Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Ekonomi Islam Disusun Oleh: Muhammad Iqbal NIM : SE.120108 KONSENTRASI PERBANKAN PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2017/2018
86
Embed
Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ...repository.uinjambi.ac.id/656/1/SE 120108 Muhammad Iqbal...Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota
Jambi
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Ekonomi Islam
Disusun Oleh:
Muhammad Iqbal
NIM : SE.120108
KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2017/2018
ii
iii
iv
v
MOTTO
....ِمِ هِ سِ فِ ن ِ اهِابِ اِمهِوِرِ ي ِ غهِي ِ ِىتِ حهِِمِ وِ قهِابِ مهِرِ ي ِ غهِي ِ ِلهِِاللهِِنِ اِ ... “ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra‟d: 11).1
1Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Surat Ar-ra‟d ,11, Departemen Agama RI (Bandung: Penerbit
Diponegoro, 2011)
vi
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan skripsi ini kepada :
Abah Sayyid Usman Al Mukhdor Bin Sayyid Salim Al Mukhdor dan Ibu
Mainun, serta adik dan sanak saudara yang senantiasa memberi dukungan
moril dan materil dalam susah dan senang sehingga dapatlah penulis selesaikan
skripsi ini.
Untuk teman-teman Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi khususnya teman-teman Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tampa kalian mungkin penulis
tidak seperti ini dalam menyelesaikan skripsi ini hanyalah ungkapan terima
kasih atas segala dukungan yang kalian berikan selama ini hanya Allah SWT
yang dapat membalas kebaikan kalian.
vii
ABSTRAK
Skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan Peranan Pemerintah Dalam
Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi. Melalui penelitian ini ingin di
jawab dua hal penting yaitu bagaimana upaya yang di lakukan pemerintah dalam
pengentasan kemiskinan di kota jambi dan apa saja kendala yang di hadapi
pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan di kota jambi.
Untuk menjawab persoalan di atas, maka peneliti menggunakan
metodologi penelitian yang sistematik. Adapun pendekatan penelitian yang di
gunakan adalah kualitatif, setting penelitiannya di bappeda kota jambi, teknik
pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Secara praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran
mengenai permasalahan dan juga masukan bagi Pemerintah Kota Jambi,
khususnya peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota
Jambi.
Setelah melakukan penelitian tentang Peranan Pemerintah dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi dapat di ambil kesimpulan salah satunya
yaitu Peran Bappeda sebagai aparatur pemerintah dalam pelaksanaan dan
perencana pembangunan di Kota Jambi yang mana dapat kita lihat dari
pelimpahan wewenang Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota
Jambi yang mana bappeda bisa disebut juga sebagai dapur bagi pemerintahan.
Yang mengatur dan merencanakan setiap pembangunan guna melakukan
pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Jambi.
Kata Kunci : Pemerintah dan Kemiskinan.
viii
ix
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………………….... i
NOTA DINAS……………………………………….…………………………………………………... ii
PENGESAHAN………………………………………………………………………………………… iii
PERNYATAAN………………………………………...………………………………………………. iv
MOTTO…………………………………………………………………………………………………. v
PERSEMBAHAN………………………………………………………………………………….…… vi
ABSTRAK………….……………………………………………………………………...………..….. vii
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………..... viii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………….…... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah………………………………………………………………………… 1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………………………………. 6
C. Batasan Masalah………………………………………………………………………………… 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……………………………………………………………….. 7
E. Tinjauan Pustaka………………………………………………………………………….…….. 8
F. Kerangka Teori…………………………………………………………………………………. 10
BAB II METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian…………………………………………………………………………... 15
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian……………………………………………………………. 16
C. Jenis dan Sumber Data…………………………………………………………………………. 16
D. Teknik Pengumpulan Data……………………………………………………………………... 18
E. Teknik Analisis Data…………………………………………………………………………… 19
F. Uji Keabsahan Data……………………………………………………………………………. 21
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kota Jambi…………………………………………………………………………….. 22
B. Keadaan Geografis Kota Jambi………………………………………………………………... 28
BAB IV TEMUAN PENELITIAN
A. Program dan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota
Jambi………………………………………………………………………………………….. 33
B. Kendala Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota
Jambi………………………………………………………………………………………….. 60
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………...…………………………………………………. 63
B. Saran – saran………………………………………………………………………………….. 64
C. Kata penutup………………………………………………………………………………….. 65
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………... 66
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan persoalan global yang dihadapi di setiap
wilayah didunia. Tingginya angka kemiskinan mengundang perhatian dunia
untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dunia. Oleh karenanya
pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi salah satu kesepakatan global
yang dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Millenium ( Millenium
Development Goals/MDGS ) yang diukur capaiannya pada akhir 2015, dan
dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Developments Goals/SDGS) pasca 2015.
Masalah kemiskinan juga bersifat multidimensi, dimana kemiskinan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemiskinan
bukanlah sebatas permasalahan ekonomi melainkan juga permasalahan sosial.
Kemiskinan juga menjadi hal yang mendasari munculnya berbagai
permasalahan sosial lain dimasyarakat seperti kebodohan akinbat kurangnya
akses pendidikan, pengangguran, peningkatan jumlah anak jalanan dan
pengemis, serta meningkatnya tindak kriminal. Oleh karena itu, kemiskinan
juga disebut sebagai akar dari kejahatan. Karena terdesak oleh kebutuhan yang
harus dipenuhi serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terkadang
menyebabkan orang-orang miskin melakukan jalan pintas dengan melakukan
tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, pengedaran narkoba hingga
pembunuhan untuk memenuhi kebutuhannya.
2
Penanggulangan kemiskinan menjadi isu penting karena : (1)
merupakan masalah yang tidak dapat ditunda; (2) harus menjadi prioritas
utama dalam pelaksanaan pembangunan; (3) sesuai dengan prinsip keadilan
dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan; (4) menjadi komitmen
bersama (nasional dan daerah) yang harus dilakukan secara sistematis, lintas
sektor, lintas pelaku, terpadu dan berkelanjutan.
Dalam hal pengurangan kemiskinan, indonesia sendiri sebenarnya
tercatat dua kali mendapat apresiasi dalam hal pengurangan kemiskinan.
Pertama, pada zaman orde baru, bank dunia memberikan apresiasi kepada
indonesia sebagai negara yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan,
dimana tingakt kemiskinan di Indonesia telah berhasil diturunkan dari sekitar
40% pada tahun 1976 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996 berdasarkan data
Badan Pusat Statistik. Kedua, pada periode 2005-2009. Berdasarkan catatan
Worldfactbookdan World Bank, penurunan jumlah penduduk miskin di
indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara laninnya. Angka
kemiskinan di tahun 2005 sebesar 15,97% (35,1 juta orang) dapat ditekan
menjadi (29 juta orang) per Maret 2012. Ini menunjukkan telah terjadi
pengurangan jumlah penduduk miskin hingga 6 juta orang dengan tingkat
konsistensi penurunan yang terjaga, termasuk pada pasca krisis dan
perlambatan global 2008-2009.
Namun demikian, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, terjadi
perlambatan penurunan angka kemiskinan (angka kemiskinan menurun tetapi
dalam laju yang melambat). Dimana angka kemiskinan di indonesia sebesar
3
12,36% pada tahun 2011, hanya turun menjadi 11,13 pada tahun 2015 (tidak
sampai 0,5% pertahun). Hal ini disebabkan karena kondisi kemiskinan yang
tersisa umumnya kronis, dan lokasinya makin tersebar.
Demikian pula dengan Provinsi jambi yang juga kondisi kemiskinannya
fluktuatif. Dari 8,40% pada tahun 2010 menjadi 7,9% pada tahun 2011 dan
8,42% pada tahun 2012 menjadi 8,20% pada tahun 2013 dan 9,12% pada
tahun 2014.
Table. 1.1
Tahun Tingkat kemiskinan di kota jambi (%)
2010 9,9%
2011 9,27%
2012 9,80%
2013 8,31%
2014 8,90%
Sumber : Bappeda Kota Jambi
Melihat dari tabel diatas hal yang sama juga terjadi di Kota Jambi,
dimana angka kemiskinan di Kota Jambi fluktuatif mulai dari 9,9% pada tahun
2010, sempat turun menjadi 9,27% pada tahun 2011 kemudian naik lagi
menjadi 9,80% pada tahun 2012, dan turun menjadi 8,31% pada tahun 2013dan
naik lagi menjadi 8,90% pada tahun 2014. Jika diamati laju penurunan
kemiskinan baik di Provinsi maupun Kota Jambi sejak tahun 2010 hingga 2014
terjadi perlambatan yaitu tidak sampai 0,5% per tahun.
Dengan kondisi penurunan kemiskinan yang melambat tersebut, bahkan
bisa naik jika terjadi guncangan seperti krisis ekonomi, kenaikan harga BBM,
atau penurunan harga komoditas, tentunya dibutuhkan langkah-langkah
penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan komprehensif. Oleh
4
karenanya Pemerintah didalam Rencana Pembangunan jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2014-2019 telah menargetkan penurunan angka
kemiskinan menjadi 4,2% pada tahun 2019 dari 10,96% pada tahun 2014.
Untuk mendukung target tersebut pemerintah Provinsi Jambi telah
menetapkan target sebesar 3,8% pada tahun 2021 dari 9,12% pada tahun 2014.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kota jambi juga telah menetapkan
target penurunan angka kemiskinan yaitu sebesar 8-10% pada tahun 2018 dari
8,90% pada tahun 2014. Tentunya dengan laju penurunan angka kemiskinan
Nasional. Provinsi dan Kota Jambi yang rata-rata hanya kisaran 0,5% pertahun
tentunya bukanlah hal yang mudah untuk mencapai target tersebut.
Dalam hal tersebut Pengelolaan keuangan daerah sangat besar
pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah
yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau
menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.
Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau
memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan
keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya
mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.
Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia,
tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam
suatu anggaran pemerintah daerah.2
2Lanis,Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru (Jakarta: BPFE-UI, 1999),30
5
Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.
Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan
kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah
seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya
pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan
dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan
datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua
aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan
menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara
internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang
selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa
perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.
Terkait hal tersebut, dalam upaya mengakselerasi dan meningkatkan
efektivitas upaya penanggulangan kemiskanan, Pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan yang diperbarui dengan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan. Peraturan
Presiden tersebut mengamanatkan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas
sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan,
baik ditingkat pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti termotivasi untuk
meneliti lebih jauh tentang “PERANAN PEMERINTAH DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA JAMBI”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil
suatu rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam
mengentas/menanggulangi kemiskinan di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jambi dalam
mengentas/menanggulangi kemiskinan di Kota Jambi?
C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam tiga
aspek, yaitu:
Pertama, dari sisi objek materi nya, penelitian ini membatasi diri hanya
pada Peranan Pemerintah dalam Upaya mengentas kemiskinan di Kota Jambi.
Dengan demikian, maka pembicaraan di dalam skripsi ini tidak akan
menyentuh aspek-aspek di luar hal tersebut.
Kedua, dari sisi lokasi penelitiannya, skripsi ini dibatasi pada instansi
Bappeda Kota Jambi.
7
Ketiga, dari sisi waktu penelitiannya, dibatasi pada tahun 2014. Hal ini
dengan pertimbangan bahwa satu tahun mundur dari tahun 2015 menjadikan
diskursus ( pembahasan ) penelitian ini menjadi lebih up to date (kekinian).
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :
a. Ingin mengetahui seperti apa Upaya yang dilakukan pemerintah Kota
Jambi dalam pengentasan kemiskinan;
b. Ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota
Jambi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Jambi;
2. Kegunaan Penelitian
a. Ingin memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang
Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota
Jambi.
b. Bagi pihak yang terkait, khususnya praktisi pendidikan, masyarakat
maupun pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih yang positif bagi pembaharuan dunia pendidikan untuk
menjadi lebih baik.
c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan
gelar Sarjana Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
8
E. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian
terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini ternyata ditemukan
adanya beberapa literatur terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan
dengan penelitian ini. Adapaun hasil tinjauan pustaka yang dimaksudkan
adalah sebagai berikut:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dengan judul
“Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran,
dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9
Kota di Provinsi Jawa Timur).Dalam tulisannya Ahmad memaparkan tentang
mekanisme keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan
kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kemudian Ahmad juga memaparkan kedala dan upaya yang dilakukan untuk
menekan angka pengangguran dan kemiskinan guna mencapai pertumbuhan
ekonomi yang lebih baik di jawa timur.3
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jufriadi dengan judul “Faktor-
faktor yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang
Madura.”.Adapun hasil kesimpulan dari penelitian beliau adalah bahwa
kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi,
dan faktor pendidikan.4
3Ahmad, “Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan
Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa
Timur).”Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 18 4Jufriadi, “Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang
Madura” Skripsi (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 4
9
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yonatan Pasaribu dengan judul
“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan,
Perlindungan Sosial dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia).” Adapun
kesimpulan dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah fungsi
pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan pengeluaran
pemerintah, fungsi kesehatan, dan perlindungan ternyata berpengaruh negatif
terhadap kemsikinan. Pengeluaran pemerintah fungsi infrastruktur tidak
berpangaruh terhadap kemiskinan.5
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Azwardi dan Sukanto dengan
judul “Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi
Sumatera Selatan.” Adapun hasil penelitian beliau adalah bahwa penyaluran
dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari
jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi
ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak
dikurangi belanja pegawai).6
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh James Erik Siagian dengan
judul “Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program
Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten
Deli Serdang.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan
5Yonatan Pasaribu, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan,
Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-
2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia).”Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016),
hlm. 5-7 6Azwardi dan Sukanto, “Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi
Sumatera Selatan.” Journal of Economic and Development Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12,
No. 1. Edisi Juni (2014), hlm. 29
10
keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan adanya program penyediaan
sarana sosial dasar sebesar 7 kali lebih besar dibandingkan tanpa adanya
program penyediaan sarana sosial dasar. Demikian juga dengan variabel
penyediaan sarana dasar.7
Dari semua penelitian diatas yang membedakan dengan skripsi peneliti
yaitu peneliti focus terhadap Peran Pemerintah Dalam mengentas kemiskinan
yang ada di Kota Jambi.
F. Kerangka Teori
1. Pemerintah Daerah ( PEMDA )
a. Konsep Pemerintah Daerah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibai atas daerah-daerah
Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang
masing-masing mempunyai pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah
adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip. Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
Undang-Undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Pemerintah
7Erik Siagian, “Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan
Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.”Tesis (Medan:
Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 7
11
Daerah sebagai lembaga unsure penyelenggara pemerintah daerah
terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Kepala Daerah
Untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kbaupaten disebut Bupati dan
untuk Kota disebut Walikota. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi
Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga
teknis Daerah serta untuk Kabupaten atau Kota termasuk kecamatan
dan Kelurahan.8
Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure
penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran
pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk
cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai
suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundaang-Undangan.
Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah , adalah
kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
8Dr. Arifin Tahir, M.Si, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 117
12
Istilah pemerintah menurut Bagirmanan sebagaimana yang
dikutip oleh Syafruddin (2004;51) berasal dari kata dasar „Perintah„
mendapat kata sisipan „em‟ yang berarti suatu system dalam
menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan
social, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya, atau
sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung
jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu
Negara.9
Istilah “ Pemerintah “ ini pula yang oleh kebanyakan kalangan
menyepadankan dengan istilah government ( bahasa Inggris ) dan
gouverment ( Bahasa Prancis ) yang keduanya berasal dari perkataan
latin gubermaculumyang artinya “ kemudi “. Istilah pemerintah ini
pula disinonimkan dengan penguasa, kadang juga diartikan sama
dengan eksekutif, yakni pemegang atau yang melaksanakan
pemerintahan secara riil dan ada pula yang mengistilahkan pemerintah
dengan jawatan atau aparatur dalam susunan pemerintahan.
Sementara itu istilah “ pemerintahan “ dalam bahasa inggris
dikenal dengan “ administration “ yakni proses, perbuatan atau cara
pemerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dalam kepentingan
Negara. Selanjutnya, Moh. Kusnaidi dan Harmaily Ibrahim
sebagaimana dikutip oleh Syafruddin (2004;52), mengemukakan
9Ibid., hlm.120
13
bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah Pemerintahan
dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara
dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan
Negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya
menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan meliputi tugas-tugas
lainnya termasuk legislative dan yudikatif .
Menurut Bagir Manan ( 1994 ) dengan mengacu kepada
beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan pula bahwa secara
yuridis ada perbedaan yang sangat nyata antara ”Negara“ dan
“Pemerintah“.Negara adalah sebuah badan (body) sedangkan
pemerintah adalah badan kelengkapan Negara (organ). Pemerintah
sebagai alat kelengkapan Negara dapat diberi pengertian luas atau
dalam artian sempit. Pemerintah dalam artian luas mencakup semua
alat kelengkapan Negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang –
cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif atau alat
kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama
Negara.
Dalam arti sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan
eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama
sama dengan yudikatif dan legislative berperan sebagai alat
kelengkapan Negara, bertindak untuk dan atas nama Negara . Kedua
sebagai badan administrasi Negara yang mempunyai kekuasaan
mandiri yang dilimpahkan Negara.
14
Berdasarkan gambaran tersebut diatas, dapat dikontruksikan
bahwa pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah
keseluruhan alat kelengkapan Negara , yaitu Lembaga Tertinggi
(MPR) dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (DPR, Presiden, MA
dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit presiden beserta
jajaran/aparatur yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif yang
selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislative dan
yudikatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Berdasarkan dari pemahaman diatas, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1) Kalau pemerintah hanyalah eksekutif yang menjalankan
pemerintahan dalam arti sempit, sedangkan pemerintahan
meliputi seluruh unsur atau fungsi penyelenggaraan Negara baik
eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
2) Kalau pemerintah menunjuk kesutau badan pemerintahan,
sedangkan pemerintahan merupakan proses atau cara dalam
memerintah.
15
b. Peran Pemerintah Daerah.
1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada
suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan atau milik swasta.
Penyertaan modal tersebut dapat ditambah , dikurangi, dijual
kepada pihak lain dan atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha
Milik Daerah. Pemerintah Daerah dapat memilik BUMD yang
pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan
pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna
membiayai kebutuhan tertentu dengan dananya tidak dapat
disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana
cadangan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.10
3. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau deficit
APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.Pemerintah
daerah mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD,
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya
kepada DPRD.
4. Pemerintah Daerah dapat membentuk badan pengelola
pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan
dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah
10Bagas Nugroho, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah “ diakses dari
https://www.scribd.com/mobile/doc/45733420/Peran-Fungsi-Pemda.html, pada tanggal 6 November 2017
pukul 13.54.
16
mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan
pengelolaan kawasan perkotaan.
Selain itu, peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan dalam
rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
perbanutan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk
melakukan :
1) Desentralisasi.
Desentralisasi atau juga biasa disebut desentralisasi politik
yaitu melaksanakan semua urusan yang yang semula adalah
kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
system Negara Kesatua Republik Indonesia.
Didalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan
menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (
perwakilan ) ikut serta dalam pemerintahan, dengan batas wilayah
daerah masing-masing.
Menurut Nurcholis 9 (2005;4) mengemukakan bahwa
desentralisasi dibedakan menjadi dua :
a) Desentralisasi Teritorial ( territorial desentralisatie ) yaitu
penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri (autonomi) batas pengaturannya
17
adalah daerah. Desentralisasi territorial mengakibatkan
adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.
b) Desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan kekuasaan untuk
mengatur dan mengurus fungsi tertentu, batas
pengaturannya adalah batas fungsi.
2) Dekonsentrasi.
Yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau
kepada Instansi fertikal diwilayah tertentu untuk dilaksanakan dan
tugas pembantu yaitu melaksanakan semua penugasan dari
Pemerintah kepada Daerah dan Desa dari Pemerintah Provinsi
kepada Kabupaten atau Kota atau Desa , serta dari Pemerintah
Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas
tertentu. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah
mampu menerima semua kewenangan yang diserahkan untuk
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Mustopadidjaja (2003) menyatakan bahwa pemerintah
sangat ditentukan oleh tiga hal yaitu aparatur pemerintah,
organisasi birokrasi dan prosedur tatalaksananya, karena
ituapabila prosedur operasionalisasi suatu kebijakan ingin dapat
berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya perlu
dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap aparatur
pemerintahan agar prosedur ketatalaksanaan dan bentuk
18
organisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan
dari misi yang akan dicapai.
Karena tugas pemerintah daerah adalah menciptakan
kesejahteraan umum,, maka kegiatan administrasi Negara dikenal
sebagai suatu kebijakan public, yang memiliki rentang pengaturan
dalam kuantitas dan kualitas seiring dengan kebutuhan konkret
masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
didalam kebijakan public, terkadang suatu upaya formulasi,
implementasi dan evaluasi secara konkret dan terukur dalam
merespon kebutuhan atau persoalan dalam masyarakat umum.
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah
daerah, potensi dan keberagaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-
luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan
system penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif
dibedakan dalam dua pengertian yuridis, yaitu :
a) Selaku alat kelengkapan Negara yang bertindak untuk dan
atas nama Negara yang kekuasaanya melekat pada
kedudukan seorang kepala Negara.
19
b) Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan
pemerintahan atau selaku administrator Negara (pejabat
atau badan atas usaha Negara).
Pemerintahan adalah berkenaan system, fungsi, cara,
perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang
dilakukan atau diselanggarakan atau dilaksanakan oleh
pemerintah. Eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam Negara
yang melaksanakan kebijakan public (kenegaraan dan atau
pemerintahan )melalui peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan oleh lembaga legislative maupun atas inisiatif sendiri.
Administrasi (Negara) adalah badan atau jabatan dalam
lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan
madniri berdasarkan hokum untuk melakukan tindakan-tindakan
baik dilapangan pengaturan maupun penyelenggaraan
administrasi (Negara).
Berkaitan hubungan antara pemerintahan dan administrasi
Negara, maka didalam organisasi modern sebagaimana Negara
dan perangkatnya , Max Weber mengintroduksi terminology
birokrasi dengan mengatakan “ Pemerintah tidak lain adalah yang
berhasil menopang klaim bahwa pemerintah yang secara eksklusif
berhak menggunakan kekuasaan fisik untuk memaksakan aturan-
aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam
organisasi pemerintahan diberntuk birokrasi “.
20
c. Fungsi Pemerintah Daerah
Tugas pokok pemerintah adalah pelayanan yang membuahkan
kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran, sedangkan
birokrasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1) Birokrasi patrimonial yang berfungsi berdasarkan nilai-nilai
tradisional yang tidak memisahkan antara tugas , wewenang dan
tanggung jawab dinas dengan urusan pribadi pejabat.
2) Birokrasi modern (rasional) dicirikan dengan adanya
spesialisasi, hokum, pemisahan tugas dan urusan pribadi.
Fungsi-fungsi pemerintah daerah kurang lebih juga didukung
oleh perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah
dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan
yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penangan
urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.
Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan factor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah,
cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan,
jenis dan banyaknya tugas , luas wilayah kerja dan kondisi geografis,
jumlah dan kepadatan penduduk , potensi daerah yang bertalian
dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang
tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah
dibagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
21
1) Sekretaris Daerah.
Dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah
mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah. Sekretaris DPRD dipimpin oleh sekretaris
DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
a) Menyelenggarakan administrasi kesekretarian DPRD.
b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.
2) Dinas Daerah.
Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas
daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalu
sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsure
pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk
badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan,
kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
22
3) Kecamatan.
Dibentuk diwilayah Kabupaten atau Kota dengan Perda
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin
oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan sebagian wewenang bupati atau Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk
di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan
Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati atau
Walikota.
2. Pengentasan Kemiskinan.
a. Konsep Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas ditempuh
melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan
kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara.
Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan
kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya
kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam
tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin
yaitu: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok; 2) Pengembangan Sistem
Jaminan Sosial; dan 3) Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat
Miskin.11
11
Mangihot Pasaribu
23
Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terbaru
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan
meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan
pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar.
Sepanjang kebijakan pemerintah belum dapat mengatasi
kemiskinan,masyarakat miskin mempunyai strategi sendiri untuk
mengatasi kemiskinannya dengan cara: berhutang pada berbagai
sumber pinjaman informal, bekerja serabutan, istri dan anak turut
bekerja, memanfaatkan sumber daya alam di sekelilingnya, bekerja
di luar daerah, dan berhemat melalui mengurangi atau mengganti
jenis makanan dan mengatur keuangan.
b. Penanggulangan Kemiskinan .
Adalah kebijakan dan program pemeritah pusat , pemda
yang dilakukan secara sistematis dan terencana dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, bukan sekedar statistik tapi juga menyangkut
masalah kemanusiaan.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota jambi 2013-2018. Tujuan pembangunan
Kota Jambi tergambar dalam visi Pembangunan “ Terwujudnya
Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis
masyarakat yang berakhlak dan berbudaya”.
24
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Beni, penelitian kualitatif meliputi
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan
membuat kesimpulan atas temuan penelitianya.12
Dengan pendekatakan
kualitatif, peneliti berupaya membangun argumentasi rasional tentang segala
macam hal yang berkaitan dengan persoalan yang hendak diteliti sebagaimana
disebutkan di atas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan 2 jenis
penelitian didalamnya, yaitu penelitian lapangan (Field Reseach) dan
penelitian Pustaka (Library Reseach).13
a. Penelitian Lapangan (Field Reseach)
Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada
lokasi penelitian, mulai dari observasi, dokumentasi dan wawancara.
b. Penelitian Pustaka (Library Reseach)14
Yaitu penelitian yang dilakukan pada perpustakaan dengan cara
mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan kemudian menganalisa dan
menjadikannya sumber penelitaian.
12
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 183-184. 13
Chikid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,2007),hlm.44 14
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1998),hlm.25
25
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Lokasi penelitian ini ada dua yaitu: (1) Di kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi dan (2) Perpustakaan.
2. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah: Pejabat dan Staff yang bekerja di
kantor BappedaKotaJambi. Dalam menentukan subjek penelitianya dipilih
dengan beberapa pertimbangan atau kriteria sebagai berikut: (1) Subjek
dalam penelitian ini bekerja sebagai pegawai di kantorBappeda selama
minimal satu tahun; (2) subjek diambil secara purposive sampling.
Demikianlah dua kriteria yang peneliti terapkan dalam menentukan subjek
penelitian ini.
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Menurut Lofland dalam buku Moloeng“sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.15
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai
dengan tujuan penelitian, maka diperlukan dua jenis data yaitu :