1 Peranan Institusi Kepabeanan Dalam Pembangunan Program Autorized Economic Operator Indonesia ABSTRAK Sebagai negara anggota WCO Indonesia telah melakukan berbagai program kerja sama pabean dalam forum internasional. Salah satunya adalah penandatanganan kesepakatan Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS). SAFE FoS bertujuan untuk mengamankan dan memfasilitasi perdagangan internasional. Untuk mempercepat penerapan WCO Framework tersebut disusun program AEO. AEO meliputi masyarakat usaha, terdiri dari semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam international supply chain. Hubungan antara masyarakat usaha dan institusi kepabeanan sangat penting dalam pelaksanaan SAFE Framework tersebut. Banyak kemudahan pelayanan yang dapat dimasukkan dalam program AEO seperti fasilitas Mitra Utama, penggunaan electronic seal dan sebagainya. Hal yang terpenting adalah persetujuan pengguna jasa dalam pemenuhan persyaratan keamanannya dengan imbalan mendapatkan kemudahan prosedur operasional. Operator (masyarakat usaha) dapat diakreditasi oleh pihak Pabean sebagai AEO jika yang bersangkutan dapat membuktikan telah melaksanakan proses bisnis yang baik (high quality internal process) yang membuktikan barang-barang yang diangkutnya dalam keadaan aman. Dengan demikian pabean dapat memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan pelayanan pabean atas impor/ekspor komoditi yang dilakukan oleh/atau melalui AEO tersebut. Jika ini dilakukan manfaatnya pergerakan barang akan menjadi lebih cepat yang berarti akan terjadi lower transport cost. Dilain pihak pada institusi pabean terjadi efisiensi sumber daya, sehingga pemeriksaan dapat ditargetkan lebih baik terhadap barang-barang yang tidak diketahui dan potensial dilakukan oleh unsafe operator. Kata kunci: fasilitas kemudahan pelayanan, keamanan.
16
Embed
Peranan Institusi Kepabeanan Dalam Pembangunan Program … · jika yang bersangkutan dapat membuktikan telah melaksanakan proses bisnis yang baik (high quality internal process) ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Peranan Institusi Kepabeanan
Dalam Pembangunan Program Autorized Economic Operator
Indonesia
ABSTRAK
Sebagai negara anggota WCO Indonesia telah melakukan berbagai program
kerja sama pabean dalam forum internasional. Salah satunya adalah
penandatanganan kesepakatan Framework of Standard to Secure and Facilitate
Global Trade (SAFE FoS). SAFE FoS bertujuan untuk mengamankan dan
memfasilitasi perdagangan internasional. Untuk mempercepat penerapan WCO
Framework tersebut disusun program AEO. AEO meliputi masyarakat usaha, terdiri
dari semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
international supply chain. Hubungan antara masyarakat usaha dan institusi
kepabeanan sangat penting dalam pelaksanaan SAFE Framework tersebut.
Banyak kemudahan pelayanan yang dapat dimasukkan dalam program AEO
seperti fasilitas Mitra Utama, penggunaan electronic seal dan sebagainya. Hal yang
terpenting adalah persetujuan pengguna jasa dalam pemenuhan persyaratan
keamanannya dengan imbalan mendapatkan kemudahan prosedur operasional.
Operator (masyarakat usaha) dapat diakreditasi oleh pihak Pabean sebagai AEO
jika yang bersangkutan dapat membuktikan telah melaksanakan proses bisnis yang
baik (high quality internal process) yang membuktikan barang-barang yang
diangkutnya dalam keadaan aman. Dengan demikian pabean dapat memberikan
fasilitas kemudahan-kemudahan pelayanan pabean atas impor/ekspor komoditi yang
dilakukan oleh/atau melalui AEO tersebut. Jika ini dilakukan manfaatnya pergerakan
barang akan menjadi lebih cepat yang berarti akan terjadi lower transport cost. Dilain
pihak pada institusi pabean terjadi efisiensi sumber daya, sehingga pemeriksaan
dapat ditargetkan lebih baik terhadap barang-barang yang tidak diketahui dan
potensial dilakukan oleh unsafe operator.
Kata kunci: fasilitas kemudahan pelayanan, keamanan.
2
Peranan Institusi Kepabeanan
Dalam Pembangunan Program Autorized Economic Operator
Indonesia
Oleh: AHMAD DIMYATI
Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai
Pendahuluan
Jika masyarakat ditanya mengenai tugas dan fungsi institusi kepabeanan
(baca: bea dan cukai) pada umumnya jawabannya sederhana saja, yaitu: memungut
bea masuk dan pungutan impor lainnya. Pada kenyataannya tugas dan fungsi
institusi kepabeanan bukan sekedar mengamankan keuangan negara dari bea
masuk saja. Institusi kepabeanan mempunyai peranan yang strategis dalam
perdagangan dan industri.
Jika dilihat dari visi dan misi DJBC, visinya sebagai administrasi kepabeanan
dan cukai yang bertaraf internasional, sejajar dengan institusi kepabeanan dunia.
Maka misi DJBC meliputi juga upaya memperlancar arus barang impor dan ekspor
dengan memberikan fasilitasi perdagangan, mendorong pembangunan industri, dan
perlindungan kepada industri dalam negeri, masyarakat, lingkungan, dan budaya,
melalui tugas-tugas yang diembannya. Hal ini mengingat posisi institusi kepabeanan
sebagai “penjaga pintu gerbang negara” atas barang yang masuk atau keluar dari
wilayah Republik Indonesia. Semua kebijakan impor dan ekspor yang berkaitan
dengan industri dan perdagangan pelaksanaannya dilakukan oleh institusi
kepabeanan.
Berkaitan dengan visi dan misi DJBC sebagai administrasi kepabeanan
bertaraf internasional, organisasi yang menaungi kepabeanan internasional adalah
Word Customs Organization (WCO) dimana Indonesia termasuk sebagai
anggotanya. Sebagai bagian dari komunitas pabean internasional Indonesia telah
melakukan berbagai program kerja sama pabean dalam forum internasional. Salah
satunya adalah penandatanganan kesepakatan Letter of Intent WCO Secure and
Facilitate Global Trade (SAFE) Framework of Standard, atau disebut juga
3
Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS). SAFE
FoS bertujuan untuk mengamankan dan memfasilitasi perdagangan internasional.
Salah satu program SAFE FoS adalah Autorized Economic Operator (AEO).
SAFE FoS
SAFE FoS merupakan salah satu konvensi/kesepakatan yang penting yang
dihasilkan oleh organisasi kepabeanan dunia (WCO) tersebut. Konvensi penting
lainnya yang dihasilkan oleh WCO dalam rangka membangun standar-standar dan
instrumen dalam rangka menghasilkan praktek kepabeanan adalah Kyoto
Convention, Harmonized System dan Istanbul Convention.
Gambar 1
WCO Agreement
Sumber: Modul Kepabeanan Internasional, Pusdiklat Bea dan Cukai.
SAFE FoS (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade)
adalah suatu instrumen internasional yang mengandung standar-standar yang
ditetapkan oleh WCO yang bertujuan untuk mengamankan dan memfasilitasi
perdagangan internasional, serta menunjang pelaksanaan program reformasi dan
moderenisasi administrasi pabean negara anggota. Konvensi SAFE FoS disambut
baik oleh negara anggota. Hingga awal tahun 2009 tercatat 155 negara anggota
WCO (dari 174 negara anggota) yang telah menyampaikan LoI (Letter of Intent)
WCO AGREEMENT
Kyoto
Convention
n
Harmonized
System
Istanbul
Convention
SAFE
4
untuk menerapkan SAFE tersebut. Dalam hubungan ini Indonesia telah
menandatangani LoI SAFE pada tanggal 16 September 2005.
Pada prinsipnya SAFE berisi standar-standar internasional yang merupakan
pedoman bagi institusi kepabeanan maupun masyarakat usaha untuk meningkatkan
keamanan rantai perdagangan dan memfasilitasi perdagangan internasional, serta
merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan
kemampuan otoritas penegak hukum dalam menghentikan perdagangan illegal
dalam kaitannya dengan pengamanan perdagangan internasional. Instrumen
internasional tersebut mengandung 17 standar yang dikelompokan dalam 2 pilar
pokok yaitu Customs to Customs Network Arrangement dan Customs to Business
Partnership.
1. Customs to customs pillar, adalah standar untuk meningkatkan security and
facilitation of the international trade supply chain, yaitu:
a. Integrated supply chain management, prosedur pengawasan pabean
yang terintegrasi sebagaimana digariskan dalam WCO Customs
Guidelines.
b. Cargo inspection authority.
c. Modern technology in inspection equipment.
d. Risk management system.
e. High-risk cargo or container.
f. Advance electronic information.
g. Targeting and communication.
h. Performance measures.
i. Security assessment.
j. Employee integrity.
k. Outbound security inspections.
2. Customs to business pillar, adalah hubungan dengan sektor swasta yang
merupakan standar untuk meningkatkan safety and security of the
international trade supply chain, yaitu:
a. Partnership.
b. Security (best practices).
5
c. Authorization.
d. Technology.
e. Communication.
f. Facilitation.
Mengingat pentingnya SAFE FoS dalam rangka pelaksanaan program
peningkatan kapasitas (capacity building program) pada penerapan SAFE di negara
anggota, WCO menerapkan Columbus Programme, untuk implementasi SAFE FoS
yang terdiri dari 3 fase:
1. Fase need assessment yang melibatkan WDMT (WCO Diagnostic Mission
Team) untuk mengukur sejauh mana tingkat implementasi SAFE negara
anggota.
2. Fase implementasi rencana aksi berdasarkan rekomendasi dari WDMT.
3. Monitoring program yang bertujuan untuk meng-update perkembangan
program implementasi SAFE negara anggota.
Penerapan WCO Framework yang meliputi 2 pilar pokok (Customs to
Customs Network Arrangement dan Customs to Business Partnership) tersebut
didasari pada 4 elemen dasar pokok penerapan, yaitu: