Peranah Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional

Peranah Cita Hukum dalam

Pembentukan Hukum Nasional

Riri Nazriyah

Abstract

. The formation of national law recently stressed more on formal and positivistic legalaspectso thattheproduct oflaw created is more practical andpragmatic. Forthis reason,itneedstorenovate inthe process oflaw formation itself byreferring tothevalue andideaof Indonesian law. Besides that, the law formation is still stronger philosophically andsociologically.

Pendahuluan

Bagi negara Indonesia yangberdasaratashukum, pembangunan harus dilaksanakanberdasar atas hukum dan dipertanggung-jawabkan menurut hukum. Hukum dijadikanprinsip pokok yang harus diterapkan dandipegang teguh dalam perencanaan,pelaksanaan, dan perigawasan pembangunan,agar penyelenggaraan pembangunanbeijalantertib, teraturdan terkendall, efektifdanefisien guna meningkatkan kualitas manustadan masyarakat Indonesia seluruhnya.''

Begitu pentingnya hukum bagi kehidupanmasyarakat. pemerintah Indonesia melaluiGBHN 1993 berupaya untuk mewujudkan danmemberikan perhatian yang lebih besar padapembangunan sistem hukum. denganmenempatkan pembangunan di bidanghukum sebagai bidang yang berdiri sendiri.Dengan demikian, pemerintah diharapkanakan leblh serius dalam menangani berbagaipersoalan yang bertalian dengan sistemhukum nasional yang meliputi tiga subsistem

'Oka Mahendra. "Proses pemantapan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Masa KInidan dl Masa yang Akan Da!ang."Wa/a/a/} Hukum Nasional. Edisi Khusus 50Tahun Pembangunan Nasional1.1995. Him. 107.

136 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002:. 136 - 151

Riri Nazn'yah. Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional

hukum, yakni: Pertama, subsistem penciptaanatau pembentukan hukum; Kedua, subsistemhukum yang bertalian dengan is! atau materi.hukum balk berupa asas-asas hukum maupunkaidah-kaidah hukum; dan Ketlga, subsistempenerapan dan penegakan hukum.^Tigasubsistem dari sistem hukum nasional tersebut

merupakan satu kesatuan yang integrai daiampembangunan di bidang hukum.

Permasalahan terhadap pembentukansistem hukum nasional, tidak akan terlepasdari |andasan filosofis, sosiologis dan yuridis.Bangsa Indonesia sebagai suatu negara yangmerdeka tentu ingin memban'gun bangsanyasesuai dengan niiai-nilai yang dianggap balkdan ideal sesuai dengan faisafah yangdiyakininya, yakni Pancasila. Pembentukansistem hukum nasional harus mengacukepada dasar faisafah-Pancasila. KarenaPancasila merupakan cita hukum Indonesiayang menjadi penentu arah kehidupansebagai rakyat yangteratur, untuk membangunnegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adildan makmur.^

Landasan sosiologis dimaksudkan bahwapembentukan sistem hukum nasional harusberpihak dan sekaligus berdlri di ataskepentingan rakyat secara keseiuruhan.Artinya, pembentukan sistem hukum nasionalharus mampu menciptakan keadilan danketertiban dalam masyarakat luas. Landasanyuridis, yang mellputi kewenangan materi atauisi, dan sinkronisasi. Artinya, bahwa dalampembentukan sistem hukum nasional harus

jelas lembaga atau pejabat yang berwenanguntuk membuatnya.

Permasalahan di sekitar landasan

filosofis, sosiologis dan yuridis mempunyaikaitan erat dalam pembentukan sistem hukumnasional. Oleh karena itu, penerapan berbagailandasantersebutmempunyai arti yangsangatpenting dalam upaya pembentukan sistemhukum nasional.

Berkaitan dengan pembentukan sistemhukum nasional dengan segala dinamika danproblematikanya, maka pembangunan sistemhukum nasional di era reformasi ini terasa

sangat mendesak untuksegera dilakukan. Halini bukan saja karena pembangunan sistemhukum di masa OrdeBaru terasa dikesamping-kan oieh Pemerintah, namun juga tekadbangsa Indonesia yang sejak awai lahirnyanegara mempunyai komitmen untuk hidupdaiam wadah negara hukum yang sesuaidengan landasan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Dengan kata lain, di erareformasi yang teiah mengubah perjalananbangsa Indonesia dari [anggam otoritarianmenuju kepada langgam demokrasi, makasupremasi hukum diletakkan sebagai acuanbersama oleh bangsa Indonesia.

Salah satu agenda penting yang telahdilakukan oleh Pemerintah di era reformasi

ini dilakukannya perubahan Undang-UndangDasar 1945, yang dianggap masih banyakmengandung keiemahan dan sudah tidaksesuai iagi dengan perkembangan zaman.Reformasi politik dan ekonomi yang bersifat

^Bagir Manan. "Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional." Makalah Kuliah pembukaan (PraPasca) ProgramllmuHukum Pascasarjana UNPAD. Bandung. 1994, Him. 15-19.

^Ruslan Saleh."Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional." Majalah HukumNasional.Edisi khusus 50Tahun Pembangunan Nasional 11995 Hlm.49

137

menyeluruh tidak mungkin dilakukan tanpadiiringi oleh reformasi hukum. Reformasihukum yang menyeluruh juga tidak mungkindilakukan tanpa^.didasari oleh agendareformasi ketatanegaraan yang mendasar,dan itu berarli diperlukah adanya constitutionalreforrm yang tidak setengah hati/ '

• Sekarang, Undang-Undang Dasar 1945memang sudah mengalami perubahan yangsangat substantif. Pada 1999 telah ditetapkanadanya perubahah pertama, pada 2000 telahdlterirha adanya perubahan kedua, demikianjugapada bulan Agustus 2001 telah ditetapkandan disahkan lagi perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dimaksudkan untukmemenuhi tuntutan reformasi agar terciptarasa keadilah dan mampu menjawab semuapermasalahan dalam realitas kehidupanmasyarakat yang sedang berkembang.

Apabila dicermati secara mendalam hasilama'ndemen pertama, kedua, dan ketigaUndang-Undang Dasar 1945 perlu ditinjauulang karena maslh ada beberapa pasalyangmenonjolkap kohipromi politik yangsebetulnya'berimplikasi jangka pendek,Dengan kata lain, pembentukan hukum lebihbereifat praktis pragmatis, sebab dilihat darikondisiriya perubahan Undang-Undang Dasar1945"dilakukan seketika setelah tumbangnyaOrdeBaru (yang rhensakralkan UUD 1945),dimana pada masa itu hukum hanyadigunakan untuk melanggengkan kekuasaan.Kekuasaan mengkooptasi hukum -

meminjam istilah Moh. Mahfud MD.,®- padaera Orde Baruterjadi pemerintahan otoritarianyang dibentiik melalui prosedur kondisionaldengan misalny.a dibuat melalui DPR yangsecara "formal" sSh jadi melalui rekayasa formal dalam pembuatan peraturan. Di manadalam ilmu hukum administrasi negaradisebut "atrlbusi kewenangan".

Cita Hukum Indonesia

CIta hukum bangsa dan rakyat Indonesiayang hidup pada waktu zaman kolonlalbertentangan dengan cita hukum kolonial:Asas-asas hukum kolonial adalah

pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia(HAM), juga berwatak diskriminatif antarabangsa Belanda yang berkuasa kontra rakyatIndonesia yang dijajah, selain Itu berslfatsewenang-wenang. Semua"itu bermuara kesituasi umum dengan tidak adanya kepastianhukum bagi bangsa Indonesia.

Istilah umum pada waktu itu adalah"hantam kromo". "Kromo" sebagai tipe rakyatIndonesiaharus dihantam. Bukandibela, yangdibela adalah "Londo". Dalam adaglumhukum kolonial "bela londo". Sebaliknya citahukum nasional pada waktu itu adalah'"belakromo" dan "hantam londo", yang bermaknahukum' harus membela rakyat Indonesia danmelawan hukum kolonial belanda. Itulah Inti

jiwa cita hukum nasional.Oleh karena itu, cita hukum nasional yang

pada waktu itu bersemi dalam hati nurani

*Jimly Asshiddiqie."Undang Undang Dasar Kesatuan Indonesia: Pengantar Perubahan." MakalahPembukaanKuliah ProgramMaglsterllmu Hukum Ull. Yogyakarta. September2001. Him. 2.

®Moh. Mahfud MD. 1998. "Menegakkan Supremasi Hukum melalui Demokratisasi." Dalam Dahlah Thaibdan Miia Karmila Adi (editor). Hukum danKekuasaan." Yogyakarta. Fakultas Hukum Ull: Him. 60.

138 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9: JUNI2002:136 -151

Riri Nazriyah. Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional

pemimpin-pemimpin bangsa adalahmenjunjung tinggi HAM sebagai mahlukTuhan yang sama kedudukannya di hadapanAl- Khaliq.

Cita hukum nasional pada waktu ituberwatak kontradlktif, antitesis danantagonistik terhadap cita hukum kolonial.Bagi hukum kolonial berlaku dalil atauadagium macht is recht, kekuasaan adalahhukum, artinya kekuasaan ada di tangan yangmenentukan hukum sewenang-wenang itu.Adapun bag! cita hukum nasional berdalilRecht is recht, Macht is macht Hukum adalahhukum dan kekuasaan adalah kekuasaan.

Kekuasaan harus timbul karena hukum.

Bukan sebaliknya, yaitu hukum dirumuskanuntuk kepentingan kekuasaan seperti dilakukanoleh kolonialisme.^

Hukum dan tata hukum {rechtsorde)dicipta oleh manusia untuk mengorganisasidan menata kebersamaan hidup antarmanusia. Hukum dan tata hukum niscayamenyesuaikan diri dengan realitas manusia.Tiap realitas seperti apa adanya itulah yangmerupakan kebenaran, bukan pendapatsubjektif manusia mengenai realitas. Manusiayang satu selalu dalam relasi salingtergantung pada manusia yang lain dan padalingkungan tempat dia hidup. Dalam ha! iniSoepomo mengatakan sebagai berikut;^

"segala manusia sebagai seseorang,'-golongan manusia dalam satu

masyarakat dan golongan-goiongan Iaindan tiap-tiap masyarakatdalam pergaulanhidup (darma) sendiri-sendiri menurutkodrat alam dan segala-galanya ditujukankepada kebahagiaan lahir batin."

"Manusia sebagai seseorang tidakpernahterpisah dari manusia lain atau dari dunialuar, dari golongan-goiongan manusia,malah segala golongan makhiuk segalasesuatu bercampur baur dan bersangkutpaut. Segala sesuatu berpengaruhpengaruhi dan kehidupan merekabersangkut paut. Inilah ide totaliter, ideintegralistik dari bangsa Indonesia, yangberwujud juga dalam susunanketatanegaraan yang asli".

Hukum terus berkembang sesuai denganperkembangan masyarakat yang tidak lepasdari citahukum Indonesia yangtelahdiidentifikasioleh para pendirl negara, yaitu: yang terumussebagai empat pokok pikiran yang terkandungdalam Pembukaan Uhdang-Undang Dasar1945, yang telah mendapat pengakuan rakyatIndonesia. Sebenarnya hukum dibentuk ataudibuat dengan memperhatikan cita hukumbangsa dan negara Indonesia yang menjadipehentu arah kehidupan sebagai rakyat yangteratur, bukan memperhatikan danmengutamakan kepentingan penguasa.

Disinilah letak arti pentingnya fungsi citahukum yang memberikan nilai-nilai keadilandalam proses pembentukan hukum. Dalam

^Ruslan Abdul Gani. "Proses Perumusan Cita Hukum danAsas-asas Hukum dalam Periode 1908-1945(Pendekatan Historis - Empiris dan Teoritis - Analitis)." Majalah Hukum Was/ona/:€disi Khusus 50TahunPembangunanNasional. Him. 3.

'Syafroedin Bahar. 1992. RisalahSidangBPUPKI. Jakarta: Sekretariat Negara.^Abdul Kadir Besar. 1995. Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Sejak

Lahimya OrdeBaru.Majalah Hukum Nasional. Edisi Khusus 50Tahun Pembangunan Nasional l.Him. 30.

139

hal ini-Abdul Kadir Besar,? dalam tulisannyayang berjudul "Implementasi Cita Hukum danPenerapan-.Asas-asas Hukum Nasional SejakLahirnya.Orde Bari^i/nengatakan fungsi citahukum adalah:,Pertama, Memberi maknapada hukum; Kedua, Membatasi lingkuphukum' pbsitif yang dapat dibentuk; Ketiga,l^enetapkah'ukufan untuk menilai adil takadilhyasuatu hukum positif. Substansi dari citatiukufn adalah keadilan sebagai idea. Ideakeadilah inilah yang berhakekat sebagai citahukiim.'' • ''' '

Secara umum nilai-nilai dasar cita-cita

hukum bangsa Indonesia dapat dirumuskansebagai benkut;®

1. Hukum nasional dibangun denganmempertimbangkan kriteria rasional, danmenjungung tlnggi nilai-nilai spiritual, etikdan moral untuk memelihara budi pekertikemanuslaan yang luhur dan memegangteguh cita-cita moral rakyat yang luhur."

2. Hukum nasional dibangun atas prinsippenghormatan' harkat dan martabatmanusia dengan memberikan jaminan

' hak asasi warga negara dan hak-haksosial secara-. selaras, serasi danseimbang. Hukum nasional harus mampumencegah timbulnya ketidakadilan dalammasyarakat. Disimpulkan dari silakemanuslaan yang adil dan beradab danpbkok pikiran kedua dan keempat UUD1945. "

3. Hukum nasional melindungi segenapbangsa Indonesia. Seluruh tumpah darah

Indonesia yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan'makmur,,memperkukuh

^persatuan. dan .kesatuan bangsa dimanahanya ada satu hukum nasional yangmengabdi kepada kepentingan nasional.

"Disimpulkan dari sila Persatuan Indonesia dan pokok pikiran kesatu PembukaanUUD 1945.

4. Hukum. nasional dibentuk sesuai denganprinsip negara yang berkedaulatan rakyat,artinya dengan.persetujuan rakyat melaluipermusyawaratan perwakilan, agarhukum nasional sesuai dengan asplrasirakyat sehingga mampu menjadi saranauntuk mengembangkan kesadaran,tanggung jawab dan menggairahkan peranserte dalam pembangunan dan menumbuh-kan dinamika kehidupan bangsa dalamsuasana tertib dan teratur. Disimpulkandari sila kerakyatan yang dipimpin olehhikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan. dan pokokpikiran ketiga Pembukaan UUD 1945.

5. Hukum nasional mengetengahkan nilaikeadilan sosial dalam arti hukum nasional

membuka jalan bagi terwujudnyapemerataan, keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia. Disimpulkan dari sila

• keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiadan pokok pikiran kedua PembukaanUUD 1945.

A. Hamid S. Attamimi, mengutippendapatH.J. Van Eikema Hommes^° menyatakanbahwa meski merupakan titik akhir yang tidak

®Oka Mahendra,... op. c/Y., Hlm.111-112.^°A. Hamid S.Attamimi. 1990. Teranan Keputusari Presiden Repubiik Indonesia dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Negara". Disertasi. Jakarta: Pascasarjana Ul. Hlm.309.

140 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002: 106 -161

Riri Nazriyah. Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasiona!

mungkin dicapai, namun cita-cita hukummember! manfaat karena mengandung duasisi; Pertama, dengan cita hukum hukumpositif yang berlaku dapat diuji, dan Kedua,kepada cita hukum, hukum positif sebagaiusaha menuju sesuatu yahg adi! dengansanksi pemaksa dapat diarahkan. Lebih lanjut,dengan mengetengahkan pendapat GustavRadbruch, ditegaskan bahwacita hukum tidakhanya berfungsi sebagai tolok ukur yangbersifat regulatif, yaitu yang menguji apakahsuatu hukum positif adi! atau tidak, melainkanjuga sekaligus berfungsi sebagai dasar yangbersifat konstitutif, yaitu yang menentukanbahwa tanpa cita hukum. hukum akankehilangan makna sebagai hukum.^^

Cita hukum Pancasila sebagaimanaditetapkan oleh para pendiri negara Rl padasaat diproklamasikannya dan diundangkannyaUUD 1945 ditetapkan sebagai norma yangtertinggi dalam tata kehidupan kenegaraan.Pancasila berfungsi sebagai norma dasarnegara dan sebagai norma dasar fundamental negara. Serangkaian nilai itulah yangberlaku sebagai cita hukum, dan kemudiannilai-nilai itu ditetapkan sendiri pula sebagainorma tertinggi dalam negara. Dengandemikian, bangsa Indonesia dan negara telahmemiliki pegangah dalam, menempuhkehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.

Pancasila sebagai..cita-cita hukumbangsa Indonesia adalah dasar negara,ideologi nasional, kepribadian bangsa Indonesia yang telah diteriniasebagai satu-satunya

asas dalam kehidupan' bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Pembangunannasional dinyatakan sebagai pangamalanPancasila sehingga keseluruhan semangat,arah dan gerak pembangunan dilaksanakansebagai pengamalan semua sila Pancasilasecara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.Sudah tentu termasuk pula pembangunan dibidang hukum yang merupakan bagian Integraldan pembangunan nasional. Hukum nasionalharuslah merupakan perwujudan nilal-nllaiPancasila, harus mengandung isi yang sesuaidengan nilai-nllai luhur Pancasila yangditerapkan secara konsisten yang merupakanpandangan hidup, kepribadian dan cita-citabangsa.

Dalam membentuk hukum nasional nilal-

nilai dan cita-cita hukum bangsa harusdiindahkan. Hukum sebagai unsur peradabansuatu bangsa haruslah menjadi cermin danparnyataan nilal-nilal yang hidup dalam jiwabangsa. Hukum nasional yang demikian ituakan lebih didukung dan ditaati olehmasyarakat serta mampu menggerakkanmasyarakat berperilaku sesuai dengan yangdiharapkan, karena seiaras dengan cita-citahukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Eugen Ehrlich peldpor ilmu hukumsosiologis {sociologicaf jurisprudence)menyatakan antara lain bahwa "pusatperkembangan hukum bukanlah terletak padabadan-badan leglslatif, keputusan-keputusanyudlkatif ataupuh ilmu.hukum, akan tetapi

'^Ibid

^^Soleman B. Toneko. 1993. Pokok-pokokStud!Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: FT. Raja GrafindoPersada. Him. 7.

141

justru terletak dalam masyarakat itu sendiri"."Cita-cita hukum yang hidup di tengah-

tengah masyarakat yang bersangkutan secaradeduktif dijabarkan ke dalam sistem hukumnyadan seballknya realitas sosial, tuntutan-tuntutan perkembangan dalam masyarakatsecara induktif diangkat nilai-nilainya untukmenjadi masukan" dalam melakukanpembatasan hukum yang tetap bersumberpada cita-clta hukum.

Pembentukan Hukum Nasional

Hukum adalah hasil dan suatu prosespertumbuhan yang- dinamis, yang didasarkanpada keyakinan bahwa hukum itu terjadisebagai suatu perencanaa dari satu situasitertentu menuju kepada suatu tujuan yangakan dicapai. Artinya hukum bukan merupakansuatu tujuan, melainkan hanya sebagai alatuntuk mencapai suatu tujuan.

Abdurrahman (1995:141-148) berpendapatsekurang-kurangnya terdapat lima konsepmengenal hukum nasional:'̂

1. Mertokusumo, yang berpendapat bahwahukum nasio'nai sebagai hukum positifyang berlaku di Indonesia;

2. Hartono, yang berpendapat bahwa hukumnasional sebagai ius constituendum,sebagai suatu sistem hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sejakmemproklamasikan kemerdekaannyapada tanggal 17 Agustus 1945;

3. Rahardjo, yang berpendapat bahwahukum nasional Indonesia sebagai hukum

Indonesia baru, yang iahir sebagai akibatdarl kemerdekaan bangsa Indonesiadengan DUD 1945 sebagai intlnya.Pendapat Ini-menurut Abdurrahman dapatdipandang rnenjembatani pendapat yangpertama dan pendapat yang kedua diatas,sehingga dengan demikian dapatdikatakan bahwa hukum nasional sudah

ada di Indonesia, akan tetapi belum•lengkap;

4. Lev, yang .menyatakan bahwa hukumnasional sebagai hukum yang berlakusecara ' nasional dengan sifatkenasionalahnya. Menurut Lev, bahwahukum nasional dibedakan denganhukum lokal {Local Law). Hukum nasionalsebagai hukum kemerdekaan yang

. diiawankan dengan hukum nasional.5. Koesno, yang berpendapat bahwa hukum

nasional sebagai hukum yangmengandung berbagai arti, dan lebih lanjutmemberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Hukum nasional sebagai hukumyangdinyatakan berlaku secara nasional

' oleh pembentuk undang-undang" nasional.

b. Hukum nasional sebagai hukumyangbersumber dan menjadi pernyataanlangsung dari tata budaya nasional.

c. Hukum nasional sebagai hukumyangbahan-bahannya (baik idiil maupunriil) primer adalah dari kebudayaannasional sendiri dengan tidakmenutup kemungkinan memasukkanbahan-bahan dari luar sebagai hasil

^^Soejadi. 1999. Pancasila SebagaiSumber Tertib hukum Indonesia. Yogyakarta: Get. Pertama.Lukman Offset. Him. 57-58.

142 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI 2002:136 -151

RiriNazriyah. Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional

pengolahan di bawah olehperhubungan dengan luar nasional.

d. Hukum nasional sebagai pengertianpolitis yakni'perlawanan antarakolonial dan nasional.

Dalam tiap-tiap pembentukan hukum,permuiaannya adalah suatu perencanaanyang didasarkan pada suatu" kenyataankehidupan yang diarahkan ke suatu tujuanyangtidakyuridis, yaitu suatu kepentingan, atausuatu nilal yang akan dicapai dl waktu yangakan datang atau kepentingan dan suatu nilaiyang akan diamankan, dengan mengadakansuatu perikatan atau suatu struktur organisasiyang disingkat dengan hukum.

Proses pembentukan hukum memerlukansuatu instrumen yaitu kekuasaan. Hukum dankekuasaan mempunyai hubungan yangsangat erat. Hubungan itu dapat digambarkanseperti satu mata uang dengan dua sisi. Disatu sisi hukum itu adalah kekuasaan atau

wewenang legal, dan di sisi yang lain hukumitu adalah aturan-aturan untuk mengaturtingkah laku manusia dalam masyarakattermasuk tingkah laku para penyeienggaranegara."

Dalam membentuk hukum nasional, nilai-

nilai dan cita hukum harus diindahkan. Hukum

sebagai ukuran peradaban suatu bangsaharuslah menjadi cermin dan pernyataannilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa.Seperti yang dikatakan oleh Von Savlgnyhukum adalah pernyataan jiwa bangsa

[volkgeist).Undang-Undang Dasar 1945 yang

dipandang masih banyak mehgandungkelemahan, memerlukan adanya perubahanagar sesuai dengan perkembangan situasikenyataan dan keyakinan idiil dimanakeduanya merupakan faktor dalampembentukan hukum.

'Hukum dibentuk berdasarkan situasi untuk

mencapai suatu tujuan. Penilaian mengenalsituasi dan tujuan adalah bersifat Idill, artinyasesuatu yang akan dicapai. Jadi, suatugambaran mengenai masa depan. Penegasanmengenai rhasa depan inilah yangmendorong kita untuk mencapai tujuan yangditetapkan hukum dengan cara-cara yangdirancangkan.

' Keyakinan-keyakinan idiil adalahpandangan dalam masyarakat mengenaimanusia dan martabatnya dalam hubunganinterindividual, dan dalam hubunganhyadengan penguasa, bentuk-bentuk kenegaraandan kekuasaan, cita-cita bagisuatu kehidupanyang idiil.

Mengenai isi hukum yang berlaku,sebagaimana diketahui bahwa semua' normahukum lahir karena diberi bentuk hukum oleh

aparat hukum yang kompeten. Yang diberibentuk itu adalah asas-asas hukum.

Penegasan ini menyimpulkan di satu pihakbahwa hukum positiflah yang merupakanhukum yang berlaku, dan di lain pihak bahwahukum positif hanya mempunyai arti hukumjikadikaitkan dengan asas-asas hukum. Asas-

^^Salman Luthan'. "Dialektika Hukum dan Kekuasaan". Jumal Hukum No. 14. Vol. 7. Agustus 2000.Hlm.83.

143

asas hukum yangmenentukan isi hukum yangberlaku mempunyai suatu konstansi relatif.Dalam tiap-tiap tertib hukum selalu ada asashukum konstitutif yang dipositifkan.

Dalam membuat hukum yang formal,artinya hukum yang secara resmi dlkeluarkanoleh negara dalam tingkatan produkhukumnya, sebaiknya harus diperhatikanmater! . muatan dari suatu peraturanperundang-undangan.

Para ahli umumnya berpendapat, materimuatan undang-uhdang dalam art! formele wetatau formele gesetz tidak dapat ditentukanlingkup materinya, mengingat undang-undangmerupakan kedaulatan raja atau kedaulatanrakyat, sedangkan kedaulatan bersifat mutlak,ke luar tidak tergantung slapa pun, dan kedalam tertlnggi di atas segalanya. Dengandemikian, menurut para ahli itu semua niateri •dapat menjadi materi undang-undang kecualiundang-undang tidak berkehendakmengaturnya atau menetapkannya.^®

Berbeda dengan pendapat tersebut, A.Hamid S. Attamimi, Berpendapat bahwa materimuatan undang-undang Indonesiamerupakan hal yang penting untuk diteliti dandicari, oleh karena.pembentukan undang-undang suatu negara bergantung pada citanegara dan teori bernegara yang dianutnya,pada kedaulatan dan pembagian kekuasaandalam negara, pada sistem pemerintahan

negara yang diselenggarakanya.'*^Apabila dilihat pada tata susunan (hierarki)

peraturan perundang-undangan negaraIndonesia, hal ini bukan hanya ditetapkansemata-mata, melalnkan lebih dikarenakanperaturan perundang-undangan Indonesia,selain dibentuk oleh lembaga-lenbaga yangberbeda, juga masing-masing mempunyaifungsi dan sekaligus materi muatan yangberbeda sesuai dengan jenjangnya sehinggatata susunan, fungsi, dan materi muatanperaturan perundang-undangan- selalumembentuk hubungan fungsional peraturanyang satu dengan yang lainnya.

Ada tiga unsur yang terdapat dalamperaturan perundang-undangan yaitu: Pertama,dari segl bentuknya peraturan perundang-undangan adalah terbatas pada keputusantertulis; Kedua, dari segi pembentukannyayaitu'bahwa peraturan perundang-undanganharus dlkeluarkan oleh yang berwenang; danKetiga, dari segi isi dan sifatnya, yaitu bahwaperaturan perundang-undangan mengaturtingkah laku mailusia dan mengikat secaraumum (abstrak). .Seperti yang dikemukakanoleh Baqir Manan,'' mengenai definisi peraturanperundang-undangan sebagai berikut;

"Peraturan perundang-undangan adalahsetiapkeputusan tertulis yang dlkeluarkanpejabat atau llngkungan jabatan yangberwenang yang berisi aturantingkah lakuyang bersifat ataumengikat secara umum".

^®A. Hamid S. Attamimi.1979."Materi Muatan PeraturanPemerintah dan Perundang-undangan." MajalahHukum dan Pembangunan. Jakarta. Him. 1.

'^Ibld.

"Baqir Manan. "Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan." Makalah Penataran DosenPendidikandan LatihanKemahiran Hukum BKS-PTN BidangHukum Sewilayah BaratFakultas Hukumt/n/VersrtasLa/npi/ng.dlBandarLampung. 11 November 1994. Him. 1.

144 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002: 136 -151

Riri Nazriyah. Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional

Adanya ketiga unsuryang terdapatdalamperaturan perundang-undangan tersebut,makatampaknya tidak mudah untuk membuatsuatu peraturan perundang-undangan yangbaik dan dapat menciptakan keadilaik dandapat menciptakan keadilum dalam masyarakat.Sebab. persoalan keadilan, ketertiban dankepastian liukum merupakan bagian yangesensial dalam mengkaji persoalan hukum,artinya, ukuran keadilan, ketertiban dankepastian hukum akan sangat tergantung darifilsafat hukum yang dianutnya dan'padagilirannya akan melahirkan teorl.-teoripembentukan hukum yang berbeda.

Kendati demiklan, secara teoritis terdapattiga dasar pembentukan hukum agar produkhukum termasuk di dalamnya adalah undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secarabaik dalam masyarakat. Tiga dasar tersebutmenurut Baqir Manan adalah yuridls,sosiologis, filosofls.^®Disamping ketiga unsurtersebut daiarri proses pembentukanperaturan perundang-undangan diperlukanadanya keterampilan yang khusus yakni teknikperancangan. Untuk menghasiikan peraturanperundang-undangan harus dipenuhi empatdasar sekallgus yaitu yuridls, sosiologis,fiiosofis dan teknik perancangan.

Pertama, pemaknaan terhadap dasaryuridls adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus mempunyai keabsahan akanproses pembentukannya. Keabsahan ini

meiiputi kewenangan, materi muatan,sinkronisasi,dan ketaat-asasan peraturan yanglabih rendah terhadap yang lebih tinggi. Kedua,yang -dlmaksud dengan dasar sosiologisadalah bahwa peraturan pferundang-undangan dimaksudkan untuk mevyujudkantertib kehidupan dalam masyarakat, artinya,dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipertimbangkan betui suatuperaturan akan dlberlakukan. dalam suatumasyarakat itu terus mengalami perubahansoslal.^^

Ketiga, pemahaman dasar fiiosofis adalahbahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus tetap melihat. dan mengacukepada nilai-niiai ideal yang ditempatkansebagai filosofi bangsa, sebab, nilai-nilaifiiosofis yang beradadalam tataran ideal akantetap mampu menglkuti dinamlkaperkembangan masyarakat, betapa punmasyarakat akan terus mengalami perubahansesuai dengan tingkat perkembanganmasyarakatnya.

Keempat, yang dimaksud dasar teknikperancangan adalah keterampilan khususdalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknik perancangan ini tidak boiehdiabaikan dalam membuat peraturanperundang-undangan yang baik.^®

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatdiketengahkan bahwa manakaja terdapatsuatu peraturan perundang-undangan yang

'®Baqir Manan. Op. Cit Him. 13.^^Lawrence M. Friedman.1975. The Legal Sistem, A SocialScience Perspective. Russel Sage

Foundation. New York. Him. 269. Dalam Syaifudin. Makalah" Pembentukan Sistem Hukum Nasional Kajianterhadap Penerapan Landasan Fllosifis, Sosiologis dan yuridls Dalam Pembentukan Undang-undang Periode1999-2000," FH Ull. Yogyakarta. 2000. Him. 27.

20M.HIm.18.

145

tidak mempertlmbangkan landasan yuridis,sosiologis, filosofis, dan tehnik perancangandalam proses pembentukannya, maka secarateoritis peraturan perundang-undangantersebut tidak dapat berjalan secara efisiendan efektif.^^'

Akan tetapiuntuk dapat mewujudkan suatuperaturan perundang-undangan yangmemenuhi empat landasan tersebut,nampaknya tidak mudah. Hal Inl disebabkanoleh berbagal kendala yang muncul dalampembentukan sistem hukum nasional. Namunkendala tersebut harus diatasi, mengingatdengan reformasi bangsa Indonesia akanmeletakkan supremasi hukum sebagai acuandalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.Pada akhirnya, dapat dikemukakan bahwaesensi dari hidup bermasyarakat mencerrtiinkansuatu ketertiban, dan suatu ketertibanmencerminkan adanya hukum.^^Akan tetapi,hukum disinisecara Ideal adalah hukum yangdapat mewujudkan kepastian hukum,ketertiban hukum dan keadilan hukum,sebagaimana yang tertuang dalam citahukum nasional dengan realita merupakanpekerjaan yang tidak ringan yang harusditangani secara konseptual, terarah danterencana.

Oleh karena itu, materi hukum nasionalharus disusun dan dirumuskan secara jelas,tegas dan mengatursecara tuntas dan dalarribahasa yang mudah dimengerti, sebabpengaturan yang tidak jelas dan tuntas

memberikan peluang untuk pelaksanaanhukum atau law inforcement yang tidakseragam, tergantung pada penafsiran dankebijaksanaan aparatur penyelenggaranegara atau pejabat yang bersabgkutan,sehingga memberikan peluang untukmembuat kebijakan yang tidak bijaksana,bahkan mungkin terjadi penyalahgunaankekuasaan dan kesewenang-wenangandalam pelaksanaan tugas.

Bangsa Indonesia harus mengakui,betapapun baiknya suatu peraturanperundang-undangan, namun ia maslhmengandung banyak kelemahan. Jadi,peraturan perundang-undangan hanyalahmerupakan inti dari hal yang sepenuhnyaharus diutarakan. Betapa pun rasionalnya kitamengemukakan segaia sesuatu itu dalamaturan perundang-undangan, namun sifatnyaitu selaiu dapat berubah-ubah. la hanyamerupakan pernyataan yang tidak sempumadari kehidupan masyarakat yang langgengsifatnya. Setiapwaktu masih harus bergantungpada keadaan dan tingkat pertumbuhan sertakebudayaan Indonesia, sehingga dalam tiap-tiap kejadian yang konkrit ia harus mendapatpenerapan yang disempurnakan pula.

Dalam hubungan ini, berkaitan denganera reformasi yang membutuhkan perubahandan pembaruan di bidang hukum, reformasihukum harus dilakukan dengan mencakupdimensi teoritik dengan cara merubahparadigma hukum dan reformasi mengenai

^^Maria Farida Indrati Soepraptd. 1998. IlmuPerundang-undangan Dasar-dasar PembentukannyaYogyakarta: Get. Kesatu. Kanisius. Him. 19.

^Padmo Wahyono. 1992. Sistem Hukum Nasionaldalam NegaraHukum Indonesia. Pidato limiahpadaPeringatan Dies Natalis Ul Jakarta ke33.Jakarta: Get. Kedua. Rajawali.

146 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002:136 -151

Riri Nazriyah. Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional

praktek hukum baik nienyangkut sistemkelembagaan dan reposisi aparat penegakhukum. Sebab', selama ini hukum hanyadijadikan alat justifikasi terhadap semuatindakan untuk melanggengkan kekuasaannya.Nampaknya penguasa Indonesia terpengaruholeh teori hukum {jurisprudence) yang dikenaldengan ajaran "legisme" atau " positivisme"seperti yang diajarkan JohnAustin dan Kelsen,bahwa hukum itu semata-mata kehendak dari

penguasa [command of the sovereign) daiambentuk peraturan perundang-undangan."

Disamping itu, ditinjau dari aiiran hukumyang ada'tampak modei hukum indonesiaterialu menekankan pada aspek iegai-formaldan positivistik, sementara aspeksosioiogisnya tidak diperhatikan. Akibatnyahukum tidak sesuai dengan nilai yangberkembang daiam masyarakat. Hukum tidakresponsif dengan tata nilai daiam masyarakat.Mai ini disebabkan oieh konfigurasi poiitikotoriter sehingga maiahirkan produk hukumkonservatif, yang isinya iebih mencerminkanvisi sosiai elit poiitik atau mencerminkankeinginan pemeriritah, bersifat positivistis-instrumentaiis, yakni menjadi aiatpelaksanaan ideologi dan program negara.Proses pembuatan hukum pun sentraiistik(didominasi) oieh eksekutlf.^^ Produk hokurhseringkaii hanya dijadikan landasan dan upayaperiindungan atas kekuasaan, meskipun

menyadarl pentingnya penegakan hukum (lawenforcement).. • Hukum seringkaiidisaiahgunakan demi melindungi kepentinganpejabat tertentu.

Kebekuan hukum seiama Orde Baru

dengan sikap sakraiisasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hukum yang diciptakanpun Iebih berpihak kepada kepentingan orang-orang tertentu. Setelah memasuki erareformasi dengan tekad merombak hukumyang tidak bermakna secara keseiuruhan,maka upaya pembaruan hukum daiam bidangperundang-undangan harus mengindahkanketentuan yafig memenuhi nilai-nilai. filosofis,sosiologis dan yuridis sehingga iebihmenyentuh rasa keadiian masyarakat.

Jika dikaji secara Iebih mendaiam,sebenarnya bangsa indonesia tidakmempunyai program yang jelas terhadapupaya pembaruan perundang-undangan danaturan dasar, .iebih-lebih kaiau dicermati hasilperubahan UUD 1945 baik pada perubahanpertama, kedua dan ketiga, masih adabeberapa pasai yang menonjolkan kompromipoiitik yang sebetulnya berimplikasi jangkapendek dan masih banyak mengundangperdebatan. Adnan Buyung Nasution^^meniiai,proses dan hasii perubahan pertama dankedua UUD 1945 oieh MPR masih

berantakan. "saya meiihat hasil perubahanUUD 1945 justru mengacaukan

"E. Utrecht (et. Al). 1983. PengantarDalam Hukum Indonesia. Jakarta: Get. 10. SH. Him. 115. yangdikutip kembali oleh Bagir Manan. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: IND-HILL.Co.Hlm.2.

'̂'Moh. Mahfud MD. 1998. PoiitikHukuni Indonesia. Yogyakarta: Uli Press. Him. 196. Bahan kuliahPoiitik Hukum Program Maglster llmu Hukum UII Yogyakarta. Tanggal 14September2001.

^®Ko/npas. 16 April 2001

147

ketatanegaraan Indonesia". Hal ini berarti,"perubahan UUD 1945 masih akan terusberlangsung dalam rangka membangun checkand balance pada sistem pemerlntahanIndonesia. Sebab, dilihat dari kbndisinya,perubahan UUD 1945 dllakukan seketikasetelah tumbangnya Orde Baru yangmembuka peluang reformasi UUD 1945.

Suasana Ini mirip saat penyusunanpertama kali UUD 1945 yang dibuat dalamkondisi darurat, bersamaan denganProklamasi Kemerdekaan Indonesia.Suasananya masih dalam nuansa penjajahanJepang. Padahal menurut K.C. Wheare^®perubahan konstitusi harus dilakukan denganpertimbangan yang masak, tidak secaraserampangan dan dengan sadar(dikehendaki), agar rakyat diberi kesempatanuntuk menyampaikan pandangannya sebelumdilakukan perubahan. Pendapat senadadilontarkan oleh Bambang Widjajanto", yangmengatakan bahwa mengingat konstitusiadalah suatu kontrak sosiai antara ,rakyat dannegara, prinsip konsultasi publik harus lebihditekankan dan diperluas. UUD jangan hanyamenjadj milik sekelompok kecil elit politikpusatsaja. '

Wajar jika hasil amandemen UUD 1945masih banyak mengandung perdebatan,kekurangan,- bahkan telah men|mbulkanpergeseran kekuasaan dari presiden {executive heavy) kepada parlemen {legislativeheavy). Hal ini dapat dilihat dari hasilperubahan pertama UUD 1945 yang secara

substantif lebih banyak melakukan'pengurangan dan pembatasan kekuasaaneksekutif (Pasal5,7,13,14,15,20). Demikianpula pada hasil perubahan kedua, hak-hakAnggota DPRyang selama ini hanya diaturdidalam-Peraturan Tata Tertib DPR Rl dan UU

No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan danKedudukan: MPR, DPR dan DPRD,ditlngkatkan kedalam materi UUD 1945 (Pasal20A). Jaminan Hak Asasi Manusia semakindiakui keberadaannya di dalam UUD 1945(Pasal 28A-28J). Pengaturan tentangkedudukan dan hubungan kelembagaanantara Pemerintah Pusat dan- Daerah lebih

diperjelas (Pasal 18, Pasal 18Adan Pasal 188).. Akan tetapi, hasil perubahan UUD 1945

tersebut secara umum banyak mendapatsorotan tajam dari berbagai kalangan,khususnya para ahii konstitusi. Menurutmereka, yang dilakukan oleh MPR tidak tepatdisebut sebagai perubahan karena materiyang diubah dan ditambah sangat banyak.Perubahanitu lebih tepatdisebutpenggantian,karena'secara konseptual perubahan yangpertama, kedua dan ketiga, sangat parsial dantidak utuh sebagaisatu kesatuan yang integral.Demikian juga.Tommi Legowo,^®vyakil dariCSIC -{Centre for Strategic and InternationalStudies) menilai, proses maupun substansiamandemen yang telah dan masih akandilakukan oleh MPR melalui tahap keempat2002 tampak masih jauh dari harapan. Darisegi proses, ia menilai amandemen yangberiangsung selama Ini bersifat elitis, karena

C.Wheare. 1975. ModernConstitution.Him. 83.sebagaimana dikutip oleh SriSoemdntri dalamProsedur dan SistemPerubahanKonstitusi. Get. Keempat. Bandung: Alumni. Him. 78.

"RepwW/te. 6 Marel 2002. ,^Medialndonesia.2Uare[2002 , ,

148 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL 9. JUNI2002:136 -151

Riri Nazriyah. Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional

waktu yang digunakan untuk penyerapan'aspirasi rakyat sangat sedikit. Inisiatif MPRuntuk mendatangi anggpta masyarakat 'dan.menahyai secara lahgsung apa yang niehjadiharapan'dan kepe'dulian mereka'terhadap.perubahan.UUD'1945 tampak sangat kurang,sehingga hasilnya belum banyak menyentuhpersoalan m'mit yang'dihadapi masyarakat.Halini - bertentangan" dengan semaiigatamandefnen, yakni melahirkan konstitusi baru,yaknl konstitusi rakyat yang melayani danmengayomi seluruh rakyat tanpa kecuali.Karena menurut Tommi, konstitusi baru harusmenjadi iandasan dan acuan dasar. Bukansaja untuk menyelesaikan persoalan-persoaian rumit yang sedang dihadapibangsa, melainkan juga untuk membangundiri kita menjadi a new community ofcivilizatioan (komunitas masyarakat baru)yangsejajar dengan bangsa lain.

Menanggapi kritikan tersebut, TheoSambuaga menyatakan .PAH I BP MPRsudahberusaha maksimal melakukan amandeman

sesuai kehendak rakyat, yakni bukanmembuat konstitusi baru, melainkan untukmelengkapi dan memperkuat, konstitusi yangada. Sedangkan Koalisi Organisasi NonPemerintah (Ornop) menilai bahwa MPR telahgagal melakukan amandeman UUD 1945, ha!itu karena MPR merupakan bagian darimasalah yang sedang dihadapi dan bukanmenyelesaikan masalah yang ada. Dalamperubahan UUD keempat akan.meiibatkanpartisipasi publik secara langsung, akan tetapimenurut Bambang Widjojanto,^® partisipasipublik hanya diberlakukan secara simbolik

29/b/d.

dalam proses-perubahan konstitusi itu.Keputusan akhir amandemen UUD1945berada di tangan sebagian kecil anggbta BPMPR yangvduduk dalam tim perumus sertatim lobi. Apabila ada kunjungan wakil rakyat-ke daerah, hal itu'bukan-untuk menjaringr'aspirasi Takyat, melainkan- /lebih;mempraktikkan komunikasi satu arah dengan.-sebagian peserta berasal darl kalangan'pemerintah daerah dan partai politik.- -

UUD 1945 setelah diubah :justru.kehilangan "ruhnya" sebagai konstitusi ideal.Bukan berarti sebelum diubah UUD 1945.

sudah ideal, tetapi hubungan antara bunyi.pasal yang satu-dengan yang lainnya jadikurang sinkron, sistem apa yang. ingindibangun melalui perubahan tersebut menjadikabur. Apakah kita akan mengarahkanpemerintahan negeri ini dengan modelpresidensiil ataukah parlementer. Apakahmelalui UUD yang sudah diubah tersebutsudah cukup efektif untuk mengontrolkekuasaan, mengorganisasikan negarasecara ideal?

Melalui perubahan ketiga, telah lahirlembaga baru yang bernama mahkamah,konstitusi yang berwenang antara Iain rhengujipendapat DPR tentang usulan pemberhentianPresiden dan/atau Wakil Presiden, dugaanpelanggaran oleh Presiden dan/atau WakilPresiden menurut UUD, memutus sengketakewenangan lembaga negara. yangkewenangannya diberikan oleh.. UUD,pembubaran partai politik dan-perselisihanhasil pemilihan umum. Lembaga mahkamahkonstitusi ini sebelumnya tidak dikenal di

149.

dalam UUD 1945. Terlepas dari segalamacam kekurangan yang ada, perubahanUUD 1945 tentu diharapkah akan mampumenciptakan keseimbangan kekuasaan(checks and balances) diantara lembaga-[embaga tinggi negara.Walaupun hingga saat -ini langkah' konfrontatif atau.pertarunganantara elit politik masih sering rtiewamaitemtama pada saat perhelatan sidang rakyatnamun, hal ini harus dianggap wajar, sebagaiproses, pendewasaan berdemokrasi.

Kondisi demikian menurut Moh. Mahfud

MD, adalah penganih dari konfigurasi politikanomi: atau anomali, yaitu suatu situasi yangmuncul yang disebabkan oleh tiadanya nilaiaturan-aturan yang mantap yang hams ditaatiatau tidak dapat dipedomani karena aturanbam belum terbentuk dan aturan lama sudah

dibuang, sehlngga melahirkan produk hukumyang labil, artinya sebelum naskah undang-undang dasaryang utuh itu diselesaikan makaperiode sekarang harus dianggap sebagaimasa transisi.^°

Sebenarnya bangsa Indonesia tidakmempuriyai grand desa/n"atau.program yangjelas ' untuk melakukan pembaruanperundang-undangan, sehinggamenyebabkan adanya pengingkaran rasakeadilan yang dilakukan oteh penegak hukumdalam menyelesaikan atau menangani kasus-kasus hukum. Finalisasi terhadap kasus-kasusyang muncul hamsmendapat peitiatian serius,dalam arti tidak sekedarwacanaagar keadilandan kepastian hukum betul-betul. dirasakan^oleh masyarakat.secara keseluruhan.

Simpulan

Uniuk membentuk dan menghasiikanhukum yang ideal dan balk harus dipenuhiempatdasar sekaligus yaitu, yuridls, sosiologis,filosofis dan teknik perancangan, sehinggadapat menciptakan keadilan, ketertiban dankepastian hukum dalam rnasyarakat.

Ditinjau dari berbagai aliran hukum yangada tampak model hukum Indonesia terialumenekankah pada aspek legal-formal danpositivistik. Akibatnya produk hukum yarigdihasiikan lebih bersifat praktis-pragmatis.Sampai saat ini pun hukum belum mampumenciptakan rasa keadilan, karena kite tidakmempunyai grandprogram ataii program yangjelas dalam upaya pembaman hukum. '

Perubahan UUD 1945 yang telahdilakukan tidak menjiwai falsafah Pancasila,dan kurang memenuhi rasa keadilan karenaproses dan substansinyatidak mencerminkankehendak rakyat dalam arti yang sebenarnya.

Untuk itu peran citahukum sangat pentingsebagai penentu arah bagi terciptanya cita-cita masyarakat, lebih-Iebih di era reformasidimana pembaruan hukum merupakankebutuhan yang. mendesak terutama dalamupaya pemb'ahan UUD 1945 yang memang.sudah saatnya diperbami. Cita hukum yangmerupakan nilai-nilai filosofis dalam suatiibangsa secara idea] harus terwujud dalamtatanan sistem hukum nasionalnya~danberfungsi sebagai pedoman yang memandu,mengarahkan agar hukum nasional benar-benar'merupakan perwujudan riilai-nilai luhur

^Forurri Keadilan. 11 November2001.

^^Adnan Buyung Nasution.Tody's Dialogue". Metro TV. 18 Desember2d01.

150 JURNAL HUKUM. NO. 20 VOL. 9. JUNI2002:136 - 151

Riri Nazriyak PerananCita Hukumdalm.Pembentukan Hukum NasionaJ

Pancasila dan secara 'dihamis -dapat/memenuhi tuntutan perkembangan. zamanyang tenjs befgerak maju. •

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. UUD Negara Kesatuan Rl,Pengantar Perubahan. MakalahKuliah Perdana Program Magister llmuHukum Ull. Yogyakarta. 13 September2001.

Attamimi, A.Hamid 8.1990. PerananKeputusanPresiden Rl Dalam Penyeienggaraan/Pemerlntahan Negara. Disertasi: •Pascasaiiana Ul. Jakarta. ,

B. Soleman. 1993. Pokok-pokok StudiHukum Dalam Masyarakat Jakarta:Rajagrafindo Persada.

Forum Keadilan No. 32.11 November 2001.,

Jumat Hukum No. 14. Vol. 7, Agustus 2000.'

Kompas. 16 April 2001.

Majalah Hukum Nasiorial, edisi Khusus' 50tahun Pembangunan Nasiona! No.""l'

' ^Tahun 1995. ' • - - ^. ' - j • 'f

Mahfud, Moh. MD. 1998. Politik Hukum.Indonesia. Yogyakarta: LP3ES danUll Press., • • . ' •

Malian, Sobirin. 2001.Gagasan PerlunyaKonstitusi Baru Pienggarif/' UUD1945. Yogyakarta:"Cet.'Pertama. Ull

'• •, Press.- ' • ^

Manan, Baglr. 1992. Dasar-c/asar Pen/fic/ang-undangan Indonesia. Jakarta:IND- HILLCO.

Metro TV.f 18 Desertiber 2001

Media Indonesia. 2 Maret 2002

Rahardjo, Satjipto. 1991. llmu Hukum.' Bandung: CitraAdityaBaktl. Get. Ketlga.

Rasjldi, Ull dan B. Arief Sidharta. 1989.FllsafatHukum Madzhab dan Refleksinya.Bandung: Cetakan Pertama. RemajaKarya Offset.

Republika. 6 Maret 2002

Sidharta, Bernard Arief. 1999.Refleksi tentang ,Struktur llmu Hukum. Bandung: Get.1. Mandar Maju.

Soepraplo, Maria Farida lndrati.1998.7/mu'Periindang-undangan Dasar-dasardan Pembentukannya Yogyakarta:Kanisius. . „ , ,

Soejadi. 1999. Pancasila Sebagai SuniberTertibHukum Indonesia. Yogyakarta:Lukman Offset

Soemantri, Sri M. 1997. Prosedur danPerubahan Konstitusi. Bandung: Get.iV. Alumni ' • '

Syaifudi.n, "Pembeiitukari Sistem Hukum,Nasionai, kajian terhadap Pe'nerapanLandasan Filosofis, sosiologis dan

, Yuridis Daiam Pembentukan uhdang-undang periode 1999-2000", Makaiah'diskusi di FH Ull. Yogyakarta. 2001.

Thaib, Dahlan dan, Mila Karmlla Adi :{Edltor)..1998. . Hukum dan .Kekuasaan.

' Yogyakarta: Fakultas.Hukum Ull. •

151