PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BINTAN DALAM PENYULUHAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA ARTIKEL E-JURNAL Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Oleh RESTIO RINI WIDI RAHAYU NIM. 110565201248 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2018
29
Embed
PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK …repository.umrah.ac.id/2105/1/RESTIO RINI WIDI RAHAYU-110565201248... · penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian ... maka
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BINTAN DALAM PENYULUHAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA
ARTIKEL E-JURNAL
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Oleh
RESTIO RINI WIDI RAHAYU
NIM. 110565201248
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2018
1
ABSTRAK
Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sekarang merupakan Kondisi
penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sekarang merupakan permasalahan yang
sangat mengkhawatirkan, Indonesia berada dalam kondisi darurat Narkoba.
Narkoba telah menyebar diseluruh Kabupaten dan Kota di 33 Povinsi, artinya
tidak ada daerah yang bebas dari peredaran Narkoba. Di Kabupaten Bintan
peradaran Narkoba masih banyak melalui pelabuhan tikus, yang membuat
mudahnya peredaran Narkoba. dari hal ini perlu perhatian yang lebih kepada
pihak Kesbangpol dan BNN Provinsi Kepulauan Riau agar untuk menanggulangi
dan memberantas peredaran Narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan dalam penyuluhan
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, pada
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan
cara teknik mengumpulkan data dan berupa penelitian lapangan dengan
melakukan wawancara dengan pihak Kesbangpol sebagai penanggungjawab
pelaksana kegiatan, kepolisian serta BNN Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan
hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Peranan Peranan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan dalam penyuluhan Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba belum berjalan secara
maksimal, hal ini dapat dilihat penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih
terjadi, pertanggungjawaban sudah dilakukan kemasyarakat berupa kegiatan-
kegiatan yang diberikan kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi tenatng
bahayanya Narkoba, akan tetapi kegiatan yang dilakukan belum berjalan dengan
maksimal karena kegiatan yang dilakukan kemasyarakat masih sangat kurang.
Kemudian berdasarkan penelitian maka dapat dianalisa Peran Peranan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan dalam penyuluhan Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba sudah dijalankan, tetapi
belum maksimal karena kegiatan yang dibuat masih sangat kurang, bisa ditarik
kesimpulan bahwa Kesbangpol kekurangan personil dan kekurangan dana.
Kata kunci : Narkoba, Peranan Kesbangpol, Penyalahgunaan Narkoba
2
ABSTRACT
The condition of drug abuse in Indonesia now is the condition of drug abuse in
Indonesia now is a very worrying problem, Indonesia is in a condition of
emergency drugs. The drug has spread throughout the district and town in 33
Povinsi, meaning that there is no area that is free of Drug circulation. Bintan
Regency peradaran Drugs are still widely through the harbour rats, which makes
the easy circulation of drugs. of this needs to be more attention to the Kesbangpol
and the Riau Islands Province in order to the BNN to tackle and eradicate the
circulation of drugs. The purpose of this research is to know the role of the
Agency for the nation's Unity and political guidance in Bintan Regency is the
prevention of Drug abuse and the circulation of Eradication, in this study the
author uses descriptive research types qualitative techniques, by means of
collecting data and in the form of field research by conducting interviews with the
Kesbangpol as a responsible executor of police activities, as well as BNN
province of Riau Islands. Based on the results of the research it can be analyzed
that the role the role of the Agency for the nation's Unity and political guidance in
Bintan Regency is the prevention of Drug abuse and the circulation of
Eradication is not yet running to its full potential, it can be seen abuse and drug
circulation still occurring, society has done in the form of accountability activities
provided to the community, as well doing socialization tenatng the danger of
drugs, but the activities conducted haven't run with maximum due activities
conducted society is still very lacking. Then it can be analysed based on studies of
the role of the Agency the role of the nation's Unity and political Prevention
counseling in Bintan Regency is the eradication of Drug abuse and the circulation
is already running, but not yet at the maximum because of the activities of the
made is still very lacking, could have drawn the conclusion that the Kesbangpol
lack of personnel and lack of funding.
Key words: Kesbangpol, the role of Drugs, drug abuse
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabilalamin Puji dan Syukur teramat sangat penulis
haturkan kehadirat ALLAH Subhanahuwata’ala karena atas berkat dan rahmatnya
serta izinnya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul :
“Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Dalam
Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran
Narkoba”.
Skripsi ini membahas tentang Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sebab
sebagaimana diketahui salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten
bintan yaitu dengan melalui berbagai himbauan yang berupa dilakukannya
sosialisasi yang berupa kegiatan penyuluhan tentang narkoba.
Penulis menyadari, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai
pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, oleh karena itu
Penulis ingin menyampaikan upacan terima kasih, kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof Dr. Syafsir Akhulus, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas
Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang
2. Bapak Bismar Arianto, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang
3. Bapak Nazaki, M.Si, Selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang dan Ketua
1
dan pembimbing utama yang senantiasa meluangkan waktu nya kepada
peneliti sehingga penelitian ini terselesaikan.
4. Ibu Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing
Kedua yang telah banyak memberikan petunjuk, ide-ide, serta pengarahan,
masukan-masukan serta saran-saran dalam penulisan dan penyelesaian
Skripsi ini
5. Bapak dan ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu
yang bermanfaat serta Staf yang bertugas di Fakultas Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang
6. Bapak Kepala Badan Kesbangpol beserta Kasubbag, Kasubbid serta
Staf/Pegawai, yang telah memberikan bantuan, baik itu saran dan
masukan.
7. Untuk Kedua Orang tuaku tercinta, serta dan sahabat, terima kasih atas
dukungan, sehingga akhirnya penulis dapat terselesainya skripsi ini.
Selanjutnya peneliti sangat menyadari bahwa, penulisan Skripsi ini masih
jauh dari pada kata Kesempurnaan, maka dari itu Penulis sangat mengharapkan
dan sangat menghargai sekali adanya Kritikan-kritikan maupun bimbingan yang
bersifat membangun dan bermanfaat bagi kesempurnaan Skripsi ini Kedepannya
lagi.
2
Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat
lebih dan kegunaannya bagi semua pihak, aamiin.
Tanjungpinang, Juli 2018
Penulis
Restio Rini Widi Rahayu
3
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius
bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah melalui Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan yang bertugas untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran narkoba, mulai dari tingkat Aparatur Pemerintah, Dinas/Badan,
Bagian, Kecamatan serta Desa yang ada di Kabupaten Bintan.
Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
mempunyai peranan yang penting dalam mensosialisasikan semua jenis narkoba
dan efek yang di timbulkan dari penggunaan narkoba bagi pengunanya, narkoba
dapat merusak jaringan atau sel-sel yang ada dalam tubuh serta dapat juga
mengakibatkan kematian. Narkoba bukan sebuah solusi untuk suatu permasalahan
tetapi narkoba merupakan bencana yang akan menimbulkan banyak
permasalahan.
Tujuan dibentuknya lembaga instansi pemerintahan ini adalah untuk
memberikan penyuluhan melalui pendidikan serta penyadaran secara efisien dan
efektif kepada Aparatur tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba,
memberikan informasi dan pengetahuan tentang dampak dan bahaya
penyalahgunaan Narkoba khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bintan dan untuk mendorong para PNS untuk
melindungi diri, keluarga dan orang-orang terdekat dari bahaya penyalahgunaan
Narkoba..
4
Adapun dasar hukum pelaksana dari suatu kegiatan tersebut merujuk kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesoa Nomor 21 Tahun 2013
tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.
Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa
generasi muda baik bagi si pengguna maupun orang lain. Narkoba sebagai zat
yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali
disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai
peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan
perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda bahkan dapat
menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya
bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Dari segi
hukum, Narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda. Para anak-anak dan muda
mudi memerlukan bimbingan dan pengetahuan tentang bahaya Narkoba agar tidak
memakai dan terjerumus di dunia tersebut. Dari pelaksanaan program yang
diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan peserta yang
mengikuti program penyuluhan pencegahan bahaya narkoba tersebut diantaranya
terdiri dari Aparatur Pemerintah, Dinas/Badan, Bagian, Kecamatan serta Desa
yang ada di Kabupaten Bintan, sehingga mengerti akan dampak berbahaya yang
akan terjadi jika mengkonsumsi Narkoba. Selanjutnya anak-anak remaja dapat
mengetahui jenis-jenis narkoba yang sangat berbahaya tersebut. Seperti halnya,
Ganja, Heroin, Ekstasi.
5
Sejauh ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan sendiri telah
melakukan upaya dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam pencegahan
permasalahan Narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba di
lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, maupun di lingkungan
masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait
untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat. Tetapi
dalam kenyataannya masih banyak terdapat kasus penggunaan dan peredaran
gelap narkoba di Kabupaten Bintan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Dalam Penyuluhan Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba”..
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat rrumusan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, “Bagaimana Peranan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Dalam Penyuluhan Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba?”.
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Untuk mengetahui Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bintan Dalam Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Narkoba.
6
2. Kegunaan
a. Dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan studi ilmu
pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
b. Dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang
meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis
maupun teoritis dalam hal perkembangan ilmu pemerintahan, dan
c. Untuk mengetahui sejauh mana peranan badan kesatuan bangsa dan
politik kabupaten bintan dalam penyuluhan pencegahan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran narkoba
D. Konsep Teoritis
a. Peranan Pemerintahan
Menurut definisi, pemerintah merupakan badan-badan untuk
menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan. Setelah
pemerintah membuat sebuah keputusan, maka harus diberlakukan. Di sini ada
konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah “kekuatan” yang digunakan
untuk melaksanakan sebuah keputusan. Jika seorang individu melanggar
aturan, maka pemerintah mungkin menempatkannya di penjara. Pada tingkat
apapun, pemerintah adalah satu-satunya badan dengan kewenangan untuk
melakukannya. Selanjutnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk
meminta setiap individu untuk mematuhi hukum, seperti membayar pajak.
Pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk
membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit lagi pengertian
7
pemerintah mengacu pada tingkatan atas dalam lembaga-lembaga tersebut.
Dalam penggunaan populer, 'pemerintah' mengacu hanya untuk tingkat
tertinggi janji politik seperti untuk presiden, perdana menteri dan anggota
kabinet. Tetapi dalam pemerintahan arti luas, peemrintah terdiri dari semua
organisasi yang dibebankan untuk mencapai dan melaksanakan keputusan
untuk masyarakat atau melayani kepentingan publik. Jadi dengan definisi
pemerintah sebagai pelayan publik, bias dikatakan bahwa hakim dan polisi
merupakan bagian dari pemerintah, bahkan meskipun orang-orang tersebut
biasanya tidak ditunjuk oleh metode politik seperti pemilu.
Dari definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian
pemerintah adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat
keputusan kolektif bagi masyarakat. Lebih sempit, pemerintah mengacu ke
atas politik tingkat tertinggi dalam lembaga-lembaga tersebut.
Peranan menurut Rivai (2003:148) merupakan perilaku yang diatur dan
diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Misalnya pimpinan suatu
organisasi memiliki peran, setiap pekerjaan membawa serta harapan
bagaimana penanggung peran berprilaku. Peran kepemimpinan dapat di
artikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang
sesuai kedudukannya
b. Narkoba
Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya), disebut juga NAPZA
(narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah obat, bahan,atau zat bukan
makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan,
8
berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering kali