PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/20/PADG/2018 TENTANG LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi secara mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan yang tersedia secara tepat waktu, benar, dan lengkap; b. bahwa untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, benar, dan lengkap diperlukan pengembangan sistem pelaporan kantor pusat bank umum; c. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan informasi secara lebih lengkap, diperlukan penyempurnaan laporan serta pedoman bagi bank dalam menyusun dan menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan kantor pusat bank umum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum;
30
Embed
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DENGAN … · Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; 2ii Mengingat : 1. Peraturan Bank ... Menggunakan Kartu (Lembaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/20/PADG/2018
TENTANG
LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa guna efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia
di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem
pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang lebih
efektif diperlukan dukungan informasi secara mingguan,
bulanan, triwulanan, dan tahunan yang tersedia secara
tepat waktu, benar, dan lengkap;
b. bahwa untuk menyediakan informasi secara tepat waktu,
benar, dan lengkap diperlukan pengembangan sistem
pelaporan kantor pusat bank umum;
c. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan informasi secara
lebih lengkap, diperlukan penyempurnaan laporan serta
pedoman bagi bank dalam menyusun dan menyampaikan
laporan melalui sistem pelaporan kantor pusat bank
umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan
Kantor Pusat Bank Umum;
2ii
Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012
tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5349);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang
Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6203);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha
3ii
syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Bank Pelapor adalah Bank yang mempunyai kewajiban
menyampaikan laporan kantor pusat bank umum kepada
Bank Indonesia.
3. Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang
selanjutnya disebut Sistem LKPBU adalah sistem
penerimaan laporan (capturing) yang berbasis web melalui
jaringan ekstranet.
4. Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang selanjutnya
disebut Laporan adalah laporan yang disusun dan
disampaikan oleh Bank Pelapor secara mingguan,
bulanan, triwulanan, dan/atau tahunan kepada Bank
Indonesia melalui Sistem LKPBU.
5. Online adalah penyampaian Laporan yang dilakukan
dengan mengirim rekaman data secara langsung melalui
jaringan komunikasi data kepada Bank Indonesia.
6. Offline adalah penyampaian Laporan yang dilakukan
dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk media
perekaman data elektronik kepada Bank Indonesia.
7. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang
mewilayahi Bank Pelapor, tidak termasuk pada saat Bank
Indonesia menyelenggarakan kegiatan operasional
terbatas.
BAB II
BANK PELAPOR DAN CAKUPAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Bank Pelapor LKPBU
Pasal 2
(1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan kepada Bank
Indonesia.
(2) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
4ii
a. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional;
b. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara syariah;
c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri; dan
d. unit usaha syariah.
Bagian Kedua
Cakupan Laporan LKPBU
Pasal 3
Laporan yang disampaikan Bank Pelapor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Laporan yang disusun secara mingguan yaitu laporan
proyeksi arus kas;
b. Laporan yang disusun secara bulanan terdiri atas laporan:
1) kegiatan kustodian;
2) surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
3) penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan
menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik;
4) remittance tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri
dan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia;
5) mutasi rekening pemerintah;
6) aktivitas Bank sebagai agen penjual produk
non-Bank berupa produk keuangan luar negeri;
7) transaksi perbankan melalui delivery channel
e-banking;
8) structured products berupa data:
a) outstanding transaksi structured products;
b) transaksi structured products yang bermasalah;
9) pejabat eksekutif;
10) jaringan kantor; dan
11) laporan keuangan publikasi bulanan;
c. Laporan yang disusun secara triwulanan terdiri atas
laporan:
1) penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik;
5ii
2) aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non-
Bank berupa data:
a) bancassurance; dan
b) reksadana;
3) laporan keuangan publikasi triwulanan; dan
4) penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
dan
d. Laporan yang disusun secara tahunan yaitu laporan
tenaga kerja perbankan.
BAB III
FORMAT LAPORAN
Bagian Kesatu
Format Laporan yang Disampaikan ke Bank Indonesia
Pasal 4
Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
mengacu pada pedoman penyusunan dan petunjuk teknis
Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota
Dewan Gubernur ini, dengan menggunakan format sebagai
berikut:
a. Laporan yang disusun secara mingguan berupa laporan
proyeksi arus kas menggunakan form 707;
b. Laporan yang disusun secara bulanan terdiri atas:
1) kegiatan kustodian menggunakan form 101;
2) SKBDN:
a) transaksi SKBDN menggunakan form 201;
b) pembelian wesel SKBDN menggunakan form
202; dan
c) penjualan wesel SKBDN menggunakan form 203;
3) penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik
bulanan:
a) penerbit kartu kredit menggunakan form 301;
b) penerbit selain kartu kredit menggunakan form
302;
6ii
c) acquirer menggunakan form 303;
d) infrastruktur menggunakan form 304;
e) fraud APMK dan uang elektronik mengunakan
form 306;
f) perkembangan layanan keuangan digital (LKD)
menggunakan form 314;
g) transaksi LKD menggunakan form 315;
h) agen LKD menggunakan form 316;
i) permasalahan LKD menggunakan form 317;
j) kartu kredit per regional menggunakan form 318;
k) kartu kredit per sektor usaha menggunakan form
319;
l) kartu kredit per kelompok usia menggunakan
form 320;
m) kartu kredit per kelompok penghasilan
pemegang kartu kredit menggunakan form 321;
n) kartu kredit per limit kartu kredit menggunakan
form 322;
o) kartu kredit berdasarkan jenis transaksi
menggunakan form 323; dan
p) informasi nominal revolving rate menggunakan
form 324;
4) remittance:
a) remittance dari TKI di luar negeri menggunakan
form 401; dan
b) remittance dari TKA di Indonesia menggunakan
form 402;
5) mutasi rekening pemerintah menggunakan form 501;
6) aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri
menggunakan form 703;
7) transaksi perbankan melalui delivery channel
e-banking menggunakan form 704;
8) structured products berupa data:
a) outstanding transaksi structured products
menggunakan form 705; dan
b) transaksi structured products yang bermasalah
menggunakan form 706;
7ii
9) pejabat eksekutif:
a) pengangkatan, pergantian, dan pemberhentian
pejabat eksekutif menggunakan form 801; dan
b) riwayat pekerjaan individual pejabat eksekutif
menggunakan form 802;
10) jaringan kantor menggunakan form 807; dan
11) laporan keuangan publikasi bulanan menggunakan
form 901;
c. Laporan yang disusun secara triwulanan terdiri atas:
1) penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik
triwulanan berupa penyelenggara kliring dan/atau
penyelesaian akhir (settlement) menggunakan form
305;
2) aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non-
Bank berupa data:
a) bancassurance menggunakan form 701; dan
b) reksadana menggunakan form 702;
3) laporan keuangan publikasi triwulanan
menggunakan form 902;
4) penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah:
a) jenis produk dan permasalahan yang diadukan
menggunakan form 601;
b) pengaduan yang diselesaikan dalam masa
laporan menggunakan form 602;
c) penyebab pengaduan menggunakan form 603;
d) publikasi negatif menggunakan form 604; dan
e) penyelesaian sengketa menggunakan form 605;
dan
d. Laporan yang disusun secara tahunan berupa data tenaga
kerja perbankan terdiri atas:
1) struktur tenaga kerja menurut jenjang informasi
pendidikan, status tenaga kerja, jenis kelamin, usia,
pendidikan, dan jabatan menggunakan form 803;
2) perkembangan jumlah tenaga kerja pensiun, pensiun
dini, dan tenaga kerja yang diberhentikan
menggunakan form 804;
8ii
3) prediksi jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan
jenis pekerjaan dan kualifikasi menggunakan form
805; dan
4) jumlah dan pelatihan karyawan menggunakan form
806.
Bagian Kedua
Format Laporan yang Disampaikan oleh Bank Pelapor
Pasal 5
(1) Kantor pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional wajib menyampaikan Laporan
dengan format sebagai berikut:
a. form 101;
b. form 201;
c. form 202;
d. form 203;
e. form 301;
f. form 302;
g. form 303;
h. form 304;
i. form 305;
j. form 306;
k. form 314;
l. form 315;
m. form 316;
n. form 317;
o. form 318;
p. form 319;
q. form 320;
r. form 321;
s. form 322;
t. form 323;
u. form 324;
v. form 401;
w. form 402;
x. form 501;
9ii
y. form 601;
z. form 602;
aa. form 603;
bb. form 604;
cc. form 605;
dd. form 701;
ee. form 702;
ff. form 703;
gg. form 704;
hh. form 705;
ii. form 706;
jj. form 707;
kk. form 801;
ll. form 802;
mm. form 803;
nn. form 804;
oo. form 805;
pp. form 806;
qq. form 807;
rr. form 901; dan
ss. form 902.
(2) Kantor pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan
Laporan dengan format sebagai berikut:
a. form 101;
b. form 201;
c. form 202;
d. form 203;
e. form 301;
f. form 302;
g. form 303;
h. form 304;
i. form 305;
j. form 306;
k. form 314;
l. form 315;
m. form 316;
10ii
n. form 317;
o. form 318;
p. form 319;
q. form 320;
r. form 321;
s. form 322;
t. form 323;
u. form 324;
v. form 401;
w. form 402;
x. form 501;
y. form 601;
z. form 602;
aa. form 603;
bb. form 604;
cc. form 605;
dd. form 701;
ee. form 702;
ff. form 704;
gg. form 707;
hh. form 801;
ii. form 802;
jj. form 803;
kk. form 804;
ll. form 805;
mm. form 806;
nn. form 807;
oo. form 901; dan
pp. form 902.
(3) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri wajib menyampaikan Laporan dengan format
sebagai berikut:
a. form 101;
b. form 201;
c. form 202;
d. form 203;
e. form 301;
11ii
f. form 302;
g. form 303;
h. form 304;
i. form 305;
j. form 306;
k. form 314;
l. form 315;
m. form 316;
n. form 317;
o. form 318;
p. form 319;
q. form 320;
r. form 321;
s. form 322;
t. form 323;
u. form 324;
v. form 401;
w. form 402;
x. form 501;
y. form 601;
z. form 602;
aa. form 603;
bb. form 604;
cc. form 605;
dd. form 701;
ee. form 702;
ff. form 703;
gg. form 704;
hh. form 705;
ii. form 706;
jj. form 707;
kk. form 801;
ll. form 802;
mm. form 803;
nn. form 804;
oo. form 805;
pp. form 806;
12ii
qq. form 807;
rr. form 901; dan
ss. form 902.
(4) Unit usaha syariah wajib menyampaikan Laporan dengan
format sebagai berikut:
a. form 301;
b. form 302;
c. form 303;
d. form 304;
e. form 305;
f. form 306;
g. form 314;
h. form 315;
i. form 316;
j. form 317;
k. form 318;
l. form 319;
m. form 320;
n. form 321;
o. form 322;
p. form 323;
q. form 324; dan
r. form 902.
(5) Kewajiban penyampaian form 301, form 302, form 303,
form 304, form 305, form 306, form 314, form 315, form
316, form 317, form 318, form 319, form 320, form 321,
form 322, form 323, dan form 324 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur sebagai
berikut:
a. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan
sebagai penerbit kartu kredit wajib menyampaikan
form 301, form 306, form 318, form 319, form 320,
form 321, form 322, form 323, dan form 324;
b. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan
sebagai penerbit kartu automated teller machine
(ATM) atau kartu debet wajib menyampaikan form
302 dan form 306;
13ii
c. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan
sebagai penerbit uang elektronik wajib
menyampaikan form 302, form 304, dan form 306;
d. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan
sebagai acquirer kartu kredit wajib menyampaikan
form 303, form 304, form 306, form 318, form 319, form
320, form 321, form 322, dan form 323;
e. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan
sebagai acquirer kartu ATM atau kartu debet
dan/atau acquirer uang elektronik wajib
menyampaikan form 303, form 304, dan form 306;
f. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan
sebagai penyelenggara kliring dan/atau
penyelenggara penyelesaian akhir (settlement) wajib
menyampaikan form 305; dan
g. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan LKD
wajib menyampaikan form 314, form 315, form 316,
dan form 317.
Bagian Ketiga
Format Laporan atas Kegiatan atau Aktivitas Tertentu
Pasal 6
(1) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan
kustodian tidak menyampaikan form 101.
(2) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan
APMK dan uang elektronik tidak menyampaikan form 301,
form 302, form 303, form 304, form 305, form 306, form
314, form 315, form 316, form 317, form 318, form 319,
form 320, form 321, form 322, form 323, dan form 324.
(3) Bank Pelapor yang belum memperoleh persetujuan dari
Bank Indonesia terhadap rencana penyelenggaraan
kegiatan LKD, tidak menyampaikan form 314, form 315,
form 316, dan form 317.
(4) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas
bancassurance tidak menyampaikan form 701.
14ii
(5) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas
sebagai agen penjual reksadana tidak menyampaikan form
702.
(6) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas
keagenan produk keuangan luar negeri tidak
menyampaikan form 703.
(7) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan transaksi
perbankan melalui delivery channel e-banking tidak
menyampaikan form 704.
(8) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan
structured products tidak menyampaikan form 705 dan
form 706.
BAB IV
PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau
Koreksi Laporan Secara Online
Pasal 7
(1) Sebelum menyampaikan Laporan, Bank Pelapor
melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi
sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyusunan dan
petunjuk teknis Laporan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran.
(2) Bank Pelapor wajib menyampaikan form sesuai dengan
jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data Laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang wajib
disampaikan selama periode Laporan, Bank Pelapor tetap
wajib menyampaikan Laporan dengan cara
menyampaikan form header.
(4) Kewajiban menyampaikan form header sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Bank Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
15ii
Pasal 8
(1) Tata Cara Penyampaian Laporan, form header, dan/atau
koreksi Laporan bagi Bank Pelapor yang melakukan
penggabungan atau peleburan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal
operasional pelaksanaan penggabungan atau
peleburan, penyampaian Laporan, form header,
dan/atau koreksi Laporan tetap dilakukan secara
terpisah untuk masing-masing Bank Pelapor;
b. sejak tanggal operasional Bank Pelapor hasil
penggabungan atau peleburan, penyampaian
Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan
dilakukan oleh Bank Pelapor hasil penggabungan
atau peleburan.
(2) Dalam hal izin penyelenggaraan terkait Pelaporan belum
dicabut oleh otoritas terkait, Bank Pelapor wajib
menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.
Bagian Kedua
Batas Waktu Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau
Koreksi Laporan Secara Online
Pasal 9
(1) Batas waktu penyampaian Laporan, form header,
dan/atau koreksi Laporan yang disusun secara mingguan
diatur sebagai berikut:
a. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form
header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pada setiap hari
Jumat.
b. Dalam hal hari Jumat bukan merupakan Hari Kerja
maka Laporan, form header, dan/atau koreksi
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari
Kerja sebelumnya:
16ii
(2) Batas waktu penyampaian Laporan, form header,
dan/atau koreksi Laporan yang disusun secara bulanan
diatur sebagai berikut:
a. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form
header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2,
angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, dan
angka 10 paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal
bulan Laporan berikutnya.
b. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form
header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 11 paling
lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal 2 (dua) bulan
Laporan berikutnya.
c. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form
header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 dan angka
6 paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan
berikutnya.
(3) Batas waktu penyampaian Laporan, form header,
dan/atau koreksi Laporan yang disusun secara
triwulanan diatur sebagai berikut:
a. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form
header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 4 paling
lambat:
1) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan April untuk
triwulan I;
2) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Juli untuk
triwulan II;
3) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Oktober
untuk triwulan III; dan
4) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Januari
untuk triwulan IV.
b. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form
header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana
17ii
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 dan angka
2 paling lambat:
1) tanggal 15 bulan April untuk triwulan I;
2) tanggal 15 bulan Juli untuk triwulan II;
3) tanggal 15 bulan Oktober untuk triwulan III;dan
4) tanggal 15 bulan Januari untuk triwulan IV.
c. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form
header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3 paling
lambat:
1) tanggal 15 bulan Mei untuk triwulan I;
2) tanggal 15 bulan Agustus untuk triwulan II;
3) tanggal 15 bulan November untuk triwulan III;
dan
4) tanggal 15 bulan April untuk triwulan IV.
(4) Untuk Laporan yang disusun secara tahunan, Bank
Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header,
dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d paling lambat tanggal 15 Februari tahun
berikutnya.
(5) Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan, form