PERANAN HUMAS DALAM MENUNJANG VISI DAN MISI PADA KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN KARANGANYAR Tugas Akhir Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Komunikasi Terapan Oleh: ANGGIA AYU A D1605009 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008
58
Embed
PERANAN HUMAS DALAM MENUNJANG VISI DAN MISI …/Peranan... · Teman-teman Public Relations (PR ... lingkungan strategis yang terjadi dan senantiasa memegang etika ... suatu program
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERANAN HUMAS DALAM MENUNJANG VISI DAN MISI
PADA KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN KARANGANYAR
Tugas Akhir
Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar
Ahli Madya Program Studi Diploma III Komunikasi Terapan
Oleh:
ANGGIA AYU A
D1605009
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008
MOTTO
1. Lembah, gunung,sungai bukanlah hambatan yang berarti bagi burung yang
mampu terbang tinggi. Maka mari kembangkan sayap melalui ivonasi,
kreativitas dan kerja keras agar mampu bersaing dan tidak menjadi
pecundang. ( Ir. H. Wahyu Saidi, Msc)
2. Percayalah dan milikilah keyakinan, karena hanya dalam keyakinan yang
merupakan pengetahuan kita yang lebih dalam, dapat untuk temukan
kebahagiaan. ( Kahlil Gibran )
3. Kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak
mungkin terjadi. (Anggia.A)
PERSEMBAHAN
Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :
Komunikasi Massa........................................................................... 34
D. Program 7 Hari Kerja Pemkab Karanganyar ................................... 36
BAB IV PELAKSANAAN MAGANG
A. Tempat Pelaksanaan Magang (KKM).............................................. 38
B. Bidang Pelaksanaan ........................................................................ 38
C. Kegiatan – Kegiatan Magang yang Dilakukan ................................ 39
D. Bentuk Kegiatan Seksi Humas yang telah dilaksanakan dalam
menunjang Visi dan Misi Kantor Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Karanganyar................................................................... 40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ...................................................................................... 42
B. Saran................................................................................................. 43
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 44
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lembaga pemerintahan non profit dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap
lembaga pemerintahan diharapkan mempunyai suatu hubungan yang baik dan
harmonis dengan masyarakat agar dapat mewujudkan fungsi dan peran lembaga
pemerintah tersebut.
Secara kelembagaan penanganan kehumasan di pemerintah provinsi
maupun kabupaten atau kota pada akhir-akhir ini sangat bervariasi tugas dan
fungsi kehumasan di daerah, demikian juga struktur organisasi dan keberadaannya
berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing daerah. Lembaga humas
di daerah ada yang berdiri sendiri ada yang bergabung dengan struktur organisasi
lain, bahkan ada yang menjadi dinas tersendiri. Hal itu karena di era otonomi
daerah sekarang ini dan pembentukan struktur pemerintahan daerah tergantung
1
kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah, yang ditetapkan melalui peraturan
daerah.
Mengingat arti pentingnya peran dan fungsi humas sebagai pusat
penyebarluasan informasi, keterbukaan dan otonomi daerah ini, sangat perlu
menyamakan visi, misi dan persepsi tentang kehumasan, baik di pusat maupun
didaerah. Terutama dalam mengelola ruang koordinasi bagi penyelenggaraan
tugas-tugas kehumasan. Untuk itu dibutuhkan pengembangan organisasi
(organization development) humas di daerah dalam arti yang luas. Sehingga
dengan peningkatan peran dan fungsi humas di daerah secara profesional akan
dapat mengelola pembentukan opini masyarakat untuk memahami setiap
fenomena pemerintahan dan mampu membangun perilaku yang dapat menerima
suatu kebijakan dengan perilaku yang baik.
Dengan demikian, untuk dapat berperan dalam mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance), menjadi suatu keharusan bagi humas pemerintah
dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan
lingkungan strategis yang terjadi dan senantiasa memegang etika kehumasan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak mudah,
karena harus bersaing dengan media massa non pemerintah yang dikelola dengan
sangat profesional dengan kebebasan liberalnya. Ini yang menjadi tantangan ke
depan yang perlu disikapi dengan arif dan senantiasa menjadikan media masa non
pemerintah tersebut sebagai mitra kerja untuk menyampaikan pesan-pesan politik
pemerintah.
Untuk itu perlu membangun kemitraan antara instansi kehumasan (puspen)
dengan komponen pers, bakohumas, LSM, dan lembaga kehumasan daerah
lainnya.
Kantor Informasi dan Komunikasi (KIK) sebagai unit yang menangani
bidang komunikasi dan informasi yang bertugas untuk mengelola segala bentuk
informasi yang diperlukan untuk pemerintah maupun masyarakat luas. Hal ini
mutlak diperlukan untuk mengontrol berita-berita yang beredar dalam ruang
lingkup kabupaten Karanganyar agar tercapai suatu informasi yang benar dan
akurat dan mendorong tercapainya visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten
Karanganyar.
Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) dalam Kantor Informasi dan
Komunikasi (KIK) mempunyai peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan
serta fungsi instansi ini. Sehingga kegiatan dari bagian ini perlu sekali
diperhatikan dan diselaraskan dengan visi dan misi agar tercapai efektivitas dan
efisiensi.
Luasnya cakupan kegiatan serta pentingnya HUMAS terutama dalam
menyelaraskan visi dan misi dari Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Karanganyar ini memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji
lebih dalam bagian Humas tersebut, serta untuk dijadikan sarana untuk
mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah penulis terima selama di bangku
kuliah.
B. Tujuan Kuliah Kerja Media
1. Tujuan Teoritis
a. Mengetahui pelaksanaan fungsi Humas di Kantor Informasi dan
Komunikasi (KIK) Kabupaten Karanganyar.
b. Mengetahui sejauh mana peranan Humas dalam menunjang visi dan
misi dari Kantor Informasi dan Komunikasi (KIK) Kabupaten
Karanganyar.
2. Tujuan Praktis
a. Memenuhi kegiatan proses akhir dari perkuliahan yang merupakan
salah satu syarat kelulusan, sesuai peraturan yang berlaku di Program
Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswa dalam meningkatkan
kemampuan di dunia kerja nyata untuk bekal nantinya dalam meniti
karier setelah lulus dari bangku kuliah.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
F. Definisi Humas
Pada umumnya humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang
diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial
(perusahaan) maupun organisasi yang non-komersial. Mulai dari yayasan,
perguruan tinggi, dinas militer sampai dengan lembaga-lembaga pemerintahan,
dan usaha bersama seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) pun
memerlukan humas.
Kebutuhan akan kehadirannya tidak bisa dicegah terlepas dari kita
menyukainya atau tidak, karena humas merupakan salah satu elemen yang
menentukan kelangsungan organisasi secara positif. Arti penting humas sebagai
sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi sekarang ini.
Dalam pelaksanaan humas perlu menerapkan teknik-teknik penerapan
ilmu sosial dalam merencanakan suatu program atau kampanye kehumasan.
Aspek-aspek kehumasan dengan aspek-aspek ilmu sosial di suatu organisasi
menonjolkan tanggung jawab organisasi kepada kepentingan publik atau
kepentingan masyarakat luas. Untuk membantu perusahaan atau organisasi yang
sudah mapan di dalam melancarkan bidang kehumasan perlu diadakan kampanye
kehumasan demi memelihara citranya di benak para khalayaknya.
Menurut pendapat International Public Relation Association (IPRA)
dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek adalah :
5
“Humas adalah fungsi manajemen dari budi yang dijalankan secara berkesinambungan dan berencana, dengan mana organisasi-organisasi dan lembaga yang bersifat umum dan pribadi dan berusaha memperoleh dan membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya. Dengan menilai pendapat umum diantara mereka dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan mereka, guna mencapai kerja sama yang lebih produktif untuk melaksanakan kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan melancarkan informasi berencana dan tersebut luas. (Onong Uchajana Effendy; 2002 : 34)
Hubungan masyarakat atau public relations adalah suatu usaha yang
sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan
saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Humas
(PR) adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan,
meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi
atau lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat
memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun
masyarakat yang terkait.
Public Relations (PR) merupakan fungsi manajemen untuk mencapai
target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan
rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi
hasil-hasil apa yang telah dicapainya. "Public Relations is planned, persuasive
communication designed to influence significant public" (John E. Marston
"Modern Public Relations", 1979). Secara spesifik, definisi umum PR
disimpulkan sebagai seni (arts) dan gabungan dari disiplin ilmu manajemen,
komunikasi, psikologi, sosial dan marketing, untuk membentuk agar perusahaan
atau lembaga, nama dan produknya menjadi disukai dan dapat dipercaya oleh
publiknya. Dalam hubungannya dengan target audience atau stakeholder (obyek
dakwah) tersebut, dikenal tiga tipe tentang apa yang disukai dan tidak disukai,
yaitu:
1. Those who know you and like you (mengenal dan menyukai Anda).
2. Those who know you and don't like you (mengenal dan tidak menyukai Anda).
3. Those who neither you nor care you (tidak dikenal maka tidak disukai).
Oleh karena itu dikatakan pula bahwa "Public Relations merupakan fungsi
manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan
tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan
dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan
dukungan dari publiknya" (Scott M. Cutlip dan Allen H. Center " Efektif Public
Relations", 1982).
Public Relations adalah suatu proses yang kontinyu dari usaha manajemen
untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari publik pada umumnya, termasuk
stake holder internal. Ke dalam, mengadakan perbaikan dan pembenahan melalui
corporate culture building (membangun budaya lembaga) berbentuk disiplin,
motivasi, peningkatan pelayanan dan produktivitas kerja yang diharapkan untuk
terciptanya sense of belonging terhadap lembaga. Sedangkan ke luar, berupaya
menciptakan kepercayaan dan citra lembaga (corporate image) yang sekaligus
memayungi dan mempertahankan citra produknya (product image).
Oxley (1987:12-13) mengemukakan public relations dari fungsi
manajemen yang dilakukan bertujuan untuk memberi layanan kepada publik
memiliki tugas-tugas yaitu :
a. Memberi saran kepada manajemen tentang semua perkembangan internal
dan eksternal yang mungkin mempengaruhi hubungan organisasi dengan
publik-publiknya
b. Meneliti dan menafsirkan untuk kepentingan organisasi, sikap publik-
publik utama pada saat ini atau antisipasi sikap publik-publik pokok
terhadap organisasi
c. Bekerja sebagai penghubung (liaison) antara manajemen dan publik-
publiknya, dan
d. Memberi laporan berkala kepada manajemen tentang semua kegiatan yang
mempengaruhi hubungan publik dan organisasi.
Sebagai fungsi manajemen, public relations memampukan organisasi untuk
mencapai hubungan yang efektif dengan berbagai khalayaknya melalui pengertian
sikap, nilai, dan opini khalayak (Wells, et.al. 1995:619). Oleh karena itu, pada
dasarnya semua organisasi yang memiliki manajemen akan mempraktekkan
public relations tersebut. Public relations sebagai fungsi manajemen dijalankan
oleh perusahaan, pemerintah, asosiasi profesi dan niaga, organisasi nirlaba,
lembaga swadaya masyarakat, industri pariwisata, dunia pendidikan, politisi, klub
olahraga, dan berbagai organisasi lainnya.
G. Fungsi dan Tugas Hubungan Masyarakat (HUMAS)
Dari definisi public relations sebagai fungsi manajemen dapat dilihat
bahwa public relations mempunyai peranan maupun fungsi yang penting dalam
membangun pemahaman publik terhadap organisasi sehingga dapat terbangun
hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya dan menjaga citra
organisasi.
Onong Uchjana Efendy (2002:34) mengemukakan fungsi Hubungan
Masyarakat atau Public Relations adalah sebagai berikut :
1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik
intern maupun esktern.
3. Menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik dengan menyebarkan
informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik
kepada organisasi.
4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan
umum.
Dari fungsi public relations diatas terdapat 2 kajian publik dalam public
relations yaitu:
1. Publik intern
Merupakan publik yang menjadi bagian dari unit usaha/badan/organisasi
itu sendiri. Di dalam publik industri atau perusahaan, publik intern adalah
buruh atau karyawan, pemegang saham. Sedangkan di instansi
pemerintahan adalah pegawai/ karyawan di dalam instansi tersebut, serta
para pejabat pengambil keputusan.
2. Publik ekstern
Adalah “orang luar” atau publik umum (masyarakat) dimana industri atau
usaha itu berada, yang harus diberikan peneranganan atau informasi demi
tumbuhnya goodwill dari mereka. (F. Rachmadi,1992:69)
Terdapat 4 syarat utama yang harus dikuasai oleh petugas public relations
(PRO) guna menjalankan fungsi tersebut:
1. Kemampuan mengamati dan menganalisis persoalan.
2. Kemampuan menarik perhatian
3. Kemampuan mempengaruhi pendapat
4. Kemampuan menjalin hubungan dan saling percaya
DeFleur dan Dennis (1988:306) mengelompokkan tugas – tugas public
relations secara umum adalah sebagai berikut:
a. Penulisan
Membuat siaran pers yang ditujukan kepada media umum dan menulis
draft untuk media khusus, brosur, poster dan bahan lainnya.
b. Penyuntingan
Merevisi dan memeriksa naskah pidato, majalah perusahaan, newsletter,
dan bulletin elektronik
c. Penempatan dan Relasi Media
Menjadi klien media cetak dan elektronik; menyelenggarakan book tour
untuk para penulis, berbicara kepada para host untuk wawancara
d. Special events
Mengorganisasikan event-event khusus, misalnya donasi, grand opening
e. Pidato
Menulis dan menyampaikan pidato kepada pihak-pihak lain
f. Produksi
Membantu dalam produksi untuk publikasi
g. Penelitian
Melakukan penelitian baik kepada publik intern maupun publik ekstern
untuk mengevaluasi program maupun mengetahui perkembangan
perusahaan.
h. Pemrograman dan Konseling
Menyusun rencana untuk klien atau bagian public relations, memberi
saran cara menangani peristiwa tertentu atau membatasi atau mengimbangi
publisitas negatif
i. Pelatihan dan Manajemen
Memberikan pelatihan pada karyawan, memberi saran cara untuk
membentuk iklim yang tepat pada sebuah organisasi cara menangani
penyelidikan, mengkoordinasikan orang dengan berbagai keahlian dan
latar belakang sehingga membuat program bisa dijalankan.
Dalam literatur lain menyebutkan tugas-tugas Public Relations yaitu:
1. Internal Public Relations
2. External Public Relations
3. Publisitas
4. Periklanan
5. Demontrasi
6. Propoganda
7. Pameran
8. Sales Promotion
9. Konferensi Pers
10. House Organ (majalah perusahaan)
11. Open House atau Grand Opening
H. Ruang Lingkup Humas Dalam Lembaga Pemerintahan
Dalam iklim demokrasi dan transparansi menghadapi era globalisasi,
peranan Humas Pemerintah dan Daerah ke depan sangat strategis untuk
mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan, program dan
kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan
otonomi daerah dalam mewujudkan good governance. Citra dan dukungan
terhadap pemerintah, baik di pusat maupun daerah sangat banyak tergantung pada
kemampuan humas untuk menjalankan fungsinya mengangkat image positif
lembaga pemerintah di mata masyarakat. Dengan performance humas yang baik
dan profesional akan mampu mencerminkan sosok lembaga pemerintah yang
memiliki akuntabilitas, kredibilitas dan aksesibilitas sebagai perwujudan good
governance sehingga humas dapat berperan sebagai jembatan yang baik antara
pemerintah dan pemerintah daerah dengan masyarakat yang pada gilirannya akan
saling mendukung dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Hal itu untuk
mengingatkan betapa pentingnya peranan humas dalam era otonomi daerah ini.
Dalam iklim demokrasi peranan informasi merupakan suatu hal yang sangat
mendasar bagi manusia sebagai individual, maupun kelompok masyarakat, yang
diperoleh melalui media cetak, media elektronik dan media informasi lainnya.
Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang
benar dan akurat kepada masyarakat. Informasi pada zaman modern ini
merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan oleh karena itu belakangan ini
kecenderungan masyarakat menuntut kebebasan untuk memperoleh informasi
semakin meningkat. Dikatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai
hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang
sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan
menyeluruh merupakan indikasi yang mengarah kepada terbentuknya masyarakat
informasi yang lebih maju dan modern. Itulah sebabnya banyak negara maju telah
menempatkan unit pusat informasi pada posisi yang penting dan strategis. Karena
dengan manajemen informasi yang efektif dan profesional akan mampu
meningkatkan sistem informasi yang berkualitas, sehingga pesan-pesan
pemerintah dapat dengan cepat tersosialisasi dengan respon masyarakat yang
cepat pula. Oleh karena itu menghadapi era globalisasi yang tidak dapat dihindari,
dan tuntutan demokrasi di berbagai kehidupan kenegaraan pemerintah dan daerah
perlu menjadikan bidang kehumasan sebagai bagian manajemen yang sangat
penting dan strategis.
Hak-hak Publik Departemen dalam negeri sebagai unsur birokrasi
pemerintah memandang eksistensi humas dalam era sekarang ini merupakan yang
sangat penting peranannya mensukseskan pembangunan bangsa ke depan. Salah
satu indikator keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan adalah dapat
terinformasikan (tersosialisasikan) berbagai kebijakan (policy) dan produk-produk
regulasi pemerintahan dengan profesional dan baik. Dengan demikian
pelaksanaan kehumasan di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu bentuk
pelayanan kepada masyarakat luas, yang harus dilakukan secara optimal. Hal itu
akan membawa dampak terhadap legitimasi pemerintah sebagai penyelenggara
pelayanan publik. Menjadi semakin tinggi, sejalan dengan semakin responsifnya
dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena informasi merupakan hak
setiap individu, maka pemerintah akan menjadi semakin terbuka guna memenuhi
dan menjamin hak-hak publik terhadap informasi tesebut.
Beberapa hak publik tersebut antara lain: (1) Hak untuk memantau
perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (right to observe). (2)
Hak untuk memperoleh informasi (right information). (3) Hak untuk
berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to participate).
(4) Hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi, dan pelopor dalam
mengungkapkan fakta dan kebenaran (whiste blower protection). (5) Hak untuk
berekspresi (freedom of Expression). (6) Hak untuk mengajukan keberatan
terhadap penolakan atau dijaminnya kelima hak tersebut (right to appeal). Untuk
mewujudkan dan menjamin hak-hak publik tersebut, maka perlu adanya jaminan
akses informasi publik agar dapat menjawab tantangan ke depan dalam
pengelolaan informasi publik tersebut. Oleh karena itu era reformasi dan
globalisasi dibutuhkan kecepatan informasi yang akurat secara profesional, serta
masyarakat yang menjadi sangat heterogen dan sarat dengan berbagai
kepentingan, maka tugas kehumasan dalam pelayanan informasi pemerintahan
kedepan relatif cukup berat. Perlu ditangani SDM yang profesional. Sedang SDM
yang menangani kehumasan selama ini dirasakan masih kurang profesional.
Karena dari kondisi obyektif saat ini kehumasan di lingkungan pemerintahan
masih dianggap sebelah mata dan prasarana yang terbatas.
Eksistensi humas sebagai pelembagaan kegiatan komunikasi dalam
organisasi justru untuk menunjang upaya manajemen dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Sedangkan untuk mencapai suatu tujuan dalam teori manajemen
disebutkan harus melalui tahap-tahap yang salah satu diantaranya adalah
perencanaan. Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan tindakan-tindakan untuk
mencapai tujuan. Dalam menyusun sebuah rencana diperlukan kemampuan
meramalkan dan memvisualisasikannya. Pentingnya kemampuan meramalkan,
karena dengan imajinasi dapat diperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin
akan dijumpai. Dengan demikian dalam pelaksanaannya kelak dapat diambil
tindakan dengan segera, apabila ternyata membentuk rintangan. Sedangkan
pentingnya kemampuan memvisualisasikan suatu rencana, karena memungkinkan
siapa saja dapat melihat dan menghayati dengan cepat apa yang harus dilakukan
untuk melaksanakan rencana yang disusun itu guna mencapai tujuan yang
ditetapkan. Dengan demikian sebuah perencanaan bagi humas sangat penting
karena perencanaan pula humas akan dapat menentukan aktivitas menetapkan
tujuan dan tindakan-tindakan.
I. Kegiatan Humas
Seorang pakar marketing PR. Smith mengemukakan pendapatnya tentang
arti informasi dalam bidang militer dan marketing, bahwa informasi dapat
menciptakan power. Dalam kaitan ini dikutip pula pendapat Jefkins tentang posisi
praktisi atau humas dalam suatu organisasi yang merupakan mata, telinga dan
suara dari perusahaan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ivy Lee.
Dalam pelaksanaan pekerjaannya seorang praktisi humas akan
menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan
tugas-tugasnya. Bahwa proses humas yang terdiri atas tahapan fact finding,
planning, communicating, evaluation sepenuhnya mengacu pada pendekatan
manajerial.
Dalam proses tersebut kita jumpai teknik-teknik dan koordinasi tertentu
yang dipergunakan oleh kelompok orang-orang yang disebut manajer di dalam
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Proses ini pun mencakup
fungsi-fungsi dasar dengan pendekatan analistik seperti perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam melaksanakan manajemen
Iriantara, Yosal.2004.Community Relations : Konsep dan Aplikasinya.Bandung :
Simbiosa Rekatama Media. Jefkins, Frank.1995. Public Relations Edisi Keempat. Jakarta : Erlangga
Keputusan Bupati Karanganyar. 2001. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar. Nomor : 289 tahun 2001
Rachmadi, F. 1992 . Public Relations dalam teori dan praktek. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama. Scott M. Cutlip dan Allen H. Center .1978. Efektif Public Relations. Prientice Hal,
inc. Englewood Cliffs, New Jersy. Uchjana Effendy, Onong.. 1983. Human Relations Dan Public Relations Dalam
Management.Bandung : Alumni.
Gb. 1. Bupati menerima kunjungan Dirut Bank Jateng yang menyerahkan
bantuan kepada Kabupaten Karanganyar.
Gb. 2. Bupati menyerahkan bantuan kepada korban tanah longsor yang bertempat di Pendapa Rumah Dinas Kabupaten Karanganyar
Gb. 3. Bupati memberikan sembako kepada keluarga miskin di Kecamatan
Jumantono.
Gb. 4. Bupati melakukan KUNKER di SMP 2 Ngargoyoso dalam rangka
Sosialisasi Ujian Nasional dan USBN tahun 2007/2008 serta Penandatanganan Prasasti.
Gb. 5. Bupati meresmikan betonisasi jalan di Kecamatan Jumantono.
Gb. 6. Kegiatan kliping pers yang dilakukan secara rutin setiap hari.
Gb. 7. Ziarah ke Astana Giri Bangun (makam mantan Presiden