PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMIOPINI | 08 January
2014 | 13:49 Dibaca: 2 Komentar: 0 0 Peran pemerintah sangat
penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi.
Seberapa jauh peran pemerintah menentukan bagaimana penyelesaian
masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah
dalam menyelesaikannya. Peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan
masalah pembangunan ekonomi.Pemerintah yang mengatur bagaimana
pelaksanaan rancanagn pembangunan, apakah sesuai dengan instrumen
yang telah dibuat. Jadi, peran pemerintah tersebut sebagai
pengendali.Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
terutama di Negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga bekas
jajahan harus benar-benar aktif dan positif.karena pemerintah harus
mempnyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan
denagn upaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran
rakyatnya. Apalagi pemerintah mempunyai sumber daya alam yang
abnyak dan bernilai tinggi. karenanya penjajah melakukan penjajahan
di banyak Negara terbelakang yang kaya akan sumber daya
alamnya.Dalam zaman yang segalanya serba global,peranan pemerintah
untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci
menuju masyarakat yang lebih makmur.bahkan pada waktunya diharapkan
bisa menjadi Negara yang maju/industry.masalah Negara terbelakang
atau Negara berkembang begitu besarnya dan masalah itu tidak bias
diserahkan begitu saja pada mkanisme bebas kekuatan-kekuatan
ekonomi.Untuk itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan berbagai
sektor perekonomian hingga penawaran harus sesuai dengan
permintaan.untuk itu dibutuhkan pengawasan dan pengaturan oleh
Negara atau pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang
seimbang.karena kesimbangan membutuhkan suatu pengawasan terhadap
produksi,distribusi dan konsumsi komoditas.Untuk itu pemerintah
harus membuat suatu rencana pengawasan fisik serta langkah-langkah
fiskal dan moneter yang perlu dilakukan.langkah-langkah tersebut
tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidak seimbangan
ekonomi dan social yang mengancam Negara berkembang.mengatasi
perbedaan social dan menciptakan psikologis, ideology,social,dan
politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi menjadi tugas
penting pemerintah. Oleh karena itu ruang lingkup tindakan
pemerintah sangat luas dan menyeluruh.menurut Arthur Lewis lingkup
itu menyangkut masalah :A. Penyelenggaraan pelayanan umumDi negara
yang sedang berkembang seperti di Indonesia, kesejahteraan
masyarakat sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam mengakses
dan menggunakan pelayanan publik, akan tetapi permintaan akan
pelayanan tersebut umumnya jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk
dapat memenuhinya.Sebaliknya, pemusatan segala urusan publik hanya
kepada negara, pada kenyataannya hanya sebuah retorika, sebab
urusan pelayanan publik yang demikian kompleks, mustahil dapat
dikerjakan semua hanya oleh pemerintah.Menurut Miftah Thoha,
pelayanan publik dapat dipahami sebagai suatu usaha oleh seorang/
kelompok orang, atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan
dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu
(1991).Hanya saja, dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan
publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan bukanlah tugas
yang mudah mengingat usaha tersebut menyangkut berbagai aspek yang
telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Oleh karena
itu kemudian peran swasta sangat diharapkan untuk melengkapi
pemerintah dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang
optimal.B. Penentuan sikap Dalam hal ini pemerintah dalam melihat
berbagai permasalahan ekonomi hendaknya tanggap serta sensitive
terhadap berbagai masalah masyarakatnya. misalnya dalam
penanggulangan masalah kemiskinan. Beberapa upaya yang dilakukan
pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan pada
pembangunan nasional,yaitu: 1. Kebijakan pemenuhan hak-Hak Dasar
Masyarakat. Pemerintah terus aktif melakukan kewajibannya dalam
memenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti ketahanan pangan,
penyadiaan perumahan murah, layanan kesehatan dan layanan
pendidikan. Kebijakan ini terlihat dari program penyediaan
distribusi bahan makanan, program wajib belajar 9 tahun,
pembangunan perumahan rakyat, dan lain-lain.2. Pembangunan
pemerintah dan usaha kecil. Sektor pertanian dan usaha kecil
memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan. 3. Pembangunan SDM.Pembangunan sumber daya manusia
dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada
akhirnya akan meningkatkan produktifitas terutama untuk golongan
penduduk miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan
melalui program pendidikan dan kesehatan.4. Peraturan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)Peranan LSM penting bagi program
pengurangan kemiskinan.Mereka justru mampu menjangkau golongan
kelompok miskin. C. Pembentukan lembaga-lembaga ekonomiLembaga
ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan dalam bidang ekonomi
demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya.Fungsi lembaga
ekonomi: Tujuan lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok
untuk kelangsungan hidup masyarakat.D. Penentuan penggunaan sumber
dayaa. Sumber Daya ManusiaPembangunan sumber daya manusia dilakukan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya
akan meningkatkan produktifitas terutama untuk golongan penduduk
miskin. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui
program pendidikan dan kesehatan.b. Sumber Daya AlamPengelolaan
lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan
pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut
dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta
kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan
lainnya.Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sudah
cukup tepat dalam hal menjaga keseimbangan SDA yang berkelanjutan,
tetapi sebaiknya peran pemerintah tidak hanya sebagai pembuat
kebijakan (legislatif) dan pengontrol saja, tetapi ada beberapa hal
yang seharusnya dilakukan pemerintah. Pemerintah mempunyai peranan
penting dalam menghadapi masalah ekonomi di Negara kita ini. Krisis
moneter yang dialami bangsa Indonesia memberikan dampak yang amat
besar. Kemiskinan, pengangguran memuncak. Ditambah dengan
bertambahnya koruptor yang ada di Indonesia mengakibatkan dana APBN
maupun APBD yang ada tidak tersalurkan dengan tepat sehingga
mengakibatkan hutang negara semakin besar. Serta turunnya nilai
rupiah terhadap mata uang asing, turunnya harga migas semakin
memperberat kondisi ekonomi negara dan mengakibatkan defisit
terhadap devisa negara. Hal ini mengakibatkan krisis kepercayaan
terhadap pemerintah di kalangan masyarakat terutama bagi mereka
yang berpenghasilan menengah ke bawah. Bahkan mereka menganggap
pemerintah dengan sebelah mata. Pemerintah mulai dipertanyakan
kinerjanya ditambah pula dengan terbongkarnya kasus korupsi di
Indonesia. Maka dari itu peran pemerintah untuk mengatasi kondisi
perekonomian yang semakin krisis ini harus semakin ditingkatkan.
Berikut adalah beberapa peran pemerintah untuk mengatasi
perekonomian:Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur,
memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah
maupun sektor swasta. Seperti yang tercantum dalam UUD Pasal 33
Ayat 1,2 dan 3. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan
pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam
mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Dalam
perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan
dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas
dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menetukan barang-barang
publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan
oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh
rumah tangga perusahaan. 2. Pada fungsi distribusi pemerintah
berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar
masyarakat sejahtera. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan
kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti
kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening
luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.Masyarakat
berharap semoga pemerintah dapat melaksanakan peranannya dengan
sebaik mungkin. Agar supaya masyarakat dapat kembali menaruh
kepercayaan kepada para wakil rakyat untuk mengatur segala sumber
daya yang ada. Sehingga mereka tidak dipandang dengan sebelah
mata.22222222222222222222222222222222222222BIROKRASI DAN
PEMBANGUNANPOLITIKPosted on May 27, 2010 by RUDI HARTONO, SIK, MH.
M.Si Birokrasi dalam perbendaharaan abad ke 18 berasal dari kata
bureau yang berarti meja tulis, yang mengacu kepada tempat di mana
para pejabat bekerja. Kemudian ditambah sisipan cracy, dari kata
yunani yang berarti aturan.birokrasi diartikan sebagai wewenang
atau kekuasaan dalam berbagai departemen pemerintah dan
cabang-cabangnya memperebutkan sesuatu untuk mereka sendiri sesama
warga negara. Bureaucracy menunjuk pada prosedur-prosedur
administrasi, menyangkut aspek institusional dan asosional.Adapun
fungsi birokrasi adalah menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh
konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik dan
kebijakan pemerintah.Ada beberapa pandangan para ahli yang perlu
dikemukakan dalam kaitannya dengan peranan birokrasi. Friederich
Hegel, mengatakan bahwa birokrasi seharusnya melayani kepentingan
umum, karena dalam kenyataannya birokrasi menguntungkan sekelompok
orang/golongan. Birokrasi dapat menjembatani antara negara, yang
merefleksikan kepentingan umum dengan civil society yang terdiri
dari berbagai kepentingan khusus dalam masyarakat. Baron de Grimm,
mengatakan adanya sebuah penyakit yang merusak birokrasi
(bureaumania) yang bersifat infinitas, suatu institusi yang
melakukan pengaturan terhadap suatu ketidakterbatasan wewenang dan
ruang gerak di suatu negara. (1813 Vol 4)Max Weber memandang
birokrasi harus rasional, berdasarkan konsepsi legal rasional,
dengan ciri-ciri sebagai berikut:- bersifat impersonal, mampu
memisahkan antara pribadi dan kepentingan umum.- Adanya hirarki
(penjenjangan, tingkatan) jabatan yang jelas.- Fungsi-fungsi
jabatan ditentukan secara tegas.- Para pejabat diangkat berdasarkan
kontrak.- Memiliki kualifikasi profesional.- Memiliki gaji
berjenjang menurut kedudukan dan hirarki dan hak pensiun.- Tunduk
pada kontrol yang seragam dan sistem disipliner.Bekas negara
jajahan seperti Indonesia, menggunakan warisan kolonial Belanda,
birokrasi modern ala kolonial, menggunakan model indirect rule
dengan menggunakan pangeh praja (unsur kerajaan). Birokrasi juga
mengawasi, mengontrol dan mematai-matai masyarakat yang bersifat
politik. Hal inilah pada jaman Orde baru disebut dengan political
security approach.Disamping itu dalam kerangka legal rasional Weber
kita administrasi publik birokrasi melalui karakteristik birokrasi
sebagai berikut; (1) spesialisasi, peran administrasi dalam
diferensiasi yang tinggi. (2) rekriutmen berdasarkan pada
pengembangan dan kompetensi. (3) penempatan, transfer dan promosi
berdasarkan kriteria yang universal. (4) administrasi pengambilan
keputusan yang rasional yang ditentukan oleh hirarki, pertanggung
jawaban dan disiplin yang tinggi.La Palombara mengatakan bahwa
perubahan-perubahan besar yang terjadi di negara maju dan
berkembang tidak lepas dari intervensi yang masif dari pemerintah.
Hal ini didasarkan kepada argumentasi dasar bahwa pemerintah adalah
sektor publik yang bertanggungjawab terhadap transformasi.
Mengingat birokrasi itu lembaga yang profesional, tehnikal dan
sumber daya enterpreneur yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai
media perubahan masyarakat.Birokrasi harus memiliki agenda setting
yang langsung berkaitan dengan agenda perubahan negara dan
modernitas. Birokrasi langsung berkaitan dengan berbagai bentuk
pembangunan yang muncul dan sedang berlangsung. Merle juga
mengembangkan tipologi berdasarkan pada hubungan birokrasi dengan
kekuasaan politik dan menyarankan birokrasi dapat dikonstruksikan
kedalam nilai-nilai modernitas.Birokrasi dapat berjalan efektif
ketika ada sistem yang tidak terlalu plural, sementara dalam sistem
yang plural, maka membutuhkan sistem politik yang lebih
demokratis.Kita ingin mengetahui mengapa dan bagaimana bentuk
tradisional dari dari modifikasi formal dari struktur administrasi
dapat menjadi bentuk birokrasi modern dan berdampak kepada
perencanaan nasional yang berdampak pada perubahan ekonomi, politik
dan sosial. Eisenstadt menyarankan, sistem politik yang sudah
berkembang membutuhkan kebijakan yang tersentralisasi. Hal ini
didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersifat sentral itu memiliki
sifat negara yang berdaulat (nationhood) atau identifikasi
nasional. Sebagaimana pula sejarah Jepang setelah restorasi meiji,
Prussia pada abad 18 dan Itali dan Jerman pada abad ke 19
menggunakan birokrasi yang sentralistik, pengalaman negara-negara
itu faktor utama dalam entitas nasional,regional, feodal dan
lainnya. Kesemua menjadi contoh sejarah revolusi aparatur
administrasi publik.Netralitas BirokrasiBagaimanapun, bahwa
birokrasi selalu berada dalam sistem politik. Setiap kebijakan
memiliki implikasi yang signifikan kedalam perilaku administrasi
dan kekuatan dan yang mempengaruhi kelompok kepentingan dalam
masyarakat. Birokrasi di negara berkembang merupakan pusat
kekuasaan, di mana sebagian besar keputusan utama dari pembangunan
nasional disusun berdasarkan proses pembuatan aturan dan keputusan
yang otoritatif yang merupakan aplikasi dari struktur
kekuasaan.Untuk memahami peran politik dalam birokrasi, penting
untuk dijelaskan juga bahwa arena birokrasi hampir selalu
mereproduksi banyak konfliks politik, yang mengkarasteristik
pengembangan sistem itu sendiri. Bila terjadi konfliks antara
modern dengan tradisional, maka akan diatasi oleh birokrat. Dalam
masyarakat berkembang seringkali terjadi kompetisi partai-partai
politik, atau didominasi oleh partai tunggal, maka dapat
diasumsikan bahwa (1) setting dari tujuan-tujuan pembangunan akan
berbeda. (2) elite-elite politik yang berkompeten, akan menemukan
aliansinya dengan birokrat. Terkadang di negara berkembang birokrat
menjadi seperti pion dari kepentingan pemimpin politik. (hal
14)Hubungan yang erat birokrasi dengan pembangunan politik
posisinya ada pada pusat struktur kekuasaan. Peran birokrasi harus
netral, posisi netral yang bertanggungjawab itu diarahkan kepada
fungsi birokrasi yang utama dalam mengimplementasikan
program-program pembangunan. Meskipun dalam kerangka pembangunan
politik, peran birokrasi terletak pada pembangunan dilakukan
melalui kebijakan yang baik.Menurut kesimpulan Monstein Marx,
netralitas yang bertanggungjawab berarti status posisi pelayanan
masyarakat yang tinggi. Jika birokrasi berperan dalam ranah
kepentingan publik, maka harus didasarkan pada dasar hukum dan
status sosial dalam sistem. Untuk dapat merealisasikan fungsi
netralitas itu, maka dapat diproteksi dengan birokrasi rasional
yang profesional. (hal 15).Kekurangan Bakat BirokrasiNegara
berkembang juga mengalami masalah skill birokrasi, seperti negara
baru, India, diuntungkan dengan adanya keahlian kalangan
administratur kelas satu. Di Afrika, di mana kebijakan pemerintahan
kolonial, memrekrut sejumlah elite Afrika sebagai admonistrator dan
penanggungjawab otoritas tertentu, di mana dengan posisi itu,
mereka bisa memainkan peran dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Sebagaimana, Kingsley mengamati, birokrat Afrika itu masih memiliki
banyak keterbatasan. Sementara, sebagian kecil administrator level
atas Nigeria dengan mendidikan umum dan tradisi mereka, dapat
memainkan peran yang vital integrasi nasional mereka dalam
negara.Dalam mengantisipasinya, maka dilakukan pelatihan
administrasi publik yang membahas tentang jenis-jenis top level
personnel. Sebagaimana ditemukan bahwa seperti di Pakistan banyak
dipengaruhi oleh birokrasi pribumi, meskipun mereka telah lama di
bawah administrasi kolonial Inggris dan Perancis, yang memiliki
administratur yang berilmu pengetahuan, mekanistik dan egaliter.
Model training yang diberikan kepada managemen publik administrasi
untuk level puncak yaitu tentang masalah-masalah terkait dengan
birokrasi, visi birokrat tentang masalah nasional, kapasitas untuk
memenuhi peran vital sebagai penasehat kebijakan. Dengan pelatihan
seperti itu, maka birokrat memiliki visi intelektual dan kemampuan
untuk menstabilisasi peran dalam bidang pembangunan politik dan
ekonomi. Demikian juga berbagai teknik dalam pembangunan ekonomi,
politik dan sebagainya.Lapambara menegaskan bahwa pembangunan yang
demokratis membutuhkan pemisahan antara peran administrasi dengan
politik. Spengler menambahkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat
dijalankan secara maksimum dan efisien jika dalam pelaksanaannya
dilakukan secara bersama-sama yaitu publik dan privat. Secara
ideologis, pembangunan birokrasi dalam wilayah tertentu dapat
bersamaan dengan pertumbuhan kelas wirausaha privat.Membahas
tentang pembangunan politik demokratis harus memiliki tujuan yang
jelas. Birokrasi harus membatasi perannya dalam sasaran yang
sistemik dan menyediakan kondisi obyektif. Birokrasi
mengkonsentrasikan diri dalam sektor input
transformasinya.Tuntutan-Tuntutan dan Birokrasi.Tuntutan birokrasi
berangkat dari kebutuhan sistem politik yakni tentangkapasitas yang
terkait dengan bagaimana organisasi dikembangkan. Dalam merespon
tuntutan itu, maka alternatif diantaranya adalah struktur yang
otoritatif ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Hasil dari
tuntutan itu akan sangat menentukan apakah akan menggunakan sistem
otoriter atau demokrasi. Meskipun dalam kenyataannya hal ini belum
berhasil di negara-negara berkembang.Salah satu problemnya meminjam
Dorsey adalah masih dalam kategori masyarakat informasi dan energi
yang rendah. Dalam kenyataannya ada beberapa kendala dalam
merealisasikannya, antara lain; (a) kreasi-kreasi yang terbatas,
seperti di portugal. (b) kontrol terhadap berbagai tuntutan belum
menyentuh ke pemerintah itu sendiri. Seperti di Uni Sovyet. (3)
tuntutan itu dapat dilakukan dengan utilisasi terhadap keberadaan
isntitusi dan penciptaan format yang baru.kapasitas birokrasi
terkadang dipengaruhi oleh kapasitas sistem ekonominya. Tujuan
kearah pembangunan politik demokrasi juga ditentukan oleh faktor
perubahan-perubahan ekonomi. Tentang kaitan militer dan birokrasi
ditentukan juga oleh aspek militer apabila sistemnya masih
feodal.Analisis dan Perbandingan:Birokrasi dan Pembangunan
PolitikBerdasarkan pada konsepsi-konsepsi La Palambara tersebut di
atas, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut. Bahwa birokrasi merupakan lembaga yang memainkan peranan
sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan birokrasi itu
sendiri. Birokrasi berkaitan erat dengan pembangunan politik, juga
berkaitan dengan perubahan ekonomi dan sosial
didalamnya.Perkembangan birokrasi berkaitan dengan sistem politik
yang digunakan. Aktor-aktor birokrasi sangat berperan dalam
menjalankan misi birokrasi yakni melakukan pelayanan publik dengan
sebaiknya. Konsepsi pembangunan politik di negara berkembang
dimulai dan dirintis terutama oleh Pye. Pembangunan telah banyak
dikonstruksikan dalam berbagai konsep atau teori oleh para
teoritisi masalah pembangunan. Dalam perspektif pembangunan
politik, Lucian W Pye merumuskan sepuluh aspek pembangunan yaitu;
Sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, sebagai ciri
khas kehidupan politik masyarakat industri, sebagai modernisasi
politik Nation Building,. sebagai administrasi dan hokum, sebagai
mobilisasi dan partisipasi massa, sebagai pembinaan demokrasi,
sebagai stabilitas dan perubahan teratur, sebagai mobilisasi dan
kekuasaan, sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multi
dimensi.[1] Dengan begitu, peran negara bukan karena kepentingan
sektor swasta, tetapi harus untuk kepentingan semua atau umum,
menempatkan negara dalam kerangka masyarakat demokratis yang
posisinya berbeda-beda itu.[2] Transformasi peran negara dalam
mengembangkan otonomi negara diletakkan dalam kerangka
agenda-agenda negara dan kemampuan negara dalam mengeksekusi
kepentingan umum.[3]Menurut Miliband bahwa negara-negara kapitalis
dewasa ini, menitiberatkan pada sektor publik di mana pemerintah
memainkan peran pada sektor ekonomi kapitalis dengan jalan
regulasi, koordinasi, perencanaan dan kontrol. Negara harus juga
melayani sektor-sektor swasta, dan tanpa keterlibatan negara dalam
memberikan kredit, subsidi dan lainnya. Intervensi negara dalam
setiap aspek kehidupan ekonomi itu bukan hal baru dalam sejarah
kapitalisme, model ini diterapkan pada misalnya Jerman, Jepang dan
negara kapitalis lainnya.Negara modern melalui pemerintahnya
memperoleh kekuasaan melalui masyarakat (power through society),
bukan mendapat kekuasaan di atas masyarakat (power over society).
Dengan pemahaman seperti itu, maka masyarakat memiliki hak untuk
menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya kekuasaan
negara atau mandat yang diberikan masyarakat sejak awal negara
didirikan. Negara yang lemah berpotensi melahirkan otoritarianisme.
Fukuyama (2005) juga menjelaskan bahwa negara memerlukan kapasitas
yang seoptimal mungkin dalam menyelenggarakan pemerintahan yang
efektif. Hubungan antara masyarakat dengan negara diletakkan dalam
kerangka advokasi hak-hak individu serta memperjuangkan akses
kesejahteraan sosial bagi warga dan memperkuat habituasi demokrasi
pada akar rumput. Dalam kaitan ini juga diperlukan relasi antara
masyarakat, negara dan stakeholder (pasar).Pembenaran sektor negara
menjadi mutlak diperlukan agar menghadirkan pelayanan publik yang
memadai dan pemerintahan yang akuntabel. Kebijakan-kebijakan negara
harus didorong agar melahirkan regulasi yang memihak kepada
masyarakat dan peningkatan kapasitas mereka.[4]Pemerintah memiliki
elite birokrasi sebagai aktor utama yang memainkan peranannya.
Adalah fakta bahwa negara bukanlah sesuatu, tetapi negara itu
memiliki sejumlah institusi yang mengatur realitas dan berinteraksi
satu sama lain, hal ini disebut dengan system negara.berbagai
kekuatan negara dapat berfungsi untuk mengembangkan sistem negara.
Persepsi kita tentang pemerintahan dan negara adalah sesuatu yang
bersamaan. Namun weber menegaskan bahwa ada perbedaan antara
keduanya, kalau pemerintah dapat memonopoli legitimasi tentang
misalnya territorial. Negara tidak dapat mengklaim apapun, tetapi
belum tentu pemerintahan itu menunjukkan diri sebagai sesuatu yang
kuat, karena dia juga harus mewakili suara negara. Karl Mannhein
mengatakan aspek fundamental dari semua pemikiran birokrasi adalah
bagaimana membawa masalah politik kedalam masalah administrasi.
Aparatur negara seperti pegawai negeri tidak boleh memainkan peran
sebagai aktor kekuasaan negara, tetapi dalam rezim yang lemah,
pegawai negeri dalam birokrasi itu akan memainkan peranan dalam
pengambilan keputusan.Dalam negara kapitalis, seringkali terjadi
pelaku bisnis atau konglomerat memasuki dunia politik. Di Amerika
Serikat, pengusaha adalah kelompok yang terbesar dalam kabinet
antara 1889-1949, dengan total jumlah pengusaha yang menjadi
anggota kabinet sebesar 60 persen. Meskipun pada masa presiden
Eisenhower (1953-1961) mengalami penurunan. Sebagai contoh anggota
kabinet Inggris (1886-1950) sepertiganya adalah pengusaha termasuk
tiga perdana menteri, Bonar Law, Baldwin dan Chamberlain. Dominasi
pengusaha juga dilakukan pada sector finansial dan perkreditan.
Pengusaha inilah yang kemudian berkembang menjadi elite ekonomi
dalam negara kapitalis. Dahrendoft mencatat bahwa kelas menengah
mendominasi dalam rekruitmen kekuatan elite dalam kebanyakan
negara-negara di Eropa saat ini, hanya terdiri dari 5 persen
kalangan yang berpengaruh, perstasi dan mendapatan
tinggi.Sementara, Max Weber mengungkapkan bahwa perkembangan
birokrasi cenderung mengeliminasi kelas elite itu akibat sistem
administrasi dan kewengangan mereka yang lebih baik serta factor
kesejahteraan. Perkembangan ini menurut Weber merubah proses sosial
dalam pelayanan negara, yang membawa serta masyarakat dalam kelas
pekerja, yang umumnya dari kelas menengah ke bawah, kedalam posisi
elite dalam sistem negara tersebut. Dalam perkembangan hal ini pun
melahirkan kelas menengah professional, dimana diberbagai aspek
kehidupan manusia laki dan perempuan dilahirkan dalam kelas
subordinat yang berasal dari mayoritas penduduk. Mereka mengisi
berbagai posisi sebagai administrasi, militer dan hakim yang mereka
memiliki kesempatan berkompetisi dalam politik. Oleh karena itu,
demokrasi, kesetaraan, mobilitas sosial, masyarakat tanpa kelas
adalah fakta yang berkembang dalam negara-negara kapitalis.Dengan
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa baik di negara-negara
berkembang maupun negara-negara kapitalis pun, peranan birokrasi
dan elit-elit didalamnya masih memainkan peranan kunci dalam
pembangunan secara umum dan dalam pembangunan politik. Dan dengan
kerangka seperti itu, maka dapat mengarah kepada sistem politik
yang demokratis.2222222222222222222222222222222222222Peranan
Birokrasi dalam Pemaduan Kepentingan pada Sistem Politik
Indonesia
ABSTRAKBirokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien
yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki
spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh
organisasi/institusi. Salah satu peran birokrasi adalah menjalankan
fungsi pemaduan kepentingan dalam system politik Indonesia.
Pemaduan kepentingan adalah merupakan suatu kegiatan yang
menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang
berbeda-beda dari masyarakat bahkan bertentangan menjadi berbagai
alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses
pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Sistem politik adalah
suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang
berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan
kebijakan umum (public policies) dan bagaimana kebijakan itu
dilaksankan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan Negara atau
pemerintahan. Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses-proses
(proses saling pengaruh-mempengaruhi) yang dapat diramalkan untuk
memenuhi kebutuhan publik.Kata kunci : Birokrasi, Pemaduan
kepentingan, Sistem politik, Kebijakan umum. A. PENDAHULUANPolitik
adalah suatu proses dimana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas
tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan.
Dengan demikian struktur politik meliputi struktur hubungan antara
manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik merupakan
bangunan yang nampak secara jelas (kongkret) dan yang tak nampak
secara jelas. Faktor-faktor yang bersifat informal yang dalam
kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk
mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan,
dukungan, dan masalah tertentu dimana tersangkut keputusan yang
berhubungan dengan kepentingan umum. Lembaga yang dapat disebut
sebagai mesin politik resmi atau formal, yang dengan absah
mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala
keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai
kepentingan umum.Struktur politik adalah susunan komponen-komponen
politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara
fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara
komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Struktur politik
suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan di dalam negara itu.
Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan
struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti
struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. struktur
politik terbagi dua yaitu suprastruktur dan
infrastruktur.Keseluruhan struktur-struktur ini membentuk bangunan
masyarakat. Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan
peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar
terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan
kategori lain, struktur politik dibagi atas struktur politik formal
dan struktur politik informal. Struktur politik merupakan
keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga)
dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas
tertentu. Sistem pemerintahanadalah sistem yang dimiliki suatu
negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan
mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara
itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme
karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun
merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat
dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu
pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut
maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan
kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti
sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga
tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi
pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi,
keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan
demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam
pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya
sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu
secara menyeluruh. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai
sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga
kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya
perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu
sendiri.Sorotan tajam penggunaan istilah birokrasi pada pengertian
yang kurang baik, yaitu birokrasi sebagai inefisiensi organisasi
(administrative inefficiency). Biasanya pengertian yang kurang baik
ini mencerminkan cara kerja aparatur pelayanan pemerintah yang
memiliki kinerja rendah. birokrasi itu terdapat pada semua
organisasi kerjasama manusia, termasuk organisasi birokrasi
pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk
mencapai tujuan-tujuan; peningkatan kesejahteraan masyarakat,
kualitas pendidikan, menciptakan ketertiban keamanan dan pelayanan
serta pengayoman masyarakat atau dengan kata lain mencakup seluruh
tugas dan fungsi pemerintah umum.Max Weber (Martani) tidak
memberikan defenisi yang jelas tentang birokrasi. Weber hanya
mengajukan ciri-ciri ideal birokrasi, yaitu (1) adanya pengaturan
ataupun pengorganisasian fungsi-fungsi resmi untuk suatu kesatuan
yang utuh; (2) adanya pembagian kerja yang jelas di dalam
organisasi; (3) adanya pengorganisasian yang mengikuti
prinsip-prinsip hirarki, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi
dan diatur oleh tingkatan yang lebih tinggi; (4) adanya sistem
penerimaan dan penempatan karyawan yang didasarkan atas kemampuan
teknis, tanpa memperhatikan koneksi, hubungan keluarga maupun
favoritisme; (5) adanya pemisahan antara pemilikan alat produksi
maupun administrasi dari kepemimpinan organisasi; (6) adanya
obyektivitas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan suatu
jabatan dalam organisasi; dan (7) kegiatan administratif,
keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan dalam organisasi.
(http://irwannoor.lecture.ub.ac.id/2012/05/birokrasi-weber/, di
akses pada sabtu, 04 Mei 2013 pukul 13. 15 WIB). Maka dapat
ditegaskan bahwa yang dimaksud birokrasi disini adalah keseluruhan
organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam berbagai unit organisasi
pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ruang
lingkup birokrasi dapat diketahui berdasarkan perbedaan tugas pokok
dan misi yang mendasari organisasi birokrasi adalah :1. Birokrasi
pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dari tingkat pusat sampai
daerah (Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan).2.
Birokrasi fungsional, yaitu organisasi pemerintahan yang
menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai
tujuan umum pemerintahan.3. Birokrasi pelayanan
(Service-Bureaucracy), yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya
melaksanakan pelayanan langsung dengan masyarakat. Birokrasi
memiliki peranan dalam fungsi politik, yang dimaksud fungsi politik
disini adalah pemenuhan tugas dan tujuan struktur politik. Jadi,
suatu struktur politik dapat dikatakan berfungsi apabila sebagian
atau seluruh tugasnya terlaksana dan tujuannya tercapai. Oleh
karena itu, struktur politik di bedakan atas infrastruktur politik,
yaitu struktur politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan
politik masyarakat, sektor politik masyarakat, dan suprastruktur
politik, yaitu struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan,
suasana pemerintahan
(http://dinikhairany.blogspot.com/2012/03/makalah-sospol.html,
diakses pada Sabtu, 04 Mei 2013, pukul 13. 20 WIB). Analisis
kinerja organisasi tak dapat dilepaskan dari kinerja individu
terhadap hubungan yang sangat kuat antara kinerja individu dengan
kinerja organisasi. Organisasi yang memiliki kinerja individunya
tinggi akan memberi konstribusi besar terhadap kinerja organisasi.
Karakteristik organisasi birokrasi adalah hirarki, tugas-tugas,
wewenang, tanggung jawab, sistem reward dan sistem kontrol.
Interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik
organisasi akan melahirkan perilaku organisasi sekaligus kinerja
organisasi.Salah fungsi politik yang dijalankan birokrasi adalah
fungsi pemaduan kepentingan (Agregasi kepentingan), pemaduan
kepentingan adalah Merupakan proses perumusan alternatif dengan
jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang
telah diartikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang
menganut pola kebijaksanaan tertentu. Lebih lanjut akan dijelaskan
pada pembahasan mengenai peranan birokrasi dalam pemaduan
kepentingan pada sistem politik Indonesia. B. PEMBAHASANSebagai
Negara yang sedang melaksanakan pembangunan dan pembaharuan dalam
segala sektor kehidupan maka peranan dari suatu birokrasi sangatlah
besar dan penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam
pengawasan. Dalam sistem politik, pemerintahan dan birokrasi
merupakan struktur politik penting karena menyangkut bagaimana
pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dilakukan.
Government, demikian Almond dan Powell Jr mengemukakan, is a set of
policy making and policy implementing structures with binding
authority over a particular territory. Menurut Almond dan Powell
Jr, agen-agen pemerintahan meskipun terspesialisasi dalam banyak
cara adalah multifungsional. Agen-agen eksekutif membuat kebijakan
sebagaimana memperkuat dan mengambil keputusan-keputusan, agen-agen
legislatif berpartisipasi dalam implementasi kebijakan (pada saat
melakukan investigasi, misalnya) seperti halnya partisipasi yang
mereka lakukan dalam membuat kebijakan.Untuk merencanakan suatu
pembangunan yang efisien dan efektif, birokrasi (pemerintah) mau
tidak mau memang harus menampung segala aspirasi dan kepentingan
kelompok-kelompok dari masyarakat sebagai dasar dari program
pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut. Artinya segala input
dari masyarakat baik itu berupa tuntutan (resources), permintaan
(demands) maupun dukungan (supports) ditampung untuk kemudian
diseleksi dan dipisahkan mana yang berbeda dan menyatukan mana yang
sama yang kemudian dirumuskan dalam rumusan yang lebih umum untuk
diajukan kepada struktur yang mengambil keputusan dalam sistem
politik. Konsep birokrasi dimunculkan oleh M De Gourney, melalui
surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis Baran de Grim, merujuk
pada gagasan Gourney yang mengeluh tentang pemerintahan yang
melayani dirinya sendiri. De Gourney menyebutkan kecenderungan itu
sebagai penyakit yang disebutnya bureaumania (A. Rahman,1998: 167).
Secara etimologi, birokrasi berasal dari kata biro (bureau) yang
berarti kantor ataupun dinas, dan kata krasi (cracy, kratie) yang
berarti pemerintahan. Menurut Arifin Rahman (1998:136) secara umum
birokrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah
yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi
pemerintah dibawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen,
baik di pusat maupun di daerah, singkatnya birokrasi itu adalah
suatu sistem pemerintahan yang menjalankan fungsi politik dalam
rangka pencapaian tujuan-tujuan dari sistem politik. Sistem
pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah
dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem
pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung
selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes
hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga
kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun
minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik,
pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan
yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut
turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Menurut
Bintoro Tjokroamidjojo (1984) birokrasi dimaksudkan untuk
mengorganisasikan secara teratur suatu pekerjaan yang harus
dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari
adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan
cepat dan terorganisir. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak
jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak
terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang
sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi (A. Rahman, 2007: 169).
Jika kita mendengar kata birokrasi maka langsung yang ada dalam
pikiran kita adalah bahwasanya kita berhadapan dengan suatu
prosedur yang berbelit-belit, dikatakan berbelit-belit contohya
dalam mengurus KTP, kita sering dibuat susah dalam mengurus
berkas-berkas yang dibutuhkan, kita disuruh dari meja satu ke meja
lainnya, yang ujung-ujungnya adalah pengeluaran biaya yang mahal
(hight cost), yang seharusnya kita mendapat pelayanan yang baik,
tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya tetapi justru kita harus
bersusah payah terlebih dulu baru memperoleh apa yang kita
harapkan. Pendapat yang demikian tidaklah dapat disalahkan
seluruhnya, namun demikian apabila orang-orang yang duduk di
belakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam
menjalankan tugasnya, maka birokrasi akan berjalan dengan lancar
dan biaya tinggi akan dapat dihindarkan.Berdasarkan pengertian
birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan
organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan dibentuk
untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan dan
pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem dan
prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau
masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri dari
kelembagaan, aparat,, sistem dan prosedur merupakan suatu kelompok
khusus dalam masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai
bersama, yang artinya kita sebagai warga Negara memiliki
tujuan-tujuan yang sejalan. Selain itu juga sebagai suatu kelompok
yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai
tanggung jawab yang khusus. Birokrasi dimaksudkan sebagai kekuasaan
dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja, karena
segala sesuatunya diatur secara legal dan formal oleh para
birokrat. Namun demikian diharapkan pelaksanaan kekuasaan tersebut
dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas, Karena setiap jabatan
diurus oleh orang (petugas) yang khusus, orang-orang yang duduk di
pemerintahan memang harus benar-benar menjalankan perannya dan
dapat mempertanggung jawabkan segala kebijakan-kebijakan yang telah
dibuat. Di Indonesia jika ada bahasan mengenai birokrasi maka
persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah. Birokrasi
dengan segala macam cacatnya menjadi milik pemerintah. Birokrasi
pemerintah seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan
pejabat. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam
birokrasi pemerintah (Miftah Thoma,2003: 02). Kekuasaan pejabat ini
sangat menentukan, karena segala urusan yang berhubungan dengan
jabatan itu maka orang yang berada dalam jabatan itu yang
menentukan. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tatanan hierarki dari
atas ke bawah. Jabatan yang berada di hierarki atas mempunyai
kekuasaan yang lebih besar daripada jabatan yang berada di tataran
bawah. Semua jabatan itu lengkap dengan fasilitas yang mencerminkan
kekuasaan tersebut, misalnya mobil dinas, rumah dinas dan
sebagainya yang memang disediakan khusus bagi mereka yang memeiliki
jabatan penting di dalam pemerintahan.Di luar hierarki kerajaan
pejabat dan jabatan itu terdampar rakyat yang powerless, artinya
masyakarat disini lemah dihadapan pejabat birokrasi tersebut.
Itulah sebabnya birokrasi pemerintah acapkali disebut kerajaan yang
jauh dari rakyat. Dengan fasilitas-fasilitas yang telah mereka
peroleh dan mereka nikmati membuat mereka terlena, dan seakan-akan
mereka lupa akan kewajiban mereka dan hak-hak yang seharusnya
didapatkan oleh rakyat. Saat mencalonkan diri untuk duduk di
pemerintahan mereka mengumbar-umbar janji manis kepada rakyat,
namun setelah mereka berhasil menduduki pemerintahan mereka seakan
tidak pernah berjanji pada rakyat. Memang tidak secara keseluruhan
orang-orang yang duduk di pemerintahan demikian, tetapi sebagian
saja yang menurut saya seperti itu, dan kenyataannya yang kita
lihat dan rasakan pun memang seperti itu. Salah satu peranan
birokrasi yang merupakan tugas dan kewenangan atau hak dan
kewajiban yang melekat dalam struktur tertentu baik yang secara
formal dirumuskan dalam konstitusi maupun tidak dirumuskan dalam
konstitusi yang kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan sistem
politik yang bersangkutan. Salah satu dari fungsi politik yang
dilaksanakan oleh birokrasi (pemerintah) adalah pemaduan
kepentingan (Interest Aggregation). Dalam sistem politik mempunyai
berbagai macam cara untuk mengagregasikan kepentingan atau tuntutan
yang telah diartikulasikan oleh kelompok-kelompok kepentingan,
lembaga-lembaga atau badan/organisasi yang lainnya.Fungsi pemaduan
kepentingan (Aggregation kepentingan) adalah merupakan suatu
kegiatan yang menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai
kepentingan yang berbeda-beda dari masyarakat bahkan bertentangan
menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan
dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Agregasi
kepentingan oleh Almond (dalam Arifin Rahman,1998:75) diartikan
sebagai fungsi mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan
sampai menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan umum. Dalam
masyarakat terdapat berbagai kepentingan dan tuntutan yang
tercermin dalam tuntutan berbagai kelompok kepentingan. Tuntutan
atau kepentfingan tersebut menyangkut aspirasi dan keinginan
masyarakat baik bersifat material maupun spiritual (jasmani dan
rohani), singkatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan duniawi dan
manusiawi. Fungsi pemaduan kepentingan ini berupa menampung
berbagai kepentingan dalam masyarakat kemudian menyeleksi dan
memisahkan yang berbeda dan menyatukan yang sama, kemudian
merumuskannya dalam rumusan yang lebih umum, sistematis sehingga
semua kepentingan masyarakat tersebut dapat dipadukan dengan
sistematis dalam bentuk beberapa alternatif policy untuk diajukan
kepada struktur yang mengambil keputusan dalam sistem politik
(Halking dan Budi Ali Mukmin,2013: 109).Dalam masyarakat, terdapat
sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan acap kali bertentangan,
seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya
dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah
tetapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi dan
penerapan teknologi yang canggih, tetapi memerlukan tenaga kerja
yang sedikit, dengan kehendak untuk mendapatkan dan mempertahankan
pekerjaan; antara kehendak untuk mencapai dan mempertahankan
pendidikan tinggi yang bermutu tinggi, tetapi dengan jumlah
penerimaan mahasiswa yang lebih sedikit dengan kehendak masyarakat
untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi; antara kehendak
menciptakan dan memelihara kestabilan politik dengan kehendak
berbagai kelompok, seperti mahasiswa, intelektual, pers, dan
kelompok agama untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara
bebas. Banyak sistem politik dengan berbagai macam struktur yang
menjalankan fungsi agregasi kepentingan, biasanya menjalankan pula
fungsi arikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang
menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai
politik. Di sini saya membahas bagaimana peranan birokrasi dalam
pemaduan kepentingan pada sistem politik Indonesia. Struktur
politik adalah susunan komponen-komponen politik yang saling
berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai
pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem
politik. Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan
kekuasaan di dalam negara itu.Sistem politik adalah suatu
keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi
di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan
umum (public policies) dan bagaimana kebijakan itu dilaksankan,
yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan Negara atau pemerintahan.
Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses-proses (proses saling
pengaruh-mempengaruhi) yang dapat diramalkan untuk memenuhi
kebutuhan publik(Maksudi, 2011: 17)Sistem politik Indonesia disebut
sebagai sistem politik demokrasi pancasila. Berdasarkan sila
keempat pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memuat tiga prinsip
dasar pelaksanaan sistem pelaksanaan. Sistem politik indonesia
yaitu sebagai berikut:- Kedaulatan rakyat- Pelaksanaan Kedaulatan
Melalui Sistem Perwakilan- Di dalam Lembaga Perwakilan Selalu
Diusahakan Permusyawaratan.
(http://izudinjosep.blogspot.com/2012/06/sistem-politik-indonesia.html
diakses pada Sabtu, 04 Mei 2013 pukul 13.25 WIB). Di dalam suatu
masyarakat atau Negara kadang-kadang kepentingan-kepentingan atau
tuntutan-tuntutan yang diberikan dikemukakan secara difusi (diffuse
statements), seperti pernyataan kita menghendaki perubahan atau
Ganyang Kominis atau Berantas Korupsi, Kolusi, Manipulasi dan
lain-lain. mungkin tuntutan itu dinyatakan secara manifest, tetapi
mereka jarang memberikan petunjuk yang akurat tentang kebijaksanaan
untuk membuat keputusan.Yang diharapkan disini seharusnya adalah
segala tuntuntan-tuntutan yang dikemukakan oleh setiap masyarakat
dapat disertai dengan solusi-solusi yang tepat untuk kepentingan
bersama. Namun pada hakekatnya, perbedaan kepentingan itulah yang
membuat pemenuhannya sangat sulit. Dalam hal ini, pemerintah selaku
pemegang kekuasaan dituntut untuk bersikap bijak dalam mengambil
keputusan sehingga tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh masyarakat
bukan hanya problema yang tidak pernah tuntas, namun diberikan
respon yang positif terhadap kondisi yang sedang tercipta sebagai
implikasi dari mekanisme sistem politik.Dengan demikian, sudah
sepantasnya para pemegang kekuasaan pro dengan kepentingan rakyat,
guna mewujudkan cita-cita yang telah dituangkan dalam regulasi yang
ada di Indonesia. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah kerjasama antar
unsur-unsur yang menjadi bagian dari sistem politik sehingga
tercipta sebuah mekanisme yang seimbang dalam sistem politik
Indonesia. C. KESIMPULANPeranan dari suatu birokrasi sangatlah
besar dan penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam
pengawasan. Untuk merencanakan suatu pembangunan yang efisien dan
efektif, birokrasi (pemerintah) harus menampung segala aspirasi dan
kepentingan kelompok-kelompok dari masyarakat sebagai dasar dari
program pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut. Artinya segala
input dari masyarakat baik itu berupa tuntutan (resources),
permintaan (demands) maupun dukungan (supports) ditampung untuk
kemudian diseleksi dan dipisahkan mana yang berbeda dan menyatukan
mana yang sama yang kemudian dirumuskan dalam rumusan yang lebih
umum untuk diajukan kepada struktur yang mengambil keputusan dalam
sistem politik. Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan
bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan
secara resmi dan dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi
administrasi dalam pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut
kelembagaan, aparat, sistem dan prosedur dalam melaksanakan
kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat.
Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri dari kelembagaan,
aparat,, sistem dan prosedur merupakan suatu kelompok khusus dalam
masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, yang
artinya kita sebagai warga Negara memiliki tujuan-tujuan yang
sejalan. Salah satu peranan birokrasi yang merupakan tugas dan
kewenangan atau hak dan kewajiban yang melekat dalam struktur
tertentu baik yang secara formal dirumuskan dalam konstitusi maupun
tidak dirumuskan dalam konstitusi yang kesemuanya itu dalam rangka
mencapai tujuan sistem politik yang bersangkutan. Salah satu dari
fungsi politik yang dilaksanakan oleh birokrasi (pemerintah) adalah
pemaduan kepentingan (Interest Aggregation). Dalam sistem politik
mempunyai berbagai macam cara untuk mengagregasikan kepentingan
atau tuntutan yang telah diartikulasikan oleh kelompok-kelompok
kepentingan, lembaga-lembaga atau badan/organisasi yang
lainnya.Fungsi pemaduan kepentingan ini berupa menampung berbagai
kepentingan dalam masyarakat kemudian menyeleksi dan memisahkan
yang berbeda dan menyatukan yang sama, kemudian merumuskannya dalam
rumusan yang lebih umum, sistematis sehingga semua kepentingan
masyarakat tersebut dapat dipadukan dengan sistematis dalam bentuk
beberapa alternatif policy untuk diajukan kepada struktur yang
mengambil keputusan dalam sistem politik.
DAFTAR PUSTAKAMedia Buku: Halking dan Mukmin, Budi
Ali.2013.Sistem Politik Indonesia.Medan:Fakultas Ilmu Sosial, Prodi
PPKn
Rahman, Arifin.1998.Sistem Politik Indonesia.Surabaya:SIC
Maksudi, Beddy Iriawan.2011.Sistem Politik Indonesia.Jakarta:PT
RajaGrafindo Persada
Surbakti, Ramlan.2010.Memahami Ilmu Politik.Jakarta:PT Gramedia
Widiasarana Indonesia
Rahman, A.2007.Sistem Politik Indonesia.Yogyakarta:Graha
Ilmu
Thoma, Miftah. 2003.Birokrasi Politik di Indonesia.Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada
Media Internet:
http://izudinjosep.blogspot.com/2012/06/sistem-politik-indonesia.html
diakses pada Sabtu, 04 Mei 2013 pukul 13.25 WIB
222222222222222222222222222PERAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN
PUBLIK Birokrasi jika dilihat dari sudut pandang administrasi
sebagai suatu sosok organisasi pelayanan, dimana kriteria utama
untuk menilai organisasi yang tidak menghasilkan keluaran fisik
tersebut adalah penampilan organisasi itu. Sedangkan konsep
penampilan sendiri mengarah pada pelaksanaan operasi, kegiatan,
program atau misi suatu organisasi.Dalam jenis organisasi tampak
bahwa sistem mekanistrik dianggap sebagai kesatuan yang relative
tetap dan baku, sedangkan organic dipandang lebih luwes dan mampu
menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakatnya. Akan tetapi pada
kenyataannya, perubahan-perubahan prahara sosial yang terjadi di
lingkungan masyarakat seringkali tidak diikuti dengan
perubahan-perubahan mekanisme kinerja birokrasi dalam memberikan
pelayanannya, sehingga acap kali kita mendengar kalau bisa
dipermudah mengapa dipersulit ? atau sebaliknya kalu bisa
dipersulit mengapa dipermudah?.Banyak anggapan bahwa birokrasi
sangat lamban dan tidak efisien dalam menanggapi perubahan, kurang
dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan. Birokrasi
dituntut untuk berubah sikap dan perilaku agar dapat melayani
masyarakat dengan baik. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi
baik yang berlangsung cepat maupun yang berlangsung lambat
(evolusi) menuntut pada organisasi birokrasi dapat menyesuaikan
diri dengan perubahan-perubahan tersebut.Ada beberapa hal berkenaan
dengan kebijakan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan yaitu
moralitas birokrat, sistem dan prosedur pelayanan serta sistem
penghargaan dan sanksi.a) Moralitas birokrat Untuk memperbaiki
moral ini satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan pemahan
(tiadak sekadar pengetahuan) para aparat birokrasi terhadap
kewajibannya. Pelatihan-pelatihan untuk birokrasi harus di setting
tidak hanya sebagai syarat untuk menduduki jabatan tertentu tetapi
juga harus mampu memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan.b) Sistem
dan prosedur birokrasiSelama ini sistem dan prosedur pelayanan yang
diterapkan birokrasi adalah sistem dan prosedur yang dirasakan
rumit dan berbelit-belit oleh masyarakat. Walaupun para pejabat
menganggap sistem dan prosedur itulah yang baik dan sesuai, tetapi
lagi-lagi yang merasakan adalah masyarakat yang menggunakan sistem
dan prosedur itu.c) Sistem penghargaan dan sanksiSistem penghargaan
dan sanksi dalam birokrasi publik sangat tidak jelas dan tidak
adil. Aparat tingkat bawah yang notabene selalu berhadapan dengan
masyarakat tidak pernah menerima penghargaan atas prestasi yang
diraih. Penghargaan selalu untuk atasannya, yang terkadang tidak
tahu-menahu tentang apa yang sudah dilakukan bawahannya.Sebaliknya,
sistem sanksi yang diberikan juga tidak jelas. Kemalasan dan
ketidak disiplinan birokrasi publik kita sangat tinggi. Tapi,
mereka tidak mendapatkan sanksi yang dapat mengubah perilaku
mereka.Sebagaimana terlihat jelas fungsi pokok birokrasi Negara
adalah untuk menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan menjadi
alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara.
Untuk melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya
memiliki tiga tugas pokok yakni :1. Memberikan pelayanan umum yang
bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan palayanan
perjanjian, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas
umum, pemeliharaan kesehatan dan penyediaan jaminan keamanan bagi
penduduk.2. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk
mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti
melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal
dan fasilitas, usaha, serta melaksanakan pendidikan.3.
Menyelenggarakan pembangunan di tengah masyarakat, seperti
membangun infrastruktur perhubungan,telekomunikasi,perdagangan dan
sebagainya.
Menurut Kumorotomo (1996) indikator untuk menilai kinerja
organisasi publik, antara lain, yaitu : efisiensi, efektivitas,
keadilan, dan daya tanggap. Indikator-indikator yang digunakan
untuk menilai kinerja organisasi sangat bervariasi. Secara garis
besar, berbagai parameter yang dipergunakan untuk melihat kinerja
pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan.
Pendekatan yang pertama melihat kinerja pelayanan publik dari
perspektif pemberi layanan dan pendekatan kedua dari perspektif
pengguna jasa.
a. AkuntabilitasAkuntabilitas dalam penyelanggaraan pelayanan
publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat
kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran atau
nilai-nilai dalam atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau
yang dimiliki oleh para stakeholders.Rendahnya tingkat
akuntabilitas aparat birokrasi dalampemberian pelayanan publik erat
kaitannya dengan pula dengan persoalan struktur birokrasi yang
diwarisi semenjak masa orde baru berkuasa. Prinsip loyalitas kepada
atasan lebih dikenalkan daripada prinsip loyal kepada publik.
Birokrasi di Indonesia tidak pernah diajarkan untuk mempunyai
pemikiran bahwa kedaulatan berada pada publik, artinya bahwa
eksistensi pelayanan birokrasi akan sangat ditentukan oleh
pertanggungjawaban birokrasi terhadap publik.
b. ResponsivitasResponsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini
mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan
aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat
dibutuhkan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan
bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,
menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat (Dilulio, 1994). Organisasi yang memiliki
responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek
juga (Osborne dan Plastrik, 1997).
c. Orientasi pada PelayananOrientasi pada pelayanan menunjuk
pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk
penyelenggarakan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang
baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki
oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani
kepentingan pengguna jasa. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber
daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau
dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna
jasa. Kemampuan dan sumber daya dari aparat birokrasi sangat
diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai.
d. Efisiensi PelayananEfisiensi pelayanan adalah perbandingan
terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan
akan efisien apabiila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input
pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan
masyarakat pengguna jasa. Demikian pula dalam sisi output
pelayanan, birokrasi, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan
produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan
waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk
melihat seberapa jauh kemudahan akses publik yang ditawarkan. Akses
publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki
jaminan atau kepastian menyangkut biaya
pelayanan.222222222222222222222222PERANAN BIROKRASI DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATBirokrasi
merupakan keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan
tugas-tugas negara dalam berbagai unit pemerintah di bawah
departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik di pusat maupun
di daerah. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa
masyarakat diberi kuasa, dalam upaya menyebarkan kekuasaan, melalui
pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau
berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik,
agar ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan
sebagainya.Menurut Rahman birokrasi dapat dibedakan atas 3
kategori: Birokrasi pemerintah umumYaitu serangkaian organisasi
pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum
termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari pusat sampai ke
daerah yang bersifat mengatur. Birokrasi pembangunanYaitu
organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu sektor khusus
guna mencapai tujuan pambangunan seperti, pertanian, kesehatan,
pendidikan dan sebagainya. Birokrasi pelayananYaitu organisasi
pemerintah yang pada hakekatnya merupakan bagian atau berhubungan
dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah service ( pelayanan)
langsung kepada masyarakat.Walaupun ada pembagian dalam birokrasi,
tetapi secara umum kesemuanya itu terlibat dalam program
pemberdayaan masyarakat. Di mana ketiga unsur tersebut saling
bekerjasama dalam merencanakan, menjalankan, menyukseskan dan
mengawasi jalannya program pemberdayaan agar benar-benar didapat
hasil yang nyata. Birokrasi mempunyai peran dan tanggung jawab atas
masyarakat yang akan diberdayakan dan mereka berkewajiban ikut
serta dalam prosesnya agar masyarakat benar-benar berdaya dan mampu
meningkatkan taraf hidupnya dan mensejahterakan hidupnya khususnya
masyarakat miskin. Namun pada pelaksanaannya tidaklah mudah, banyak
rintangan dan tantangannya, karena seriap masyarakat berbeda
kebutuhannya antara yang satu dengan yang lainnya, dan juga
kecendrungan masyarakat saat ini yang lebih kepada apatis dan
menyerah kepada takdir. Disinilah dibutuhkan sosok birokrasi yang
benar-benar mampu mengayomi dan memotivasi masyarakat serta
membantu masyarakat dalam memberdayakan dirinya. Dan juga prioritas
dari birokrasi tersebut untuk benar-benar menjalankan program
pemberdayaan pada masyarakat.Di indonesia sudah banyak
program-program yang dilakukan oleh pemerintah baik dari zaman orde
baru sampai sekarang ini. Ada beberapa program pemerintah dalam
memberdayakan masyarakat seperti: Program revolusi hijau dan BIMAS
IDT (inpres desa tertinggal) P3DT( program pembangunan sarana dan
prasarana desa tertinggal) PPK(program pengembangan kecamatan) LKMD
berubah menjadi LPM(lembaga pemberdayaan masyarakat) PNPM mandiri
BLT(bantuan langsung tunai) Subsidi pupuk bagi petaniDari
program-program pemerintah tersebut ada yang berhasil dan ada juga
yang tidak berhasil. Tetapi setidaknya program tersebut telah ada
dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya
program-program tersebut pemerintah sudah berusaha untuk
memberantas dan mengurangi jumlah kemiskinan di negara kita.
B. PERANAN ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKATOrganisai non pemerintah adalah perwujudan masyarakat
sipil, yang menjadi jembatan antara keluarga dan negara. Organisasi
non pemerintah diharapkan mampu mewakili kepentingan rakyat dan
menyampaikannya kepada negara. Organisasi non pemerintah muncul
pada era tahun 1980-an yang berisikan sekelompok pemuda yang
bekerja dengan semangat dan ikhlas layaknya pekerja sukarela.
Mereka turun kemasyarakat pedesaan untuk membantu para petani
secara kecil-kecilan. Proses kemunculannya didasarkan pada cara
pandang bahwa tidak semua masyarakat sadar akan
kekuatan/kemampuannya, sehingga perlu untuk didampingi. Organisasi
non pemerintah ini muncul yaitu sebagai sebuah respon terhadap
ketidakmampuan negara dalam melayani kepentingan publik, baik
ketidakmampuan dalam konsep, sistem dan biaya.
Proses pemberdayaan oleh Organisasi Non Pemerintah
Organisasi non pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan di
masyarakat sasaran, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan peningkatan
kesadaran akan hak sebagai warga negara, sharing of theory dan juga
bersama-sama menghadapi kebijakan publik yang dinilai merugikan
masyarakat dan lingkungan hidup yang dikeluarkan pemerintah atau
pihak swasta.Dalam proses pemberdayaan masyarakat, Organisasi non
pemerintah memasuki area pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
para tokoh masyarakat sehingga tingkatan partisipasi masyarakat
yang muncul adalah interactive participation, yaitu proses yang
melibatkan multi disiplin metodologi dan ada sistem belajar yang
terstruktur dan bersama masyarakat organisasi non pemerintah
membuka jaringan kerjasama dengan pihak selain pemerintah sebagai
wujud ketidaktergantungan terhadap proyek/program pemerintah.
Dampak positif yang didapat masyarakat adalah semakin meningkatnya
pengetahuan dan pengalaman yang secara langsung atau tidak langsung
membuat posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah akan lebih baik
dalam proses pembangunan dibanding sebelum ada kerjasama.