Top Banner
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM RANGKA PROGRAM P2BN
23

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Nov 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM RANGKA

PROGRAM P2BN

Page 2: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Latar Belakang Populasi global saat ini mencapai 7,2 M jiwa, diperkirakan

akan mencapai 8,1 M pada 2025, dan menjadi 9,6 M pada2050. Peningkatan tersebut didominasi masyarakat kawasanAsia - Pasifik.

Peningkatan jumlah penduduk akan menguras sumber dayaalam lebih banyak seperti: pangan, energi, dan air.

Page 3: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Lanjutan Kebutuhan pangan dunia terus meningkat, tetapi dilain pihak

ketersediaan lahan pertanian terus menyempit akibat alih fungsilahan untuk pembangunan sektor lain seperti:pemukiman, industri dan infrastuktur.

Berkurangnya lahan pertanian produktif ditambah dengan anomaliiklim akibat pemanasan global telah menyebabkan berkurangnyapasokan pangan (food shortage) dan harga pangan yang terusmeningkat.

Pemerintah telah mengantisipasi kondisi tersebut di atas denganmencanangkan program surplus beras 10 juta ton, swasembada danswasembada berkelanjutan pangan nasional, khususnya untuk 5jenis komoditi pangan pokok, yaitu: beras, jagung, kedelai, gulapasir, dan daging sapi.

Kerjasama dan sinergitas diantara pemangku kepentingan sangatdiperlukan, dalam peningkatan produksi pangan yang bergizi danberkelanjutan, untuk memenuhi pangan secara nasional yang padaakhirnya dapat berkontribusi terhadap pemenuhan pangan dunia.

Page 4: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Permasalahan

• Konversi lahan untuk penggunaan sektor lain yang tak terkendali

• Keterbatasan lahan untuk pencetakan lahan pertanian baru

• Penurunan kualitas lahan

• Rata-rata kepemilikan lahan yang semakin sempit

• Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Lahan

• Tingkat kerusakan jaringan irigasi yang tinggi

Infrastruktur

• Sistem pegadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam

• Belum terbangunnya sistem perbenihan di daerahBenih

Page 5: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Lanjutan • Kelembagaan petani yang belum memiliki

posisi tawar yang kuatKelembagaan

• Masih kurangnya kemampuan petani dalam memanfaatkan perkembangan teknologi

• Menurunnya minat generasi muda bekerja pada sektor pertanian

• Keterbatasan tenaga Penyuluh, POPT, PBT

SDM

• Sulitnya akses permodalan petani ke lembaga pembiayaan

• Harusnya ada agunan untuk mengakses kreditPermodalan

Page 6: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen (Ha) Komoditas Padi di Kabupaten Bengkulu Utara

(2009-2013)

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

2009 2010 2011 2012 2013

26,072.00

3,574.00

22,148.00

4,343.00

19,404.00

3,010.00

19,800.00

896.00

22,727.00

2,187.00

23,002.00

1,932.00

23,669.00

4,564.00

17,429.00

3,688.00

20,159.00

3,571.00

22,919.00

2,053.00Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ha)

Page 7: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Perkembangan Produktivitas (Kw/Ha) Komoditas Padi di Kabupaten Bengkulu Utara (2009-2013)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

2009 2010 2011 2012 2013

44.47

19.45

44.47

19.62

39.32

20.18

44.06

19.09

45.19

19.04

Page 8: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Perkembangan Produksi (Ton) Komoditas Padi di Kabupaten Bengkulu Utara (2009-2013)

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG

PA

DI

SA

WA

H

PA

DI

LA

DA

NG2009 2010 2011 2012 2013

- Produksi GKP (Ton)

- Produksi GKG (Ton)

- Produksi Beras (Ton)

Page 9: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Tantangan

Jumlah penduduk yang melampaui kapasitas lahan pertanian yang ada

Anomali Iklim

Gejolak Harga Pangan Global

Bencana Alam

Page 10: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Persyaratan Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton Tahun 2014

Surpus Beras 10 Juta Ton

Pengurangan Susut Panen 1,5%/Tahun

Peningkatan Provitas dari 5,1 Ton/Ha menjadi 5,7

Ton/Ha dan Luas Panen dari IP 1,5 mejadi 1,7

Penambahan Areal Sawah Baru 65.000 Ha/Tahun

Penurunan Konsumsi Beras Per

Kapita 1,5%/Tahun

Intensitas Penyuluhan

(50%)

Penggunaan Benih Unggul Bersertifikat

(71%)

Penurunan Serangan

OPT (5,5%)

Pemupukan Sesuai

Rekomendasi (70%)

Perbaikan Jaringan Irigasi (18,8%)

Page 11: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Peranan PemerintahMenetapkan peraturan perundang undangan terkait dengan insentif, pembiayaan, subsidi (jika diperlukan), dan perlindungan produsen dalam negeri.

Menjaga stabilitas harga pangan pokok agar terjangkau bagi masyarakat namun tetap layak secara komersial .

Membangun konektivitas antar lembaga, intra wilayah, antar wilayah dan global.

Menjaga kecukupan pasokan untuk masyarakat

Membangun infrastruktur dasar seperti bendungan, waduk, irigasi, jalan produksi dan sarana pelabuhan

Menjaga kesinambungan pembiayaan sektor pangan melalui APBN

Page 12: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Peranan Pemerintah DaerahMenetapkan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang undangan seperti penetapan rencana tata ruang dan wilayah,

Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang terampil

Membangun pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan investasi di sektor pangan

Menyediakan tenaga penyuluh dan pendamping petani produsen pangan.

Mengamankan lahan-lahan produktif agar tidak mudah dialih fungsikan.

Membangun infrastruktur seperti jaringan irigasi tersier dan jalan-jalanpedesaan yang menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah

Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan terminal agri bisnis yang berbasis pangan

Menyediakan alokasi anggaran untuk sektor pangan pada APBD.

Page 13: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Strategi Peningkatan Produksi

1• Perluasan Areal Tanam

2• Peningkatan Produktivitas

3• Pengamanan Produksi

4

• Pemberdayaan kelembagaan Pertanian dan Dukungan Pembiayaan Usahatani

5• Perbaikan Manajemen

Page 14: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Implementasi Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pertaian dan Peternakan

Kabupaten Bengkulu Utara dalam Menunjang P2BN

Tahun 2014

Page 15: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

(1) Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL PTT) Padi

• Luas 1.000 Ha

• Produktivitas pada kawasan ini ditargetkan meningkat 0,5 Ton/Ha

• Sumber Dana APBN TP Ditjen Tanaman Pangan

Kawasan Pertumbuhan

• Luas 1.000 Ha

• Produktivitas pada kawasan ini ditargetkan meningkat 0,5 s/d 1 Ton/Ha

• Sumber Dana APBN TP Ditjen Tanaman Pangan

Kawasan Pengembangan

• Luas 8.000 Ha

• Produktivitas pada kawasan ini ditargetkan meningkat 1 Ton/Ha

• Sumber Dana APBN TP Ditjen Tanaman Pangan

Kawasan Pemantapan

Page 16: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

(2) Bantuan Benih Bersubsidi

Bantuan benih bersubsidi dilakukan pada lokasi SL PTT seluas 10.000 Ha (250 Ton);

Harga Eceran Tertinggi (HET) benih bersubsidi adalah Rp. 2.200,-/Kg;

Page 17: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

(3) Penyaluran Pupuk Bersubsidi

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Urea SP-36 ZA NPK Organik

3,379

1,499

590

5,915

1,504

Page 18: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Komoditas

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Urea SP-36 ZA NPK Organik

Tanaman Pangan

Hortikultura

Perkebunan

Peternakan

Perikanan Budidaya

Page 19: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

(4) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

• Seluas 1.200 Ha

• Dilaksakan pada DI Air Nokan Rama Agung, DI Air Nakai Baturoto, DI Kemumu Sumber Rejo, DI Air Ketenong, DI Air Kuning Perbo, DI Air Kuning Jogja Baru, DI Air Nakai Baturaja Kol, DI Air Napal, DI Air Nokan Kecil, DI Air Palik Aur Gading, DI Air Palik Tj Agung, DI Air Banai Tb Padang

• Sumber Dana APBN TP Ditjen PSP

Pengembangan Jaringan Irigasi

• Dilaksanakan pada 3 Kelompok

• Dilakukan untuk pembangunan/rehabilitasi irigasi secara Swadaya oleh Kelompoktani

• Sumber Dana APBN TP Ditjen PSP

Pemberdayaan Kelembagaan

Page 20: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Lanjutan

• Dilaksanakan pada 6 lokasi

• Bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi pertanian

• Sumber Dana DAK Bidang Pertanian

Pembangunan Damparit

• Dilaksanakan pada 1 lokasi

• Bertujuan untuk menyediakan air pertanian pada musim kemarau

• Sumber Dana DAK Bidang Pertanian

Pembangunan Irigasi Tanah

Dangkal

• Dilaksanakan pada 26 lokasi

• Bertujuan untuk meningkatkan akses ke persawahan untuk transportasi saporodi dan hasil panen

• Sumber Dana DAK Bidang Pertanian dan APBD Kabupaten Bengkulu Utara

Pengembangan Jalan Usahatani

Page 21: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Lanjutan

• Sasaran Optimasi lahan 500 ha

• Berkerjasama dengan TNI-AD

• Sumber Dana APBN TP Ditjen PSP

• Terdapat kegiatan optimasi lahan dari Dinas Pertanian Propinsi dengan mekanisme kontraktual

Pengembangan Optimasi Lahan

• Diusulkan Gapoktan penerima PUAP tahun 2014 sebanyak 34 Gapoktan

• Hingga DNS I realisasi 4 Gapoktan

• Sumber Dana APBN Kementerian Pertanian

Pembiayaan Pertanian

• Alokasi kegiatan pra sertipikasi lahan pertanian sebanyak 500 persil

• Sumber Dana APBN TP Ditjen PSPPra Sertipikasi

Lahan Pertanian

Page 22: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

Penutup

Pelaksanaan Program P2BN dapat tercapai jika terjadi kerjasama yang sinergis antara

setiap pemangku kepentingan

Page 23: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KULU UTARA DALAM …bengkulu.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/2014/... · 2015. 5. 26. · Peranan Pemerintah Menetapkan peraturan perundang

TERIMA KASIH