PERANAN PETOK D DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAHrepository.unair.ac.id/11472/2/FULL TEXT.pdf · Agraria (UUPA) mempunyai sifat dualisme hukum bidang pertanahan, yakni menganut hukum

S K R I P S I

INDAH KRISTIANI

PERANAN PETOK D DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH

Kk k .

1 g sp/p^l

K r i b

m i l i kP E K P U S TA K A A N

’U N IV F .R M Ia s A IR L A N G G A 1 S U R A B A Y A

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A

1994

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PETOK D ... INDAH KRISTIANI

PERANAN PETOK T> DAL AM PROSES

PENDAFTARAN TANAH

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN

MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI

GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

INDAH KRISTIANI

038912869

FAKULTAS HUKUM

UNXVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

X 9 9 4

✓



Panitia Penguji

Diuji Pada Tang&al 8 Januari 1994

Anggota

1. Prof. Dr. R. Soetojo Prawiroham

2. Lisman, S.H., M.S.

3. Abdul Muntholib, S.H.



KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha

Esa, yang telah dilimpahkan sehingga saya dapat raenye-

lesaikan skripsi ini yang berjudul "Peranan Petok D dalam Proses Pendaftaran Tanah".

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk melengka-

pi salah satu syarat p e n y e l e s a i a n jenjang Program

Strata I Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas

Airlangga Surabaya, tahun 1994.

Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

mem-berikan bantuannya, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. dr. Bambang Rahino selaku Rektor Univer

sitas Airlangga, Surabaya.

2. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., selaku Dekan

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

3. Ibu Marthalena Pohan, S.H. selaku Ketua Jurusan

Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,

Surabaya.

4. Bapak Lisman, S.H., M.S. selaku dosen pembibing

penyusunan skripsi ini.

5. Panitia Penguji, yang terdiri dari Ibu Marthalena

Pohan, S.H. selaku Ketua, Bapak Soedalhar, S.H.

selaku Sekretaris, Bapak Prof. Dr. R. Soetojo Pra-

wiro h a m i d j o j o , S.H., Bapak Lisman, S.H., M.S. dan

Bapak Abdul Muntholib, S.H. selaku Anggota.

6. Bapak I Nyoman Darwin, Kepala Bagian Pendataan dan



Penilaian Dirjen Pajak, yang telah membantu sava dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.

7. Bapak Widjono, Staf Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kodya Surabaya, yang telah m e m b a n t u saya dalam

memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.8. Ayah, Ibu, kakak-kakak dan adik saya, serta teman-

teman dekat dan seseora.ng yang secara khusus telah memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Menyadari akan kekurangan yang dimiliki, saya

sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersi-

fat membangun dari semua pihak untuk lebih sempurnanya

skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha

Esa selalu memberkati kita semua, Amin.

Surabaya, 8 Januari 1994

{Ind'ah Kristiani)



ABSTRAK

Bertambah pesatnya perkembangan penduduk di negara kita dan kebutuhan manusia

yang kini meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang menghendaki tersedianya

tanah yang cukup luas, sedangkan jumlah tanah yang dapat dikuasai oleh manusia secara

hukum itu sangat terbatas. Akibatnya timbul ketidakseimbangan antara persediaan tanah

dengan kebutuhan akan tanah, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam persoalan

tentang tanah.

Dalam masyarakat kita khususnya masyarakat pedesaan banyak pemilik tanah yang

belum bersertifikat dan mendaftarkan tanahnya sebagaimana yang dianjurkan dalam UUPA,

sehingga mereka tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Mereka hanya

menggunakan Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi Letter D (Petok D) sebagai bukti

kepemilikan hak atas tanah.



DAFTAR I S I

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................... .iiDAFTAR ISI ................................................iv

BAB I : PENDAHULUAN ...................................1

1. Latar Belakang dan Rumusannya 1

2. Penjelasan Judul 3

3. Alasan Pemilihan Judul ...... 4

4. Tujuan Penulisan 5

5. Metodolodi 5

6. Pertanggungjawaban Sistematika 7

BAB II : PETOK D ...................................... .9

1. Sejarah Petok D 9

2. Subjek dan Objek Petok D 12

3. Petok D dalam Kaitannya dengan Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan ....... . . 12

BAB III : PENDAFTARAN TANAH .......................... .15

1. Tujuan Pendaftaran Tanah 15

2. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah . 18

3. Sistem Positif dan Sistem Negatif

dalam Pendaftaran Tanah ............... .20

4. Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan

Peraturan Pemerintah, Nomor 10,

Tahun 1961 ............................... .25

i v



BAB IV : SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ..................301. Permohonan Pendaftaran Tanah ......... .33

2. Pendaftaran Tanah olehKantor Pendaftaran Tanah .............. .37

BAB V : PENUTUP ...................................... .3 9

1. Kesimpulan ............................... .39

2. Saran ..................................... .40

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

v



J 3 A B X

P E I s T I D A H X J L t J A N

Dalam masa pembangunan saat ini masih sering kita

temukan m a s a l a h - m a s a l a h p e r t a n a h a n yang timbul di

masyarakat, baik di kota raaupun di pedesaaan. Masalah

pertanahan memang sangat menarik untuk dibicarakan,

karena hal ini merupakan suatu masalah yang sangat

penting peranannya bagi keberhasilan pembangunan di

Indonesia. Negara Indonesia adalah negara agraris yang

sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian

dari hasil pengolahan tanah. Dengan demikian terlihat

betapa pekanya masalah tersebut bagi sebagian besar

masyarakat Indonesia yang berhubungan langsung pula

dengan kesejahteraan masyarat pada khususnya, serta

bagi bangsa dan negara Indonesia umumnya.

1. Latar Belakang dan Rumusannya.

Sebagaimana kita ketahui, Hukum Agraria di Indo

nesia sebelum d i b e r l a k u k a n n y a U n d a n g - u n d a n g Pokok

Agraria (UUPA) mempunyai sifat dualisme hukum bidang

pertanahan, yakni menganut hukum hak-hak Adat atau

hak-hak Barat seperti Eigendom, Erfpacht, Opstal dan

sebagainya. Dan kalau kita mau lebih memperluas lagi,

ternyata tidak hanya dualisme hukum tetapi ada pula

pluralisme hukum.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, hanya

hak-hak Barat yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran

Tanah (Kadaster), sedangkan hak-hak Adat tidak diurus.

1J..



Menurut Overschrijving Ordonnantie yang dimuat dalam

Staatsblad Nomor 27, Tahun 1834, sudah jelas ditegaskan

bahwa tanah-tanah yang menganut hak-hak Barat diadakan

p e n d a f t a r a n tanah yang b e r t u j u a n un t u k m e m b e r i k a n jaminan hukum dan kepastian hak atas tanah berupa surat

sertifikat hak atas tanah, p e n d a f t a r a n tanah ini

dinamakan Rechtkadaster. Sedangkan tanah yang menganut

hak-hak Adat diadakan pendaftaran hanya untuk menen-

tukan siapa yang wajib memb a y a r pajak atas tanah,

pendaftaran ini dinamakan Eiskalkadaster, yang berupa

surat bukti Girik, Pipil dan Surat Petok yang tidak

selalu nama pemilik tanah tersebut tercantum dalam

surat bukti sebagai pembayar wajib pajak bum i .

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah juga beru-

paya untuk memberikan kepastian hukum raengenai hak-hak

atas tanah bagi penduduknya. Hal ini tampak jelas

dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria pada

tanggal 24 September 1960 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 10, Tahun 1961, pada tanggal 24 Maret 1961, yang

menjelaskan dasar-dasar pokok untuk mewujudkan jaminan

kepastian hukum dan hak-hak atas tanah. Salah satu

wujudnya adalah dengan terselenggarakannya pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Indonesia, dan mmemberikan

jaminan kepastian hukum dan hak-hak atas tanah yang

berupa Sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti

kepemilikan tanah yang sah.

Dengan demikian banyak harapan yang diberikan

pemerintah kepada m a s y a r a k a t yang belum mempunyai



1

kepastian hukum dan hak atas tanahnya, yang menganut

hak-hak Adat, sekarang sudah dapat mengurus Sertifikat hak atas tanahnya dengan menunjukkan bukti-bukti yang

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Surat Petok atau Petok D yang dapat dijadikan salah satu alat bukti

yang menyatakan hubungan antara tanah dan orang yang

menguasainya serta bukti-bukti lain yang dapat menun-

jang kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Dari uraian-uraian tersebut di atas terdapat

beberapa permasalahan yang timbul dan akan mendapat penjelasan lebih lanjut dalam skripsi ini, antara lain

1. Apa yang dimaksud dengan Petok D dan hubunngannya

dengan Pajak Bumi ?

2. Apa tujuan dan manfaat diadakannya pendaftaran

tanah ?

3. Bagaimana peranan Petok D dalam proses pendaftar

an tanah dan hambatan yang terdapat di dalamnya ?

2. Pen.ielasan Judul

Dalam kata "Peranan" yang tertulis pada juclul

skripsi dini mempunyai arti dama dengan "fungsi" yang

diartikan sebagai kedudukan*. Kata "Petok D" sebenarnya

adalah sebutan masyarakat dari Surat Bukti Pembayaran

Pajak Burai Letter D yang dikeluarkan oleh pemerintah

desa pada jaman kolonial Belanda. Sedangkan kata

"Proses Pedaftaran Tanah" yang saya maksud adalah suatu

1. Poerwada r m In ta , Karnus ijimim Bahama I n.done-sia, Cetakan TV, BaTai pustaka, Jakarta i.966, hal . 283.



rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk mendaftarkan

tanah guna memperoleh Sertifikat hak atas tanah sesuai

dengan maksud dari pasal 19 ayat (1) dan (2), Undang-

Undang Nomor 5, Tahun 1960.

Jadi arti keseluruhan dari judul tersebut dapat dirangkum dalam suatu pengertian tunggal yaitu masalah- masalah yang dihadapi dalam mengurus pendaftaran hak

atas tanah dengan dasar bukti Petok D.

3. Alasan Pemilihan Judul

Bertambah p e s a t n y a p e r k e m b a n g a n pend u d u k di

negara kita dan kebutuhan manusia yang kini meningkat

seiring dengan perkembangan teknologi yang menghendaki

tersedianya tanah yang cukup luas, sedangkan jumlah

tanah yang dapat dikuasai oleh manusia secara hukum itu

sangat terbatas. Akibatnya timbul ketidakseimbangan

antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah,

sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam persoalan

tentang tanah. Hal inilah yang pertama kali mendorong

saya untuk menulis skripsi ini.

Menurut pengamatan saya, dalam masyarakat kita

khususnya masyarakat pedesaan banyak pemilik tanah yang

belum bersertifikat dan mendaftarkan tanahnya sebagai-

mana yang dianjurkan dalam UUPA, sehingga mereka tidak

merailiki bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Mereka

hanya menggunakan Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi

Letter D {Petok D) sebagai bukti kepemilikan hak atas

tanah.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka



saya t e r t a r i k untuk m e n g e t a h u i lebih jauh tentang

masalah-masalah apa saja yang dapat menghambat proses

pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh sertifikat

hak atas tanah tersebut seberapa jauh hal itu dapat diatasi.

Alasan lain yang mendorong saya untuk menulis

ma salah ini adalah untuk me m p e r l u a s wawasan dalam

bidang Hukum Agraria khususnya mengenai peranan Petok D dalam proses pendaftaran tanah, dan sekaligus saya

angkat menjadi judul dari penulisan skripsi saya ini.

4. Tu.iuan Penulisan

T i a d a suatu p e n e l i t i a n yang tidak mempunyai

tujuan tertentu, begitu pula halnya dengan skripsi ini.

Tujuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah meme-

nuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan lain dari p e n u l i s a n ini adalah untuk

mencoba merabahas proses pendaftaran tanah yang kenya-

taannya sampai saat ini dalam pelaksanaannya masih

belum lancar dan belum merata di seluruh wilayah Indo

nesia .

Sedangkan tujuan yang terakhir adalah keinginan

saya untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna

dalam pengetahuan di raasa mendatang, khususnya untuk

ilmu pengetahuan hukum.

5, Metodologi

Metodologi yang saya pergunakan dalam penulisan

skripsi ini, adalah :



a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang saya pergunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu dalara membahas masalah dengan

cara melihat dan mengkaji aspek hukumnya, termasuk

peraturan-peraturan agraria dan teori-teori hukum dari

para sarjana serta melihat permasalahan yang timbul dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

b. Sumber Data

Data yang saya g u n akan dalam pe n u l i s a n ini

terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer

bersumber dari wawancara-wawancara dan penelitian-

penelitian di lapangan yang berkaitan dengan masalah

yang akan saya bahas. Sedangkan data sekunder bersumber

dari studi kepustakaan, 1iteratur-1iteratur, catatan-

catatan perkuliahan dan sebagainya.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dari hasil wawancara-wawancara dengan pihak-pihak

yang berkepentingan dengan masalah ini dan melakukan

studi kepustakaan saya merangkum iktisar-ikhtisar yang

berhubungan dengan masalah yang akan saya bahas, dan

kemudian mengolahnya dengan cara mengamati praktek

pendaftaran tanah di Kantor Pendaftaran Tanah yang

hanya didasarkan pada bukti Petok D.

d. Analisa Data

Dalam menganalisa data pertama kali saya mengu-

raikan dat a - d a t a yang ada menjadi beberapa pokok

bahasan yang kemudian saya tuangkan menjadi 5 (lima)

bab yang berisi permasalahan dan penjelasannya, dan



selanjutnya dapat saya tarik suatu kesimpulan.6. Pertanggung.iawaban Sistematika

Untuk m e m p e r m u d a h p e m b a h a s a n masalah dalam tulisan ini, maka tulisan ini saya bagi dalam beberapa b a b , antara lain :

Pendahuluan saya letakkan dalam Bab I karena

dalam bab ini saya m e n g u r a i k a n secara garis besar

mengenai inti permasalahan yang timbul dengan mengemu-

kakan latar belakang dan rurausannya, penjelasan judul,

metodologi yang saya gunakan dan sitematika penulisan

skripsi ini. Bab ini merupakan dasar bagi pembahasan

da n p e m a h a m a n yang l e b i h m e n d a l a m u n t u k b a b - b a b

berikutnya.

Pembahasan mmengenai Petok D saya bahas dalam Bab

II, di sini saya akan menjelaskan secara tersendiri

mengenai Petok D khususnya tentang sejarah Petok D,

subyek dan obyek Petok D serta mengenai permasalahan-

perraasalahan mengenai Petok D.

Setelah mengetahui dan memahami secara garis

besar tentang permasalahan yang akan dibahas, dalam Bab

III akan saya bahas mengenai pendaftaran tanah, tujuan,

manfaat dan proses dari pendaftaran tanah.

Selanjutnya dalam Bab IV saya kan membahas menge

nai Petok D dan pendaftaran tanah secara keseluruhan,

serta peranan Petok D dalam proses pendaftaran tanah

untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah dan hambatan

yang timbul didalamnya.

Dari seluruh materi p e m b a h a s a n akan ditarik



8

beberapa kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan-kesim-

pulan tersebut akan diberikan saran-saran yang semuanya

itu diuraikan dalam Bab V yang merupakan bab terakhir dari seluruh bab sebagai penutup skripsi ini.



B A B X IP E T O K D

1. Se.iarah Petok D

Pada jaman pemerintahan Belanda, instansi peme-

rintah yang mengurus masalah pertanahan adalah Instansi

Pajak Hasil Bumi (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan) melakukan pengukuran tanah atau meng-

klasifikasikan tanah berdasarkan kriteria yang disebut

Klasiran, yaitu pengukuran per-bidang milik satuan

kelurahan. Himpunan klasifikasi tanah dalam satu persil

itu kemudian dihimpun dalam satu data yang merupakan

klasifikasi tanah dalam satuan kelurahan yang disebut

dengan Buku A.

Setelah Buku A selesai, maka dibuatlah Buku B

yang isinya merupakan himpunan luas dan kelas masing-

masing persil dalam satuan k e l u r a h a n dan sebagai

lanjutan dari Buku B. Buku-buku tersebut (Buku A dan

Buku B) juga disebut dengan Buku Krawangan yang berisi

gambar pemilikan perorangan dalam satu satuan kelurahan

yang memakai skala tertentu, misalnya skala 1:2500 atau

1:500.

Dari Buku Krawangan itu lalu dituangkan dalam

buku yang merupakan himpunan luas dan kelas tiap-tiap

bidang per-persil dalam satuan kelurahan. Dalam buku

itu dicatat pula nama-nama pemilik tanah yang disusun

secara alfabet (sesuai abjad), nomor uru t , jenis dan

kelas tanah (klasifikasi tanah) oleh Kantor Pelayanan

9



PBB dan dinamakan Buku C. Kemudian Buku C dibuat dupli- kat atau tiruannya untuk diberikan pada kantor-kantor

Kelurahan sebagai arsip.

Berdasarkan salinan dari Buku C maka dibuatlahContoh Huruf DD Pembukuan oleh Kantor Pelayanan PBB

yang masyarakat biasa menyebut dengan istilah Petok D,

yang merupakan kutipan dari Buku C yang mencatat nama

wajib pajak, luas dan kelas dari tanah yang terdaftar .

Dengan demikian Petok D hanyalah mer u p a k a n tanda

pembayaran/pelunasan pajak (hasil) bumi sebagai buktioadministratif dibidang Perpajakan .

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12, Tahun 1985, disebutkan bahwa tanda pembayar-

an/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak

atas tanah. Begitu pula menurut putusan Mahkamah Agung,

tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34.K/Sip/1960, menyata-

kan pula bahwa bukti p e t o k pajak (Petok D) bukan

merupakan bukti pemilikan hak atas tanah^.

Umuranya m a s y a r a k a t m e n g a n g g a p bahwa Petok D

adalah bukti pemilikan hak atas tanah. Hal ini disebab-

kan masyarakat merasa tanahnya sudah didaftar, diukur

dan diklasifikasikan oleh Kantor Pelayanan PBB, hanya

2. Wawancara dengan Bapak I Nyoman Darwin, Kspala Bagian Pendataan dan Penilaian Dirjen Pajak, 10 Jun i 1993,.

2. Direktorat âjak 8umi dan Bangunan, “SuratEdaran No. I8/PJ „ 7/1989" , Status.rik/Ke 11 ti r/Pe tok_.p.Sebagai.Sal.in,an Kohi r Pa.j.ak 8umi , hal. 2 .

4. [bid., hal. 2.



11

saja tidak dilakukan pemetaan gambar terhadap tanahnya.

Pada waktu itu Petok D memang sudah dianggap sebagai

alat bukti yang syah dan sempurna untuk kepemilikan hak

atas tanah. Dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

otentik meskipun secara yuridis, sejak berlakunya UUPA

sudah dihentikan. Tetapi kenyataannya sampai saat ini

masih b a n y a k ma s y a r a k a t yang m e n g g u n a k a n Petok D

sebagai bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Oleh sebab itu e k s i s t e n s i P e t o k D ini m a s i h pent ing u n t u k

diperhatikan.

Pada dasarnya sampai saat ini masih banyak Kepala

Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan Girik/Ketitir/

Petok D atas perraintaan perseorangan atau badan yang

digunakan sebagai pembuktian hak atas tanah, meskipun

telah dilarang menerbitkannya lagi. Hal inilah yang

menimbulkan masalah dan mengganggu tugas pokok Kantor

Pelayanan PBB^.

Dengan adanya Surat Edaran Nomor 32/PJ.7/1993

tentang Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik/Keti-

tir/Petok D/Keterangan Objek Pajak, maka semua Kepala

Kantor Pelayanan PBB tidak dibenarkan lagi memberikan

pelayanan dan menerbitkan Girik/Ketitir/Petok D/Kete-

rangan Objek Pajak. Jadi Petok D hanya dapat diwariskan

dan diperjualbelikan sepanjang belum terbitnya Surat

5- Di rektorat Pajak Bumi dan Bangunan, “Surat Edaran No. 15/PJ - 6 / 19 9 3 *’ , Larangan _Penerb i tan. _ G ir ik/Keti..“ tir/Petok...p/Ke.te.ranc3an Objek.. pajak, hai - I .



12

Edaran tersebut .2. Subiek dan Obvek Petok D

Subjek Petok D adalah orang yang mempunyai hak kebendaan atas tanah, yaitu orang yang kena pajak

(hasil) burai atau dapat dikatakan bahwa wajib pajak

adalah orang yang mempunyai kekuasaan langsung atas

tanah. Kekuasaan di sini dapat diartikan memiliki, menguasai dan mengambil manfaat atas tanah.

Sedangkan Objek Petok D adalah tanah, yang dikla-

s i f i k a s i k a n antara lain : tanah pekarangan, tanah

menghasilkan dan tanah yang tidak menghasilkan.

Yang diraaksud tanah pekarangan adalah tanah yang

pada umumnya terdapat bangunan atau diperuntukkan bagi

bangunan diatasnya. Tanah yang menghasilkan merupakan

tanah yang bersifat menguntungkan atau mengandung nilai

ekonomis yang tinggi. Sedangkan tanah yang tidak meng

hasilkan adalah tanah yang sifat dan keadaannya tidak

atau belum dapat digunakan/dimanfaatkan secara nyata,

sehingga tidak menguntungkan. Misalnya : tanah kosong

yang t a n d u s , tanah hutan belukar, jurang-jurang dan

sebagainya.

3. Pe t o k D d a l a m K a i t a n n v a dengan Pa.iak Bumi dan

Bangunan

Pajak bumi dalam Petok D yang diberlakukan pada

masa penjajahan kolonial Belanda itu dimaksudkan untuk

menciptakan sumber keuangan bagi pemerintahan Belanda

6 . I b i d , , h a l . 2 .



itu, berlakunya berdasarkan Ordonnantie Landrente 1907

yang kemudian diperbaharui dengan Ordonnantie Landrente 1937.

Dengan mulai b e r l a k u n y a U n d a n g - U n d a n g Nomor ll/Prp/1957, pajak bumi dicabut dan diganti dengan

Pajak Hasil bumi. Dalam pelaksanaannya dikenal dengan

nama IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah). Dalam menentukan

IPEDA yang diberlakukan pada masa antara sesudah Indonesia merdeka dan sebelum berlakunya UUPA itu sudah

dilakukan pula pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan tanah.

Karena undang-undang tersebut dirasakan tidak

sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan jaman, maka

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 1985, IPEDA

resmi dicabut^. IPEDA diganti dengan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Dalam penarikan PBB petugas pemungut

pajak biasanya masih memperhatikan Petok D bagi wajib

pajak yang tanahnya belum ada sertifikatnya. Hal ini

dimaksudkan untuk melihat data-data mengenai tanah

meliputi luasnya dan bangunan yang berdiri di atasnya

serta klasifikasi tanah dan bangunannya. Keraudian

dipertimbangkan untuk didatakan ke dalam Surat Pemberi-

tahuan Objek Pajak (SPOP) sehingga dapat ditentukan

tarif pajak yang sesuai.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 12, Tahun 1985, yang menjadi wajib

7. Wawancara, pp., c i t . M I L I Kp e r p u s t a k a a n

'U N I V E R S I T A S AIK I A N G G A "

S U R A P - Y A



14

pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mem-

punyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas

bumi dan/atau merailiki, menguasai dan/atau memperoleh

manfaat atas bangunannya. Dengan demikian wajib pajak PBB yang terdaftar di Kantor Pelayanan PBB tidak selalu

opemilik tanah/bangunan .

Dari pernyataan tersebut di atas semakin jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian dan

Agraria, Nomor 2/DDA/1970, yang menegaskan bahwa yang

dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak

(hasil) bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 Sep

tember 1960^.

Dengan demikian jelaslah bahwa keterkaitan antara

Petok D dan PBB sangat erat sekali, karena PBB merupa

kan kelanjutan dari pungutan pajak bumi dalam Petok D

yang sudah diperbaharui.

S. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunar, “Surat Edaran No. 15/PJ.6/1993", pp... cit..., hal. 1.

Ibid,.



B A B X X XPENDAFTARAN TANAH

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah pada mulanya mempunyai tujuan

hanya untuk kepentingan pemungutan pajak {Fiskalka-

daster). Kemudian berkembang dengan mempunyai tujuan

yang lain yaitu untuk memperoleh jaminan kepastian

hukum dan hak-hak atas tanah (Rechtkadaster).

Pe n d a f t a r a n tanah yang d i s e 1 en g g a r a k a n oleh

Pemerintah di negara kita sekarang ini, sebagai pelak-

sanaan dari pasal 19 ayat (1) UUPA, merupakan pendaf

taran yang diadakan dalam rangka menjamin kepastian

hukum serta kepastian hak atas tanah. Walaupun dikenal

dengan sebutan "pendaftaran tanah” , kenyataannya yang

didaftar bukan hanya tanahnya secara fisik, melainkan

juga hak-hak atas tanah yang menentukan status hukumnya

serta hak-hak lain yang membebaninya.

K e g i a t a n n y a dimulai dengan p e n g u m p u l a n data

tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang termasuk

golongan yang haknya didaftar, diikuti dengan pengo-

lahan, penyimpanan dan penyajiannya serta sampai dengan

penerbitan surat tanda bukti haknya.

C i t a - c i t a kep a s t i a n hukum adalah salah satu

tujuan dari UUPA yang dipandang membawa kepastian hukum

terhadap hak-hak tertentu atas tanah termasuk didalam-



1.6

nya hak-hak atas tanah menurut hukum adat*^. Ketentuan-

ketentuan tersebut diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPA

yang merupakan keharusan dan kewajiban bagi Pemerintah

untuk melaksanakannya.

Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaf

taran tanah itu dengan sendirinya mewajibkan pada para

pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,

hak pakai dan hak p e n g e l o l a a n untuk melaks a n a k a n

pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur yang telah

ditentukan. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam

pendaftaran tanah tersebut, UUPA pasal 19 ayat (2),

mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa dalam penye-

lenggaran pendaftaran tanah itu juga dilakukan :

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah ;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya ;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang masih

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat^*.

Bagi Pemerintah kewajiban menyelenggarakan pen

daftaran tanah itu dilakukan menurut prioritas, karena

tidak mungkin melaksanakannya sekaligus, mengingat

berbagai hambatan, misalnya : luasnya tanah yang harus1 2didaftar dan tenaga serta peralatan yang terbatas .

10. Bachtiar Effendie, Pendaftaran...Tanah di Indonesia _ dan ..Pe.r atu.ran-perat u ran.Pelaksanaannya , A lumn 1 , Ban dung, 1983, hal- 8

1.1. Ibid..,.., hal. 14.

12. Maria. S.W. Sumardjono, "Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan" , Seenina on a IKeguna&nSertif ikat.. dan.Permasalahannya, Yogyakarta, 1992, hal. 2.



Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

pemerintah dalam rangka menginventarisasikan data-data

berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah. Dan pendaftaran tanah adalah

kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang hak yang

bersangkutan guna mendapatkan alat bukti yang kuat

pemilikan hak atas tanahnya yang berupa Sertifikat.

Arti penting dari pendaftaran tanah selain pihak-

pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui

status dan kedudukan hukum tanah, letak, luas, dan

batas-batasnya dan siapa pemilik serta beban-beban yang

ada diatasnya, juga dapat memberikan rasa aman dan

tentram bagi pemiliknya untuk mengusahakan atau menge-

lolanya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dila-

kukan secara bertahap, mengingat kepentingan negara dan

masyarakat serta keperluan lalu lintas ekonomi, yang

didasarkan pada 2 (dua) asas, yaitu :

a. Asas Spesialisasi

Kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan dan

p e m b u k u a n tanah yang m e n g h a s i l k a n peta-peta

pendaftaran dan surat-surat ukur. Dari hasil data

tersebut dapat dip e r o l e h k e p a s t i a n mengenai

letak, batas-batas dan luas tanah yang bersang

kutan .

b. Asas Publisitas

Kegiatan ini meliputi pendaftaran hak-hak atas



1.3

tanah dan p e r a l i h a n n y a , yaitu nama pemilik,

status hak atas tanah dan beban-beban apa yang

ada di atasnya harus didaftarkan dalam dalam

daftar umum. Tujuannya agar masyarakat dapat melihat hasil p e n d a f t a r n tanah maupun pera-

lihannya.

Dalam kenyataannya pendaftaran yang merupakan

keharusan bagi para pemegang hak belum dapat terlaksana

sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena minat

masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan tanahnya adalah

suatu tindakan pengambilan keputusan untuk melakukan

perbuatan hukum tertentu.

2. Tu.iuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah

Pe n d a f t a r a n tanah yang d i s e l e n g g a r a k a n oleh

pemerintah di negara kita sekarang ini merupakan suatu

Rechtkadaster, yang demi kepentingan rakyat dan teruta-1 qma tertuju pada :

a. Para pemegang hak atas tanah dan para kreditur

pemegang hak jaminan atas tanah, agar mereka

dengan mudah dapat membuktikan haknya masing-

masing. Untuk itu bagi mereka diterbitkan surat

tanda bukti hak.

b. Umum, khususnya para calon pembeli dan para calon

kreditur, agar mereka dengan mudah dapat mempero-

leh keterangan yang boleh dipercaya kebenarannya

13. Boedi Harcorio , M i i IVor i t i-:. lari Imol I ka-Y u r l d l i P e n d a f t a r ■ & : > . T a - u i i " , Se m in ; r ' . . N a s i o n s i ",.l i

3 ^ ~ i f 1 k a t .. dar: P ^ . r m a s a ' l a h a r i n y a , Y o g y a k a - t a , 1 9 9 2 , n a l . : .



19

mengenai tanah yang akan dibelinya atau akan dijadikan jamir.ctn bagi pelunasan kredit yang akan

diberikannya.

Dari aspek historisnya seperti yang telah saya uraikan dalam Bab I, tujuan diadakannya pendaftaran

tanah adalah untuk menghapuskan dualisme hukum dibidang

p e r t a n a h a n dan u n t u k m e n g h a p u s k a n a d a n y a d o m a i n verklaring yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belan-

da. Selain daripada itu tujuan dari pendaftaran tanah

d i l a t a r b e l a k a n g i dengan kebutuhan m a s y a r a k a t akan

kepastian hukum mengenai tanah. Disamping itu juga

untuk tujuan pemungutan pajak tanah, kepastian dan

perlindungan hukum, keperluan statistik dan perencanaan

pelaksanaan pembangunan fisik dan ekonomi masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan itulah diperlukan data, peta

dan daftar umum meng enai tanah yang sesuai dengan

kebutuhan dan keadaan.

Sedangkan tujuan pokok dari pendaftaran tanah

adalah :

a. P e n y e d i a a n d a t a - d a t a penggunaan tanah untuk

pemerintah ataupun masyarakat.

b. Jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah.

Adapun kepastian hukum yang dimaksud tersebut di

atas, meliputi :

a. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang

menjadi pemegang hak atas tanah, yang disebut

kepastian mengenai subyek atas tanah

b. Kep a s t i a n men genai letak tanah, batas-batas



tanah, panjang dan lebar tanah, yang disebut

kepastian mengenai obyek atas tanah*'*.

Dari uraian-uraian di atas dapat kita ambil man

faat ganda dalam pendaftaran tanah*3 , yaitu :a. Untuk kepemilikan tanah secara individual (aspek

privat).

b. Untuk k e p e n t i n g a n ma s y a r a k a t dan p e m erintah (aspek publik).

Manfaat lain dari pendaftaran tanah selain yang

tersebut di atas, data-data pertanahan ini juga diguna-

kan untuk :

a. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan

b. Meraudahkan penyusunan rencana pembangunan baik

untuk kepentingan pemerintah pusat maupun daerah.1 fic. Kepentingan pekerjaan umum .

Dengan demikian jelaslah bahwa betapa besarnya

manfaat pendaftaran tanah dalam rangka pemilikan serti

fikat hak atas tanah bagi pemerintah maupun masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah.

3. Sistem Positif dan Sistem Negatif dalam Pendaftaran

Tanah

Untuk mengetahui sejauh mana orang dapat memper-

cayai kebenaran data yang disajikan dalam surat bukti

14. Bachtiar Offendie, qp._,.cit., hal. 21,

15. Oirektorat Agraria Propins i Jatim, Dalam... Men j. a.;-, in .in Kepastian Hak Ata .. Tanah .dan... Pembangunan ., hal. 6.

16. Ibid.



sertifikat hak atas tanah kita harus mengetahui sistem

apakah yang dipakai pemerintah dalam rangka penyeleng-

garaan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan UUPA dan

Peraturan Pemerintah. Pada dasarnya dikenal 2 (dua) sistem yakni Sistem Positif dan Sistem Negatif.

a. Sistem Positif

Dalam sistem positif ini orang boleh mempercayai

sepenuhnya data-data yang disajikan dalam buku tanah

dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Menu-

rut sistem ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan

itu adalah berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah

yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti

hak atas tanah. Ciri pokok sistem positif ini ialah

bahwa pendaftaran hak atas tanah adalah menjamin dengan

sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah

tersebut tidak dapat dibantah, meskipun ia ternyata

bukanlah pemilik yang berhak atas tanah tersebut.

Sistem positif ini memberikan kepercayaan yang

mutlak pada buku tanah. Pejabat-pejabat balik nama

tanah dalam sistem ini memainkan peranan yang sangat

aktif. Mereka menyelidiki apakah hak atas tanah yang

dipindahkan itu dapat didaftar ataukah tidak, menyeli

diki identitas pa r a pihak, w e w e n a n g n y a dan apakah

formalitas-formalitas yang disyaratkan untuk itu telah

dipenuhi ataukah tidak. Menurut sistem positif ini

h u b u n g a n hukum antar a hak dari orang yang namanya

terdaftar dalam buku tanah dengan pemberi hak sebelum-

nya terputus sejak hak tersebut didaftarkan.



Dengan demikian sistem positif ini meberikan

suatu jaminan yang mutlak terhadap buku tanah, meskipun

ternyata pemegang sertifikat bukanlah pemilik yang sebenarnya. Oleh karena itu pihak ketiga yang beritikat

baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut menurut

sistem positif ini mendapatkan jaminan mutlak walaupun ternyata segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut adalah tidak benar.

Adapun kelemahan sistem positif ini adalah :

1. Peranan aktif Pejabat Balik Nama Tanah akan memakan

waktu yang lama ;

2. Pemilik sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan

haknya oleh karena kepastian dari buku tanah itu

sendiri ;

3. Wewe n a n g P e n g a d i l a n d i l e t a k k a n dalam wewenang1 7administratif .

b. Sistem Negatif

Menurut sistem negatif ini bahwa segala apa yang

tercantum di dalam sertifikat tanah dianggap benar

sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya

(tidak benar) di muka sidang Pengadilan. Adapun asas

peradilan hak atas tanah menurut sistem negatif adalah

Asas Memo Plus Uris, dalam melindungi pemegang hak atas

tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang

ingin mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang

17. Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di. Itvione- siA ,._dan __Pe r;a tu ran.--.per a tu ran... Pelaksanaannya , ft1 umn i , rian- dung, 1983, hal. 8.



hak sebenarnya.

Ciri pokok sistem negatif ini ialah pendaftaran

hak atas tanah tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah, jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik sebenarnya. Hak

dari nama yang ter d a f t a r d i t e n t u k a n oleh hak dari

pemberi hak sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan mata rantai perbuatan hukum dalam pendaftaran hak

atas tanah. Ciri pokok lainnya dari sistem negatif ini

ialah Pejabat Balik Nama Tanah berperan pasif, artinya

pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk

menvelidiki kebenaran dari surat-surat yang diserahkan

kepadanya.

.Adapun kelemahan sistem positif ini adalah :

1. Peranan pasif Pejabat Balik Nama Tanah yang menye-

babkan tumpang tindihnya sertifikat tanah ;

2. Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat

tanah sedemikian rupa sehingga kurang dimengerti

oleh orang awam.

Berdasarkan UUPA, Pasal 19 ayat (2) huruf C, yang

menyatakan bahwa pendaftaran tanah tersebut meliputi

pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat dan merupakan dasar

hukum pokok pendaftaran tanah. Dari situ dapat kita

ketahui bahwa dengan didaftarkannya hak-hak atas tanah

tersebut maka akan diberikan sertifikat tanah sebagai

tanda bukti penvegangan hak atas tanah dan berlaku seba

gai alat p e m b u k t i a n yang kuat. Kata "kuat" d a l am( "m T l T k

I S l] F ’ 41



24

pengertian UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf C, berarti

bahwa setifikat tanah yang diberikan itu adalah "tidak

mutlak", dan membawa akibat hukum bahwa segala apa yang

tercantum di dalam buku tanah adalah dianggap benar

sepanjang tidak ada orang yang dapat m e m b u ktikan

keadaan yang sebaliknya, yang menyatakan bahwa setifi

kat tersebut tidak benar, Dengan kata lain, menurut

UUPA pasal 19 ayat (2) huruf C, sertifikat tanah dapat

digugurkan. Jadi sistem pendaftaran tanah yang dianut

UUPA adalah sistem negatif*

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berpenda-

pat demikian dalam Yurisprudensinya, Nomor 459/K/Sip/

1975 tanggal 18 September 1975, yang dalam pertimbangan

hukumnya menyatakan bahwa :

"Mengingat stelsel Negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, hukum ter- daftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain"18.

Meskipun teorinya menganut sistem Negatif, tetapi

dalam pelaksanaannya bukanlah berarti sistem Negatif

yang murni, melainkan sistem Negatif yang mengandung

unsur-unsur sistem Positif. Pendaftaran dengan sistem

Negatif yang murni tidak akan menghasilkan tanda bukti

hak sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang

dinyatakan dalam undang-undang yang mengaturnya. Serti

fikat sebagai alat bukti yang kuat mengandung arti

18. IM.!....., hal. 36



c,

bahwa data yang tercantum didalamnya harus diterima

sebagai data yang benar, selama belum berhasil dibukti-

kan yang sebaliknya. Maka dalam sengketa, pemegang

serftifikat tidak diharuskan menguatkan kedudukannya sebagai alat bukti yang lain. Tetapi sebaliknya hal

itupun berarti bahwa sertifikat bukan satu-satunya alat

bukti hak atas tanah. Dan jika terbukti datanya tidak

benar, sertifikat dapat dituntut untuk dibatalkan ataui Qdiperbaiki .

Sistem pendaftaran tanah yang negatif memungkin-

kan pemegang hak terdaftar dapat diganggu gugat, maka

alat p e m b u k t i a n yang utama d i d a l a m p e r s i d a n g a n di

Pengadilan ialah Akta PPAT dan sertifikat. Sertifikat

merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan

riwayat penguasaan tanah yang hasilnya merupakan dasar

hak pada pendaftaran pertama, dan proses-proses pera-

lihan hak selanjutnya.

4. Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 10/1961

Menurut ketentuan dalara Peraturan Pemerintah

Nomor 10, Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah

meletakkan 2 (dua) kewajiban pokok yakni :

a. Kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia

untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia secara bertahap dari

19. Wawanc-ira dengan Bapak Widjonc, Gtaf Kan tor Badan Pertanahan National Kodya Surabaya, 27 Juli 1993.



desa demi desa. Kewajiban itu meliputi :

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah

2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya

3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berla

ku sebagai alat pembuktian yang kuat

Kewajiban yang menjadi beban Pemerintah ini lazim

disebut Pendaftaran Tanah.

b. Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk

mendaftakan hak-haknya atas tanah yang dipegang.

Adapun hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan

tersebut ialah Hak Milik, Hak (Guna) Bangunan,

Hak (Guna) Uasaha dan Hak pakai serta Hak Penge-

lolaan. Kewajiban yang menjadi beban pemegak hak

ini lazim disebut Pendaftaran Hak Atas Tanah.

Dengan di1aksanakannya Pendaftaran Tanah, maka

terlebih dahulu Pemerintah mengadakan pengukuran secara

menyeluruh untuk selanjutnya membuat pemetaan yang

lengkap serta membukukan seluruh hak-hak atas tanah

yang ada di wilayah Indonesia. Apabila telah dilaksana-

kan pendataan (pengukuran, pemetaan dan pembukuan)

tanah maka barulah dapat dilaksanakan pendaftaran hak-

hak atas tanah atas p e r m o h o n a n p e m e g a n g hak yang

bersangkutan dan pemberian surat tanda bukti hak yang

lazim disebut Sertifikat hak atas tanah.

Sebelum pemberian tanda bukti hak atas tanah

(sertifikat) tersebut haruslah diadakan penelitian

terhadap tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya



27

antara lain harus diteliti riwayat atau asal usul tanah

yan g b e r s a n g k u t a n , s i a p a p e m i l i k n y a , luas t a n a h

(panjang dan lebarnya), beban atas tanah tersebut kalau ada, batas-batas tanah. Hal ini sangat penting dilakukan karena untuk menghindari terjadinya sengketa yang

berlarut-larut.

Pekerjaan tersebut di atas dilakukan oleh suatu

panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat

yang ditunjuk dan terdiri dari atas 1 (satu) orang

Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan 2

(dua) orang Pegawai Pemerintah Desa atau lebih sebagai

anggota. Dan jika Menteri Agraria memandang perlu, maka

keanggotaan panitia tersebut dapat ditambah dengan

seorang Pejabat dari Jawatan Agraria, Paraong Praja, dan

Kepolisian Negara.

Pendataan yang dilakukan panitia tersebut di atas

secara terinci meliputi pengukuran tanah dengan batas-

batasnya yang kemudian dibuat peta tanah dengan memakai

perbandingan tertentu sesuai dengan cara-cara penguku

ran dan pemetaan tana h yang telah d i t e t a p k a n oleh

Menteri Agraria serta mengisi daftar isian yang memuat

pula nomor pendaftaran, nomor buku, nomor surat ukur,

nomor pajak, dan tanda batas sedapat mungkin berupa

gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain.

Setelah itu peta tanah dan daftar isian tersebut disira-

pan di Kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan untuk

memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang mungkin

merasa keberatan untuk mengajukan keberatan-keberatan-



nya mengenai penetapan peta tanah dan daftar isian itu. Dan apabila ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan-

keberatannya dalam masa 3 (tiga) bulan itu serta oleh

Panitia dianggap beralasan maka akan diadakan perubahan-perubahan dalam peta tanah dan daftar isian itu.

Sesuai pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 10,

T a h u n 1961, s e t e l a h p e r u b a h a n - p e r u b a h a n s e l e s a i

dikerjakan atau jika dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak

diajukan k e b e r a t a n - k e b e r a t a n maka p e t a - p e t a tanah

daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan

suatu Berita Acara yang bentuknya ditetapkan dan hak-

haknya dibukukan dalam Daftar Buku Tanah. Menurut pasal

7, Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1961, dinyata-

kan bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha atau proses

pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah itu

diadakan pengisian 4 (empat) macam daftar, yaitu :

a. Daftar Tanah

Dalam daftar ini akan didaftar semua tanah (tanah

yang dikuasai langsung oleh negara, tanah-tanah

dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan dan seba-

gainya) yang terdapat dlam suatu desa.

b. Daftar Nama

Dalam daftar ini akan didaftar nama orang-orang

yang mempunyai hak atas suatu tanah.

c. Daftar Buku Tanah

Dalam daftar ini akan didaftar hak-hak atas tanah

serta peralihan hak-haknya.

d. Daftar Surat Ukur



Daftar ini merupakan kumpulan Surat Ukur, dimana

dalam Surat Ukur itu menguraikan keadaan, letak

serta luas tana yang menjadi obyek suatu hak yang didaftar dalam Daftar Buku Tanah.

Berdasar pasal 9 dan 10, Peraturan Pemerintah

Nomor 10, Tahun 1961, menyatakan bahwa tiap-tiap buku tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan suatu

hak (hak milik, hak guna usaha, dan lain-lain) dibubuhi

tanda tangan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan

cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dianggap

sah. Dan pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun

1961, juga menjelaskan bahwa setiap Surat Ukur dibuat

rangkap 2 (dua), satu untuk diberikan pada yang berhak

sebagai bagian dari sertifikat, sedangkan yang lain

untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah dan dijilid

dalam Daftar Surat Ukur.

Pada akhir dari proses pendaftaran tanah berda-

sarkan pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 10, tahun

1961, salinan dari Buku Tanah dan Surat Ukur itu sete-

lah dijahit menjadi satu dengan kertas sampul yang

ditetapkan oleh Menteri Agraria dan kemudian kepada

yang berhak sebagai bukti hak atas tanah atau biasa

disebut Sertifikat Hak Atas Tanah.



33 A 33 X V

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Dalam kenyataannya, pendaftaran tanah yang meru

pakan kewajiban bagi para pemegang hak belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya, minat

seseorang untuk mendaftarkan tanahnya adalah suatu tindakan pengambilan keputusan untuk melakukan perbua-

tan hukum tertentu, dalam hal ini mendaftarkan tanah,

atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Karena keterbatasan masyarakat untuk dapat mengumpulkan

informasi mengenai pendaftaran tanah selengkap mungkin,

disamping keterbatasan waktu dan biaya, serta tujuan

pengambilan keputusan yang bersifat dinamis itu, maka

orang cenderung untuk membuat keputusan yang hanya

cukup memuaskan baginya. Informasi yang dimaksud adalah

pengetahuan tentang pendaftaran tanah, presepsi tentang

biaya (resmi dan tidak resmi) pendaftaran tanah, dan

presepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran

tanah. Maka minat seseorang untuk mendaftarkan atau

tidak mendaftarkan tanah akan didasarkan pada informasi

tertentu yang mendorongnya untuk membuat perhitungan

berdasarkan pemberian nilai tertentu pada setiap tin-

dakannya, risiko yang d i h a d a p i n y a dan untung atau

ruginya.

Tampaknya, alasan bagi sebagian besar masyarakat

untuk mendaftarkan tanahnya adalah karena adanya keper-

luan yang mendesak, dalam arti tidak dapat dihindarkan

30



31

keharusan raemiliki sertifikat hak atas tanah karena

adanya perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli dan

hibah. Dan bila tidak ada keperluan yang mendesak,

orang cenderung untuk tidak mendaftarkan tanahnya.

Alasan lain yang dapat dipertimbangkan adalah

faktor biaya dan waktu pendaftaran tanah, namun faktor

keharusan yang mendesak lebih menentukan. Perhitungan

yang dil a k u k a n teruta ma bertu m p u pada harus atau tidaknya kebutuhan untuk memiliki sertifikat.

Tidak semua atau belum semua tanah di wilayah

negara kita ini yang terdaftar sebagaimana yang diten-

tukan dalam UUPA pasal 19, jo Peraturan Pemerintah,

Nomor 10 Tahun 1961. Oleh karena pada umumnya tanah-

tanah yang berada di daerah pedesaan masih banyak yang

belum didaftarkan, d e ngan d e m i k i a n ked u d u k a n dan

statusnya masih seperti keadaan sebelum berlakunya

UUPA, apalagi penghayatan dan pemahaman terhadap UUPA

serta peraturan pelaksanaannya bagi masyarakat kita

belum merata dan menyeluruh. Sehingga dapat dibayangkan

bahwa sebagian besar para pemilik tanah masih belum

dapat menunjukkan alat bukti pemilikan tanahnya yang

berupa sertifikat. Akibatnya, banyak diantara pemilik

tanah hanya mampu menunjukkan surat bukti pembayaran

pajak bumi letter D atau yang lebih dikenal dengan

sebutan Petok D yang sebenarnya bukan merupakan suatu

alat bukti.

Di desa-desa yang belum lengkap penyelenggaraan

pendaftaran tanahnya, petugas pendaftaran tanah dalam



hal ini selalu berpegang pada petok D ini sebagai alat

bukti adanya pemilikan tanah. Setidaknya ada hubungan

antara seseorang dengan tanah yang dikuasainya. Hal ini

dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Peme

rintah Nomor 10, Tahun 1961, yang menyebutkan :

"Jika pemberian hak yang dimaksud dalam Pasal 14, dengan bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu Surat Ukur (lama), yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, maka kepada yang memperoleh hak itu diberikan sertifikat, dengan tidak perlu membuat Surat Ukur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11."

Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) tersebut,

maka petok D dapat dijadikan sebagai syarat kelengkapan

permohonan sertifikat apabila dalam suatu desa belum

lengkap penyelenggaraan pendaftaran tanahnya.

Bertitik tolak dari ketentuan UUPA pasal 19 ayat

(2) huruf C, tersebut di atas, maka berkenaan dengan

pembuktian pemilikan hak atas tanah tidak boleh lain

kecuali dengan sertifikat hak atas tanah. Sedangkan

untuk m e n d a p a t k a n sertifikat harus melalui proses

tersendiri yaitu mendaftarkan tanah yang dimilikinya ke

Kantor P e n d a f t a r a n T anah s e b a g a i m a n a diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1961. Akibat hukum

dari p e n d a f t a r a n hak atas tanah itu adalah berupa

diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dikenal

dengan sebutan sertifikat tanah yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat terhadap pemegangan hak atas

tanah.

Sertifikat hak atas tanah yang diberikan itu akan

memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak



yang bersangkutan, yang dapat berfungsi sebagai alat

bukti hak atas t a n a h yang sah, baik a p a b i l a ada

persengketaan terhadap tanah tersebut ataupun dapat pula berfungsi sebagai jaminan pelunasan hutang pada

Bank Pemerintah atau Bank Swasta. J a d i , sertifikat

tanah itu tidak hanya sebagai hak pemilikan tanah saja,

tetapi juga memberikan manfaat yang lain bagi peme-

gangnya.

Dalam proses pensertifikatan tanah menurut Per

aturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1961, dan peraturan

pelaksanaannya, pemohon dituntut aktif dan rajin meng-

urus permohonannya di Kantor Agraria setempat untuk

mengetahui apabila ada kekurangan kelengkapan dari

syarat-syarat yang telah ditentukan.

Prosedur pendaftran tanah untuk memperoleh serti

fikat hak atas tanah yang hanya didasarkan pada petok D

dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Permohonan Pendaftaran Tanah

Pemohon atau w a k i l n y a m e n g a j u k a n p e r m o h o n a n

pendaftaran hak atas tanahnya, yaitu pendaftaran perta-

ma dari bekas tanah milik adat yang syarat-syaratnya

lengkap (memenuhi pasal 3 PMPA Nomor 2, Tahun 1962, jo

Surat Keputusan Nomor 26/DDA/1970), karena pada umumnya

tanah-tanah hak mili k adat dapat d i k a t a k a n hampir

semuanya belum pernah didaftar. Untuk tanah-tanah yang

belum b e r sertifikat, maka Kantor Pendaftaran Tanah

mensyarakatkan pada pemegang hak untuk dapat membawa

beberapa persyaratan seperti tersebut di hawah— — :----M I 1 * K.

pERPUîAK vN-U N 1 V E R S 1 1 A S Air*- \NOOA'

s U R A B A Y A __



3-1

- Surat Permohonan Pendaftaran (Model 4)

- Tanda Bukti Pemilikan (petok D tahun 1960 asli)- Gambar situasi Kadasteral

- Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh

Camat, yang membenarkan surat bukti hak tersebut.

- Foto Copy KTP/KSK

- Foto Copy Pelunasan Pajak (PBB)

- Foto Copy Bukti Kewarganegaraan Republik Indone

sia, Ganti Nama, Surat Nikah dan Akta Kelahiran

(bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing)

Apabila tanah tersebut belum dikonversi, maka

pada saat mengajukan pendaftaran hak atas tanahnya,

diajukan pula permohonan penegasan konversinya melalui

prosedur sebagai berikut :

a. Pemohon atau yang diberi kuasa mengajukan permo

honan kepada Kepala Desa di mana tanah tersebut

b erada dengan m e n u n j u k k a n surat tanda bukti

kewarganegaraan, dalam hal ini adalah KTP, juga

dengan membawa surat tanda bukti pemilikan tanah

yang dalam hal ini berupa petok D.

b. Setelah pemohon menunjukkan identitas dan tanda

bukti pemilikan hak atas tanahnya yang dibenarkan

oelh Kepala Desa atau Seketaris Desa dan Camat,

maka akan dilakukan penelitian pada buku C desa.

Perlu diketahui bahwa catatan untuk pertanahan di

Kantor Kepala Desa ada 4 macam, ialah :

- Buku C Desa yang berupa kumpulan catatan-

catatan pemilik tanah ;



- Buku Bj yang berupa rangkaian gambar petok D

- Kretek/peta

- Petok D 20

Untuk selanjutnya pemohon atau kuasanya harus melengkapi dengan membeli 5 macam blangko yang

masing-masing rangkap 4, yang terdiri dari :

1. Surat Permohonan Konversi ;

2. Surat pernyataan pemegang hak atau pemohon,

bahwa tanah yang dimohonkan konversi dan

pendaftarannya adalah benar-benar milik

pemohon dengan batas-batasnya ;

3. Blangko berita acara pemasangan tugu-tugu

batas dan keterangan mengenai kebenaran

pemilikan tanah

4. Surat pernyataan keterangan pemilikan tanah

yang berisik keterangan tentang pemilikan

tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut

d a l a m seng keta atau dibebani hak atau

disita dan tidak terkena peraturan per-

undangan yang bertentangan dengan surat-

surat pelaksanaan konversi ;

5. Turunan, dalam surat ini diterangkan menge

nai p e m i l i k a n tanah sesuai dengan yang

telah didaftar didalam buku tanah desa.

c. Pengisian blangko tersebut di atas dilakukan oleh

Kepala Desa dengan berpedoman pada buku tanah

7 0 . Ibid.



'56

desa. Juga d i l a k u k a n p e n e l i t i a n langsung ke

lokasi tanah yang dimohonkan sertifikatnya terse

but. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sekre-

taris Desa atau perangkat desa lainnya berguna

untuk memperoleh kebenaran atas kepemilikan tanah tersebut. Kepada pemilik tanah yang berbatasan

juga diminta keterangannya tentang kebenaran

pemasangan batas-batasnya. Setelah diketahui

kebenarannya, maka dilaksanakan pemasangan tugu-

tugu batas dan kemudian dibuatkan peta kasar atau

gambar letak tugu-tugu batas tersebut.

d. Setelah 3 blangko tersebut diisi dan persyaratan-

persyaratan lainnya dipenuhi, maka dilaksanakan

penandatanganan oleh :

- pemohon

- pemilik tanah yang berbatasan

- Kepala Desa

- dikuatkan oleh camat di mana tanah tersebut

berada

Sebelum Camat membubuhkan tandatangannya, maka

akan diminta keterangan lebih dahulu kebenaran

dari pemilik tanah yang dimohonkan konversi dan

pendaftarannya kepada pemohon atau kuasanya.

e. Setelah semua b langko dan p e r s y a r a t a n untuk

mengajukan permohonan konversi dan pendaftaran

dilengkapi, maka berkas-berkas tersebut diajukan

ke Kantor Pendaftaran Tanah oleh pemohon atau

wakilnya. Setelah diterima oleh petugas, maka



kepada pemohon atau wakilnya diberikan Surat

Bukti Tanda Terima berkas permohonan dan pengem-

balian 2 dari 4 blangko yang diserahkan, satu

untuk pemohon dan yang satu lagi untuk kecamatan

di mana tanah tersebut berada. Setelah itu pemo

hon mengisi blangko Surat Keterangan Pendaftaran

tanah dan membayar biaya p e n d a ftarannya. Pern-

bayaran biaya pendaftaran yang diajukan merupakan

syarat yang wajib dipenuhi, bila tidak maka

permohonan pendaftaran yang diajukan akan ditolak

untuk dilaksanakan.

Dengan diterimanya berkas permohonan tersebut

oleh Kantor Pendaftaran Tanah, maka tugas selanjutnya

adalah d i l a k u k a n n y a p e n d a f t a r a n tanah oleh Kantor

Pendaftaran Tanah.

2. Pendaftaran oleh Kantor Pendaftaran Tanah

Berdasarkan berkas- berkas yang diajukan oleh

pemohon dan setelah diteliti kebenaran pengisian dan

kelengkapannya, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

mengeluarkan pengumuman pendaftaran tanah dan koversi-

nya, serta menyebutkan lokasi, luas, dan semua batas-

batasnya .

Pengumuman itu dimaksudkan agar setiap orang yang

berkepentingan mengetahui permohonan pendaftaran itu.

Kepada mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan

k e b e r a t a n n y a secara tertulis ke Badan P e rtanahan

Nasional. Apabila keberatan yang diajukan kepada Kepala

Kantor Pendaftaran Tanah dinilai beralasan, maka diusa-



hakan penyelesaiannya. jika perlu diajukan ke sidang

Pengadilan untuk meminta penyelesaian masalah hak atas

tanah tersebut.

Setelah dilakukan tata usaha pendaftaran tanah

oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, maka diterbitkan

suatu sertifikat hak atas tanah yang berlaku sebagai

alat bukti pemilikan hak atas tanah. Tata cara pengambilan sertifikat di Kantor Pendaftaran Tanah dengan

menunjukkan :

1. K w i t a nsi/bukti pe m b a y a r a n biaya p e n d a f t a r a n

peralihan hak atas tanah (apabila ada peralihan

hak atas tanah )

2. KTP atau bukti kewarganegaraan213. Surat kuasa bila diwakilkan kepada kuasanya

Dengan diterimanya sertifikat hak atas tanah oleh

masing-masing pemilik hak atas tanah tersebut, maka

selesailah sudah tugas Pendaftaran Tanah dan pemilik

tanah tentunya akan merasa lega.



B A B V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini dapat

dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

a. Petok D yang dianggap masyarakat sebagai bukti

pemilikan hak atas tanah sebenarnya adalah tanda

bukti pembayaran/pelunasan pajak (hasil) bumi dan

bukan merupakan tanda bukti pemilikan hak atas

tanah, sedang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan

kelanjutan dari pungutan pajak bumi dalam Petok D

yang diperbaharui.

b. Pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah

merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya

kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah di

seluruh wilayah Indonesia, yang sekaligus untuk

memperoleh alat bukti pemilikan hak atas tanah

yang berupa sertifikat hak atas tanah serta

manfaat yang ada di dalamnya.

c. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak

atas tanah, pemerintah telah menyelenggarakan

Pendaftaran Tanah yang menjadi kewajiban pemilik

tanah, karena pendaftaran tanah merupakan syar'ic

konstitutif dari lahirnya sertifikat hak atas-

d. Karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia

masih berpedoman pada tand» bukti Petok D sebagai

tanda bukti pemilikan hak atas tanah, maka dalam

~n



proses pendaftaran tanah yang diselenggarakan

pemerintah Indonesia, tanda bukti Petok D masih

dipergunakan sebagai pedoman untuk pendaftaran

tanah.

2. Saran

Demi t e r c a p a i n y a cita-cita untuk m e w ujudkan

kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dapat

dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengingat arti pentingnya sertifikat hak atas

tanah bagi masyarakat, untuk memasyarakatkan

pendaftaran tanah maka perlu diadakan penyuluhan-

penyuluhan hukum pada masyarakat melalui berbagai

media yang ada dan dapat mudah dipahami oleh

masyarakat,

b. Pelayanan dalam proses pendaftaran tanah lebih

ditingkatkan dengan menyederhanakan mekanisme

kerja aparat pendaftaran serta lebih meningkatkan

kualitas dan kuantitasnya sehingga masyarakat

tidak merasa berbelit-belit.

c. Perlu adanya suatu sistem pendaftaran tanah yang

tepat, mudah dan murah. Hal ini dimaksudkan untuk

menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk

mendaftarkan hak atas tanahnya.



DAFTAR BAGAAN

Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannva, Alumni, Bandung, 1983.

Boedi Harsono, "Segi-segi Teoritis dan Implikasi Yuri- dis Pendaftaran Tanah", Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannva. Yogyakarta, 1992.

D i rektorat A g r aria Propinsi Jatim, Dalam Meniamin Kepastian Hak Atas Tanah dan Pembangunan.

Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, "Surat Edaran No. 18/PJ.7/1989", Status Girik/Ketitir/Petok D sebagai Salinan Kohir Paiak Bumi.

Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, "Surat Edaran No. 15/ P J .6/1993 " , Larangan Penerbitan Girik/Ketitir/ Petok D/Keterangan Ob.iek Pa.iak.

Maria W. Sumardjono, "Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan Kenyataan", Seminar Nasional Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannvai Yogyakarta, 1992.

W.J.S. Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa I n d o n e s i a , Cetakan IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1966.

M I L KP E R P U S T A K A A N

-U N IV E R S 1 T A S A 1 K L A N G G A *

S U R A B A Y A



KETERANGAN PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA PETIKAN DARI UKURAfc INI DIBERIKAN KEPADA :

M A * M A T kK TANAH Kelurshan PLOSO No. ■natan : Tamhaksari

92 a ;

di>Y .....

.. 3 J h .. '■

Kabupaten : Kotamadya Surabaya Propinsi : Jawa Timur.

:bagai bukti bahwa tanalr lersebut diBaWah ini telah tercatat atas namanya terdaftar dalam tmlai Halaroan ... di kÎurahan Ploso Kecamatan Tamhaksari Kotamadya Surnbnya.

Reg. No. ■

Surabaya, ...Yang mengambil petikan tersebut diatas

Kelurahan Ploso ... ■ '^Qtamadya Surabaya

G A T A N :

Hint il»'*ajibkan member hpor.m yp;tbila pcr^bihan1 hak enmi ptim;» rfan lain-bin

»r>va. -

/ . -V

/ V turah

£ \’v.

V/-

S A W A H

iorsilnviiansil

Luas menurut buku pendaftaran huruf B

ha da

H a k t a n a h

s e b a b n y a

d a n tgl.

p e r u b a h a n

"T“A‘ A H D A R A TNomorpersilHan

hurufbagianpersil

66

34»■aLuas menurut buku pendaftaran huruf B

ha

a o / o

a o T o .

da

link Uitnh ■iobnHir. .i(Up (u*

pr-ruSaltnn

/p Mi <£*e.'/6k* M rVC. -



S U R A T K E T E t A P A f J IU M A M P H M R A W C U W A N D A fc ltA II1*1 - 1 |K A N | ) A K I B U K U 1 ' t . N K T A I ’ A N t U K A t f P l - M I I A N C ! N A N MAI k A i l U U T j l T C> INI ! ' I H ! I ' . IKAN M

'JVavi///rv

N A M A

H I N / A I J A 5 t

A I . A M A T

HESA :

kl-fAM \ I AN

K A H U I ' A I I-K

K I K I SIOI-.NA*>l

I’ K U P I N S I

fiiHL ............... .. S f r ’t e f h r . 'P * ........................ No . : I’ K U M N S I 7 .

b t i k i r b : i h w . i i : i n ; i h - t a n ; i l » (Jan p c n c t « | ' n n - p e n c l ; t | v n » l o r . / l ' i i l <li m i i -l i ' i I- 1 . *! n ? f « i ■ >i-y. i J : u un

i



j C!3BR!KAN jCE'NCAN CUhA-CUMA j No. P :



Lampira: I S E-32/ P J .6/1993 Tgl* 10 ju rd 1993



Larnpiran : ISE -32/PJ.6/1993 TgljtUO tovi- 1923

,x; , vNAMA \ V A I > M I M l i K / V N • / * S-t/vs «..• / Z J "

' 7

I I M I ' A T T I N < K i A I . ...

S A W A n

Nomorpcrsil ■Jan

hurjfbagian ipersii

Menurut daflar pcrintjian

Luas niilik luran

■4&

* 8 -

'&9~

j L -

3 4 9 -

ha ) da j It. j S.1/

Sch.il> (IanUimiiNi! jX'ruhnh'AU

I A N A II K. E K I N C,

Nomoj' pcr.sil lian huruf hap:: i pcrsi!

n•A*o

n-j

M enunu claftnrjK'i'ini ji.iii

iriiilik l\i an

lu» | gu | R. J S.

Sch. S ilan / '; nivji'-.tl poub.ihan >i

.■ J. * J »

~Q

//7~

& '

l7 M

%

AJ>‘A/

* r

y ?o

s J z

- 4 -

cfTo

i l A G/£r-f25!£44.*+jA,

ioj, '/*~4» AiSooooOQ,-#*^ 7 •

\Ljyszy ^ . /iActj ui/aa-. fry.

'tue.'V'e-lcr£y *j/<r4 .jar 0« OCa W -

£/

C:

rrf-d

l i ’.- I . ‘ •______ ^ _______ > P" ’ * 1~*czS77 ‘ V k & o / $ 0 /JLuj>

T7~C? ■ttfeH*?C?

4 3

X."\lrZ. A‘f'iS \ •/

2/

N T P m



PERANAN PETOK D DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAHrepository.unair.ac.id/11472/2/FULL TEXT.pdf · Agraria (UUPA) mempunyai sifat dualisme hukum bidang pertanahan, yakni menganut hukum

Documents