PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 7 /PADG/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa data dan keterangan yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa lembaga bukan bank sangat diperlukan untuk melengkapi penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia; b. bahwa pengaturan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu didukung ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman bagi penduduk dalam pelaporan kegiatan lalu lintas devisa lembaga bukan bank; c. bahwa mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu disempurnakan guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 7 /PADG/2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa data dan keterangan yang lengkap, benar, dan
tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan
lalu lintas devisa lembaga bukan bank sangat diperlukan
untuk melengkapi penyusunan statistik, terutama
statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan statistik Posisi
Investasi Internasional Indonesia;
b. bahwa pengaturan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa
perlu didukung ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman
bagi penduduk dalam pelaporan kegiatan lalu lintas devisa
lembaga bukan bank;
c. bahwa mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa
perlu disempurnakan guna meningkatkan kualitas data
dan keterangan yang disampaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaporan
Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank;
2
Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA
BUKAN BANK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:
1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah
lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan
sistem nilai tukar.
2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu
lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik
dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk kas
valuta asing, simpanan, surat berharga, dan aset luar
negeri lainnya.
4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan
Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam
bentuk utang luar negeri, ekuitas dari bukan Penduduk,
dan kewajiban luar negeri lainnya.
5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah
utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta
asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3
6. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LBB
adalah lembaga selain bank yang berstatus Penduduk.
7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB.
8. Kegiatan LLD LBB yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD
adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan AFLN
dan/atau KFLN selain ULN antara Penduduk dan bukan
Penduduk, termasuk perpindahan AFLN dan/atau KFLN
selain ULN antar-Penduduk.
9. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan
adalah laporan atas Kegiatan LLD.
10. Pelapor adalah LBB yang melakukan Kegiatan LLD, baik
untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun
pihak lain.
11. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah
periode data tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang
bersangkutan yang dilaporkan pada bulan berikutnya.
12. Masa Pelaporan adalah tanggal 1 sampai dengan akhir
bulan yang bersangkutan setelah PL.
13. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang selanjutnya
disingkat BWPL adalah tanggal paling lambat
disampaikannya Laporan.
14. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan yang
selanjutnya disingkat MKPL adalah periode waktu Pelapor
dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan.
15. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk
hari kerja operasional terbatas.
16. Jam Kerja adalah jam kerja kantor Bank Indonesia
setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor.
BAB II
PELAPOR
Pasal 2
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan secara lengkap,
benar, dan tepat waktu.
(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi LBB
sebagai berikut:
4
a. lembaga keuangan bukan bank;
b. badan usaha bukan lembaga keuangan; dan
c. badan lainnya.
BAB III
JENIS LAPORAN, PERIODE LAPORAN, KOREKSI LAPORAN,
DAN FORMAT LAPORAN
Pasal 3
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
meliputi:
a. Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan
transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan
Penduduk;
b. Laporan posisi dan perubahan AFLN;
c. Laporan posisi dan perubahan ekuitas dari bukan
Penduduk dan kewajiban lain yang terkait;
d. Laporan posisi dan perubahan kewajiban derivatif
luar negeri;
e. Laporan posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri;
dan
f. Laporan posisi surat berharga milik Nasabah
kustodian.
(2) Jenis Laporan yang disampaikan oleh Pelapor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor.
Pasal 4
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
disampaikan secara berkala setiap bulan.
(2) Laporan mencakup data dan keterangan kegiatan yang
dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan
dan/atau posisi Laporan akhir bulan.
(3) Format Laporan diatur dalam pedoman pelaporan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Anggota Dewan Gubernur ini.
5
Pasal 5
(1) Dalam hal terdapat kesalahan Laporan yang telah
disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia, Pelapor
harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan
yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
(2) Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis Laporan
yang dikoreksi.
(3) Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan
Laporan pengganti atas Laporan yang diterima
sebelumnya.
BAB IV
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 6
(1) Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan Laporan
harus menyampaikan surat permohonan dan melengkapi
data profil Pelapor.
(2) Profil Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi informasi mengenai identitas Pelapor yang terdiri
atas:
a. informasi umum Pelapor; dan
b. informasi keuangan
(3) Format surat permohonan dan data profil Pelapor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Anggota Dewan Gubernur ini.
(4) Pelapor menyampaikan surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia sesuai
dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam
daftar wilayah kerja Bank Indonesia pada Lampiran I.
6
(5) Pelapor dapat mengajukan permohonan pengelolaan
Laporan ke Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor
Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia di luar domisili
alamat Pelapor.
Pasal 7
(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1), Bank Indonesia akan
memberitahukan kepada Pelapor mengenai sandi Pelapor,
username, dan password.
(2) Dalam hal Pelapor telah memiliki sandi Pelapor terkait
pelaporan ULN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan
lalu lintas devisa berupa utang luar negeri dan transaksi
partisipasi risiko, Pelapor cukup melengkapi data profil
Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(3) Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia
dengan menggunakan sandi Pelapor, username, dan
password sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 8
(1) Pelapor melaporkan seluruh Kegiatan LLD yang dilakukan
selama PL.
(2) Apabila dalam suatu PL tertentu Pelapor tidak melakukan
Kegiatan LLD, Pelapor tetap harus menyampaikan
Laporan dengan baris (record) dikosongkan sesuai tata
cara sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis
aplikasi pelaporan yang terdapat dalam laman (website)
pelaporan di Bank Indonesia.
(3) Dalam hal Pelapor tidak lagi melakukan Kegiatan LLD,
Pelapor harus menyampaikan surat pernyataan tidak lagi
melakukan Kegiatan LLD bermeterai cukup dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Anggota Dewan Gubernur ini disertai bukti pendukung.
7
(4) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melakukan Kegiatan LLD kembali, Pelapor wajib
menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.
Pasal 9
(1) Bagi Pelapor yang memiliki 1 (satu) atau lebih kantor
cabang, Laporan yang disampaikan merupakan Laporan
gabungan dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang di
Indonesia.
(2) Bagi Pelapor yang tergabung dalam 1 (satu) grup
perusahaan, Laporan disampaikan oleh Pelapor secara
terpisah dari Laporan induk perusahaan.
Pasal 10
(1) Dalam hal Kegiatan LLD dilakukan oleh Pelapor untuk
kepentingan Nasabah atau pihak lain, Pelapor dapat
meminta keterangan dan data kepada Nasabah atau pihak
lain tersebut mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan.
(2) Nasabah atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberikan keterangan dan data mengenai
Kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor.
Pasal 11
Dalam hal Pelapor pindah alamat, Pelapor harus terlebih
dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank
Indonesia sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum
dalam daftar wilayah kerja Bank Indonesia pada Lampiran I.
Pasal 12
Tata cara penggunaan aplikasi pelaporan mengacu pada
petunjuk teknis aplikasi pelaporan sebagaimana terdapat
dalam laman (website) pelaporan Bank Indonesia.
8
BAB V
MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 13
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan
koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
disampaikan kepada Bank Indonesia secara online melalui
laman (website) pelaporan di Bank Indonesia dengan
alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2.
(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian
Laporan dan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan secara
tertulis perubahan alamat tersebut.
(3) Dalam hal penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan koreksi Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara offline, Laporan
dan koreksi Laporan disampaikan dengan menggunakan
media attachment e-mail, compact disc (CD), flash disk,
dan/atau media elektronik lainnya pada Hari dan Jam
Kerja.
(4) Penyampaian Laporan secara offline sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Bank Indonesia
sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum
dalam daftar wilayah kerja Bank Indonesia pada Lampiran
I.
BAB VI
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN
Pasal 14
(1) Laporan yang meliputi data dan keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan secara online