PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PERKEMBANGAN KOMODITI EKSPOR PAKAIAN JADI TEKSTIL Oleh : Maria Christina Wahyu Pratiwi F.3107032 PROGRAM STUDI DIPLOMA III BISNIS INTERNASIONAL FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
82
Embed
PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI …/Peranan... · beberapa langkah kebijaksanaan perdagangan luar negeri yaitu meningkatkan efektifitas dan ... perekonomian nasional,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP PERKEMBANGAN KOMODITI EKSPOR
PAKAIAN JADI TEKSTIL
Oleh :
Maria Christina Wahyu Pratiwi
F.3107032
PROGRAM STUDI DIPLOMA III BISNIS INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dunia kini menghadapi era baru yang ditandai dengan
kecenderungan globalisasi dunia sebagai akibat semakin banyaknya
negara yang melaksanakan liberalisasi atau reformasi ekonomi yang
ditunjang dengan majunya teknologi komunikasi dan transportasi. Untuk
menghadapi era globalisasi perdagangan Internasional yang semakin
meningkat dan tidak dapat dibatasi lagi, dibutuhkan sumber daya manusia
yang mempunyai kualitas dengan skill. Skill dalam memahami prosedur di
bidang ekspor impor sehingga proses kegiatan ekspor impor dapat berjalan
dengan lancar dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam
kegiatan ekspor impor.
Globalisasi sendiri mengandung pengertian bahwa setiap negara,
bahkan setiap bisnis dan perusahaan, menghadapi persaingan global, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Globalisasi telah mengubah secara drastis pola produksi dari perusahaan-perusahaan multinasional, yang semula berupaya memproduksi semua kebutuhannya menjadi spesialisasi produksi, yaitu hanya memproduksi komponen atau bagian tertentu saja, sedangkan komponen atau bagian lainya diproduksi oleh perusahaan–perusahaan lain yang bertindak sebagai pemasok sehingga terjadi internasionalisasi produksi (Fandy Tjiptono, 2008: 325).
Sejalan dengan adanya perubahan tersebut, kerjasama multilateral
dan regional semakin banyak dikembangkan guna mengantisipasi
perkembangan yang sedang dan akan terjadi.
Dalam rangka memasuki era globalisasi perdagangan dunia, ada beberapa langkah kebijaksanaan perdagangan luar negeri yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi impor, dan meningkatkan kemampuan di dunia usaha untuk berperan dalam perdagangan internasional (Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009 : 2).
Sektor perdagangan merupakan salah satu motor penggerak utama
perekonomian nasional, oleh karena itu berbagai kebijakan pemerintah
guna mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif, melalui pemanfaatan
potensi sumber daya nasional secara optimal untuk kemakmuran rakyat,
merupakan keinginan yang sudah lama diharapkan oleh pelaku ekonomi.
Sebagaimana sektor-sektor yang lain, maka sektor perdagangan juga
menghadapi berbagai tantangan seperti penyedian bahan baku, modal
eksportir dan tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini
dapat kita pahami, karena sektor perdagangan tidak terlepas dari pengaruh
perkembangan sektor-sektor lainnya.
Sektor perdagangan merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional, khususnya dalam bidang ekspor yang menjadi andalan pembangunan ekonomi daerah karena dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) yaitu sebagai penyumbang devisa, memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. (Disperindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009 : 2).
Kondisi perekonomian kini dihadapkan pada berbagai tantangan.
Tantangan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Tantangan yang berasal dari dalam negeri antara lain ditandai dengan
adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dari tahun 1997, adanya
pergantian pimpinan negara yang mengalami kontroversi yang berakibat
pada tidak stabilnya perdagangan bursa saham di Indonesia. Tantangan
yang berasal dari luar negeri ditandai dengan adanya arus globalisasi.
Salah satu langkah terbaik untuk dapat mempercepat pemulihan
ekonomi adalah dengan mendorong ekspor khususnya ekspor non migas.
Artinya dengan meningkatkan ekspor berarti secara otomatis kegiatan
berbagai bidang usaha dalam negeri juga akan ikut tumbuh yang pada
akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan akan
menciptakan lapangan kerja baru.
“Ekspor merupakan alternatif dalam melaksanakan pembangunan
ekonomi yang bersifat strategis dalam kaitannya mendatangkan kekayaan
negara berupa cadangan devisa yang tinggi” (Amir MS, 1989 : 25). Maka
ini merupakan kesempatan yang baik dan perlu mendapat perhatian lebih
serta perlu dimanfaatkan untuk pemulihan kembali kinerja ekspor. Untuk
itu perlu diadakannya terobosan baru dengan menciptakan strategi
pengembangan ekspor antar pengusaha dengan pemerintah.
Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan bisnis yang tidak
mudah karena kegiatan ini melibatkan banyak pihak seperti eksportir,
importir, bank devisa yang berfungsi memberikan jasa perbankan sebagai
perantara antara importir dan eksportir dalam hal penyelesain pembayaran
dengan menerbitkan letter of credit (L/C), perusahaan pelayaran (Freight
Forwarder) baik darat, laut maupun udara dengan menerbitkan Bill of
Loading (B/L), perusahaan asuransi yang berfungsi memberikan
pengamanan dalam transaksi ekspor, Direktorat Jendral Bea dan Cukai
yang berwenang mengesahkan pemuatan barang ke dalam kapal dengan
menerbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berperan sebagai
penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) .
Peningkatan aktifitas ekspor non migas dapat menaikan skala ekonomi eksternal, dimana industri-industri domestik yang mensuplai sektor non migas dengan masukan-masukan untuk mendapatkan keuntungan dari meningkatkan permintaan bagi produk-produk yang dihasilkan ( Maulidiyah dan Dwi, 2003 : 148 ).
Berdasarkan keadaan negara Indonesia yang penulis perhatikan,
hal ini dimaksudkan ekspor non migas dapat membantu perekonomian
negara Indonesia yang sedang mengalami penurunan. Pelaksanaan
peningkatan ekspor non migas tersebut, akan berjalan efektif apabila ada
koordinasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan dunia usaha
atau pengusaha sebagai pelaku ekspor.
Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia merupakan
salah satu produk utama untuk ekspor non migas yang peningkatan
ekspornya menjadi program pemerintah karena komoditi TPT memberikan
kontribusi cukup besar terhadap perolehan devisa ekspor non migas,
industrinya menyerap benyak tenaga kerja dan sebagai sumber pemenuhan
kebetuhan sandang dalam negeri.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi
pemerintah yang salah satu kegiatanya adalah menangani masalah ekspor
dan impor. Salah satu komoditi ekspor yang cukup potensial di Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) khususnya
pakaian jadi tekstil. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha
Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
mengembangkan komoditi ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
diharapkan akan membawa perubahan antara lain, memacu pertumbuhan
ekonomi daerah yang akan meningkatkan perekonomian nasional,
menciptakan lapangan kerja, serta diharapkan dapat membantu peran
dunia usaha mengembangkan produksi dan produktifitas perusahaan.
Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui
peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil
Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perkembangan
komoditas ekspornya. Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan
dengan judul “ PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP
PERKEMBANGAN EKSPOR PAKAIAN JADI TEKSTIL”.
B. Perumusan Masalah
a. Bagaimana peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan
Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap perkembangan komoditi ekspor Pakaian jadi tekstil tersebut?
b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam usaha mengembangkan komoditi
tersebut?
c. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi hambatan-hambatan
tersebut?
C. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi
dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap perkembangan komoditi ekspor pakaian jadi tekstil tersebut.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil
Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usaha
mengembangkan komoditi tersebut.
c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Kopersi dan Usaha Kecil Menengah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi hambatan-
hambatan tersebut.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
1. Bagi Pemerintah
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau
tambahan dan acuan yang bermanfaat mengembangkan ekspor mebel
pada kantor Disperindagkop Yogyakarta, sehingga bisa lebih menjadi
lebih baik lagi dan bisa lebih baik dalam menjalankan permasalahan
dalam mengembangkan ekspor.
2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu
pengetahuan masukan dan dapat digunakan sebagai bahan atau acuan
oleh masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan Internasional
(Ekspor-Impor).
3. Bagi Akademisi
Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya
bagi mahasiswa Bisnis Internasional yang sedang menyusun Tugas
Akhir dengan pokok permasalah yang sama.
E. Metode Penelitian
Suatu penelitian pada dasarnya bagian mencari, mendapatkan data
untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil
penelitian agar proses tersebut dapat berjalan lancar serta dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode
penelitian.
Metode penelitian tersebut meliputi :
1. Ruang Lingkup Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan
memberikan data yang akurat tentang peranan Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap
perkembangan pakaian jadi tekstil.
b. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Perindutrian
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, JL. Kusumanegara No.9 Yogyakarta,
Telp (0274)512063.
2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data
a. Jenis Data
1) Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara
langsung pada Dinas Perindutrian Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2) Data Sekunder
Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh
dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini
penulis peroleh dari buku maupun sumber bacaan lain yaitu
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah.
b. Alat Pengumpulan data
1) Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengadakan Tanya jawab secara langsung atau tidak langsung
yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan pihak Dinas
Perindutrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Studi pustaka
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
3) Observasi
Dalam penelitian ini, penulis melihat secara langsung
tentang kegiatan yang dilakukan oleh Disperindagkop Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sumber Data
a. Sumber data primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari data ini diperoleh
dengan cara wawancara langsung pada Disperindagkop Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Sumber data sekunder
Yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang
berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis peroleh dari buku
maupun sumber bacaan lain yaitu Buku Praktek Dokumen Ekspor
Impor, Buku Petunjuk Ekspor Indonesia.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Ekspor
Ekspor memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara,
karena dengan melakukan kegiatan ekspor dapat terjalin hubungan antara
negara. Ada beberapa pengertian ekspor menurut para ahli, diantaranya
adalah sebagai berikut :
“Ekspor adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari
dalam keluar pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan
yang berlaku” (Ignatius Berry Punan, 2001: 195)
Ekspor adalah upaya seorang pengusaha dalam memasarkan suatu barang atau komoditi yang dikuasainya ke Negara asing atau bangsa asing, dengan mendapatkan valuta (mata uang) asing, dan melakukan hubungan komunikasi dan korespondensi dalam bahasa asing pula (Pedoman pengelolaan ekspor, 2008, 1) Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan memakai bahasa asing (Amir MS, 2004 : 1).
Jadi berdasarkan ketiga pengertian tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan penjualan komoditi yang
dimiliki oleh Indonesia baik barang maupun jasa kepada bangsa lain
dengan ketentuan yang berlaku dan mengharapkan pembayaran dalam
bentuk valuta asing.
1. Para Pelaku Ekspor dan Dokumen yang Diterbitkan
Tabel II.1
Para Pelaku Ekspor & Dokumen yang Diterbitkan
PARA PELAKU EKSPOR
DAN DOKUMEN YANG DITERBITKANNYA
Para Pelaku Dokumen yang Diterbitkannya
1. Produsen
2. Eksportir
1. Kontrak penjualan
2. Manufacturer certificate
3. Instruction manual
4. Brosure
1. Brosur
2. Offer sheet
3. Sale’s contract
4. Invoice
5. Consular Invoice
6. Packing List
7. Weight note – measurement list
8. Letter of indemnity
9. Letter of subrogation
10. Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
11. Pemberitahuan ekspor barang
tertentu
lanjutan
3. Bank
4. Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu
Barang
5. Usaha jasa
transportasi (Freight
Forwader)
6. Bea Cukai
7. Dinas karantina
makanan (produk
hasil pertanian,
hewan bahan hasil
hewan, hasil bahan
asal hewan) dll
1. Akad Kredit
2. Letter of Credit
3. Surat setoran pajak (S.S.P)
4. Surat setoran bea cukai (S.S.B.C)
5. Nota perhitungan pembayaran
wesel ekspor
1. Certificate of quality
2. Test – certificate
3. Chemical analysis
1. Packing List
2. Measurement list
3. Weight note
1. Fiat (izin) memuat Barang
1. Phytosanitary certificate
Dokumen yang Diterbitkannya Para Pelaku
Lanjutan
8. Independent surveyor
9. Dinas peternakan
10. Perusahaan asuransi
11. Lembaga Promosi :
BPEN–ITPC-LPE-
PIB-ATASE-JETRO-
KOTRA-AMCHAM-
INA dan lain-lain
12. Perusahaan pelayaran
(shipping company)
(Carriers)
13. Angkutan Udara
1. Certificate of quality
2. Certificate of weight
3. Chemical analysis
4. Surveyor report
5. Inspection certificate
1. Veterinary certificate
1. Cover note
2. Insurance policy
1. General information
2. Trade promotion
3. Trade mission
4. Trade fairs
5. Trade consultation
1. Mate’s Receipt
2. Bill of loading
3. Except bewijs (E.B)
4. Claims constatering bewijt
(E.C.B)
1. Airways bill (A.W.B)
Dokumen yang Diterbitkannya Para Pelaku
Lanjutan
14. Kanwil Deperindag
15. Kantor Inspeksi
Pajak
16. Kedutaan Negara
asing
1. Quota tekstil – kopi dll
2. Surat Keterangan Asal (SKA)
3. Angka Pengemal ekspor (A.P.E)
4. Angka pengenal Impor Umum
(A.P.I.U)
5. Angka pengenal impor terdaftar
1. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
1. Consuler Invoicer
2. Costums Invoice
Sumber : Departemen Perdagangan R.I Tahun 2008
Berdasarkan tabel 2.1 mengenai para pelaku ekspor dan dokumen
apa saja yang diterbitkan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Produsen
Adalah seorang atau badan usaha yang memproduksi sendiri
produk-produknya atau menjualnya ke eksportir yang kemudian
diekspor.
Dokumen yang diterbitkan adalah :
a. Kontrak Penjualan
b. Manufacturer certificate
c. Instruction manual
d. Brosure
Dokumen yang Diterbitkannya Para Pelaku
2. Eksportir
Adalah pelaku perdagangan internasional yang paling utama atau
badan usaha atau perorangan untuk melakukan ekspor.
Dokumen yang diterbitkan :
a. Brosur
b. Offer sheet
c. Sale’s contract
d. Invoice
e. Consular Incoice
f. Packing list
g. Weight note-measurement list
h. Letter of indemnity dan letter of subrogation
i. Pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor
Barang Tertentu (PEBT)
3. Bank
Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk
memberikan jasa perkreditan yang dapat meminjamkan dana kepada
eksportir.
Dokumen yang diterbitkan :
a. Akad Kredit
b. Letter of Credit
4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Adalah suatu lembaga yang menyatakan tentang layak tidaknya
produk untuk diekspor dan menyatakan mutu barang.
Dokumen yang diterbitkan :
a. Certificate of quality
b. Test – certificate
c. Chemical analysis
5. Usaha jasa transportasi (Freight Forwader)
Kegiatan yang diperlukan bagi terlaksanakannya pengiriman,
pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan
multimoda transport baik melalui darat, laut dan atau udara (Suyono,
2003 : 155)
Dokumen yang diterbitkan :
a. Packing List
b. Measurement list
c. Weight note
6. Bea cukai
Adalah pihak yang bertugas memeriksa barang-barang yang
melewati daerah pabean dan memungut biaya atas barang-barang yang
akan diekspor.
Dokumen yang diterbitkan : Fiat (izin) memuat Barang
7. Dinas Karantina makanan
Mengawasi dan menguji terlebih dahulu makanan yang akan
diekspor maupun makanan import.
Dokumen yang diterbitkan : Phytosanitary certificate
8. Independent Surveyor
Pihak ketiga yang netral dan obyektif untuk memberikan
kesaksian atas mutu, jenis, kuantum, keaslian, kondisi, harga, tarif bea
dari produk yang diperdagangkan.
Dokumen yang diterbitkan :
a. Certificate of quality
b. Certificate of weight
c. Chemical analysis
d. Surveyor report
e. Inspection certificate
9. Dinas peternakan
Mempunyai tugas pokok membantu dalam penyelanggaraan
pengawasan kesehatan ternak-ternak yang akan diekspor baik itu bibit
maupun ternak yang sudah siap potong.
Dokumen yang diterbitkan :Veterinary certificate
10. Perusahaan asuransi
Lembaga asuransi bertanggung jawab atas barang-barang ekspor
yang diasuransikan dari segala resiko yang mungkin terjadi selama
barang masih dalam perjalanan atau sesuai dengan kontrak yang telah
berlaku.
Dokumen yang diterbitkan :
a. Cover note
b. Insurance policy
11. Lembaga promosi
Tujuan dengan adanya lembaga promosi ini adalah untuk
memperoleh informasi pasar dalam memasarkan suatu komoditas ke
luar negeri. Lembaga promosi tersebut antara laian : Badan
Pengembangan Ekspor Negara (BPEN), Indonesian Trade Promotion
Centres (ITPI), Lembaga Penunjang Ekspor (LPE), Pusat Informasi
Bisnis (PIB), Japan Eksternal Trade Organitation (JETRO), Korean
Trade Agency (KOTRA), American Chamber of Comerce (AMCHAN),
Indonesian Netherland Association (INA).
Dokumen yang diterbitkan :
a. General information
b. Trade promotion
c. Trade mission
d. Trade fairs
e. Trade consultation
12. Shipping Company
Adalah perusahaan pelayaran yang bertanggungjawab
mengangkut muatan sampai ke pelabuhan tujuan dan menyerahkan
barang sampai kepada penerima atau importir yang disebut dalam B/L
di pelabuhan tujuan.
Dokumen yang diterbitkan :
a. Mate’s Receipt
b. Bill of loading
c. Except bewijs (E.B)
d. Claims constatering bewijt (E.C.B)
13. Angkutan Udara
Jasa pengangkutan barang-barang eksportir maupun importir yang
menggunakan pesawat udara.
Dokumen yang diterbitkan : Airways bill (A.W.B)
14. Kanwil Diperindag
Adalah salah satu Instansi pemerintah, dimana salah satu
kegiatannya adalah mengurus masalah ekspor impor. Kinerja pada
bidang perdagangan ini adalah sebagai fasilitator, dimana dalam
pelaksanaan kegiatannya, memberikan pembinaan kepada eksportir
atau pengusaha, memberikan pelayanan dan pengesahan SKA.
Dokumen yang diterbitkan :
a. Quota tekstil – kopi dll
b. Surat Keterangan Asal (SKA)
c. Angka Pengemal ekspor (A.P.E)
d. Angka pengenal Impor Umum (A.P.I.U)
e. Angka pengenal impor terdaftar
15. Inspeksi pajak
Adalah petugas pemeriksa pajak di antaranya adalah PPH (Pajak
Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPNBM (Pajak
Pertambahan Nilai Barang Mewah).
Dokumen yang diterbitkan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
16. Kedutaan Negara Asing
Memberikan informasi mengenai peluang pasar ekspor di negara
mereka ditempatkan.
Dokumen yang diterbitkan :
a. Consuler Invoicer
b. Costums Invoice
2. Prosedur Ekspor
Prosedur adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara
berurutan dari langkah awal hingga langkah terakhir dalam rangka
penyelesaian proses suatu pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan ekspor
dikenal juga dengan istilah prosedur ekspor adalah langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan ekspor.
Berdasarkan gambar 2.1 mengenai prosedur ekspor dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Eksportir mengadakan koresponden, promosi dan negosiasi dengan
importir di Luar Negeri ( mutu, harga, pengiriman dll ).
Promosi adalah suatu usaha seorang penjual atau eksportir
untuk memperkenalkan produknya kepada calon pembeli atau
importir. Promosi merupakan langkah paling awal yang dilakukan
eksportir supaya produknya dapat dikenal dan diminati oleh calon-
calon importir. Cara-cara promosi yaitu biasanya dengan
korespondensi, pameran dagang, memasang iklan di media cetak
maupun internet, atau juga dengan membuka outlet-outlet di daerah
potensial kunjungan wisata.
Setelah Importir merasa tertarik, maka Importir memesan
komoditi tersebut, dengan cara importir datang langsung
keperusahaan atau menghubungi via internet atau telefon. Kemudian
keduanya mengadakan Kontrak Dagang. Importir kemudian
membuka Letter of Credit di negaranya untuk membayar komoditi
yang diimpornya.
2. Eksportir dan Importir mengadakan kontrak jual beli (sale’s
contract)
Sales contract dapat berbentuk lisan atau tulisan dimana
pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi dan melaksanakan
perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah disepakati bersama,
supaya diketahui secara mendetail apa yang menjadi kewajiban
kedua pihak dalam melaksanakan ekspor. Kewajiban tersebut
meliputi : ketentuan cara pembayaran, ketentuan penyerahan barang,
persyaratan dokumen, dan ketentuan lain yang berkaitan dalam
kegiatan perdagangan internasional. Proses kontrak dagang antara
lain :
a. Eksportir mempromosikan komoditi yang akan diekspor melalui
media promosi seperti pameran dagang, iklan-iklan baik di
dalam negeri maupun di luar negeri atau melalui badan-badan
urusan promosi seperti Badan Pengembangan Ekspor Negara
(BPEN), Lembaga Penunjang Ekspor (LPE), Kamar Dagang dan
Industri - Industri (KADIN Indonesia), Atase Perdagangan RI
ditiap Kedutaan Besar Asing yang ada di Jakarta, American
Cahamber of Commerce (AMCHAM), China External Trade
Association (CETRA), dan lain-lain.
b. Importir yang berminat akan mengirimkan surat permintaan
harga atau letter of inquiry kepada eksportir. Isi dari letter of
inquiry tersebut adalah permintaan penawaran harga dengan
memberikan mutu barang yang diinginkan, kuantum atau jumlah
barang yang ingin dibeli, harga satuan dan total harga dalam
valuta asing (valas) dan pelabuhan tujuan yang diinginkan.
Maka dari itu letter of inquiry sangat penting dalam kegiatan
ekspor impor, karena menentukan jadi tidaknya ekspor tersebut.
c. Offersheet yaitu eksportir memenuhi permintaan importir
dengan surat peawaran harga. Offersheet sendiri biasanya berisi
mengenai uraian barang yang akan diekspor, kejelasan mutu
barang yang akan diekspor, kuantumnya atau jumlah barang
yang akan diekspor, uraian mengenai harga barang ekspor,
waktu dan tempat penyerahan barang ekspor, syarat
pembayarannya, waktu pengapalan, cara pengepakan barang,
cara pengenalan produk yang akan diekspor, yaitu melalui
brosur dan gambar-gambar contoh barang dalam katalog.
d. Importir mengirimkan surat pesanan kepada eksportir yang
disebut ordersheet.
e. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor sesuai dengan
data-data ordersheet dan offersheet.
f. Setelah importir menyetujui sales contract maka importir akan
menandatangani untuk dikembalikan ke eksportir satu copy, dan
yang asli ditahan oleh importir sebagai dokumen asli transaksi,
yang disebut sales confirmation.
3. Importir membuka atau mengirim L/C ( Letter of Credit ) melalui
bank koresponden.
Letter of credit (L/C) adalah instrument dalam bentuk surat
yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya Importir atau
Applicant dan ditujukan kepada bank lain di luar negeri atau Bank
Correspondence atau Advising Bank untuk kepentingan eksportir
atau Aplicant.
4. Bank Importir meneruskan L/C ( Letter of Credit ) kepada Bank
Devisa.
Importir meminta kepada bank devisa untuk membuka Letter
of Credit sebagai dana yang dipersiapkan untuk melunasi
pembayarannya kepada eksportir.
5. Bank Devisa meneruskan L/C ( Letter of Credit ) kepada Importir.
Bank devisa atau bank eksportir memberikan konfirmasi
terhadap L/C yang dikrimkan Advising Bank kepada bank devisa.
6. Eksportir menyiapkan barang-barangnya.
Setelah penerimaan L/C maka eksportir menyiapkan barang
yang telah dipesan importir sesuai dengan persyaratan dalam sale’s
contract. Eksportir mempersiapkan barang atau pengadaan barang
yan akan diekspor sesuai dengan kontrak penjualan atau tertera
didalam L/C dan membuat packing barang yang standar. Kemudian
mempersiapkan dokumen barang yaitu, packing list, commercial
invoice (faktur) dan sertifikat tentang barang (mutu) atau yang
lainnya sesuai dengan permintaan pembeli atau importir.
7. Eksportir mendaftarkan PEB di Bea Cukai.
Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor
pabean dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim ke
Bea dan Cukai melalui media elektronik. Eksportir wajib mengisi
lengkap dan benar kolom-kolom di formulir tersebut. Pendaftaran
PEB disertai dengan NIPER (Nomor Induk Perusahaan) dan
dilengkapi dokumen pelengkap (packing list, invoice, surat izin
ekspor).
8. Eksportir sendiri atau meminta bantuan EMKL untuk mengirim
barang.
Eksportir kemudian membuat dokumen shipping instruction
yang ditujukan kepada pihak freight forwarder atau EMKL
untukmengapalkan komoditi ekspor tersebut ke negara tujuan.
9. Eksportir atau melalui EMKL memesan Ruang kapal.
Freight forwarder atau EMKL setelah menerima shipping
instruction, packing list dan invoice dari eksportir kemudian EMKL
melakukan booking atau memesan ruangan (tempat) kepada
perusahaan pelayaran yang akan berangkat ke pelabuhan tujuan.
10. Eksportir sendiri atau EMKL memuatkan barangnya.
Freight forwarder atau EMKL selanjutnya mengangkut
muatan sampai ke pelabuhan tujuan, serta menyerahkan komoditi
kepada importir yang disebut didalam B/L di pelabuhan tujuan.
11. EMKL memberitahukan kepada eksportir barang telah dikirim ke
kapal.
Setelah selesai pemuatan EMKL memberitahukan kepada
eksportir bahwa barang telah dikirim ke importir
12. Eksportir mengajukan permohonan ke Dinas atau Subdin Perindag
untuk mendapatkan SKA.
Freight forwarder atau EMKL setelah selesai memuatkan
barang eksportir kemudian menyerahkan dokumen-dokumen
(PEB,B/L) kepada eksportir. Dokumen tersebut digunakan sebagai
pelengkap dalam pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA).
13. Eksportir melakukan pencairan di Bank Devisa.
Eksportir kemudian menghubungi advising bank setelah
barang dikapalkan, untuk mencairkan sejumlah uang atas komoditas
yang telah dikirim.
14. Bank Devisa eksportir mengirim dokumen ekspor kepada Bank
Importir.
Setelah eksportir mendapatkan pembayaran dari importir
kemudian bank devisa mengirimkan dokumen ekspor, pencairan
letter of credit ini dilampirkan beberapa dokumen sesuai yang
diminta oleh importir atau sesuai yang ada di dalam L/C, seperti
packing list, invoice, B/L (Bill of Loading), coo serta inspection’s
certivicate (dilampirkan bila ada permintaan dari importir).
15. Bank importir mengirim dokumen ekspor kepada Importir.
Setelah bank importir menerima dokumen yang telah
dikirimkan bank devisa, opening bank kemudian menyerahkan
dokumen tersebut kepada importir.
16. Importir mengambil barang di pelabuhan.
Shipping agent menyerahkan muatan kepada importir segera
setelah pelunasan biaya yang menjadi hak shipping agent
bersangkutan.
B. Persyaratan Ekspor dan Pengelompokan Barang Ekspor
1. Peraturan Persyaratan
Sebagai dasar hukum utama perdagangan ekspor di Indonesia
adalah peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 tentang Ekspor –
Impor dan lalu lintas Devisa yang kemudian peraturan ini diubah
dengan UU nomor 1 tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982.
Dari beberapa peraturan-peraturan pokok tentang kegiatan ekspor
di Indonesia, beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut :
a. Persyaratan Ekspor
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari
2007 yang memuat beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh
perusahaan atau perorangan agar dapat melakukan kegiatan ekspor,
adalah :
1) Perusahaan tersebut telah memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan ( SIUP ). Syarat bagi calon eksportir, untuk
memperoleh SIUP adalah :
a) Perusahaan yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas :
(1) Fotokopi akta Notaris pendirian perusahaan;
(2) Fotokopi akte perubahan perusahaan (bila ada);
(3) Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum
Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
(4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan;
(5) Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi
usaha perusahaan,
(6) Foto penanggungjawab atau Direktur Utama
Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
b) Perusahaan Berbadan Hukum Koperasi :
(1) Fotokopi akta Notaris pendirian Koperasi yang telah
mendapatkan pengesahan dari Instansi yang
berwenang;
(2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
penanggungjawab atau pengurus Koperasi;
(3) Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi
usaha Koperasi;
(4) Foto penanggungjawab atau Direktur Utama
Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
c) Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
(1) Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan atau akte
Notaris yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
(2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau
pengurus atau penanggungjawab perusahaan;
(3) Surat pernyataan dan pemohon SIUP tentang lokasi
usaha perusahaan;
(4) Foto pemilik atau pengurus atau penanggungjawab
Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
d) Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
(1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau
pengurus atau penanggungjawab perusahaan;
(2) Surat pernyataan dan pemohon SIUP tentang lokasi
usaha Perusahaan;
(3) Foto pengurus atau penanggungjawab Perusahaan
ukuran 3x4 cm (2 lembar).
2) Izin usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga pemerintah
non departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Eksportir yang melakukan kegiatan ekspor, calon
eksportir harus melakukan izin usaha teknis dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), karena usaha
yang dilakukan tersebut merupakan usaha perdagangan. Calon
eksportir untuk mendapatkan izin usaha tersebut dapat
mengurusnya pada Disperindag pada subdin Perdagangan kota
atau kabupaten, dimana calon eksportir berdomisili.
Syarat mendapatkanTDP berdasarkan pada Peraturan
Daerah No 17 Tahun 2005 tentang wajib dafter perusahaan.
Syarat untuk mendapatkan TDP tersebut antara lain :
a) Foto copy KTP pemilik atau direktur atau penanggung
jawab perusahaan.
b) Foto copy izin teknis.
c) Surat penunjukan pimpinan cabang, jika perusahaan
tersebut perusahaan cabang,
d) TDP pusat jika perusahaan cabang.
e) Foto copy akta pendiriaan atau perubahan, jika berbentuk
badan hukum.
f) Foto copy SIUP.
g) Foto copy NPWP.
h) Foto copy pengesahan badan hukum atau keputusan
menkeu, jika berbentuk PT.
i) Materai senilai Rp. 6000,- ( enam ribu ) sebanyak 2 lembar.
2. Pengelompokan Barang Ekspor
Barang ekspor adalah barang yang di keluarkan oleh
eksportir dari Daerah Pabean Indonesia untuk dibawa atau dikirim ke
luar negeri. Kebijakan ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
diperlukan dalam kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean
Indonesia. Pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan ekspor
tersebut adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kebijakan
ekspor tersebut harus dilaksanakan mengingat jalannya komoditi
ekspor yang harus dilindungi dengan tujuan agar tetap terjaga
kelestarian alamnya. Dalam pelaksanaannya komoditi ekspor
Indonesia pemerintah pusat mengelompokkannya ke dalam
pengelompokan barang ekspor. Peraturan barang ekspor tersebut
berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/M-
DAG/PER/1/2007 Tanggal 18 Januari 2007, menetapkan bahwa
barang-barang yang diekspor diklasifikasikan dalam tiga (3)
kelompok yaitu :
a. Barang yang diatur tata niaga ekspornya.
Barang yang diatur tata niaga ekspornya adalah barang
yang hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar, Eksportir
terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat
pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang
tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Eksportir terdaftar
harus mendaftar ulang ke Departemen Perdagangan pusat yang
berada di Jakarta. Tujuan dari peraturan ini adalah :
1) Menjaga stabilitas pengadaan, dan konsumsi negara
2) Menjaga lingkungan dan kelestarian alam
3) Memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri
di dalam negeri.
Syarat untuk menjadi eksportir barang yang diatur tata
niaganya adalah :
1) Memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir.
2) Memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan barang yang
diatur (komoditi yang diatur).
3) Mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri
Perdagangan dalam hal ini Direktur Jendral Perdagangan Luar
Negeri.
Komoditi yang diatur tata niaganya meliputi :
1) Produk Perkebunan antara lain : Kopi digongsang atau tidak
digongsang, olahan.
2) Produk Kehutanan antara lain : Produk dari rotan ataupun kayu
3) Produk Industri antara lain : Asetat Anhidrida, Asam
fenilasetat, Efedrin, Aseton, Butanol
4) Produk Pertambangan antara lain : Intan, timah, emas
b. Barang yang diawasi ekspornya.
Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang
ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah
mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau
pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan No 01/M-DAG/PER/1/2007, Tekstil dan Produk
Tekstil merupakan barang yang bebas tataniaganya. Tujuan dari
peraturan ini adalah :
1) Menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri dan tidak
mengganggu konsumsi dalam negeri.
2) Menjaga kelestarian alam.
3) Memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri
di dalam negeri.
Eksportir yang akan mengekspor barang yang diawasi ekspornya,
harus :
1) Memenuhi persyaratan umum sebagai ekportir.
2) Memenuhi persyaratan khusus, yaitu telah mendapat
rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan
dan atau Instansi atau Departemen lain yang terkait.
3) Mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau
pejabat yang ditunjuk.
Komoditi yang diawasi tata niaganya meliputi :
1) Produk Peternakan antara lain : Bibit sapi, sapi bukan bibit,
kerbau, kulit, kulit buaya dalam bentuk wet blue, binatang liar
dan tumbuhan.
2) Produk Perikanan antara lain : Ikan napoleon wrasse, benih
ikan bandeng
3) Produk Perkebunan antara lain : Inti kelapa sawit (Palm
Kernel)
4) Poduk Pertambangan antara lain : Minyak petroleum, gas,
kokas petroleum, bijih logam mulia, perak, emas
5) Produk Industri antara lain : Sisa dan skrap dari besi, baja
stainless, tembaga, kuningan, alumunium.
c. Barang yang dilarang ekspornya
Suatu barang dilarang ekspornya karena pertimbangan :
1) Untuk menjaga kelestarian alam
2) Untuk menjamin kebutuhan bahan baku bagi industry,
terutama industry kecil
3) Merupakan barang yang bernilai sejarah dan budaya
4) Tidak memenuhi standar mutu.
Komoditi yang dilarang tata niaganya meliputi :
1) Produk Perikanan antara lain :
Anak ikan dan ikan Arwana, benih ikan sidat, ikan hias botia,
udang galah ukuran 8 cm dan udang panadae
2) Produk Kehutanan antara lain :
Kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api atau trem
dari kayu dan kayu gergajian
3) Produk Kelautan antara lain : Pasir laut
4) Produk Pertambangan antara lain : Bijih timah dan
consentratnya, abu dan residu yang mengandung arsenik,
logam atau senyawanya, dll terutama yang mengandung timah,
batu mulia
5) Produk Perkebunan antara lain : Karet bongkah, bahan
remailing dan rumah asap
6) Produk Peternakan antara lain : Kulit mentah, pickled dan wet
blue dari binatang melata reptil
7) Produk Industri antara lain : Skrap besi baja kecuali yang bersal
dari pulau Batam
8) Produk Budaya antara lain : Barang kuno yang bernilai
kebudayaan
d. Barang yang bebas ekspornya
Barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak
termasuk dalam pengelompokan barang yang diatur ekspornya,
barang yang diawasi, serta barang yang yang dilarang ekspornya.
Tujuan dari pembebasan untuk barang yang bebas
ekspornya adalah :
1) Diversifikasi produk dan diversifikasi pasar
2) Pelaksanaan ekspor komoditi yang bebas ekspornya dapat
dilakukan dengan memenuhi persyaratan umum sebagai
eksportir.
C. Pedoman Umum Tentang Surat Keterangan Asal (SKA)
1. Pengertian Surat Keterangan Asal (SKA)
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) adalah dokumen
yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian Bilateral, Regional
dan Multirateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu,
wajib disertakan pada barang ekspor Indonesia akan memasuki
wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut,
berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia (Badan
Pengembangan Ekspor Nasional, 2008: 42).
Berdasarkan pengertian diatas, dinyatakan bahwa SKA
dilandasi oleh kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah mitra dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian
perdagangan bilateral, regional dan multirateral, sehingga (Unilateral)
oleh negara pengimpor tertentu. Sebagai konsekuensinya, apabila
barang ekspor Indonesia tidak disertai dengan SKA sebagaimana yang
dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor Indonesia, maka negara
pengimpor dapat menolak barang tersebut.
2. Peranan SKA dalam perdagangan Internasional terbagi menjadi 2
(dua) yaitu :
a. SKA Preferensi
adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai
persyaratan dalam memperoleh preferensi, yang disertakan pada
barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan
sebagian atau seluruh bea masuk, yang diberikan oleh suatu
negara atau kelompok negara tertentu.
b. SKA Non Preferensi
adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai
dokumen pengawasan dan atas dokumen penyerta asal barang
yang disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu
wilayah tertentu.
3. Jenis-jenis SKA terbagi menjadi :
a. SKA Form A
1) Berfungsi sebagai SKA preference, mendapat keringanan
atau pembebasan bea masuk.
2) Digunakan untuk ekspor dari negara yang sedang
berkembang atau berlatarbelakang seperti : Indonesia ke
negara maju yang termasuk negara GSP (Uni Eropa, Jepang,
AS, Rusia dan lain-lain).
3) Untuk SKA form A, eksportir atau pihak lain memerlukan
surat pernyataan dan struktur biaya per-unit baik untuk
produsen eksportir atau eksportir bukan produsen, yang
bentuknya sudah disediakan Instansi penerbit
4) Dalam hal barang ekspor yang sama, untuk permohonan SKA
kedua dan seterusnya cukup melampirkan surat penegasan
pemohon SKA Form A yang bentuknya sudah disediakan
oleh Instansi penerbit
5) Untuk masa berlaku Form A untuk tujuan: Uni Eropa,
Norwegia, swiss selama 10 bulan, sedangkan Jepang selama
12 bulan dan Kanada selama 24 bulan.
b. SKA Form B
Berfungsi sebagai SKA non preference, jika diminta oleh
buyer dan hanya digunakan untuk monitoring ekspor
c. SKA Form D
Berfungsi sebagai SKA preference antar negara-negara
ASEAN yang termasuk dalam kelompok AFTA, dengan produk
yang termasuk dalam list CEPT for AFTA (Indonesia, Thailand,
Singapura, Malaysia, dll). Masa berlaku SKA Form D untuk
negara ASEAN selama 4 bulan (untuk pengiriman langsung ) dan
6 bulan (melalui satu atau lebih pelabuhan di luar ASEAN).
d. SKA Form E
Berfungsi sebagai SKA Preference untuk mendapatkan
penurunan tarif dari 5 s/d 40%, ekspor dari negara ASEAN ke
China.
e. SKA Form H
Khusus untuk handicraft ke semua negara tujuan ekspor,
berfungsi sebagai preference (penurunan tarif 5 s/d 40%).
f. SKA Form AK
Berfungsi sebagai SKA preference untuk mendapat
pembebasan atau keringanan biaya masuk ekspor dari negara
ASEAN ke Korea.
g. SKA Form TP
Form TP (Textile Product) untuk ke semua negara khusus
untuk produk tekstil, apabila diminta oleh buyer dan mulai tahun
2004 perdagangan TP sudah bebas tidak menggunakan quota lagi,
sehingga SKA form TP menjadi SKA non preference.
BAB III
DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Lokasi Instansi
Lokasi yang dijadikan obyek penelitian dan pencarian sumber data
yaitu Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kantor Subdin
Perindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bidang
Perdagangan, yang berlokasi di Jalan Kusumanegara No. 133 Yogyakarta.
2. Visi dan Misi
Pelaksanaan UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom dan Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan
Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, serta Surat Keputusan Gubernur No. 98 tahun 2004,
maka ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada
Visi dan Misi Pemerintah Daerah tersebut, Dinas Perindustrian
Perdagangan, Koperasi dan UKM ( Dinas Perindagkop dan UKM )
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Visi dan Misi sebagai
berikut :
a. Visi
Keberhasilan pembangunan sektor Indagkop merupakan
prioritas yang utama dalam mempercepat pembangunan daerah. Dinas
Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi
untuk menunjang keberhasilan tersebut. Visi Dinas Perindagkop dan
UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
Menjadi Akselelator Terwujudnya Indagkop yang maju dan
Tangguh dalam Menghadapi Persaingan Global.
b. Misi
Misi yang bersifat ke dalam (inward) dan ke luar (outward)
diperlukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan,
sehingga seluruh aparat dan stakeholder dapat mengetahui peran Dinas
Perindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembinaan
dan pengembangan sector Industri Perdagangan Koperasi
Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Misi tersebut antara lain:
a) Meningkatkan kinerja aparat untuk terwujudnya pelayanan prima
dengan manajemen yang efisien
b) Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan
mengoptimalkan Indagkoptamben
c) Meningkatkan kemampuan peran masyarakat Indagkop untuk
menuju daya saing pasar modal
Misi yang bersifat ke dalam ( inward ) dan ke luar ( outward ) adalah
sebagai berikut :
a) Kedalam ( inward )
Meningkatkan kinerja aparat untuk mewujudkan pelayanan
prima dengan manajemen yang efisien.
Artinya :
Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta berusaha menata dan membangun kinerja aparatur
melalui manajemen yang efisien agar dapat dicapai suatu
pelayanan yang prima dengan kualitas standar yang akhirnya dapat
memuaskan dunia usaha dan masyarakat luas.
b) Keluar ( outward )
(1) Memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah dengan
mengoptimalkan potensi Indagkptamben.
Artinya :
Terbatasnya potensi sumber daya yang tersedian di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu
mengoptimalkan pemenfaatan sumber daya Indagkop yang
tersedia untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
(2) Meningkatkan kemampuan peran masyarakat Indagkop untuk
menuju daya saing pasar global.
Artinya :
Adanya perubahan yang cepat dan dinamis dalam pasar
global Dinas Perindagkop Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
berusaha mendorong kemampuan dunia usaha untuk dapat
mempunyai daya saing yang tinggi, mampu berkompetisi di pasar
global sekaligus dapat memenangkan pasar global.
3. Fungsi Pokok dan Tugas Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangan dari pemerintah pusat
berdasarkan PP NO. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat
dan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Kewenangan propinsi tersebut di
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Unsur dari Dinas
Perinadagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut
mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang
perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan
UKM serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dinas
Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
melaksanakan fungsi tersebut, maka mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program dan pengendalian di bidang perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM sesuai
dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM;
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang
perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan
UKM.
d. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM sesuai
dengan kewenangannya;
e. Memfasilitasi penyelenggaraan di bidang perindustrian, perdagangan,
pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM lintas kabupaten atau
kota;
f. Memberdayakan sumber daya dan mitra kerja di bidang perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi dan koperasi dan UKM;
g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
4. Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Uraian Fungsi Tugas Masing-masing Unit
a. Stuktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Stuktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 0 tahun 2008 tentang
organisasi dan tatalaksana dinas Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 49 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi dinas
dan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Dinas Perdagangan
Disperindagkop dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Fungsi dan tugas masing – masing unit pada Dinas Perindagkop dan
UKM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berikut ini :
1) Pelaksana Tugas (PLT) Sekertaris
Bagian Pelaksana Tugas (PLT) sekretaris mempunyai
fungsi penyelenggaraan keadministrasian dinas. Bagian ini
mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi tersebut. Tugasnya
adalah sebagai berikut :
a) Menyusun program bagian tata usaha;
b) Mengelola keuangan dinas;
c) Menyelenggarkan administrasi kepegawaian dinas;
prosedur perdagangan, kurangnya sarana dan prasarana, mutu
produk yang belum stabil dan lain-lain merupakan permasalahan
pemasaran yang memerlukan langkah-langkah penanganan serius.
c. Kecenderungan Konsumen Luar Negeri yang belum mempercayai
Mutu Produk Eksportir
Citra produk eksportir masih kurang sehingga sebagian besar
importir masih belum yakin dengan mutu produk eksportir, yang
menyebabkan kondisi ini sangat merugikan.
d. Sangat terbatasnya Institusi Pemasaran Bersama
Diperlukan semacam trading house yang dapat menampung
dan menjual hasil eksportir.
e. Kendala Permodalan Usaha
Eksportir menjual produknya secara pesanan dan banyak
terjadi penundaan pembayaran. Kondisi seperti ini amat
menghambat kelancaran usahanya.
3. Upaya-upaya yang Ditempuh Oleh Dinas Perindagkop dan UKM
Dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Dalam Usaha
Mengembangkan Komoditi Ekspor Pakaian Jadi Tekstil adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia kepada Eksportir
Pelatihan cara bernegosiasi dengan importir tersebut yang
diadakan oleh bidang perdagangan ini dimaksudkan agar eksportir
mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari
eksportir pakaian jadi tekstil.
b. Meningkatkan Mutu dan Desain
Memberikan pelatihan mutu produk agar produk-produk
eksportir lebih lagi diminati oleh importir. Dan juga memberikan
pelatihan desain-desain produk, jika desain produk lebih menarik
maka importir juga akan lebih menyukai.
c. Memberikan pelayanan Informasi bisnis ke eksportir pakaian jadi
tekstil
Pemberian informasi bisnis dilakukan baik melalui tatap muka
langsung antara eksportir pakaian jadi tekstil dengan petugas
langsung maupun yang dilakukan pada waktu pembinaan atau pada
saat kunjungan ke perusahaan. Informasi yang diberikan seperti
informasi mengenai peluang pasar.
d. Menyelenggarakan Pameran Dagang
Agar eksportir mendapatkan biaya yang relatif murah
dibandingkan dengan apabila mengikuti pameran sendiri.
B. Saran
Setelah menyelesaikan penulisan Tugas Akhir penulis yang
berjudul “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROPINSI
YOGYAKARTA TERHADAP PERKEMBANGAN EKSPOR PAKAIAN
JADI TEKSTIL”. (studi kasus pada Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM propinsi Yogyakarta) maka penulis dapat memberikan
saran-saran
1. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
a. Hendaknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
lebih meningkatkan peran aktifnya dalam memajukan industri
tekstil nasional agar dapat bersaing dalam menghadapi perubahan
lingkungan perdagangan internasional yang akan mengarah ke
pasar bebas dimana nanti eksportir akan bersaing dalam segala
hal. Peran aktif Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UKM sangatlah diperlukan sehingga para eksportir siap untuk
menghadapi kondisi tersebut.
b. Lebih meningkatkan kerjasama dengan propinsi lain untuk
mengadakan bahan baku.
c. Lebih meningkatkan pelayanan informasi bisnis kepada eksportir
pakaian jadi tekstil.
d. Mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk mengakses pasar
melalui teknologi informasi dan internet.
2. Bagi Eksportir Pakaian Jadi Tekstil
Mendaftarkan produk tekstilnya ke Departemen Hak Kekayaan
Industri (HKI).
Hak Kekayaan Industri meliputi hak paten, merek, desain
industri, dan lain-lain. Untuk membantu eksportir dalam
mematenkan produk yang dihasilkannya, karena eksportir pakaian
jadi tekstil di wilayah Yogyakarta hanya sebagian kecil yang
mematenkan produknya, sedangkan yang lain setelah di ekspor
komoditi-komoditi tersebut di beri merk oleh importir.
DAFTAR PUSTAKA
Amir,Ms,1989, Ekspor Impor, Penerbit PPM, Jakarta.
, 2000, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan luar Negeri, Penerbit PPM, Jakarta.
, 2004, Strategi Memasuki Pasar Ekspor. Penerbit PPM. Jakarta. Badan Pengembangan Ekspor Nasional, 2003, Pedoman Pengelolaan Ekspor
Indonesia, Penerbit Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
, 2008, Panduan Menjadi Eksportir, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
Berry, Render dan Jay Heizer. 2001. Prinsip-prinsip Manajemen Operasi.
Penerbit Salemba Empat. Jakarta
Hasibun, Syahbenol, 2007, Pedoman Pengelolaan Ekspor, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
Lexy J. Maleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Radarkaya,
Bandung. Mahrus, Hamid A, 2000, Pengembangan Usaha Kecil Menengah Industri dan
Perdagangan Kabupaten atau Kota, Direktorat Jendral Industri Kecil dan Dagang Kecil Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
Maulidiyah Indira Hasmarini dan Dwi Murtiningsih, 2003, Analisis Kausalitas
Ekspor Non Migas Dengan Pertumbuhan Elonomi Menggunakan Metode Final Prediction Eror, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Penerbit Balai Penelitian dan Pembangunan Ekonomi, FE UMS.
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, 2009, Kumpulan Makalah, PPEI,
Jakarta. R.P Suyono, 2003, Shipping Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor melalui laut,
Penerbit PPM, Jakarta. Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, Metodologi Penelitian, Mandar