Peraturan amdal

PowerPoint Presentation

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)Deputi I Bidang Tata LingkunganAsdep Kajian Dampak Lingkungan

Tatalaksana Penilaian & PemeriksaanDokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2013:Farid Mohammad, ST., M. EnvStaf Asdep Kajian Dampak Lingkungan1Pendahuluan1

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: Perekonomian nasional [i.e. Perkebunan, Pertambangan, MIGAS dll ] diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionalIzin Lingkungan: Safeguard untuk mewujudkan Amanah UUD 1945UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...Kualitas Lingkungan HidupKegiatan EkonomiSosialSustainable Growth with EquityKLHSTata ruangAMDALPerizinanUKL-UPLKBKLBMLInstrumen ekonomi LHAudit LHARLHAnggaran berbasis LHPUU berbasis LHInstrumen lain sesuai kebutuhanInstrument PPLHAmdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan safeguard untuk mengawal Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

3PERIZINAN LINGKUNGANIzin lingkungan: Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Usaha dan/atau KegiatanIzin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupsebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatanIzin Lingkungan

Pengertian dan Konsep Dasar Izin LingkunganInstrumen tata usaha negara untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganUsaha dan/atau KegiatanKualitas Lingkungan

Izin LingkunganInstrumen PPLH Instumen pencegahan dan/atau pencemaran lingkungan hidup(Pasal 14 UU 32/2009)Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegitan(Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009)Payung Izin PPLH(Pasal 48 ayat 2 PP 27/2012)Basis pengembangan environmental management systems (EMS), termasuk pelaksanaan Audit lingkungan (Kriteria Audit)(Pasal 53 ayat 1 PP 27/2012)Basis pengawasan lingkungan hidup terkait dengan ketaatan penanggung jawab (Pasal 72 UU 32/2009)Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang + PIBIB (Morotorium)Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) PP 27/2012)Basis penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup(Pasal 55 UU 32/2009 danPasal 53 aayat (1) huruf C PP 27/2012Instrumen green banking(Peraturan Bank Indonesia No. 7 tahun 2005)Peranaan Instrumen Izin LingkunganabcdefghEfektivitas Izin Lingkungan: Usaha/Kegiatan Ramah Lingkungan dan Kualitas LH yang baik dan sehat

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan ramah lingkunganUsaha dan/atau Kegiatan Ramah LingkunganIzin Lingkungan sebagai Safeguard yang Effektif Tujuan utama Izin Lingkungan : menetapkan tingkat kinerja yang diperlukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang diikat secara hukum (legally binding commitment and performance) agar tetap memenuhi BML & KBKL dalam upaya untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia.Proses Amdal & UKL-UPL sesuai NSPKImplementasi Izin Lingkungan & PengawasanLingkunganEkonomiSosialRencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak ramah lingkunganDitolakDisetujuiSustainable Growth with Equity

Sustainable growth with equity: Pro-Growth, Pro-Jobs, Pro-Poor and Pro-EnvironmentPelestarian lingkungan hidup pada dasarnya tidak menolak pembangunan, yang ditentang adalah cara-cara membangun yang tidak mengindahkan keberlanjutan fungsi lingkungan/ ekosistem. Izin Lingkungan adalah Tools Pelestarian Lingkungan Hidup

7Keterkaitan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Instrumen PPPLH LainnyaPengembangan KRPUsaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan

Usaha/ Kegiatan Tahap Pra-Konstruksi, Konstruksi &Operasi Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca OperasiRPPLHKLHS

RTRW/RDTRPelaksanaan usaha dan/atau kegiatanIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan HPKizin Usaha dan/atau kegiatanARLHHasil ERA merupakan bagian dari AmdalPenutupan Usaha dan/atau KegiatanImplementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous ImprovementAudit LHARLHPengawasan Lingkungan HidupARLHTata Ruang Paska Usaha/ KegiatanPencana Penutupan Usaha dan/atau kegiatan serta PersetujuannyaPemanfaatan Ruang Paska Usaha/KegiatanPenegakan Hukum Lingkungan HidupDaya Dukung & Daya Tampung Lingkungan HidupARLHIzin PPLHInstrumen Ekonomi LHInstrumen Ekonomi LHInstrumen Ekonomi LHInstrumen Ekonomi LHTata RuangBMLKBKLPenaatanBMLKBKLRencana Usaha dan/atau kegiatanAmdal atau UKL-UPLIzin Lingkungan8IZIN LINGKUNGANIzin Lingkungan: Produk Proses Amdal atau UKL-UPLUsaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDALUsaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPLWajib MemilikiIZIN Usaha dan/atau KegiatanProses penyusunan dan Penilaian AmdalProses penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPLCatatan: Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkunganIzin PPLHIzin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaanIzin PPLH, antara lain:Izin pembuangan air limbah ke sungai;Izin pemanatan air limbah untuk aplikasi ke tanahIzin pembuangan air limbah ke lautIzin injeksi air limbahIzin PLB3

Izin lingkungan = diterbitkan pada tarap perencanaan & persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatanPenting untuk Diperhatikan!!!SKKLIzin LingkunganPenilaian AmdalPenyusunan AmdalRekomendasi UKL_UPLIzin LingkunganPemeriksaan UKL-UPLPenyusunan UKL-UPLProses yang Benar

Izin lingkungan wajib diterbitkan bersamaan dengan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sejak PP 27/2013 diberlakukan (23 Feb 2012)SKKLPenilaian AmdalPenyusunan AmdalRekomendasi UKL-UPLPemeriksaan UKL-UPLPenyusunan UKL-UPLProses yang SALAHIzin lingkungan TIDAK DITERBITKAN, walaupun SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sudah diterbitkanPotensi Pelanggaran Pasal 109 dan 111 ayat (2) UU 32/2009Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL. Izin Usaha dan/atau kegiatanpersyaratanIzin LingkunganPersyaratan dan kewajiban dalam SKKLH dan Rek. UKL-UPL Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gub, atau bupati/walikotaJUMLAH DAN JENIS IZIN PPLHBerakhirnya Izin LingkunganBer-transformasi menjadiSKKL atau Rekomendasi UKL-UPL, Izin Lingkungan & Izin PPLH, serta Izin Usaha dan/atau kegiatanSKKLH(Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) Rekomendasi Persetujuan UKL-UPLIzin Pembuangan Air LimbahIzin Pemanfaatan LB3Izin PPLH lainnyaIntegrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Pasal 123 UU 32/2009)Detailing dari Izin PPLH yang sudah disebutkan dalam Izin LingkunganTidak semua rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan izin PPLHNSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pengembangan KRP & Tahap Perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan KLHS

RTRWRencana Usaha dan/atau kegiatanPelaksanaan usaha dan/atau kegiatanAmdal atau UKL-UPLIzin Lingkunganizin Usaha dan/atau KegiatanPerMenLH No. 09/2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin LingkunganPerMenLH N0. 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal ;PerMenLH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;PerMenLH No. 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal & Izin LingkunganPerMenLH 13/2010 tentang UKL-UPK dan SPPL (PerMenLH 8/2013);PerMenLH No. 07/2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal dan Persyaratan LPJP Dokumen Amdal;PerMenLH No. 15/2010 tentang Persyaratan dan tatacara lisensi Komisi Penilai Amdal;PerMenLH No. 5/2008 Tata Kerja Komisi Penilai Amdal (PerMenLH 8/2013)PerMenLH No. 24/2009 Penilaian Dokumen Amdal (PeMenLH 8/2013)PerMenLH No. 25/2009 tentang Binwas Komisi Penilai Amdal DaerahIzin PPLHPenaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL) Dampak Penting & Dampak LH lainnya

Implementasi Persyaratan & Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous ImprovementAudit LHPengawasan Lingkungan HidupKepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHDKepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LHKepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHKepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD;Peraturan MENLH No. 2 Tahun 2013: Penerapan Sanksi AdministrasiKepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN)Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai revisi dari:KepMenLH No. 42 Tahun 1994 KepMenLH No. 30 Tahun 2001 PerMenLH No. 17 Tahun 2010

Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Izin LH & Izin PPLHNSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2013 Peraturan MENLH No. 08 Tahun2Gambaran Umum Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2013Tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL (Pasal 35)Tata cara penilaian kerangka acuan (Pasal 26);Pemeriksanaan UKL-UPL (Pasal 41);Tata cara penerbitan izin lingkungan (Pasal 52);Tata kerja komisi penilai Amdal (Pasal 63);Mandat Peraturan MENLH dalam PP No. 27/2012Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin LingkunganMandat PP No. 27/2012 Izin Lingkungan12345Peraturan MENLH tentangMerevisiPeraturan MENLH No. 05/2008, Peraturan MENLH No. 24 Tahun 2009 danPeraturan MENLH No. 13/2010, Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman mengenai:penyelenggaraan KPA;penatalaksanaan penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan;penatalaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan;penatalaksanaan SPPL;pendanaan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, dan penerbitan Izin LingkunganTujuan Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2013Struktur Peraturan MENLHBab I Ketentuan UmumBab II Komisi Penilai Amdal (KPA)Bab III Tata Laksana Penilaian Dokumen Amdal dan Penerbitan Izin LingkunganBab IV Tata Laksana Pemeriksaaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin LingkunganBab V Tata Laksana Pemeriksaan SPPLBab VI PendanaanBab VII Ketentuan PeralihanBab VIII Ketentuan PenutupTata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin LingkunganBab II Komisi Penilai AmdalPembentukan, Susunan Keanggotaan KPA, Tim Teknis dan Sekretariat;Tugas KPA, Tim Teknis dan Sekretariat;Kewenangan Penilaian AmdalBab III Tata Laksanakan Penilaian Dokumen Amdal dan Penerbitan Izin LIngkunganPenilaian dokumen Amdal oleh KPA sesuai dengan kewenangannya;Tahapan Penilaian Dokumen Amdal;Jangka waktuHasil Penilaian dan Keputusan:SKKL dan Izin LingkunganKetidaklayakan lingkunganKriteria Kelayakan LingkunganMuatan Keputusan Kelayakan dan Ketidaklayakan LH;Muatan Izin LingkunganKPA tidak berlisensi dan Pemekaran: kewenangan Penilaian Dokumen Amdal dan Penerbitan Keputusan;Muatan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 (1)Muatan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 (2)Bab IV Tata Kerja Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin LIngkunganKewenangan Pemeriksaan UKL-UPLTahapan Pemeriksaan UKL-UPLJangka waktuHasil Penilaian dan Keputusan:Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin LingkunganRekomendasi Penolakan UKL-UPLPendelagasikan kewenangan Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin LingkunganKriteria Persetujuan UKL-UPLMuatan Rekomendasi Persetujuan dan Penolakan UKL-UPL;Muatan Izin LingkunganBab V Tata Kerja Pemeriksaan SPPLMuatan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 (3)SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi lingkungan hidup:memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; ataumenolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.Muatan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 (4)Bab VI PendanaanDana jasa penilaian untuk dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:honorarium:KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;tim teknis; dananggota sekretariat;penggandaan dokumen Amdal dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;Pelaksanaan rapat tim teknis dan Rapat KPA, yang meliputi:biaya penyelenggaraan rapat;biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; danuang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA;penggandaan dokumen Amdal final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA.Muatan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 (5)Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:Honorarium pemeriksa UKL-UPL; penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL:pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:biaya penyelenggaraan rapat;biaya transportasi lokal peserta rapat;biaya transportasi perserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; danuang harian peserta rapat;penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.Muatan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 (6)Bab VII Ketentuan PeralihanProses penilaian dokumen Amdal dan pemeriksan UKL-UPL yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai diterbitkannya:Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungannya; atauRekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungannya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal yang diselenggarakan oleh KPA provinsi bagi KPA kabupaten/kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan sah dan tetap berlakuMuatan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 (7)Bab VIII Ketentuan PenutupPada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Amdal;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Amdal; danPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran Peraturan MENLHLampiran I: TUGAS KPA, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT KPALampiran II: Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan Menteri yang Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Pusat;Lampiran III: Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan Gubernur yang Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Provinsi;Lampiran IV: Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Kabupaten/Kota;Lampiran V: Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan kewenangan Bupati/Walikota yang Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Kabupaten/Kota;Lampiran VI: TAHAPAN PENILAIAN AMDALLampiran VII: TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL bagi KPA yang tidak berlisensi;Lampiran VIII: TAHAPAN PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENILAIAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGANTata Laksana Penilaian Amdal dan Penerbitan Izin Lingkungan 3AMDALDAMPAK POTENSIAL ADAMPAK POTENSIAL BDAMPAK POTENSIAL CDAMPAK POTENSIAL DDAMPAK POTENSIAL EDAMPAK POTENSIAL FDAMPAK PENTING HIPOTETIK 1DAMPAK PENTING HIPOTETIK 2DAMPAK PENTING HIPOTETIK 3EVALUASI DAMPAK POTENSIALPRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAKRENCANA PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGANDAMPAK PENTING HIPOTETIK 1DAMPAK PENTING HIPOTETIK 2DAMPAK PENTING HIPOTETIK 3P -P +TP +PENILAIANKELAYAKANLINGKUNGANRENCANA KEGIATANRONA LINGKUNGANIDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIALPELINGKUPANANALISISPERENCANAANPENGENDALIANSaran, pendapat dan Tanggapan dari: PENGUMUMAN KONSULTASI PUBLIKKOMPONEN KEGIATANKOMPONEN LINGKUNGANDokumenKERANGKA ACUAN (KA)Dokumen ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)Dokumen RKL-RPLSurat Persetujuan KASurat Kelayakan LingkunganKERANGKA PIKIR PENYUSUNAN DOKUMEN AMDALPrakiraan= Besaran & sifat penting dampak untuk setiap DPHEvaluasi = telaahan terhadap keterkaitan dan interaksi seluruh DPH karekterisk dampak lingkunganDampak Penting Dampak lingkungan lainnyaAnalisis atas Kegiatan di SekitarBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, proses Izin Lingkungan diintegrasikan dalam proses penilaian Amdal. Penilaian Amdal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:penerimaan dan Penilaian KA secara administratif;penilaian KA secara teknis;persetujuan KA;penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan dan dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif;penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; danpenyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidupTahapan Penilaian AMDALSumber: Lampiran VI Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2013Pengajuan Penilaian Kerangka AcuanPenilaian KA oleh Sekretariat KPAPenyusunan Kerangka Acuan (KA)Penyusunan ANDAL dan RKL-RPLPengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPLPenerbitan: Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan izin LingkunganPengumuman danKonsultasi PublikKeputusan Ketidaklayakan LHLayak LingkunganTidak Layak LingkunganPemrakarsa

Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai AmdalMenteri, gubernur, atau bupati/walikotaProses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin LingkunganPenilaian KA oleh Tim TeknisPenerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPAPenilaian Kerangka AcuanPenilaian ANDAL dan RKL-RPLPenilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPAPenilaian ANDAL & RKL oleh Tim TeknisPengumuman Permohonan Izin LingkunganPenilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPARekomendasi KPASPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja30 hari kerja75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman 10 hari kerjaPengumuman Izin LingkunganPaling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan1234567891011121314a14b15Satu surat permohonanJasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai SBU/PNBPBiaya Penyusunan Amdal oleh PemrakarsaBiaya Adm Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBPIntegrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL

Bagan Alir Penilaian KA, Andal dan RKL-RPL (Lampiran VI Peraturan MENLH No. 8/2013)Tugas Pokok Sekretariat, Tim Teknis dan Komisi Penilai AmdalUji Administrasi Dokumen KAUji Tahap ProyekKesesuaian RTRWKesesuian PUUTahapan Kegiatan

Uji Kualitas DokumenUji konsistensiUji keharusanUji Kedalaman

Surat Persetujuan KA oleh Ketua KPAUji Administrasi Dokumen ANDAL & RKL-RPLUji Tahap ProyekKesesuaian RTRWKesesuian PUUTahapan Kegiatan

Uji Kualitas DokumenUji konsistensiUji keharusanUji relevansiUji Kedalaman

Telaahan kelayakan/ketidaklayakan LHPenilaian atas kelayakan/ ketidaklayakan LHSurat Rekomendasi Kelayalan/Ketidaklayakan LH oleh Ketua KPASekretariat KPATim TeknisKomisi Penilai AmdalCatatan:Penilaian dokumen Amdal dan hasil perbaikannya dilakukan oleh Tim Teknis. KPA fokus pada penilaian kelayakan lingkungan

Pemrakarsa

Dokumen KA- atau ANDAL & RKL-RPL

Sesuai Persyaratan AdministrasiSesuai dengan RTRW Nasional, Provinsi & Kab/KotaUsaha/Keg. sedang /telah dilakukan konstruksi/ operasi/ pasca operasi

YaYaDITOLAKTidakTidakDITOLAKTidak

YaUJI ADMINSITRASIUJI TAHAP PROYEK (Panduan 03 Lamp VI)Tahapan Penilaian Dokumen AMDALLakukan Uji konsistensiLakukan uji keharusanLakukan uji kedalamanLakukan uji relevansiUJI KUALITAS(gunakan panduan 01 atau 02 Lamp VI)(gunakan panduan 04 Lampuran VI)Dokumen sesuai dengan persyaratan mutu dokumenRencana usaha dan/atau Kegiatan disepakati atau layak lingkungan hidup

TidakMasukan untuk Perbaikan Dokumen

Ya

TidakDITOLAKDokumen dijadikan lamp. SK Persetujuan KA atau SK Kelayakan Lingkungan & Izin Lingkungan

Ya

Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013NoAspek PenilaianDokumen AMDALKAANDALRKL-RPL1.Uji AdmnistrasiPemenuhan persyaratan administrasi2.Uji Tahap ProyekRencana usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan (studi kelayakan atau DED) dan kesesuaian dengan tata ruang dan

3.Uji Kualitas Dokumena.Uji KonsistensiPenilaian konsistensi penyusunan dokumen Amdal dan pelaksanaan kajian Amdalb.Uji KeharusanPenilian terhadap aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumenAmdal: Ptroses pelingkupan, dampak penting, prakiraan besaran dampak dan sifat penting dampak, evaluasi holistik dan penentuan kelayakan lingkungan dan dampak yang dikelola da dipantau termasuk RKL-RPL

c.Uji KedalamanPenyusuan dokumen Amdal dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sahih serta sesuai dengan kaidah ilmiah

d.Uji RelevansiKesesuaian antara dampak yang timbul, arahan dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

4.Kelayakan LHPenilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatanAspek Penilaian Dokumen AmdalSumber: Lampiran VI Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2013UJI ADMINISTRATIFUJI TAHAP PROYEKUJI MUTU DOKUMENKONSISTENSIKEHARUSANRELEVANSISumber : Adiwibowo, 2002KEDALAMANSubstansi Penilaian AMDALUji Administrasi KA (Panduan 01)bukti formal kesesuain dengan rencana tata ruang;bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan. tanda bukti registrasi kompetensi tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif.bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan;dilampirkan: daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal); dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen Amdal KA juga dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek.Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan. Jika penyusunan amdal dilakukan oleh LPJP, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen Amdal. Jika penyusunan amdal dilakukan oleh penyusun perorangan, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi bagi penyusun perorangan;Periksa ada tidaknya tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.Periksa kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif.Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.Periksa apakah di dalam KA sudah terdapat bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan;Periksa apakah di dalam KA dilampirkan: daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal); dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;Periksa apakah di dalam KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen Amdal (untuk sub pedoman penyusunan KA)?Periksa apakah dalam KA juga dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek.

35Uji Administrasi Permohonan Izin Lingkungan, Andal dan RKL-RPL (Panduan 02)Permohonan Izin Lingkungan;Dokumen AndalRKL-RPLDokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan;Profil Usaha atau KegiatanDokumen AmdalData dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidupRingkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak & evaluasi holistik;Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan ;Muatan Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunanMuatan RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan;Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen-sesuai pedoman;Peta pengelolaan lingkungan hidup;Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen sesuai pedoman;Peta pemantauan lingkungan hidup

Uji Tahap Proyek (Panduan 03)Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kesesuaian dengan Tata RuangApakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang + PIPIB?1Rencana UmumStudi KelayakanDisain Rinci (DED)Pra Kontruksi dan Konstruksi Operasi14523Tahap Perencanaan2Rencana Usaha dan/atau kegiatan Masih dalam tahap perencanaanApabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Amdalnya telah dilakukan pra-konstruksi, konstruksi dan/atau operasi dan/atau paska operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak dokumen Amdalnya serta tidak dapat dilakukan penilaian oleh KPA

Uji Kualitas Dokumen (Panduan 04)Uji Konsistensi;Uji Keharusan;Uji Kedalaman; danUji RelevansiKriteria Kualitas Dokumen Uji KonsistensiApabila Dampak Penting di KA Andal dan Andal RKL RPL tidak sama (tidak konsisten) maka dokumen Amdal dinyatakan Tidak BaikUji KedalamanApabila Prakiraan Dampak tidak menghitung besaran dampak berdasarkan metode pada KA Andal dan hasil besaran dampak tersebut tidak diacu untuk penentuan sifat penting maka dokumen Amdal dinyatakan Tidak BaikUji RelevansiApabila Evaluasi dampak tidak dilakukan secara holistik dan RKL RPL tidak dilakukan untuk meminimalkan dampak, maka dokumen Amdal dinyatakan Tidak BaikApabila satu uji dinyatakan Tidak Baik maka dokumen Amdal tersebut dinyatakan berkualitas Buruk, dan apabila lebih dari satu uji dinyatakan Tidak Baik maka dokumen Amdal tersebut dinyatakan berkualitas Sangat BurukPanduan Penilaian Amdal Rinci (Panduan 05)

Dokumen AMDALKAANDALRKL-RPLKAAndalRKL-RPLMuatan rinci sesuai dengan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012Muatan rinci sesuai dengan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012Muatan rinci sesuai dengan Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012

Muatan KERANGKA ACUAN dalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AmdalBAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Tujuan dan Manfaat1.3. Peraturan

BAB II RUANG LINGKUP STUDI2.1. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditelaah dan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (status, TR, Rencana Usaha/Keg., keg. di sekitar, alt)2.2. Lingkup rona lingkungan hidup awal2.3. Pelingkupan (identifikasi, evaluasi dan klasifiksi & prioritas, DPH & wilayah studi)

BAB III METODE STUDI3.1. Metode pengumpulan dan analisis data3.2. Metode Prakiraan Dampak3.3. Metode Evaluasi Dampak

BAB IV PELAKSANA STUDI4.1. Pemrakarsa4.2. Penyusun Studi Amdal4.3 Biaya Studi4.4. Waktu Studi

DAFTAR PUSTAKALAMPIRANMuatan KERANGKA ACUAN dalam Peraturan MENLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen LingkunganPENDAHULUANLatar BelakangTujuanPelaksana Studi (pemrakarsa & tim penyusun dok Amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun)

PELINGKUPANDeskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan fokus pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan beserta alternatif, termasuk pengelolaan LH yang sudah ada/tersedia;Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal (environmental setting): Komponen lingkungan terkena dampak dan usaha/kegiatan disekitar lokasi rencana usaha/kegiatan beserta dampak lingkungannya;Hasil pelibatan masyarakatDampak penting hipotetik (DPH)Batas wilayah studi dan batas waktu kajian

METODE STUDIMetode pengumpulan dan analisi data;Metode prakiraan dampak penting dan Metode evaluasi secara holitistik terhadap dampak lingkungan

DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN41KA: PendahuluanLatar BelakangTujuanPelaksanaStudiKA: PendahuluanJustitifikasi dilaksanakanya rencana usaha dan/atau kegiatan ini, termasuk persetujuan prinsip;Mengapa wajib amdal dan pendekatan studi yang digunakan (tunggal, terpadu atau kawasan);Mengapa ini dinilai oleh KPA Pusat, Provinsi atau Kab/KotaTtujuan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan; danjustifikasi manfaat (masyarakat sekitar dan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah)Pemrakarsa dan penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan; danPelaksana studi amdal yang terdiri dari :tim penyusun dokumen amdal (1 KTPA dan 2 ATPA);tenaga ahli, dan ;asisten penyusun dokumen amdalKA: PelingkupanDeskripsi Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyebab Dampak Lingkungan Deskripsi Rona LH Awal (Environmental Setting):Komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak;Usaha dan/atau kegiatan disekitarHasil Pelibatan MasyarakatDampal Penting Hipotetik (DPH)Wilayah StudiBatas waktu KajianStatus studi Amdal: terintegrasi, bersamaan,setelah FS;Kesesuaian dengan RTRW & PIPIB;Komponen kegiatan yang berpotensi penyebabkan dampak & Pengelolaan LH yang sudah disiapkan/direncanakan + ALTERNATIFpeta-peta yang relevan yang memenuhi kaidah-kaidah kartografi dan/atau layout dengan skala yang memadaiinformasi apa yang dibutuhkan oleh pengambil keputusanterkait dengan hasil pelibatan masyarakat iniBatas project;Batas ekologis,Batas Sosial,Batas AdmSetiap DPH yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiriIdentifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensialDaftar DPHMenggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode penentuan dampak penting hipotetik dalam Amdal.Esensi dasar pelingkupan: membatasi kajian ANDAL pada hal yang penting untuk pengambilan keputusan

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) Inpres 10/2011 (2011-2013)Hutan Alam Primer di dalam dan di luar kawasan HutanLahan GambutLokasi PIPIB (Moratorium) Tidak Boleh Ada Izin BaruLokasi yang masih boleh ada izin baru

CONTOH TABEL RINGKASAN PROSES PELINGKUPANMetode Evaluasi Secara Holistik terhadap Dampak LingkunganMetode Prakiraan Dampak PentingMetode pengumpulan dan analisis dataKA: Metode Studi12Metode Studi3Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sahih serta dapat dipercaya (reliable) untuk digunakan dalam penyusunan rona lingkungan hidup awal yang rinci dan sebagai masukan dalam melakukan prakiraan besaran dan sifat penting dampakmetode untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing DPH, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut

metode untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan yang diprakirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidupMetode-metode ilmiah yang berlaku secara nasionaldan/atau internasional di berbagai literaturKonsep Dasar Metode StudiDPH 1Data & Informasi yang dibutuhkanMetode Pengumpulan dataMetode Analis dataMetode Prakiraan DampakDPH 2Data & Informasi yang dibutuhkanMetode Pengumpulan dataMetode Analis dataMetode Prakiraan DampakDPH 3Data & Informasi yang dibutuhkanMetode Pengumpulan dataMetode Analis dataMetode Prakiraan DampakMetode Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak LingkunganKeterkaitan dan interaksi antar dampak lingkunganPengumpulan data yang Efektif & EfisienJenis Data yang diperlukanEfektivitas & Efisiensi Pengumpulan DataDampak Penting yang telah diidentifikasi dalam Proses PelingkupanModel Prakiraan Dampak dari masing-masing dampak penting Soemarwoto (1999): ...agar pengumpulan data dapat efektif, pengumpulan harus dilakukan berdasarkan:Dampak penting yang telah diidentifikasi dalam pelingkupan;Model prakiraan masing-masing dampak penting.Sumber: Soemarwoto, Otto. 1999. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hal 167CONTOH TABEL METODE STUDINo.DPHMetode Prakiraan DampakData dan Informasi yang Relevan dan DibutuhkanMetode Pengumpulan Data Untuk PrakiraanMetode Analisis Data Untuk PrakiraanMetode Evaluasi(Tidak Per Individu Dampak Melainkan Secara Keseluruhan)Peningkatan air larian permukaan dari kegiatan pembukaan lahanQ = CAIQ =(Cp-Ch) x I x ACurah hujanJumlah hari hujanKoefisien air larian per jenis bukaan lahan (untuk area terbangun dan area non terbangun)Luas masing-masing jenis tataguna lahanThornwaitheData sekunder dari BMGData sekunder dari buku Chay AsdakLokasi titik-titik pengumpulan data adalah:Desa UDesa VDesa WTiga desa ini dipilih karena lokasinya berada di elevasi yang lebih rendah dari tapak kegiatan, sehingga ada kemungkinan besar air larian akan mengalir ke desa tersebut.Lokasi titik pengumpulan data digambarkan pada peta sampling (lihat peta pada lampiran.)sohyetProfessional judgment oleh pakar hidrologi Dr. Joko TingkirHasil perhitungan ditransfer dalam bentuk geospasial menggunakan ARCGISMenggunakan metode bagan alirKeterangan: metode ini digunakan untuk menelaah hubungan holistik antar seluruh dampakTerbentuknya Medan Magnet dan Medan ListrikMenggunakan metode analogi terhadap timbulnya medan magnet dan medan listrik dari kegiatan serupa dan membandingkannya dengan standar WHO dan SNI untuk ambang batas medan magnet dan medan listrik(catatan:Kegiatan yang dijadikan acuan adalah: pembangunan dan pengoperasian SUTT 175 kV dari Kab X ke Kota Y, telah disetujui berdasarkan SKKL nomor tahun 200x oleh Gubernur Provinsi Y. Catatan: Rona untuk kegiatan ini serupa dengan rencana kegiatan yang diusulkan, sehingga dapat digunakan sebagai analogi)Medan magnet yang dihasilkan operasional SUTTMedan listrik yang dihasilkan operasional SUTTData medan magnet dan medan listrik alami akan menggunakan data sekunder dari bukumedan listrik dan magnet dari SUTT, karya Prof. Gundala Putra Petir, 1965) Data sekunder hasil pemantauan berkala operasional SUTT yang dianalogikanDilakukan dengan membandingkan data medan magnet dan medan listrik operasional SUTT dengan standar WHO dan SNI untuk ambang batas medan magnet dan medan listrikLampiranPada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal melampirkan informasi tambahan yang terkait dengan:Bukti Formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;copy sertifikat kompetensi penyusun Amdal;copy tanda registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP)Amdal untuk dokumen Amdal yang disusun oleh LPJP atau tanda registrasi penyusun perorangan, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi Amdal, untuk dokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;biodata singkat personil penyusun Amdal;surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai;Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);Daftar PustakaPada bagian daftar pustaka, penyusun menguraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA. Pengambilan (pencuplikan) sumber referensi harus mengikuti tata cara penulisan akademis yang dikenal secara luasDaftar Pustaka dan LampiranMuatan ANDALdalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AmdalBAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Tujuan dan Manfaat1.3. Peraturan

BAB II RENCANA USAHA/KEGIATAN2.1. Identitas pemrakrasa dan penyusun Amdal2.2. Uraian rencana usaha/kegiatan2.3. Alternatif-alternatif yang dikaji dalam Andal2.4. Keterkaitan rencana usaha/kegiatan dengan kegiatan lain disekitarnya

BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

BAB IV RUANG LINGKUP STUDI4.1. Dampak penting yang ditelaah;4.2. Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

BAB V PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

BAB VI EVALUASI DAMPAK PENTING6.1. Telaahan terhadap dampak penting;6.2. Pemilihan alternatif terbaik;6.3. Telaahan sebagai dasar pengelolaan;6.4. Rekomendasi penilaian kelayakan LH

DAFTAR PUSTAKALAMPIRANMuatan ANDAL dalam Peraturan MENLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen LingkunganPENDAHULUANRingkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;Ringkasan dampak penting yang ditelaah/dikajiBatas wilayah studi dan batas waktu kajian

DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

PRAKIRAAN DAMPAK PENTINGBesaran dan sifat penting dampak untuk masing-masing DPH;

EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGANTelaahan secara keseluruhan dan keterkaitan serta interaksinya atas dampak lingkungan yang diperkiraakan terjadi untuk menentukan karekteristik dampak lingkungan secara total terhadap lingkungan;Arahan pengelolaan dampak lingkungan;Kesimpulan kelayakan lingkungan dari pemrakarsa

DAFTAR PUSTAKALAMPIRANMuatan ANDAL dalam Peraturan MENLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen LingkunganPENDAHULUANRingkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;Ringkasan dampak penting yang ditelaah/dikajiBatas wilayah studi dan batas waktu kajian

DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

PRAKIRAAN DAMPAK PENTINGBesaran dan sifat penting dampak untuk masing-masing DPH;

EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGANTelaahan secara keseluruhan dan keterkaitan serta interaksinya atas dampak lingkungan yang diperkiraakan terjadi untuk menentukan karekteristik dampak lingkungan secara total terhadap lingkungan;Arahan pengelolaan dampak lingkungan;Kesimpulan kelayakan lingkungan dari pemrakarsa

DAFTAR PUSTAKALAMPIRANDisadur dari Dokumen KA ( mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen Kerangka Acuan. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan)berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (environmental setting) secara rinci dan mendalamdi lokasi rencana usaha dan/atau kegiatanUsaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup Uraian hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji. Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam kerangka acuanMuatan ANDAL dalam Peraturan MENLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen LingkunganPENDAHULUANRingkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;Ringkasan dampak penting yang ditelaah/dikajiBatas wilayah studi dan batas waktu kajian

DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

PRAKIRAAN DAMPAK PENTINGBesaran dan sifat penting dampak untuk masing-masing DPH;

EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGANTelaahan secara keseluruhan dan keterkaitan serta interaksinya atas dampak lingkungan yang diperkiraakan terjadi untuk menentukan karekteristik dampak lingkungan secara total terhadap lingkungan;Arahan pengelolaan dampak lingkungan;Kesimpulan kelayakan lingkungan dari pemrakarsa

DAFTAR PUSTAKALAMPIRANmenguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksiseluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidupArahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidupCONTOH TABEL RINGKASAN ANALISIS DAMPAKNoDPHRona Lingkungan Hidup AwalHasil Prakiraan Dampak(Catatan:Terdapat dua opsi melakukan prakiraan:Ada opsi dimana prakiraan hanya membandingkan perubahan kondisi rona dengan adanya kegiatan dan tanpa adanya kegiatan.Pada opsi ini, perubahan rona secara alamiah tidak diperhitungkanOpsi lain adalah membandingkan kondisi tanpa kegiatan dengan adanya kegiatan, namun juga memperhitungkan perubahan rona secara alamiah, sehingga untuk opsi ini wajib ada pula analisis/perhitungan perubahan rona secara alamiah)Hasil Evaluasi DampakTahap konstruksiPeningkatan air larian permukaan dari kegiatan pembukaan lahanC = 0,2 (Hutan tropis)I = 200 mm/tahunA = 10.000 ha (hutan tropis)Maka Q air larian awal = 0,4 m3/tahunBesarnya dampak:Dengan perubahan rona menjadi kebun sawit maka diperkirakan Q menjadi 0,45 m3/tahunSehingga terjadi peningkatan Q = 0,05 m3/tahunSifat penting dampak:Tidak penting, karena besarannya hanya naik + 10% dari nilai Q alamiahDPH 1 dan DPH 2 bertemu pada ruang waktu yang sama,karena kegiatan yang menyebabkan DPH1 dan DPH 2 dilakukan secara bersamaan, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan bentang alam (khususnya terbentuknya cekungan), akan berinteraksi dengan peningkatan air aliran, dapat menjadikan cekungan terisi air yang memungkinkan menjadi tempat berkembangnya vector penyakit demam berdarah, maka dari analisis ini, DPH 1 dan DPH 2 menjadi dampak pentingGangguan estetika akibat perubahan bentang alamRona awal lokasi kegiatan adalah perbukitan, namun dengan adanya kegiatan, akan ada dua bukit yang menjadi dataran dan terdapat kemungkinan adanya tiga cekungan bekas borrow pitBesarnya dampak:Berdasarkan indeks visual sensitivity-intencity pada Headley, 2009, maka besaran dampak gangguan estetika termasuk kelas N dimana merupakan dampak gangguan estetika yang tidak berpengaruh, mengingat tidak adanya pengurangan substansial pada kualitas visual

Sifat penting dampak:Tidak penting, karena gangguan ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat lokalDPH 1 dan DPH 2 bertemu pada ruang waktu yang sama, karena kegiatan yang menyebabkan DPH1 dan DPH 2 dilakukan secara bersamaan, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan bentang alam (khususnya terbentuknya cekungan), akan berinteraksi dengan peningkatan air aliran, dapat menjadikan cekungan terisi air yang memungkinkan menjadi tempat berkembangnya vector penyakit demam berdarah, maka dari analisis ini, DPH 1 dan DPH 2 menjadi dampak penting

Dampak Lingkungan dalam AMDALKualtas Lingkungan (Q)Waktu (T)Dengan Proyek (Qdp) Tanpa Proyek (Qdp) abSumber: Soemarwatoto, 2009. Analis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada Univerisity Presst0t1Keterangan:Dampak pembangunan terhadap lingkungan : Perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan; (Clarck, 1978);Dampak pembangunan terhadap lingkungan: perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa pembangunan (baseline) dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut (SCOPE Munn 1979)Konsep Dampak Lingkungan yang digunakan dalam AMDALMelakukan Prakiraan kondisi LH pada waktu t dengan proyek (Qdp)Melakukan Prakiraan kondisi LH pada waktu t tanpa proyek (Qdp)Dampak yang ingin diperkirakan = Qdp - QtpBesar Dampak & Penting DampakKondisi LHdengan proyekBesarDampakcO4AKondisi LHtanpa proyekaO5O6 BC0T1T3Standar Lingkungan (BML/KBKL)Kualitas Lingkungan HidupbO1O2O3 T2Area Dampak PentingT2nHuluHilir

Pabrik Kertas (Rencana Pembangun 1985)Projeksi jumlah penduduk thn 1995: 102.000 orangProjeksi jumlah penduduk thn 1995: TANPA PROYEK (TP) 10.000 orangProjeksi jumlah penduduk tahun 1995 DENGAN PROJECT (DP) 12.000 orangDaerah ProyekDampak Pencemaran Air (Kadar Zat Pencemar - BOD)Kadar BOD di hulu = 5.8 mg/lKadar BOD di hilir TP = 6.1 mg/lKadar BOD di hilir DP = 7.4 mg/lBOD = 1.3 mg/lSumber: Soemarwoto, Otto, 1999 Hal.211-212

Contoh Data Prakiraan Dampak Penting: Dampak Penambangan Timah di Laut terhadap Kekeruhan di Laut (AMDAL Terpadu PT Timah 2009)Sumber: Soeryo Adiwibowo, 2013Contoh Data Prakiraan Dampak Penting: Dampak Operasi Penambangan Timah di Laut terhadap Perubahan Kedalaman Dasar Laut (AMDAL Terpadu PT Timah 2009)

Deposisi Material Hasil Galian Tambang di Laut Permis Bangka Selatan yang Berbentuk TSS

Perubahan Kedalaman Laut Hasil Endapan Galian Tambang di Laut Permis Bangka Selatan yang Berbentuk TSS Sumber: Soeryo Adiwibowo, 2013Besar Dampak & Sifat Penting DampakBesar dampak (magnitude of impact): merujuk pada derajat perubahan lingkungan (besar/kecil) i.e. Suhu dalam oC, hasil dalam ton/ha, oksigen terlarut dalam mg/l;Dampak besar (big magnitude of impact): merujuk pada perubahan lingkungan yang tergolong besarNilai penting Nilaiyang kita berikan pada dampak tersebut untuk pengambilan keputusanMakna penting perubahan (dampak) lingkungan terhadap kehidupan sosial dan ekologi akibat adanya rencana kegiatan/usahaDampak yang besar (big magnitude of impact ) tidak senantiasa berdampak penting (misal kematian 1.000 ekor burung gereja mempunyai nilai besar yang tinggi, tetapi nilai penting yang rendah;Dampak yang kecil (small magnitude of impact) dapat bersifat penting (misal kematian seekor badak Jawa mempunyai nilai besar rendah, tetapi nilai penting yang tinggiSoemarwoto, 2009Penentuan Sifat Penting Dampak (Impact Significance Determination)Tipologi/ Karakteristik Dampak(Impact Characteristics)(e.g., spatial extent)Nilai Penting Dampak (Impact Importance)(e.g., value)x=Sifat Penting Dampak(Impact Significance)Nature dari dampak (e.g., positif, negatif, sinergistik)Luasan dan besarannya (Extent and magnitude)Waktu terjadinya dampak (i.e., kontsruksi, operasi, penutupan)Durasi (i.e., pendek, intermittent)Reversibility/irreversibilityLikelihood (i.e., probability, uncertainty)Nilai yang kita berikan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak i.e.Ecological importance/sustainability criteriaSocial importanceEnvironmental standardsPenentuan Kelayakan Lingkungan HidupArahan Pengelolaan Lingkungan HidupKarakteristik Dampak Rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara Total terhadap Lingkungan HidupEvaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan HidupINTERAKSI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUPEvaluasi secara HolistikDampak LHBentuk hubungan keterkaitan an interkasi DPH besertta karakteriknya i.e. Frekuensi terjadinya dampak, durasi dan intensitas;Komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan;Area yang perlu mendapat perhatianMetode Ilmiah sesuai dengan metode ilmiah evaluasi dalam AmdalKriteria Kelayakan Lingkungan HidupDampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;luas wilayah penyebaran dampak;intensitas dan lamanya dampak berlangsung;banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;sifat kumulatif dampak;berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dankriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atauKriteria Dampak Penting Sumber: Pasal 22 ayat (2) UU 32/2009 dan Keputusan Kepala Bapedal 056/1994Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Kepentingan pertahanan keamanan;Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan; Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; 10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1)Sumber: Pasal 15 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view); Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:entitas dan/atau spesies kunci (key species); memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; dan10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)Sumber: Pasal 15 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 201366Contoh Kasus:Pembangunan Pabrik Pulp & Paper PT. Tanjung Enim Lestari, di Kabupaten Tanjung Enim, Propinsi Sumatera SelatanSungai yang debitnya fluktuatif [bergantung pada musim]

IPALKolam Penampungan Air Limbah Hasil Pengolahan IPALDebit inlet TETAPsungaiDebit Pembuangan DIATURDebit outlet TETAP67 Kebijakan yang akan terpengaruh rencana usaha dan atau kegiatanMisal: Kebijakan pangan dan lahan pertanian nasionalContoh Kasus:Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo-Ngawi [Kertosono], Propinsi DIY-Jawa Tengah-Jawa TimurRuas [alignment] Jalan Tol Yogya-Solo akan melewati areal lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian sebagai lahan ABADI.Total lahan pertanian yang akan dimanfaatkan untuk jalan tol sekitar 1800 ha, dengan potensi kehilangan beras ~9 juta ton beras per tahun. Diputuskan bahwa BP Jalan Tol, WAJIB mencari alignment baru dan menghindari areal lahan pertanian.68 Nilai sosial atau pandangan masyarakat [social values/emic view] yang akan terpengaruh rencana usaha dan atau kegiatanMisal: Hal-hal terkait kepercayaan/agama, budaya dlsbContoh Kasus:Ditolaknya rencana pembangunan jalur transmisi SUTET Paiton-Bali, Propinsi Jawa Timur-Bali70 mP. JawaP. BaliPure Segara RupekSelat Bali69Contoh Kasus:Ditolaknya rencana pelurusan dan pendalaman alur pelayaran di Tanjung Benoa, Propinsi Bali, karena lokasi karang mati diyakini oleh masyarakat lokal sebagai PUSER BUMI [pusat keseimbangan alam].Pelabuhan Tanjung BenoaDaratanLautAlur pelayaran lamaPerbaikan alur pelayaran diusulkanKarang mati70 Komponen lingkungan yang memiliki nilai penting ekonomi [economic importance] yang akan terpengaruh rencana usaha dan atau kegiatanMisal: Gangguan terhadap habitat waletContoh Kasus:Pembangunan PT. Semen Gombong, di Gombong, Jawa TengahPembangunan PT. Semen Makmur Indonesia, di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat

PLTU/PLTGU Muara Karang dan Muara Tawar.PLTU Tanjung Priok.Permukiman Pantai Mutiara, Permukiman Pantai Indah KapukPelabuhan Tanjung PriokPengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra Sunda KelapaKawasan Berikat Nusantara Marunda

Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya AncolPermukiman nelayan di Muara Angke dan Kamal Muara.Suaka Marga Satwa Muara Angke Hutan Lindung Angke KapukHutan Wisata Kamal.Beberapa bangunan dan obyek peninggalan sejarah (Museum Fatahillah, rumah si Pitung dll).

123456789101112KEGIATAN VITAL YANG AKAN TERPENGARUH71Muatan RKL dan RPLdalam Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AmdalRKLPERNYATAAN PELAKSANAAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB III RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP3.1. Dampak penting dan sumber dampaj penting3.2. Tolok uku dampak

DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN

RKLBAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR PUSTAKALAMPIRANMuatan RKL-RPL dalam Peraturan MENLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen LingkunganPENDAHULUAN

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMatrik/tabel untuk dampak lingkungan (dampak penting hasil kajian Andal dan dampak lingkungan lainnya);Peta lokasi pengelolaan LH sesuai dengan kaidah kartograf

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUPMatrik/tabel untuk pemantauan dampak lingkungn (dampak penting hasil kajian Andal dan dampak lingkungan lainnya);Peta lokasi pemantauan LH sesuai dengan kaidah kartografi

JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

PERNYATAAN PELAKSANAAN

DAFTAR PUSTAKALAMPIRANPrakiraan dan Evaluasi (ANDAL)Pelingkupan (KA)DPHDampak PentingDampak Tidak PentingDampak-Dampak Lingkungan yang tercantum dalam RKL-RPLDampakPotensialEvaluasi Dampak PotensialPrakiraanEvaluasi Holistik DTPHRKL & RPLKomponenRencana KegiatanKomponenLingkungan HidupKegiatan Lain disekitarnyaSaran, Pendapat danTanggapan (SPT) Masyarakat

Dikelola dan DipantauTidak Dikelola dan DipantauDikelola dan DipantauTidak Dikelola dan DipantauPenekanan Dalam Revisi Pedoman Penyusunan dan Penilaian AmdalketeranganArahan RKL-RPLMatrik Pengelolaan Lingkungan HidupKeterangan: PLH = Pengelolaan Lingkungan HidupDampak lingkungan yang dikelola (dampak penting dan dampak lainnya) sumber dampak (dampak penting & dampak lainnya)Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan HidupBentuk Pengelolaan lingkungan hidupLokasi pengelolaan lingkungan hidupPeriode pengelolaan lingkungan hidupInstitusi pengelolaan lingkungan hidupMatrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut:NoDampak LH yang dikelolaSumber DampakIndikator Keberhasilan PLHBentuk PLH

Lokasi PLHPeriode PLHInstitusi PLH1.Instansi Pelaksana;Instansi PengawasInstansi Penerima Laporan

dstContoh Matrik Pengelolaan Lingkungan HidupNo.Dampak Lingkungan yang dikelolaSumber DampakIndikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidupBentuk pengelolaan lingkungan hidupLokasi pengelolaan lingkungan hidupPeriode pengelolaan lingkungan hidupInstitusi pengelolaan lingkungan hidupDampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)1.Penurunan kualitas udara ambien (parameter debu)Kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksiKonsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter debuMelakukan penyiraman jalan secara berkala Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkutDi dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara, Di jalan angkut yang melalui permukiman wargaLokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1minimal sehari dua kaliInstansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa dan kontrakor pelaksana kegiatan konstruksiInstansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, DInas PU Kab X, BLH Provinsi Y, DInas PU Prov YInstansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, DInas PU Kab X, BLH Provinsi Y, DInas PU Prov Y2.Peningkatan laju sedimentasi di waduk Erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropogenik pada area yang berdekatan dengan wadukStabilnya laju sedimentasi di area sekitar waduk selama umur wadukMenanami area sekitar waduk dengan tanaman penahan erosiMemberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi sumber erosi antropogenikDi area sekitar waduk dalam radius 5 km Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenikDi luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenikLokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1Penanaman sekali dengan pemeliharaan setiap bulan sekaliPemberian pemahaman dilakukan sekali setahunInstansi Pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku pemrakarsa Instansi pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial yaitu pemda kab XInstansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, DInas PU Kab X, BLH Provinsi Y, DInas PU Prov YInstansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, DInas PU Kab X, BLH Provinsi Y, DInas PU Prov YDampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (pengelolaan lingkungannnya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll) 1.Timbulnya sampah domestic Kegiatan akomodasi pekerja konstruksiSampah domestik dikelola sesuai dengan peraturan perundangan Mengumpulkan sampah domestic dengan dipilah antara organic dengan anorganik sesuai dengan SOP perusahaan nomor .Bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kab Y untuk menyediakan jasa angkutan sampah domestic harian (diatur dalam MOU nomor dengan Dinas Kebersihan)Di area akomodasi pekerja konstruksiDilakukan sehari sekaliInstansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, BLH Provinsi YInstansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, BLH Provinsi Y, Matrik Pemantauan Lingkungan HidupDampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.Matrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sbb.:NoDampak yang DipantauMetode Pemantauan Lingkungan HidupInstitusi Pemantau Lingkungan HidupJenis dampak yang timbulIndicator/ parameter

Sumber dampak

Metode Pengumpulan & Analisis DataLokasi PantauWaktu & Frek.Pelak-sanaPenga-wasPenerima LaporanContoh Matrik Pemantauan Lingkungan HidupNo.Dampak Lingkungan yang DipantauBentuk Pemantauan Lingkungan HidupInstitusi Pemantauan Lingkungan HidupJenis Dampak yang Timbul (bisa di ambien dan bisa di sumbernya)Indikator/ParameterSumber DampakMetode Pengumpulan & Analisis DataLokasi PantauWaktu & FrekuensiPelaksanaPengawasPenerima Laporan1Penurunan muka air tanah (MAT)Kedalaman/ ketinggian MATDewatering dari tahap operasional tambangPemantauan langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometerSumur pantau A, B, C, D dan E yang berada di koordinat . Dst(lokasi rinci pada peta di lampiran ..)Satu bulan dua kaliPT XYZ selaku pemrakarsa dan seluruh kontraktor penambanganBLHD kab A, BLHD Prov B, Dinas PU Prov B, Dinas PU Kab ABLHD kab A, BLHD Prov B, Dinas PU Prov B, Dinas PU Kab AKonsep Dasar Andal dan RKL-RPLDampak Penting Hipotetik (DPH)Rona Lingkungan Hidup Awal Prakiraan Dampak & Evaluasi secara Holistik Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk Dampak Penting Rencana Pemantuan Lingkungan untuk Dampak Penting ANDALRKL-RPLRencana Pengelolaan Lingkungan untuk Dampak Lingkungan Lainnya Rencana Pemantuan Lingkungan untuk Dampak Lingkungan lainnyaKewajiban Pemrakarsa dan Pihak LainnyaKeterangan: RKL-RPL untuk dampak lainnya untuk dampak lingkungan yang sudah ada atau tersedia pengelolaan lingkungannya atau SOP-nya?Batas Wilayah Studi & Batas Waktu Kajianjumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKL-RPL dari Komisi Penilai Amdal

Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan

MENTERIGUBERNURBupati/WalikotaPenerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

10 Hari KerjaDasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; danPernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan;Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkaitMuatan Keputusan Kelayakan Lingkungan1235Jangka waktu penetapanSumber: Pasal 32-33 PP 27/2012 Izin Lingkungan4Dalam PP 27/1999: tidak datur sedetil atau serinci ini. SKKL sudah termasuk 75 hari penilaian Andal dan RKL-RPL. Muatan SKKL juga belum/tidak diaturlingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dantanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan HidupMuatan Keputusan kelayakan lingkungan hidup Sumber: Pasal 16 Peraturan MENLH 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin LingkunganAMDALSK Kelayakan LH dari MenteriSK Kelayakan LH dari gubernurSK Kelayakan LH dari bupati/ walikotaIzin lingkungan dari MenteriIzin lingkungan dari gubernurIzin lingkungan dari bupati/ walikotaPenerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AmdalSumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin LingkunganIzin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidupDalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak adaDasar diterbitkannya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:nama perusahaan;jenis usaha dan/atau kegiatan;nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;alamat kantor; danlokasi kegiatan;deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL; danmemperoleh Izin PPLH yang diperlukan;persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AmdalSumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungankewajiban pemegang izin lingkungan antara lain:memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dankewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki LanjutanSumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkunganhal-hal lain, antara lain:pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; danpenetapan mulai berlakunya Izin LingkunganMuatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal - LanjutanSumber: Pasal 17 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Sumber: Lampiran VII: Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Sumber: Lampiran VII: Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin LingkunganTata Laksana Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan 4Tahapan Pemeriksaan UKL-UPL & Penilaian Permohonan Izin LingkunganPemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;pemeriksaan substansi UKL-UPL.

Tahapan ini dapat dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pelayanan publikTahapan ini dapat dilakukan oleh Instansi Lingkungan HidupPemrakarsa

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin LingkunganPenyusunan UKL-UPL

PemrakarsaPemeriksaan AdministrasiPermohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPLPemeriksaan Substansi UKL/UPLPenerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin LingkunganPengumuman Permohonan Izin LingkunganPengumuman Izin LingkunganCatatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL: 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan DANtidak termasuk perbaikan/ penyempurnaanPemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh:Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;Kepala Instansi LH Provinsi; atauKepala Instansi LH Kab/Kota.Pasal 40 PP 27/2012Jasa Pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai SBU/PNBPBiaya Penyusunan UKL-UPL oleh PemrakarsaBiaya Adm Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa (PNBP)

Bagan Alir Pengajuan, Pemeriksaan UKL-UPL beserta Penerbitan Izin LIngkungan (Lampiran VIII Peraturan MENLH No. 8/2013)Uji Admnistrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL (Panduan 01)Permohonan Izin Lingkungan;Formulir UKL-UPLDokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan;Profil Usaha atau KegiatanFormulir UKL-UPLBukti formal kesesuian Rencana Tata Ruang;UKL-UPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan;Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevanMuatan UKL-UPL sudah sesuai dengan pedoman penyusunan;Matrik/Tabel UKL-UPL;Peta UKL-UPL

Konsep Formulir UKL-UPL dalam Rancangan Peraturan MENLH tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

Identitas pemrakarsa;Rencana usaha dan/atau kegiatan;Dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;Surat pernyataanMuatan Formulir UKL-UPLKonsep Formulir UKL-UPL dalam Peraturan MENLH No. 13 Tahun 20120 tentang UKL-UPL dan SPPL

Identitas pemrakarsa;Rencana usaha dan/atau kegiatan;Dampak lingkungan yang akan terjadi:Jenis kegiatan yang menjadi sumber dampak;Jenis dampak lingkungan yang terjadiUkuran yang menyatakan besaran dampakHal-hal lain/keteranganProgram pengelolaan serta pemantauan lingkungan;Tanda Tangan dan Cap92Identitas Pemrakarsa

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang;Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatanUraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkunganRencana Usaha dan/atau Kegiatan (lanjutan)Contoh: Kegiatan PeternakanTahap Prakonstruksi : Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). dan lain lain Tahap Konstruksi: Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). dan lain-lain.. Tahap Operasi: Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). dan lain-lain (Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))CONTOH TABEL URAIAN MENGENAI KOMPONEN RENCANA KEGIATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK LINGKUNGANDampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan HidupC. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatanBentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupBentuk upaya pemantauan lingkungan hidupInstitusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Matrix Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan HidupDampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatanBentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupBentuk upaya pemantauan lingkungan hidupInstitusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidupD. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup. E. Surat PernyataanBagian ini berisi pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.Izin PPLH dan Surat PernyataanF. Daftar Pustaka Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.G. LampiranFormulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu); peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dandata dan informasi lain yang dianggap perlu. Daftar Pustaka dan LampiranRencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana tata ruang yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;Rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu Kepentingan pertahanan keamanan;Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakanRencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view); Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: (a) entitas dan/atau spesies kunci (key species); (b) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); (c) memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau (d) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; danPertimbangan yang digunakan dalam Pemeriksaan Substansi UKL-UPLSumber: Pasal 27 dan Lampiran VIII Peraturan MENLH no. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

Rekomendasi UKL-UPL

MENTERIGUBERNURBupati/WalikotaPenerbitan Rekomendasi UKL-UPL

Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;Peryataan persetujuan UKL-UPLpersyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL12Pemeriksaan Teknis UKL-UPLSumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin LingkunganMenerbitkan3jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)4Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak adalingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;pernyataan persetujuan UKL-UPL;dasar pertimbangan persetujuan persetujuan UKL-UPL;jumlah dan jenis izin PPLH yang diperlukan; dantanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.

Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPLSumber: Pasal 27 ayat (3) Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin LingkunganUKL-UPLRekomendasi dari MenteriRekomendasi dari gubernurRekomendasi dari bupati/ walikotaIzin lingkungan dari MenteriIzin lingkungan dari gubernurIzin lingkungan dari bupati/ walikotaPenerbitan Izin Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPLSumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin LingkunganIzin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan UKL-UPLDalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak adaDasar diterbitkannya izin lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:nama perusahaan;jenis usaha dan/atau kegiatan;nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;alamat kantor; danlokasi kegiatan;deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL; danmemperoleh Izin PPLH yang diperlukan;persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan YANG Wajib Memiliki UKL-UPLSumber: Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungankewajiban pemegang izin lingkungan antara lain:memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dankewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;Muatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL- LanjutanSumber: Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan

hal-hal lain, antara lain:pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; danpenetapan mulai berlakunya Izin LingkunganMuatan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL - LanjutanSumber: Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin LingkunganBerdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan:rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; ataurekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui. Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL;Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; ataukepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan & Pendelagasiannya (Pasal 26 Peraturan MENLH 8/2013)Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pelayanan Publik 5Standar Pelayanan Publik Standar pelayanan publik menurut UU 25/209 & PP 96/2012Dasar hukum: Peryaratan: Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Jangka waktu: Biaya/tarif:Produk/Hasil pelayanan: Sarana, prasarana dan fasilitas: Kompetensi pelaksana:Pengawasan InternalPenanganan Pengaduan, Saran dan MasukanJumlah PelaksanaJaminan PelayananJaminan Keselamatan dan Keamanan PelayananEvaluasi Kinerja Pelaksana Pemenuhan Standar Pelayanan Publik & Pelaksanaan Good Governance dalam Proses Amdal, UKL-UPL & Izin LingkunganPelayanan Publik (UU 25/2009 & PP96/2012):Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan pelayanan sesuai dengan PUU bagi setiap warganegara atau penduduk atas: Barang; Jasa; dan/atau Pelayanan administratif Yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publikProses Amdal UKL-UPL dan Izin Lingkungan , &Penerapannya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Good GovernanceNoStandar Pelayanan Publik (Pasal 21 UU 25/2009 & Pasal 25 PP 96/2012)Penjelasan Pasal 21 UU No. 25/2009 & Peraturan MENPAN & RB No. 25/2012Konteks Pelayanan Publik terkait dengan Proses Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungana.Dasar hukumPUU yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayananUU No. 32/2009 tentang PPLHPP No. 27/2012 Izin Lingkungan;Peraturan MENLH terkait dengan Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan

b.PersyaratanSyarat yang harus dipenuhi (adminitratif maupun teknis)Persyaratan (Pasal 43 PP 27/2012):Dokumen Amdal atau UKL-UPL;Dokumen Pendirian Usaha dan/atau kegiatan;Profil Usaha dan/atau kegiatan

c.Sistem, Mekanisme dan ProsedurTata cara pelayanan yang dibakukanSesuai dengan PP 27/2012 dan Peraturan MENLH terkait penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

d.Jangka waktu penyelesaianJangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayananAMDAL: 30 hari KA, 75 hari Andal & RKL-RPL, 10 hari SKKL & Izin Lingkungan:UKL-UPL= 14 Hari;e.Biaya /TarifOngkos yang dikenakansesuai PNPB & SBU (Pasal 68 dan 69 PP 27/2012) & Peraturan MENLH terkait penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Standar Pelayanan Publik Terkait dengan Izin LingkunganNoStandar Pelayanan Publik (Pasal 21 UU 25/2009 & Pasal 25 PP 96/2012)Penjelasan Pasal 21 UU No. 25/2009 & Peraturan MENPAN & RB No. 25/2012Konteks Pelayanan Publik terkait dengan Proses Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkunganf.Produk PelayananHasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkanUsaha dan/atau kegiatan wajib Amdal: SKKL dan Izin Lingkungan sesuai dengan PUU;Usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL: Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan PUUg.Sarana, Prasana dan FasilitasPeralatan dan fasilitas yang diperlukanPenilaian Amdal & Penerbitan Izin Lingkungan: diatur dalam Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 terkait dengan Lisensi KPA i.e. Kelembagaan, UPT, sekretariat, ruang rapat, Lab, Sistem informasi, dllPenilaian UKL-UPL & Penerbitan Izin Lingkungan: Instansi LH beserta SKPD tterkait, UPT, Ruang Rapat, Sistem Informasih.Kompetensi PelaksanaKemampuan yang dimiliki oleh pelaksanaan: pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalamanPenilaian Amdal & Penerbitan Izin Lingkungan: diatur dalam Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 terkait dengan Lisensi KPA terkait dengan persyaratan ketua KPA, Tim Teknis dan Tenaga Ahli;Penilaian UKL-UPL & Penerbitan Izin Lingkungan: terkait dengan kompetensi personil penatalaksanaan pemeriksa an UKL-UPLStandar Pelayanan Publik Terkait dengan Izin Lingkungan - LanjutanNoStandar Pelayanan Publik (Pasal 21 UU 25/2009 & Pasal 25 PP 96/2012)Penjelasan Pasal 21 UU No. 25/2009 & Peraturan MENPAN & RB No. 25/2012Konteks Pelayanan Publik terkait dengan Proses Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungani.Pengawasan InternalPengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan kerja atau atasan langsungDilakukan oleh Ketua KPA, Ketua Tim Teknis dan Kepala Sekretariat serta Deputi MENLH atau Kepala Instansi LHj.Penanganan Pengaduan, Saran dan MasukanTata cara pelaksanaan penanangan pengaduan dan tindak lanjutSesuai dengan Peraturan MENLH terkait dengan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (Peraturan MENLH No.25/2009)k.Jumlah PelaksanaTersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerjal.Jaminan PelayananMemberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayananPengembangan Sistem informasim.Jaminan Keselamatan dan Keamanan PelayananKepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko dan keraguann.Evaluasi Kinerja PelaksanaPenilaian untuk mengeathui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayananSesuai dengan Pasal 66 PP 27/2012 dan Peraturan MENLH terkait dengan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (Peraturan MENLH No.25/2009)

Standar Pelayanan Publik Terkait dengan Izin Lingkungan - LanjutanTIPs en Trik ..Pastikan lokasi sesuai dengan tata ruang!Pastikan deskripsi kegiatan (wajib AMDAL atau tidak)!Siapa penyusunnya? Konsultan/Perorangan (mandiri)?Pastikan kewenangan penilaiannya, apakah Kabupaten/Kota atau Provinsi!Pastikan pelibatan masyarakat/pengumuman dilaksanakan (10 hari kerja)!Pastikan format penyusunan sesuai permen 16/2012!Pastikan pelayanan dilakukan 30 hari kerja + 75 hari kerja!

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan

Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925http://www.menlh.go.id/Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Terima kasih