PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DALAM PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2011 Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Lubuk Linggau Daerah Lubuk Linggau, 12 Mei 2015 BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
37
Embed
PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN … Linggau... · PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DALAM PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) TAHUN 2011
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGANKEMISKINAN (TKPK) DALAM PENDATAANPROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS)
TAHUN 2011
Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)Kota Lubuk Linggau Daerah
Lubuk Linggau, 12 Mei 2015
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
PENJELASAN TENTANGBASIS DATA TERPADU/PPLS
PENJELASAN TENTANGBASIS DATA TERPADU/PPLS
Apa Yang dimaksudBasis Data Terpadu?
Sebuah sistem yang dapat digunakanuntuk perencanaan program danmengidentifikasi nama & alamat calonpenerima bantuan sosial, baik rumahtangga,keluarga maupun individuberdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksanaprogram.
Sebuah sistem yang dapat digunakanuntuk perencanaan program danmengidentifikasi nama & alamat calonpenerima bantuan sosial, baik rumahtangga,keluarga maupun individuberdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksanaprogram.
Apa Isi Basis Data Terpadu?
Basis Data Terpadu berisi informasisosial ekonomi dan demografi darisekitar 40% penduduk di Indonesiayang paling rendah statuskesejahteraannya .
Basis Data Terpadu berisi informasisosial ekonomi dan demografi darisekitar 40% penduduk di Indonesiayang paling rendah statuskesejahteraannya .
Kategori Basis Data Terpadu/PPLS
• BDT termasuk dalam kelompok data mikroyang diperoleh melalui pendekatan sensus.
• Pendekatan tersebut untuk memperolehdata jumlah penduduk denganpemeringkatan kesejahteraan dalam desil1 s/d 4.
• BDT termasuk dalam kelompok data mikroyang diperoleh melalui pendekatan sensus.
• Pendekatan tersebut untuk memperolehdata jumlah penduduk denganpemeringkatan kesejahteraan dalam desil1 s/d 4.
Pengelompokan Rumah TanggaDalam Basis Data Terpadu
Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok10% terendahDesil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok
10-20% terendahDesil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok
20-30% terendahDesil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok
30-40% terendah
Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok10% terendahDesil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok
10-20% terendahDesil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok
20-30% terendahDesil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok
30-40% terendah
Bagaimana BDT Dibangun?
• Basis Data Terpadu (BDT) dibangun dari hasil PendataanProgram Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yangdilaksanakan BPS.
• Pada bulan Pebruari 2012 hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPSkepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu.
• Basis Data Terpadu diurutkan diurutkan menurut peringkatkesejahteraannya dengan metode Proxy Means Testing (PMT)
• PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomisetiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristikrumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, statuspendidikan , kondisi rumah, kepemilikan aset dll.
• Basis Data Terpadu (BDT) dibangun dari hasil PendataanProgram Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yangdilaksanakan BPS.
• Pada bulan Pebruari 2012 hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPSkepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu.
• Basis Data Terpadu diurutkan diurutkan menurut peringkatkesejahteraannya dengan metode Proxy Means Testing (PMT)
• PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomisetiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristikrumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, statuspendidikan , kondisi rumah, kepemilikan aset dll.
Manfaat Basis Data Terpadu/PPLS
• Data BDT/PPLS digunakan sebagairujukan dalam penetapan sasarankarena dapat mengidentifikasi datanama kepala rumah tangga danalamat tempat tinggal (by name byaddress).
• Data BDT/PPLS digunakan sebagairujukan dalam penetapan sasarankarena dapat mengidentifikasi datanama kepala rumah tangga danalamat tempat tinggal (by name byaddress).
KONDISI KEMISKINANDI SUMATERA SELATANKONDISI KEMISKINAN
DI SUMATERA SELATAN
16.9
8
13.6
2
17.0
9
14.2
1
13.5
8
14.5
5 17.0
5 19.6
0
17.4
1
13.6
1
18.4
4
27.8
0
26.2
6
15.00
20.00
25.00
30.00
Tingkat KemiskinanProvinsi Sumatera Selatan
(13.62%) urutan ke-11diatas angka Nasional
(10.96 %)
Tingkat KemiskinanProvinsi Sumatera Selatan
(13.62%) urutan ke-11diatas angka Nasional
(10.96 %)
TINGKAT KEMISKINAN16
.98
9.85
6.89 7.
99
6.40
8.39
13.6
2
4.97
17.0
9
14.2
1
4.09
9.18
5.51
13.5
8
14.5
5
12.2
8
4.76
17.0
5
8.07
6.07
4.81 6.
31
8.26
13.6
1
9.54
12.0
5
12.7
7
7.41
0.00
5.00
10.00
Propinsi Nasional
4238
.96
4561
.83
4748
.42
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
4000.00
4500.00
5000.00
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014
Jumlah pendudukMiskin Sumatera
Selatan urutan ke-6di Indonesia
837.
42 1360
.60
354.
74
498.
28
124.
17
281.
75 1085
.80
67.2
3
316.
50 1143
.93
412.
79
649.
19
532.
59
195.
95
816.
62
991.
88
381.
92
148.
83
189.
50
252.
68
197.
56
195.
10
387.
06
806.
34
154.
69
314.
09
307.
02
84.7
9
864.
11
225.
46
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
Propinsi Nasional
Jumlah pendudukMiskin Sumatera
Selatan urutan ke-6di Indonesia
1,600,600
1,397,000 1,379,3001,429,000 1,446,894
1,331,800
1,254,287
1,129,964 1,102,0641,061,900 1,041,800
1,104,600 1,085,800 25.00
30.00
35.00
40.00
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat KemiskinanProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 - 2014
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tingkat Kemiskinan (%) Sumber: BPS, diolah
Sumber Data Jumlah Penduduk Miskin : PPLS 2011 (diolah)
1
2 Pemecahan data Kabupaten PALI dan MURATARA dilakukan berdasarkan data PPLS 2012
Asumsi: Target Tingkat Kemiskinan sesuai RPJMD untuk Kabupaten Pemekaran (PALI danMURATARA) sama dengan Kabupaten Induk
Provinsi dan Kab/Kota Se Sumatera Selatan Tahun 2016
TargetPenurunan
JumlahPenduduk
Miskin 2016(Jiwa)
Target Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
(Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2012)
No KAB/KOTA
2012 2016
TingkatKemiskinan 2012
(%)
JumlahPenduduk
Miskin 2012(Jiwa)
TargetTingkat
Kemiskinan2016 Sesuai
denganRPJMD (%)
SelisihPenurunanKemiskinan
(T.Kemiskinan 2012-Target
RPJMD)
Catatan :
TIM KOORDINASIPENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
TIM KOORDINASIPENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
DASAR HUKUM PEMBENTUKANTKPK
Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014tentang Program PercepatanPenanggulangan Kemiskinan
19
STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA :PERPRES No. 15/2010
20
TUGAS TKPK
KOORDINASI
• Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidangpenanggulangan kemiskinan
• Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD• Koordinasi SKPD dalam penyusunan RKPD• Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD• Evaluasi perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang
penanggulangan kemiskinan
• Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan programpenanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakanpembangunan daerah
• Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok programpenanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaiantarget, penyerapan dana dan kendala
• Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangankemiskinan secara periodik
• Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangankemiskinan
• Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidangpenanggulangan kemiskinan
• Penyiapan LP2KD kepada Kepala Daerah dan TNP2K
PENGENDALIAN
• Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan programpenanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakanpembangunan daerah
• Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok programpenanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaiantarget, penyerapan dana dan kendala
• Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangankemiskinan secara periodik
• Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangankemiskinan
• Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidangpenanggulangan kemiskinan
• Penyiapan LP2KD kepada Kepala Daerah dan TNP2K
POKOK HARAPAN KEPADA TKPK
TKPK mendorong proses perencanaan dan penganggaran yangmenghasilkan APBD yang relevan dan efektif bagi penanggulangankemiskinan.
TKPK melakukan pengendalian pemantauan pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan di daerah.
TKPK mengoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan KemiskinanDaerah (SPKD) sebagai acuan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan
TKPK memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran BasisData Terpadu (PBDT)Tahun 2015.
TKPK mendorong pemanfaatan Basis Data Terpadu/PPLS dalammenentukan sasaran dan lokasi program penanggulangan kemiskinan
PEMANFAATANBASIS DATA TERPADU (BDT)/
PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS)PROVINSI SUMATERA SELATAN
PEMANFAATANBASIS DATA TERPADU (BDT)/
PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS)PROVINSI SUMATERA SELATAN
Basis Data Terpadu
Sebuah system data elektronik yangmemuat informasi social dan ekonomirumah tangga dan sekitar 40 % individudengan tingkat kesejahteraan terendahyang digunakan dalam penentuan sasaranprogram perlindungan social danpenanggulangan kemiskinan.
Sebuah system data elektronik yangmemuat informasi social dan ekonomirumah tangga dan sekitar 40 % individudengan tingkat kesejahteraan terendahyang digunakan dalam penentuan sasaranprogram perlindungan social danpenanggulangan kemiskinan.
Keunggulan Basis Data Terpadu/PPLS
• Mengidentifikasi data nama kepalarumah tangga dan alamat tempattinggal (by name by address).
• Data Valid• Tersedia data dari tingkat desa sd
nasional.
• Mengidentifikasi data nama kepalarumah tangga dan alamat tempattinggal (by name by address).
• Data Valid• Tersedia data dari tingkat desa sd
nasional.
PEMANFAATAN DATA PPLSdi SUMATERA SELATAN
1. Penentuan target penurunan angka kemiskinan (jumlah)jiwa by name by address yang dibahas bersama KepalaBappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
2. Mapping prioritas masalah sampai dengan tingkatkecamatan (direncanakan desa unt tingkatkabupaten/kota) sehingga dapat disusun rekomendasiperencanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Surat Gubernur kepada Bupati untuk pencapaian targetpenurunan jumlah orang miskin, sasaran sesuai data PPLS2011
4. Surat Edaran Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK ProvinsiSumatera Selatan kepada seluruh Wakil Bupati/Walikotaselaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota untuk memanfaatkandata PPLS
1. Penentuan target penurunan angka kemiskinan (jumlah)jiwa by name by address yang dibahas bersama KepalaBappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
2. Mapping prioritas masalah sampai dengan tingkatkecamatan (direncanakan desa unt tingkatkabupaten/kota) sehingga dapat disusun rekomendasiperencanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Surat Gubernur kepada Bupati untuk pencapaian targetpenurunan jumlah orang miskin, sasaran sesuai data PPLS2011
4. Surat Edaran Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK ProvinsiSumatera Selatan kepada seluruh Wakil Bupati/Walikotaselaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota untuk memanfaatkandata PPLS
PEMETAAN DATA KEMISKINAN PROVINSI SUMSELBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
PEMETAAN DATA KEMISKINAN PROVINSI SUMSELBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
Persentase penduduk miskin sebesar 13,95 %Jumlah penduduk miskin sebesar 1.061.900 Jiwa
Desil 1 *) Desil 2 *) Ranking Desil 3 *) TOTAL Ranking TOTAL % Ranking TOTAL % RankingGRANDTOTAL
OGAN KOMERING ULU SELATANOGAN KOMERING ULU TIMUROGAN ILIREMPAT LAWANGKOTA PALEMBANG
MUARA ENIMLAHATMUSI RAWASMUSI BANYUASINBANYU ASIN
Jumlah rumah tanggamenurut kabupaten/kotadan penggunaan fasilitastempat buang air besar
Jumlah individu yang memiliki penyakitkronis menurut usia di bawah 60 tahun
dan di atas 60 tahunTOTAL RANKING
Jumlah individu yang tidak bekerjamenurut kabupaten/kota dan kelompok
usia di bawah 60 tahun dan di atas 60Tahun
Jumlah rumah tangga menurutkabupaten/kota dan status penguasaan
bangunan tempat tinggal yang ditempati(milik sendiri, kontrak/sewa dan lainnya)
Jumlah rumah tanggamenurut kabupaten/kota
dan sumber air minum yangtidak terlindung
Jumlah rumah tanggamenurut kabupaten/kotadan sumber penerangan
utamaNamaKabupaten/Kota
OGAN KOMERING ULUOGAN KOMERING ILIR
PEMETAAN DATA KEMISKINAN PROVINSI SUMSELBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
PEMETAAN DATA KEMISKINAN PROVINSI SUMSELBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
* Catatan:Desil 1 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)Desil 2 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)Desil 3 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)
Banyuasin
OKI
Musi RawasMuara Enim
Palembang
Pagar Alam
: Prioritas 1 : Perlu program perlindungan sosial, program kejar paket A, B dan C, program air bersih dan sanitasi, program listrik pedesaan,program yang dapat menyerap tenaga kerja, program kesehatan: Prioritas 2 : Perlu proram perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi, program listrikpedesaan, program kesehatan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja
: Prioritas 6 : Perlu perlindungan sosial, program pendidikan menengah, program perumahan
: Prioritas 5 : Perlu program perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program yang dapat menyerap tenaga kerja, programkesehatan, program kejar paket A, B dan C
: Prioritas 3 : Perlu program perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi: Prioritas 4 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program pemberdayaan perempuan, program kejar paketA, B dan C
29
* Catatan:Desil 1 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)Desil 2 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)Desil 3 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)
Banyuasin
OKI
Musi RawasMuara Enim
Palembang
Pagar Alam
: Prioritas 1 : Perlu program perlindungan sosial, program kejar paket A, B dan C, program air bersih dan sanitasi, program listrik pedesaan,program yang dapat menyerap tenaga kerja, program kesehatan: Prioritas 2 : Perlu proram perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi, program listrikpedesaan, program kesehatan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja
: Prioritas 6 : Perlu perlindungan sosial, program pendidikan menengah, program perumahan
: Prioritas 5 : Perlu program perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program yang dapat menyerap tenaga kerja, programkesehatan, program kejar paket A, B dan C
: Prioritas 3 : Perlu program perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi: Prioritas 4 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program pemberdayaan perempuan, program kejar paketA, B dan C
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAUBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAUBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
KOTA LUBUK LINGGAUPersentase penduduk miskin sebesar 14,43 %Jumlah penduduk miskin sebesar 29.700 Jiwa
Desil 1 *) Ranking Desil 2 *) Desil 3 *) TOTAL Ranking TOTAL % Ranking TOTAL % RankingGRANDTOTAL
Jumlah anak yang bersekolahmenurut kecamatan dan tingkat
pendidikan (SD/SDLB /PaketA/M.Ibtidaiyah, SMPT/SMPLB
/Paket B/M. Tsanawiyah,SMA/SMK/SMALB/Paket C/M.Aliyah dan Perguruan Tinggi)
Jumlah rumah tangga dengankepala rumah tangga perempuan
usia di bawah 60 tahun dan diatas 60 tahun
Sumber Data Jumlah Penduduk : BPS Kota LubukLinggau (LubukLinggau Dalam Angka 2012)Sumber Data Jumlah Individu : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2012
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAUBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAUBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
TOTAL % Ranking TOTAL % RankingSumber
TidakTerlindung
RankingTidak ada
listrikRanking
Tidak adaJamban
Ranking TOTAL % Ranking
LUBUK LINGGAU BARAT I 2,317 18.02 2 1,887 18.39 8 217 7 63 3 268 4 110 11.41 5 41
LUBUK LINGGAU BARAT II 1,938 15.07 4 1,367 13.32 5 639 1 16 8 211 5 181 18.78 2 41
LUBUK LINGGAU SELATAN I 788 6.13 8 1,340 13.06 4 432 3 167 2 695 1 114 11.83 4 42
LUBUK LINGGAU SELATAN II 1,136 8.83 5 844 8.22 2 279 6 55 4 280 3 52 5.39 8 52
LUBUK LINGGAU TIMUR I 1,071 8.33 6 696 6.78 1 194 8 26 6 40 8 52 5.39 7 61
LUBUK LINGGAU TIMUR II 2,426 18.87 1 1,760 17.15 7 310 5 22 7 159 7 146 15.15 3 42
LUBUK LINGGAU UTARA I 968 7.53 7 911 8.88 3 577 2 209 1 559 2 78 8.09 6 40
LUBUK LINGGAU UTARA II 2,214 17.22 3 1,457 14.20 6 378 4 38 5 210 6 231 23.96 1 41
TOTAL 12,858 100 10,262 100 3,026 596 2,422 964 100
Jumlah rumah tanggamenurut kecamatan
dan penggunaanfasilitas tempat buang
air besar
Jumlah individu yang memilikipenyakit kronis menurut usia di bawah
60 tahun dan di atas 60 tahunTOTAL RANKING
Jumlah individu yang tidak bekerjamenurut kecamatan dan kelompokusia di bawah 60 tahun dan di atas
60 Tahun
Jumlah rumah tangga menurutkecamatan dan status penguasaan
bangunan tempat tinggal yangditempati (milik sendiri,
kontrak/sewa dan lainnya)
Jumlah rumah tanggamenurut kecamatan
dan sumber air minumyang tidak terlindung
Jumlah rumah tanggamenurut kecamatan
dan sumberpenerangan utamaNama
Kecamatan
31
TOTAL % Ranking TOTAL % RankingSumber
TidakTerlindung
RankingTidak ada
listrikRanking
Tidak adaJamban
Ranking TOTAL % Ranking
LUBUK LINGGAU BARAT I 2,317 18.02 2 1,887 18.39 8 217 7 63 3 268 4 110 11.41 5 41
LUBUK LINGGAU BARAT II 1,938 15.07 4 1,367 13.32 5 639 1 16 8 211 5 181 18.78 2 41
LUBUK LINGGAU SELATAN I 788 6.13 8 1,340 13.06 4 432 3 167 2 695 1 114 11.83 4 42
LUBUK LINGGAU SELATAN II 1,136 8.83 5 844 8.22 2 279 6 55 4 280 3 52 5.39 8 52
LUBUK LINGGAU TIMUR I 1,071 8.33 6 696 6.78 1 194 8 26 6 40 8 52 5.39 7 61
LUBUK LINGGAU TIMUR II 2,426 18.87 1 1,760 17.15 7 310 5 22 7 159 7 146 15.15 3 42
LUBUK LINGGAU UTARA I 968 7.53 7 911 8.88 3 577 2 209 1 559 2 78 8.09 6 40
LUBUK LINGGAU UTARA II 2,214 17.22 3 1,457 14.20 6 378 4 38 5 210 6 231 23.96 1 41
TOTAL 12,858 100 10,262 100 3,026 596 2,422 964 100
Jumlah rumah tanggamenurut kecamatan
dan penggunaanfasilitas tempat buang
air besar
Jumlah individu yang memilikipenyakit kronis menurut usia di bawah
60 tahun dan di atas 60 tahunTOTAL RANKING
Jumlah individu yang tidak bekerjamenurut kecamatan dan kelompokusia di bawah 60 tahun dan di atas
60 Tahun
Jumlah rumah tangga menurutkecamatan dan status penguasaan
bangunan tempat tinggal yangditempati (milik sendiri,
kontrak/sewa dan lainnya)
Jumlah rumah tanggamenurut kecamatan
dan sumber air minumyang tidak terlindung
Jumlah rumah tanggamenurut kecamatan
dan sumberpenerangan utamaNama
Kecamatan
Sumber Data Jumlah Penduduk : BPS Kota LubukLinggau (LubukLinggau Dalam Angka 2012)Sumber Data Jumlah Individu : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2012
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAUBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
PEMETAAN DATA KEMISKINAN KOTA LUBUKLINGGAUBERDASARKAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
(PPLS) TAHUN 2012
* Catatan:Desil 1 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)Desil 2 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)Desil 3 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)
LUBUK LINGGAU UTARA I
LUBUK LINGGAU BARAT I
LUBUK LINGGAU TIMUR II
LUBUK LINGGAU UTARA II
LUBUK LINGGAU BARAT II
LUBUK LINGGAU SELATAN I
LUBUK LINGGAU TIMUR I : Prioritas 7 : Perlu program perlindungan sosial, program perumahan, program pendidikan menengah
: Prioritas 4 : Perlu program perlindungan sosial, program kesehatan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapatmenyerap tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi: Prioritas 5 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program kesehatan, program pemberdayaanperempuan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja,: Prioritas 6 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program listrik pedesaan, program pendidikanmenengah, program perumahan, program kesehatan
: Prioritas 3 : Perlu program perlindungan sosial, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja,program pemberdayaan perempuan, program kesehatan
: Prioritas 1 : Perlu program perlindungan sosial, program pendidikan menengah, program listrik pedesaan, program air bersihdan sanitasi, program perumahan: Prioritas 2 : Perlu proram perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program kejar paket A, B dan C, programyang dapat menyerap tenaga kerja, program listrik pedesaan, program air bersih dan sanitasi
32Sumber Data Jumlah Penduduk : BPS Kota LubukLinggau (LubukLinggau Dalam Angka 2012)Sumber Data Jumlah Individu : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2012
* Catatan:Desil 1 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)Desil 2 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)Desil 3 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)
LUBUK LINGGAU UTARA I
LUBUK LINGGAU BARAT I
LUBUK LINGGAU TIMUR II
LUBUK LINGGAU UTARA II
LUBUK LINGGAU BARAT II
LUBUK LINGGAU SELATAN I
LUBUK LINGGAU TIMUR I : Prioritas 7 : Perlu program perlindungan sosial, program perumahan, program pendidikan menengah
: Prioritas 4 : Perlu program perlindungan sosial, program kesehatan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapatmenyerap tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan, program air bersih dan sanitasi: Prioritas 5 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program kesehatan, program pemberdayaanperempuan, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja,: Prioritas 6 : Perlu program perlindungan sosial, program air bersih dan sanitasi, program listrik pedesaan, program pendidikanmenengah, program perumahan, program kesehatan
: Prioritas 3 : Perlu program perlindungan sosial, program kejar paket A, B dan C, program yang dapat menyerap tenaga kerja,program pemberdayaan perempuan, program kesehatan
: Prioritas 1 : Perlu program perlindungan sosial, program pendidikan menengah, program listrik pedesaan, program air bersihdan sanitasi, program perumahan: Prioritas 2 : Perlu proram perlindungan sosial, program pemberdayaan perempuan, program kejar paket A, B dan C, programyang dapat menyerap tenaga kerja, program listrik pedesaan, program air bersih dan sanitasi
PERMASALAHAN
• Belum semua Kabupaten/Kota di SumateraSelatan mengakses dan memanfaatkan BasisData Terpadu (BDT)/Pendataan ProgramPerlindungan Sosial (PPLS).
• Adanya keluhan stakeholder tentang sulitnyamendapatkan data BDT/PPLS.
• Masih rendahnya kesadaran terhadappentingnya data dalam menyusunperencanaan
• Belum semua Kabupaten/Kota di SumateraSelatan mengakses dan memanfaatkan BasisData Terpadu (BDT)/Pendataan ProgramPerlindungan Sosial (PPLS).
• Adanya keluhan stakeholder tentang sulitnyamendapatkan data BDT/PPLS.
• Masih rendahnya kesadaran terhadappentingnya data dalam menyusunperencanaan
RENCANA TINDAK LANJUT untukPEMANFAATAN DATA PPLS 2015
• Data PPLS sebagai Dasar perencanaanprogram penanggulangan kemiskinan TKPKprov Sumatera Selatan dan kabupaten/kota.
• Dasar intervensi berbasis sumberdaya(APBN, APBD, CSR, swasta) sesuai dengan hasilmapping masalah berbasis indicator BDT
• Dasar evaluasi efektifitas programpenanggulangan kemiskinan
• Data PPLS sebagai Dasar perencanaanprogram penanggulangan kemiskinan TKPKprov Sumatera Selatan dan kabupaten/kota.
• Dasar intervensi berbasis sumberdaya(APBN, APBD, CSR, swasta) sesuai dengan hasilmapping masalah berbasis indicator BDT
• Dasar evaluasi efektifitas programpenanggulangan kemiskinan
Peran Penting Pemerintah Daerahdalam PBDT
I. Tahap penyusunan daftar rumah tangga sasaran pendataan melalui konsultasi publik : Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab pelaksanaan konsultasi publik di wilayahmasing-masing.Membentuk unit kerja pemutakhiran basis data terpadu yang melakukansupervisi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi kepada jajaran pemerintahan di bawahnyaMemastikan satuan lingkungan terkecil (RT/RW/Dusun) menerima daftar rumah tanggasementara dan memastikan terselenggaranya konsultasi publik di masing-masing wilayahtersebut.Menetapkan daftar rumah tangga hasil konsultasi publik dan mengirimkan daftar ketersebut ke unit kerja di atasnya.
II. Tahap pendataan rumah tangga hasil konsultasi publik:Pengawasan dalam proses pelaksanaan pendataan bersama melalui unit kerja pemutakhiranbasis data terpadu.Menetapkan daftar rumah tangga hasil pendataan.Dapat merekomendasikan tenaga pencacah lapangan dan petugas monitoring lapangan.
I. Tahap penyusunan daftar rumah tangga sasaran pendataan melalui konsultasi publik : Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab pelaksanaan konsultasi publik di wilayahmasing-masing.Membentuk unit kerja pemutakhiran basis data terpadu yang melakukansupervisi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi kepada jajaran pemerintahan di bawahnyaMemastikan satuan lingkungan terkecil (RT/RW/Dusun) menerima daftar rumah tanggasementara dan memastikan terselenggaranya konsultasi publik di masing-masing wilayahtersebut.Menetapkan daftar rumah tangga hasil konsultasi publik dan mengirimkan daftar ketersebut ke unit kerja di atasnya.
II. Tahap pendataan rumah tangga hasil konsultasi publik:Pengawasan dalam proses pelaksanaan pendataan bersama melalui unit kerja pemutakhiranbasis data terpadu.Menetapkan daftar rumah tangga hasil pendataan.Dapat merekomendasikan tenaga pencacah lapangan dan petugas monitoring lapangan.
HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN TKPKDALAM PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU (BDT)/
PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PPLS) DANDUKUNGAN PEMUTAKHIRAN BDT/PPLS TAHUN 2015
TKPK Provinsi membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan dan SKPD Provinsi Sumatera Selatan agarmemanfaatkan data Basis Data Terpadu/PPLS dalam menentukansasaran dan lokasi program penanggulangan kemiskinan danmendukung serta memfasilitasi pelaksanaan PBDT/PPLS Tahun 2015di daerah masing-masing.
TKPK Kabupaten/Kota membuat surat edaran yang ditujukankepada SKPD Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desaagar memanfaatkan data BDT/PPLS dalam menentukan sasarandan lokasi program penanggulangan kemiskinan dan mendukungserta memfasilitasi pelaksanaan PBDT/PPLS Tahun 2015 di daerahmasing-masing,
TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan danmemfasilitasi secara berjenjang pelaksanaan Pemutakhiran BasisData Terpadu/PPLS Tahun 2015.
TKPK Provinsi membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan dan SKPD Provinsi Sumatera Selatan agarmemanfaatkan data Basis Data Terpadu/PPLS dalam menentukansasaran dan lokasi program penanggulangan kemiskinan danmendukung serta memfasilitasi pelaksanaan PBDT/PPLS Tahun 2015di daerah masing-masing.
TKPK Kabupaten/Kota membuat surat edaran yang ditujukankepada SKPD Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desaagar memanfaatkan data BDT/PPLS dalam menentukan sasarandan lokasi program penanggulangan kemiskinan dan mendukungserta memfasilitasi pelaksanaan PBDT/PPLS Tahun 2015 di daerahmasing-masing,
TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan danmemfasilitasi secara berjenjang pelaksanaan Pemutakhiran BasisData Terpadu/PPLS Tahun 2015.