Peranan dan kebijakan negara dalam mengatur perekonomian

MAKALAH

PERANAN DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENGATUR

PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Dosen Pengampu :

H. Ruslan Husein M, S.H.I ,ME

Makalah ini disampaikan oleh :

Adi Bayu Pratama

Khotibul Umam

Samsul Astari

Surya Aja

Untuk memenuhi tugas pertama

Pada mata kuliah

Ekonomi Makro Syariah

1

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

STAI ASY-SYUKRIYYAH

Tahun Akademik 2014 / 2015

Suatu negara mempunyai peran dalam hal pemerataandistribusi pendapatan. Selain itu negara juga berperansebagai Pengawas (hisbah), yang mengawasi berjalannya sistempasar sehingga terwujud mekanisme pasar bebas. Dalam Islamkepemilikian pribadi juga diakui, namun terhadap setiap umatIslam yang mempunyai penghasilan yang mencukupi (memenuhihisab), sebagain dari hartanya adalah milik orang-yang tidakmampu (zakat). Dalam Islam pilar yang menjadi etika ekonomiyang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya adalahtauhid, keadilan, keseimbangan, dan kebebasan.

Dalam sistem ekonomi Islam, yang ditekankan adalahterciptanya pemerataan distribusi pendapatan, sepertitercantum dalam surat Al-Hasyr : 7

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepadaRasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalamperjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasulkepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. SesungguhnyaAllah amat keras hukumannya.

Pada masa Rasulullah dan para sahabat negara mempunyaikewajiaban untuk rakyat dan kewajiban negara atas rakyatnyaadalah melayani dan mengurusi urusan ummat (kewajiban syara).Nabi Muhammad SAW bersabda :

2

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusannya terhadaprakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam memecahkan permasalahan perekonomian, berdasarkanfakta hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimanadistribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat,sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalahbagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yangadil. Dalam sistem ekonomi islam Negara memberikan kebebasandalam beraktivitas dalam perekonomian selain itu Negaramempunyai tanggung jawab untuk mengatur ekonomi dengan tujuanmeningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnyanegara menjadi kuat.

A.PERANAN NEGARA

Dalam politik ekonomi islam , negara bertugas danbertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi ,mencegah terjadinya setiap kezaliman serta menindak parapelanggar hukum di bidang ekonomi. Usaha mewujudkan itu ,dapat dilakukan dengan kekuatan aparat pemerintah , apabilakondisi membutuhkannya.

Sementara itu menurut Prof. Muhammad NejatullahAshshiddiqi, peranan negara mencakup empat macam, yaitu :

1. Menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis islam darisetiap individu melalui pendidikan, dan bila perlupaksaan

2. Menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar3. Mengambil langkah - langkah positif di bidang produksi

dan pembentukan modal , guna mempercepat pertumbuhandan menjamin keadilan sosial

3

4. Perbaikan penyediaan sumber – sumber daya dandistribusi pendapatan yang adil , baik dengan bimbingan, pengaturan , maupun campur tangan langsung dalamproses penyediaan sumber daya itu dan distribusipendapatan.

Dalam suatu ekonomi islam, negara harus mengupayakan agarsetiap orang mengikuti ajaran syariah dalam urusan duniawimereka, menjamin pemenuhan kebutuhan dan menghormati hak milikserta menanamkan kesadaran kepada masyarakat prasyaratkualitas yang dibutuhkan untuk keharmonisan sosial danpembangunan yang berdasarkan keadilan dan negara mestinyatidak menjalankan perannya dengan kekerasan dan penindasan.Pemerintah harus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat danmempercepat pertumbuhan kreativitas masyarakat dan aktivitaspembangunan. Disamping itu negara harus tetap mengawasi semuatingkah laku yang dapat membahayakan pembangunan sosialekonomi seperti ketidakjujuran, penipuan dan ketidakadilan.

Menurut Monzer Khaff, tujuan ekonomi dalam Islam adalahuntuk administrasi publik, amar ma’ruf nahi munkar,mempertahankan agama dan kekuasaan, garansi minimum untukkebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan dunia sertaakhirat, dan mengelola aset publik. Sedangkan fungsi ekonomiyang esensial adalah untuk meningkatkan kapasitas keimananseseorang, jaringan keamanan dalam hal ekonomi, danmemaksimalkan manfaat dari poperti publik.

Kekuatan yang utama pada welfare state Islam adalah padapendidikan, tindakan persuasif dan lingkungan yang mendukunguntuk mewujudkan cita-cita negara. Negara harus memilikipenguasa dengan karakter yang mulia sesuai dengan ilmu agamadan ilmu politik. Selain itu pemegang kedaulatan harustoleran, moderat, adil menghindari kelicikan, penipuan dankesalahan. Pemegang kedaulatan harus memenuhi kewajiban, aqad,janji, dapat memenuhi protes masyarakat, mengindahkan keluhanmasyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutamamasyarakat miskin. Untuk mencapai tujuan-tujuannya pemegangkekuasaan harus mengangkat orang yang sesuai dan memilikikompetensi di bidangnya.

4

Dari pemikiran Monzer Khaff dapat disimpulkan hal-halyang harus dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan perannegara dalam perekonomian islam:

1. Memajukan sektor swasta dengan tetap memperhatikankepentingan umum

2. Sumber daya alam dikelola secara bersama, di mana pengelolamenyewa lahan kepada umum.

3. Kebijakan investasi secara langsung4. Proyek yang dikerjakan oleh individu, tetap dapat dinikmati

oleh orang banyak

B.PRINSIP - PRINSIP KEBIJAKAN EKONOMI DALAM ISLAM

1. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilikabsolut seluruh alam semesta

2. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi , bukanpemilik yang sebenarnya

3. Semua yang dimilki dan didapatkan manusia adalah seizinAllah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntungmempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimilki manusialain yang lebih beruntung

4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya , termasuk riba

harus dihilangkan6. Menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi

kekayaan7. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-

orang miskin.

C.KEBIJAKAN NEGARA

Sistem pengelolaan ekonomi suatu negara sangat tergantungpada sistem perekonomian apa yang mereka gunakan, dan inisangat menentukan peran seperti apa yang akan dimainkanoleh negara. Sistem perekonomian ini akan sangatditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara yangbersangkutan. Hal inilah yang membedakan peran setiap

5

negara dalam kegiatan perekonomian yang akan tergambar padakebijakan yang dikeluarkan dalam mengelola perekonomian.

1. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaanperekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Atasdasar hal itu, maka kebijakan moneter dalam ekonomi Islamharus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar danmenghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Kebijakanmoneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomimakro suatu negara. Kebijakan Moneter adalah usahamengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secarabaik melalui pengaturan jumlah uang beredar beredar.Pengaturan ini dimaksudkan agar terjadi kestabilan harga daninflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Dalam sistem ekonomi pengaturan jumlah uang beredardiatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yangberedar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua,yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang edar.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) atau kebijakan uang ketat (tight money policy) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar.

2. KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan  fiskal dan anggaran belanja dalam Islam memlikiprinsip bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yangdidasarkan atas distribusi kekayaan berimbang denganmenempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatyang sama. Kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran danyang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai

6

tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum HukumIslam seperti ditetapkan dalam al-Qur`an dan Sunnah.

Sejalan dengan adanya suatu perekonomian. Untuk lebihberkembangnya suatu perekonomian perlu adanya suatu kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh pemerintah, baik itu tindakanmaupun strategi supaya ekonomi yang sedang berjalan diupayakanterus maju, tanpa adanya suatu kelemahan ekonomi yangmengakibatkan terjadinya inflasi, pengangguran dan lainsebagainya. Tetapi apabila pendapatan pemerintah berkurangmaka pemerintah juga harus mengurangi pengeluaran. Singkatnyaorang berpandangan bahwa pemerintah haruslah menjalankankebijakan fiskal seimbang atau anggaran belanja seimbang,yaitu pengeluaran haruslah sesuai atau sama denganpendapatanya.

Yang dinamakan kebijakan fiskal yaitu langkah-langkahpemerintah untuk membuat perubahan. Perubahan dalam sistempajak atau perbelanjaannya dengan maksud untuk mangatasimasalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 1995:170).Oleh sebab itu pemerintah harus berkeyakinan untuk melakukanpengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dariberbagai jenis pajak dan pendapatan lainya.

Dalam al-Qur`an dikatakan : “Dan mereka bertanya kepadamuapa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih darikeperluan” (Q.S. al-Baqarah 219). Ini bukanlah berartimengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islambukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Penimbunan jugadikutuk karena dengan demikian kekayaan tak dapat beredar danmafaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupunmasyarakat. Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentangkegiatan tambahan pengeluaran negara adalah membawa surpluskekayaan ke dalam peredaran, dan untuk menjamin distribusikekayaan berimbang di kalangan semua masyarakat. Hal initerutama di kalangan fakir miskin, sesuai dengan hak-hak alamiserta harta benda pribadi. Tentu saja, sistem perpajakan dalamnegara Islam harus dikendalikan oleh prinsip kebajikan danpemeliharaan untuk si miskin (Mannan, 1997:232).

Dimasa kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau menanamkanprinsip saling membantu terhadap kebutuhan saudaranya selama

7

memimpin di mekah. Setelah Rasulullah di madinah, dalam waktuyang singkat Madinah mengalami pertumbuhan yang cepat. Denganmenerapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan organisasi,membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri,membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnyamelepaskan jabatanya secara penuh.

Sebagai kepala Negara yang baru terbentuk, ada beberapa halyang segera mendapat perhatian beliau, seperti :

1. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakanforum bagi para pengikutnya,

2. merehabilitasi Muhajjirin Mekkah di Madinah,3. menciptakan kedamaian dalam Negara,4. mengeluarkan hak dan kewajiban bagi waga negaranya,5. membuat konstitusi Negara,6. menyusun system pertahanan madinah,7. meletakan dasar-dasar sistem keuangan Negara.

Bersamaan dengan persyariatan zakat, pemasukan lainpunmulai terlembagakan, mulai dari ghonimah perang Badar,kemudian perang-perang berikutnya. Pemasukan lainya yangdilembagakan adalah jizyah, dalam satu riwayat disebutkanterkumpul sebanyakdua ribu hullah.

Rasulullah pun mengkhususkan area untuk kemaslahatan umum,seperti tempat penggembalaan kuda-kuda perang, bahkanmenentukan beberapa orang petugas untuk menjaga harta kekayaannegara seperti kekayaan hasil bumi khaibar yang dipercayakankepada Abdullah bin Rawahah, sedangkan tugas penjagaan baitulmaal danpendistribusiaanya di amanahkan kepada Abi Rafi’ dan bilal,sementara ternakpembayaran zakat diamanahkan kepada salah seorang dari BaniGiffar.

Ada empat langkah yang dilakukan Rasulullah SAW, ialah :

1. Peningkatan pendapatan rasional dan tingkat partisipasikerja . Rasulullahmelakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan

8

Anshar. Yangmenyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaumAnshar ke Muhajirin yangberimplikasi pada peningkatan permintaan total diMadinah.

2. Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukanRasulullah saw,seperti kharaj, khums, dan zakat, menyebabkan terciptanyakestabilan harga danmengurangi tingkat inflasi.

3. Anggaran. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah sawsecara cermat, efektifdan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisitanggaran meskipun seringterjadi peperangan.

4. Kebijakan Fiskal Khusus. Rasulullah saw menerapkanbeberapa kebijakan fiskalsecara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu: memintabantuan kaum musliminsecara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukanmuslimin; meminjam peralatan dari kaum non-Muslim secaracuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bilaterjadi kerusakan; meminjan uang dari orang-orangtertentu untuk diberikan kepada para muallaf; sertamenerapkan kebijakan insentif untukmenjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerjadan produksi kaummuslimin.

KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA

Di zaman Rasulullah saw., sisi penerimaan APBN terdiri darikharaj (sejenis pajak tanah), zakat, kums (pajak 1/5), jizya(sejenis pajak atas badan orang nonmuslim), dan penerimaanlain-lain (diantaranya kaffarah/denda). Sedangkan pengeluaranterdiri dari pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikandan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, danbelanja pegawai.

9

Penerimaan zakat dan kums dihitung secara proporsional,berdasar prensentase, bukan nilai nominal, sehingga ia akanmenstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaanagregat lebih besar daripada penawaran agregat.

Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga danjumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha.Berbeda dengan hal tersebut, saat ini PPN dihitung atas dasarharga barang, sehingga harga brang bertambah mahal, dan jumlahyang ditawarkan lebih sedikit.

Di zaman kekhalifahan begitu banyak contoh nyatapengelolaan dana rakyat yang baik di zaman Umar ibn Khattabpenerimaan baitul mal mencapai 160 juta Dirham. Di sisipengeluaran, Umar memerintahkan Amr bin Ash, gubernur Mesir,untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk membanguninfrastruktur. APBN di zaman-zaman para teladan tersebutjarang mengalami defisit. Dengan ketiadaan defisit tidak adauang baru yang dicetak, dan inflasi tidak akan terjadi (karenaadanya ekspansi moneter).

Tidak diragukan bahwa terdapat elastisitas yang besardalam sistem keuangan negara dan perpajakan Islam. Hal inidapat disebabkan, karena al-Qur`an tidak menyebutkan tentangbiaya yang dikenakan pada berbagai milik kaum muslimin danjuga karena sejarah dini administrasi keuangan Islam itusendiri. Sejauh mengenai aspek keuangan administrasi, dapatkita lihat suatu evolusi secara berangsur-angsur, mulai denganbujukan dan anjuran sampai pada memberlakukan kewajiban dantugas yang dilaksanakan dengan segala kekuasaan yang dapatdimiliki masyarakat.

Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanyagolongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihanlahyang memikul beban utama perpajakan. Barangkali karena halini, maka pendapatan  tidak dipajak pada sumbernya, atau bilapendapatan ini bertambah, tetapi pada tabungan dan penimbunanyang dipajak.

10

Anggaran Penerimaan dan Belanja NegaraPeriode Rasulullah SAW s.d Khalifah Ar Rasyidin

616 - 661 M

I.II. PENERIMAAN

A. Primer

1. Zakat , Infaq dan Shadaqoh (ZIS)2. Kharaz3. Khums4. Amwal Fadhla

B. Sekunder

1. Jizyah2. Ghanimah3. Fa’i4. Ushr5. Kaffarah6. Pembayaran Tebusan7. Dana pihak ketiga

PENGELUARAN

1. Penyebaran Islam2. Gerakan Pendidikan dan kebudayaan3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam4. Pengembangan Infrastruktur5. Pembangunan Armada Perang dan Keamanaan6. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Nasional7. Ruang Lingkup Aktivitas Baitul Maal

11

PRAKTIK PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN EKONOMI

Di dalam pemerintahan islam dimasa rasulullah hingga parafuqoha, praktik kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikianrupa melalui beberapa intrumen kelembagaan yang terkaitseperti Baitul Maal.

Baitul Maal adalah institusi moneter dan fiskal islamyang berfugsi menampung., mengelola dan mendistribusikankekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat. Keberadaanbaitul maal pertma kali adalah sejak setelah turun wahyu yangmemerintahkan rasulullah untuk membagikan ghanimah dari perangBadr.

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) hartarampasan perang. Katakanlah : ”Harta rampasan perang kepunyaanAllah dan Rasul oleh sebab itu bertakwalah kepada allah danperbaikilah perhubungan di antara sesamamu , dan taatilahkepada allah dan rasulNya jika kamu adalah orang-orang yangberiman. (Al Anfal : 1)

Ketentuan allah tersebut menunjuk Rasulullah sebagaipihak yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpansebagainnya , yaitu seperlima bagian untuk diri dankeluarganya serta anak-anak yatim, orang – orang miskin danibnu sabil, jika kamu beriman kepada allah dan kepada apa yang

12

diturunan kepada hamba kami (muhammad) di hari furqaan, yaitudi hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atassegala sesuatu. (Al Anfal : 41)

Praktik pengumpulan dan penditribusian harta yangdilakukan Rasulullah inilah yang kemudian menjadi cikal bakalbaitul Maal. Pada praktiknya, institusi ini belumlah menjadiorganisasi yang kompleks, melainkan hanya dibantu olehbeberapa sahabat untuk mencatat pemasukan dan pengeluarannya.

Secara umum fungsi baitul Maal adalah membantu negarauntuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakatmuslim dari berbagai sumber mata pendapatan negara danmendistribusikan kembali kepada masyarakat. Tujuannya adalahjangan sampai kekayaan hanya berputar pada segelintir orangkaya saja tetapi terdistribusi secara adil kepada seluruhlapisan masyarakat dan untuk dibelanjakan untuk kemaslahatanummat.

KEBIJAKAN EKONOMI MODERN ( SAAT INI )

Di masa Nabi Rasulullah SAW kebijakan anggaran sangatsederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal inisebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secarafundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yangdidirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.

Selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekahmerupakan sumber pokok pendapatan. Zakat merupakan bentukibadah seperti amalan shalat setiap hari atau berpuasasehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan

13

melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin. Di zamanmodern, penerimaan ini belum dapat dioptimalisasipemanfaatannya untuk kepentingan umum. Diperlukan untukmengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kayademi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial.

Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaranbelanja negara secara umum pada tiap tahun melalui peraturanyang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekiantahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahasdengan parlemen.

Kebijakan Moneter

Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yangtinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankankestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentralatau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antarapersediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapatterkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancarandalam pasokan / distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukanantara lain dengan salah satu namun tidak terbatas padainstrumen sebagai berikut :

1. Operasi Pasar Terbuka

Adalah cara mengendalikan uang yang beredar denganmenjual atau membeli surat berharga Pemerintah.Surat berharga pemerintah antara lain adalahSertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat BerhargaPasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto

Adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengancara memainkan tingkat suku bunga bank sentralpada bank umum. Bank umum terkadang mengalamikekuarangan uang sehingga harus meminjam ke banksentral , serta sebaliknya menaikkan tingkat bungademi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib

14

Mengatur Jumlah uang yang beredar dengan memainkanjumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpanpada pemerintah.

Sistem Moneter yang ada saat ini mengharuskan adanyahubungan timbal balik diantara pihak yaitu :

1. Bank Sentral

Berperan sebagai sumber penawaran atas uang danmemelihara kestabilan akan nilai uang. Peran danfungsi nya dijelaskan lebih lanjut oleh sebuahperaturan perundang – undangan.

2. Lembaga keuangan bank dan non bank

Peran yang dimainkan oleh pihak ini yaitu sebagaipihak yang mengumpulkan kelebihan dana darimasyarakat melalui produk tabungan, giro, depositodsb serta menyalurkan kembali kemasyrakat melaluimekanisme pembiayaan dan lain sebagainya. Tugasbeserta fungsinya diatur juga oleh peraturanperundang - undangan dan diawasi oleh bank sentralmaupun lembaga lainnya.

3. Masyarakat

Pihak ini merupakan sumber permintaan akan uangserta menjadi sumberinvestasi untuk bank maupun lembaga keuanganlainnya. Uang yang diperoleh dalam hal ini dapatdigunakan untuk kegiatan produksi , konsumsi danpertukaran.

Kebijakan Fiskal

15

Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh suatu negara umunyamemiliki beberapa prioritas yaitu mengatasi defisit AnggaranPedapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBNlainnya. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuatpemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melaluipembelian pemerintah atas barang dan jasa, pengeluaran danpendapatan (berupa pajak) dan pembiayaan transfer.sebagaisarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapaitujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan laju investasi2. Mendorong investasi optimal secara sosial3. Meningkatkan kesempatan kerja4. Meningkatkan stabilitas ekonomi5. Menanggulangi inflasi6. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

PERBANDINGAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DAN MODERN

Kebijakan Moneter

Islam ModernBaitul Maal merupakan sentral

keuanganTerdapat banyak lembaga yangmembawahi bidang keuangan

Tidak ada skema suku bungadalam keuangan sentral

Adanya skema suku bunga padakeuangan sentral

Penggunaan Mata Uang Dinardan Dirham

Pengguanaan Mata Uang Kartal

Kebijakan Fiskal

Islam ModernMenjadikan zakat sebagai

salah satu pendapatan negaraTidak menjadikan zakat sebagaisalah satu pendapatan negara

Penyusunan anggaran tidak Penyusunan anggaran secara

16

disusun secara periodik periodik(satu tahun)

Pada masing - masing sistem kebijakan terdapat keuntungandan kekurangan yang memiliki alasan yang bisa dijelaskan.Namun pada akhirnya, sistem kebijakan modern yang saat inibanyak diterapkan pada beberapa negara dunia , telah nyatamengalami kegagalan dalam menjawab segala problematika yangada dengan tingkat pemecahan masalah yang masih dibawah angkaharapan masyarakat.Sebagai sebuah sistem kebijakan ekonomiyang telah bertahan berabad - abad , nampaknya sudahsemestinya kebijakan ekonomi islam perlu di aplikasi kedalamekonomi makro.

Daftar Pustaka

Amalia Euis . 2005 . Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer . Pustaka Asatruss

17

Makalah Alokasi dan pengeluaran Negara pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin . Muhammad Iqbal , S.E.I . Universitas Islam Indonesia

Google.com

Wikipedia.com

18