memonitor kinerja pengamanan jaringan komunikasi sandi

Memberikan asistensi dan bimbingan teknis penggunaan

peralatan sandi/alat pendukung utama

Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan kontra

penginderaan

- 4 -

a)


1 3 4 5 6 7 8

b) Melakukan otentifikasi prototipe kunci sistem sandi

13) Produksi kunci sistem sandi (per buku sistem)

a) Melakukan verifikasi hasil produksi kunci sistem sandi

14) Melakukan serah terima sistem sandi

15) Distribusi kunci sistem sandi (per distribusi)

a) Melakukan perencanaan distribusi kunci sistem sandi

b)


a) Memonitor penggunaan kunci sistem sandi

17) Pemusnahan peralatan sandi dan alat pendukung

a)

18)

a) Melakukan pemeliharaan tingkat 3

19) Perbaikan Peralatan Sandi/Alat Pendukung Utama

a)

b) Melakukan perbaikan kerusakan sedang

c) Melakukan pengujian peralatan hasil perbaikan

20)

a) Melakukan analisis kelemahan

b) Meneliti adanya penyimpangan prosedur

21) Melakukan Pengujian Fungsi Alat Pendukung Utama (APU)

a)

22) Melakukan audit keamanan jaringan komunikasi sandi

a)

b) Melakukan pemeriksaan pada sistem PABX

c) Melakukan kegiatan penetrasi kedalam jaringan

d) Melakukan recovery data dan sistem jaringan

23) Melakukan Internal Audit Keamanan Teknologi Informasi

a) Melakukan penetrasi

24)

25) Melakukan analisis manajemen resiko

a) Menentukan karakteristik dari suatu sistem

26) Melakukan tugas siaga

27) Melakukan tugas pengamanan


A.

1)

a)

b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2)

a) Dalam bentuk buku

b) Dalam bentuk makalah

3)

a)




2

Melakukan pemeriksaan dan analisa pengamanan jaringan

Menjaga integritas sistem informasi internal terhadap keperluan

pihak eksternal




NO






Melakukan identifikasi jenis kerusakan peralatan sandi/alat

pendukung utama


hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan



Menyusun perencanaan pemetaan kebutuhan kunci sistem

sandi


Melakukan penghapusan peralatan sandi/alat pendukung

utama dari daftar inventaris

Menganalisis hasil uji fungsi peralatan Analisis Teknik sandi

Melakukan identifikasi penyebab gangguan operasional

keamanan informasi

UNSUR YANG DINILAI

Memberikan asistensi dan bimbingan teknis penggunaan

kunci sistem sandi

- 5 -

4)



1 3 4 5 6 7 8


5)

6)

B.

1)



2)



C.

1)

2)

II. UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG KEGIATAN PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN

A.

1) Mengajar dan melatih diklat per 2 Jam Pelajaran

2)

3)

B.

1)

2) Moderator/Pembahas/Narasumber

3)


C.

1)

2)

D.

1)

E.

1) Satya Lencana Karya Satya:

a) 30 (tiga puluh) tahun

b) 20 (dua puluh) tahun

c) 10 (sepuluh) tahun

2)




3)

F.

1)

2)



UNSUR YANG DINILAI

NOUNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN



Peran serta dalam seminar/ lokakarya/workshop/ konferensi di

bidang persandian

Pemrasaran



Anggota





berhubungan dengan diklat persandian.


Peserta

Pengurus










2



hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan





memperoleh HAKI




Dharma Persandian:

Bintang

Doktor

Pasca Sarjana

- 6 -

1 3 4 5 6 7 8


2


- 7 -


1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan …….


4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya ………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP.

………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP.

( N a m a )



( Nama Penilai I )

(Nama Penilai II )

Ketua Tim Penilai,

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

- 8 -

LAMPIRAN V-B

PERATURAN BERSAMA



TENTANG

CONTOH



INSTANSI : ………………………………………


NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :


1 3 4 5 6 7 8

I UNSUR UTAMA

1. PENDIDIKAN

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

C.

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2.


1)

a) Merumuskan


PERSANDIAN

Membuat norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan

informasi







2


Doktor

Pasca Sarjana

Sarjana/Diploma IV





Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI






Jenis Kelamin









ANGKA KREDITNYA


JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MUDA

Nomor :

MASA PENILAIAN :


Nama

N I P

- 9 -

2)

3)


1 3 4 5 6 7 8

a)

4) Menyusun kriteria penilaian keamanan informasi

5)

B.

1)

2)

a)

b)

3)

a)

b)

4)

a)

b)

5)

a)

6)

a)

7)

a) berskala lokal (berlaku pada instansi tertentu)

b) berskala nasional

c) berskala internasional

8) Mengevaluasi standar kriptografi

a) berskala lokal (berlaku pada instansi tertentu)

b) berskala nasional

9)

a)

(1) Tingkatan Kompleks

b)


10) Melakukan pengkajian/penelitian Materiil Sandi

a) Mengkaji aspek kriptografis

(1)


a) Membuat rancangan modifikasi materiil sandi

(1) Mendesain manajemen kunci modifikasi

(2)

(3)

12) Pengujian aspek kriptografis

a) Menguji algoritma kriptografi

(1) Menguji algoritma kriptografi asimetrik

(2)

(3)

NO

UNSUR YANG DINILAI




Menyusun rencana pemulihan operasionalisasi persandian

pasca bencana


Menyusun Standar Konfigurasi Perangkat Analisis Kripto


Analisis Kripto

Analisis kebutuhan perangkat analisis kripto



Membuat kode sumber algoritma kriptografi

Menyusun laporan hasil analisis kripto

Membuat Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis Operasional


Membuat pedoman Master Plan keamanan informasi

sebagai acuan

2

Melakukan implementasi pengembangan teknik analisis

kripto

Menganalisis standar kriptografi

Mendesain protokol komunikasi sandi modifikasi

Menguji algoritma kriptografi block cipher

Melakukan implementasi pengembangan Perangkat Analisis

Kripto

Melakukan verifikasi algoritma kriptografi










untuk persandian berskala internal instansi dan

memperoleh pengakuan dari Lembaga Sandi

Negara/pejabat instansi yang berwenang

Mengkaji aspek algoritma (algoritma pembangkit

bilangan acak, enkripsi simetrik dan asimatrik,

algoritma digital signature, serta fungsi hash)

Mendesain jaringan komunikasi sandi modifikasi

Menguji algoritma kriptografi stream cipher

- 10 -

(4)

(5) Menguji algoritma digital signature

(6)


1 3 4 5 6 7 8

13)

a)

b)

c)

C.

1)


a)


a)

b)

4)

a)

5)

a) Mencocokan original berita dengan salinan

b) Mengecek substansi berita

c) Memeriksa dan menandai alamat tujuan

d) Melakukan pengesahan berita

e) Melakukan pemilahan sesuai alamat

f) Melakukan pelaporan pekerjaan

g) Membuat BAST dengan pengganti

h)

i)

j) Membagi tugas pekerjaan kepada anggota

k) Memberikan informasi terkait dengan pemberitaan

l)

m)

n) Melakukan supervisi pengamanan berita

o) Melakukan pengecekan akhir pemrosesan berita


a)

b)

c)

d)

e)

f)

g) Membuat saran dan rekomendasi


a) Membuka help desk


a)

NO

UNSUR YANG DINILAI




Menghubungi pimpinan langsung bila terdapat hal-hal

sangat urgent

Menyusun prosedur dan standar kegiatan operasi siaga

kontra penginderaan

Menyusun skenario simulasi operasional kontra

penginderaan

Menganalisis aspek ancaman dan kerawanan keamanan

informasi

Mengevaluasi hasil analisis ancaman dan kerawanan

frekuensi/sinyal

Mengevaluasi hasil analisis ancaman dan kerawanan bahan

elektronik

Mengevaluasi hasil analisis ancaman dan kerawanan jalur

komunikasi dan sistem pengkabelan

Rancang Bangun Algoritma

Melakukan tugas sebagai Koordinator kamar sandi

Melakukan konfirmasi isi berita/klasifikasi/ substansi

dengan pengirim bila diperlukan

Menghubungi pejabat terkait bila terdapat berita sangat

urgent dan kilat


Kustomisasi

Melakukan pembatasan hak akses terhadap pengelolaan kunci

sistem sandi

Menganalisa permasalahan jaring komunikasi sandi yang

ada untuk dapat melakukan perbaikan

Menganalisa dan mengatur data dalam data base server

JKS

Melaksanakan tugas sebagai ketua Tim/pengendali operasi

suatu kegiatan

2

Melakukan pengawasan pelaksanaan mekanisme kerja

Mengkonfigurasi sarana prasarana dan infrastruktur

komunikasi

Menguji algoritma kriptografi fungsi hash

Menguji algoritma pembangkit bilangan acak (RNG)

Mengkomunikasikan hasil kepada pihak yang

berkepentingan

Merencanakan kebutuhan kegiatan, Menyusun jadwal,

Melakukan Pembagian Tugas Kerja, Mengurus administrasi

kegiatan dan hal lain yang menunjang kelancaran tugas

Tim, Menentukan Tolok Ukur Kerja

Karya Mandiri

Modifikasi

- 11 -


a) Melakukan perancangan prototipe kunci sistem sandi

10) Melakukan analisa terhadap pengamanan jaringan


1 3 4 5 6 7 8


a)

12) Pemusnahan kunci sistem sandi dan bahan sandi

a)

13) Perbaikan Peralatan Sandi/Alat Pendukung Utama

a) Melakukan perbaikan kerusakan berat

b)

14)

a) Mengidentifikasi permasalahan dan ancaman

15)


a)




A.

1)

a)


2)



3)

a)


4)



5)

6)

B.

1)



2)



C.

1)

2)

II. UNSUR PENUNJANG


NO

UNSUR YANG DINILAI







memperoleh HAKI




















ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan




ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan

Melakukan pengawasan mutu perbaikan peralatan


Melakukan kegiatan komputer/digital Forensik


2

Melakukan evaluasi periode penggunaan kunci sistem sandi

Melakukan perencanaan pemusnahan pendataan kunci

sistem sandi yang akan dimusnahkan


Menganalisa pengaruh resiko terhadap pengembangan

sistem

- 12 -

A.


2)


1 3 4 5 6 7 83)

B.

1)


3)


C.

1)

2)

D.

1)

E.





2)




3)

F.

1)

2)



TIM PENILAI

Pasca Sarjana




Dharma Persandian:

Bintang


Doktor



Pemrasaran

Peserta


Pengurus

Anggota






2

NO

UNSUR YANG DINILAI



INSTANSI PENGUSUL


- 13 -

1 3 4 5 6 7 8


2

- 14 -







6. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya ………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP.

………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

( N a m a )



( jabatan )


( Nama Penilai I )

(Nama Penilai II )

Ketua Tim Penilai,

- 15 -

NIP.

- 15 -

LAMPIRAN V-C

PERATURAN BERSAMA



TENTANG

CONTOH



INSTANSI : ………………………………………


NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :


1 3 4 5 6 7 8

I UNSUR UTAMA

1. PENDIDIKAN

A.

1)

2)

3)

B.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

C.

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2.


1)






ANGKA KREDITNYA


JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MADYA

Nomor :

MASA PENILAIAN :


Nama

N I P



Jenis Kelamin


NO

UNSUR YANG DINILAI









Unit Kerja

2


Doktor

Pasca Sarjana

Sarjana/Diploma IV








Menyusun rencana strategis persandian


PERSANDIAN

- 16 -

2)


1 3 4 5 6 7 8

3)

a)

4) Membuat evaluasi pedoman keamanan informasi

a)

b) Merumuskan perubahan pedoman

5)

a) Membuat penilaian keamanan jaringan

b)

B.

1)

a)

2)

a)

b)

3)

a)

b)

4)

a)

b)

5)

a)

6)

a)


b)


7) Melakukan pengkajian/penelitian Materiil Sandi

a) Mengkaji aspek kriptografis

(1)

8) Rancang bangun materiil sandi

Merumuskan spesifikasi materiil sandi

(1)

(2) Spesifikasi manajemen kunci

(3) Spesifikasi perangkat lunak

(4) Spesifikasi perangkat keras

(5)

(6)

b)

NO

UNSUR YANG DINILAI





Melakukan pemantauan perkembangan keamanan informasi


Melakukan Analisis terhadap kebutuhan pengguna di bidang

keamanan Informasi

2

Mengevaluasi hasil akhir komputasi




Melakukan penilaian pemanfaatan keamanan informasi

Melakukan analisis hasil komputasi







untuk persandian berskala internal instansi dan

memperoleh pengakuan dari Lembaga Sandi

Negara/pejabat instansi yang berwenang

Melakukan evaluasi pedoman lama



Membuat roadmap langkah-langkah pengembangan

infrastruktur


Analisis Kripto




Spesifikasi jaringan komunikasi sandi

Spesifikasi algoritma

a)

Spesifikasi protokol komunikasi sandi

Membuat rancangan materiil sandi

Melakukan evaluasi pengembangan Perangkat Analisis

Kripto

Melakukan evaluasi pengembangan teknik analisis kripto

Mengkaji aspek manajemen kunci (penghancuran,

rangkaian, masa berlaku, distribusi, penyimpanan,

serta pembangkit kunci)

- 17 -

(1) Menentukan algoritma

(2)


1 3 4 5 6 7 8


a)

(1)

(2)

b) Membuat rancangan modifikasi materiil sandi

(1) Menentukan algoritma modifikasi

C.

1)


a)

b)

c) Melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring sinyal


a)

b)


a)


a)

b)


a) Menyusun rencana operasi

b) Melakukan evaluasi kegiatan

7) Melakukan audit keamanan jaringan komunikasi sandi

a) Menyusun perencanaan audit

b) Melakukan analisa kerawanan jaringan

c) Memberikan kesimpulan dan rekomendasi

8)

a) Melakukan penilaian

b) Membuat rekomendasi

9) Membuat evaluasi, saran dan rekomendasi

10)

11)

12)

13)


a)

b) Mengidentifikasi resiko

c) Mengendalikan cara-cara pengendalian resiko




A.



2

Melakukan sosialisasi kebijakan

Melakukan pengkajian/analisis terhadap hasil monitoring

sinyal


NO

UNSUR YANG DINILAI


Mendesain protokol komunikasi sandi

Menentukan klasifikasi kunci kriptografi dan masa berlaku

kunci

Menentukan lokasi target

Melakukan analisa indentifikasi unsur-unsur modifikasi

materiil sandi

Unsur jaringan komunikasi sandi

Unsur protokol komunikasi sandi

Memberikan peringatan adanya penyimpangan

Menyusun evaluasi pelaksanaan simulasi operasional

kontra penginderaan

Menganalisis tindak lanjutan terhadap temuan hasil

kegiatan

Memberikan pemahaman tentang kesadaran keamanan TI

kepada pengguna

Pertanggungjawaban aset persandian


Melakukan penilaian keamanan secara global pada suatu

organisasi atau instansi

Menentukan beberapa kemungkinan pemecahan masalah

Memberikan pengarahan kepada para petugas/pejabat yang

akan ditempatkan pada perwakilan mengenai protap

pengamanan dan pemeliharaan persandian


Mengawasi dan memberikan arahan kepada petugas dalam

shiftnya (CCC)

- 18 -

1)


1 3 4 5 6 7 8

a)


2)



3)

a)


4)



5)

6)

B.

1)



2)



C.

1)

2)

II. UNSUR PENUNJANG


A.


2)

3)

B.

1)


3)


C.

1)

2)

NO

UNSUR YANG DINILAI











ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan




ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan

2















memperoleh HAKI









Pemrasaran

Peserta


Pengurus

Anggota

- 19 -

D.


1 3 4 5 6 7 8

1)

E.





2)




3)

F.

1)

2)



NO

UNSUR YANG DINILAI





2

Pasca Sarjana




Dharma Persandian:

Bintang


Doktor

- 20 -

1 3 4 5 6 7 8


2

- 21 -







6. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya ………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP.

………………,………………………….

NIP.


1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP.

(Nama Penilai II )

Ketua Tim Penilai,

( N a m a )



( jabatan )


( Nama Penilai I )

LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : .......................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil

Jumlah Volume Kegiatan

Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit

Keterangan/ bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................., .............................

Atasan Langsung

NIP...................

LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA


CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN KEBIJAKAN PERSANDIAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN KEBIJAKAN PERSANDIAN


Nama : .......................................................................... NIP : .......................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : .......................................................................... Jabatan : .......................................................................... Unit kerja : ..........................................................................

Menyatakan bahwa:


Telah melakukan kegiatan kebijakan persandian sebagai berikut:



Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit


1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

dst


........................., .......................... Atasan Langsung

NIP......................

LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA


CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS DAN RISET PERSANDIAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS DAN RISET PERSANDIAN



Menyatakan bahwa:


Telah melakukan kegiatan analisis dan riset persandian sebagai berikut:



Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit


1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

dst


........................., ................................ Atasan Langsung

NIP......................

LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA


CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMEN PERSANDIAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMEN PERSANDIAN



Menyatakan bahwa:


Telah melakukan kegiatan manajemen persandian sebagai berikut:



Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit


1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

dst


........................., ................................ Atasan Langsung

NIP......................

LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA


CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI



Menyatakan bahwa:


Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:



Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit


1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

dst


........................., ................................ Atasan Langsung

NIP......................

LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA


CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS SANDIMAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS SANDIMAN



Menyatakan bahwa:


Telah melakukan kegiatan penunjang tugas sandiman sebagai berikut:



Angka Kredit

Jumlah Angka Kredit


1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

dst


........................., ................................ Atasan Langsung

NIP......................

LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA


CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR: ……………………………………………

Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: ……………………………

I KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2 NIP

3 Nomor Seri KARPEG

4 Pangkat/Golongan ruang TMT

5 Tempat dan Tanggal lahir

6 Jenis Kelamin

7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

8 Jabatan Fungsional/TMT

9 Unit Kerja

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1. UNSUR UTAMA

A Pendidikan

1) Pendidikan formal

2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

persandian dan memperoleh Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

B Persandian

1) Kebijakan Persandian

2) Analisis dan Riset Persandian

3) Manajemen Persandian

C Pengembangan Profesi

- Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang

persandian

- Penerjemahan/penyaduran buku atau karya tulis

ilmiah kriptologi di bidang persandian

- Penemuan teknologi tepat guna di bidang

persandian

Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG

Penunjang Tugas Pejabat Fungsional Sandiman

Jumlah Unsur Penunjang


III

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ………........................ / PANGKAT ……………….. / TMT…………………

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat Fungsional Sandiman yang bersangkutan;

2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

Ditetapkan di ………………………

Pada tanggal ……………………….

Nama Lengkap

NIP. …………………………………..

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BERSAMA



TENTANG





CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM


KEPUTUSAN


NOMOR :..........................................

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN


Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka

Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor ...... dan Nomor ...... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012

tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk

mengangkat Saudara ................................ dalam jabatan fungsional sandiman;

b. ..........................................................…………….......................................................

................................................................................................................**);





5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...........;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ...................................................

dari jabatan fungsional Sandiman jenjang ……………….. ke dalam jabatan fungsional Sandiman jenjang .................... dengan angka kredit sebesar ....................................... ( .......................).

KEDUA : ..................................................................………………………………… **)

KETIGA : ..................................................................………………………………… **)





ditetapkan di ..................…..

pada tanggal ....….............….

NIP.

TEMBUSAN: 1. Kepala Lembaga Sandi Negara; 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian





LAMPIRAN XIV PERATURAN BERSAMA


CONTOH SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor : D A R I : .……….................................................................... . KEPADA YTH. : ........……………….................................................... ALAMAT : ..............................……………….............................. TANGGAL : ..................................................………………..........

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama : ......................................................................

NIP : ......................................................................

Pangkat/Gol. Ruang : ...............................................………………....

Jabatan : ........................………………...........................

Unit kerja : ......................……………….............................

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah .....…………….. tahun menduduki jabatan

…………….. tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

…......................................

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya dan Peraturan

Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........... dan

............ diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara

dari Jabatan Fungsional Sandiman.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ........………....

pada tanggal : .....................

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

yang bersangkutan; *)

3. Pimpinan unit kerja Jabatan Fungsional Sandiman yang bersangkutan;

4. Pejabat lain yang dipandang perlu.


LAMPIRAN XV

PERATURAN BERSAMA



TENTANG





CONTOH

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN


NOMOR : …………………………..

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN


Menimbang : a. bahwa Saudara …………………….. NIP …………….......... jabatan……………… pangkat/golongan ruang ………………… terhitung mulai tanggal ………..……. berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ………………………. tanggal ……………………..;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Sandiman, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Fungsional Sandiman;





5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...............................................

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ………......... membebaskan sementara dari jabatan Fungsional

Sandiman:

a. Nama : …………………………………………

b. NIP : …………………………………………

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : …………………………………………

d. Unit Kerja : …………………………………………

KEDUA : ................................................................................................ **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan


Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :…………………..

pada tanggal :.………………...

NIP.

TEMBUSAN : 1. Kepala Lembaga Sandi Negara; 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan; 4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian


yang bersangkutan.*)



LAMPIRAN XVI

PERATURAN BERSAMA



TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA

KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN


NOMOR :..................................................................

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN




Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ................. dalam

jabatan Fungsional Sandiman;

b. ......................................................................…………...................................................

..........................................................................................;


Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun

2012;

5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor: .............

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ......................... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : ...................................................

b. NIP : ...................................................

c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................

d. Unit kerja : ...................................................

Dalam jabatan ...................... dengan angka kredit sebesar ...................... (.................).

KEDUA : ..................................................………………………………………………...... **)

KETIGA : .......................................................................................................... **)





ditetapkan di .…….............…..

pada tanggal ....………........….

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Lembaga Sandi Negara;

2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.



LAMPIRAN XVII

PERATURAN BERSAMA



TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA

KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN


NOMOR : …………………………..

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT

MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara ……………......... NIP …………… jabatan ……………… pangkat/golongan

ruang …………..…………… terhitung mulai tanggal ………..……. berdasarkan keputusan

pejabat yang berwenang Nomor ………………………. tanggal ……………………..telah dijatuhi

hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri

Sipil dalam jabatan Fungsional Sandiman, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan dari jabatan Fungsional Sandiman.


Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;





5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76

Tahun 2012;

6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor ..............................................;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ………………………………………. memberhentikan dengan hormat dari

jabatan Fungsional Sandiman :

a. Nama : ...…………………………….........................

b. NIP : ……………………………….........................

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………………….........................

d. Unit Kerja : ……………………………….........................

KEDUA : ..................................................………………………………………………...... **)

KETIGA : .......................................................................................................... **)





ditetapkan di .…….............…..

pada tanggal ....………........….

NIP.

TEMBUSAN : 1. Kepala Lembaga Sandi Negara; 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian





PERATURAN BERSAMA - jdih.bssn.go.idjdih.bssn.go.id/.../03/...tentang-Jabatan-Fungsional-Sandiman-signed.pdf · NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA KREDITNYA

Documents