1 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN PADA JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi dan internet yang semakin konvergen telah menimbulkan beragam jenis jasa layanan baru yang salah satunya adalah jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas; b. bahwa dalam penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas diperlukan pengaturan agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim usaha global; c. bahwa penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas berpotensi bersinggungan dengan privasi pengguna jaringan; d. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tentang Penyelenggaran Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang baru; SALINAN
30
Embed
Peratiran Menteri No 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel DFengan Mobilitas Terbatas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN
PADA JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA
KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi dan
internet yang semakin konvergen telah menimbulkan
beragam jenis jasa layanan baru yang salah satunya
adalah jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak
seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan
mobilitas terbatas;
b. bahwa dalam penyelenggaraan jasa penyediaan konten
pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal
tanpa kabel dengan mobilitas terbatas diperlukan
pengaturan agar tercipta iklim usaha yang dapat
mendorong pertumbuhan industri kreatif dalam negeri
di tengah iklim usaha global;
c. bahwa penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada
jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal
tanpa kabel dengan mobilitas terbatas berpotensi
bersinggungan dengan privasi pengguna jaringan;
d. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tentang
Penyelenggaran Jasa Pesan Premium dan Pengiriman
Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke
Banyak Tujuan (Broadcast) dipandang sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan
Menteri yang baru;
SALINAN
2
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan
Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan
Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4928);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5171);
3
8.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
31/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
10/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang Penggunaan Fitur
Berbayar Jasa Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang
Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008
tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 01 / PER / M.KOMINFO / 01 / 2010 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN
KONTEN PADA JARINGAN BERGERAK SELULER DAN
JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN
MOBILITAS TERBATAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten adalah bagian dari jasa
multimedia yang penyelenggaraannya dilakukan melalui jaringan bergerak
seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.
2. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten adalah pihak yang
menyelenggarakan jasa penyediaan konten dan bertanggungjawab atas
konten yang disediakannya.
3. Konten adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan,
gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk
digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh (download).
4. Pengguna adalah orang yang menggunakan jasa layanan penyediaan
konten secara berlangganan atau pun tidak.
5. Pelanggan adalah pengguna jasa layanan penyediaan konten secara
berlangganan.
6. Pusat Kontak Layanan (Contact Center) adalah pusat kontak untuk
dan Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
Pasal 41
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi
administratif dapat berupa:
a. Surat teguran;
b. Perintah penghentian operasional sementara (temporary suspension); atau
c. Pencabutan Izin Penyelenggaraan.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Penyelenggara Jasa
Penyediaan Konten yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tentang
Penyelenggaran Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan
Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast)
tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan
Menteri ini.
25
(2) Dalam hal penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mendapatkan
notifikasi telah terdaftar dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
(BRTI).
Pasal 43
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang
Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat
(Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 44
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2013
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 979
Sesditjen PPI Karo Hukum Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Sekjen
Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepala Biro Hukum,
D. Susilo Hartono
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN PADA
JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN
MOBILITAS TERBATAS
A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS*)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama Direktur Utama Perusahaan]
No. Identitas : __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : ------------ [Minimal Jabatan Direktur Utama ]
Bertindak
untuk dan atas nama
: --------------[ Nama Badan Usaha]
dalam rangka dengan ini menyatakan bahwa:
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
dalam proses Uji Laik Operasi (ULO) ; 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses Uji Laik Operasi ( ULO ) secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau
(Materai Rp. 6000,-) [tanda tangan], [nama lengkap] *) Kop Surat Perusahaan
C. FORMAT DOKUMEN TEKNIS PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN
Dokumen teknis ini minimal memuat:
1. Kelengkapan dokumen ULO
NO DOKUMEN
KELENGKAPAN DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Pakta Integritas
2 Rincian Jenis Layanan dan Nomor Akses
3 Daftar dan Bukti Kepemilikan Perangkat
4
Perjanjian Kerjasama dengan Penyelenggara
Jaringan
5 Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
6 Dokumen Tata Cara Berlangganan
7
Dokumen Teknis penyelenggaraan jasa
penyediaan konten
8 Dokumen pengujian Fungsi Layanan
9 Perjanjian Kerjasama Kolokasi (apabila ada)
2. Konfigurasi Jaringan Penyelenggaraan Jasa Konten (menyampaikan
seluruh konfigurasi sistem per masing-masing penyelenggara jaringan
bergerak seluler dan atau jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas)
3. Daftar dan bukti kepemilikan perangkat.
4. Rincian jenis layanan dan nomor akses.
D. DOKUMEN PENGUJIAN FUNGSI LAYANAN 1. Nomor Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler :
2. Nomor Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal :
3. Proses Aktivasi/Deaktivasi
No Jenis
Layanan
Aktivasi / Deaktivasi
Aktivasi Deaktivasi
kode
akses
aktivasi
Berhasil Tidak Berhasil kode
akses
deaktivasi
Berhasil Biaya Tidak
Berhasil Biaya
Biaya Notifikasi Biaya Notifikasi
1
2
3
.
.
4. Tarif Layanan
No Jenis Layanan
Jenis Pembiayaan
Pesan singkat
(SMS/MMS) Data
in out /Kb
1
2
3
.
.
.
5. Pusat Layanan Informasi/Gangguan
No Uraian Nomor
Akses
Keberhasilan Pembebanan Panggilan
Berhasil Tidak
Berhasil Gratis
Berbayar
Per
Call
Per
Durasi
1 Penyedia konten
2
Penyelenggara
Jaringan
Telkomsel
XL
Indosat
Telkom
Smart Telecom
Smartfren
Bakrie Telecom
Sampoerna
Telecom
Indonesia
3 BRTI : 159
Tim Penguji
Mengetahui Direktur Utama
PT ..................
Nama LEngkap
Keterangan : Dalam pengujian sistem yang dilaksanakan oleh calon penyelenggara jasa agar melampirkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Utama kepada Staf
yang ditunjuk.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING
Sesditjen PPI Karo Hukum Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Sekjen