KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI AUDIT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, obyektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, diperlukan suatu pembangunan sistem aplikasi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem informasi audit secara elektronik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pembangunan Sistem Informasi Audit Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
17
Embed
PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN ......2019/10/23 · 14. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah dokumentasi informasi Audit intern yang disusun oleh Auditor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
K E P A L A BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA K E R J A INDONESIA
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI AUDIT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa u n t u k meningkatkan efektivitas, efisiensi,
obyektivitas, transparansi , dan akuntab i l i tas
pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi satuan kerja
d i l ingkungan Badan Nasional Penempatan dan
Per l indungan Tenaga Kerja Indonesia, d iper lukan sua tu
pembangunan sistem apl ikasi pengawasan dengan
memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem
informasi aud i t secara elektronik;
b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana
d imaksud dalam h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia tentang Pembangunan Sistem Informasi
Aud i t E lektronik d i L ingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perl indungan Tenaga Kerja Indonesia;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2008 tentang
Informasi dan Transaksi E lektronik (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 18 T a h u n 2017 tentang
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 T a h u n 2006 tentang
Badan Nasional Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Aud i t
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Per l indungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Un i t Pelaksana
Teknis Pelayanan Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1754);
MEMUTUSKAN:
Mene tapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI AUDIT ELEKTRONIK
D I LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.
- 3 -
Pasal 1
Da lam Peraturan Badan i n i yang d imaksud dengan:
1. Badan Nasional Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI
adalah lembaga pemerintah nonkementer ian yang
mempunya i tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana
kebi jakan d i bidang penempatan dan pe l indungan
pekerja migran Indonesia sebagaimana d imaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perl indungan Tenaga Kerja
Indonesia.
2. Aud i t adalah proses identi f ikasi masalah, analisis, dan
evaluasi dokumen yang d i l akukan secara independen,
obyektif, dan profesional berdasarkan standar aud i t
u n t u k meni la i kebenaran, kecermatan, kredibi l i tas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi instans i pemerintah.
3. Aud i t Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Audit
adalah proses Aud i t dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikas i .
4. Sistem Informasi e-Audit adalah apl ikasi yang d igunakan
u n t u k melaksanakan Aud i t a tau pengawasan secara
e lektronik yang terd i r i atas pengawasan keuangan,
pengawasan kinerja, dan pengawasan dengan t u j u a n
te r tentu .
5. Standar Aud i t adalah kr i ter ia a tau u k u r a n m u t u u n t u k
me lakukan kegiatan Aud i t yang wajib dipedomani oleh
Aparat Pengawasan In te rn Pemerintah (APIP).
- 4 -
6. Audi tor adalah pejabat fungsional yang mempunya i
tugas, tanggung jawab, dan wewenang u n t u k me lakukan
pengawasan in tern pada instansi pemerintah, lembaga
dan/atau p ihak la in yang d i da lamnya terdapat
kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, yang d i d u d u k i oleh Pegawai Negeri Sipi l (PNS)
dengan hak dan kewajiban yang d iber ikan secara penuh
oleh pejabat yang berwenang.
7. Pengendali Teknis adalah Audi tor yang d i t u n j u k oleh
Inspektur da lam susunan t i m mand i r i u n t u k penugasan
Aud i t yang memi l ik i tugas me lakukan pengarahan u n t u k
persiapan Audi t , mengkaji dan merekomendasikan
program kerja Aud i t sesuai dengan obyek Audi t , serta
me lakukan supervisi pelaksanaan Audi t .
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
u n i t organisasi l i n i yang melaksanakan kegiatan dan
m e m i l i k i kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran d i l ingkungan BNP2TKI.
9. Aud i t i adalah orang atau Satker yang merupakan obyek
penugasan Aud i t APIP.
10. Pengelola Data adalah Aud i t i yang berperan dalam
pelaksanaan dan pengelolaan data pada apl ikasi e-Audit.
11 . Adminis t rator adalah Pegawai Negeri Sipil/pegawai yang
memi l i k i hak akses terhadap se luruh data pada
Sistem Informasi e-Audit.
12. Pengguna [User) adalah Audi tor yang d iber ikan
kewenangan oleh Adminis trator u n t u k menggunakan
Sistem Informasi e-Audit.
13. Operator adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai pada
Satker yang diberi kewenangan u n t u k
mengunggah(upload) data/dokumen berbasis e lektronik
ke da lam apl ikasi e-Audit.
- 5 -
14. Kertas Kerja Aud i t yang selanjutnya dis ingkat KKA
adalah dokumentas i informasi Aud i t i n t e rn yang d i susun
oleh Audi tor dalam sebuah proses Audi t .
Pasal 2
Pembangunan Sistem Informasi e-Audit d i l ingkungan
BNP2TKI d i laksanakan sesuai dengan ketentuan te rcantum
da lam Lampiran yang merupakan bagian t idak terpisahkan
dar i Peraturan Badan i n i .
Pasal 3
Peraturan Badan i n i mu la i ber laku pada tanggal
d iundangkan .
- 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan
pengundangan Peraturan Badan i n i dengan penempatannya
dalam Ber i ta Negara Republik Indonesia.
Di tetapkan d i Jakar ta
pada tanggal 06 J u n i 2018
KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
Diundangkan d i Jakar ta
pada tanggal 07 J u n i 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 7 55
LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI AUDIT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemer intahan yang baik (good
governance) dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat d iper lukan
b irokras i pemer intahan yang akuntabel , bersih, bebas dar i korups i , ko lus i
dan nepotisme (clean government). U n t u k mencapai t u j u a n tersebut, per lu
d i l akukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi Satker oleh Inspektorat
sebagai APIP d i l ingkungan BNP2TKI.
U n t u k meningkatkan/mengopt imalkan kual i tas pengawasan pada Satker
d i l ingkungan BNP2TKI, per lu peningkatan mekanisme dan prosedur
pengawasan da lam melaksanakan tugas dan fungsi Auditor .
Berdasarkan ha l tersebut d i atas, d iper lukan pelaksanaan Aud i t dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komun ikas i sehingga diperoleh
data yang terintegrasi dengan Sistem Informasi e-Audit, sehingga
pelaksanaan Aud i t dapat d i l akukan dengan lebih mudah , efisien, efektif,
obyektif, t ransparan, dan akuntabel .
- 8 -
B. Maksud, Tu juan , dan Sasaran
1. Maksud
Pembangunan Sistem Informasi e-Audit d imaksudkan sebagai alat
b a n t u bagi Audi tor dan Aud i t i dalam melaksanakan Aud i t a tau
pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikas i .
2. Tu juan
Pembangunan Sistem Informasi e-Audit ber tu juan u n t u k
men ingkatkan efisiensi, efektivitas, t ransparansi , dan akuntabi l i tas
pelaksanaan pengawasan internal d i l ingkungan BNP2TKI.
3. Sasaran
Pembangunan Sistem Informasi e-Audit merupakan sistem yang
d ibangun dengan sasaran:
a. tercapainya efisiensi dan efektivitas da lam pelaksanaan
pengawasan berbasis teknologi informasi ;
b. t e rwujudnya integrasi pengelolaan data has i l pengawasan
menggunakan teknologi informasi d i l ingkungan BNP2TKI; dan
c. t e rwujudnya akuntabi l i tas kinerja dan keuangan BNP2TKI
mela lu i pengawasan yang berkelanjutan [continous monitoring).
C. Ruang L ingkup
Ruang l ingkup pembangunan Sistem Informasi Aud i t {e-Audit) t e rd i r i atas:
1. penyelenggara serta pengelola sistem dan data;
2. pelaksanaan e-Audit; dan
3. penerbitan Kertas Kerja Aud i t (KKA).
- 9 -
BAB I I
PENYELENGGARA SERTA PENGELOLA SISTEM DAN DATA
A. Penyelenggara Sistem Informasi e-Audit terd i r i atas:
1. Pengarah
a. Pengarah dijabat oleh Sekretaris Utama; dan
b. Pengarah mempunya i tugas membuat keputusan dan/atau
menetapkan kebi jakan, member ikan arahan, me lakukan
pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem
Informasi e-Audit.
2. Penanggung Jawab
a. Penanggung Jawab dijabat oleh Inspektur ;
b. Penanggung Jawab mempunya i tugas:
1) menyediakan dan mengelola Sistem Informasi e-Audit;
2) menyediakan sarana dan prasarana pendukung Sistem
Informasi e-Audit pada Inspektorat BNP2TKI; dan
3) me lakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan e-Audit.
3. Ketua
Ketua dijabat oleh Pengendali Teknis yang bertugas membantu
melaksanakan tugas Penanggung Jawab.
4. Anggota
Anggota di jabat oleh Auditor yang bertugas melaksanakan
penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Informasi e-Audit.
B. Pengelola Sistem dan Data terd i r i atas:
1. Pengelola Sistem
Pengelola Sistem dijabat oleh PNS pada Inspektorat yang diberi
kewenangan u n t u k mengelola sistem dan database pada Sistem
Informasi e-Audit yang terd i r i atas:
a. Admin is t ra tor
Adminis t ra tor merupakan Auditor yang d i t u n j u k dan memi l ik i
hak akses terhadap se luruh data pada Sistem Informasi e-Audit
serta dapat member ikan identitas Pengguna [User ID) dan kata
sandi (password) kepada User dan Operator.
- 10 -
b. Pengguna {User)
Pengguna {User) menggunakan Sistem Informasi e-Audit dengan
hak akses terbatas ya i tu :
1) mel ihat data sesuai dengan menu yang disediakan;
2) menambah data baru , mengedit, dan menghapus data; dan
3) me lakukan proses mengunduh {download) dan
mengunggah {upload) data serta mencetak KKA.
Pengelola data
Pengelola data terd i r i atas:
a. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab dijabat oleh kepala Satker, yang mempunya i
tugas:
1) me lakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan
evaluasi pengelolaan data pada Satker masing-masing;
2) mendorong u n i t d i bawahnya u n t u k menyediakan data
sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan i n p u t Sistem
Informasi e-Audit; dan
3) menyediakan data yang val id dan dapat
dipertanggung] awabkan.
b. Koordinator
Koordinator dijabat oleh PNS/pegawai yang d i t u n j u k oleh Kepala
Satker, yang mempunya i tugas:
1) membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas;
2) mengoordinasikan pengelolaan Sistem Informasi e-Audit
pada Satker masing-masing; dan
3) menjaminan ketersediaan data e-Audit.
- 1 1 -
Operator
Operator dijabat PNS/Pegawai pada Satker yang d i t u n j u k oleh
kepala Satker, yang mempunya i tugas:
1) me lakukan i n p u t data pada f i tur yang tersedia d i Sistem
Informasi e-Audit;
2) mengunggah hard copy dokumen pendukung ke dalam
apl ikas i e-Audit; dan
3) menambah, mengedit, menghapus, dan mengunduh data d i
Satker masing-masing.
- 12 -
BAB I I I
PELAKSANAAN e-AUDIT
Aktiv i tas e-Audit
Akt iv i tas e-Audit te rd i r i atas 3 (tiga) komponen:
1. pendaftaran pengelola Sistem Informasi e-Audit:
a) Admin is t ra tor me lakukan pengelompokan Pengguna [group user)
yang akan menggunakan apl ikasi serta menentukan Pengguna
[User) yang akan menggunakan Sistem Informasi e-Audit; dan
b) Admin is t ra tor member ikan usemame dan password kepada
Pengguna {User) Sistem Informasi e-Audit.
2. i npu t data oleh Operator Satker
Aud i t i menyediakan data yang d i b u t u h k a n mela lui por ta l Sistem
Informasi e-Audit. Operator pada Satker yang telah d i t u n j u k
me lakukan i n p u t data yang d i bu tuhkan .
3. pengolahan dan pengujian data oleh User Audi tor . .
T im Aud i t me lakukan prosedur pengujian data pada Sistem Informasi
e-Audit y a i tu verif ikasi atas temuan ket idaksesuaian data dan
kelemahan sistem pengolahan data entitas.
Pelaksanaan e-Audit
1. pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker berupa
program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan koordinasi da lam
pelaksanaan kegiatan baik bersifat sektoral m a u p u n l intas sektoral;
2. pengawasan atas penyelenggaraan tugas penunjang terd i r i atas:
a. pengelolaan kepegawaian mencakup perencanaan dan
pengadaan pegawai, mutas i pegawai, pengembangan pegawai,
d is ip l in pegawai, pengisian jaba tan , pemberhentian,
penatausahaan, dan pensiun pegawai;
b. pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, penatausahaan,
pelaksanaan anggaran, pengendalian, penerimaan dan
penyetoran pajak, sewa kantor dan r u m a h dinas,
pertanggungjawaban, realisasi keuangan dan fisik, serta
pengelolaan dana Penerimaan Negara B u k a n Pajak (PNBP);
- 13 -
c. pengelolaan perlengkapan mencakup perencanaan, pengadaan